Keabsahan Perjanjian Pengikatan Jaminan dengan Polis Asuransi Jiwa Sebagai Objek Jaminan

LamLaj

Volume 1 Issue 2, September 2016: pp. 1-20. Copyright @ LamLaj. Faculty of Law, Lambung Mangkurat University, Banjarmasin, South Kalimantan, Indonesia. ISSN: 2502-3136 |e-ISSN: 2502-3128. Open Access at: http://lamlaj.unlam.ac.id

Keabsahan Perjanjian Pengikatan Jaminan dengan Polis Asuransi Jiwa Sebagai Objek Jaminan Riky Rustam Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Jl. Tamansiswa No. 158, Yogyakarta 55151. Telp/Fax : 0274-379178 ,E-mail: [email protected]

Diterima: 01/08/2016; Revisi: 29/09/2016; Disetujui: 30/09/2016 Abstract:This research aims to analyze validity of the guarantee agreement with the life insurance policy as collateral object. The formulated research problems are whether the determination of the engagement as a body under Article 511 paragraph (3) KUHPerd and validity of the guarantee agreement that uses life insurance as its object. The used method in this research is a normative research by gathering secondary data from literature (library research). The research concludes that the object in an engagement is not engagement itself, but the duties (prestasi) or debt contained in the engagement, thus, the presence or absence of duties greatly affect whether or not an engagement is classified as objects. Life insurance policy is not one of the objects as constituted in Article 511 paragraph (3) KUHPerd, therefore, guaranty agreement using life insurance policies as the object of the guarantee is not valid because it does not qualify the validity of the agreement particularly in the term of "Suatu Hal Tertentu" under Article 1320 KUHPerd. Keywords: Guarantees, Life Insurance Policy, Objects. Abstrak:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan mengenai keabsahan perjanjian pengikatan jaminan dengan polis asuransi jiwa konvensional sebagai objek jaminan. Masalah yang diteliti adalah mengenai penentuan perikatan sebagai suatu benda berdasarkan Pasal 511 ayat (3) KUHPerd dan keabsahan perjanjian pengikatan jaminan yang menggunakan polis asuransi jiwa sebagai objeknya. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan mengumpulan data secara studi pustaka (library research). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa benda dalam suatu perikatan bukanlah perikatan itu sendiri, melainkan prestasi atau utang yang terkandung dalam perikatan tersebut, dengan demikian, ada atau tidaknya prestasi sangat mempengaruhi bisa atau tidaknya suatu perikatan diklasifikasikan sebagai benda. Polis asuransi jiwa bukanlah salah satu benda sebagaimana yang ditentukan Pasal 511 ayat (3) KUHPerd, dengan demikian perjanjian pengikatan jaminan yang menggunakan polis asuransi jiwa konvensional sebagai objek jaminan adalah tidak sah karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian “suatu hal tertentu” berdasarkan Pasal 1320 KUHPerd. Kata Kunci : Benda, Jaminan, Polis Asuransi Jiwa

Kendala yang sering dialami pen-

PENDAHULUAN. Latar Belakang Masalah.

gusaha untuk mengembangkan usahaya

265

Lambung Mangkurat Law Journal

Volume 1 Issue 2, September 2016

adalah tidak tercukupinya modal yang

hkan karena meninggalnya nasabah se-

dibutuhkan. Semakin meningkat suatu

belum utang tersebut dilunasi. Masal-

usaha, modal yang dibutuhkan juga ak-

ah-masalah itu yang kemudian mem-

an semakin besar. Pada umumnya, ma-

buat bank meminta jaminan yang lebih

salah ini akan diselesaikan dengan me-

banyak kepada nasabah bahkan dengan

ngajukan pinjaman kepada lembaga ke-

meminta nasabah untuk menjaminkan

uangan baik bank maupun non-bank.

polis asuransi jiwa atas nama nasabah

Untuk memenuhi prinsip kehati-

kepada bank.

hatian bank, bank akan mensyaratkan

Pasal 1131 KUHPerd menyebut-

adanya jaminan atas perjanjian pinjam

kan bahwa jaminan adalah segala kebe-

meminjam uang yang dilakukan oleh k-

ndaan milik si berutang, baik yang ber-

edua belah pihak. Jaminan yang diper-

gerak maupun yang tidak bergerak, ba-

syaratkan tersebut dapat berupa gadai,

ik yang sudah ada maupun yang baru a-

fidusia, hak tanggungan atau bahkan d-

kan ada dikemudian hari, menjadi tang-

engan menggunakan hipotik atas benda

ungan untuk segala perikatan perseora-

berupa kapal laut dengan bobot 20 m3.

ngan.1

Dalam perkembangannya, jminan

Pengertian jaminan yang diberkan

berupa gadai, fidusia, hak tanggungan

Pasal 1131 KUHPerd tersebut di atas

atau bahkan hak hipotik itu ternyata ti-

menunjukan bahwa jaminan merupak-

dak mampu memenuhi kebutuhan bank

an kebendaan yang diberikan debitor

atas jaminan yang diberikan. Masih sa-

kepada kreditor untuk menjamin pelun-

ja ada masalah yang timbul dan meng-

asan utang yang dimilikinya, dengan d-

hambat bank untuk dapat memperoleh

emikian objek jaminan adalah benda.

pelunasan utang. Masalah-masalah itu

Benda dalam hal ini adalah benda yang

misalnya mengenai eksekusi jaminan

memiliki nilai ekonomis (dapat dinilai

yang sudah dialihkan oleh nasabah, ad-

dengan uang) dan benda tersebut harus

anya pemblokiran akses dan/atau ad-

dapat dialihkan kepada pihak lain un-

anya upaya menghalang-halangi eksek-

tuk dilakukan penjualan atau pelelan-

usi oleh nasabah atau ahli warisnnya,

gan ketika debitor wanprestasi dan ua-

hasil lelang objek jaminan yang tidak mencukupi untuk pelunasan utang, ba-

1

R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, (2008), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta:Pradnya Pratama, hlm. 291.

267



ng hasil penjualan benda tersebut akan

tentuan Pasal 511 ayat (3) KUHPerd,

digunakan untuk pelunasan utang deb-

oleh karena itu harus dilakukan analisis

itor.

terhadap Pasal 511 ayat (3) untuk dapat Menggunakan polisi asuransi jiwa

menentukan perikatan seperti apakah y-

sebagai objek jaminan berarti menemp-

ang dimaksud dalam ketentuan terse-

atkan polisi asuransi jiwa yang bentuk

but.

dasarnya adalah perikatan (perjanjian)

Masalah lainnya yang juga perlu

sebagai suatu benda. Hal ini dapat terj-

untuk dicermati adalah mengenai kesei-

adi karena adanya pendapat yang men-

mbangan para pihak dalam membuat

yatakan bahwa polis asuransi jiwa me-

perjanjian. Hal ini terkait dengan pem-

rupakan salah satu contoh benda yang

buatan perjanjian asuransi jiwa yang h-

ditentukan Pasal 511 ayat (3) KUHPerd

anya bertujuan untuk memberikan jam-

sehingga polis asuransi jiwa dapat di-

inan pelunasan utang kepada bank ket-

bebankan menjadi objek jaminan.

ika nasabah yang meminjam uang ter-

Dalam praktik, penempatan polis

sebut meninggal dunia sebelum perj-

asuransi jiwa sebagai benda ternyata

anjian utang piutang dilunasi. Ketika

menimbulkan beberapa masalah yang

nasabah meninggal dunia, bank akan

harus dikaji secara mendalam agar pe-

menuntut klaim atas meninggalnya nas-

njaminan ini tidak menimbulkan ke-

abah itu kepada asuransi untuk mend-

rugian bagi salah satu pihak. Permasa-

apatkan uang klaim yang akan digun-

lahan tersebut diantaranya adalah tidak

akan sebagai uang pelunasan utang ke-

semua pihak sepakat bahwa polis asur-

pada bank. Pembuatan perjanjian asur-

ansi jiwa merupakan benda sehingga

ansi jiwa ini tentu saja akan membe-

dapat dibebankan sebagai objek jami-

bani nasabah karena nasabah harus me-

nan. Bagaimana mungkin polis asura-

lakukan pembayaran yang lebih besar

nsi jiwa sebagai suatu perikatan yang j-

untuk membayar presmi asuransi jiwa

elas-jelas bukan merupakan objek mel-

yang ditentukan oleh bank (dan nasa-

ainkan suatu perbuatan hukum dapat d-

bah tidak dapat menolak ketentuan itu).

ikategorikan sebagai benda, kondisi ini

Nasabah yang seharusnya mendapatkan

menunjukan bahwa kemungkinan telah

pinjaman uang untuk memenuhi kebu-

terjadi multitafsir dalam memahami ke-

tuhannya justru dirugikan dengan pen-

268



geluaran yang lebih besar dalam mem-

pokok (perjanjian utang piutang utama)

bayar utang kepada bank.

berakhir, maka yang ikut berakhir ad-

Selain itu, masalah lainnya juga

alah perjanjian gadai atau fidusia (pe-

akan muncul jika ternyata nasabah m-

rjanjian accessoir) yang melekat kep-

asih hidup hingga perjanjian utang pi-

ada perjanjian pokok tersebut, sedan-

utang dilunasi, dengan memposisikan

gkan piutang yang dijadikan sebagai ja-

polis asuransi jiwa sebagai jaminan ut-

minan tidak berakhir mengikuti berakh-

ang kepada bank, seringkali diperjan-

irnya perjanjian pokok. Piutang terseb-

jikan bahwa asuransi jiwa juga akan

ut akan tetap dapat ditagih hingga de-

berakhir bersamaan dengan berakhirn-

bitor (dari piutang yang dijaminkan) m-

ya perjanjian utang piutang. Hal ini di-

elunasinya. Dengan demikian, hal yang

karenakan jaminan polis asuransi jiwa

sama seharusnya juga berlaku bagi po-

dipersamakan dengan perjanjian tamb-

lis asuransi jiwa, jika perjanjian pokok

ahan (accessoir) yang akan berakhir

telah dilunasi atau berakhir, maka yang

bersamaan dengan berakhirnya perjan-

ikut berakhir adalah perjanjian gadai a-

jian pokoknya yaitu perjanjian utang

tau fidusia dari perjanjian pokok ter-

piutang.

sebut, sedangkan polis asuransi jiwa se-

Berakhirnya perjanjian asuransi jiwa karena dipersamakan sebagai per-

harusnya tetap berlaku hingga para pihak memenuhi semua prestasinya.

janjian tambahan (accessoir) tersebut

Berakhirnya asuransi jiwa tanpa

bukanlah hal yang tepat jika ditinjau d-

dikehendaki oleh nasabah seperti ini te-

alam hukum perjanjian Indonesia. Pe-

ntu saja akan menyebabkan nasabah k-

rjanjian accessoir adalah perjanjian ja-

ehilangan haknya atas klaim asuransi

minan yang dilekatkan kepada perja-

dan juga atas uang premi yang telah di-

njian pokok yang bentuknya berupa pe-

bayarkan, hal ini tentu saja sangat me-

rjanjian gadai, fidusia, hak tanggungan,

rugikan nasabah dan menguntungkan

hipotik atau penanggungan pihak ke-

pihak bank yang kedudukannya lebih

tiga. Sedangkan untuk perjanjian asur-

unggul dibandingkan nasabah.

ansi jiwa, seperti halnya penggunaan piutang (dari perikatan yang lain) se-

RUMUSAN MASALAH.

bagai objek jaminan, ketika perjanjian

269



Berdasarkan latar belakang ma-

mikian akan ditemukan order of logic

salah tersebut, rumusan masalah yang

dari permasalahan tersebut sebagai kes-

akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

impulan dalam penelitian ini.

1.

2.

Apakah polis asuransi jiwa dapat dikategorikan sebagai benda ber-

ANALISIS DAN PEMBAHASAN.

dasarkan Pasal 511 ayat (3)

Klasifikasi Benda Tidak Berwujud

KUHPerd?

dalam Kitab Undang-Undang Hu-

Bagaimanakah keabsahan perjan-

kum Perdata (KUHPerd).

jian pengikatan jaminan yang ob-

Sesuai dengan ketentuan Pasal

jeknya adalah polisi asuransi jiwa

511 ayat (3) KUHPerd, suatu perikatan

konvensional?

dapat diklasifikasikan sebagai benda dalam kategori benda tidak berwujud,

METODE PENELITIAN. Jenis penelitian ini adalah pe-

dengan demikian untuk dapat mem-

nelitian hukum normatif atau pene-

asukkan polis asuransi jiwa sebagai be-

litian hukum kepustakaan yang mengu-

nda harus dipahami terlebih dahulu apa

mpulkan data secara studi kepustakaan

yang dimaksud benda tidak berwujud.

(library research), karena itu data yang

Secara umum, hukum perdata In-

digunakan adalah data sekunder yang

donesia mengenal beberapa klasifikasi

terdiri dari bahan hukum primer dan

benda, yaitu:

bahan hukum sekunder. Semua bahan

1.

hukum yang telah dikumpulkan tersebut akan dianalisis secara deskriptif ku-

berwujud (Pasal 503). 2.

alitatif dengan menekankan pada penalaran, yang akan mengkaji mengenai

Benda bergerak dan benda tidak bergerak (Pasal 504).

3.

konsep benda dalam KUHPerd, penentuan perikatan yang dapat diklasifik-

Benda berwujud dan benda tidak

Benda habis pakai dan benda tidak habis pakai (Pasal 505).

4.

Benda dalam perdagangan dan b-

asikan sebagai benda berdasarkan Pasal

enda di luar perdagangan (Pasal

511 KUHPerd dan keabsahan perjan-

1332).

jian pengikatan jaminan yang meng-

5.

Benda yang sudah ada dan benda

gunakan polis asuransi jiwa konvensi-

yang masih akan ada (Pasal 13-

onal sebagai objek jaminan, dengan de-

34).

270


6.


Benda yang dapat dibagi-bagi

merupakan benda yang dapat dijadikan

dan benda yang tidak dapat dib-

sebagai objek jaminan, klasifikasi ben-

agi-bagi (Pasal 1163).

da yang dapat menjadi objek jaminan

Benda yang dapat diganti dan be-

serta berkaitan dengan hukum jaminan

nda yang tidak dapat diganti (P-

adalah klasifikasi benda point no. 1 dan

asal 1694).

2 yaitu benda berwujud dan benda

Semua klasifikasi benda tersebut

tidak berwujud serta benda bergerak

diatur secara menyeluruh oleh buku ke-

dan benda tidak bergerak, oleh karena

dua Kitab Undang-Undang Hukum Pe-

itu pembahasan selanjutnya hanya akan

rdata (KUHPerd)2 meskipun beberapa

difokuskan kepada kedua klasifikasi b-

ketentuannya telah dihapus dan diatur

enda ini.

7.

secara khusus oleh peraturan perundangan-undangan yang baru.

Pasal 499 KUHPerd memberikan pengertian tentang benda yang menent-

Buku kedua KUHPerd yang men-

ukan bahwa “Menurut paham undang-

gatur tentang kebendaan ini memiliki s-

undang yang dinamakan kebendaan ia-

istem pengaturan yang bersifat tert-

lah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak,

utup, sehingga ketentuan ketentuannya

yang dapat dikuasi oleh hak milik”.

tidak dapat dikesampingkan oleh para

Ketentuan Pasal 499 KUHPerd ini se-

pihak dengan membuat ketentuan yang

cara tegas mengartikan bahwa yang di-

baru meskipun berdasarkan kesepaka-

maksud dengan benda adalah segala se-

tan. Setidaknya ada 3 (tiga) hal penting

suatu yang dapat dikuasi oleh subjek

yang diatur dalam hukum benda ini

hukum dengan hak milik, baik berupa

yaitu mengenai pengertian dari benda,

benda yang berwujud (barang) maupun

macam-macam benda, dan macam-ma-

benda tidak berwujud yaitu hak.4

cam hak kebendaan.3

Benda yang berwujud adalah be-

Berdasarkan klasifikasi benda ya-

nda yang secara nyata dapat dirasakan

ng telah disebutkan di atas, tidak semua

oleh seluruh panca indra manusia se-

benda yang tercantum dalam KUHPerd

perti misalnya perhiasan, kendaraan, rumah, dan sebagainya, sedangkan be-

2

Ibid., hlm.xii. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, (2000), Hukum Perdata, Hukum Benda, Yogyakarta: Liberty, hlm. 12. 3

4

Rahmadi Usman, (2016), Hukum Jaminan Keperdataan, Cet. Ketiga, Jakarta:Sinar Grafika, hlm. 38.

271



nda tidak berwujud adalah hak yang

untutan mengenai jumlah uang t-

dilekatkan pada suatu benda tertentu y-

ertentu yang dapat ditagih, sah-

ang memiliki wujud seperti misalnya

am-saham, dan surat-surat berha-

hak atas suatu piutang tertentu.

rga.

Dalam tahap klasifikasi selanju-

Sedangkan untuk benda tidak be-

tnya, benda berwujud dan tidak berw-

rgerak (onroerend zaak) dapat dibeda-

ujud juga dapat diklasifikasikan ke da-

kan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu:

lam jenis benda bergerak dan benda

1.

Menurut sifatnya (Pasal 506 KU-

tidak bergerak, benda bergerak (roere-

HPerd), Benda tidak bergerak

nd zaak) dapat dibedakan menjadi 2

menurut sifatnya adalah benda-

(dua) kelompok, yaitu: 5

benda yang karena sifat dari be-

1.

Berdasarkan sifatnya (Pasal 509

nda tersebut tidak dapat berpin-

KUHPerd), dan Benda bergerak

dah atau dipindahkan dari satu

berdasarkan sifatnya adalah ben-

tempat ke tempat lainnya, mis-

da yang karena sifat dari benda

alnya tanah (perkarangan) beserta

itu dapat berpindah atau dipinda-

semua yang didirikan di atasnya.

hkan dari satu tempat ke tempat

2.

lainnya.

Berdasarkan peruntukannya atau tujuannya (Pasal 507 KUHPerd), Benda tidak bergerak berdas-

2.

5

Berdasarkan ketentuan undang-

arkan peruntukannya atau tujua-

undang (Pasal 511 KUHPerd),

nnya adalah semua benda yang

Benda bergerak berdasarkan ke-

melekat dengan tanah atau bang-

tentuan undang-undang adalah

unan meskipun tidak bersifat per-

benda-benda baik berwujud ma-

manen, dengan tujuan untuk me-

upun yang tidak berwujud yang

ngikuti tanah atau bangunan itu

oleh ketentuan undang-undang

untuk waktu yang lama, misalnya

ditentukan sebagai benda. Misa-

mesin-mesin dalam suatu pabrik,

lnya hak pakai hasil, hak atas bu-

dan

nga-bunga yang diperjanjian, pe-

3. Berdasarkan ketentuan undang-

rikatan-perikatan atau tuntutan-t-

undang (Pasal 508 KUHPerd), Benda tidak bergerak berdasar-

Ibid.

272



kan ketentuan undang-undang ad-

sebagaimana diatur Pasal 1320 KHUP-

alah benda-benda baik berwujud

erd, yang meliputi:6

maupun yang tidak berwujud ya-

1.

ng oleh ketentuan undang-undang ditentukan sebagai benda tidak

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

2.

bergerak, umumnya berbentuk h-

Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.

ak-hak atas benda yang tidak ber-

3.

Suatu hal tertentu.

gerak, misalnya hak memungut

4.

Suatu sebab yang halal.

hasil atas benda tidak bergerak.

Terpenuhinya syarat-syarat sahn-

Ketentuan Pasal 506 hingga Pasal

ya perjanjian akan mengakibatkan pe-

511 KUHPerd tersebut di atas men-

rjanjian itu berlaku dan mengikat kep-

unjukan bahwa benda tidak berwujud

ada kedua belah pihak sebagai suatu

yang dikenal dalam KUHPerd adalah

undang-undang7 yang menimbulkan a-

hak yang dimiliki seseorang atas suatu

kibat hukum bagi kedua belah pihak,

benda tertentu, termasuk di dalamnya

yaitu adanya kewajiban atas suatu pres-

hak seorang kreditor yang lahir dari su-

tasi bagi salah satu pihak (debitor) dan

atu perikatan (perjanjian) yang meng-

adanya hak atas prestasi bagi pihak ya-

akibatkan pihak debitor (yang memiliki

ng lain (kreditor).

kewajiban dalam perikatan) memiliki

Prestasi adalah pemenuhan janji

utang yang harus dipenuhi kepada kr-

dari debitor kepada kreditor.8 Prestasi

editor, utang dalam hal ini adalah utang

juga dikenal dalam istilah lain yaitu ut-

yang sudah terjadi dan dapat ditagih

ang, utang dalam hal ini merupakan su-

pemenuhannya oleh kreditor.

atu kewajiban yang harus dipenuhi oleh

Penentuan Perikatan (Perjanjian) se-

seorang debitor. Prestasi adalah kew-

bagai Suatu Benda.

ajiban

kontraktual

debitor

kepada

Suatu perjanjian akan sah dan mengikat kedua belah pihak jika perjanjian tersebut dibuat dengan memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian

6 R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, Op.,Cit., hlm.339. 7 Pasal 1338 ayat (3) KUHPerd. 8 Neng Yani Nuryani, (2015), Hukum Perdata, Bandung:Pustaka Setya, hlm. 235.

273


kreditor, kewajiban kontraktual tersebut dapat berasal dari: 1.

9

atau yang mengenai benda-benda bergerak”.

Kewajiban yang ditentukan perat-

2.

3.


Jika Pasal 511 ayat (3) KUHPerd

uran perundang-undangan

tersebut diuraikan, dapat dipahami bah-

Kewajiban yang diperjanjikan pa-

wa ada 2 (dua) indikator suatu perika-

ra pihak dalam perjanjian atau k-

tan dapat dikatergorikan sebagai benda

ontrak

berdasarkan ketentuan tersebut, yaitu:

Kewajiban yang diharuskan oleh 1.Indikator yang tersirat dari ketentuan “Perikatan-perikatan atau

kepatutan dan kebiasaan.

tuntutan-tuntutan mengenai jumlahPasal 1234 KUHPerd menye-

jumlah uang…”. Penggunaan kata sambung “atau”

butkan bentuk-bentuk prestasi, yang 10

meliputi:

dalam ketentuan tersebut menunjukan

1.

Memberikan sesuatu.

bahwa “perikatan” dan “tuntutan seju-

2.

Berbuat atau melaksanakan sesu-

mlah uang” yang dimaksud pasal ini

atu.

adalah satu hal yang sama yaitu pre-

Tidak berbuat atau melaksanakan

stasi para pihak, dengan demikian yang

sesuatu.

dimaksud dengan benda bukanlah per-

Suatu perikatan (perjanjian) ha-

ikatan atau perjanjian yang dibuat oleh

nya dapat dikategorikan sebagai benda

para pihak, melainkan hak kreditor un-

jika memenuhi ketentuan Pasal 511

tuk mendapatkan sejumlah uang baik

ayat (3) KUHPerd yang menentukan

yang timbul karena perjanjian pinjam-

bahwa yang harus dianggap sebagai

meminjam (Pasal 1754 KUHPerd), pin-

benda bergerak karena ketentuan und-

jam habis pakai (Pasal 1765 KUHP-

ang-undang adalah “Perikatan-perika-

erd), maupun karena perbuatan melaw-

tan atau tuntutan-tuntutan mengenai

an hukum (Pasal 1365 KUHPerd).

3.

jumlah-jumlah uang yang dapat ditagih

Hak yang terkandung dalam suatu perikatan yang merupakan tuntutan sej-

9

Ridwan Khairandy, (2013), Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama), Yogyakarta:FH UII Press, hlm 269-270. 10 C.S.T. Kansil, (1989), Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Ctk. Kedelapan, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 247.

umlah uang tertentu adalah merupakan prestasi (utang) yang harus dipenuhi oleh debitor kepada kreditor. Dengan ka-

274


2.


ta lain, benda dalam suatu perikatan ad-

terjadi akan melahirkan adanya kewa-

alah piutang (hak) kreditor atas utang

jiban kontraktual yang harus dipenuhi

(prestasi) debitor yang lahir dari suatu

oleh masing-masing pihak secara tim-

perikatan.

bal balik. Dengan adanya prestasi dal-

Ketentuan Pasal 511 ayat (3) KU-

am suatu perikatan maka perikatan ya-

HPerd ini menunjukan bahwa hak-hak

ng dibuat para pihak tersebut sudah m-

yang terkandung dalam suatu perikatan

emiliki utang atau tuntuntan mengenai

atau piutang yang dapat ditagih seperti

sejumlah uang yang dapat ditagih.

misalnya hak memungut hasil atas

Terkait dengan ketentuan “…piu-

benda, hak memakai atas suatu benda,

tang yang dapat ditagih..” yang dis-

surat muatan (Pasal 90 Kitab Undang-

ebutkan Pasal 511 ayat (3) tersebut di

undang Hukum Dagang (KUHD)) dan

atas, jika dikaitkan dengan adanya pr-

konosemen (bill of lading) (Pasal 506

estasi sebagai hak atau piutang yang

KUHD) adalah termasuk hak yang

dapat di tagih dalam suatu perjanjian,

merupakan benda bergerak tidak ber-

ternyata tidak semua perjanjian mem-

wujud karena dalam perikatan-peri-

iliki prestasi yang sudah dapat ditagih.

katan dan kedua dokumen itu terkan-

Hal ini dikarenakan selain perjanjian ti-

dung hak bagi orang-orang yang dit-

mbal balik, klasifikasi perjanjian lain-

entukan dan/atau namanya tercantum

ya yang dikenal dalam hukum Indon-

dalam dokumen tersebut untuk menun-

esia adalah perjanjian bersyarat, perja-

tut pihak tertentu menyerahkan suatu

njian bersyarat ini terbagi dua jenis

benda bergerak tertentu.

yaitu perjanjian bersyarat yang menan-

Indikator yang terkandung dari ke-

gguhkan dan perjanjian dengan syarat

tentuan “…tuntutan sejumlah uang

batal atau menghapuskan.11 Perjanjian bersyarat yang me-

yang dapat ditagih…”. Dalam sistem hukum civil law

nangguhkan adalah klasifikasi perjan-

yang dianut Indonesia, pada umumnya

jian yang berbeda dibandingkan per-

prestasi yang merupakan hak kreditor

janjian pada umumnya, dalam jenis pe-

lahir sejak adanya kesepakatan diantara

rjanjian ini, perjanjian sudah lahir sejak

para pihak. Seperti misalnya dalam pe-

adanya kata sepakat, akan tetapi pr-

rjanjian timbal balik, kesepakatan yang

275

11

Ridwan Khairandy,Op.Cit,hlm 48-51.



estasi atau kewajiban kontraktual para

logis bahwa prestasi yang diperjanjikan

pihak baru lahir setelah peristiwa yang

tergolong sebagai prestasi yang dapat

diperjanjikan terjadi, peristiwa yang di-

dibatalkan sewaktu-waktu jika peristi-

perjanjikan ini adalah persitiwa yang b-

wa yang dipersyaratkan terjadi.

elum tentu terjadi,12 sehingga jika ke-

Sesuai dengan pembahasan di at-

mudian peristiwa yang diperjanjian te-

as bahwa suatu perikatan dapat dikate-

rsebut tidak terjadi, maka perjanjian te-

gorikan sebagai benda adalah perikatan

rsebut akan berakhir dengan sendirin-

yang mengandung prestasi atau utang

ya.

di dalamnya, karena yang dapat digoloJenis perjanjian bersyarat ini me-

ngkan sebagai benda adalah hak atas

ngakibatkan kreditor belum memiliki

prestasi tersebut dan bukan perikatan-

hak untuk menuntut dipenuhinya pres-

nya, adanya persyaratan yang menang-

tasi yang diperjanjikan, sedangkan deb-

guhkan dalam perjanjian akan mengak-

itor juga tidak memiliki kewajiban

ibatkan perjanjian ini belum memiliki

untuk melakukan prestasi. Dengan de-

prestasi yang harus dilakukan oleh de-

mikian, dalam perjanjian jenis ini be-

bitor, dengan kata lain, perjanjian jenis

lum ada hak dan kewajiban yang lahir

ini adalah jenis perjanjian dimana hak

sampai dengan peristiwa tidak tentu ya-

atau piutang yang terkandung di da-

ng diperjanjikan itu terjadi.

lamnya adalah piutang yang belum da-

Berbeda dengan perjanjian bersy-

pat ditagih sebagaimana yang dipers-

arat menangguhkan, perjanjian bersy-

yaratkan Pasal 511 ayat (3) KUHPerd,

arat batal adalah perjanjian yang dika-

dengan demikian perjanjian-perjanjian

itkan dengan syarat tertentu yang dapat

yang dibuat dengan adanya syarat ta-

membatalkan perjanjian, perjanjian ya-

ngguh dan/atau syarat batal tidak dapat

ng sudah lahir dan berjalan dapat ber-

digolongkan sebagai benda berdasar-

akhir atau dibatalkan jika syarat atau

kan ketentuan Pasal 511 ayat (3) KU-

peristiwa yang menjadi syarat dalam p-

HPerd dikarenakan benda (yaitu hak)

erjanjian itu terjadi.13 Perjanjian ber-

itu sendiri belum lahir hingga peristiwa

syarat batal ini memiliki konsekuensi

tidak tentu yang diperjanjikan terjadi. Keabsahan Perjanjian Pengikatan

12 13

Ibid.,hlm. 49. Ibid.,hlm. 51.

Jaminan Yang Menggunakan Polis

276



Asuransi Jiwa sebagai Objek Ja-

ukan oleh pihak-pihak yang cakap

minan.

untuk bertindak dan berdasarkan kesep-

Perjanjian pengikatan jaminan m-

akatan kedua belah pihak, sehingga sy-

erupakan perjanjian tambahan atau ace-

arat sah perjanjian yang pertama dan

ssoir yaitu perjanjian yang muncul aki-

kedua yaitu sepakat mereka yang men-

bat adanya perjanjian pokok. Perjanjian

gikatkan dirinya dan kecakapan untuk

kredit (atau utang piutang) merupakan

membuat suatu perjanjian terpenuhi.

perjanjian pokok, yang menimbulkan

Terpenuhinya kedua syarat itu dalam

adanya perjanjian tambahan berupa ja-

perjanjian pokoknya, berarti terpenuhi

minan,14 oleh karena itu perjanjian

juga kedua syarat tersebut dalam perj-

tambahan atau jaminan hanya dapat la-

anjian pengikatan jaminan yang meru-

hir jika telah ada perjanjian pokok dan

pakan perjanjian tambahan dari perja-

juga akan berakhir dengan berakhirnya

njian pokok.

perjanjian pokok.

Syarat yang ketiga yaitu suatu hal

Meskipun kedudukan perjanjian

tertentu dalam perjanjian pengikatan

pengikatan jaminan merupakan per-

jaminan adalah berupa prestasi atau ti-

janjian tambahan atau accessoir, la-

ndakan pemberian benda atau hak keb-

hirnya jaminan tersebut tetap dilakukan

endaan yang menjadi objek jaminan

dengan membuat suatu perjanjian, de-

kepada kreditor penerima jaminan, de-

ngan demikian keabsahan perjanjian

ngan demikian, jika objek yang dija-

pengikatan jaminan tetap harus mem-

minkan adalah polis asuransi jiwa ma-

enuhi syarat sahnya perjanjian yang

ka harus dikaji terlebih dahulu apakah

diatur Pasal 1320 KUHPerd tersebut di

polis asuransi jiwa dapat dikategorikan

atas.

sebagai benda sehingga dapat dibebaJika dikaji berdasarkan syarat sa-

nkan menjadi objek jaminan.

hnya perjanjian Pasal 1320 KUHPerd,

Sri Soedewi M. memberikan pen-

pada umumnya perjanjian pokok yang

gertian jaminan kebendaan sebagai ja-

berupa perjanjian kredit maupun perj-

minan yang berupa hak mutlak atas

anjian pinjam meminjam uang, dilak-

suatu benda, dengan ciri-ciri mempu-

14

nyai hubungan langsung atas benda te-

Thomas Suyatno, (1995), Dasar-Dasar Perkreditan, Edisi Keempat, Jakata: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 69.

rtentu, dapat dipertahankan terhadap si-

277


apapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan.


4.

Yang lebih tua mempunyai ked-

15

udukan yang lebih tinggi.

Jaminan kebendaan dapat digolo-

5.

Dapat diperalihkan kepada orang

ngkan menjadi empat macam, yaitu:16

lain.

1.

Objek jaminan adalah benda yang

Gadai (pand), yang diatur di dal-

2.

3.

4.

am Bab 20 Buku II KUHPerd.

dapat dialihkan dan mempunyai nilai

Hak tanggungan, diatur dalam

jual (ekonomis), menjaminkan suatu b-

Undang-Undang Nomor 4 Tahun

enda berarti melepaskan sebagian kek-

1996.

uasaan pemilik benda atas benda te-

Jaminan Fidusia, diatur dalam

rsebut. Kekuasaan yang dilepaskan ter-

Undang-Undang Nomor 42 Tah-

sebut adalah kekuasaan untuk men-

un 1999.

galihkan hak milik dengan cara apapun

Jaminan Hipotik atas kapal laut

baik dengan cara menjual, menukar,

dan pesawat udara.

atau menghibahkan.18

Jaminan yang bersifat kebendaan

Jaminan merupakan kebutuhan k-

merupakan hak mutlak atas suatu ben-

reditor untuk memperkecil risiko apa-

da tertentu dari debitor yang dapat dip-

bila debitor tidak mampu menyelesa-

ertahankan pada setiap orang. Jaminan

ikan segala kewajiban yang timbul dari

ini mempunyai ciri-ciri: 1.

2.

3.

17

kredit yang telah dikeluarkannya. Den-

Mempunyai hubungan langsung

gan adanya jaminan, debitor yang tidak

atas bendanya.

mampu membayar akan dapat dipaksa

Dapat dipertahankan kepada siap-

untuk melakukan pembayaran atas kr-

apun.

edit yang telah diberikan kepadanya.19

Selalu mengikuti bendanya (droit de suite).

Menjadikan polis asuransi jiwa sebagai objek jaminan berarti menjadikan polis asuransi yang merupakan suatu perikatan sebagai suatu benda.

15

Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, (2007), Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, Yogyakarta: Liberty, hlm. 46. 16 Ibid., hlm. 47. 17 J. Satrio, (2002), Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Hak Tanggungan, Buku I, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 13.

18

Subekti, (1982), Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, Bandung : Alumni, hlm.25. 19 Badriyah Harun, (2010), Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, hlm. 67.

278



Pasal 511 ayat (3) KUHPerd menyebu-

tungan, atau tanggung jawab huk-

tkan bahwa yang dianggap sebagai be-

um kepada pihak ketiga yang mu-

nda bergerak karena undang-undang

ngkin diderita tertanggung atau

adalah perikatan-perikatan dan tuntu-

pemegang polis karena terjadinya

tan-tuntutan mengenai sejumlah uang

suatu peristiwa yang tidak pasti;

yang dapat ditagih atau mengenai be-

atau

nda bergerak.

2.

Memberikan pembayaran yang d-

Pasal 246 KUHD menyebutkan

idasarkan pada meninggalnya ter-

bahwa asuransi atau pertanggungan ad-

tanggung atau pembayaran yang

alah suatu perjanjian, dengan mana se-

didasarkan pada hidupnya terta-

orang penanggung mengikatkan diri

nggung dengan manfaat yang

kepada seorang tertanggung, dengan

besarnya telah ditetapkan dan/at-

menerima suatu premi, untuk membe-

au didasarkan pada hasil pengel-

rikan penggantian kepadanya karena

olaan dana.

suatu kerugian, kerusakan, atau kehi-

Pengertian tersebut di atas menu-

langan keuntungan yang diharapkan, y-

njukan bahwa dalam suatu asuransi ter-

ang mungkin akan dideritanya karena

tanggung memiliki kewajiban untuk m-

suatu peristiwa yang tak tertentu.

embayar sejumlah premi kepada pena-

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang

nggung, dan penanggung tersebut me-

Nomor 40 Tahun 2014 tentang Per-

miliki kewajiban untuk memberikan se-

asuransian (Undang-Undang Asuransi)

jumlah uang sebagai penggantian kep-

juga menentukan bahwa asuransi adal-

ada tertanggung pada saat resiko yang

ah perjanjian antara dua pihak, yaitu

diperjanjikan itu terjadi, seperti missal-

perusahaan asuransi dan pemegang

nya adalah resiko kesehatan atau kema-

polis, yang menjadi dasar bagi peneri-

tian tertanggung dalam asuransi jiwa.

maan premi oleh perusahaan asuransi

Definisi asuransi yang diberikan

sebagai imbalan untuk:

Pasal 246 KUHD jo. Pasal 1 ayat (1)

1.

Memberikan penggantian kepada

Undang-Undang Asuransi tersebut di

tertanggung atau pemegang polis

atas menunjukan bahwa perjanjian asu-

karena kerugian, kerusakan, bia-

ransi adalah perjanjian yang pemenuh-

ya yang timbul, kehilangan keun-

an prestasinya digantungkan kepada su-

279



atu peristiwa tidak tentu, dengan demi-

pat ditagih. Ketentuan “dapat ditagih”

kian pada dasarnya perjanjian asuransi

dalam hal ini mensyaratkan bahwa pi-

dapat dikelompokkan ke dalam jenis

utang tersebut telah terjadi, pasti dapat

perjanjian bersyarat yang menangguh-

ditagih, dan tidak ada lagi persyaratan

kan.

yang dapat menghilangkan hak tagih Umumnya para sarjana hukum

atas piutang tersebut.

berpendapat bahwa perjanjian asuransi

Berbeda dengan piutang dari perj-

merupakan benda bergerak sesuai Pasal

anjian asuransi, dengan dikelompokka-

511 ayat (3) KUHPerd sehingga dapat

nnya asuransi sebagai jenis perjanjian

dibebankan menjadi jaminan atas suatu

bersyarat yang menangguhkan menunj-

perjanjian utang piutang. Pendapat ini

ukan bahwa hal yang harus diperhat-

muncul berdasarkan anggapan bahwa

ikan untuk dapat menggolongkan asur-

kewajiban yang dimiliki oleh penangg-

ansi sebagai benda bergerak adalah me-

ung ketika terjadinya resiko adalah

ngenai adanya persyaratan yang mena-

suatu prestasi atau utang yang harus

ngguhkan dilaksanakannya prestasi at-

dibayarkan penanggung kepada tertan-

au utang tersebut.

ggung, oleh karena itu polis asuransi

Dalam perjanjian asuransi, pres-

dapat dikategorikan sebagai piutang at-

tasi atau manfaat asuransi hanya dapat

as nama yang hanya dapat dibayarkan

dirasakan oleh tertanggung atau ahli

kepada pihak-pihak yang diperjanjikan

warisnya pada saat terjadinya resiko y-

dalam

dapat

ang diperjanjikan, dengan demikian te-

dijadikan sebagai jaminan atas utang a-

rhadap asuransi jiwa, piutang tersebut

tau kredit baik dengan gadai maupun

hanya dapat dicairkan ketika tertang-

dengan fidusia.

gung meninggal dunia yang waktu

polis

tersebut

dan

Pasal 511 ayat (3) KUHPerd se-

untuk terjadinya resiko tersebut tida-

cara tegas menentukan bahwa perikatan

klah tentu, hal ini menunjukkan bahwa

-perikatan atau tuntutan-tuntutan meng-

sifat piutang asuransi tersebut sebenar-

enai sejumlah uang yang dapat dinilai

nya adalah tidak tentu.

sebagai benda bergerak adalah perika-

Sifat piutang dari asuransi yang

tan-perikatan atau tuntutan-tuntutan m-

tidak tentu juga dapat disebabkan oleh

engenai sejumlah uang yang sudah da-

tidak adanya jaminan bahwa klaim ya-

280



ng diajukan oleh tertanggung ketika

sehingga tidak memenuhi persyaratan

resiko yang diperjanjikan dalam asur-

resiko yang ditentukan dalam asuransi.

ansi tersebut terjadi, akan diterima

Penolakan klaim tersebut juga

seluruhnya oleh penanggung sehingga

diperkuat dengan adanya pembatasan

klaim tersebut dapat dipastikan cair.

tanggungjawab penanggung sebagaim-

Hal ini dikarenakan, dalam asuransi

ana ketentuan 276 KUHD yang menga-

dikenal adanya persyaratan-persyaratan

tur tentang kesalahan tertanggung se-

yang harus dipenuhi atas resiko yang

ndiri yaitu jika tertanggung seharusnya

dijaminkan tersebut agar klaim dapat

berbuat lain atau karena kurang berh-

dicairkan.

ati-hati. Kesalahan dalam hal ini bukan

Persyaratan-persyaratan itu meru-

berarti kesengajaan, melainkan perbu-

pakan kesepakatan antara tertanggung

atan yang kurang hati-hati atau karena

dan penanggung atau kebijakan dasar

sembrono dan ceroboh yang dapat me-

dari penanggung, sehingga konsekuen-

nimbulkan kerugian, kerugian ini tidak

sinya adalah tidak dipenuhinya persyar-

ditanggung oleh penanggung.20

atan itu maka klaim tidak akan dapat

Tidak terpenuhinya persyaratan

diberikan kepada tertanggung. Seperti

klaim akan mengakibatkan klaim atas

misalnya jika terjadi kematian dalam

resiko tersebut tidak dapat dicairkan,

asuransi jiwa yang disebabkan oleh ke-

klaim yang tidak dapat dicairkan akan

celakaan yang dialami oleh tertang-

menghilangkan kewajiban (prestasi)

gung, melihat pada penyebab kematian

penanggung untuk melakukan pem-

yang dikarenakan kecelakaan, seharu-

bayaran, dengan kata lain piutang yang

snya ahli waris dapat mencairkan klaim

dimiliki oleh penanggung kehilangan

tersebut, namun jika kemudian diketah-

hak tagihnya sehingga tidak dapat ditu-

ui penyebab kecelakaan tersebut tern-

ntut oleh ahli waris dan perjanjian asu-

yata adalah mabuknya tertanggung, m-

ransi tersebut berakhir. Hal ini menun-

aka penanggung dapat menolak untuk

jukan bahwa selain tergolong sebagai

mencairkan klaim dengan alasan bahwa

perjanjian bersyarat yang menangguh-

kecelakaan itu terjadi karena kesalahan

kan ternyata perjanjian asuransi juga

tertanggung yang melanggar hukum 20 Abdulkadir Muhammad, (1978), Pokok-Pokok Hukum Pertanggungan, Bandung:Alumni, hlm. 94.

281



dapat digolongkan sebagai perjanjian

nan yang menggunakan polis asuransi

bersyarat batal sebagai akibat adanya

jiwa konvensional sebagai objek jamin-

persyaratan tertentu yang dapat memb-

annya adalah perjanjian pengikatan ja-

atalkan prestasi dalam perjanjian.

minan yang tidak sah.

Ketidakpastian tentang prestasi d-

Perjanjian asuransi jiwa tetaplah

alam perjanjian asuransi tersebut di

sebagai perjanjian yang berdiri sendiri

atas dan dapat digolongkannya per-

dan bukan sebagai perjanjian tambahan

janjian asuransi sebagai perjanjian ber-

(accessoir). Perjanjian asuransi akan

syarat tangguh maupun bersyarat batal

tetap berjalan meskipun perjanjian pe-

menunjukan bahwa piutang dari perj-

minjaman uangnya telah berakhir, she-

anjian asuransi jiwa adalah piutang

ingga penanggung tetap memiliki kew-

yang belum dapat ditagih karena piut-

ajiban untuk membayar klaim yang

ang itu sendiri belum terjadi sebelum

dituntut oleh ahli warisnya.

terjadinya resiko yang diperjanjikan. S-

PENUTUP.

esuai dengan pembahasan sebelumnya

Kesimpulan.

bahwa tanpa adanya prestasi atau pi-

Berdasarkan hal-hal tersebut di

utang yang dapat ditagih dalam per-

atas, dapat disimpulkan bahwa:

janjian asuransi maka perjanjian asur-

1.

Suatu

perikatan sebagai

dapat

ansi tidak dapat dikategorikan sebagai

dikategorikan

suatu

benda bergerak berdasarkan ketentuan

benda adalah dengan melihat

Pasal 511 ayat (3) KUHPerd.

kepada prestasi yang terkandung

Tidak dapat dikategorikannya po-

dalam perikatan tersebut, hal ini

lis asuransi jiwa konvensional sebagai

dikarenakan benda tidak berw-

benda bergerak, mengakibatkan perjan-

ujud yang dikenal dalam hukum

jian asuransi jiwa konvensional itu ti-

perdata Indonesia adalah berupa

dak dapat diserahkan kepada kreditor

hak, yang dalam suatu perikatan

sebagai objek jaminan, sehingga peme-

hak tersebut adalah prestasi atau

nuhan syarat sah perjanjian “suatu hal

utang yang dimiliki oleh seorang

tertentu” tidak terpenuhi karena tidak

debitor, sebagaimana yang ditent-

adanya benda yang diserahkan. Dengan

ukan Pasal 511 ayat (3) KUHP-

demikian, perjanjian pengikatan jami-

erd bahwa yang dimaksud benda

282


2.


bergerak adalah utang atau pres-

upakan piutang yang tidak me-

tasi yang terkandung di dalam su-

miliki kejelasan kapan dapat dic-

atu perikatan dan utang tersebut

airkan dan apakah piutang itu be-

adalah utang yang dapat ditagih.

nar-benar dapat dicairkan (tidak

Dengan demikian, polis asuransi

jelas mengenai prestasinya), piut-

jiwa konvensional sebagai suatu

ang dari polis asuransi jiwa tidak

perikatan dengan prestasi yang

dapat dikategorikan sebagai be-

belum dapat ditagih atau perika-

nda bergerak sesuai Pasal 511

tan yang belum memiliki prestasi

ayat (3) KUHPerd. Tidak terpe-

di dalamnya karena prestasi ters-

nuhinya polis asuransi jiwa kon-

ebut masih digantungkan kepada

vensional sebagai benda, maka

suatu peristiwa tertentu bahkan

perjanjian pengikatan jaminan y-

memiliki resiko dapat dibatalkan

ang menggunakan polis asuransi

dengan adanya suatu syarat batal

jiwa sebagai objek jaminannya

di dalamnya, tidak dapat dikateg-

tidak memenuhi syarat sah per-

orikan sebagai benda berdasarkan

janjian yang ketiga yaitu suatu

Pasal 511 ayat (3) KUHPerd.

hal tertentu (tidak memiliki objek

Keabsahan perjanjian pengikatan

yang dijaminkan), dengan demi-

jaminan yang objeknya adalah p-

kian perjanjian pengikatan jami-

olis asuransi jiwa konvensional

nan yang menggunakan polis as-

harus didasarkan kepada ketentu-

uransi jiwa konvensional sebagai

an Pasal 1320 KUHPerd, pada

objek jaminannya adalah perjanj-

umumnya polis asuransi jiwa

ian yang tidak sah.

konvensional memenuhi syarat

Saran.

sah perjanjian yang pertama dan

Beberapa saran yang dapat

kedua yaitu kesepakatan para

disampaikan antara lain:

pihak dan kecakapan untuk me-

1.

Penelitian ini masih memerlukan

mbuat perjanjian, akan tetapi dik-

penelitian lanjutan untuk dilaku-

arenakan polis asuransi jiwa buk-

kan, oleh karena itu penulis me-

anlah jenis piutang yang sudah

nyarankan untuk dilakukannya p-

dapat ditagih, dan bahkan mer-

enelitian yang lebih mendalam

283


2.


mengenai hal ini, salah satu

DAFTAR PUSTAKA.

contoh permasalahan yang menu-

Harun, Badriyah. (2010). Penyelesai-

rut penulis perlu dilakukan pene-

an Sengketa Kredit Bermasalah.

litian adalah mengenai adanya in-

Yogyakarta : Pustaka Yustisia.

dikasi bundling (tying)21 dalam

Kansil, C.S.T.. (1989). Pengantar Ilmu

mempersyaratkan polis asuransi

Hukum dan Tata Hukum Indon-

jiwa untuk mendapatkan penca-

esia. Ctk. Kedelapan. Jakarta: Ba-

iran pinjaman atau kredit, baga-

lai Pustaka.

imakah keabsahan perjanjian kre-

Khairandy, Ridwan. (2013). Hukum K-

dit yang mensyaratkan hal terse-

ontrak Indonesia Dalam Persp-

but.

ektif Perbandingan (Bagian Per-

Polis Asuransi jiwa bukanlah be-

tama). Yogyakarta:FH UII Press.

nda, sehingga perbankan atau le-

Muhammad, Abdulkadir. (1978). Pok-

mbaga keuangan lain yang meng-

ok-Pokok Hukum Pertanggung-

eluarkan fasilitas kredit atau per-

an. Bandung:Alumni.

janjian utang piutang seharusnya

Nuryani, Neng Yani. (2015). Hukum

tidak lagi menggunakan polis

Perdata. Bandung:Pustaka Sety-a.

asuransi jiwa sebagai jaminan,

Satrio, J.. (2002). Hukum Jaminan Hak

karena hal itu tidak sesuai dengan

Jaminan Kebendaan Hak Tangg-

peraturan perundang-undangan y-

ungan. Buku I, Bandung : Citra

ang berlaku dan sangat merugi-

Aditya Bakti.

kan nasabah. Oleh karena itu, be-

Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. (200-

ntuk-bentuk jaminan dengan po-

0). Hukum Perdata, Hukum Be-

lis asuransi jiwa ini sebaiknya de-

nda. Yogyakarta: Liberty.

ngan tegas dilarang untuk meng- _____________.

(2007).

Hukum

hindari terjadinya sengketa dan

Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok

kerugian bagi debitor.

Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan. Yogyakarta: Liberty. Subekti. (1982). Jaminan-Jaminan unt-

21

Penjualan dua atau lebih produk dan/atau jasa yang berbeda dalam satu paket dengan mewajibkan nasabah untuk memilih barang atau jasa yang telah ditentukan salah satu pihak.

284

uk Pemberian Kredit Menurut H-



ukum Indonesia. Bandung : Alumni. Suyatno, Thomas. (1995). Dasar-Dasar Perkreditan. Edisi Keempat. Jakata: Gramedia Pustaka Utama. Usman, Rahmadi. (2016). Hukum Jaminan Keperdataan. Cet. Ketiga. Jakarta:Sinar Grafika. Peraturan Perundang-Undangan: Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. (2008). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta:Pradnya Pratama. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337).

285


286


Keabsahan Perjanjian Pengikatan Jaminan dengan Polis Asuransi Jiwa Sebagai Objek Jaminan

Recommend Documents