BAB II MEKANISME PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI HARTA PAILIT PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MEDAN

BAB II MEKANISME PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI HARTA PAILIT PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MEDAN

H. Tinjauan Umum Kepailitan dan Lelang 1. Kepailitan Istilah “pailit” dijumpai dalam perbendaharaan bahasa Belanda, Perancis, Latis dan Inggris. Dalam bahasa Perancis, istilah “faillite” artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Orang yang mogok atau macet atau berhenti membayar utangnya disebut dengan le faille. Di dalam bahasa Belanda dipergunakan istilah faillite yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan kata sifat. Sedangkan dalam bahasa Inggris dipergunakan istilah to fail, dan di dalam bahasa Latin dipergunakan istilah failure. 64 Kepailitan merupakan suatu lembaga hukum perdata sebagai realisasi dua asas pokok yang terdapat dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata. Pasal 1131 KUHPerdata menentukan bahwa “semua benda bergerak dan tidak bergerak dari seorang debitor, baik yang sekarang ada, maupun yang akan diperolehnya (yang masih akan ada) menjadi tanggungan atas perikatan-perikatan pribadinya”. Pasal 1132 KUHPerdata menentukan bahwa “benda-benda itu dimaksudkan sebagai jaminan bagi para kreditornya bersama-sama dan hasil penjualan atas benda-benda itu dibagi diantara mereka secara seimbang, menurut imbangan/perbandingan tagihan 64

Sunarmi, op.cit., hal.23

Universitas Sumatera Utara

mereka, kecuali bilamana diantara mereka atau para kreditor terdapat alasan pendahuluan yang sah”. Dari ketentuan tersebut debitor dipaksa untuk memenuhi prestasinya kepada kreditor. Apabila debitor lalai yang berarti telah terjadi wanprestasi, maka seluruh harta kekayaannya akan menjadi jaminan seluruh utangnya. Hasil penjualan harta kekayaan debitor akan dibagi secara seimbang kepada kreditor. 65 Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (financial distress) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang aka nada di kemudian hari. Pemberesan kepailitan dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitor pailit tersebut secara proposional (proporate parte) dan sesuai dengan struktur kreditor. 66 Dalam Black’s Law Dictionary, pailit atau bankrupt adalah “the state or conditional of a person (individual, partnership, corporation, municipality who is unable to pay its debt as they are, or became due, The teerm includes a person against whom an involuntary petition has been filed, or whohas filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt.” 67 65

Ibid, hal.20 Hadi Subhan, Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal.1 67 Ahmad Yani, Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis, Kepailitan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1991), hal.11 66


Dari pengertian bankrupt yang diberikan oleh Black’s Law Dictionary di atas, diketahui bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seorang debitor atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan untuk membayar tersebut diwujudkan dalam bentuk tidak dibayarnya utang meskipun telah ditagih dan ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan proses pengajuan ke Pengadilan, baik atas permintaan debitor itu sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya. Selanjutnya, Pengadilan akan memeriksa dan memutuskan tentang ketidakmampuan seorang debitor. Putusan tentang pailitnya debitor haruslah berdasarkan putusan Pengadilan, dalam hal ini adalah Pengadilan Niaga yang diberikan kewenangan untuk menolak atau menerima permohonan tentang ketidakmampuan debitor. Putusan Pengadilan ini diperlukan untuk memenuhi asas publisitas, sehingga perihal ketidakmampuan seorang debitor itu akan dapat diketahui oleh umum. Seorang debitor tidak dapat dinyatakan pailit sebelum ada putusan pailit dari Pengadilan yang berkekutan hukum tetap. 68 Pailit adalah suatu keadaan dimana seseorang berhenti tidak mampu lagi membayar hutangnya dengan putusan Hakim atau Pengadilan Negeri. 69 Mengenai defenisi kepailitan itu sendiri, tidak ditemukan dalam Faillisements Verordening maupun dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1998. Namun, dalam rangka untuk memperoleh pengetahuan yang lebih luas ada baiknya diketahui pendapat dari beberapa sarjana tentang pengertian pailit, antara lain : 68

Sunarmi, op.cit., hal.23-24 M. Marwan dan Jimmy P., Kamus Hukum, Dictionary of Law Complete Edition, (Surabaya, Reality Publisher, 2009), hal.574 69


R. Soekardono menyebutkan “kepailitan adalah penyitaan umum atas harta kekayaan si pailit bagi kepentingan semua penagihnya, sehingga Balai Harta Peninggalanlah yang ditugaskan dengan pemeliharaan dan pemberesan boedel dar orang yang pailit.” 70 Menurut Memorie van Toelichting (penjelasan umum) bahwa “kepailitan adalah suatu pensitaan berdasarkan hukum atas seluruh harta kekayaan si berutrang guna kepentingannya bersama para yang mengutangkan.” 71 Siti Soemarti Hartono mengatakan bahwa “kepailitan adalah suatu lembaga hukum dalam Hukum Perdata Eropah sebagai relaisasi dari dua asas pokok dalam Hukum Perdata Eropah yang tercantum dalam Pasal-pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata.” 72 Pengertian pailit dijumpai dalam Pasal 1 angka (1) UUK dan PKPU yang menyebutkan “kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.” Pasal 1 angka (1) ini secara tegas menyatakan bahwa kepailitan ada sita umum, bukan sita individual. Karena itu, disyaratkan dalam Undang-undang Kepailitan bahwa untuk mengajukan permohonan pailit, harus memiliki 2 (dua) atau lebih kreditor. Seorang debitor yang hanya memiliki 1 (satu) kreditor tidak dapat dinyatakan pailit karena hal ini bertentangan dengan prinsip sita umum. Apabila 70

Sunarmi, op.cit., hal.26 R. Suryatin, Hukum Dagang I dan II, (Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita, 1983), hal.264 72 Sunarmi, op.cit., hal.26 71


hanya satu kreditor maka yang berlaku adalah sita individual, dimana sita individual bukanlah sita dalam kepailitan. Dalam sita umum, maka seluruh harta kekayaan debitor akan berada di bawah penguasaan dan pengurusan Kurator, sehingga debitor tidak memiliki hak untuk mengurus dan mengausai harta kekayaannya. 73 Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK dan PKPU) dalam penjelasan umumnya mengemukakan bahwa Undang-undang tersebut didasarkan pada beberapa asas. Asas-asas tersebut antara lain (secara eksplisit disebutkan dengan kata-kata “antara lain”, yang berarti tidak terbatas pada asas-asas yang disebutkan itu saja), adalah : 74 1. Asas Keseimbangan Undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik. 2. Asas Kelangsungan Usaha Dalam

Undang-undang

ini

terdapat

ketentuan

yang memungkinkan

perusahaan debitor yang prospektif tetap dapat dilangsungkan.

73

Ibid., hal.29 Penjelesan Umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 74


3. Asas Keadilan Dalam kepailitan, asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan adalah untuk mencegah terjadinya kesewenanganwenangan pihak penagih yang menbusahakan pembayaran atas taguhan masingmasing teerhadap debitor, dengan tidak memperdulikan kreditor lainnya. 4. Asas Integrasi Asas integrasi dalam undang-undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formal dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. Selain asas-asas yang tercantum dalam penjelasan umum UUK dan PKPU tersebut diatas, ada beberapa asas yang harus diperhatikan oleh Undang-undang kepailitan suatu negara agar Undang-undang tersebut dapat memenuhi beberapa kebutuhan dunia usaha, baik nasional maupun internasional, diantaranya : 75 a. Asas Mendorong Invenstasi dan Bisnis Undang-undang kepailitan harus dapat mendorong kegairahan investasi asing dan pasar modal, serta memudahkan perusahaan Indonesia memperoleh kredit luar negeri. Indonesia telah menandatangani perjanjian Marrakesh/WTO mengenai liberalisasi perdagangan jasa dan barang. Dalam hubungan itu, undangundang kepailitan harus dapat mendorong invenstasi asing dan menumbuhkan kehidupan pasar modal. Selain itu, undang-undang kepailitan harus kondusif 75

Sutan Remy Sjahdeini, op.cit., hal.32


untuk memudahkan bagi perusahaan-perusahaan Indonesia memperoleh kredit dari luar negeri. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, undang-undang kepailitan seyogianya membuat asas-asas dan ketentuan-ketentuan yang dapat diterima secara global (globally accepted principles). Asas-asas tersebut harus sejalan dengan asas-asas hukum kepailitan dari negara-negara para pemodal (investor) dan kreditor asing yang diinginkan oleh pemerintah dan dunia usaha Indonesia untuk menanamkan modalnya ke Indonesia dan memberikan kredit bagi kepentingan dunia usaha Indonesia. b. Asas Persetujuan Putusan Pailit Harus Disetujui oleh Para Kreditor Mayoritas Sekalipun undang-undang kepailitan membolehkan permohonan pernyataan pailit diajukan oleh salah satu kreditor saja, namun demi kepentingan para kreditor lain, tidak seyogianya undang-undang kepailitan membuka kemungkinan diperolehnya putusan pernyataan pailit yang diajukan oleh seorang kreditor harus berdasarkan persetujuan para kreditor lain melalui lembaga rapat para kreditor (creditors meeting). Di pihak lain, sekalipun permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh debitor sendiri, namun putusan pernyataan pailit itu seyogianya tidak diambil oleh pengadilan tanpa disetujui oleh semua atau mayoritas kreditor (sebagaian besar kreditor). Mayoritas kreditor yang dimaksudkan adalah para kreditor pemilik sebagaian besar piutang. Untuk menentukan mayoritas itu lebih dari 50 % (lima


puluh persen) dari jumlah utang debitor atau 2/3 atau ¾ dari jumlah utang debitor adalah tergantung dari undang-undang kepailitan yang bersangkutan. Dengan demikian, asas yang dianut dalam suatu undang-undang kepailitan seyogianya ialah bahwa kepailitan pada dasarnya merupakan kesepakatan bersama antara debitor dan para mayoritas kreditornya. c. Asas Keadaan Diam (Standstill atau Stay) Suatu undang-undang kepailitan seharusnya menganut ketentuan mengenai berlakunya keadaan diam (standstill atau stay) yang berlaku secara otomatis (berlaku demi hukum). Dengan kata lain, memberlakukan automatic standstill atau automatic stay, sejak permohonan pernyataan pailit didaftarkan di pengadilan. Ketentuan ini demi melindungi para kreditor dari upaya debitor untuk menyembunyikan atau mengalihkan sebagian atau seluruh harta kekayaan debitor kepada pihak lain yang dapat merugikan kreditor. Selain bagi kepentingan para kreditor, berlakunya keadaan diam otomatis atau keadaan diam demi hukum (automatic stay) sejak permohonan pernyataan pailit didaftarkan di pengadilan, adalah juga untuk melindungi debitor dari upaya kreditor secara sendiri-sendiri menagih tagihannya. d. Asas Mengakui Hak Separatis Kreditor Pemegang Hak Jaminan Lembaga hak jaminan harus dihormati oleh undang-undang kepailitan. Di dalam ilmu hukum perdata, seorang pemegang hak jaminan (hak agunan) mempunyai hak yang disebut hak separatis. Hak separatis ialah hak yang


diberikan oleh hukum kepada kreditor pemegang hak jaminan bahwa barang jaminan (agunan) yang dibebani dengan hak jaminan tidak termasuk harta pailit. Kreditor pemegang hak jaminan berhak melakukan eksekusi berdasarkan kekuasaannya sendiri yang diberikan oleh undang-undang sebagai perwujudan dari hak pemegang hak jaminan yang didahulukan dari para kreditor lainnya. Ketentuan Pasal 56 ayat (1) UUK dan PKPU ditentukan bahwa “hak eksekusi kreditor pemegang hak jaminan (hak agunan) ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan”. Dengan demikian, kreditor separatis tidak dapat melaksanakan eksekusi terhadap barang jaminan yang ada pada kreditor separatis sampai habis masa penangguhan tersebut. Pelaksanaan eksekusi terhadap hak jaminan oleh kreditor separatis dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1) UUK dan PKPU.

Apabila

tidak

berhasil

dilaksanakan

kreditor

separatis

wajib

menyerahkannya kepada Kurator. e. Asas Proses Putusan Pernyataan PailitTerbuka Untuk Umum Mengingat putusanpernyataan pailit terhadap seorang debitor berdampak luas dan menyangkut kepentingan banyak pihak, maka proses kepailitan harus dapat diketahui oleh masyarakat luas. Putusan pailit terhadap seorang debitor bukan saja menyangkut kepentingan satu atau dua orang kreditor, tetapi juga


menyangkut semua kreditor, karena dengan putusan pailit oleh pengadilan itu maka terhadap harta debitor diletakkan sita umum. Putusan pailit bukan menyangkut kepentingan para kreditor saja, tetapi juga menyangkut stakeholders yang lain dari debitor, yaitu negara sebagai penerima pajak, para karyawan dan buruhnya, para pemasok barang dan jasa kebutuhan debitor, para pedagang atau pengusaha yang memperdagangkan barang dan jasa debitor. Para pemasok maupun pedagang atau pengusaha yang memperdagangkan barang dan jasa debitor dapat pula berjumlah banyak. Oleh karena begitu banyak pihak yang berkepentingan dengan debitor, maka semua hal sejak permohonan pernyataan pailit diajukan kepada pengadilan, selama proses pemeriksaan berlangsung di pengadilan baik di pengadilan tingkat pertama maupun banding/kasasi, ketika putusan pailit dijatuhkan oleh pengadilan di tingkat pertama maupun banding/kasasi, sampai selama tindakan pemberesan dilakukan oleh Kurator, harus dapat diketahui oleh umum. Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah menganut asas ini. Di dalam penjelasan umumnya dapat diketahui bahwa UUK dan PKPU memang menganut asas keterbukaan.


Syarat-syarat kepailitan sangat penting, jika permohonan kepailitan tidak memenuhi syarat, maka permohonan tersebut tdiak akan dikabulkan oleh Pengadilan Niaga. Syarat-syarat kepailitan adalah sebagai berikut : 76 a. Pailit ditetapkan apabila debitor yang mempunyai dua kreditor atau lebih tidak mampu membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo. b. Paling sedikit harus ada 2 (dua) kreditor (concursus creditorum). c. Harus ada utang. Pengertian utang menurut Pasal 1 angka 6 UUK dan PKPU : Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi member hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor. d. Syarat utang harus telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yangberwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase. Pengertian utang diberi batasan secara tegas, demikian pula pengertian jatuh waktu, hal ini semata-mata untuk menghindari adanya berbagai penafsiran. 77

76 77

Adrian Sutedi, Hukum Kepailitan, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hal.31 Rahayu Hartini, op. cit., hal. 77


e. Syarat cukup satu utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Bunyi Pasal 2 ayat (1) dalam Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 merupakan perubahan dari bunyi Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Kepailitan Nomor 4 tahun 1998 dan Faillissementsverordening Stb. 1905 No. 217 jo. S. 1906 No. 348. Bunyi Pasal 1 ayat (1) Fv adalah “setiap debitor yang tidak mampu membayar utangnya yang berada dalam keadaan berhenti membayar kembali utang tersebut, baik atas permintaannya sendiri maupun atas permintaan seorang kreditor atau beberaqpa orang kreditornya, dapat diadakan putusan oleh hakim yang menyatakan bahwa debitor yang bersangkutan dalam keadaan pailit.” f. Debitor harus dalam keadaan insolvent, yaitu tidak membayar lebih dari 50 % utang-utangnya. Debitor harus telah berada dalam keadaan berhenti membayar kepada para kreditornya, bukan sekedar tidak membayar kepada satu atau dua orang kreditor saja. 2. Lelang Istilah lelang berasal dari bahasa latin “auctio” yang berarti peningkatan harga secara bertahap. Sebenarnya lelang telah lama dikenal, para ahli melalui penelitian literature Yunani mengemukakan bahwa lelang telah dikenal sejak 450 tahun sebelum Masehi. Beberapa jenis lelang yang popular pada masa itu antara lain adalah lelang karya seni, lelang tembakau, lelang kuda, lelang budak dan sebagainya. Lelang sebetulnya merupakan suatu istilah hukum yang penjelasannya diberikan dalam Pasal 1 Peratulan Lelang (Vendu Reglement) stb. 1908 No. 189, yang


memberikan definisi bahwa penjualan di muka umum ialah “pelelangan dan penjualan barang yang diadakan di muka umum dengan penawaran harga yang semakin meningkat atau dengan penawaran harga yang semakin menurun”. Dengan melakukan pendaftaran, dimana orang-orang yang diundang sebelumnya sudah diberitahukan tentang pelelangan itu, diberikan kesempatan kepadanya untuk membeli dengan jalan menawar harga, menyetujui harga. 78 Peraturan teknis yang utama mengenai pelaksanaan lelang yang saat ini berlaku adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Pasal 1 angka 1, mengatur lelang adalah “penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang”. Berdasarkan pengertian tersebut, KPKNL membatasi pengertian lelang hanya pada penjualan di muka umum saja tidak termasuk lelang tender atau lelang pemborongan pekerjaan. Terdapat kerancuan pengertian antara lelang dalam arti penjualan barang dan lelang dalam arti pembelian barang. Lelang dalam arti pembelian, khususnya dalam rangka pengadaan barang dan jasa dalam kaitan APBN dikenal juga dengan istilah “lelang tender”, lelang dalam arti penjualan dikenal dengan istilah “lelang” dengan pengertian sebagaimana diatur Vendu Reglement. 79

78 79

S.Mantayborbir dan Iman Jauhari, op. cit., hal. 8 Purnama Tioria Sianturi, op. cit., hal. 52


Beberapa ahli juga memberikan pengertian tentang lelang, seperti pendapat yang dikemukakan oleh Mr. Wennek dari Belanda dari Balai Lelang Rippon Boswel and Company Swiss, yang mengatakan 80 “an auction is a system of selling to the public, a number of individual items, one at atime, commencing at a set time on a set day. The auctioneer conducting the auction invites offers of price for the item from the ateenders”. Menurut Christoper L. Allen, Auctioneer dari Australia mendefinisikan lelang sebagai “the sale by auctions insolves an invitation to the public for the purchase of real or personal property offered for sale by making successive increasing offers until, subject to the sellers reserve price the property is knocked down to the highest bidder”. 81 Pengertian lelang menurut pendapat Polderman (sebagaimana dikutip oleh Rochmat Soemitro) dalam disertasinya tahun 1913 berjudul “Het Openbare aanbod” meyebutkan bahwa : Penjualan umum adalah alat untuk mengadakan perjanjian atau persetujuan yang paling menguntungkan untuk si penjual dengan cara menghimpun para peminat. Polderman selanjutnya mengatakan, bahwa syarat utama lelang adalah menghimpun para peminat untuk mengadakan perjanjian jual beli yang paling menguntungkan si penjual. Dengan demikian syaratnya ada 3 (tiga), yaitu : 82 a. Penjualan umum harus selengkap mungkin (volledigheid). b. Ada kehendak untuk mengikat diri. c. Bahwa pihak lainnya yang akan mengadakan perjanjian tidak dapat ditunjuk sebelumnya.

80

F.X. Ngadijarno, Nunung Eko Laksito dan Isti Indri Listiani, Lelang Teori dan Praktek, (Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, 2006), hal.23 81 Ibid 82 Purnama Tioria Sianturi, op.cit., hal.53


Rochmat Soemitro selanjutnya mengutip pendapat Roell, Kepala Inspeksi Lelang Jakarta tahun 1932 bahwa : “penjualan umum adalah suatu rangkaian kejadian yang terjadi antara saat mana seseorang hendak menjual sesuatu atau lebih dari satu barang, baik secara pribadi maupun dengan perantaraan kuasanya, memberikan kesempatan kepada orang-orang yang hadir melakukan penawaran untuk membeli barang-barang yang ditawarkan sampai kepada saat dimana kesempatan lenyap”. Titik berat dari definisi yang diberikan Roell adalah pada kesempatan penawaran barang. 83 Menurut Tim Penyusun Rancangan Undang-undang Lelang Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara Biro Hukum-Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan : Pengertian lelang adalah cara penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penaswaran secara kompetisi yang didahului dengan pengumuman lelang dan atau upaya mengumpulkan peminat. Unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian lelang adalah : a. Cara penjualan barang. b. Terbuka untuk umum. c. Penawaran dilakukan secara kompetisi. d. Pengumuman lelang dan atau adanya upaya mengumpulkan peminat. e. Cara penjualan barang yang memenuhi unsur-unsur tersebut di atas harus dilakukan oleh dan atau di hadapan pejabat lelang. Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa lelang adalah penjualan barang di muka umum yang didahului dengan upaya pengumpulan peminat melalui pegumuman yang dilakukan oleh dan atau di hadapan pejabat lelang dengan pencapaian harga yang optimal melalui cara penawaran lisan naik-naik atau

83

Ibid


turun-turun dan atau tertulis. Pengertian lelang harus memenuhi unsur-unsur berikut: 84 a. Penjualan barang di muka umum. b. Didahului dengan upaya pengumpulan peminat melalui pengumuman. c. Dilakukan oleh dan atau di hadapan pejabat lelang. d. Harga terbentuk dengan cara penawaran lisan naik-naik atau turun-turun dan atau tertulis. Selain itu, dalam pengertian lelang harus dipenuhi 5 (lima) unsur, yaitu : 85 Lelang adalah suatu bentuk penjualan barang. a. Penentuan harga bersifat kompetitif karena cara penawaran harga yang khusus, yaitu dengan cara penawaran harga secara lisan dan naik-naik atau secara turunturun dan atau secara tertutup dan tertulis tanpa member prioritas kepada pihak manapun untuk membeli. b. Pembeli tidak dapat ditunjuk sebelumnya, kecuali kepada para calon peminat lelang dengan penawaran tertinggi yang telah melampaui harga limit dapat ditunjuk sebagai pemenang/pembeli. c. Memenuhi unsur publisitas, karena lelang adalah penjualan yang bersifat transparan. d. Dilaksanakan pada suatu saat dan tempat tertentu sehingga bersifat cepat, efisien dan efektif.

84

Ibid, hal. 54 S. Mantayborbir dan Iman Jauhari, op.cit., hal.10

85


Pelaksanaan lelang harus sesuai dengan asas lelang guna mewujudkan optimalisasi hasil lelang. Untuk itu, diperlukan pelaksanaan lelang yang efisien, adil, terbuka dan akuntabel. Dalam rangka memenuhi hal tersebut, setiap pelaksanaan lelang harus selalu memperhatikan asas-asas yaitu : 86 a. Asas Keterbukaan Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Asas keterbukaan menghendaki agar setiap anggota masyarakat memepunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti lelang, kecuali dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian setiap pelaksanaan lelang harus didahului dengan pengumuman lelang yang berperan sebagai sumber bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang pelaksanaan lelang. Asas ini bermuara pada upaya pencegahan terjadinya praktik persaingan usaha tidak sehat dan tidak memberikan kesempatan adanya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

86

Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Lelang, op.cit., hal.10


b. Asas Keadilan Mengenai tujuan hukum pada umumnya, Aristoteles yang telah terkenal dengan bukunya yang berjudul Rhetorica, menganggap bahwa hukum bertugas membuat adanya keadilan. Tujuan Undang-Undang Lelang adalah membuat adanya keadilan dalan pelaksanaan lelang. Asas keadilan dalam lelang mengandung pengertian bahwa dalam proses pelaksanaan lelang harus memenuhi rasa keadilan secara proposional bagi setiap pihak yang berkepentingan dan diberlakukan sama kepada penguna jasa lelang. Dalam lelang terdapat kesetaraan antara hak Penjual untuk memperoleh sejumlah uang dan hak Pembeli untuk memperoleh barang dengan harga yang disepakati. Asas ini menghendaki para pihak memenuhi dan melaksanakan isi lelang yang tercantum dalam Risalah Lelang, yang mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi secara adil dari para pihak dan memikul kewajiban untuk melaksanakan isi Risalah Lelang itu dengan itikad baik (good faith). Black Law’s Dictionary memberikan pengertian iktikad baik adalah “in or with good faith: honestly, openly, and sincerely; without deceit or fraud. Truly, actually; without simulation or pretense”. Iktikad baik harus digunakan untuk memenuhi asas keadilan dalam pelaksanaan lelang. Hal ini berarti bahwa dalam pelaksanaan lelang, bukan hanya ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Risalah Lelang yang wajib ditaati oleh para pihak, melainkan juga itikad baik sebagai ketentuan-ketentuan yang tidak


tertulis,

yaitu

kepatutan,

kejujuran,

tanpa

tipu

muslihat,

dan

tidak

menyembunyikan sesuatu yang buruk yang di kemudian hari dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan bagi pihak-pihak lain. c. Asas Kepastian Hukum Asas kepastian hukum menurut Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah “asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara”. Asas kepastian hukum ini menghendaki agar lelang yang telah dilaksanakan menjamin adanya perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan lelang. Dalam setiap pelaksanaan lelang dibuat Risalah Lelang oleh Pejabat Lelang yang merupakan akta otentik peralihan hak (acta van transport) atas barang sekaligus sebagai alas penyerahan barang. Tanpa Risalah Lelang, pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Pejabat Lelang tidak sah. Pelaksanaan lelang yang demikian tidak memberi kepastian hukum tentang halhal yang terjadi karena apa yang terjadi tidak tercatat secara jelas sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian.Oleh karena itu, Risalah Lelang sebagai figur hukum yang mengandung kepastian huokum harus diaktualisasikan dengan tegas dalam undang-undang yang mengatur tentang lelang.


d. Asas Efisiensi Efisiensi dalam ilmu ekonomi digunakan untuk merujuk pada sejumlah konsep yang terkait pada kegunaan pemaksimalan serta pemanfaatan seluruh sumber daya dalam proses produksi barang dan jasa. Asas efisiensi dalam lelang akan memberikan jaminan pelayanan penjualan dengan cepat dan mudah karena dilakukan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, pengesahan sebagai pembeli dilakukan pada saat itu juga dan penyelesaian pembayaran dilakuan secara tunai serta biaya yang sangat relatif murah. Asas ini juga akan menjamin pelaksanaan lelang menjadi media terbaik dalam proses jual beli sebab potensi harga terbaik akan lebih mudah dicapai dikarenakan secara teknis dan psikologis suasana kompetitif tercipta dengan sendirinya. Dengan demikian akan terbentuk iklim pelaksanaan lelang yanga adil, kondusif dan berdaya saing. e. Asas Akuntabilitas Asas akuntabilitas menurut Pasal 3 angka 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah “asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.


Dengan demikian, asas ini menghendaki agar lelang yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang terkait dan masyarakat. Lelang berfungsi sebagai sarana penjualan barang yang bersifat khusus dan transparan yang sejak semula dimaksudkan sebagai pelayanan umum, yaitu siapapun dapat memanfaatkan jasa lelang. Namun demikian, lelang di Indonesia sebenarnya mempunyai fungsi sebagai berikut : 87 a. Fungsi privat, karena lelang merupakan institusi pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli, maka lelang berfungsi untuk memperlancar arus lalu lintas perdagangan barang. Fungsi ini dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan penjualan barang kepada masyarakat/pengusaha yang menginginkan barangnya dilelang, maupun kepada peserta lelang. b. Fungsi publik 1) Memberikan pelayanan penjualan dalam rangka pengamanan terhadap asset yang dimiliki/dikuasai oleh negara untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas serta tertib dalam penganganan administrasi. 2) Memberikan pelayanan dalam penjualan barang yang bersifat cepat, aman, tertib dan mewujudkan harga yang wajar. 3) Mengumpulkan penerimaan negara dalam bentuk bea lelang dan uang miskin. Dalam hal ini lelang juga memikul tugas untuk mengamankan pendapatan negara melalui pajak, khususnya yang berkaitan dengan penjualan tanah yaitu

87

S.Mantayborbir dan Iman Jauhari, op.cit., hal. 17


Pajak Penghasilan (PPh) dan juga Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Jenis lelang dibedakan berdasarkan sebab barang dijual dan penjual dalam hubungannya dengan barang yang akan dilelang. Sifat lelang ditinjau dari sudut sebab barang dilelang dibedakan antara lelang eksekusi dan lelang non eksekusi. 88 a. Lelang eksekusi Adalah lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan, dokumendokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. 89 Lelang eksekusi termasuk tetapi tidak terbatas pada lelang eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), lelang eksekusi pengadilan, lelang eksekusi pajak, lelang eksekusi harta pailit, lelang eksekusi Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT), lelang eksekusi benda sitaan Pasal 45 Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP), lelang eksekusi barang rampasan, lelang eksekusi jaminan fidusia, lelang eksekusi barang yang dinyatakan tidak dikuasai atau barang yang dikuasai Negara-Bea Cukai, lelang barang temuan, lelang eksekusi gadai, lelang eksekusi benda sitaan Pasal 18 ayat (2) Undang-undang

88

Purnama Tioria Sianturi, op. cit., hal. 56 Lihat Pasal1 angka 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang 89


Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001. 90 b. Lelang non eksekusi Adalah lelang selain lelang eksekusi yang meliputi lelang non eksekusi wajib dan lelang non eksekusi sukarela. 91 Lelang non eksekusi wajib adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan perundang-undangan harus dijual secara lelang. 92 Sedangkan lelang non eksekusi sukarela adalah lelang atas barang milik swasta, orang atau badan hukum/badan usaha yang dilelang secara sukarela. 93 Lelang non eksekusi wajib termasuk tetapi tidak terbatas pada lelang Barang Milik Negara/Daerah, lelang barang milik Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D), lelang barang yang menjadi Milik Negara-Bea Cukai, lelang Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam (BMKT) dan lelang kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama. 94 Lelang non eksekusi sukarela termasuk tetapi tidak terbatas pada lelang barang milik BUMN/Daerah yang berbentuk persero, lelang harta milik bank

90

Lihat Pasal5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang 91 Purnama Tioria Sianturi, op. cit., hal. 57 92 Lihat Pasal1 angka 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang 93 Lihat Pasal1 angka 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang 94 Lihat Pasal6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang


dalam likuidasi terkecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, lelang barang milik perwakilan negara asing dan lelang barang milik swasta. 95 Selain dilihat dari sudut sebab barang dilelang, lelang juga dapat dilihat dari sudut penjual, dalam hubungannya dengan barang yang akan dilelang dibedakan menjadi lelang yang sifatnya wajib dan lelang yang sifatnya sukarela. 96 a. Lelang yang sifatnya wajib Lelang yang dilaksanakan atas permintaan pihak yang menguasai/memiliki suatu barang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan harus dijual secara lelang. Contohnya : barang-barang inventaris milik instansi pemerintah, apabila sudah dihapuskan maka berdasarkan Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendahraan, barang-barang tersebut harus dijual secara lelang melalui Kantor Lelang, termasuk lelang atas putusan/penetapan lembaga peradilan yang amar putusannya mewajibkan adanya penjualan secara lelang. b. Lelang yang sifatnya sukarela Lelang yang dilaksanakan atas permintaan masyarakat/pengusaha dan atau dari pihak-pihak sebagaiman disebutkan dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

95

Lihat Pasal7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang 96 Purnama Tioria Sianturi, op.cit., hal. 57


Penjual adalah “orang, badan hukum/usaha atau instansi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan atau perjanjian berwenang untuk menjual barang secara lelang”. 97 Dalam setiap pelaksanaan lelang, penjual memiliki hak dan kewajiban. Adapun hak dan kewajiban itu adalah sebagai berikut : 98 a. Hak-hak penjual adalah : 1) Menentukan cara penawaran lelang. 2) Menetapkan besarnya uang jaminan bagi peserta lelang serta menetapkan harga limit yang wajar atas barang yang dilelang. 3) Menetapkan syarat-syarat lelang (apabila ada) 4) Menerima uang hasil lelang. 5) Menerima salinan Risalah Lelang. b. Kewajiban-kewajiban penjual adalah : 1) Mengajukan permohonan/permintaan lelang ke KPKNL setempat. 2) Melengkapi syarat-syarat/dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. 3) Mengadakan pengumuman lelang. 4) Membayar bea lelang penjual dan pajak/pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh). 5) Menyerahkan barang dan dokumen-dokumennya kepada pembeli lelang.

97

Lihat Pasal1 angka 19 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang 98 S.Mantayborbir dan Iman Jauhari, op.cit., hal. 20


6) Mentaati tata tertib lelang. 7) Atas permintaan Pejabat Lelang, menjelaskan/memberi informasi tentang barang yang akan dilelang termasuk memberi akses peminat lelang untuk melihat barang yang akan dilelang.

I. Hubungan Kepailitan dengan Lelang Kepailitan dengan lelang memiliki hubungan yang saling terkait satu dengan yang lain, secara umum lelang merupakan salah satu cara pelaksanaan eksekusi dalam kepailitan. Hubungan kepailitan dengan lelang dapat dilihat pada tahap pemberesan harta pailit dan keadaan insolvensi. a. Keadaan Insolvensi Pengertian insolvensi tertuang dalam penjelasan Pasal 57 ayat (1) UUK dan PKPU “yang dimaksud dengan insolvensi adalah keadaan tidak mampu membayar”. Dengan demikian, keadaan insolvensi adalah “suatu keadaan dimana debitor tidak mampu lagi membayar utang-utangnya”. Harta pailit berada dalam keadaan insolvensi dapat dilihat dalam Pasal 178 ayat (1) UUK dan PKPU : Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi. Hubungan kepailitan dengan lelang dalam keadaan insolvensi terjadi pada saat dimulainya keadaan insolvensi, dimana kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya dapat


mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1) UUK dan PKPU. Sebelum keadaan insolvensi, hak eksekusi kreditor pemegang hak agunan ditangguhkan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh hari) sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, 99 dan jangka waktu tersebut berakhir demi hukum pada saat kepailitan diakhir lebih cepat atau pada saat dimulai keadaan insolvensi. 100 Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) UUK dan PKPU dihubungkan dengan Pasal 59 ayat (1) UUK dan PKPU, bahwa kewenangan kreditor separatis untuk melaksanakan hak eksekusi dimulai setelah habisnya jangka waktu penangguhan selama 90 (sembilan puluh hari) sejak putusan pernyataan pailit diucapkan hingga 2 (dua) bulan setelah debitor pailit dinyatakan dalam keadaan insolvensi. Kreditor separatis dalam melaksanakan hak eksekusinya menggunakan cara penjualan di muka umum (lelang) dengan menggunakan instrumen lelang eksekusi hak tanggungan, dimana Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah atau disebut dengan UUHT, mengatur cara pelunasan utang debitor sebagaiman diatur dalam Pasal 6 UUHT, “apabila debitor cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri 99

Lihat Pasal56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 100 Lihat Pasal57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang


melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”. Hanya saja dalam kepailitan, kreditor separatis diberikan waktu paling lama hingga 2 (dua) bulan setelah keadaan insolvensi, apabila tidak berhasil maka maka harus diserahklan kepada Kurator yang akan melakukan penjualan harta pailit. Kreditor separatis diberikan pilihan dalam melaksanakan eksekusi lelang hak tanggungan yaitu kreditor mengajukan permohonan lelang langsung ke KPKNL (parate eksekusi) atau dengan meminta penetapan terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri untuk melaksanakan lelang (fiat eksekusi). Dalam praktiknya, kreditor separatis memilih cara parate eksekusi dengan pertimbangan waktu yang cukup singkat sehingga kreditor dapat menggunakan haknya secara maksimal. Seperti dalam kasus pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan pada KPKNL Medan sesuai Risalah Lelang Nomor 011/2010 tanggal 14 Januari 2010 dengan pemohon lelang PT Bank CIMB Niaga Tbk. dan debitor PT Sumatra Rotanindo yang telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 02/Pailit/2008/PN.Niaga/PN.Mdn. tanggal 03 Pebruari 2009, dimana Balai Harta Peninggalan Medan selaku Kurator menyetujui PT Bank CIMB Niaga Tbk. selaku kreditor separatis untuk melaksanakan eksekusi terlebih dahulu dengan alasan dan pertimbangan antara lain sebagai berikut : 1. Bahwa PT Bank CIMB Niaga Tbk. Adalah kreditor separatis pemegang hak tanggungan.


2. Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menentukan bahwa kreditor pemegang hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik atau hak tanggungan lainnya dapat melakukan eksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. 3. Bahwa oleh karena sesuatu hal Kurator belum dapat melaksanakan pengurusan dan pemberesan kepailitan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 56 ayat 1 UUK dan PKPU. Tenggang waktu itu saat ini telah terlewati. Kreditor pemegang hak tanggungan dapat melaksanakan eksekusi. 4. Bahwa berdasarkan surat pernyataan dari kuasa hukum PT Bank CIMB Niaga Tbk, bersedia menanggung dan membayar semua biaya-biaya dan beban-beban kepailitan, termasuk tagihan pajak yang terutang dari Kantor Pajak. Adapun syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan oleh PT Bank CIMB Niaga Tbk. antara lain sebagai berikut : a. Hak eksekusi sebagai pemegang hak tanggungan untuk melaksanakan penjualan di muka umum (lelang) benda yang menjadi agunan diberikan paling lambat 2 (dua) bulan. Jika tidak berhasil pengurusan dan pemberesan kepailitan menjadi hak Kurator dan Kurator akan melaksanakan eksekusi. b. Penjualan di muka umum (lelang) dilaksanakan

melalui Kantor Pelaynanan

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan, dan yang dilelang hanya


terhadap benda (aset) yang menjadi agunan, yaitu tanah dan banguna PT Sumatra Rotanindo tidak termasuk yang dilelang barang-barang bergerak seperti barang inventaris kantor, dan lain-lainnya. c. Memberikan pertanggungjawaban kepada Kurator tentang hasil penjualan (lelang) benda (aset) yang menjadi agunan, dan menyerahkan sisa hasil penjualan kepada Kurator setelah dikurangi jumlah utang-utang debitor. d. Melaksanakan pembayaran terhadap semua beban-beban kepailitan PT Sumatra Rotanindo, seperti tagihan buruh, tagihan listrik, tagihan PDAM. Berdasarkan alasan-alasan dan syarat-syarat yang diajukan oleh Balai Harta Peninggalan, dapat dijelaskan bahwa Kurator menyetujui eksekusi yang dilakukan oleh kreditor separatis disebabkan PT Bank CIMB Niaga Tbk. bersedia membayar biaya-biaya kepailitan dan tagihan-tagihan dan mengupayakan harga lelang yang setingi-tingginya. Persetujuan pelaksanaan eksekusi yang diberikan Kurator kepada kreditor separatis selain untuk memenuhi hak kreditor sebagai pemegang hak jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) UUK dan PKPU juga sebagai manifestasi dari asas mengakui hak separatis kreditor pemegang hak jaminan dalam kepailitan. b. Pemberesan Harta Pailit Putusan pailit yang telah diputuskan mengakibatkan debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan ditetapkan. Kewenangan untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta


kekayaan debitor pailit oleh undang-undang kepada seorang Kurator yang diangkat bersamaan dengan ditetapkannya putusan pailit. Terdapat beberapa aspek kepailitan dalam rangka pengurusan dan pemberesan harta kekayaan debitor pailit, yakni harta pailit, Kurator, Hakim Pengawas dan tindakan pemberesan harta pailit Menurut Pasal 184 ayat (1) UUK dan PKPU : 2.

Dengan tetap memperhatikan Pasal 15 ayat (1), Kurator harus memulai pemberesan dan menjual harta pailit (setelah dilakukan pencocokan piutang) tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan debitor apabila : a. Usul untuk mengurus perusahaan debitor tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam UUK dan PKPU atau usul tersebut telah diajukan tetapi ditolak, atau b. Pengurusan terhadap perusahaan debitor dihentikan.

Disamping ketentuan Pasal 184 ayat (1) UUK dan PKPU, perlu pula diperhatikan Pasal 69 ayat (2) UUK dan PKPU yang menentukan : Dalam melaksanakan tugasnya Kurator : 1. Tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitor atau salah satu orang debitor, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan. 2. Dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, hanya dalam rangka (dengan tujuan) meningkatkan nilai harta pailit. Ketentuan Pasal 185 ayat (1) UUK dan PKPU, semua benda harus dijual di muka umum (dilelang) sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal penjualan di muka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1) tidak tercapai, menurut Pasal 185 ayat (2) penjualan di bawah tangan dapat dilakukan dengan izin Hakim Pengawas. Sedangkan menurut


Pasal 185 ayat (3) UUK dan PKPU, semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan (artinya, tidak dapat dijual baik melalui lelang maupun di bawah tangan) maka Kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut, namun harus dilakukan dengan izin Hakim Pengawas. Kurator dapat menggunakan jasa debitor dengan memberikan imbalan jasa (upah) yang besarnya ditentukan oleh Hakim Pengawas. Jika harta pailit berada dalam keadaan tidak mampu membayar, maka Hakim Pengawas segera mengadakan rapat dan para kreditor untuk membicarakan mengenai cara pemberesan harta pailit. Undang-undang telah memberikan 2 (dua) alternatif pemberesan harta pailit. Alternatif pertama, harta pailit dijual di muka umum melalui mekanisme lelang, sedangkan alternatif kedua, harta pailit dijual di bawah tangan setelah memperoleh izin dari Hakim Pengawas. Tindakan pemberesan harta pailit selanjutnya, Kurator harus membuat suatu daftar mengenai pembayaran kepada kreditor yang wajib memperoleh pengesahan dari Hakim Pengawas. Di dalam daftar tersebut harus dimuat informasi tentang penerimaan dan pengeluaran (termasuk imbalan jasa bagi Kurator), nama para kreditor, jumlah pencocokan tiap tagihan dan pembagian yang harus diterima oleh setiap tagihan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 189 ayat (1) dan (2) UUK dan PKPU. Apabila dalam pelaksanaan pemberasan harta pailit diperlukan biaya-biaya, misalnya biaya-biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan lelang harta palit, maka


semua biaya tersebut dapat dibebankan pada bagian harta pailit yang bersangkutan. Pembebanan biaya-biaya tersebut pada harta pailit diberikan landasan hukum dalam Pasal 191 UUK dan PKPU. Pemberesan harta pailit berakhir, segera setelah para kreditor menerima pembayaran penuh piutangnya atau segera setelah daftar pembagian penutup memperoleh kekuatan hukum yang pasti. Setelah lewat satu bulan, Kurator harus memberikan pertangungjawaban tentang pemberesan harta pailit yang telah dilakukannya kepada Hakim Pengawas. Semua putusan berkenaan dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit yang ditetapkan Pengadilan Niaga bersifat final. Kecuali jika ditentukan sebaliknya. Artinya, penetapan Pengadilan Niaga yang menyangkut pengurusan dan pemberesan harta pailit tidak dapat dimintakan kasasi atau peninjauan kembali. Hubungan kepailitan dengan lelang dalam proses pemberesan harta pailit dapat dilihat pada Pasal 185 ayat (1) UUK dan PKPU yang mensyaratkan “semua benda harus dijual di muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan”. Penjualan di muka umum itu adalah lelang yang diatur dalam Vendu Reglement Stbl. 1908/189, Vendu Instructie Stbl. 1908/190, Keputusan

Menteri

Keuangan

Nomor

93/PMK.06/2010

tentang

Petunjuk

Pelaksanaan Lelang dan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER03/KN/2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang.


Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengamanatkan bahwa “penjualan di muka umum (lelang) merupakan cara penjualan yang diutamakan dalam penjualan harta pailit”. Dengan demikian, peranan lelang masih dianggap relevan dalam sistem perundangundangan dan peranan lelang difungsikan untuk mendukung upaya law enforcement pada hukum perdata, hukum pidana, hukum pajak, dan lain sebagainya. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-undang Hak Tanggungan, Undang-undang Perpajakan serta UUK dan PKPU sendiri yang memilih lelang sebagai cara penjualan dalam pelaksanaan eksekusi.

J. Mekanisme Pelaksanaan Lelang Eksekusi Harta Pailit Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan Salah satu jenis lelang eksekusi yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan yaitu lelang eksekusi harta pailit yang terjadi akibat kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran kepada kreditor menurun, sedangkan kreditor mengharapkan utang harus diselesaikan secara cepat dan efektif. Untuk memberikan kesempatan kepada kreditor dalam mengupayakan penyelesaian yang adil, diperlukan sarana hukum yang dapat digunakan secara cepat, terbuka dan efektif. Salah satu sarana hukum yang menjadi landasan penyelesaian utang piutang adalah peraturan kepailitan. Pelaksanaan lelang eksekusi harta pailit pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan dibagi dalam 3 (tiga) tahap, yaitu :


1. Tahap Persiapan Lelang/Pra Lelang Tahap Persiapan lelang eksekusi harta pailit pada KPKNL Medan dimulai dari permohonan lelang, penentuan tempat dan waktu lelang, penentuan syarat lelang, pelaksanaan pengumuman lelang, melakukan permintaan Surat Keterangan Tanah ke Kantor Pertanahan setempat dan penyetoran uang jaminan lelang. Adapun pada tahap persiapan lelang/pra lelang hal-hal yang dilakukan adalah sebagai berikut : a. Kurator selaku pemohon lelang (penjual) mengajukan permohonan lelang secara tertulis kepada Kepala KPKNL Medan untuk ditetapkan waktu pelaksanaan lelangnya dengan melampirkan dokumen persyaratan lelang eksekusi harta pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 angka 4 Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-03/KN/2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang, yaitu sebagai berikut : 1) Salinan/fotokopi Surat Keputusan Penunjukan Pejabat Penjual; 2) Daftar barang yang akan dilelang; 3) Syarat lelang tambahan dari penjual (apabila ada), sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, antara lain : a) Jangka waktu bagi peserta lelang untuk melihat, meneliti secara fisik barang yang akan dilelang. b) Jangka waktu pengambilan barang oleh pembeli, dan/atau c) Jadwal penjelasan lelang kepada peserta lelang sebelum pelaksanaan lelang (aanwijzing).


4) Nilai limit barang yang dilelang; 5) Salinan/fotokopi putusan pailit daru Pengadilan Niaga; 6) Salinan/fotokopi daftar harta pailit; 7) Surat pernyataan dari penjual, sebagai pihak yang bertanggungjawab apabila terjadi gugatan perdata atau tuntutan pidana; 8) Asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan hak apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan hak atau apabila bukyi kepemilikan hak tidak dikuasai, harus ada surat pernyataan/surat keterangan dari penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan hak dengan menyebutkan alasannya. b. Kepala KPKNL Medan selanjutnya menunjuk Pejabat Lelang untuk memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan lelang eksekusi harta pailit dan meneliti legalitas formal subjek dan objek lelang. Apabila kelengkapan dokumen persyaratan formal belum terpenuhi, Pejabat Lelang wajib meminta kekurangan berkas dimaksud kepada Kurator. Jika dokumen persyaratan lelang yang ada ternyata masih meragukan maka Pejabat Lelang wajib menyelesaikannya terlebih dahulu, seperti dengan meminta konfirmasi ke Kurator atau instansi yang terkait. c. Setelah dinyatakan lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang, Kepala KPKNL Medan menetapkan jadwal pelaksanaan lelang berupa hari, tanggal, pukul dan tempat yang ditujukan kepada Kurator selaku penjual.


d. Kurator selanjutnya mengumumkan rencana pelaksanaan lelang yang telah ditetapkan oleh Kepala KPKNL Medan. Tata cara pengumuman lelang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dimana penjualan secara lelang wajib didahului dengan pengumuman lelang yang dilakukan oleh penjual. 101 Pengumuman lelang paling sedikit memuat : 102 1) Identitas penjual; 2) Hari, tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan lelang dilaksanakan; 3) Jenis dan jumlah barang; 4) Lokasi, luas tanah, jenis hak atas tanah, dan ada/tidak adanya bangunan, khusus untuk barang tidak bergerak berupa tanah dan/atau bangunan; 5) Spesifikasi barang, khusus untuk barang bergerak; 6) Waktu dan tempat melihat barang yang akan dilelang; 7) Uang jaminan penawaran lelang meliputi besaran, jangka waktu, cara dan tempat penyetoran; 8) Nilai limit; 9) Cara penawaran lelang; dan 10) Jangka waktu kewajiban pembayaran lelang oleh pembeli.

101

Lihat Pasal41 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang 102 Lihat Pasal42 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang


Pengumuman lelang harus dimuat melalui surat kabar harian yang memiliki oplah/tiras 15.000 (lima belas ribu) eksemplar sehari. Untuk pengumuman lelang eksekusi harta pailit terhadap barang tidak bergerak dan barang bergerak yang dijual bersama-sama dengan barang bergerak, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : 103 1) Pengumuman dilakukan 2 (dua) kali, jangka waktu pengumuman lelang pertama ke pengumuman lelang kedua berselang 15 (lima belas) hari dan diatur sedemikian rupa sehingga pengumuman lelang kedua tidak jatuh pada hari libur/hari besar; 2) Pengumuman pertama diperkenankan tuidak menggunakan surat kabar harian, tetapi dengan cara pengumuman melalui selebaran, tempelan yang mudah dibaca oleh umum, dan/atau melalui media elektronik termasuk internet, namun demikian dalam hal dikehendaki oleh penjual, dapat dilakukan melalui surat kabar harian; dan 3) Pengumuman kedua harus dilakukan melalui surat kabar harian dan dilakukan paling singkat 14 (empat) hari sebelum pelaksanaan lelang. Sedangkan untuk pengumuman lelang eksekusi harta pailit barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali melalui surat kabar harian paling singkat 6 (enam) hari sebelum pelaksanaan lelang. 104

103

Lihat Pasal44 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang 104 Lihat Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang


e. Selain mengumumkan rencana pelaksanaan lelang, Kurator juga harus memberitahukan kepada debitor tentang rencana pelaksanaan lelang. f. Kepala KPKNL Medan selanjutnya meminta Surat Keterangan Tanah (SKT) ke Kantor Pertanahan setempat, meningat pelaksanaan lelang atas tanah atau tanah dan bangunan wajib dilengkapi dengan SKT. 105 g. Masyarakat yang berminat terhadap harta pailit yang dilelang, menyetorkan uang jaminan lelang ke rekening penampungan lelang KPKNL Medan sebagaimana yang tercantum dalam pengumuman lelang. 2. Tahap Pelaksanaan Lelang Tahap pelaksanaan lelang eksekusi harta pailit pada KPKNL Medan menyangkut penentuan peserta lelang, pelaksanaan penawaran lelang dan penunjukan pembeli lelang. Adapun hal-hal yang dilakukan pada tahap pelaksanaan lelang, sebagai berikut : a. Pejabat Lelang mengecek peserta lelang/kuasanya, kehadirannya dan keabsahan sebagai peserta lelang dengan bukti setoran uang jaminan lelang yang telah disetorkan ke rekening penampungan lelang KPKNL Medan. b. Pejabat Lelang memimpin lelang dengan memulai pembacaan bagian kepala Risalah Lelang. Pembacaan tersebut diikuti dengan tanya jawab tentang pelaksanaan lelang antara peserta lelang, Pejabat Penjual dan Pejabat Lelang.

105

Lihat Pasal22 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang


c. Peserta lelang mengajukan penawaran lelang, yang dilakukan setelah Pejabat Lelang membacakan kepala Risalah Lelang. Penawaran dalam pelaksanaan lelang dilakukan dengan cara : 1) Penawaran lisan dilakukan dengan cara : a) Pejabat Lelang menawarkan barang mulai dari nilai limit. b) Melaksanakan penawaran dengan harga naik-naik dengan kelipatan kenaikan ditetapkan oleh Pejabat Lelang. c) Penawar tertinggi yang telah mencapai atau melampaui nilai limit ditetapkan sebagai pembeli oleh Pejabat Lelang. 2) Penawaran tertulis dilakukan dengan cara : a) Formulir penawaran lelang yang disediakan oleh KPKNL dibagikan kepada para peserta lelang. b) Setelah Pejabat Lelang membacakan kepala Risalah Lelang, peserta lelang diberi kesempatan untuk mengisi dan mengajukan penawaran tertulis kepada Pejabat Lelang sesuai waktu yang telah ditentukan. c) Pejabat Lelang membuka surat penawaran bersama-sama dengan Pejabat Penjual. d) Pejabat Lelang dan Pejabat Penjual membubuhkan paraf masing-masing pada surat penawaran yang disaksikan oleh peserta lelang dan penawaran tersebut dicatat dalam rekapitulasi penawaran lelang.


e) Jika penawaran belum mencapai nilai limit, maka lelang dilanjutkan dengan cara penawaran lisan dengan harga naik-naik. Jika tidak ada penawar yang bersedia menaikkan penawaran secar lisan dengan naiknaik, maka lelang dinyatakan ditahan, barang tidak terjual. f) Jika terdapat dua atau lebih penawaran tertinggi yang sama dan telah mencapai nilai limit, maka untuk menentukan pemenang lelang, para penawar yang mengajukan penawaran tertinggi yang sama tersebut dilakukan penawaran kembali secara lisan untuk menaikkan penawaran tertinggi tersebut ditunjuk sebagai pemenang lelang/pembeli lelang. d. Setelah proses penawaran lelang selesai, Risalah Lelang ditutup dengan ditandatangani oleh Pejabat Lelang, Pejabat Penjual. Dalam hal barang yang dilelang barang tidak bergerak, pembeli turut menandatangani Risalah Lelang, tetapi untuk barang bergerak pembeli tidak perlu menandatangani Risalah Lelang. 3. Tahap Pasca Lelang Tahap pasca lelang eksekusi harta pailit pada KPKNL Medan menyangkut pembayaran harga lelang, penyetoran hasil lelang dan pembuatan Risalah Lelang. Adapun hal-hal yang dilakukan pada tahap pasca lelang sebagai berikut : a. Pembayaran harga lelang, pembeli lelang yang ditunjuk pada saat pelaksanaan lelang wajib melunasi harga lelang dan bea lelang paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. 106 Harga lelang dan bea lelang disetor ke rekeing

106

Lihat Pasal71 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang


penampungan lelang KPKNL Medan pada bank persepsi yang ditunjuk. Bea lelang pembeli dan penjual dipungut sebesar 1 % (satu) perseen dari harga lelang sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2003. b. Penyetoran hasil lelang, setelah pembeli lelang menyetorkan harga lelang ke rekening KPKNL Medan, maka Bendahara Penerima KPKNL Medan melakukan penyetoran kepada yang berhak. Bea lelang pembeli dan penjual serta Pajak Penghasilan (PPh) disetorkan ke kas negara paling lama 1 (satu) hari kerja setelah pembayaran diterima 107, sedangkan harga lelang dikurangi bea lelang penjual dan Pajak Penghasilan (PPh) disetorkan ke Kurator paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pembayaran diterima. 108 c. Pembuatan Risalah Lelang, Pejabat Lelang membuat Risalah Lelang berupa minut, salinan dan kutipan. Pejabat Lelang memberikan kutipan Risalah Lelang dan kuitansi pembayaran hasil lelang kepada pembeli lelang dan menyerahkan salinan Risalah Lelang kepada Kurator. Kutipan Risalah Lelang diberikan kepada pembeli lelang setelah pembeli lelang menunjukkan asli bukti pembayaran Bea Perilahan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). d. Bagi peserta lelang yang tidak ditunjuk sebagai pembeli lelang, uang jaminan lelang yang telah disetorkan ke rekening KPKNL Medan dikembalikan oleh Bendaharawan Penerima KPKNL Medan tanpa potongan apapun juga kepada

107

Lihat Pasal74 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang 108 Lihat Pasal74 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang


peserta lelang yang tidak menang. Pengembalian uang jaminan lelang paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permintaan pengembalian dari peserta lelang diterima. Untuk lebih jelasnya, mekanisme pelaksanaan lelang harta pailitpada KPKNL Medan dapat dilihat pada skema berikut ini : SKEMA 1 MEKANISME PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI HARTA PAILIT PADA KPKNL MEDAN 3 Kurator

Pengumuman Lelang 5

2

6

9 Pemberitahuan kepada debitor 2a

1

KPKNL Medan

7

8

Kantor Pertanahan

7a Kas Negara 4 Peserta Lelang

Bank Rekening KPKNL Medan

Keterangan : 1. Surat permohonan lelang dari Kurator kepada KPKNL Medan 2. KPKNL Medan menentukan hari/tanggal lelang


2a. KPKNL Medan meminta Surat Keterangan Tanah ke Kantor Pertanahan jika obyek lelangnya berupa tanah dan/atau tanah dan bangunan 3. Kurator melaksanakan pengumuman lelang sesuai ketentuan yang berlaku 4. Calon peserta menyetor uang jaminan lelang ke rekening KPKNL Medan 5. Kurator memberitahukan rencana pelaksanaan lelang kepada debitor 6. Pelaksanaan lelang dan menentukan pembeli lelang 7. KPKNL Medan mengembalikan uang jaminan lelang kepada peserta lelang yang tidak menang 7a. Pembeli lelang melunasi pembayaran harga lelang berikut bea lelang pembeli 8. KPKNL Medan menyetorkan bea lelang dan Pajak Penghasilan (PPh) (jika ada) ke kas negara 9. KPKNL Medan menyerahkan harga lelang kepada Kurator setelah dikurangi bea lelang penjual dan Pajak Penghasilan (PPh) (jika ada) 4. Studi Kasus Pelaksanaan Lelang Eksekusi Harta Pailit PT Aneka Surya Agung Pelaksanaan lelang eksekusi harta pailit PT Aneka Surya Agung berdasarkan Putusan

Pegadilan

Niaga

pada

Pengadilan

Negeri

Medan

Nomor

02/Pailit/2005/PN.Niaga/Mdn. tanggal 22 Desember 2005, dimana telah ditunjuk Balai Harta Peninggalan Medan selaku Kurator. Dalam tahap pemberesan harta pailit, Balai Harta Peninggalan Medan mengajukan permohonan lelang aset PT Aneka Surya Agung berupa : a. Paket A, yang terdiri dari :


1) Dua bidang tanah yang menjadi satu kesatuan masing-masing seluas 4.096 m2 (SHM No.50 atas nama Ng Sai Tju) dan seluas 3.828 m2 (SHGB No.06 atas nama Ng Sai Tju), berikut bangunan pabrik dan kantor diatasnya terletak di Jalan Industri No.54 Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. 2) Tiga bidang tanah yang menjadi satu kesatuan masing-masing seluas + 1.981 m2 (SHM No.41 atas nama Anggiat Sugiarto, seluas 1.896 m2 (SHGB No.42 atas nama Anggiat Sugiarto), dan seluas 934 m2 (SHGB No.45 atas nama Anggiat Sugiarto), berikut bangunan pabrik dan kantor diatasnya terletak di Jalan Industri No.9 Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. 3) Mesin-mesin dan peralatan kantor. b. Paket B, yang terdiri dari sebidang tanah seluas + 161 m2 (SHGB No.212 atas nama Ng Sai Tju), berikut bangunan rumah/kantor yang ada diatasnya, terletak di Jalan Kompleks Taman Putri Hijau Blok D No.51 Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan. Setelah menerima permohonan lelang dari Balai Harta Peninggalan Medan, Kepala KPKNL memerintahkan Pejabat Lelang untuk meneliti dan memverifikasi kelengkapan dokumen persyaratan lelang yang diajukan, untuk selanjutnya ditetapkan waktu pelaksanaan lelangnya pada tanggal 20 Juli 2006. Selain itu, Kepala


KPKNL Medan juga meminta Surat Keterangan Tanah ke Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan. Balai Harta Peninggalan Medan mengumumkan rencana pelaksanaan lelang harta pailit PT Aneka Surya Agung di surat kabar harian Waspada pada tanggal 20 Juni 2006 dan 05 Juli 2006. Pengumuman lelang yang dilakukan sebagai pemberitahuan kepada khalayak ramai yang berminat untuk melakukan penyetoran uang jaminan lelang ke rekening KPKNL Medan sekaligus pemberitahuan kepada para pihak yang berkepentingan untuk mengajukan sanggahan terhadap rencana pelaksanaan lelang selain ada juga pemberitahuan rencana pelaksanaan lelangnya kepada debitor pailit. Pada saat pelaksanaan lelang yaitu pada tanggal 20 Juli 2006, untuk Paket A tidak ada seorang pun yang melakukan penyetoran uang jaminan lelang sehingga Pejabat Lelang menyatakan untuk Paket A Tidak Ada Peminat (TAP), sedangkan untuk Paket B terdapat 1 (satu) orang peserta yang menyetorkan uang jaminan lelang dan mengajukan surat penawaran sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah). Namun, penawaran yang diajukan peserta lelang tersebut belum mencapai nilai limit yang ditetapkan oleh Balai Harta Peninggalan Medan sebesar Rp.675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Selanjutnya Pejabat Lelang melanjutkan penawaran lelang secara lisan dengan harga naik-naik dimulai dari nilai limit dan langsung ditawar oleh peserta lelang sebesar Rp. 675.000.000,(enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Mengingat penawaran peserta lelang telah


mencapai nilai limit yang ditetapkan maka Pejabat Lelang menunjuk peserta lelang tersebut sebagai pembeli lelang yang sah sesuai Risalah Lelang Nomor 242/2006. Selanjutnya pembeli lelang yang ditunjuk melunasi hasil lelang ke rekening KPKNL Medan sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, tepatnya pada tanggal 25 Juli 2006. Bendaharawan penerima KPKNL Medan kemudian menyetorkan bea lelang penjual dan pembeli masing-masing sebesar Rp.6.750.000,(enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) serta Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp.33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke Kas Negara pada tanggal 26 Juli 2006 tepatnya paling lama 1 (satu) hari kerja setelah diterima sesuai Pasal 74 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan menyetorkan hasil bersih lelang kepada Balai Harta Peninggalan Medan selaku penjual pada tanggal 26 Juli 2006 sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 74 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang mewajibkan bendaharawan penerima KPKNL melakukan penyetoran hasil bersih lelang ke penjual paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Selain melunasi hasil lelang, pembeli lelang juga menyetorkan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp.32.250.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai syarat untuk memperoleh Kutipan Risalah Lelang. Pejabat Lelang kemudian menyerahkan Risalah Lelang kepada pembeli lelang sebagai bukti pembelian.


Dari uraian pelaksanaan lelang eksekusi harta pailit PT Aneka Surya Agung, dapat dijelaskan bahwa pelakasanaan lelang dimaksud telah sesuai dengan peraturan lelang yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang merupakan pedoman bagi KPKNL Medan dalam melaksanakan lelang. Hal lain juga dapat dilihat dengan tidak adanya sanggahan (verzet) baik sebelum pelaksanaan lelang maupun pada saat dan sesudah pelaksanaan lelang karena proses yang dijalankan oleh Balai Harta Peninggalan Medan dan KPKNL Medan mulai dari tahap pra lelang sampai dengan pasca lelang telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya terhadap aset PT Aneka Surya Agung yang tidak berhasil terjual pada pelaksanaan lelang 20 Juli 2006, Balai Harta Peninggalan mengajukan permohonan lelangnya kembali dan ditetapkan oleh Kepala KPKNL Medan pada tanggal 02 Nopember 2006. Pada pelaksanaan lelang harta pailit tersebut, barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan pabrik tidak juga laku terjual sedangkan untuk mesin-mesin dan peralatan kantor laku terjual dengan harga sebesar Rp.1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) sesuai Risalah Lelang Nomor 395/2006.


BAB II MEKANISME PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI HARTA PAILIT PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MEDAN

Recommend Documents