TERBAIK I
Nama
: Heru Tjatur Prasetyo
NIP
: 197101231998031001
Jabatan
: Kepala Subbagian Umum
Unit
: Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang Madiun
Judul Proyek Perubahan: Upaya Optimalisasi Penyerapan Anggaran yang Proporsional Menggunakan Simona Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Madiun
Executive Summary: Tujuan dari proyek perubahan yang dilaksanakan ini adalah untuk memberikan layanan informasi anggaran terkait pagu, realisasi, saldo DIPA secara cepat, tepat dan akurat agar stakeholder dapat segera mengetahui realisasi, saldo DIPA karena hal tersebut sangat diperlukan untuk kelanjutan pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian target IKU pada masing-masing seksi pada KPKNL Madiun serta dapat menyusun rencana penyerapan anggaran dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas rencana penyerapan anggaran. Sedangkan tahapan-tahapan pelaksanaannya antara melakukan pengamatan terhadap realisasi DIPA yang belum sesuai target selanjutnya melakukan pengumpulan data, melakukan revisi DIPA dan merancang aplikasi yang akan dibuat serta terhadap aplikasi yang sudah terbentuk dilakukan percobaanpercobaan, perbaikan-perbaikan untuk kesempurnaan aplikasi tersebut. Hasil yang dicapai oleh proyek perubahan ini adalah tersedianya Sistem Aplikasi Monitoring Anggaran ( SIMONA ). SIMONA merupakan aplikasi berbasis web atau web base. User / Client menggunakan internet browser (mozilla firefox, google chrome, safari, internet explore dll) untuk mengakses aplikasi dengan menggunakan jaringan Virtual Private Network (VPN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dengan alamat http://10.57.1.2/SIMONA.
TERBAIK II
Nama
: Iva Nurdianah Azizah
NIP
: 197204011996032002
Jabatan
: Kepala Seksi Hukum dan Informasi
Unit
: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang
Judul Proyek Perubahan: Upaya Peningkatan Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) dalam Rangka Optimalisasi Pengurusan Piutang Negara Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Surabaya Executive Summary: Tujuan dari proyek perubahan yang dilaksanakan ini adalah meningkatnya capaian Indikator Kinerja Utama Jumlah Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara sebanyak 27 BKPN ( 70% ), terlaksananya kegiatan in house training dan Focus Group Discussion pada Seksi Piutang Negara, adanya Informasi data Pemetaan Berkas Kasus Piutang Negara berdasarkan Saldo Hutang, adanya Informasi data Pemetaan Berkas Kasus Piutang Negara berdasarkan Barang Jaminan,terlaksananya Pemanggilan (selain Panggilan Pertama dan Terakhir) dalam rangka penyelesaian kewajiban, terlaksananya Pemanggilan melalui media massa, terlaksananya kegiatan Penelitian lapangan terhadap Berkas Kasus Piutang Negara yang tidak didukung barang jaminan guna optimalisasi tahap pengurusan piutang Negara, meningkatnya Produk Hukum dan Aktifitas Pengurusan Piutang Negara
Dalam rangka mencapai tujuan proyek perubahan tersebut, telah dilaksanakan tahapantahapan kegiatan antara lain melaksanakan In House Training Pemeriksaan dan Focus Group Discussion,melakukan pemetaan Berkas Kasus Piutang Negara berdasarkan Saldo Hutang, Barang Jaminan dan Tahap Pengurusan, pemanggilan Penanggung Hutang melalui surat, pemanggilan melalui media massa dan penelitian lapangan.
Hasil yang dicapai dalam proyek perubahan ini adalah peningkatan capaian Indikator Kinerja Utama Jumlah Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara sebanyak 41 BKPN (110 % ), meningkatnya kompetensi Sumber Daya Manusia pada Seksi Piutang Negara dalam melaksanakan kegiatan Pemeriksaan dan Penelitian Lapangan, tersajinya Informasi Data Pemetaan Berkas Kasus Piutang Negara
(BKPN)
berdasarkan Saldo Hutang, Barang Jaminan dan Tahap Pengurusan, Data hasil pemetaan BKPN sebagai sumber informasi guna optimalisasi pengurusan piutang negara, pemanggilan Penanggung Hutang meningkatkan capaian penyelesaian BKPN melalui mekanisme pelunasan. Hasil Penelitian Lapangan sebagai dasar untuk penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara dengan penerbitan Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih.
TERBAIK III
Nama
: Isnain Fikriansyah
NIP
: 197812222000121003
Jabatan
: Kepala Seksi Harmoniasasi Peraturan Perbendaharaan I
Unit
: Direktorat Sistem Perbendaharaan
Judul Proyek Perubahan: Optimalisasi Pengelolaan Peraturan Perbendaharaan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Executive Summary: Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, salah satu tugas Subdit Harmonisasi Peraturan Perbendaharaan dimana penulis ditugaskan adalah melakukan inventaris dan publikasi peraturan. Guna mendukung tugas tersebut diperlukan sarana berupa database peraturan dan aplikasi yang dapat diakses oleh publik guna mendapatkan informasi peraturan, khususnya peraturan perbendaharaan yang komprehesif yang dapat diakses secara komunikatif, interaktif, dan selalu update. Sistem dan Database Peraturan Perbendaharaan yang dibuat disamping menjadi sarana bagi pihak yang berkepentingan untuk mencari peraturan, juga diharapkan untuk memudahkan Direktorat Teknis melakukan unggah peraturan dan menjawab permasalahan secara interaktif sehingga publik mendapatkan informasi yang lengkap, cepat, dan akurat. Melalui pelaksanaan Diklatpim IV ini diusulkan kegiatan Proyek Perubahan dengan judul Optimalisasi Pengelolaan Peraturan Perbendaharaan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang nantinya mempunyai tujuan akhirnya berupa suatu Sistem Informasi dan Database Peraturan Perbendaharaan dengan ruang lingkup seluruh peraturan perbendaharaan mulai tahun 2004 sampai dengan saat ini. Dengan adanya Sistem Informasi dan Database Peraturan Perbendaharaan, diharapkan dapat meningkatkan Indeks Kepuasan Satuan Kerja Atau Kementerian Negara/Lembaga Terhadap Implementasi Peraturan Perbendaharaan. Mengingat keterbatasan waktu, dan sebagai unit yang tidak mengembangkan suatu sistem, maka untuk keperluran Proyek Perubahan kali ini, output yang dicapai adalah database peraturan perbendaharaan dan rancangan Sistem Informasi dan Database Peraturan Perbendaharaan. Dalam rangka mencapai output Proyek Perubahan, telah dilakukan pelaksanaan tahapan-tahapan berupa pembuatan Database Peraturan Perbendaharaan, FGD dengan Kanwil DJPB dan KPPN untuk mendapat masukan atas rencana pengembangan sistem, koordinasi internal Direktorat SP, koordinasi dengan Direktorat SITP dan unit terkait lainnya, dan finalisasi rancangan aplikasi. Rancangan aplikasi diharapkan menjadi pijakan dasar untuk pengembangan selanjutnya, dengan skema pengembangan Sistem Informasi dan Database Peraturan Perbendaharaan sebagai sistem back office, guna mendukung Website Perbendaharaan dan Help Desk HAI DJPB. Dengan peranan ini, Sistem Informasi dan Database Peraturan Perbendaharaan akan menjadi sarana bagi pihak internal DJPB untuk mengupload dan penambahan informasi terkait peraturan yang menjadi wewenangnya, Website Perbendaharaan sebagai etalase peraturan perbendaharaan yang ada di Sistem Informasi dan Database Peraturan Perbendaharaan, dan HAI DJPB sebagai sarana Sistem Informasi dan Database Peraturan Perbendaharaan untuk berkomunikasi dan diskusi dengan Stakeholder atas peraturan terkait.
TERBAIK IV
Nama
: Nasrullah
NIP
: 197605191997031004
Jabatan
: Kepala Seksi Telekomunikasi dan Elektronika
Unit
: Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe B Pantoloan
Judul Proyek Perubahan: Mengoptimalkan Penggunaan dan Pemeliharaan Peralatan Radio dan Elektronika dalam Menunjang Tugas Kegiatan Patroli Laut
Executive Summary: Proyek perubahan ini berupaya mewujudkan kondisi prima peralatan radio dan elektronika kapal yang efektif dalam menunjang kegiatan patroli dan operasi pada PSO BC tipe B Pantoloan khususnya serta PSO lainya dengan cara pelaksanaan pemeliharaan secara berkala sesuai buku panduan, mengoptimalkan pengunaan peralatan sebaik-baiknya dan meminimalkan kesalahan dalam pengoperasian dengan cara selalu mengupdate buku panduan serta meningkatkan pengetahuan awak kapal patroli dan teknisi TELKA. Tahapan dalam pelaksanaan proper ini dimulai dengan rapat pengenalan proper kepada pejabat dan pegawai PSO BC tipe B Pantoloan serta pembentukan Tim Implementasi Proyek Perubahan yang menjadi PIC setiap tahapan kegiatan dalam proper ini. Sebelum melaksanakan kegiatan masing-masing tim melakukan rapat perencanaan yang akan dilakukan bersama Project Leader seperti rapat pengumpulan data terkait SOP, rapat perencanaan ruangan Stasiun dan Bengkel TELKA, rapat perencanaan bentuk dan isi dari Buku Panduan dan lain-lain. Tim ini tidak hanya dari internal Seksi TELKA tapi melibatkan dari pegawai seksi lain serta awak kapal patroli. Hasil dari rapat perencanaan kita laporkan ke Kepala Pangkalan sebagai Mentor sebelum pelaksanaan kegiatan tersebut. Adapun tahapan kegiatan proper berdasarkan rancangan proper yang telah di buat. Adapun hasil yang dicapai antara lain tersedianya alur kegiatan pada seksi TELKA sesuai SOP yang ada sebagai panduan pelaksanaan tugas, meningkatnya kenyamanan kerja dan keamanan peralatan kerja dengan adanya ruangan Bengkel TELKA, tersedianya peralatan RADIKA untuk mempermudah pelaksanaan wokshop / inhouse training pada ruangan Stasiun Radio 8EM340 yang tertata rapi, meningkatnya pengetahuan awak kapal patroli tentang tata cara pengguna peralatan dengan adanya inhouse training berdasarkan buku panduan operasional, meningkatnya pengetahuan serta percaya diri pegawai seksi TELKA dengan berbicara di depan dalam kegiatan sharing knowlegde setiap minggunya. Dengan capaian kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan peralatan RADIKA yang menjadi tanggung jawab seksi TELKA bisa berfungsi dengan baik dan maksimal dalam penggunaannya guna menunjang kegiatan patroli laut.
TERBAIK V
Nama
: Dede Sobandi
NIP
: 196409011985031002
Jabatan
: Kepala Subbagian Umum
Unit
: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Poso
Judul Proyek Perubahan: Upaya Optimalisasi Kepuasan Layanan Terhadap Stakeholders pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Poso
Executive Summary: Tujuan dari proyek perubahan yang akan dilaksanakan ini adalah untuk mengetahui gambaran tentang kinerja pelayanan berdasarkan hasil pengukuran kepuasan Indeks Kepuasan Masyarakat karena hal tersebut sangat diperlukan untuk menyempurnakan serta memberi masukan pada Seksi terkait bila hal yang dirasa perlu direkomendasikan berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan dalam pencapaian target IKU pada masing-masing seksi pada KPPN Poso dan untuk perbaikan proses bisnis layanan yang diberikan pada stakeholders. Sedangkan tahapan-tahapan pelaksanaannya antara melakukan kegiatan proyek perubahan antara lain (1) Kegiatan Kali Mutu (GKM) kepada pegawai, (2) Kegiatan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan/In House Training, (3) Pelaksanaan program budaya kerja kegiatan do’a pagi dan sharing informasi untuk semua pegawai secara pergiliran, (4) Kegiatan piket istirahat siang, (5) Pembuatan buku pedoman/petunjuk proses bisnis KPPN, (6) Kegiatan sosialisasi satker, (7) Melaksanakan monitoring dan evaluasi dan Survey Kepuasan terhadap Stakeholders dan (8) Pembuatan Laporan akhir proyek Perubahan. Hasil yang dicapai oleh proyek perubahan ini adalah Meningkatnya kepuasan layanan terhadap kinerja yang diberikan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Poso dimana Indeks Kepuasan Masyarakat di tahun 2015 4,28 skala 5 dan Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2016 meningkat menjadi 4,52 skala 5.
