TINJAUAN PRAKTEK AKUNTANSI DI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURABAYA DARI PERSPEKTIF FILSAFAT ILMU
KELOMPOK 6 : 1. Nama : Aditya Yunianto NIM : 041514253017 Absen : 10 2. Nama : Eko Budi Hariyanto NIM : 041514253018 Absen : 11 3. Nama : Ardi Tri Handono NIM : 041514253021 Absen : 13 4. Nama : Rahmat Budi Setiawan NIM : 041514253057 Absen : 18
MAGISTER AKUNTANSI STAR BPKP FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA 2015
KATA PENGANTAR Puji syukur alhamdulillah kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kelompok kami dapat menyelesaikan makalah berjudul “TINJAUAN PRAKTEK AKUNTANSI DI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURABAYA DARI PERSPEKTIF FILSAFAT ILMU”. Makalah ini disusun sebagai syarat ujian mata kuliah Filsafat ilmu pada Program Studi Magister Akuntansi STAR BPKP Universitas Airlangga. Kelompok kami sangat berterima kasih kepada Bapak Moses Glorino, M.Psi., M.Phil. selaku dosen Filsafat Ilmu Program Studi Magister Akuntansi STAR BPKP Universitas Airlangga. Semoga makalah ini memberi sedikit sumbangan dalam memperdalam wawasan dan mengembangkan ilmu yang kelompok kami geluti, yaitu akuntansi. Makalah ini mencoba menerapkan cara berpikir filsafati untuk melihat akuntansi dalam perspektif filsafat ilmu di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya sebagai tempat studi kasus. Adapun yang ditelaah adalah bagaimana praktek akuntansi dilihat dari tiga dimensi yang menjadi pokok kajian dalam filsafat ilmu, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dengan menitikberatkan pada ketiga dimensi ini, penulis berharap mampu mengurai hakikat akuntansi, metode-metode yang diterapkan akuntansi, dan nilai-nilai praktek akuntansi yang diterapkan di KPKNL Surabaya. Kelompok kami menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang dan semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan.
Surabaya,
Oktober 2015
Tim Penulis
i
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ......................................................................................................... i DAFTAR ISI …………………………………………………………………………….. ii BAB I. PENDAHULUAN ................................................................................................. 1 A. Latar Belakang .............................................................................................................. 1 B. Rumusan Masalah ........................................................................................................ 2 C. Tujuan ........................................................................................................................... 2 BAB II. LANDASAN TEORI............................................................................................. 3 A. B. C. D.
Esensi Filsafat Ilmu ...................................................................................................... Pengertian Akuntansi .................................................................................................... Profil Organisasi ........................................................................................................... Rekonsiliasi BMN ........................................................................................................
3 5 7 7
BAB III. PEMBAHASAN ................................................................................................. 9 A. B. C. D. E. F.
Perspektif Ontologis ..................................................................................................... Perspektif Epistemologis ............................................................................................... Perspektif Aksiologis .................................................................................................... Kelemahan Rekonsiliasi BMN ..................................................................................... Potensi Manipulasi ....................................................................................................... Solusi ............................................................................................................................
9 11 13 15 19 19
BAB IV. KESIMPULAN ................................................................................................... 19 DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................................... 20
ii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Akuntansi merupakan sebuah disiplin dalam ilmu sosial yang berkembang sejak abad ke-15 seiring dengan perkembangan kapitalisme (Bryer, 1993; Chapiello, 2007). Pada awal perkembangannya, akuntansi diciptakan sebagai sebuah metode pencatatan dan pelaporan usaha yang dimiliki perorangan. Namun saat ini akuntansi telah menjelma menjadi subsistem penting yang menopang kegiatan pemerintahan dan perusahaan dalam menyediakan informasi untuk membuat keputusan. Ilmu akuntansi merupakan penggabungan antara rasionalisme dan emperisme karena akuntansi merupakan ilmu yang menggunakan pemikiran untuk menganalisis data transaksi akuntansi dalam pembuatan laporan keuangan dimana data transaksi akuntansi merupakan hal yang kongkrit dapat direspon oleh panca indera manusia. Akuntansi adalah sebuah disiplin ilmu maupun praktik yang bersifat dinamis dan mengikuti perubahan lingkungan. Hal ini sejalan dengan pemahaman bahwa akuntansi sangat dipengaruhi oleh lingkungannya (Morgan, 1988; Hines, 1989; dan Francis, 1990), namun di sisi yang lain akuntansi juga dapat mempengaruhi lingkungannya (Mathews dan Perera, 1993). Fakta menunjukkan banyaknya skandal akuntansi dan manipulasi laporan keuangan yang melanda perusahaan serta rendahnya kepedulian mereka akan tanggung jawab sosial dan lingkungan menyiratkan bahwa terjadi perubahan yang sangat besar pada para pelaku akuntansi. Kondisi ini menunjukkan bahwa akuntansi telah gagal untuk menggambarkan realitas bisnis secara utuh. Triyuwono (2006) menyatakan bahwa akuntansi modern tidak mampu merefleksikan realitas non ekonomi yang diciptakan perusahaan. Ia hanya mampu mengakui dan merefleksikan peristiwa ekonomi saja. Sebagai upaya untuk mengembalikan serta meningkatkan nilai dan martabat ilmu akuntansi, dalam pengembangannya, akuntansi tidak terlepas dari filsafatnya. Filsafat ilmu sebagai bagian dari filsafat lahir sebagai jawaban (klarifikasi) untuk menjelaskan bahwa temuan-temuan pada cabang ilmu memberikan implikasi pada kehidupan manusia. Filsafat ilmu diharapkan dapat mengembalikan akuntansi pada hakikatnya serta berkembang sesuai harapan, dan tata nilai hakiki yang dimilikinya.
1
Ilmu akuntansi digunakan sesuai dengan keperluan dalam suatu profesi tertentu sebagai aspek dalam aksiologi atau bagaimana ilmu akuntansi tersebut digunakan. Dalam aspek epistemologi, ilmu akuntansi menjabarkan bagaimana langkahlangkah atau proses dalam pembuatan suatu laporan keuangan dan bagaimana suatu transaksi saling mempengaruhi dalam suatu laporan keuangan. Dalam aspek ontologi, ilmu akuntansi menjelaskan apa isi atau hal yang ditelaah dalam ilmu akuntansi tersebut. Makalah ini mencoba menerapkan cara berpikir filsafati untuk melihat akuntansi dalam perspektif filsafat ilmu di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya sebagai tempat studi kasus. Adapun yang ditelaah adalah bagaimana praktek akuntansi dilihat dari tiga dimensi yang menjadi pokok kajian dalam filsafat ilmu, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dengan menitikberatkan pada ketiga dimensi ini, penulis berharap mampu mengurai hakikat akuntansi, metode-metode yang diterapkan akuntansi, dan nilai-nilai praktek akuntansi yang diterapkan di KPKNL Surabaya. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya adalah salah satu kantor pelayanan publik yang merupakan unit vertikal daerah di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan. Salah satu tugas dan fungsi KPKNL Surabaya sesuai dengan amanah undang-undang adalah melaksanakan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan penatausahaan BMN. Pengelolaan dan penatausahaan BMN membutuhkan kerjasama yang sinergis antara Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebagai pengelola barang dan Kementerian/Lembaga (K/L) sebagai pengguna barang. Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Peranan akuntansi sektor publik di tujukan untuk memberikan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan publik. Saat ini sektor publik di tuntut memperhatikan kualitas dan profesionalisme serta value for money dalam menjalankan aktivitasnya. Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan tiga elemen utama utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Selain itu, tuntutan yang lain adalah perlunya akuntabilitas dan good governance.
Salah satu penerapan akuntansi dalam pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan BMN di KPKNL Surabaya adalah pelaksanaan rekonsiliasi Barang Milik 2
Negara (BMN). Rekonsiliasi BMN merupakan proses pencocokan data BMN yang diproses dalam beberapa sistem/sub-sistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. Sistem/sub-sistem yang dimaksud adalah unit-unit akuntansi pengguna barang dengan unit-unit akuntansi pengelola barang. Rekonsiliasi BMN memegang peranan yang penting dalam rangka menyusun dan meminimalisasi terjadinya perbedaan pencatatan yang berdampak pada validitas dan akurasi data yang disajikan dalam Laporan Barang Milik Negara (LBMN) dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Pelaksanaan rekonsiliasi di KPKNL dilaksanakan 2 (dua) kali dalam satu tahun yaitu semester I dan Semester II (sekaligus rekonsiliasi tahunan).
B. Rumusan Masalah Rumusan masalah yang akan dibahas dalam makalah ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana akuntansi di KPKNL Surabaya dalam rangka pelaksanaan rekonsiliasi BMN dari perspektif filsafat ilmu? 2. Apakah terdapat kelemahan dan potensi manipulasi dari pelaksanaan rekonsiliasi BMN di KPKNL Surabaya?
C. Tujuan Makalah ini disusun dengan tujuan sebagai berikut : 1. Pembahasan akuntansu dari prespektif ontologi, epistemologi dan aksiologi ini dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jernih dan mendalam terhadap akuntansi, terutama menyangkut hakikat, pengetahuan, dan nilai-nilai dalam akuntansi. Pembahasan akuntansi dari prespektif filsafat ilmu memiliki arti penting dalam menggali berbagai gagasan yang bermanfaat bagi perkembangan akuntansi pada masa yang akan datang, khususnya dalam meningkatkan status akuntansi sebagai sebuah disiplin ilmu yang mandiri. 2. Mengetahui kelemahan dan potensi manipulasi dari pelaksanaan rekonsiliasi BMN di KPKNL Surabaya dalam rangka dapat memberikan saran perbaikan.
3
BAB II LANDASAN TEORI
A. Esensi Filsafat Ilmu Tiga hal yang menjadi pokok kajian dalam filsafat ilmu yaitu: Apakah yang ingin kita ketahui? Bagaimana cara kita memperoleh pengetahuan? Apakah nilai pengetahuan ini bagi kita? Dalam istilah filsafat ilmu, ketiga pertanyaan tersebut menyangkut, masing-masing aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi ilmu pengetahuan (Suriasumantri, 2012). 1.
Dasar Ontologi Ilmu Terkait dengan ilmu pengetahuan, ontologi meliputi pertanyaanpertanyaan berikut : Apa hakikat ilmu itu? Apa hakikat kebenaran dan realitas yang terkandung dalam pengetahuan ilmiah? Objek apa yang ditelaah ilmu? Bagaimana hubungan antara objek tadi dengan daya tangkap manusia (seperti berpikir, merasa, dan mengindera) yang membuahkan pengetahuan (Suriasumantri, 1985). Secara ontologis, ilmu membatasi lingkup penelaahan keilmuannya hanya pada area yang berada dalam jangkauan pengalaman manusia. Objek penelaahan yang berada dalam batas pra pengalaman dan pasca pengalaman diserahkan pada pengetahuan lain. Ilmu hanya merupakan salah satu pengetahuan dari sekian banyak pengetahuan yang mencoba menelaah kehidupan dalam batas ontologis tertentu. Penetapan lingkup batas penelaahan keilmuan yang bersifat empiris ini konsisten dengan asas epistemologis keilmuan yang mensyaratkan adanya verifikasi secara empiris dalam proses penemuan dan penyusunan pernyataan yang bersifat benar secara ilmiah (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994 dalam Surajiyo, 2010)
2.
Dasar Epistemologi Ilmu Epistemologi atau teori pengetahuaan, membahas secara mendalam segenap proses yang terlihat dalam upaya kita memperoleh pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang didapat dari proses tertentu yang dinamakan metode ilmiah (scientific methods). Metode inilah yang membedakan ilmu dengan buah pemikiran lainnya. Dengan kata lain, ilmu adalah yang membedakan ilmu dengan buah pemikiran lainnya. Dengan kata lain, ilmu adalah pengetahuan yang diperoleh dengan menerapkan metode ilmiah. Karena ilmu menjadi bagian dari pengetahuan, 4
yaitu pengetahuan yang memiliki sifat-sifat tertentu, maka ilmu dapat juga disebut sebagai pengetahuan ilmiah. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam kerangka epistemologi meliputi bagaimana proses yang memungkinkan diperolehnya pengetahuan berupa ilmu? Bagaimana prosedur untuk memperoleh pengetahuan tersebut? Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan agar memperoleh pengetahuan yang benar? Apa yang dimaksud dengan kebenaran? Apa kriteria kebenaran? Cara yang membantu kita dalam memperoleh pengetahuan berupa ilmu (Suriasumantri, 1985). Singkatnya epistemologi membicarakan mengenai asal usul, sumber, metode, struktur dan validasi atau kebenaran pengetahuan. 3.
Dasar Aksiologi Ilmu Aksiologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai secara umum. Sebagai landasan ilmu, aksiologi mempertanyakan hal-hal berikut : untuk apa pengetahuan yang berupa ilmu itu dipergunakan? Bagamaina kaitan antara cara penggunaan tersebut dalam kaidah-kaidah moral? Bagaimana pilihan objek-objek yang ditelaah berdasarkan pilihan-pilihan moral? Bagaimana kaitan antara teknik dan prosedur yang merupakan operasionalisasi metode ilmiah dengan norma-norma moral atau profesional? (Suriasumantri, 1985). Dengan pertanyaanpertanyaan tersebut, secara aksiologi sebuah ilmu akan dilihat peranannya dalam membantu manusia membantu hidupnya, yaitu mencapai kesejahteraan dan kemakmuran. Aksiologi, menurut Suriasumantri (1985), merupakan teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Teori nilai dalam filsafat mengacu pada permasalahan etika dan estetika. Etika menilai perbuatan manusia dan mempelajari baik-buruknya tingkah laku manusia yang ditinjau dari perspektif normatif. Oleh karena itu objek formal etika adalah norma-norma kesusilaan manusia. Sedangkan estetika berkaitan dengan nilai keindahan yang dimiliki manusia terhadap lingkungan dan fenomena di sekelilingnya (Bahtiar, 2011).
5
B. Pengertian Akuntansi Dalam berbagai literatur, akuntansi didefinisikan secara berbeda-beda oleh para praktisi dan ilmuwan. Namun demikian, merumuskan definisi akuntansi tunggal ternyata juga tidak mudah. Kesulitan pertama berawal dari sifat akuntansi yang dinamis. Glautier dan Underdown (1986), misalnya, menekankan bahwa perubahan lingkungan secara terus menerus akan melebarkan batasan akuntansi, sehingga pendefinisian cakupan dari disiplin ini sangat sulit dilakukan. Lalu kesulitan kedua bermula dari perdebatan atas pertanyaan apakah akuntansi merupakan seni atau ilmu. American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) misalnya, pertama kali mendefinisikan akuntansi sebagai seni. “Accounting is the art of recording, classifying, and summarizing in a significant manner and in term of money, transactions and events which are, in part at least, of a financial character and interprenting the resulted thereof “. Pandangan bahwa akuntansi sebagai seni telah menimbulkan berbagai keraguan dan ketidaksetujuan dikalangan para ilmuwan. Sebagai contoh, Mattessich (1984) menyatakan bahwa akuntansi merupakan ilmu terapan (applied science). Alasannya adalah karena akuntansi memiliki metodologi tersendiri dan memiliki orientasi dalam mencapai tujuan tertentu. Mattessich juga mengatakan bahwa akuntansi juga dianggap sebagai ilmu induktif karena ia cenderung menyelesaikan masalah-masalah khusus yang berasal dari proposisi umum yang diinduksikan. Steele (1991) dan Belkaoui (1996) mendukung pandangan tersebut dengan menyamakan akuntansi sebagai sebuah ilmu sosial multi-paradigmatik yang berlandaskan pada model-model rasionalitas manusia. Dengan pandangan ini, akuntansi tidak lagi dipandang secara sederhana sebagai seni. Pada tahun 1966, American Accounting Association berupaya untuk memberikan perspektif akuntansi yang lebih luas dengan menawarkan definisi berikut : “Accounting is the process of identifying, measuring and communicating economic information to permit informed judgments and decisions by users of information”. Namun, definisi tersebut dianggap terlalu umum. Sebagai alternatif, Accounting Principles Board (APB) pada tahun 1970 merumuskan definisi yang lain lagi : “Accounting is a service activity. Its function is to provide quantitative information, primarily financial in nature about economic entities that is intended to be useful in
6
making economic decisions, in making reasoned choice among alternatives course of action”. Meskipun definisi ini cukup luas untuk mencakup domain akuntansi, batasannya tetap tidak jelas. Kelemahannya terletak pada fungsinya yang hanya memberikan informasi kuantitatif, sementara kecenderungan modern saat ini juga mencakup penyediaan informasi kualitatif.
C. Profil Organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) adalah salah satu kantor pelayanan publik yang merupakan unit vertikal daerah di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan. KPKNL menjalankan tugas yang berhubungan dengan Barang Milik Negara (BMN) dimulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban yang diatur dalam regulasi yang jelas. KPKNL memiliki tugas dan fungsi (tupoksi) pengelolaan BMN. Oleh karena itu, BMN yang diamanahkan wajib dijaga.
D. Rekonsiliasi BMN Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah yakni perolehan dari hibah, pelaksanaan perjanjian/kontrak, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Rekonsiliasi data BMN merupakan proses pencocokan data BMN yang diproses dalam beberapa sistem/sub-sistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. Sistem/sub-sistem yang dimaksud adalah unit-unit akuntansi pengguna barang
(Kementerian /Lembaga) dengan unit-unit akuntansi pengelola barang
(Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Kekayaan Negara). Rekonsiliasi BMN memegang peranan yang penting dalam rangka menyusun Laporan Barang Milik Negara (LBMN) dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Dalam rangka meningkatkan keandalan dan akuntabilitas penyajian data penertiban BMN perlu dilakukan rekonsiliasi data antara unit akuntansi barang dan unit akuntansi keuangan di internal Kementerian Negara/Lembaga, maupun antara
7
Kementerian Negara/Lembaga selaku Pengguna Barang dan DJKN selaku Pengelola Barang. Rekonsiliasi untuk tingkat Kuasa Pengguna Barang dilakukan dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebagai instansi vertikal dari DJKN. Rekonsiliasi data BMN memegang peranan yang penting dalam rangka menyusun Laporan Barang Milik Negara (LBMN) dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Rekonsiliasi BMN juga berdampak dalam meminimalisasi terjadinya perbedaan pencatatan yang berdampak pada validitas dan akurasi data yang disajikan dalam LBMN dan LKPP. Hal tersebut merupakan salah satu latar belakang pelaksanaan rekonsiliasi BMN yang merupakan tindak lanjut dari temuan BPK pada tahun 2006 sampai dengan 2008 atas perbedaan data BMN antara Laporan Barang Milik Negara (LBMN) dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Pelaporan dalam kegiatan rekonsiliasi BMN merupakan salah satu kegiatan dalam pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) yang dimaksudkan untuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan BMN. Ketentuan tersebut dalam pelaksanaannya beberapa tahun terakhir ini telah memberikan hasil yang cukup menggembirakan dengan adanya peningkatan opini Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari disclaimer menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Harapan dan tujuan akhir dalam pengelolaan dan penatausahaan BMN tentu saja adalah terciptanya LKPP dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Rekonsiliasi BMN yang dilakukan oleh pengguna/kuasa pengguna barang dengan pengelola barang diatur dalam beberapa peraturan. Pengaturan tata cara pelaksanaan rekonsiliasi data BMN dalam rangka penyusunan Laporan BMN dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) ini dimaksudkan untuk memberikan petunjuk kepada organisasi yang terkait dengan penatausahaan BMN guna memberikan persepsi yang sama sehingga tercapai keseragaman dalam pelaksanaan rekonsiliasi data BMN.
8
BAB III PEMBAHASAN
A. Perspektif Ontologis Seperti telah dijelaskan secara singkat pada bagian sebelumnya, ontologi berkaitan dengan pertanyaan hakikat dari ilmu. Terkait akuntansi dalam pelaksanaan rekonsiliasi BMN, pertanyaan pokok yang harus dijawab bila dilihat dari perspektif ontologis adalah : Apakah rekonsiliasi itu? Apakah rekonsiliasi BMN itu? Jawaban atas pertanyaan tersebut dapat diketahui dengan melihat berbagai definisi salah satunya adalah menurut arti kata rekonsiliasi itu. Rekonsiliasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti : 1.Penetapan pos-pos yang diperlukan untuk mencocokkan saldo masing-masing dari dua akun atau lebih yang mempunyai hubungan satu dengan lain; 2. Ikhtisar yang memuat rincian perbedaan antara dua akun atau lebih. Rekonsiliasi BMN berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.05/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat adalah merupakan pencocokan dan pemuthakiran data BMN dalam beberapa sistem/sub-sistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. Sistem/sub-sistem yang dimaksud adalah unit-unit akuntansi pengguna barang (Kementerian /Lembaga) dengan unit-unit akuntansi pengelola barang (Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Kekayaan Negara). Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, diperoleh pengertian bahwa berdasarkan perspektif ontologi, rekonsiliasi BMN adalah aktivitas pencatatan melalui pencocokan data BMN yang mutakhir dengan menyelesaikan akar permasalahannya guna memperoleh data BMN yang valid untuk keperluan pembuatan Laporan Barang Milik Negara (LBMN) dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Hakikat rekonsiliasi adalah mencocokan, menyamakan data, dan melaporkan adanya perubahan sehingga dicapai kesepakatan antara pihak pelapor dalam hal ini adalah satuan-satuan kerja dengan pihak KPKNL selaku pengelola barang milik negara. Obyek rekonsiliasi adalah data-data dan informasi hasil laporan BMN yang dikeluarkan oleh satuan kerja pelapor.
9
Dalam rangka meningkatkan keandalan dan akuntabilitas penyajian data penertiban BMN, diperlukan bahan rekonsiliasi BMN dengan KPKNL, Kementerian/ Lembaga (Satuan kerja) sebagai entitas pelaporan (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang) wajib menyiapkam rincian laporan yang dipakai sebagai bahan rekonsiliasi antara lain adalah : a. Laporan Pemutakhiran data BMN dan keuangan pada aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA), Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi (SIMAK) BMN, dan Aplikasi Persediaan; b. Laporan Rekonsiliasi Internal Data BMN antara petugas SAIBA dan petugas SIMAK-BMN/Persediaan, dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Data BMN Internal Tingkat Satuan Kerja baik bulanan, semesteran dan tahunan beserta lampiran dokumen kelengkapannya; c. Laporan Rekapitulasi Jumlah PNBP dari Mata Anggaran Penerimaan 4231 Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan BMN; d. Pemutakhiran dan Rekonsiliasi Data BMN Semesteran dan Tahunan dengan melampirkan BAR Data BMN Internal Tingkat Satuan Kerja; e. Penyampaian Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP), Pemutakhiran dan Rekonsiliasi Data BMN Semesteran dan Tahunan antara satuan kerja dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dari uraian diatas rekonsiliasi tidak hanya dilakukan pada level pelaporan ke KPKNL, melainkan juga sudah dilakukan pada level satuan kerja dibawahnya. Data laporan adalah hasil proses akuntansi yang telah diatur dalam penyajian laporan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Dalam proses rekonsiliasi juga mengandung makna pemenuhan tanggung jawab satuan kerja untuk melaporkan kinerja pengelolaan BMN kepada pengelola BMN pada level diatasnya. Penyajian laporan akuntansi satuan kerja didalamnya memuat prosesproses yang berisi rincian hal-hal yang secara ontologis dijelaskan sebagai inti dari akuntansi itu sendiri. Prinsip dari aspek ini adalah asumsi dasar sehingga akuntansi menjadi standar yang bersifat universal, dasar persamaan dalam laporan keuangan, serta beberapa jenis laporan keuangan yang bersifat umum termasuk laporan BMN. Baik satuan kerja maupun KPNL memakai standar yang sama, mengikuti alur pelaporan yang berlaku untuk seluruh satuan kerja, dengan standar prosedur yang sama pula. Muara dari 10
pelaporan berjenjang adalah tersusunya laporan BMN pada level permerintah yang tertinggi.
B. Perspektif Epistemologis Bila kajian ontologis lebih mempertanyakan hakekat ilmu, kajian epistemologis lebih mempersoalkan mengenai cara dan metode kita memperolah pengetahuan. Dalam aspek epistemologi, ilmu akuntansi menjabarkan bagaimana langkah-langkah atau proses dalam rangka pembuatan laporan keuangan dan bagaimana suatu transaksi saling mempengaruhi dalam laporan keuangan. Berdasarkan perspektif epistemologis, pelaksanaan rekonsiliasi BMN di KPKNL Surabaya mengikuti alur sebagai berikut:
Bagan di atas menggambarkan alur dari proses pelaksanaan rekonsiliasi di seluruh tingkat unit akuntansi pengguna barang, unit akuntansi pengelola barang, serta unit akuntansi pengelola anggaran. Ruang lingkup dalam makalah ini dibatasi pada rekonsiliasi antara unit akuntansi pengguna barang dan unit akuntansi pengelola barang 11
di tingkat KPKNL. Dari bagan di atas dapat dijelaskan proses rekonsiliasi BMN di tingkat KPKLN, sebagai berikut : a. Rekonsiliasi dilakukan setiap semester (I dan II) sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dan didahului oleh pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi internal kementerian negara/lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. b. KPKNL mengirimkan surat undangan pelaksanaan rekonsiliasi data BMN kepada unit akuntansi kuasa pengguna barang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan rekonsiliasi. Kemudian unit akuntansi kuasa penggguna barang melaksanakan proses rekonsiliasi dengan KPKNL, dimana dalam hal ini sesuai dengan wilayah kerja yang telah ditetapkan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. c. Hasil pelaksanaan rekonsiliasi data BMN dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak yang melakukan rekonsiliasi data BMN. Selain itu, hasil pelaksanaan rekonsiliasi data BMN dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dan/atau Catatan atas Laporan Barang Milik Negara pada setiap jenjang pelaporan kementerian negara/lembaga. Lebih jelasnya dijabarkan dalam sebuah Prosedur Standar Operasional Pemutakhiran Dan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Semesteran Antara Kuasa Pengguna Barang Dengan KPKNL : 1. Kepala KPKNL menerima surat penyampaian Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang (LBKPB) semesteran beserta dokumen pendukung, diantaranya BAR Internal UAKPA -UAKPB, arsip data komputer (ADK) SAKPA dan SIMAK Barang Milik Negara, dan dokumen pengelolaan Barang Milik Negara dari Kuasa Pengguna Barang dan endisposisikan kepada Kepala Seksi untuk diproses lebih lanjut. 2. Kepala Seksi menerima, meneliti dan menugaskan Pelaksana untuk membuat konsep Berita Acara Rekonsiliasi Barang Milik Negara semesteran dan memproses ADK LKBPB dalam sistem/aplikasi rekonsiliasi. 3. Pelaksana : a.
Meneliti disposisi Kepala Seksi dan menyusun konsep Berita Acara Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara.
b.
Mengolah ADK LBKPB semesteran dalam aplikasi rekonsiliasi dan mencetak lampiran BAR 12
c.
Melakukan pemutakhiran data dalam database Barang Milik Negara tingkat KPKNL dan penginputan hasil rekonsiliasi ke server DJKN
d.
Menyampaikan konsep BAR Data Barang Milik Negara beserta lampirannya kepada Kepala Seksi
4. Kepala Seksi bersama dengan Kuasa Pengguna Barang melakukan pengecekan rincian laporan barang milik negara yang dituangkan dalam BAR dan melakukan penandatanganan BAR, kemudian menyampaikan masing-masing eksemplar kepada Kuasa Pengguna Barang dan mendisposisikan kepada Pelaksana untuk menatausahakan dan menyimpan dokumen BAR data Barang Milik Negara tersebut dalam media arsip 5. Pelaksana menerima BAR dan melakukan penatausahaan dan penyimpanan arsip dokumen BAR dalam media arsip.
Dari penjelasan mengenai lagkah-langkah rekonsiliasi BMN, tampak bahwa obyek yang digunakan dalam prosesnya adalah Laporan hasil rekonsiliasi BMN dari satuan kerja. Laporan tersebut diperoleh dari penginputan transaksi-transaksi secara periodik. Data hasil penginputan dikompilasi secara sistematis menurut standar akuntansi yang berlaku. Jika dilihat dari perspektif Epistemologi, Ilmu Akuntansi memakai beberapa metode yang selalu diselaraskan dengan kebutuhan, diantaranya metode induktif yang dipakai ketika ada pengambilan suatu keputusan yang dilakukan dengan cara melihat laporan keuangan. Serta metode positivism yang dipakai ketika dibuat suatu laporan keuangan yang harus memakai data yang telah atau sudah diketahui bukti akuratnya seperti nota serta bukti transaksi lainnya.
C. Perspektif Aksiologis Dimensi filsafat dari perspektif aksiologi, yang berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan etis seputar pemanfaatan ilmu pengetahuan. Seperti dijelaskan di atas, sebagai sebuah teknologi akuntansi telah dikembangkan sedemikian rupa sehingga memaksimalkan manfaat yang diperoleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi akuntansi. Maksimalisasi manfaat ini tentu bukan sesuatu yang aneh ketika akuntansi memang dikembangkan sebagai pelayan manusia. Atas dasar pemahaman pragmatisme akuntansi ini, pengelola barang akan sama-sama berusaha mencari
13
kesempatan dalam meningkatkan manfaat yang bisa diperoleh dari pelaporan akuntansi di KPKNL. Secara umum manfaat dilaksakannya rekonsiliasi adalah : 1. Dalam rangka penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2. Meningkatkan keandalan dan akuntabilitas penyajian data penertiban BMN 3. Rekonsiliasi data BMN memegang peranan yang cukup penting dalam rangka meminimalisasi terjadinya perbedaan pencatatan yang berdampak pada validitas dan akurasi data yang disajikan dalam laporan BMN dan laporan keuangan Agar memenuhi syarat etis, praktik akuntansi seharusnya tidak hanya berurusan dengan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan semata. Proses menjadi etis harus meliputi proses interpretasi dari berbagai motif dan teori. Untuk menjadi benar-benar etis, penilaian atas kewajaran laporan bisa menggambarkan kinerja instansi secara umum. Karena nilai informasi yang terkandung dalam laporan rekonsiliasi adalah hasil kinerja inividu di instansi tersebut. Aspek ketiga, Axiologi, memandang bahwa konsep dasar dari pelaporan akuntansi adalah etika yang merupakan standar atas perilaku. Selanjutnya standar perilaku ini menjadi bahan penilaian terhadap benar maupun salahnya sebuah tindakan. Jadi masing-masing individu bisa menjalankan kegiatannya dengan efektif serta menghindar diri terhadap penyimpangan pada suatu organisasi. Begitu juga, mengetahui aturan-aturan saja tidak akan memberi jawaban untuk berbagai situasi. Aturan-aturan tersebut ada hanya untuk memberikan panduan, tetapi karena situasinya berbeda-beda, jawaban yang muncul bisa beragam. Oleh karena itu, penggabungan nilai-nilai dan kabajikan dengan aturan-aturan diperlukan untuk memberikan wawasan yang cukup luas dalam membuat keputusan. Bentuk nyata dari penggabungan nilai etis dan kebajikan moral dengan membuat aturan-aturan yang berlaku akan terlihat manakala penyusunan laporan keuangan memasukkan laporan deskriptif mengenai berbagai situasi dalam satuan kerja pelapor.
14
D. Kelemahan Rekonsiliasi BMN a. Data Simak BMN tidak valid Tidak dilakukan verifikasi dan pemuthakiran data secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku b. Operator SIMAK-BMN tidak menguasai aplikasi. Aplikasi SIMAK-BMN adalah aplikasi yang baru mulai digunakan pemakaiannya pada tahun 2009 setelah proses inventarisasi BMN selesai dilakukan, sehingga banyak operator SIMAK-BMN pada satker yang tidak memahami cara penggunaan aplikasi SIMAK-BMN. Akibat kurang pahamnya operator dengan aplikasi SIMAKBMN, banyak permasalahan yang muncul dalam teknis pencatatan transaksi pada SIMAK-BMN terutama transaksi-transaksi yang memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi seperti pencatatan transaksi KDP yang dibagi menjadi beberapa termin. Kesalahan pencatatan pada SIMAK-BMN dapat menyebabkan data pada SIMAKBMN dan SAIBA tidak sesuai sehingga apabila dilakukan pengiriman dari SIMAKBMN ke SAIBA setiap akhir bulan akan muncul perbedaan dalam bentuk akun “Aset Yang Belum Disesuaikan”. Operator juga terkadang melakukan kesalahan dalam penggunaan anggaran dalam pengadaan aset tetap, misalkan operator menggunakan anggaran belanja barang (kode akun 52) untuk pengadaan peralatan dan mesin yang seharusnya menggunakan anggaran belanja modal (kode akun 53). Operator pada Satker sering melakukan kesalahan dalam hal pencatatan nomor SP2D pada SIMAK-BMN sehingga untuk pengadaan suatu aset tertentu nomor SP2D yang dimasukan ke dalam SIMAK-BMN tidak sama dengan nomor SP2D yang dimasukkan ke dalam aplikasi SAIBA. c. Operator pada satker belum memahami alur dari proses rekonsiliasi. Terdapat operator pada beberapa satker yang belum memiliki gambaran yang jelas tentang proses rekonsiliasi yang dilakukan setiap semester. Hal ini dikarenakan proses rekonsiliasi
baru
diimplementasikan
mulai
Semester
I
2010
untuk
kementerian/lembaga. Pengetahuan yang masih baru menyebabkan banyak operator yang tidak memahami dengan jelas fungsi dan tujuan dari rekonsiliasi. Hal ini diperparah dengan adanya mutasi internal dalam tubuh beberapa satker sehingga orang-orang yang sudah memiliki pengetahuan tentang rekonsiliasi dimutasi dan digantikan dengan orang baru yang masih awam dengan proses rekonsiliasi tersebut. Sebelum melakukan proses rekonsiliasi satker seharusnya melakukan rekonsiliasi 15
internal setiap bulannya, namun terdapat beberapa satker yang belum melakukan rekonsiliasi internal ini. Pada saat memenuhi panggilan rekonsiliasi dari KPKNL terdapat beberapa data yang harus dilengkapi dan dibawa oleh para satker seperti file kirim SIMAK-BMN, file kirim SAIBA, dan berkas-berkas pendukung seperti hasil cetak Neraca SIMAK-BMN. Namun, terdapat beberapa Operator yang tidak membawa file kirim dari SIMAK-BMN dan SAIBA serta tidak membawa berkasberkas yang telah ditentukan. d. Satker tidak memenuhi panggilan rekonsiliasi Sebelum proses rekonsiliasi, KPKNL akan memberikan surat undangan kepada setiap satker yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam undangan tersebut dijelaskan tanggal, waktu, tempat, syarat-syarat apa saja yang harus dibawa oleh para peserta rekonsiliasi, dan sanksi yang akan diberikan jika satker tidak memenuhi undangan tersebut. Alasan dengan tidak datangnya satker bisa disebabkan oleh beberapa hal seperti belum diperbaharuinya data pada aplikasi SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara) menyebabkan tidak ada data yang harus direkonsiliasi dan satker kurang memberikan tanggapan dan respon pada proses rekonsiliasi. e. Sanksi kepada satker yang tidak melakukan rekonsiliasi tepat waktu tidak diterapkan dengan menyeluruh. Berdasarkan PMK Nomor 102/PMK.05/2009 Pasal 5: Satuan Kerja yang tidak melakukan Pemutakhiran Data dan Rekonsiliasi Data BMN dengan KPKNL dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Bagian Kedua Pasal 11 ayat (3) tentang Pengendalian pada PerDirJen PER-07/KN/2009 mengatur sanksi dengan lebih jelas, yaitu: Sebagai tindak lanjut atas pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang berwenang untuk : 1. menerbitkan surat peringatan kepada Penguna/Kuasa Pengguna Barang yang tidak menyampaikan Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna dan/atau tidak melaksanakan pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN dengan Pengelola Barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. menunda penyelesaian atas usulan pemanfaatan atau pemindahtanganan BMN yang diajukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. memberikan rekomendasi pengenaan sanksi penundaan penerbitan SP2D kepada KPPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun pada prakteknya 16
pelaksanaan sanksi yang telah di atur dalam PerDirJen PER-07/KN/2009 belum memberikan hasil yang optimal. Hal ini disebabkan karena penundaan penerbitan SP2D merupakan kewenangan KPPN dan KPKNL hanya memberikan rekomendasi, berdasarkan pengalaman kebijakan di setiap KPPN tidak sama dimana ada KPPN yang mau untuk melakukan penundaan penerbitan SP2D kepada Satker yang tidak melakukan pemutakhiran dan rekonsiliasi BMN berdasarkan rekomendasi dari KPKNL. Namun sebagian KPPN tidak bersedia untuk melakukan penundaan tersebut dikarenakan kebijakan internal mereka
E. Potensi Manipulasi Pelaksanaan rekonsiliasi BMN yang tidak baik memungkinkan potensi manipulasi antara lain sebagai berikut : a. Penerimaan negaran bukan pajak (PNBP) tidak maksimal. Hal ini disebabkan tidak dilaporkannya hasil PNBP dari pengelolaan BMN seperti hasil pemanfaatan BMN, hasil penjualan BMN, dan penghapusan BMN. potensi ini dapat juga disebabkan karena pengelolaan BMN yang menghasilkan PNBP tidak dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan. b. Terjadinya potensi kehilangan BMN Hal ini disebabkan antara lain : 1. Inventarisasi yang tidak maksimal karena database yang tidak valid. 2. Integritas pegawai / SDM di organisasi yang buruk. 3. Kurang koordinasi antara bendahara pengeluaran dan pengelola barang sehingga menyebabkan tidak tercatatnya pembelian barang. c. Tuntutan ganti rugi yang tidak dilaporkan Hal ini disebabkan adanya manipulasi laporan bahwa barang yang hilang bukan suatu kelalaian, padahal senyatanya barang tersebut hilang karena ada unsur kelalaian dari pegawai.
F. Solusi Permasalahan Rekonsiliasi BMN Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah dikupas pada bagian analisis masalah di atas, pada bagian ini Penulis akan memberikan memberikan solusi-solusi dari permasalahan-permasalahan
yang
dihadapi
17
di
atas.
Diharapkan
solusi
atas
permasalahan-permasalahan tersebut dapat diterapkan pada seluruh KPKNL yang mengalami permasalahan yang serupa. a. Pembinaan melalui sosialisasi peraturan dan pelatihan aplikasi SIMAK-BMN dan proses rekonsiliasi. KPKNL yang belum pernah melakukan sosialisai kepada satkersatker yang menjadi tanggung jawabnya dapat melakukan sosialisasi dan pelatihan aplikasi SIMAK dan proses rekonsiliasi kepada seluruh operator SIMAK-BMN. Sosialisasi cukup dilakukan sekali atau dua kali pada saat awal implementasi aplikasi SIMAK-BMN, namun bagi KPKNL yang belum pernah melakukan sosialisasi dapat segera mengadakan sesegera mungkin. Sosialisasi perlu dilakukan setiap kali ada pembaharuan terhadap aplikasi SIMAK-BMN atau proses rekonsiliasi. Pada KPKNL Bekasi sosialisasi telah dilakukan dua kali pada tahun 2010 dan hasilnya cukup memuaskan dimana sudah banyak satker yang lebih mengerti cara penggunaan aplikasi SIMAK-BMN dan memahami proses rekonsiliasi yang benar. Dengan dilakukannya sosialisasi dan pelatihan diharapkan ketidakpahaman para operator pada satker akan aplikasi SIMAK-BMN dan proses rekonsiliasi dapat diatasi. b. Pengenaan sanksi secara tegas. Perlu dilakukan kesepakatan antara DJKN dan DJPB perihal pemberian sanksi khususnya dalam hal penundaan penerbitan SP2D. Kesepakatan harus dilakukan dengan komitmen penuh dari kedua belah pihak. DJKN dan DJPB diharapkan untuk melakukan pengawasan kepada setiap KPKNL dan KPPN dalam hal penerapan sanksi bagi satker yang tidak melakukan atau terlambat melakukan pemutakhiran dan rekonsiliasi BMN. Dengan penerapan sanksi yang tegas diharapkan satker menjadi lebih disiplin dalam melakukan pemutakhiran dan rekonsiliasi BMN.
18
BAB IV KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan diatas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Dilihat dari perspektif filsafat ilmu, akuntansi di KPKNL Surabaya dalam rangka pelaksanaan rekonsiliasi BMN adalah sebagai berikut : a. Dari perspektif ontologi, rekonsiliasi SIMAK-BMN adalah aktivitas pencatatan melalui pencocokan data BMN yang mutakhir dengan menyelesaikan akar permasalahannya guna memperoleh data BMN yang valid. b. Dari perspektif epistomologi, proses rekonsiliasi BMN telah ditetapkan bagan dan alur prosedurnya, dan melibatkan satuan kerja pelapor serta KPKNL sebagai pengelola BMN, dengan obyek rekonsiliasi adalah Laporan BMN dari masingmasing satuan kerja.. Aspek tersebut cenderung mengarah ke metode positivism yang dipakai ketika dibuat suatu laporan keuangan yang harus memakai data yang telah atau sudah diketahui bukti akuratnya seperti nota serta bukti transaksi lainnya. c. Dari perspektif aksiologi, manfaat yang bisa diperoleh dari proses rekonsiliasi di KPKNL adalah : tersusunnya Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang andal dan akuntabel, valid, serta akurat. 2. Terdapat kelemahan dalam pelaksanaan rekonsiliasi BMN di KPKNL Surabaya, antara lain : a. Data SIMAK BMN tidak valid dan operator SIMAK BMN tidak menguasai aplikasi serta alur proses rekonsiliasi. b. Satuan kerja tidak patuh atas panggilan rekonsiliasi, namun tidak menerima sangsi. 3. Akibat dari adanya kelemahan tersebut muncul potensi manipulasi, antara lain: a. PNBP tidak maksimal b. Potensi kehilangan Barang Milik Negara c. Tuntutan ganti rugi tidak dilaporkan 4. Penulis memberikan saran dengan mengintensifkan pembinaan melalui sosialisasi peraturan dan pelatihan aplikasi kepada satuan kerja di lingkup KPKNL Surabaya dan pemberian sangsi kepada satuan kerja yang tidak patuh.
19
DAFTAR PUSTAKA Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara, 2014, PER-1/KN/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-07/KN/2009 Tentang Tatacara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Jakarta:Kemenkeu. Peraturan Menteri Keuangan, 2009, PMK Nomor 102/PMK.05/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Jakarta:Kemenkeu Muntu Abdullah, 2007, Peran Filsafat Ilmu Dalam Pengembangan Teori Akuntansi, Jurnal Akuntansi, Manajemen Bisnis dan Sektor Publik, JAMBSP Vol. 4 No. 1-Oktober 2007 : 98-112 Eko Yulianto, 2012, Peran Filsafat Ilmu Sebagai Dasar dan Arah Perkembangan Akuntansi : Tinjauan Dari Perspektif Ontologi, Epistemologis dan Aksiologis, Makalah Filsafat Ilmu, Universitas Gajah Mada Lindrianasari & Lucianan Spica Almilia, 2010, Filsafat Ilmu dan Akuntansi, Kanisius Kementrian Keuangan, 2013, Perubahan Peraturan untuk Penyederhanaan Birokrasi, https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/detail/simplifikasi-pelaporan-bmnsebuah-opini,Simplikasi Pelaporan BMN Sebuah Opini (diakses terakhir 20 Oktober 2015). Wijaya
Andri, 2011, Rekonsiliasi Barang Milik Negara, http://wijayaandri.blogspot.co.id/2011/04./rekonsiliasi-barang-milik-negara.html (diakses terakhir pada 20 Oktober 2015 ).
20
