SISTEM INFORMASI PENILAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) TASIKMALAYA ABSTRACT

Sistem Informasi Penilaian Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (Kpknl) Tasikmalaya (Asep Saepuloh)

SISTEM INFORMASI PENILAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) TASIKMALAYA Asep Saepuloh

Prodi Teknik Informatika STMIK DCI

ABSTRACT The assessment work is a systematic way using a number of considerations, but certainly not eliminate the need to use a consideration. In practice in the field rather difficult to compile a list of assessment guidelines for the implementation of the right job. Because of this problem KPKNL Tasikmalaya tried using the standardized plan with the assessment of work based on the discipline and code of ethics. Given the importance of a valuation list in KPKNL Tasikmalaya implementation work, the authors conducted research in the form of observation, interview and literature study and summarized in the needs analysis and data analysis as a methodology of assessment of the implementation progress of this work list. To meet the information needs of the writer has about the system design and analysis of data processing employees, namely by studying the theories of supporters and collect data and information specifically related to the employee. With a system that has the author created it will achieve a rating list of guidelines implementation works correctly with the results of an output system of assessment information to employees. Keyword : Considerations, KPKNL, Implementation I.

Pendahuluan

sistem informasi berdasarkan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) pegawai negeri sipil. Dengan DP3 tersebut dapat diketahui prestasi kerja pegawai seperti kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa dan kepemimpinan. Persoalannya adalah bagaimana pimpinan dapat memantau prestasi pegawai secara cepat berdasarkan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) tersebut. Oleh karena itulah diperlukan sistem informasi penilaian

Penilaian pekerjaan merupakan suatu cara sistematis yang menggunakan beberapa pertimbangan, tetapi tentunya tidak menghilangkan kebutuhan untuk menggunakan pertimbangan. Dalam prakteknya di lapangan agak sukar untuk menyusun suatu pedoman penilaian pekerjaan yang taat asas dan bebas dari ketaksaan. Karena kesukaran ini Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tasikmalaya mencoba membuat 45


pegawai negeri sipil di KPKNL Tasikmalaya. Dengan sistem ini pimpinan dapat secara cepat mendapatkan informasi prestasi pegawai negeri sipil.

Sipil dalam bekerja pada suatu instansi perlu dibuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) bagi PNS. Sebenarnya ada beberapa alasan untuk menilai pegawai. Pertama, penilaian kedisiplinan menyediakan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan tentang promosi jabatan. Untuk hal itulah penilaian pegawai paling sering digunakan. Kedua penilaian kode etik menyediakan kesempatan bagi atasan dan bawahan untuk bersama-sama meninjau prilaku pegawai yang berkaitan dengan pekerjaan. Akhirnya penilaian pegawai juga memungkinkan anda bersama atasan dan bawahan menyusun suatu rencana untuk memperbaiki setiap defisiensi yang dapat diketahui. Jangka waktu seorang Pegawai Negeri Sipil adalah 1 (satu) tahun yang dibuat oleh Pejabat penilai

II. Landasan Teori A. Sejarah Singkat KPKNL Tasikmalaya Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dahulu KP2LN (Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara) Tasikmalaya terbentuk karena adanya reorganisasi Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berdasarkan Peraturan Presiden R.I. Nomor 66 Tahun 2006 tanggal 8 Juni 2006 tentang Perubahan keempat atas peraturan Presiden R.I. Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia jo. Kepres Nomor 95 Tahun 2006 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tatat Kerja Instansi Vertikal dilingkungan Departemen Keuangan jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan. Reorganisasi DJPLN menjadi DJKN dilatarbelakangi dengan adanya perubahan tugas dan fungsi pada Departemen Keuangan; yang berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2005 Departemen bertugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan negara. KPKNL Tasikmalaya berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 19, Kota Tasikmalaya, Propinsi Jawa Barat.

C. Pejabat Penilai Pejabat penilai adalah atasan langsung PNS yang dinilai, dengan ketentuan serendah-rendahnya Kepala Urusan atau pejabat lain yang setingkat dengan itu. Ada 8 (delapan) unsur-unsur yang dinilai dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) : a. Kesetiaan Yang dimaksud kesetiaan adalah kesetiaan, ketaatan dan pengabdian kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah. Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat wajib setia, taat dan mengabdikan sepenuhnya kepada Pancasila dan UUD 1945 negara dan Pemerintah b. Prestasi Kerja Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seorang PNS dalam

B.

Umum Dalam rangka mengetahui pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri 46


melaksanakan tugas yang dibebankan, juga pada umumnya prestasi kerja seorang PNS antara lain dipengaruhi oleh kecakapan, ketrampilan, pengalaman dan kesanggupan PNS yang bersangkutan. c. Tanggung Jawab Tanggung jawab adalah kesanggupan seorang PNS menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaikbaiknya dan tepat waktunya serta berani memikul resiko yang diambilnya atau tindakan yang dilakukannya. d. Ketaatan Ketaatan adalah kesanggupan seorang PNS, untuk mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku, mentaati perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang serta kesanggupan untuk tidak melanggar larangan yang berlaku. e. Kejujuran Pada umumnya yang dimaksud dengan kejujuran adalah ketulusan hati seorang PNS untuk melaksanakan tugas dan kemampuan untuk tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya f. Kerja Sama Kerjasama, adalah kemampuan seorang PNS untuk bekerja bersama-sama dengan orang lain dalam menyelesaikan sesuatu tugas yang ditentukan, sehingga mencapai dayaguna dan hasil guna yang sebesar-besarnya g. Prakarsa Prakarsa adalah kemampuan seorang PNS untuk mengambil keputusan, langkah-langkah atau melaksanakan sesuatu tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas pokok tanpa menunggu perintah dari atasan h. Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah kemampuan seorang PNS untuk meyakinkan orang lain, sehingga dapat dikerahkan secara maksimal untuk melaksanakan tugas pokok. Penilaian kepemimpinan hanya dikenakan bagi PNS yang berpangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a ke atas yang memangku suatu jabatan. D. Tata Cara Penilaian Nilai pelaksanaan pekerjaan dinyatakan dengan sebutan huruf dan angka sebagai berikut: a. Amat Baik = 91 – 100 b. Baik = 76 – 90 c. Cukup = 60 – 75 d. Sedang = 51 – 60 e. Kurang = 50 ke bawah E.

Perancangan Rancangan sistem aplikasi perangkat lunak yang dibuat terdiri dari beberapa bagian diantaranya: Diagram Konteks, Data Flow Diagram dan ERD. Kemudian dilanjutkan pada tahapan: Rancangan file atau database Rancangan masukan Rancangan keluaran (laporanlaporan) Rancangan system menu (dialog layer) Rancangan keluaran yang akan dibuat oleh penulis antara lain: 1. Layanan Pendataan dan Pencetakan Data Pegawai 2. Layanan Pendataan dan Pencetakan DP3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan) 3. Layanan Pendataan Data Absensi 4. Layanan Pendataan dan Pencetakan Data Diklat 5. Layanan Pendataan dan Pencetakan Data Keluarga 47


6. Layanan Pendataan dan Pencetakan Rancangan Diagram Alir Informasi

Data Penghargaan

Gambar 4.1 Diagram Konteks Rancangan Entity Relationship Diagram (ERD) #NIP

Absensi

#NIP

Memiliki

Memperoleh

N

N

Diklat

#NIP

1 Memiliki

1

1 Pegawai 1

1

Memperoleh

Memperoleh

1

N

N

Keluarga

DP3

Penghargaan

#NIP

#NIP

#NIP

Gambar 4.10 ERD (Entity Relationship Diagram) Kamus Data: Data Pegawa = {#NIP, Nama, Status Pegawai, Tempat Lahir,

Tanggal Lahir, Pangkat Gol, Status Kawin, Jabatan, Tunjangan Jabatan, Gaji 48


Pokok, Jenis Kelamin, Pendidikan, Agama, Unit Kerja, Alamat, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, Propinsi} Data DP3 = {#NIP, Nama, Jabatan, Periode, Kesetiaan, Prestasi Kerja, Tanggung Jawab, Ketaatan, Kejujuran, Kerjasama, Prakarsa, Kepemimpinan, Nama (Pejabat Penilai), Nip, Pangkat Gol, Jabatan, Unit Organisasi, Nama (Atasan Pejabat Penilai), Nip, Pangkat Gol, Jabatan, Unit Organisasi} Data Absensi = {#NIP, Nama, Tanggal, Jam Masuk, Jam Pulang, Status Absen, Keterangan} Data Diklat = {#NIP, Nama, Nama Pendidikan dan Latihan, No. Sertifikat, Tanggal Sertifikat, Tanggal Mulai, Tanggal Akhir, Penyelenggara, Lokasi, Lama (Jam)} Data Keluarga= {#NIP, Nama, Jenis Kelamin, Nama Isteri/Suami, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Pekerjaan, Alamat, Jumlah Anak} F.

Data Penghargaan = {#NIP, Nama, No.SK, Tanggal SK, Nama Penghargaan, Pejabat Penetap, Nama Pejabat Penetap} Perancangan Antar Muka Perancangan antar muka adalah rancangan implementasi sistem informasi pengolahan data-data yang merupakan hasil analisis terhadap data yang ada di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tasikmalaya yang diajukan. Dengan adanya rancangan sistem yang diajukan oleh penulis, diharapkan akan menghasilkan suatu sistem informasi yang dapat membantu proses kerja yang ada di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tasikmalaya. 4.5.1 Rancangan Masukan Adapun rancangan program yang akan dibuat oleh penulis antara lain: a. Pemasukan (input) Data Pegawai b. Pemasukan (input) Data DP3 c. Pemasukan (input) Data Absensi d. Pemasukan (input) Data Diklat e. Pemasukan (input) Data Keluarga f. Pemasukan (input) Data Penghargaan

Implementasi

Form Menu Utama

49


Form Log In

Gambar 5.1 Form Menu Utama

Gambar 5.2 Form Log In Form Data Pegawai

Gambar 5.3 Form Data Pegawai G. 1

2

Kesimpulan Dalam pengamanan sistem penilaian pegawai tidak efisien dan tidak efektif sebagai mana yang diharapkan. Tetapi dengan komputerisasi merupakan jawaban untuk memenuhi harapan tersebut karena kelemahan yang terdapat pada cara manual dapat diatasi dengan baik. Dalam pengolahan data dengan komputerisasi maka data dapat terhindar dari kesalahan pencatatan dan penghitungan, serta ketahanan

3

4

50

dari data tersebut dapat lebih lama dan dapat memberikan informasi yang jelas, cepat dan tepat juga menghemat waktu. Dengan aplikasi pemrograman ini kita dapat membuat dokumentasi keluaran yang kita inginkan disesuaikan dengan bentuk dokumen masukannya. Tidak menyita terlalu banyak untuk data, karena data dapat disimpan kedalam CD, flashdisk maupun harddisk.

Sistem Informasi Penilaian Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (Kpknl) Tasikmalaya (Asep Saepuloh) 5

6

Pengolahan data yang dilakukan secara professional dapat meningkatkan mutu dari pelayanan itu sendiri. Laporan yang dihasikan cukup terinci sehingga bisa memberikan gambaran tentang kondisi dan perkembangan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tasikmalaya.

III. DAFTAR PUSTAKA Abdul Mufid, S.H. Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil. http://www.pta-semarang.go.id: 2010 Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-48/KN/2008 Tanggal 15 Oktober 2008 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-76/KN/2007 Tentang Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedures / SOP) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Jakarta: 2008 Djoko Susilo. Komponen Visual Perancangan dan Implementasinya pada Delphi 6. Penerbit J & J Yogyakarta: 2002 Fatansyah, Ir. Buku Teks Ilmu Komputer BASIS DATA. Penerbit Informatika Bandung: 2001 Harianto Kristanto, Ir. Konsep dan Perancangan Database. Penerbit ANDI Yogyakarta: 1994 Jogianto H.M. Analisis dan Desain Informasi. Edisi 1. Yogyakarta Penerbit Andi Offset: 1999

51

SISTEM INFORMASI PENILAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) TASIKMALAYA ABSTRACT

Recommend Documents