PUTUSAN Nomor : 194 / PDT / 2015 / PT-MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : KEPALA KANTOR PT.BANK TABUNGAN PENSIUN NASIONAL.Tbk MUR CABANG KOTA PINANG, beralamat di Jalan Bukit Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten
Labuhanbatu
Selatan,
Provinsi
Sumatera Utara dan selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING I semula TERLAWAN I ; KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) KISARAN, beralamat di Jalan Prof.HM. Yamin, SH No. 47 Kisaran, Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING II semula TERLAWAN II;
MELAWAN 1. MUHAMMAD HITLER DALIMUNTHE, umur ± 32 tahun, agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jalan Lintas Sumatera Langga Payung, Kelurahan Langga Payung, Kecamatan Sei Kanan, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semula PELAWAN I; 2. LISMAWATI HARAHAP, umur ± 33 tahun, agama Islam, Kebangsaan Indonesia,Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat
2
tinggal Jalan Lintas Sumatera Langga Payung, Kelurahan Kanan,
Langga
Payung,
Kabupaten
Kecamatan Sei
Labuhanbatu,
Provinsi
Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula PELAWAN II ; Bahwa Pelawan I dan Pelawan II dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Pdt. DORITZ BIDOULD TAMPUBOLON, Bantuan
SH,
Avdokat
Hukum/Konsultasi
dari
Kantor
Hukum
Pdt.
DORITZ BIDOULD TAMPUBOLON, SH, yang beralamat Kantor di Komplek Perumahan Puri Kampung Baru Blok C No. 108 Kelurahan Kartini, Kecamatan Labuhanbatu,
Rantau Provinsi
Utara,
Kabupaten
Sumatera
Utara,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Juni 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 12 Juni 2013,
PENGADILAN TINGGI TERSEBUT; Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;
TENTANG DUDUK PERKARA;
Menimbang, bahwa Pelawan I dan Pelawan II dengan Surat Gugatan Perlawanannya tertanggal 10 Juni 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat dengan Register Perkara Nomor : 36/Pdt.PLW/2013/PN.RAP tertanggal 12 Juni 2013, mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:
telah
3
I. DALAM POSITA : --
Bahwa PELAWAN-I mendapat fasilitas kredit mengembangkan usaha Garuda Tani di Langga Payung dari TERLAWAN-I, berupa jenis kredit modal usaha pertanian dengan diketahui PELAWAN-II sebagai isterinya karena harta bersama. Dimana pinjaman kredit pertama diperoleh
PELAWAN-I
dibulan
Agustus
Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah),
2011
sebesar
dan jangka waktu
pelunasan selama 60 (enam puluh) bulan. Sedangkan angsuran kredit setiap bulan, dibayar PELAWAN-I kepada TERLAWAN-I sebesar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) disertai bunga setiap bulannya. -- Bahwa
pada mulanya usaha dagang Garuda Tani
dijalankan
PELAWAN-I dibantu PELAWAN-II (suami-isteri) berjalan lancar dan maju, kemudian oleh TERLAWAN-I pada tanggal 4 Mei 2012 diberikan tambahan fasilitas (suplesi) sebesar Rp.125.000.000,(seratus dua puluh lima juta rupiah). Sehingga total pinjaman PELAWAN-I
kepada
TERLAWAN-I
menjadi
sebesar
Rp.625.000.000,-(enam ratus dua puluh lima juta rupiah), sementara angsuran kredit setiap bulan berubah dibayar PELAWAN-I kepada TERLAWAN-I sebesar Rp.16.700.000,- (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah) diserta bunga dan jangka waktu tetap. -- Bahwa jaminan kredit diberikan PELAWAN-I kepada TERLAWAN-I terdapat 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik (SHM) berlokasi, di Jalan Lintas Sumatera Langga Payung Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sei.Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara. Diantaranya berupa, 1. SHM No.372 An. MUHAMMAD HITLER DALIMUNTHE (suami) disertai tanah dan bangunan seluas 1.492 M2/81 M2. Dan
2. SHM No.491 An. LISNAWATI HARAHAP
(isteri) disertai tanah dan bangunan seluas 158 M2/81 M2 , 3. SHM No.423 An. MUHAMMAD HITLER DALIMUNTHE Isuami) disertai tanah dan bangunan seluas 1.994 M2/224 M2. -- Bahwa dalam perjalanan pengelolaan tentang usaha
Garuda Tani
dibidang pertanian mengalami stagnasi atau tidak lancar sebagaimana semula, sehingga mengakibatkan pembayaran kredit dari PELAWAN-I kurang lancar kepada TERLAWAN-I. Akibatnya
dibulan keempat
diajukan PELAWAN-I keringanan pembayaran cicilan kredit, dengan kesanggupan pembayaran sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta
4
rupiah) setiap bulannya. Namun oleh TERLAWAN-I tidak ditanggapi positif cara menanggulanginya atas terjadinya kemunduran usaha, menjadi pembayaran kredit tersendat dan dapat normal kembali secara berkala. -- Bahwa
semua
keluhan
dan
mencari
jalan
keluar
untuk
mempertahankan usaha bangkit kembali, dilakukan PELAWAN-I dibantu PELAWAN-II selaku isteri tidak diresponi oleh TERLAWAN-I. Sekaligus melakukan pengumuman Lelang Pertama Eksekusi Hak Tanggungan di iklan Surat Kabar Medan Pos tertanggal 15 Mei 2013 dihalaman 7 bagian umum, berdasarkan pasal 6 UUHT No.4 Tahun 1965 dengan perantaraan TERLAWAN-II sebagai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran. Sehingga atas pengumuman di Surat kabar itu oleh PELAWAN-I melalui Kuasa Hukumnya Pdt DORITZ BIDOULD TAMPUBOLON SH
melakukan
Nota Keberatan ditujukan kepada TERLAWAN-I dan TERLAWAN-II tertanggal 3 Juni 2013. -- Bahwa adapun tertera setoran pembayar setiap bulannya dilakukan PELAWAN-I, atas pinjamin kredit sebesar R.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari TERLAWAN-I adalah sebagai berikut dibawah ini : I.Tanggal 5 September 2011 dibayar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), II. Tanggal 5 Oktober
2011 dibayar
Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), III. Tanggal 5 Nopember 2011 dibayar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), IV.Tanggal 5 Desember 2011 dibayar Rp.13.500.000,(tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), V.Tanggal 5 Januari
2012
dibayar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), VI.Tanggal 2 Pebruari 2012 dibayar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan VII. Tanggal 1
Maret 2012 dibayar
Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah). -- Bahwa adapun tertera setoran pembayar setiap bulannya dilakukan PELAWAN-I, atas pinjamin kredit sebesar Rp .625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dari TERLAWAN-I adalah sebagai berikut dibawah ini : I.Tanggal 5 Mei 2012 dibayar Rp.16.700.000,- (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah), II. Tanggal 5 Juni 2012 dibayar Rp.16.700.000,(enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah), III. Tanggal 5 Juli
2012
dibayar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), IV.Tanggal 3
5
Agustus 2012 dibayar Rp.15.800.000,- (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah), V.Tanggal 5 September 2012 dibayar Rp.16.700.000,(enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah). VI.Tanggal 11 Oktober 2012 dibayar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), VII. Menyusul lupa tanggal dan bulan tapi ditahun 2012 dibayar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), VIII. Menyusul lupa tanggal dan bulan tapi ditahun 2012 dibayar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), IX. Menyusul lupa tanggal dan bulan tapi ditahun 2012 dibayar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), X. Tanggal Tanggal 6 November
2012
dibayar
Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan XI. Tanggal 8 November 2012 dibayar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). --
Bahwa oleh karena PELAWAN-I dan PELAWAN-II (suami-isteri) adalah pemilik sah objek perkara berada dilokasi sama, di Jalan Lintas Sumatera Langga Payung Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sei.Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara harus dibatalkan saat pelaksanaan Eksekusi masih berlangsung, akan dilaksanakan Hari Kamis Tanggal 13 Juni 2013 Lelang Pertama Eksekusi Hak Tanggungan oleh TERLAWAN-I dengan perantaraan TERLAWAN-II.
Terhadap,
1.SHM
No.372
An.
MUHAMMAD
HITLER DALIMUNTHE (suami) disertai tanah dan bangunan seluas 1.492 M2/81 M2. Dan
2. SHM No.491 An. LISNAWATI
HARAHAP (isteri) disertai tanah dan bangunan seluas 158 M2/81 M2, 3. SHM No.423 An. MUHAMMAD HITLER DALIMUNTHE (suami) disertai tanah dan bangunan seluas 1.994 M2/224 M2. Karena
gugatan
Perlawanan
Lelang
Pertama
Eksekusi
Hak
Tanggungan diajukan PELAWAN-I dan PELAWAN-II (suami-isteri) di Pengadilan Negeri Rantauprapat, sesuai prosedur upaya
hukum
berdasarkan bukti outentik disertai kebenaran tidak dapat dibantah oleh TERLAWAN-I dan TERLAWAN-II. --
Bahwa awal bulan Agustus 2011 dikantor TERLAWAN-I datang Notaris Kamil Bakti Siregar SH membuat Akte perjanjian kredit antara PELAWAN-I dengan TERLAWAN-I diketahui PELAWAN-II selaku isteri disebabkan harta bersama, namun tidak pernah memberikan kuasa kepada TERLAWAN-I sebagai kuasa subtitusi atau pengganti sebagaimana disebut dalam pasal 1813 KUHPerdata. Dimana berbunyi sebagai berikut
tertera dibawah ini, Pemberian kuasa
berakhir dengan penarikan kembali kuasa penerima kuasa, dengan
6
pemberitahuan penghentian kuasanya oleh penerima kuasa ,dengan meninggalnya, pengampuan atau pailitnya, baik pemberi kuasa maupun
penerima
kuasa
dengan
kawinya
perempuan
yang
memberikan atau menerima kuasa. --
Bahwa akibat terjadi kredit tersendat dalam dagang Garuda
Tani
milik PELAWAN-I dibantu PELAWAN-II (suami-isteri), maka ditanggal 10 November 2012 dilakukan campur usaha Crosir sembako (sembilan bahan pokok) bermerek Laa Tan Sa. Guna bertujuan menanggulangi kelanjutan
usaha
untuk membayar angsuran kredit kepada
TERLAWAN-I. Sedangkan soal kredit PELAWAN-I masih tergolong subs standart atau kurang lancar usaha dan dapat menjadi normal kembali, sehingga tidak ada alasan hukum untuk dilakukan Lelang Pertama Eksekusi Hak Tanggungan
oleh TERLAWAN-I melalui
TERLAWAN-II, maka tindakan itu sudah dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum. --
Bahwa dibulan Januari 2012 akibat usaha dagang PELAWAN-I tersendat dan dimohonkan kepada TERLAWAN-I untuk diberikan keringanan dengan pembayaran Rp.8.000.000,- (delapan juta ribu rupiah) setiap bulan, menyangkut pinjaman pembayaran cicilan kredit total sebesar Rp.625.000.000,- (enam rautus dua puluh lima juta rupiah). Namun semua keluhan diderita PELAWAN-I dan PELAWANII (suami-isteri) tidak mendapat tanggapan, akhirnya membuat agak tersendat pembayaran dilakukan secara cicilan tidak menentu seperti biasa, namun tetap dicatat dipembukuan setiap TERLAWAN-I datang untuk menagih pelunasan pembayaran kredit dimaksud.
--
Bahwa begitupun PELAWAN-I dibantu PELAWAN-II cukup setia dan mau
bekerja sama, untuk
selaku isteri
beretikad baik akan
membayar kredit dimaksud sesuai kesanggupan, namun kenyataan diterima berita dihari Rabu tanggal 15 Mei 2013 terbit pengumuman Lelang Pertama Eksekusi Hak Tanggungan di iklan Surat Kabar Medan Pos dihalaman 7 bagian umum. Akan melakukan lelang tersebut di hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 di Kantor TERLAWAN-I di Kotapinng, berdasarkan pasal 6 UUHT No.4 Tahun 1965 dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran atau TERLAWAN-II. Sedangkan UUHT adalah ketentuan hukum materiil perdata dimana HIR/RBg suatu ketentuan hukum acara perdata, ini
7
berarti ketentuan tentang Eksekusi dalam hukum acara perdata dipinjam oleh hukum materiil perdata. --
Bahwa sehingga
PELAWAN-I dan PELAWAN-II memberikan
argumen hukum terhadap TERLAWAN-I dan TERLAWAN-II, untuk dipertimbangkan dalam mengambil putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat. Tentang akibat hukum dari hal ini adalah pelaksanaan Eksekusi objek HT, hanya sah apabila didasarkan pasal 224 HIR/pasal 258 RBg. Dimana seluruh ketentuan UUHT tentang Eksekusi (termasuk pasal 6 UUHT) belum berlaku, maka dengan demikian pelaksanaan Eksekusi objek Hak Tanggungan berdasarkan pasal 6 UUHT adalah tanpa dasar hukum akibatnya pelaksanaan Eksekusi tersebut tidak sah dan batal demi hukum. Sebagaimana sedang diproses tata cara dilaksanakan TERLAWAN-I dan
TERLAWAN-II,
atas
jenis
Jaminan
kredit
kepemilikan
PELAWAN-I dan PELAWAN-II selaku harta bersama diperoleh dalam perkawinan. --
Bahwa agar kelalaian hukum yang fatal tidak berlanjut maka Para PELAWAN bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat, untuk menjatuhkan terlebih dahulu Putusan Provisi dalam perkara ini. Berupa penghentian seluruh proses hukum tindak lanjut Eksekusi Lelang atas objek jaminan kredit, diberikan PELAWAN-I dengan diketahui dan disaksikan PELAWAN-II selaku isteri kepada TERLAWAN-I. Berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) sebanyak 3 (tiga) buah diantaranya adalah, 1. SHM No.372 An. MUHAMMAD HITLER DALIMUNTHE (suami) seluas 1.492 M2/81 M2. Dan
disertai tanah dan bangunan
2. SHM No.491 An. LISNAWATI
HARAHAP (isteri) disertai tanah dan bangunan seluas 158 M2/81 M2 , 3. SHM No.423 An. MUHAMMAD HITLER DALIMUNTHE (suami) disertai tanah dan bangunan seluas 1.994 M2/224 M2. Dimana ketiga jenis jaminan itu berada dilokasi sama, di Jalan Lintas
Sumatera
Langga
Payung
Kelurahan
Langga
Payung
Kecamatan Sei.Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara. Sehingga akibat dihubungkan satu sama lain dalam kaidah hukum menjadi Jurisprudensi, maka membuat UU Tentang Hak Tanggungan
tidak
No.3021/K/1984
berjalan,
lantaran
adanya
putusan
MA
tertanggal 30 Januari 1986 terkait Eksekusi Hak
Tanggungan dilaksanakan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri.
8
-- Bahwa TERLAWAN-I dan TERLAWAN-II secara tanggung-renteng atau tanggung-menanggung, untuk membayar uang pemulihan harga diri sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Disamping meminta maaf, melalui 2 (dua) Media Massa berturut-turut selama 2 (dua) kali diterbitkan berupa pengumuman. Disebabkan tercemarnya nama baik PELAWAN-I dan PELAWAN-II atas tindakan Para TERLAWAN,
seolah-olah
debitur
tidak
beretikad
baik
soal
pembayaran pinjaman kredit usaha tani dicampur sembako. -- Bahwa berdasarkan alasan hukum diuraikan diatas, selanjutnya mohon PELAWAN-I
dan
PELAWAN-II
(suami-isteri)
supaya
Ketua
Pengadilan Negeri Rantauprapat berkenan memanggil kedua belah pihak
berperkara, agar hadir menghadap persidangan ditentukan
untuk itu. Sekaligus dalam perkara ini mohon Para PELAWAN agar, putusan dapat dijalankan secara serta merta (uit voorbar bij voorad).Sehingga dapat Majelis Hakim memutuskan perkara ini, bermuara
secara objektif dengan amar (bunyi)
putusan tertera
dibawah ini: DALAM PROVESI : --
Menyatakan, penghentian seluruh proses hukum tindak lanjut Eksekusi Lelang soal objek jaminan kredit, atas Sertifikat Hak Milik (SHM) sebanyak 3 (tiga) buah. Dalam melakukan perbuatan lainnya, sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Termasuk diantaranya adalah, 1. SHM No.372 An. MUHAMMAD HITLER DALIMUNTHE (suami) disertai tanah dan bangunan seluas 1.492 M2/81 M2. Dan
2. SHM No.491 An. LISNAWATI
HARAHAP (isteri) disertai tanah dan bangunan seluas 158 M2/81 M2 , 3. SHM No.423 An. MUHAMMAD HITLER DALIMUNTHE (suami)
disertai tanah dan bangunan seluas 1.994 M2/224 M2.
Dimana ketiga jenis jaminan itu berada dilokasi sama, di Jalan Lintas
Sumatera
Langga
Payung
Kelurahan
Langga
Payung
Kecamatan Sei.Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara. II.
DALAM PETITUM : PRIMER: 1. Menyatakan, menerima dan mengabulkan gugatan Perlawanan Lelang Pertama Eksekusi Hak Tanggungan diajukan PELAWAN-I
9
dan PELAWAN-II (suami-isteri), terhadap TERLAWAN-I dan TERLAWAN-II untuk seluruhnya. 2. Menyatakan, PELAWAN-I dan PELAWAN-II (suami-isteri), adalah Para PELAWAN yang benar dan harus dilindungi. 3. Menyatakan, TERLAWAN-I tidak berhak mengajukan permohonan penjualan Lelang Pertama Eksekusi Hak Tanggungan, atas objek sengketa jenis Jaminan berupa 3 (tiga) buah SHM (Sertifikat Hak Milik), di Jalan Lintas Sumatera Langga Payung Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sei.Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara diantaranya, 1. SHM No.372 An. MUHAMMAD HITLER DALIMUNTHE (suami) disertai tanah dan bangunan seluas 1.492 M2/81 M2. Dan 2. SHM No.491 An.
LISNAWATI
bangunan
HARAHAP
seluas 158
M2/81
(isteri) M2,
3.
disertai
tanah
dan
SHM
No.423
An.
MUHAMMAD HITLER DALIMUNTHE (suami) disertai tanah dan bangunan seluas 1.994 M2/224 M2. 4. Menyatakan, penjualan Lelang Pertama Eksekusi Hak Tanggungan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 pukul 11.00 WIB sampai selesai bertempat di Kantor TERLAWAN-I di Jalan Bukit Kota Pinang Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara, melalui TERLAWAN-II terhadap objek sengketa atas Jaminan berupa 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) diantaranya, 1. SHM No.372 An. MUHAMMAD HITLER DALIMUNTHE (suami) disertai tanah dan bangunan seluas 1.492 M2/81 M2. Dan
2. SHM No.491 An. LISNAWATI
HARAHAP (isteri) disertai tanah dan bangunan seluas 158 M2/81 M2 , 3. SHM No.423 An. MUHAMMAD HITLER DALIMUNTHE (suami) disertai tanah dan bangunan seluas 1.994 M2/224 M2. Berlokasi di Jalan Lintas Sumatera Langga Payung
Kelurahan
Langga
Payung
Kecamatan
Sei.Kanan
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara, adalah batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya. 5. Menyatakan, TERLAWAN-I dan TERLAWAN-II telah melakukan perbuatan melawan hukum, akibat sedang berlangsung maupun dilaksanakan Lelang Pertama Eksekusi Hak Tanggungan tanpa izin atau kuasa sepenuhnya dari pemilik jaminan kredit PELAWAN-I dan PELAWAN-II.
10
6. Menyatakan, fasilitas kredit yang diberikan TERLAWAN-I kepada PELAWAN-I diketahui PELAWAN-II selaku isteri atas harta bersama diperoleh dalam perkawinan, masih tergolong standart atau kurang lancar dapat normal kembali, sehingga tidak ada alasan hukum untuk di Lelang Pertama Eksekusi Hak Tanggungan diminta TERLAWAN-I melalui TERLAWAN-II. 7. Menyatakan, mengembalikan posisi PELAWAN-I sebagai debitur dari TERLAWAN-I
selaku kreditur dalam keadaan semula,
sebelum dilaksanakan Lelang Pertama Eksekusi Hak Tanggungan dilakukan TERLAWAN-I melalui TERLAWAN-II. 8. Menyatakan, putusan ini dapat dijalankan secara serta merta (uit voorbar bij voorad). Meskipun ada timbul upaya hukum seperti, verzet dan banding maupun kasasi. 9. Menghukum, TERLAWAN-I dan TERLAWAN-II secara tanggungrenteng, membayar uang pemulihan harga diri sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Disamping meminta maaf, melalui 2 (dua) Media Massa berturut-turut selama 2 (dua) kali diterbitkan berupa pengumuman. Disebabkan tercemarnya nama baik
PELAWAN-I
dan
PELAWAN-II
atas
tindakan
Para
TERLAWAN, seolah-olah pekerjaan Para Pelawan selaku debitur tidak beretikad baik soal pembayaran pinjaman kredit usaha tani dicampur sembako. 10. Menghukum, untuk menjamin dilaksanakan putusan ini oleh Para TERLAWAN dihukum membayar uang paksa (dwang soom) kepada Para PELAWAN
sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta
rupiah) perhari. Sejak dihitung dari putusan diucapkan, sampai mempunyai kekuatan hukum tetap. 11. Menghukum, TERLAWAN-I dan TERLAWAN-II untuk membayar ongkos perkara dari semua tingkat peradilan, secara tanggungmenanggung atau tanggung-renteng. 12. Menghukum, TERLAWAN-I dan TERLAWAN-II patuh menjalankan putusan ini, setelah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dimenangkan oleh Para PELAWAN. SUBSIDAIR : Apabila Ketua (Majelis Hakim) Pengadilan Negeri Rantauprapat terhormat berpendapat lain, mohon diambil putusan yang seadil-adilnya (ex ague bono) dalam perkara ini.
11
Membaca
Jawaban Terlawan I tertanggal 28 Nopember 2013.
terhadap Perlawanan Pelawan I dan II, sebagai berikut : DALAM EKSEPSI: Bahwa Terlawan I dengan menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Perlawanan Para Pelawan dalam surat gugatan Perlawanannya tertanggal 10 Juni 2013, kecuali secara tegas-tegas Terlawan I diakui kebenarannya : A. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LANDASAN HUKUM Bahwa dalam gugatan perlawanannya, para Pelawan mengajukan gugatan perlawanan atas lelang pertama hak tanggugan, menyatakan adanya Perbuatan melawan hukum, meminta ganti kerugian pemulihan harga diri, permintaan maaf di media dan dwangsom. Gugatan perlawanan para pelawan yang demikian bertentangan dengan pengakuan para pelawan sendiri di dalam posita perlawanannya (point/bagian paragraph 1,2,3,4,8 dan 9) tentang adanya perjanjian Kredit dan perubahan penambahan beserta syarat dan ketentuan umum pemberian fasilitas kredit dengan jaminan yang diikat Hak Tanggugan yang telah jelas adanya jumlah nominal kredit beserta segala
penghitungannya.
Dalam
hal
telah
adanya
pengakuan
dan
kesepakatan perjanjian kredit termasuk adanya penghitungan bunga denda maka telah mengikat dan melekat segala hak dan kewajiban masing-masing. Karenanya menjadi hak terlawan 1
sebagai kreditur (Bank) untuk
melaksanakan haknya dengan menegur/mengigatkan Debitur (Pelawan 1 yang diketahui dan disetujui pelawan II) untuk melaksanakan kewajibannya apabila
terdapat
ketentuan
perjanjian
kredit
yang
dilanggar/tidak
dilaksanakan oleh pelawan I (Debitur). Dimana pelawan I telah mendapatkan teguran dengan adanya surat peringatan 3 (tiga) kali dari Terlawan I agar Pelawan I Debitur membayar segala kewajiban hukumnya yang tertunggak. Bahkan hingga Terlawan I melaksanakan lelang sesuai ketentuan Hak Tanggugan dan prosedur lelang. Perbuatan Terlawan I I yang melaksanakan hak haknya selaku kreditur bukanlah perbuatan melawan hukum, karena melaksanakan perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggugan yang telah disepakati mengikat sebagai undang undang antara para pelawan dengan terlawan I. Dengan demikian gugatan perlawanan para pelawan tidak jelas rechtifeiten (peristiwa hukum) dan rechtground (dasar hukumnya), gugatan Perlawanan Para Pelawan bertentangan/melanggar perjanjian kredit dan bertentangan dengan kewajibannya hukumnya sendiri selaku debitur .
12
Maka patut dan berdasar perlawanan para pelawan
harus ditolak atau
setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijke veerklaard); Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I No.1357/K/Sip/1984 tanggal 27 Februari 1986, memberikan kaidah hukum sebagai berikut : “……..Berdasarkan azas hukum acara Perdata yang berlaku umum yaitu seseorang yang akan mengajukan gugatan harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup dank arena dari posita maupun petitum ternyata tidak jelas adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaktidaknya kabur, maka Gugatan Penggugat asal harus dinyatakan tidak dapat diterima”.
B.EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT OBSCUURE LIBELLI Bahwa para pelawan mengajukan gugatan perlawanan atas lelang pertama hak tanggugat, menyatakan adanya perbuatan Melawan Hukum, meminta ganti kerugian pemulihan harga diri, permintaan maaf di media dan dwangsom. gugatan perlawanan para pelawan yang demikian bertentangan dengan pengakuan para Pelawan sendiri di dalam posita perlawanannya (poin / bagian paragraph 1,2,3,4,10 dan 11) tentang adanya perjanjian kredit dan perubahan penambahan beserta syarat dan ketentuan umum pemberian fasilitas kredit dengan jaminan yang diikat Hak Tanggugan yang telah jelas adanya jumlah nominal kredit beserta segala penghitungannya. Dalam hal ini telah adanya pengakuan dan kesepakatan perjanjian kredit termasuk adanya jumlah nominal kredit dan penghitungan bunga, denda maka telah mengikat dan melekat segala hak dan kewajiban masing-masing. Hal demikian sah mengikat sebagai undang undang bagi pembuatnya. Karenanya menjadi hak Terlawan I sebagai Kreditur (Bank) untuk melaksanakan haknya dengan menegur
/
mengigatkan
Debitur
(Pelawan
I)
untuk
melaksanakan
kewajibannya apabila terdapat ketentuan perjanjian kredit yang dilanggar / tidak dilaksanakan oleh Pelawan (Debitur). Perlawanan dibuat asal asalan, mengada ngada. Sehingga sudah seharusnya perlawanan yang demikian haruslah dikesampingkan dan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke veerklaard), terlebih Gugatan perlawanan Para Pelawan tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan Perlawanan yang baik dan benar menurut hukum (vide: Pasal 8 No.3 RV) ;
13
Dalam Pokok Perkara 1. Bahwa seluruh dalil-dalil Terlawan I yang dikemukakan dalan Eksepsi sepanjang masih relevan, mohon dianggap dan diberlakukan pula dalam dalil-dalil jawaban Terlawan I dalam pokok perkara ; 2. Bahwa pada pokoknya Terlawan I menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Perlawanan Para Pelawan pada pokok perkara, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya ; 3. Bahwa sepanjang mengenai rangkaian / runtutan peristiwa maupun perbuatan hukum Terlawan I telah menunduki secara hukum, sesuai dan berdasar hukum sebagaimana keabsahan dari adanya dokumen dokumen bukti yang ada maupun pendukung serta khususnya Perjanjian kredit beserta seluruh ketentuan umum kredit di perbankan, perubahan dan dokumen pengikatan jaminan / hak tanggungan yang sah secara hukum , dapat dipertanggugjawabkan serta tidak pernah ada pembatalan maupun syarat kebatalan suatu perbuatan hukum pembuatan dan isi akta tersebut ; 4. Bahwa
uraian
keseluruhan
posita
Perlawanan
Para
Pelawan
sebagaimana poin 1 (satu), 2 (dua) dan poin 3 (tiga), 4 (empat) telah mengakui tegas tegas dan membenarkan adanya perjanjian kredit beserta seluruh syarat dan ketentuan umum pemberi kredit, termasuk telah adanya perubahan penambahan fasilitas kredit dan telah ada pengikatan jaminan dengan adanya pembebanan hak tanggugan atas obyek jaminan yang memiliki irah irah “ Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang dapat dieksekusi lelang apabila debitur / Pelawan tegas tegas dalam persidangan adalah bukti yang sempurna dan menentukan (volending bidende beslisande bewisjkracht). Dengan demikian Para Pelawan telah mengetahui dan sadar atas hubungan hukum perjanjian kredit dengan jaminan yang telah dibebani hak tanggugan, yang apabila Pelawan I tidak melaksanakan kewajiban hukumnya menyelesaikan kreditnya yang telah jatuh tempo tagihan sebagiamana yang telah diperjanjian memiliki akibat hukum obyek jaminan berhak dan berdasar hukum untuk dilakukan eksekusi pelelangan. Oleh karena Para Pelawan nyata nyata telah mengetahui secara sadar dan mengakui tegas tegas, maka Perlawanan terhadap Bank / Terlawan I I tidak berdasar hukum, sehingga sudah sepatutnya dan
berdasar
hukum
dikesampingkan dan ditolak ;
Perlawanan
Para
Pelawan
harus
14
5. Bahwa dalil Para Pelawan dalam posita gugatannya poin 5 (lima) hingga poin 9 (Sembilan) tidak benar sama sekali, nyata nyata perjanjian kredit telah terdapat Perubahan penambahan fasilitas sebagai bagian deri kesepakatan yang sah antara Pelawan I dengan Terlawan I I yang secara sadar wajib untuk ditaati dan dilaksanakan. Sekaligus melaksanakan ketentuan / kebijakan Bank Indonesia. Sementara hal demikian telah ternyata diatur, disepakati dan tertuang didalam perjanjian kredit No.0001099-SPK-7151-0711 tanggal 28 juli 2011 dan perjanjian perubahan terhadap perjanjian kredit No. 7001467-ADPK-7151-0312 tanggal 30 Maret 2012 kesemuanya antara Pelawan I (Muhammad HL Dalimunthe) yang mendapat persetujuan dan diketahui Pelawan II (Lismawati Harahap) dengan Terlawan I (PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk). Termasuk Para Pelawan telah dengan sadar dan setuju untuk memberikan, menyerahkan jaminan jaminan kepada Terlawan I diantaranyan adalah tanah dan bagunan sebagaimana tanda bukti hak berupa SHM No.423 / Langga Payung atas nama Muhammad Hilter dan SHM No. 491 / Langga Payung atas nama Lismawati Harahap (Pelawan II/ isteri Pelawan I) yang juga telah diikat dengan dibebani hak tanggugan /akta pemberian hak tanggugan masing masing sebagaimana tertuang didalam Akta pemberian hak tanggugan No. 155/2011 tanggal 11 Agustus 2011 yang dibuat dan dihadapan Kamil Bakti Siregar, SH. PPAT Kabupaten Labuhan Batu Selatan yang telah pula didaftar dan diterbitkan
Sertifikat
Hak
Tanggungan
Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu
No.2322/2011
Kantor
tanggal 24 Agustus 2011
peringkat I (Pertama) ; dan tertuang juga didalam akta pemberian hak tanggugan No.107/2012 tanggal 13 April 2012 yang dibuat dan dihadapan Kamil Bakti Siregar, SH. PPAT Kabupaten Labuhan Batu Selatan yang telah pula didaftar dan diterbitkan Sertifikat Hak Tanggugan No. 1497/2012 Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu tanggal 24 Agustus 2011 peringkat II (kedua) ; 6. Bahwa terhadap poin 12 (duabelas), hingga posita poin 14 (empat belas) mengenai dalil Para Pelawan tentang kedudukan ketentuan eksekusi hak tanggungan sesuai Undang Undang No.4 tahun 1996 dengan parate eksekusi Pasal 224 HIR/258 Rbg adalah keliru sama sekali. Para Pelawan telah menafsirkan lain dari ketentuan yang diatur UU Hak Tanggugan dengan sekolah oleh wajib mensyaratkan adanya
15
fiat eksekusi dari Pengadilan Negeri. Pelaksanaan lelang eksekusi obyek Hak Tanggugan berdasarkan ketentuan Pasal 6 UUHT Jo.Pasal 20 ayat (1) huruf a telah sesuai dengan ketentuan UUHT sebagai lex specialist
yang mengatur terkait benda yang dibubuhi Hak
Tanggugan. Konstruksi Pasal 20 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 6 UUHT tidaklah berbeda dengan prosedur pelaksanaan eksekusi menurut ketentuan Pasal 1178 ayat (2) KUH Perdata, yang pada intinya mengatur janji untuk menjual benda jaminan atas kekuasaan (beding van eigen machtige verkoop) dan janji penjualan lelang harus dilakukan menurut cara sebagaimana diatur dalam Pasal 1211 KUH Perdata, sehingga ketentuan Pasal 6 UUHT menegaskan pelaksanaan executie melalui pelelangan umum. Sedangkan eksekusi eks pasal 224 HIR / 258 Rbg seperti yang didalilkan Para Pelawan merupakan eksekusi sebagaimana dimaksud didasarkan pada istilah parate eksekusi hypotek dan belum diberlakukan ketentuan UU Hak Tanggugan. Sehingga membawa konsekwensi hukum yang berbeda ; 7. Bahwa pengajuan lelang melalui Terlawan II tanpa melalui pengadilan adalah sah menurut hukum, sebagaimana disebutkan dalam pasal 10 ayat (1) peraturan Menteri Keuangan Nomor :93 / PMK/ 010 / 2010 tentang Petunjuk pelaksanaan lelang ; “Penjual /Pemilik
Barang yang bermaksud melakukan penjualan
barang secara lelang melalui KPKNL, harus mengajukan surat permohonan lelang secara tertulis kepada kepala KPKNL untuk memintakan jadwal pelaksanaan lelang, disertai dokumen persyaratan lelang sesuai dengan jenis lelangnya “. 1. 2. 3. Telah ternyata Bahwa Para Pelawan benar benar mengakui, mengerti dan memahami keberadaan hutang kreditnya dan sebagaimana pula telah disepakati bersama tertuang didalam perjanjian 2011,
kredit No. 0001099-SPK-7151-0711 tanggal 28 Juli
perjanjian
perubahan
No.7001467-ADDPK-7151-0312
terhadap tanggal
perjanjian 30
Maret
kredit 2012
kesemuanya antara Pelawan I (Muhammad Hilter Dalimenthe) yang mendapat persetujuan dan diketahui pelawan II (Limawati .
16
Dan Pelawan I dalam hal ini telah menerima pemberian fasilitas kredit, telah disetujui dan mengerti tentang keberadaan runtutan perjanjian kredit beserta seluruh syarat dan ketentuan umum, serta perubahan, maka perjanjian antara Pelawan I dengan Terlawan I sudah merupakan perjanjian riil. Hutang sudah terjadi, sehingga Pelawan I (Debitur) berkewajiban untuk mengembalikan sesuai syarat syarat perjanjian ; 4. 5. 6. Bahwa nyata nyata sesuai perjanjian kredit beserta syarat syarat dan ketentuan umum pemberian fasilitas kredit pasal 8 mengenai peristiwa kelalaian telah diatur tentang Bank / Terlawan I berhak seketika mengakhiri perjanjian kredit dan menuntut pembayaran dengan seketika dan sekeligus bilamana debitur / Pelawan I tidak memenuhi kewajibannya / lalai membayar sesuai dan berdasarkan perjanjian kredit ; Pasal 8 diatur dan ditegaskan sebagai berikut ; “ Bank berhak secara seketika tanpa somasi lagi mengakhiri Perjanjian Kredit dan menuntut pembayaran dengan seketika dan sekaligus lunas dari jumlah-jumlah yang terhutang oleh DEBITUR berdasarkan perjanjian Kredit, baik karena hutang pokok, bunga, provisi, dan karenanya pemberitahuan dengan surat juru sita atau surat-surat lain yang berkekuatan hukum serupa itu tidak diperlukan lagi, bilamana DEBITUR dan / atau PENJAMIN : i) oleh Pengadilan Negeri dinyatakan Pailit ; ii) meminta
penundaan
pembayaran
hutang-hutangnya
(surseance van betaling); iii) meninggal dunia ; IV) tidak membayar bunga pada waktu yang telah ditentukan atau lalai / tidak memenuhi kewajibannya menurut Perjanjian Kredit atau Perjanjian lainnya dengan Bank ; v) dinyatakan lalai / wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya menurut perjanjian lainnya dengan kreditur / pihak ketiga lainnya ; vi) terlibat dalam suatu perkara pengadilan .”
17
bahwa karena Pelawan I tidak dapat melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran kepada Terlawan I, maka telah membuktikan Pelawan I telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) Indonesia
yurisprudensi
No.
Mahkamah
2123K/Pdt/1996,
Agung
memberikan
Republik
kaidah
yang
berbunyi sebagai berikut : “Agar dapat menilai ada atau tidaknya
wanprestasi
haruslah dilihat apakah ada perjanjian yang dibuat dan salah satu
pihak
tidak
melaksanakan
ketentuan
yang
telah
disepakati dalam perjanjian “. Bahwa
berdasarkan
ketentuan
Pasal
1238
KUH
Perdata
mengatur sebagai berikut : “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan inimengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan .” Bahwa menurut pendapat dari Prof. R.Subekti, SH, dalam bukunya “Hukum Perjanjian “, PT Intermasa, Jakarta, 2008, cetakan ke 22, halaman 45, disebutkan bahwa yang dimaksud wanprestasi adalah : “Apabila si Berutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi, yang dapat berupa empat macam : a. Tidak melakukan apa yang disangupi akan dilakukannya; b. Melaksanakan
apa
yang
dijanjikannya,
tetapi
tidak
sebagaimana dijanjikan; c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; d. Melakukan
sesuai
dilakukannya.”
yang
menurut
perjanjian
tidak
boleh
18
Bahwa pendapat dari prof. R.Subekti tersebut sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.494 K /Pdt/1995,
yang
dengan
dilunasinya
sisa
hutang
tegas oleh
menyatakan debitur,
maka
dengan
tidak
debitur
telah
wanprestasi ; 7. Bahwa sejak dikirimkannya surat peringatan I tanggal 6 Desember 2012, melalui Surat TERLAWAN I No.001/SP/BTPN/1212, dan surat peringatan II pada tanggal 20 Desember 2012, melalui Surat TERLAWAN I No. 002/SP/BTPN/1212, hingga surat peringatan III pada tanggal 12 Februari 2013, melalui Surat TERLAWAN I No. 001/SPIII/BTPN/7151/0213,
Pelawan
memenuhi
kewajiban
menyelesaikan
I
(debitur) hukumnya,
sudah dan
tidak
didalam
ketentuan Akta Pemberian Hak Tanggugan (APHT) telah jelas adanya
kesepakatan
bersama
bahwaTerlawan
I
sebagai
pemegang Hak Tanggugan memiliki hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri obyek hak tanggugan jika pelawam I (debitur) ingkar janji / wanprestasi (vide : Pasal 11 ayat 2 UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan). Telebih lebih sertifikat hak Tanggungan memiliki irah irah ; “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang hal tersebut memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;
Bahwa dalam Akta pemberian Hak Tanggugan telah disepakati janji-janji sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat 2 Undang Undang Hak Tanggugan No.4 Tahun 1996, termasuk tetapi tidak terbatas pada janji bahwa Terlawan I sebagai Pemegang Hak Tanggugan
Pertama
mempunyai
hak
untuk
menjual
atas
kekuasaan sendiri obyek Hak Tanggugan jika Pelawan I ingkar janji/wanprestasi ; Pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996 berbunyi : “janji bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri obyek Hak Tanggugan apabila debitor cidera janji .”
19
Bahwa berdasarkan pada ketentuan-ketentuan diatas, dalam hal Pelawan I selaku Debitur ingkar janji/wanprestasi, maka Terlawan I berhak untuk dengan seketika menjalankan hak-hak dan wewenang yang timbul dari atau berdasarkan Perjanjian Jaminan (Akta Pemberian Hak Tanggugan), Termasuk namun tidak terbatas pada melakukan pelelangan dimuka umum terhadap barang-barang jaminan yang berupa obyek Hak Tanggugan (vide: Pasal 6 UU Hak Tanggugan No.4 Tahun 1996 ); Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggugan No.4 Tahun 1996, berbunyi : “Apabila
debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggugan pertama
mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggugan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut ”. -- Bahwa nyata justeru Pelawan I selaku debitur telah wanprestasi / tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diperjanjikan, dan atas dasar adanya
perjanjian Terlawan
I
berhak untuk dengan
seketika
menjalankan hak hak dan wewenang yang timbul dari atau berdasarkan perjanjian jaminan (Akta Pemberian Hak Tanggungan) termasuk namun tidak berbatas juga melakukan pelelangan di muka umum terhadap barang barang jaminan yang merupakan obyek hak tanggugan (vide ; Pasal 6 UU No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggugan ); Bahwa dengan demikian perbuatan Terlawan I yang mengajukan lelang atas barang jaminan yang sudah diikat dengan Hak Tanggugan merupakan perbuatan yang berlandaskan hukum yang diperbolehkan sesuai perjanjian kredit beserta perubahannya dan telah diatur dalam syarat dan ketentuan umum pemberian fasilitas kredit, sehingga perbuatan Terlawan I bukanlah merupakan perbuatan perbuatan yang melawan hukum. Karenanya perlawanan Para Pelawan adalah Perlawanan yang dibuat buat dan tidak berdasar hukum dan sudah seharusnya gugatan perlawanan Para Pelawan yang demikian harus dikesampingkan dan ditolak ;
20
18
Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas serta dasar gugatan Perlawanan para Pelawan nyata nyata tidak memiliki landasan hukum, karenanya Para Pelawan yang meminta pembatalan lelang, Tuntutan provisi ganti kerugian harga diri, permintaan.
19
maaf dan dwangsom sebagaimana posita dan petitum perlawananya haruslah dikesampingkan dan ditolak untuk seluruhnya ; Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada yang Terhormat Majelis
Hakim
Pemeriksa
Perkara
agar
berkenan
menerima,
memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;
Dalam Provisi 1.
Menolak tuntutan provisi Para Pelawan untuk seluruhnya ;
2. Menghukum PELAWAN I dan PELAWAN II untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini menetapkan biaya perkara menuntut hukum ; Dalam Eksepsi 1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Terlawan I untuk seluruhnya ; 2. Menolak Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ( niet ontvankelij verklaard); 3. Menghukum PELAWAN I dan PELAWAN II untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini Menetapkan biaya perkara menurut hukum ; Dalam Pokok Perkara 1. Menerima dan Mengabulkan Jawaban Terlawan I untuk seluruhnya; 2.
Menyatakan Para Pelawan sebagai Pelawan yang tidak baik ;
3. Menolak Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelij verklaard) ; 4. Menghukum PELAWAN I dan PELAWAN II untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini; Subsidair Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya atas perkara ini (ex aequo et bono);
21
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Rantauprapat
telah menjatuhkan putusan tanggal 11 Juni
2014
Nomor : 36/Pdt.Plw/2013/PN.Rap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : DALAM PROVISI : -
Menolak Permohonan Provisi Pelawan I dan Pelawan II ;
DALAM EKSEPSI : -
Menolak Eksepsi Terlawan I untuk seluruhnya ;
DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan gugatan Perlawanan PELAWAN-I dan PELAWAN-II untuk sebahagian ; 2. Menyatakan, PELAWAN-I dan PELAWAN-II (suami-isteri), adalah Para PELAWAN yang benar dan harus dilindungi ; 3. Menyatakan, penjualan Lelang Pertama Eksekusi Hak Tanggungan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 pukul 11.00 WIB sampai selesai bertempat di Kantor TERLAWAN-I di Jalan Bukit Kota Pinang Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara, melalui TERLAWAN-II terhadap objek sengketa atas Jaminan berupa 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) diantaranya, 1. SHM No.372 An. MUHAMMAD HITLER DALIMUNTHE (suami) disertai tanah dan bangunan seluas 1.492 M2/81 M2. Dan 2. SHM No.491 An. LISNAWATI HARAHAP (isteri) disertai tanah dan bangunan
seluas
158
M2/81
M2
,
3.
SHM
No.423
An.
MUHAMMAD HITLER DALIMUNTHE (suami) disertai tanah dan bangunan seluas 1.994 M2/224 M2. Berlokasi di Jalan Lintas Sumatera Langga Payung Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sei.Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara, adalah batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya ; 4. Menyatakan Terlawan I dan Terlawan II telah melakukan perbuatan Melawan Hukum ; 5. Menyatakan, fasilitas kredit yang diberikan TERLAWAN-I kepada PELAWAN-I diketahui PELAWAN-II selaku isteri atas harta bersama diperoleh dalam perkawinan, masih tergolong standart atau kurang lancar dapat normal kembali, sehingga tidak ada alasan hukum untuk di Lelang Pertama Eksekusi Hak Tanggungan diminta TERLAWAN-I melalui TERLAWAN-II. 6. Menyatakan, mengembalikan posisi PELAWAN-I sebagai debitur dari TERLAWAN-I
selaku kreditur dalam keadaan semula, sebelum
22
dilaksanakan Lelang Pertama Eksekusi Hak Tanggungan dilakukan TERLAWAN-I melalui TERLAWAN-II. 7. Menghukum, Para
TERLAWAN membayar uang paksa (dwang
soom) kepada Para PELAWAN sebesar Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) perharinya dihitung dari putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ; 8. Menghukum, TERLAWAN-I dan TERLAWAN-II untuk membayar ongkos perkara secara tanggung-renteng sebesar Rp. 1.574.790,(satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) ; 9. Menjatuhkan Putusan ini tanpa hadir (Verstek) terhadap Terlawan II ; 10. Menolak gugatan Gugatan Perlawanan Pelawan I dan Pelawan II untuk selain dan selebihnya ;
Membaca : Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 36/Pdt.Plw/2013/PN.Rap, dan telah diberitahukan kepada Terlawan II tanggal 03 Juli 2014 ; Akta
Pernyataan
Permohonan
2013/PN.Rap, yang dibuat oleh BAIK
Banding
Nomor.36/Pdt.Plw/
SITEPU, SH
Wakil Panitera
Pengadilan Negeri Rantauprapat yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Terlawan
I pada tanggal 18
Juni
2014,
telah
mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 11 Juni 2014 Nomor : 36/Pdt.Plw/2013/PN.Rap, permohonan banding mana telah
dengan sempurna diberitahukan kepada
Kuasa Hukum Terbanding semula Kuasa Para Terlawan pada tanggal 22 Juli 2014 dan tanggal 25 Juni 2014 ; Akta
Pernyataan
Permohonan
Banding
2013/PN.Rap, yang dibuat oleh MEGAWATI
Nomor.36/Pdt.Plw/
SIMBOLON, SH
Panitera
Pengadilan Negeri Rantauprapat yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Terlawan
II
pada tanggal 16
Juli
2014,
telah
mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 11 Juni 2014 Nomor : 36/Pdt.Plw/2013/PN.Rap, permohonan banding mana telah
dengan sempurna diberitahukan kepada
Kuasa Hukum Terbanding semula Kuasa Para Terlawan pada tanggal 22 Juli 2014 dan tanggal 25 Juni 2014 ;
23
Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Terbanding Nomor :36/Pdt.Plw/2013/PN.Rap tanggal 23 Juli 2014 kepada Terbanding semula Terlawan I ; Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Terbanding Nomor :36/Pdt.Plw/2013/PN.Rap tanggal 23 Juli 2014 kepada Terbanding semula Terlawan II ; Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Terlawan I tertanggal 16 Juli 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 16
Juli 2014, memori
banding mana telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Para Pelawan / Terbanding I pada tanggal 23 Juli 2014; Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Terlawan II tertanggal 11 Juni 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 25 September 2014, memori banding mana telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Para Pelawan / Terbanding I pada tanggal 23 Juli 2014; Kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para terlawan pada tanggal 1 September 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 01 September
2014, kontra memori banding mana telah dengan sempurna
diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding II semula Terlawan II pada tanggal 04 September 2014 ; Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Pengadilan Negeri Rantauprapat
yang disampaikan kepada
Terbanding I
semula
Kuasa Para Pelawan pada tanggal 30 April 2015, dan kepada Terlawan I tanggal 29 April 2015 dan kepada Terlawan II tanggal 08 Mei 2015, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor : 36/Pdt.Plw/2013/PN.Rap, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;
Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa
Para
Pembanding I dan Pembanding II semula Terlawan I dan Terlawan II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi
24
syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa Pembanding I semula Terlawan I dalam memori banding pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : A. Dasar Hukum yang digunakan sudah dicabut dan tidak berlaku. -
Bahwa
Pembanding tidak sependapat
Majelis Hakim pemeriksa
dengan pertimbangan hukum
perkara Pengadilan Negeri Rantauprapat,
karena pertimbangan dasar hukum
yakni Surat Keputusan
Direktur
Bank Indonesia No.31/150/KEP/DIR/1998 sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tahun 2005 dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kwalitas Aktiva Bank Umum
dalam pasal
76
jelas dinyatakan
dicabut
dan tidak
berlaku. -
Bahwa dengan
tidak berlaku
dasar hukum
yang dijadikan
pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat peraturan
Nomor : 36/Pdt.Plw/2013/PN.Rap tidak berdasarkan
Perundang-Undangan, maka
memenuhi syarat didasarkan
Pasal
putusan tersebut
sebuah putusan pengadilan, alasan 50 ayat (1)
UU No.48
tidak
pembanding
Tahun 2009
tentang
Kekuasaan Kehakiman. -
Bahwa
pertimbangan
berdasarkan
hukum
hukum lainnya yang jelas
menurut
pembanding
pada halaman 57,
tidak tidak
mencantumkan dan menjelaskan peraturan Perundang-Undangan yang menyebutkan bahwa Terlawan I harus / wajib menggnakan mekanisme administrasi perkreditan. B. Kekeliruan
Penerapan Hukum
tentang dasar hukum
yang
dipergunakan -
Bahwa Restrukturisasi hanyalah salah satu upaya untuk menghindari resiko kerugian Bank selaku Kreditur
di samping upaya penagihan
kepada debitur, meminta pembayaran dari pihak yang memberikan garansi dan pengambil alihan angsuran (Penjelasan Pasal 08 ayat (1) PBI No.14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kwalitas Aset Bank Umum) dan tidak sama sekali bersifat imperatif / wajib. C. Pertimbangan Hukum bertentangan dengan Fakta di persidangan. -
Bahwa pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan putusan pada halaman
58 yang menyebutkan
Bahwa : “Hakim berpendapat
25
bahwa Pelawan I dan Pelawan II telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya”. -
Bahwa berdasarkan
fakta
di persidangan
Penggugat
tidak pernah
mengajukan bukti maupun saksi apapun terkait dalil para Pelawan bahwa pernah mengajukan permohonan angsuran kreditnya dikurangi menjadi Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah) setiap bulan. -
Bahwa pertimbangan putusan lainnya yang saling bertentangan dan telah keliru dalam menerapkan hukumnya yakni :
-
Bahwa Majelis Hakim pemeriksa perkara dalam putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 36/Pdt.Plw/2013/PN.Rap Tanggal 11 Juni 2014 di satu sisi mempertimbangkan dalil Para Pelawan bahwa pernah mengajukan
permohonan angsuran
kreditnya
dikurangi
menjadi
Rp.8.000.000.- setiap bulan (Vide Hal.56). Namun dalam pertimbangan lainnya Majelis Hakim juga menyatakan bahwa : “Terlawan I harus memberikan solusi kepada Nasabahnya yang berada dalam keadaan sulit sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas
yaitu
perkreditan
dengan
cara penyelesaian
dengan cara
dalam bentuk Penjadwalan kembali
atau persyaratan
kembali ( reconditiong) atau
administrasi (rescheduling)
penataan
kembali
( restructuring)” .................. namun Majelis Hakim tidak melihat hal tersebut diajukan sebagai bukti di persidangan”. Maka
berdasarkan
pertimbangan tersebut, menurut Pembanding
Majelis Hakim keliru dalam menerapkan hukum, dalam hukum pembuktian Para Pelawan lah yang harus membuktikan dalil adanya permohonan keringanan kredit tersebut, hal ini mengacu pada pasal berdasarkan 1865 KUHPerdata jo. Pasal 163 HIR ; “Barang siapa
yang menyatakan
bahwa
setiap orang
yang
mendalilkan sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah
suatu
hak orang lain, menunjuk
pada suatu peristiwa,
diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut” D. Kekeliruan Penerapan Hukum tentang Hubungan
Hukum Dan
Fakta Hukum Yang terungkap Di Persidangan. -
Bahwa
Para
Terbanding/Para Pelawan
telah mengakui tegas dan
membenarkan adanya perjanjian kredit beserta seluruh syarat dan ketentuan umum pemberian kredit, termasuk telah adanya perubahan penambahan
fasilitas
kredit
dan telah
ada
pengikatan
jaminan
dengan adanya pembebanan hak tanggungan atas obyek jaminan
26
yang memiliki
irah “Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang
dapat dieksekusi lelang apabila debitur / Pelawan I telah wanprestasi. Oleh karenanya
pengakuan Para terbanding / Para Pelawan tegas
dalam persidangan seharusnya merupakan bukti yang sempurna dan menentukan (volending bidende beslisande bewisjkracht) ; -
Bahwa
Pelaksanaan
lelang eksekusi
obyek
Hak Tanggungan
berdasarkan ketentuan Pasal 6 UUHT jo. Pasal 20 ayat (1) huruf a telah sesuai dengan ketentuan UUHT, konstruksi Pasal 20 ayat (1) huruf a jo.Pasal 6 UUHT jo. Ketentuan
Pasal
1178
ayat (2)
KUHPerdata, yang pada intinya mengatur janji untuk menjual benda jaminan atas kekuasaan (beding van eigen machtige verkoop) dan janji penjualan lelang harus dilakukan menurut cara sebagaimana diatur dalam pasal 1211 KUHPerdata, sehingga ketentuan pasal 6 UUHT menegaskan pelaksanaan executie melalui pelelangan umum ; -
bahwa sesuai perjanjian kredit beserta syarat-syarat dan ketentuan umum pemberian fasilitas kredit Pasal 8 mengenai peristiwa kelalaian telah diatur tentang Pembanding / Bank / Terlawan I berhak seketika mengakhir perjanjian kredit dan menuntut pembayaran dengan seketika dan sekaligus bilamana Para Terbanding/debitur/Para Pelawan tidak memenuhi
kewajibannya / lalai membayar
sesuai
dan berdasarkan
perjanjian kredit ; Pasal 8 diatur dan ditegaskan sebagai berikut : “Bank berhak secara seketika tanpa somasi lagi mengakhiri Perjanjian Kredit dan menuntut pembayaran dengan seketika dan sekaligus
lunas
dari jumlah-jumlah
yang terhutang
oleh DEBITUR
berdasarkan Perjanjian Kredit, baik karena hutang pokok, bunga, provisi dan karenanya pemberitahuan dengan surat juru sita atau surat-surat lain yang
berkekuatan
hukum
serupa
itu tidak
diperlukan lagi,
bilamana DEBITUR dan / atau PENJAMIN :i) oleh Pengadilan Negeri dinyatakan
Pailit ; ii) meminta penundaan
pembayaran
hutang-
hutangnya (surseance van betaling) ; iii ) meninggal dunia ; iv) tidak membayar bunga pada waktu yang telah ditentukan atau lalai/tidak memenuhi kewajibannya menurut Perjanjian Kredit atau Perjanjian lainnya
dengan BANK
memenuhi
; v) dinyatakan lalai /wanprestasi atau tidak
kewjibannya menurut
perjanjian
lainnya
dengan
kreditur/pihak ketia lainnya;vi) terlibat dalam suatu perkara pengadilan
27
-
bahwa seharusnya Majelis Hakim pemeriksa perkara dalam putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat No.36/Pdt.Plw/2013/PN.Rap Tanggal 11 Juni 2014 menilai
dan menimbang
bahwa
sejak dikirimkannya
surat peringatan I hingga surat peringatan III, Para Terbanding/Para Pelawan (debitur) sudah tidak memenuhi menyelesaikan kewajiban hukumnya, dan di dalam ketentuan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) telah jelas adanya kesepakatan bersama bahwa Pembanding/ Terlawan sebagai pemegang Hak Tanggungan memiliki hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri obyek hak tanggungan jika Para Terbanding / Para Pelawan (debitur) ingkar janji /wanprestasi (vide : Pasal 11 ayat 2 UU no.4 tahun
1996 Tentang
Hak Tanggungan ).
Terlebih-lebih sertifikat hak tanggungan memiliki irah : “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang hal tersebut memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; Menimbang, bahwa Pembanding II
semula Terlawan II
dalam
memori banding pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -
Bahwa adapun yang menjadi pokok/dasar dari gugatan Para Pelawan di dalam mengajukan gugatannya khususnya terhadap Terlawan II adalah
sehubungan dengan
tindakan Terlawan
Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tercatat
dalam Sertifikat
atas tanah
II
melaksanakan
dan bangunan
Hak Milik ( SHM )
yang
No.372 atas nama
Muhammad Hitler Dalimunthe, Sertifikat Hak Milik ( SHM ) No.491 atas nama Lisnawati Harahap, Sertifikat Hak Milik ( SHM ) No.423 atas nama Muhammad Hitler Dalimunthe,
yang terletak di jalan Lintas
Sumatera Langga Payung Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sei Kanan Kabupaten Labuhanbatu
Selatan
Provinsi
Sumatera
Utara,
yang menurut Para Pelawan, Para Terlawan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melelang obyek jaminan Para Pelawan. -
Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 angka 3.c. Akta Persetujuan Membuka Kredit No.359
tanggal
terbanding/Para
telah
Pelawan
28 Oktober terbukti
lalai
2004, Para melaksanakan
kewajibannya dan berdasarkan ketentuan Pasal 6 jo .Pasal 20 (ayat 1) Undang-Undang No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Pasal 29 (ayat 1) Undang-Undang Fidusia, terlawan I
No.42 tahun
mempunyai
1999
hak untuk
tentang
menjual
Jaminan
obyek
hak
28
tanggungan
dan obyek
jaminan
fidusia
atas
kekuasaan
sendiri
melalui pelelangan umum. -
Bahwa dengan demikian syarat yang ditetapkan dalam Pasal 6 jo. Pasal 11 ayat (2) butir e Undang-Undang No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yaitu supaya pemegang
hak tanggungan
pertama
mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya itu serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut telah terpenuhi ; -
Bahwa berdasarkan ketentuan dimaksud, jelas terbukti bahwa tidak diperlukan adanya suatu kesepakatan mengenai besaran utang yang tersisa antara Terlawan I dan Para Terbanding / Para Terlawan, untuk dapat
mengeksekusi
hak tanggungan
yang dijaminkan
Para
Terbanding / Para Pelawan kepada Terlawan I ; -
Bahwa Pembanding / Terlawan II sangat keberatan atas putusan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam putusan perkara a quo pada halaman 60, yang pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena ada prosedur yang terlewati yang seharusnya dilakukan oleh terlawan I sebelum melaksanakan Lelang Pertama
eksekusi
bermasalah
Hak Tanggungan
yaitu penyelesaian
kredit
dengan cara administrasi
kredit berdasarkan
Surat
Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor : 31/150/KEP/DIR/1998, oleh karena peraturan
Terlawan I
tersebut
dan Terlawan II
tidak ada
sebelum dilaksanakannnya
melakukan
proses lelang
hal
tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum ; -
Bahwa dapat Pembanding/Terlawan II sampaikan bahwa Pembanding / Terlawan II
tidak berkewajiban
untuk melaksanakan
penyelesaian
kredit bermasalah dengan cara administrasi kredit berdasarkan Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor : 31/150/KEP/DIR/1998, karena penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor : 31/150/KEP/DIR/1998 yang seharusnya dilakukan oleh Terlawan I ; -
Bahwa Pembanding/Terlawan II sangat keberatan atas amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam putusan perkara a quo pada halaman 63, yang pada pokoknya menyatakan bahwa penjualan Lelang Pertama Eksekusi Hak Tanggungan pada hari Kamis tanggal 13
Juni 2013
bertempat di Kantor Terlawan I
melalui
29
Pembanding/Terlawan II terhadap obyek sengketa atas jaminan berupa 3 (tiga)
buah Sertifikat
Hak Milik (SHM) adalah batal
demi hukum
dengan segala akibat hukumnya ; -
Bahwa
dapat Pembanding/Terlawan II sampaikan
bahwa
terhadap
amar putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tersebut, Pembanding/ Terlawan II tidak dapat melaksanakannya, karena pengembalian posisi Pelawan I sebagai debitur dari Terlawan I selaku kreditur seharusnya dilaksanakan Negeri
oleh Terlawan I, sehingga amar putusan Pengadilan
Rantauprapat
yang menghukum
Para Terlawan
untuk
membayar uang paksa (dwang soom) tidak patut untuk dilaksanakan oleh Pembanding/ Terlawan II ; -
Bahwa oleh karena permohonan lelang yang diajukan terlawan I telah disertai dengan surat dan dokumen yang diperlukan sehingga telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang, maka berdasarkan pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor :93/PMK.06/2010 Tentang petunjuk Pelaksanaan Lelang tanggal 23 april 2010 dengan tegas dinyatakan : “ KP2LN/Pejabat lelang Kelas
II
tidak boleh
menolajk
permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan
lelang
sudah lengkap
dan telah memenuhi
legalitas
subyek dan obyek lelang”. Bahwa oleh karena permohonan Terlawan I telah dilengkapi
dengan persyaratan
sebagaimana
yang telah
ditentukan dalam peraturan , maka Terlawan II berkewajiban untuk melaksanakan lelang tersebut ; -
Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas terbukti bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat telah salah dalam membuat puitusan
yang menyatakan bahwa lelang
yang dilaksanakan
pada
tanggal 13 Juni 2013 tersebut batal demi hukum, karena pada faktanya proses pelaksanaan lelang terhadap obyek jaminan kredit milik Para Terbanding / Para Pelawan
yang dilakukan oleh Terlawan I melalui
Pembanding / Terlawan II dalam rangka memperoleh pelunasan hutang Para Terbanding / Para Pelawan sebagaimana tercantum dalam risalah Lelang No.095/2013 tanggal 13 Juni 2013 telah sesuai dengan ketentuan
yang berlaku, sehingga tidak ada satupun tindakan Para
Terlawan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan merugikan Para Terbanding / Para Pelawan; -
Bahwa dengan demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam perkara Nomor : 36/Pdt.Plw/2013/PN.Rap, tanggal
30
11 Juni 2014, haruslah dibatalkan, karena didasarkan atas pertimbangan hukum yang keliru ;
Menimbang, bahwa
Para Terbanding semula
Pelawan I dan
Pelawan II dalam kontra memori banding pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut ; -
Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam perkara Nomor : 36/Pdt.Plw/2013/PN.Rap, tanggal 11 Juni 2014 telah tepat dan benar sesuai prosedur hukum acara perdata di Indonesia, sehingga dapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan mengambil alih
pertimbangan
hukum Majelis Hakim Pengadilan
Negeri
Rantauprapat yang telah diputuskan secara objektif. -
Bahwa oleh karena diambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan
Negeri
Rantauprapat, maka dengan sendirinya Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Medan Hakim Pengadilan
Negeri
menguatkan atas putusan
Majelis
Rantauprapat dalam perkara Nomor :
36/Pdt.Plw/2013/PN.Rap, tanggal
11 Juni 2014. Walau Terlawan I /
Pembanding I dan Terlawan II / Pembanding II mengajukan banding atas putusan
Majelis Hakim Pengadilan
Negeri
Rantauprapat, atas
gugatan Perlawanan diajukan Para Pelawan/Para Terbanding ; -
Bahwa
sehingga Majelis Hakim Pengadilan
Memori Banding
Tinggi Medan menolak
dari Terlawan I / Pembanding I yang diajukan
tertanggal 16 Juli 2014, dan menguatkan putusan Pengadilan
Negeri
Rantauprapat
dalam
Majelis Hakim
perkara
Nomor
:
36/Pdt.Plw/2013/PN.Rap, tanggal 11 Juni 2014.
Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 11 Juni 2014 No.36/Pdt.G/2013/PN.Rap, serta surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta memori banding dari Pembanding I dan Pembanding II semula Terlawan I dan Terlawan II Kontra memori banding
dari
Terbanding I dan
Terbanding II
dan
semula
Pelawan I dan Pelawan II, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut : Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi
sependapat
dengan
pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tentang Provisi : menolak permohonan provisi
Pelawan I
dan Pelawan II, dan Dalam Eksepsi :
31
menolak eksepsi Terlawan I untuk seluruhnya sedangkan Dalam Pokok Perkara Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut : Menimbang, bahwa
Hakim
tingkat pertama
berpendapat
oleh
karena Terlawan I (PT.Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk. Cabang Kota Pinang) tidak melakukan penyelesaian perkreditan dalam bentuk persyaratan
kembali
dengan cara administrasi
penjadwal kembali (rescheduling)
(recondisioning)
atau
(restructuring), maka dalam perkara a quo
atau
penataan
kembali
mengabulkan
gugatan
Perlawanan Pelawan I dan Pelawan II ; Menimbang,
bahwa
Majelis Hakim tingkat banding
tidak
sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dengan alasan hukum sebagai berikut : Menimbang,
bahwa
putusan
Hakim
tingkat
pertama
yang
menjatuhkan putusan tanpa hadir ( verstek) terhadap Terlawan II ( amar nomor 9 (sembilan) telah keliru tidak berdasarkan hukum acara perdata, karena
dalam perkara a quo
sebagai
pihak
Terlawan ada 2
II yaitu
Terlawan I PT.Bank Tabungan Pensiun Nasional, Tbk Mur Cabang Kota Pinang dimana Terlawan I sejak sidang kedua tanggal
25 Juli 2013 telah
hadir kuasa hukum Amrul Habibullah sampai saat persidangan putusan tanggal 11 Juni
2014. Sedang Terlawan
II
Kepala Kantor
Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran tidak pernah menghadap kepersidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang syah menurut hukum acara perdata apabila Para tergugat / Para Terlawan ada yang hadir di persidangan, sedangkan bagi yang tidak hadir tidak dapat dinyatakan
sebagai putusan
verstek
terhadap dirinya,
karena putusan
verstek upaya hukumnya berbeda yaitu verzet, oleh karena itu putusan Hakim tingkat pertama telah keliru yang menjatuhkan putusan verstek terhadap Terlawan II ;
Menimbang, bahwa
selanjutnya
putusan Hakim
tingkat pertama
amar Nomor 7 (tujuh) menghukum Para Terlawan membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Para Pelawan sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) per harinya dihitung dari putusan mempunyai kekuatan hukum tetap adalah tidak tepat dalam perkara a quo dikabulkan uang paksa (dwang soom) karena sengketa pokok
antara Para Pelawan / Terbanding
dengan Para Terlawan/Para pembanding adalah piutang hal ini bertentangan dengan pasal 606 Rv.
menyangkut
hutang
32
Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam permohonan Pelawan Para Terbanding semula
Para Pelawan
adalah
keberatan
terhadap
penjualan lelang pertama Eksekusi Hak Tanggungan atas obyek sengketa atas jaminan berupa 3 (tiga) buah SHM ; SHM No.372 an. Muhammad Hitler Dalimunthe disertai tanah bangunan seluas 1.492 M2 / 81 M2. SHM No.491 an.Lisnawati Harahap disertai sawah dan bangunan seluas 158 M2/81 M2. SHM
No.423
an.Muhammad Hitler
Dalimunthe
disertai
tanah
dan
bangunan seluas 1.994 M2 / 224 M2.
Menimbang, bahwa surat bukti Pembanding I semula Terlawan I, yaitu bukti T.I.1 s/d bukti T.I.20 dimana surat-surat bukti tersebut pihak Terbanding I dan II semula
Pelawan I dan II dalam persidangan tidak
membantah kebenarannya terutama dalam kesimpulan para Terbanding tidak menaggapi terhadap berkas surat-surat bukti dimaksud, oleh karena itu menurut Pengadilan Tinggi surat bukti T.I.1 s/d bukti T.I.20
dipandang
sebagai surat bukti yang sempurna dalam perkara a quo terutama suratsurat bukti outentik ( bukti T.I.1. T.I.2, T.I.3, T.I.4, T.I.5, T.I.6, T.I.7, T.8, T.I.9, T.I.10, T.I.11, T.I.12, T.I.13, T.I.18 ) ;
Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti T.I.1, T.I.2, T.I.3, T.I.4, T.I.5, T.I.6, T.I.7, T.I.8, menjadi fakta hukum
bahwa Terbanding I dan II
semula Pelawan I dan II telah memperoleh fasilitas kredit dari Pembanding I semula Terlawan I dan sebagai jaminan kredit tersebut adalah SHM No.372 an.Pelawan I ( bukti T.I.6) dan SHM No.423 an.Pelawan I ( bukti T.I.7 ) serta SHM No.491 a.n Pelawan II ( bukti T.I.8). Selanjutnya di ikuti dengan surat kuasa membebankan Hak Tanggungan No.111 tanggal 28 Juli 2011 (bukti T.I.9) dan surat kuasa membebankan Hak Tanggungan No.118 tanggal 30 Maret 2012 ( bukti T.I.10) ; Menimbang, bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan No107/2012 tertanggal
13 April 2012 (bukti TI. 11)
dan Sertifikat Hak Tanggungan
No.2322/2011 peringkat Pertama tanggal 24 Juni 2011 (bukti TI. 12) dan Sertifikat Hak Tanggungan No.1497 / 2012 Peringkat kedua tanggal 25 April 2012 (bukti TI. 13) menunjukkan
bahwa perjanjian kredit
Pelawan I dan II / Para Terbanding dengan Terlawan
antara
I / Pembanding I
33
sebagai obyek Hak Tanggungan No.423 / Langga Payung
SHM
No.372/ Langga Payung SHM
dan SHM No.491 / Langga Payung
telah
tercantum dalam bukti T1. 12 dan TI.13 tersebut. Menimbang, bahwa surat bukti TI.14, TI.15 dan bukti TI.16 namun berupa foto copy tidak ada asli di persidangan, tetapi pihak Pelawan I dan Pelawan II / Para Terbanding tidak membantah kebenaran surat-surat bukti tersebut ( Berita Acara persidangan dan Kesimpulan Pelawan I dan II tertanggal 18 Maret 2014). Oleh karena itu menurut Majelis Hakim tingkat banding atas dasar bukti TI.14, TI. 15 dan bukti TI.16 tersebut ternyata Pelawan I dan Pelawan II telah diberikan surat peringatan I, II dan III untuk pembayaran pokok dan/atau bunga ditambah denda keterlambatan kepada Terlawan I atas perjanjian kredit No.7001467-ADDPK-7151-0312 ( bukti TI.2) ; Menimbang, bahwa pasal 6 UU No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah menyebutkan : “Apabila
debitur
cidera janji,
pemegang
Hak Tanggungan
pertama
mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”.
Menimbang, tersebut diatas
bahwa atas
Pembanding
dasar
pasal 6 UU No.4 Tahun
I semula
Terlawan I
1996
melaksanakan
pelelangan melalui Pembanding II semula Terlawan II ( bukti TI.17 dan TI. 18) ; Menimbang, bahwa
menurut Pengadilan Tinggi
Pembanding I dan Pembanding II
melakukan pelelangan
perbuatan obyek Hak
Tanggungan tersebut telah benar sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku, khususnya UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Menimbang, bahwa
berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan
tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terbanding I dan II semula Pelawan I dan II tidak dapat membuktikan dalil perlawanannya, sehingga Perlawanan putusan
Pelawan I dan II
harus ditolak
Pengadilan Negeri Rantauprapat
No.36/Pdt.Plw/2013/PN.RAP
tentang
pokok
berkesimpulan
tanggal 11 Juni perkara
tidak
2014 dapat
34
dipertahankan
lagi, harus dibatalkan
dengan mengadili
sendiri, yang
amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ; Menimbang, bahwa dibebankan
biaya-biaya
kepada pihak yang kalah
yang timbul yaitu
dalam perkara
Para Terbanding
ini
semula
Pelawan I dan Pelawan II untuk kedua tingkat peradilan ; Mengingat yang berkenaan
dan memperhatikan
peraturan Perundang-undangan
dengan perkara ini , khususnya
UU No.4 Tahun 1996
tentang Hak Tanggungan Atas Tanah serta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. MENGADILI -
Menerima permohonan banding dari Pembanding I dan pembanding II semula Terlawan I dan Terlawan II.
-
Membatalkan putusan Juni 2014
Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 11
No.36/Pdt.Plw/2013/PN.RAP
yang dimohonkan banding
tersebut, dengan mengadili sendiri :
MENGADILI SENDIRI DALAM PROVISI -
Menolak permohonan Provisi Pelawan I dan Pelawan II.
DALAM EKSEPSI -
Menolak Eksepsi Terlawan I untuk seluruhnya.
DALAM POKOK PERKARA -
Menolak Perlawanan Pelawan I dan Pelawan II untuk seluruhnya.
-
Menghukum Pelawan I dan Pelawan II / Terbanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000.- ( seratus lima puluh ribu rupiah ).
Demikian majelis
diputuskan
dalam
pada hari Rabu tanggal
Hj.WAGIAH
16
sidang
permusyawaratan
September 2015
oleh
kami :
ASTUTI, SH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi
Medan
sebagai Ketua Majelis, YANSEN PASARIBU, SH SH.MH
sebagai
Pengadilan Tinggi 03 Juni 2015
Hakim
Hakim-Hakim
dan ABDUL FATTAH,
Anggota berdasarkan Penetapan Ketua
Medan Nomor : 194/PDT/2015/PT-MDN
tanggal
dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk
umum pada hari Senin Majelis dan didampingi
tanggal 5 Oktober 2015 oleh Hakim Ketua Hakim - Hakim Anggota tersebut dengan dibantu
35
oleh ROSELINA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan , tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara atau Kuasa Hukumnya .
HAKIM-HAKIM ANGGOTA :
KETUA MAJELIS
TTD
TTD
YANSEN PASARIBU, SH
Hj.WAGIAH ASTUTI, SH
TTD
ABDUL FATTAH, SH.MH PANITERA PENGGANTI
TTD ROSELINA, SH .
Perincian Biaya : 1. Meterai
Rp.
6.000,-
2. Redaksi
Rp.
5.000,-
3. Pemberkasan
Rp
139.000,-
Jumlah
Rp. 150.000,-
