BAB II PERAN DAN TANGGUNG JAWAB BALAI LELANG SWASTA DALAM PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

BAB II PERAN DAN TANGGUNG JAWAB BALAI LELANG SWASTA DALAM PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN A. Latar Belakang Lahirnya Balai Lelang Swasta 1. Sejarah Balai Lelang Swasta Tahun 1964 pelaksanaan lelang aset instansipemerintah yang belum dapat diurusi oleh kantor lelang negeri dapat dilakukanmelalui komisioner lelang. Komisioner lelang secara tegas tidak diatur dalamVendu Reglement maupun Vendu Instructie, tetapi hanya diatur secara eksplisitpada Pasal 76 KUHD. Adapun yang dimaksudkan komisioner dalam KUHD adalahseseorang yang dengan mendapat provisi melakukan usahanya untuk mengadakanpersetujuan atas nama sendiri atau atas nama perusahaan sendiri akan tetapi atasperintah dan tanggung jawab orang lain. Selanjutnya, Komisioner ini dibedakan antara komisioner penjual dan komisionerpembeli, hal inisecara tidak langsung menimbulkan komisioner lelang. Komisionerlelang merupakan orang atau badan yang diberikan kuasa untuk menjual ataumembeli dalam lelang karena masyarakat belum begitu mengenal lelang danprosedur

menjual

melalui

lelang.

Perkembangan

komisioner

lelang

menunjukkankemajuan sehingga saat itu diartikan sebagai kuasa menjual melalui lelang. Komisioner lelang pada perkembangan berikutnya berganti istilah menjadi BalaiLelang.

Namun

pernahdibubarkan/dihapus

pada oleh

perkembangannya

Balai

Lelang

Menteri

sesuai

Surat

Keuangan

tersebut Keputusan

37 Universitas Sumatera Utara

NomorD.15/D.1/16-2 tanggal 2 Mei 1972, dengan pertimbangan bahwa pelelangan-pelelangantelah dapat dilaksanakan dan diselesaikan oleh kantor lelang negeridan kantor-kantor lelang kelas II. Pembubaran tersebut tidak serta merta mengurangi kebebasan Balai Lelanguntuk meneruskan perdagangan sebagai Balai Lelang biasa dengan mengindahkanperaturan-peraturan dalam Vendu Reglement. Eksistensi Balai Lelang untuk pertama sekali dibuat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 47/KMK.01/1996tanggal 25 Januari 1996 tentang Balai Lelang yang kemudian diubah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 229/KMK.01/1997 tentang Balai Lelang.Selanjutnya, ketentuan tentang balai lelang diganti berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 339/KMK.01/2000 tentang Balai Lelang,Keputusan ini kemudian diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 509/KMK.01/2000. Selanjutnya, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 306/KMK.01/2002 yang diganti berdasarkanPeraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2005tanggal 30 Nopember 2005 tentang Balai Lelang. Dan akhirnya, peraturan ini kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/ PMK.06/ 2010 tanggal 30 September 2010. Perubahan ketentuan tentang balai lelang ini, mengikuti perubahan dari peraturan lelang yang dikeluarkan sesuai Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

93/PMK.06/2010

tentang

Petunjuk

Keuangan

Nomor

Pelaksanaan Lelang. Apabila

di

lihat

Keputusan

Menteri

47/KMK.01/1996tanggal 25 Januari 1996 tentang Balai Lelang, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ide dasar pembentukan balai lelang adalah untuk memberikan

Universitas Sumatera Utara

kesempatan kepada swasta/ dunia usaha untuk menyelengarakan usaha dibidang jasa lelang, disamping juga untuk mendayagunakan lelang sebagai suatu bentuk kegiatan perekonomian yang bersifat terbuka dan objektif sehingga diharapkan dapat mewujudkan harga yang wajar. Begitupun, berbagai peraturan tentang balai lelang, hingga yang terakhir dikeluarkan diatas, tetap saja masih membatasi ruang Balai Lelang khusus terhadap lelang sukarela. Dalam perkembangannya, Balai lelang swasta lebih banyak mengurusi tahap pra lelang, dan hanya sebagai “panitia” untuk pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan.

2. Alasan Diperlukannya Balai Lelang Swasta Sejarah kelembagaan lelang sudah cukup lama dikenal di Indonesia. Peraturan Lelang (Vendureglement) yang sampai saat ini masih berlaku merupakan bentukan pemerintah Hindia Belanda. Peraturan dimaksud tepatnya mulai diundangkan pada tanggal

1

April

1908.Untuk

mengakomodir

kebutuhan

masyarakat

atau

perkembangan ekonomi, Pemerintah terus berupaya melakukan terobosan atau deregulasi

dalam

bidang

lelang.

Deregulasi

dimaksud,

antara

lain

(i)

dimungkinkannya Balai Lelang Swasta terlibat dalam kegiatan lelang; (ii) diperkenalkannya Pejabat Lelang Kelas II; serta (iii) terbukanya kesempatan bagi para kreditur untuk melakukan lelang langsung (direct auction) tanpa harus melibatkan pengadilan negeri. 41

41

“Peraturan Lelang (Vendureglement) dan Kewenangan Notaris Membuat Risalah Lelang”,http://mkn-unsri.blogspot.com/2010/02/peraturan-lelang-vendureglement-dan.html. Diakses tanggal 3 Agustus 2012.


Pejabat Lelang Kelas II dimaksud berasal dari kalangan swasta. Pejabat lelang ini berwenang menerbitkan risalah lelang, namun hanya dalam lelang yang bersifat sukarela (voluntary auction).

Kemudian,

lelang

eksekusi langsung adalah

kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan UU No. 42 Tahun 1992 tentang Jaminan Fidusia. Dalam lelang jenis ini, Balai Lelang bertindak sebagai partner pelaksana dari kreditur. 42 Ketiga contoh terobosan dan deregulasi di atas memberikan ruang yang semakin terbuka dan opsi yang semakin beragam bagi masyarakat. Untuk itulah Balai Lelang Swasta hadir di tengah masyarakat, khususnya kalangan usaha sebagai mitra baik dalam melakukan lelang sukarela maupun eksekusi.

3. Kedudukan Hukum Balai Lelang Swasta Balai lelang dalam melaksanakan penjualan lelang secaraumum berdasarkan persetujuan dan kuasa yangdiberikan oleh pemilik barang. Apabila barangbarangyang dimaksud merupakan barang jaminan dari kreditmacet bank-bank swasta, maka persetujuan dan kuasa akandiperoleh dari lembaga tersebut. Atas dasar persetujuan dankuasa yang dimiliki tersebut, balai lelang akan melangkah lebihlanjut ketingkat persiapan penjualan lelang. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 176/PMK.06/2010 Pasal 15 yang menyatakan : (1) Balai Lelang selaku kuasa pemilik barang dapat bertindak sebagaipemohon lelang atau Penjual hanya untuk jenis LelangNoneksekusi Sukarela, yaitu: 42

Ibid


a. Lelang Barang Milik BUMN/D berbentuk Persero; b. Lelang harta milik bank dalam likuidasi, kecuali ditentukan lainoleh peraturan perundang-undangan; c. Lelang Barang Milik Perwakilan Negara Asing, dan; d. Lelang barang milik swasta, perorangan atau badanhukum/badan usaha.

(2) Dalam pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Balai Lelang mengajukan permohonan lelang kepada KepalaKPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II Ketentuan ini selanjutnya ditegaskan dalam pasal 16 yang menyebutkan bahwa Balai Lelang memiliki kegiatan usaha jasa pra lelang dan pasca lelang untuk semua jenis lelang.Atasdasar hal-hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa balai lelangadalah sebagai kuasa pihak pemilik hanya untuk lelang non eksekusi sukarela, sedang untuk lelang eksekusi, pelaksanaan lelangnya tetap dilakukan oleh KPKNL. Dalam pelaksanaan lelang tersebut balai lelangbertanggung jawab atas: 43 a. Pembayaran harga lelang kepada pemilik barang,menyerahkan barang yang dilelang, berikut dokumen terkaitkepada pemenang lelang; b. Bertanggung jawab pula atas kerugian atau tuntutan yangtimbul akibat kesalahan dan kelalaian dalammenyelenggarakan lelang. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.06/2010, maka terdapat kewajiban-kewajiban balai lelang sejak perizinan sebagaimana diatur dalam pasal 4, pindah alamat atau kedudukan dalam pasal 5 dan 6, kewajiban memberitahukan kantor perwakilan, memberitahukan perubahan kepemilikan saham (pasal 11), kewajiban membuat buku, catatan dan dokumen terkait kegiatan usahanya. Selanjutnya dalam rangka pengawasan dan pembinaan dilakukan oleh Direktur 43

I Made Soewandi, Op. cit, 44.


Jenderal Kekayaan Negara, dan khusus untuk pengawasan secara langsung diserahkan kepada Kepala Kantor Wilayah tempat kedudukan Balai Lelang berada (pasal 27 ayat (1) ). Seperti yang telah disebutkan diatas, dalam ketentuan Peraturan Menteri Keuangan ini juga terdapat penegasan bahwa balai lelang swasta hanya memiliki kegiatan usaha yang meliputi kegiatan jasa sebelum dan sesudah pelaksanaan lelang. Hal ini disebutkan dalam pasal 16 yang menyebutkan “ Kegiatan usaha Balai Lelang meliputi kegiatan jasa pra lelang dan jasa pasca lelang untuk semua jenis lelang”. 44Ketentuan ini tentunya sangat berbeda dengan terdapatnya pihak kreditur, terutama bank yang menyerahkan objek jaminan hutang debitur yang telah diikat oleh hak tanggungan kepada balai lelang swasta.

B. Peranan Balai Lelang Swasta dalam Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Sebagaimana pengertian Balai Lelang Swasta dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/ PMK.06/2010 tentang Balai Lelang, maka Balai Lelang haruslah Badan Hukum Indonesia yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang ketika didirikan khusus untuk melakukan kegiatan usaha di bidang jasa pelelangan, namun pada kenyataannya, tidak semua jenis lelang bisa dilaksanakan oleh Balai Lelang secara langsung, dalam Lelang eksekusi Hak Tanggungan, Balai lelang lebih bersifat seperti perantara antara Kreditur (Bank) dengan Kantor Lelang Negara. Kondisi inilah disebabkan

44

Peraturan Menteri Keuangan No. 176/PMK.06/2010 tentang Balai Lelang, Pasal 16.


dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.06/2010 tentang Balai Lelang tersebut diatas menekankan peranan Balai Lelang swasta dalam pelaksanaan lelang pada tahap pra lelang.

1. Tahap Pra Lelang Tahap

Pra

lelang(sebelum

terjadinya

transaksi

pelelangan)

merupakanpenanganan pesanan yang meliputi pengumpulan dan pencatatan barang,penilaian

barang,

dan

pemasaran.

Dalam

persiapan

pra

lelang

terdapatbeberapa hal yang harus dilaksanakan guna kelancaran pelaksanaanlelangnya. Hal ini untuk menghindari kemungkinan adanya sengketahukum di kemudian hari. Beberapa kegiatan antara lain persiapan-persiapan,kelengkapan dokumen, jadwal waktu

pengumuman,

persyaratan-persyaratanhukum

sebagai

dasar

hukum

pelaksanaan lelang itu sendiri dansebagainya. Berikut secara rinci kegiatan jasa pra lelang oleh Balai Lelang meliputi: 45 a. Meneliti kelengkapan dokumen persyaratan lelang dan dokumen barangyang akan dilelang. Dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan sebelum pelaksanaan lelang dilakukan, antara lain: 1) Dokumen persyaratan lelang yang bersifat umum: a) Salinan/fotokopi Surat Keputusan Penunjukan Penjual; b) Syarat lelang dari Penjual (apabila ada); dan c) Daftar barang yang akan dilelang. 45

ibid, Pasal 17 ayat (1).


2) Dokumen persyaratan lelang yang bersifat umum untuk lelang sukarela: a) Surat kuasa untuk menjual dari Pemilik, apabila bukan Pemilik; b) Surat pernyataan dari Pemilik bahwa barang tidak dalam sengketa; c) Surat pernyataan dari Penjual yang akan bertanggung jawab apabila terjadi gugatan perdata atau tuntutan pidana; dan d) Asli/fotokopi bukti kepemilikan hak. b. meneliti legalitas formal subjek dan objek lelang; c. menerima, mengumpulkan, memilah, memberikan label, dan menyimpan barang yang akan dilelang; d. menguji kualitas dan menilai harga barang; e. meningkatkan kualitas barang yang akan dilelang; f. mengatur asuransi barang yang akan dilelang; g. memasarkan barang dengan cara-cara efektif, menarik, dan terarah, baik dengan pengumuman, brosur, katalog maupun cara pemasaran lainnya; dan/atau h. menyiapkan/menyediakan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan lelang. Pada prinsipnya, pengumuman lelang harus dilakukan melalui suratkabar harian, selebaran, atau tempelan yang mudah dibaca oleh umumdan/atau melalui media elektronik termasuk internet. Dalam hal tidak adasurat kabar harian, maka Pengumuman Lelang diumumkan dalam suratkabar harian yang sejauh mungkin pengumuman lelang tersebut dimuat disurat kabar harian yang memiliki peredaran


luas dan diperkirakan dibacaoleh kalangan bisnis. 46 Adapun maksud diadakannya pengumuman lelang iniadalah: a. Agar dapat diketahui oleh masyarakat luas, sehingga bagi yang berminat dapat menghadiri pelaksanaan lelang (menghimpun peminat lelang/aspek publikasi). b. Memberikan kesempatan kepada pihak ketiga yang merasa dirugikan untuk mengajukan sanggahan/verzet (aspek legalitas). c. Sebagai shock therapy bagi masyarakat agar menimbulkan efek jera, sehingga diharapkan debitur yang tadinya bermalas-malasan memenuhi kewajibannya akan timbul kesadaran untuk melunasi kewajiban-kewajibannya karena takut barang miliknya bisa saja dilelang sebagai bagian pelunasan hutanghutangnya. Tata cara pengumuman lelang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 tentang PetunjukPelaksanaan Lelang. Pengumuman lelang sekurang-kurangnya memuat: 47 a. identitas Penjual; b. hari, tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan lelang dilaksanakan; c. jenis dan jumlah barang; d. lokasi, luas tanah, jenis hak atas tanah, dan ada/tidak adanya bangunan, khusus untuk barang tidak bergerak berupa tanah dan/atau bangunan; e. spesifikasi barang, khusus untuk barang bergerak; 46

Lihat lebih lanjut Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Pasal 43 ayat (1) dan (2). 47 Ibid, Pasal 42 ayat (1)


f. waktu dan tempat melihat barang yang akan dilelang; g. Uang Jaminan Penawaran Lelang meliputi besaran, jangka waktu, cara dan tempat penyetoran, dalam hal dipersyaratkan adanya Uang Jaminan Penawaran Lelang; Adapun maksud diadakannya uang jaminan penawaran lelang adalah: 1) Salah satu cara untuk menyeleksi Peserta Lelang yang benar-benar berminat untuk mengikuti lelang; 2) Untuk menjamin agar uang lelang dibayar tepat pada waktunya oleh pemenang lelang. Besarnya Uang Jaminan Penawaran Lelang ditentukan olehPenjual/Pemilik Barang paling sedikit 20% (dua puluh persen) dariNilai Limit dan paling banyak sama dengan Nilai Limit. 48 Dalam persyaratan kewajiban bagi penawar untuk menyetorkan uang jaminan dalam jumlah tertentu tersebut, juga ditentukan tentang ketentuan-ketentuan terhadap uang jaminan, yaitu: 1) Uang Jaminan Penawaran Lelang yang telah disetorkan,dikembalikan seluruhnya tanpa potongan kepada peserta lelangyang tidak disahkan sebagai Pembeli. 2) Pengembalian Uang Jaminan Penawaran Lelang paling lama 1(satu) hari kerja sejak permintaan pengembalian dari PesertaLelang diterima.

48

Ibid, Pasal 32


3) Permintaan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)disertai penyerahan asli bukti setor dan fotokopi identitasdengan menunjukkan aslinya serta dokumen pendukunglainnya. 4) Uang Jaminan Penawaran Lelang dari Peserta Lelang yangdisahkan sebagai

Pembeli,

akan

diperhitungkan

denganpelunasan

seluruh

kewajibannya sesuai dengan ketentuanlelang. h. Nilai Limit, kecuali Lelang Kayu dan Hasil Hutan Lainnya dari tangan pertama dan Lelang Noneksekusi Sukarela untuk barang bergerak; Harga Limit adalah harga minimal barang yang akan dilelang dan ditetapkan oleh penjual/Pemilik Barang untuk dicapai dalam suatu pelelangan. 49 Harga Limit ini ditetapkan dengan memperhatikan beberapa ketentuan yaitu: 1) Nilai Pasar; 2) Nilai Jual Objek Pajak dari Pajak Bumi dan Bangunan (NJOP PBB), dalam hal barang yang akan dilelang berupa tanah dan/atau bangunan; 3) Nilai/Harga yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang; 4) Risiko penjualan melalui lelang seperti: Bea Lelang, penyusutan, penguasaan, cara pembayaran. 5) Dalam hal pelaksanaan Lelang Eksekusi, Harga Limit serendah-rendahnya ditetapkan sama dengan Nilai Likuidasi i.

Cara penawaran lelang; dan

j.

Jangka waktu kewajiban pembayaran lelang oleh pembeli. 49

Ibid, Pasal 1 angka 26.


Pemberian jasa pralelang oleh Balai Lelang didasarkan padaperjanjian antara Balai Lelang dengan pemilik barang, yangmengatur termasuk tetapi tidak terbatas pada: 50 a. besaran imbalan jasa dari pemilik barang kepada Balai Lelang; b. cara pembayaran imbalan jasa; dan c. pembagian uang jaminan wanprestasi.

2. Tahap Lelang dan Pasca Lelang Secara hukum Balai lelang swastatidak diperkenankan untuk melaksanakan lelang eksekusi, namun disebabkan peranan balai lelang pada tahap pra lelang secara praktek menyebabkan balai lelang swasta juga memiliki peran dalam pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan, kegiatan balai lelang swasta ini meliputi menyelenggarakan lelang dihadapan Pejabat Lelang dan menjaga kelancaran pelaksanaan lelang. Balai Lelang dalam kedudukannaya sebagai pemohon dan kuasa pemilik barang dapatmengadakan perjanjian perdata dengan Pejabat Lelang Kelas II mengenaipelaksanaan lelang dan imbalan jasa Pejabat Lelang Kelas II. Balai Lelang menyelenggarakan kegiatan pasca lelang yang meliputi: 51 1) pengaturan pengiriman barang; 2) pengurusan balik nama barang yang dibeli atas nama Pembeli; dan/atau

50

Lihat Peraturan Menteri Keuangan No. 176/PMK.06/2010 tentang Balai Lelang, Pasal 17

51

Ibid, Pasal 19 ayat (1)

ayat(2).


3) jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan. Balai Lelang Swasta dalam waktu 1 (satu) tahun harus melaksanakan lelang minimaldua kali, tidak termasuk lelang tidak ada peminat, lelang atas barang milik BalaiLelang sendiri dan lelang atas barang milik pemegang saham, direksi atau pegawaiBalai Lelang yang bersangkutan. 52 Balai Lelang swastasebagai lembaga yang turut dalam proses penyelengaraan lelang harus mengajukanpermohonan pelaksanaan lelang secara tertulis kepada Pejabat Lelang Kelas IIdisertai dokumen persyaratan lelang yang bersifat umum dan khusus. 53 Dalam hal disuatu wilayah jabatan Pejabat Lelang tidak ada Pejabat Lelang Kelas II, Balai Lelangmengajukan permohonan lelang kepada Kepala KPKNL setempat.Pejabat Lelang Kelas II adalah adalah orang yang khusus diberi wewenangoleh Menteri Keuangan untuk melaksanakan penjualan barang secara lelang ataspermohonan Balai Lelang selaku kuasa dari Pemilik Barang yang berkedudukan diKantor Pejabat Lelang KelasII.

C. Tanggung Jawab Balai Lelang Swastadalam Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Pihak kreditur menyerahkan objek jaminan debitur yang telah wanprestasi kepada Balai Lelang Swasta, berbagai objek jaminan tersebut pada umumnya adalah objek jaminan yang telah diikat oleh hak tanggungan. Dalam hal ini, disebabkan 52 53

Ibid, Pasal 20. Lihat lebih lanjut Ibid, Pasal 15 ayat (2)


Balai Lelang Swasta tidak bisa melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan, maka Balai Lelang Swasta bertindak sebagai kuasa pemegang hak tanggungan untuk melakukan kegiatan-kegitan persiapan pelaksanaan lelang. Berdasarkan Pasal 5 dan 6 Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-03/KN/2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang maka terdapat dokumen yang persayaratan umum dan khusus dalam pelaksanakan lelang eksekusi, berbagai dokumen ini biasanya dipersiapan oleh Pemohon lelang (Bank) bersamasama dengan Balai lelang swasta yang bekerjasama dengannya, untuk selanjutnya berbagai persyaratan tersebut diajukan bersamaan dengan pengajuan permohonan lelang eksekusi kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Balai Lelang Swasta melaksanakan penyelenggaraan lelang objek Hak Tanggunganterhadap jaminan hutang atas nama debitur berdasarkan perjanjian kerjasama penggunaan jasa Balai lelang swasta oleh pihak Kreditur, dalam hal ini bank. Bank melaksanakan lelang sebagai upaya untuk menekan NPL (non performence loan) pada Bank itu sendiri. Keadaan kredit pada Bank diatur sebagaimana termuat dalam SK Direksi Bank BI No. 30/267/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif. Pasal 4 surat tersebut menggolongkan kredit dalam 5 kategori lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Konsekuensi dari Balai Lelang yang tidak dapat melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan menyebabkan munculnya alternatif penjualan secara lelang sukarela Hak Tanggungan. Penjualan secara sukarela inidapat dilakukanapabila para


pihak yaitu kreditur dan debitur sepakat, kemudian diikuti dengan pencabutan hak tanggungan dengan seterusnya Balai Lelang Swasta mengajukan permohonan lelang kepada Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II. Balai Lelang Swasta dapat dimanfaatkan oleh bank-bank swasta sebagai sarana pelelangan benda jaminan kredit milik debitur yang kreditnya telah jatuh tempo dan macet. Hal ini disebabkan ketentuan perundang-undangan jelas menentukan bahwa penjualan secara lelang oleh balai lelang hanya dapat dilakukan atas permintaan pemilik barang, sedangkan pihak bank bukanlah pemilik barang jaminan tersebut.Memang benar bank bukan pemilik benda tersebut, akan tetapi sebagaimana dikatakan di muka bahwa permintaan penjualan secara lelang benda jaminan adalah atas permintaan debitur setelah terjadi kesepakatan dengan kreditur, atau atas kehendak kreditur yang disepakati oleh debitur sebagai pemilik benda jaminan. 54 Pendapat demikian juga dikatakan oleh para advokat/ pengacara dengan tambahan pendapat bahwa selama kredit belum mencapai kategori macet kreditur dan debitur dapat mengadakan kesepakatan untuk menjual benda jaminan secara lelang sukarela. Berdasar kesepakatan inilah kreditur menyarankan debitur untuk berhubungan dengan Balai Lelang Swasta guna mengajukan permohonan penjualan secara lelang atas benda miliknya yang dijaminkan. 55

54

RMJ. Koosmargono, Penjualan Lelang Oleh Balai Lelag Swasta Untuk Mengatasi Kredit Bermasalah, tesis, (Semarang: UNDIP, 2000), hal. 135 55 Ibid, hal. 136


Beberapa menambahkan bahwa penjualan objek Hak Tanggungan boleh saja dilaksanakan melalui Balai Lelang Swasta asal dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh perundang-undangan. Seperti misalnya selama kredit yang dijamin dengan benda yang akan di jual itu belum memasuki tahap kredit macet, selain itu permohonan penjualan secara lelang sukarela diajukan oleh debitur setelah tercapai sepakat dengan krediturnya. 56 Mengingat masalah kredit macet yang merupakan risiko yang normal terjadi dalam usaha perbankan dan jumlahnya semakin tahun semakin meningkat, tentunya perlu penyelesaian secepatnya, maka permintaan penjualan barang agunan dari perbankan juga akan semakin banyak. Bahwa setiap penjualan secara lelang yang dilakukan oleh Balai Lelang Swasta dilaksanakan di hadapan pejabat lelang yang merupakan pejabat umum dari Kantor Lelang Negara. Berdasarkan hal itu, maka sudah selayaknya jika Balai Lelang Swasta diberi wewenang melelang objek Hak Tanggungan. 57 Beradasarkan hal tersebut diatas, sangat diperlukan pembukaan ruang gerak Balai Lelang Swasta yang lebih luas dalam pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, Kondisi ini dapat didasarkan dari terbukanya peluang dari masyarakat untuk membuka usaha jasa pelelangan, namun lebih jauh lagi sebagai perwujudan dari tanggung jawab masyarakat dalam upaya mengatasi dan/ atau membantu

56 57

Ibid, hal. 136 Herry Kasmidi dalam Ibid, hal. 137


penyelesaian kredit bermasalah yang merupakan masalah yang akan dan terus timbul dalam dunia perbankan tanah air. Perkembangan

peraturan

perundang-undangan

di

bidang

ekonomi,

nampaknya cukup kondusif dan memungkinkan terjadinya perluasan kegiatan di bidang lelang, terbukti antara lain UUHT memilih cara lelang sukarela sebagai salah satu prinsip dalam penjualan aset debiturnya. Apabila konsep lelang sukarela benarbenar dapat diterapkan dengan baik, bukan tidak mungkin akan meringankan penanganan kredit macet yang jumlahnya makin besar. 58 Pelaksanaan lelang benda jaminan dapat dilakukan melalui Balai Lelang Swasta jika lelang tersebut merupakan lelang sukarela. Lelang sukarela dalam hal ini dapat terjadi bilamana kreditor dan debitor sepakat satu sama lain untuk melelang benda jaminan. Khusus dalam praktek perbankan, kesepakatan ini dapat diadakan pada saat bank merasakan pembayaran utang mulai tidak lancar. Dengan perkataan lain setelah kredit masuk kategori bermasalah, maka bank segera menghubungi debitor untuk mengadakan perjanjian penjualan benda jaminan melalui Balai Lelang Swasta. Dari pendapat-pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa penjualan objek Hak Tanggungan dapat dilakukan secara lelang sukarela melalui Balai Lelang Swasta akan tetapi hanya dapat dilakukan jika:

58

Sutardjo dalam Ibid, hal. 138.


1. Hal tersebut dilakukan sebelum kredit atas nama debitur memasuki tahap macet berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) SK Direksi Bank Indonesia No. 30/267/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif. 2. Permohonan lelang diajukan oleh debitur sebagai pemilik benda jaminan, setelah mendapat saran dari kreditur berdasarkan kesepakatan di antara mereka. Dengan perkataan lain, Balai Lelang Swasta dapat bertindak sebagai kuasa pemilik barang dapat bertindak sebagai pemohon lelang atau Penjualobjek Hak Tanggungan secara lelang sukarela sepanjang tidak menyalahi kedua hal tersebut di atas, mengingat yang dilelang adalah objek Hak Tanggungan, menjadi pertanyaan kemudian adalah lelang sukarela melalui Balai Lelang Swasta tersebut dapat dikategorikan eksekusi atau tidak. Terlepas dari hal-hal tersebut, meskipun penjualan lelang sukarela objek Hak Tanggungan melalui Balai Lelang Swasta adalah atas kesepakatan kreditur dan debitur, akan tetapi dalam melakukan negosiasi pihak kreditur sebagai pihak yang kuat dapat saja memaksakan kehendaknya untuk menjual objek Hak Tanggungan. Dengan mengingat pengertian eksekusi yaitu suatu upaya paksaan untuk merealisasi hak, maka penjualan secara sukarela objek Hak Tanggungan oleh Balai Lelang Swasta juga dapat disebut sebagai eksekusi. Akhirnya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 PMK Nomor 176/ PMK.06/2010 tentang Balai Lelang disebutkan Balai Lelang bertanggung jawab terhadap gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana yang timbul akibat kegiatan


usahanya. Untuk itu selayaknyalah setiap Balai lelang swasta harus benar-benar melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terkait persyaratan legal dokumen agunan lelang untuk meminimalisir tuntuntan yang mungkin muncul akibat pelaksanaan lelang. Kondisi

besarnya

tanggung

jawab

balai

lelang

swastasebagaimana

disebutkan sebelumnya sebenarnya harus diimbangi dengan perluasan kegiatan jasa balai lelang secara hukum dengan mencantumkan peran yang secara tegas dari Balai Lelang dalam pelaksaaan lelang eksekusi hak tanggungan. Perluasan kewenangan ini tidak saja diharapkan untuk lebih merangsang tumbuhnya kegiatan usaha di sektor jasa lelang ini, dari sisi lain juga dapat memunculkan peran serta masyarakat untuk menekan angka kredit yang bermasalah sebagai salah satu masalah dalam dunia perbankan tanah air.


BAB II PERAN DAN TANGGUNG JAWAB BALAI LELANG SWASTA DALAM PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Recommend Documents