BAB II AKIBAT PUTUSAN PAILIT MENURUT UNDANG-UNDANG NO.37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

18

BAB II AKIBAT PUTUSAN PAILIT MENURUT UNDANG-UNDANG NO.37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

A. Penyebab Terjadinya Kepailitan Pailit dapat diartikan debitur dalam keadaan berhenti membayar utang karena tidak mampu. Kata Pailit dapat juga diartikan sebagai Bankcrupt. Kata Bankrupt sendiri mengandung arti Banca Ruta, dimana kata tersebut bermaksud memporak-porandakan kursi-kursi, adapun sejarahnya mengapa dikatakan demikian adalah karena dahulu suatu peristiwa dimana terdapat seorang debitur yang tidak dapat membayar utangnya kepada kreditur, karena marah sang kreditur mengamuk dan menghancurkan seluruh kursi-kursi yang terdapat di tempat debitur. Sedangkan Pengertian Kepailitan berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUK dan PKPU adalah sita umum terhadap semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh seorang kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana yang diatur oleh undang-undang. Kartono sendiri memberikan pengertian bahwa kepailitan adalah sita umum dan eksekusi terhadap semua kekayaan debitur untuk kepentingan semua krediturnya. Ataupun masalah dalam perusaahan yang mengalami pailit dikarenakan kurangnya kerjasama dalam berorganisasi dalam perusahaan itu sendiri yang sering orang menyebutnya Organisasi Pailit.25

25

Perusahaan Usaha Mikro Kecil Menengah yang Berkembang, http://satriyoadhie.blogspot.com/2012/01/perusahaan-umkm-yang-berkembang.html (diakses tgl 6 September 2014).

Universitas Sumatera Utara

19

Kepailitan

dapat

terjadi

karena

makin

pesatnya

perkembangan

perekonomian dan perdagangan dimana muncul berbagai macam permasalahan utang piutang yang timbul dalam masyarakat.26 Kepailitan ini terjadi karena masalah utang piutang antara debitur dan kreditur. Debitur yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar utang kepada kreditur, sedikitnya dua orang kreditur dan utangnya telah jatuh tempo, maka debitur tersebut dapat di pailitkan. Pailit adalah suatu keadaanyang telah debitur berhenti membayar utang, menurut Man S. Sastrawidjaja palit adalah “keadaan berhenti membayar utang dapat terjadi karena tidak mampu membayar dan tidak mau membayar.27 Masalah kepailitan tentunya tidak pernah lepas dengan masalah utangpiutang. Dikatakan perusahaan pailit apabila perusahaan tidak mampu membayar utangnya terhadap perusahaan (kreditur) yang telah memberikan pinjaman kepada perusahaan pailit. Perusahaan yang pailit kita sebut sebagai debitur. Tentunya ada syarat-syarat khusus dalam mengajukan kasus kepailitan di dalam suatu perusahaan.28 Kepailitan dalam perusahaan tidak mudah untuk ditetukan secara pasti. Sejauh ini terdapat dugaan bahwa sumber kegagalan disebabkan oleh ketidakmampuan manajemen perusahaan. Ketidakmampuan manajemen dapat diartikan dalam berbagai pengertian. Sebagian orang menafsirkan sebagai pengalaman yang kurang dalam jenis usaha yang dikelola atau kegagalan 26

Kepailitan, https://agungfaris.wordpress.com/2012/10/23/kepailitan/ (diakses tgl 6 September 2014). 27 Man S Sastrawidjaja. Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Bandung : Penerbit Alumni, 2010), hlm 2. 28 Perusahaan Yang Pailit dan Penyebabnya, https://dewaruci2.wordpress.com/2012/01/07/perusahaan-yang-pailit-dan-penyebabnya-utangpemegang-saham-yang-keluar-tulisan-3/ (diakses tgl 6 September 2014).


20

manajemen dalam mengantisipasi perkembangan ekonomi dan industri yang tidak menguntungkan.29

Secara

garis

besar

faktor-faktor

penyebab

terjadinya

kebangkrutan dibagi menjadi tiga, yaitu:30 1. Sistem perekonomian Dalam sistem perekonomian di mana roda perekonomian lebih banyak dikendalikan oleh persaingan bebas, maka dunia usaha terbagi menjadi dua golongan, yaitu perusahaan tradisional dan perusahaan yang memanfaatkan teknologi.

Ketidakmampuan

bersaing

merupakan

faktor

penyebab

kebangkrutan, sehingga efisiensi manajemen sangat diperlukan dan sangat berperan untuk berkompetisi dengan perusahaan pesaing. 2. Faktor eksternal perusahaan Kesulitan

dan

kegagalan

yang

mungkin

dapat

menyebabkan

kebangkrutan suatu perusahaan kadang-kadang berada di luar jangkauan manajemen perusahaan. Berbagai faktor tersebut antara lain: a. Persaingan bisnis yang ketat b. Berkurangnya permintaan terhadap produk atau jasa yang dihasilkan c. Turunnya harga jual terus-menerus d. Kecelakaan atau bencana alam yang menimpa perusahaan. 3. Faktor internal perusahaan Faktor internal yang menyebabkan kebangkrutan perusahaan dapat dicegah melalui berbagai tindakan dalam perusahaan itu sendiri. Faktor-faktor 29

Adi Nugroho Setiarso, Analisis Yuridis terhadap Keadaan Insolvensi Dalam Kepailitan (Studi Normatif Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kapilitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran), Jurnal tidak diterbitkan, (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2012), hlm 4. 30 Ibid., hlm 4-6


21

internal ini biasanya merupakan hasil dari keputusan dan kebijaksanaan yang tidak tepat di masa lalu dan kegagalan manajemen untuk berbuat sesuatu pada saat yang diperlukan. Faktor-faktor yang menyebabkan kebangkrutan perusahaan secara internal, yaitu: a. Terlalu besarnya kredit yang diberikan kepada debitur atau pelanggan b. Manajemen yang tidak efisien c. Penyalahgunaan wewenang dan kecurangan-kecurangan. Adnan dan Kurniasih menyatakan faktor-faktor penyebab kebangkrutan dibagi menjadi tiga, yaitu: 1. Faktor umum a. Sektor ekonomi Faktor-faktor kebangkrutan dari sektor ekonomi adalah gejala inflasi dan deflasi dalam harga barang dan jasa, kebijakan keuangan, dan suku bunga. b. Sektor sosial Faktor sosial yang sangat berpengaruh dalam perubahan gaya hidup masyarakat yang mempengaruhi produk dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan dan faktor lain yang juga berpengaruh adalah kerusuhan dan kekacauan yang terjadi di masyarakat. c. Sektor teknologi Penggunaan

teknologi

ditanggung

perusahaan

informasi menjadi

juga

menyebabkan

membengkak

biaya

terutama

yang untuk

pemeliharaan dan implementasi. Pembengkakan terjadi jika penggunaan


22

teknologi informasi tersebut kurang terencana oleh pihak manajemen, adanya sistemnya yang tidak terpadu dan para pengguna tidak profesional. d. Sektor pemerintah Kebijakan pemerintah juga dapat menjadi penyebab kepailitan, seperti perubahan kebijakan subsidi pada perusahaan dan industri, perubahan pengenaan tarif ekspor dan impor barang, dan kebijakan undang-undang baru bagi perbankan atau tenaga kerja. 2. Faktor eksternal perusahaan a. Sektor pelanggan Perusahaan harus bisa mengidentifikasi sifat konsumen karena berguna untuk menghindari kehilangan konsumen, juga untuk menciptakan peluang-peluang menemukan konsumen baru dan menghindari menurunnya hasil penjualan dan mencegah konsumen berpaling ke pesaing. b. Sektor pemasok Perusahaan pemasok harus tetap bekerjasama dengan baik karena kekuatan pemasok untuk menaikkan harga dan mengurangi keuntungan pembelinya tergantung seberapa jauh pemasok berhubungan dengan pedagang bebas. c. Sektor pesaing Perusahaan harus kompetitif karena jika pesaing lebih diterima masyarakat, perusahaan

tersebut

akan

kehilangan

konsumen

dan

mengurangi

pendapatan yang diterima.


23

3. Faktor internal perusahaan Faktor-faktor internal biasanya merupakan hasil dari keputusan dan kebijakan yang tidak tepat di masa lalu serta kegagalan manajemen untuk berbuat sesuatu pada saat yang diperlukan. Faktor-faktor yang menyebabkan kebangkrutan secara internal yaitu: a. Terlalu besarnya kredit yang diberikan kepada debitur atau pelanggan. Kebangkrutan bisa terjadi karena terlalu besarnya jumlah kredit yang diberikan kepada para debitur atau pelanggan yang pada akhirnya tidak bisa dibayar oleh para pelanggan pada waktunya. b. Manajemen yang tidak efisien Banyaknya perusahaan gagal untuk mencapai tujuannya karena kurang adanya kemampuan, ketrampilan, pengalaman, sikap adaptif dan inisiatif dari

manajemen.

Ketidakefisienan

manajemen

tercermin

pada

ketidakmampuan manajemen dalam menghadapi situasi yang terjadi diantaranya: 1) Hasil penjualan yang tidak memadai 2) Kesalahan dalam penetapan harga jual 3) Struktur biaya yang tidak efisien 4) Tingkat investasi dalam aset tetap dan persediaan yang melampaui batas 5) Kekurangan modal kerja 6) Ketidakseimbangan dalam struktur permodalan 7) Sistem dan prosedur akuntansi kurang memadai 8) Sistem informasi yang kurang mendukung


24

c. Penyalahgunaan wewenang banyak dilakukan oleh karyawan maupun manajer puncak, hal ini akan sangat merugikan dan menimbulkan dampak pada kinerja perusahaan.

B. Prosedur Pernyataan Pailit Esensi kepailitan adalah debitur telah berhenti dan tidak mampu lagi membayar utang utangnya. Artinya, debitur tidak melaksanakan kewajiban membayar utang utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (due and payable), lalu oleh pengadilan, debitur dinyatakan pailit. Seluruh harta debitur palit berada dalam sitaan umum untuk dijual oleh kurator. Hasil penjualan itu dibayarkan kepada krediturnya secara proposional.31 Prosedur permohonan pailit terdiri atas: 1. Administratif, menyangkut kelengkapan berkas permohonan pailit sebelum berkas diterima dan diberi nomor oleh kepaniteraan pengadilan niaga. 2. Substantif, yang wajib dipenuhi dan dibuktikan dipersidangkan yaitu: a. Ada utang b. Utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih c. Ada dua atau lebih kreditur dan d. Debitur tidak membayar lunas sedikitnya satu utang Prosedur substantif diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU: “Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas

31

Syamsudin M. Sinaga, Op.Cit, hlm 85.


25

sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan”. Prosedur tersebut di atas bersifat kumulatif. Artinya seluruh prosedur itu harus dapat dipenuhi dan dibuktikan oleh pemohon pailit di depan Majelis Hakim. Apabila salah satu prosedur tidak dapat dibuktikan, maka permohonan ditolak dan debitur tidak jadi pailit.32 Kerangka waktu prosedur permohonan pernyataan pailit secara terperinci dijabarkan Pasal 8 UUK dan PKPU, yaitu:33 1. Pengadilan a. Wajib memanggil debitur, dalam

hal permohonan pernyataan pailit

diajukan oleh kurator, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal atau Menteri Keuangan. b. Dapat memanggil kreditur, dalam permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitur dan terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPUtelah terpenuhi. 2. Pemanggilan terhadap debitur dilakukan oleh jurusita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan 3. Pemanggilan adalah sah dan dianggap telah diterima oleh debitur, jika dilakukan oleh jurusita sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 32 33

Ibid, hlm 90. Sunarmi, Op.Cit, hlm 69.


26

4. Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa prosedur untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi. 5. Putusan atas permohonan pernyataan pailit harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan. 6. Putusan atas permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) wajib memuat pula: a. Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan/atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili dan b. Pertimbangan hukum dan pendapat yang berbeda dari hakim anggota atau ketua Majelis. 7. Putusan atas permohonan pernyataan pailit yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan itu diajukan suatu upaya hukum. Undang-Undang Kepailitan dan PKPU membentuk suatu peradilan khusus yang berwenang menangani perkara kepailitan, yaitu Pengadilan Niaga. Kedudukan Pengadilan Niaga berada di lingkungan Peradilan Umum. Pembentukan peradilan khusus ini diharapkan dapat menyelesaikan masalah kepailitan secara cepat dan efektif. Prosedur permohonan putusan pernyataan


27

pailit diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 UUK dan PKPU. Prosedurnya dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Pendaftaran permohonan kepailitan Permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan atas permintaan seorang atau lebih para subjek pemohon yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UUK dan PKPU. Permohonan ini ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur. Setelah menerima pendafaran tersebut panitera pengadilan kemudian mendaftarkan permohonan pernyataan kepailitan pada tanggal permohonan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. Hal yang perlu diingat oleh pemohon ialah bahwa permohonan pernyataan pailit yang diajukan sendiri oleh kreditur ataupun debitur sendiri wajib memakai advokat yang memiliki izin praktik beracara. Namun, apabila permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, dan Menteri Keuangan, tidak diperlukan advokat. Adapun dasar yang menjadi pertimbangan ketentuan tersebut adalah bahwa di dalam suatu proses kepailitan dimana memerlukan pengetahuan tentang hukum dan kecakapan teknis, perlu kedua pihak yang bersengketa dibantu oleh seorang atau beberapa ahli yang memiliki kemampuan teknis, agar segala sesuatunya berjalan dengan layak dan wajar. 2. Penyampaian kepada ketua pengadilan


28

Berkas permohonan yang diterima oleh panitera muda perdata dapat dibuatkan tanda terima sementara, berupa formulir yang diisi nomor permohonan, tanggal penyerahan permohonan, nama penasehat hukum yang menyerahkan, nama pemohon, tanggal kembali ke pengadilan, dalam hal berkas perkara belum selesai diteliti. Pemeriksaan persyaratan serta kelengkapan permohonan dilakukan dengan cara memberikan tanda pada formulir (check-list) sehingga apabila ada kekurangan langsung dapat terlihat. Berkas permohonan yang belum lengkap dikembalikan pada penasehat hukum, dengan dijelaskan supaya melengkapi suratsurat sesuai dengan kekurangan yang tercantum dalam formulir kelengkapan berkas permohonan (check-list). Biaya perkara di pengadilan niaga besarnya ditentukan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Niaga. Panjar biaya perkara dibayar kepada kasir; Kasir setelah menerima pembayaran menandatangani, membubuhkan cap stempel lunas pada Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan sekaligus mencantumkan nomor perkara baik pada Surat Kuasa Uuntuk Membayar maupun pada lembar pertama surat permohonan; Setelah proses pembayaran panjar biaya perkara selesai, petugas mencatat data–data dan memberi nomor perkara. Cara menentukan nomor perkara didasarkan pada tata urutan penerimaan panjar biaya perkara. Untuk menentukan nomor perkara kasasi dan perkara Peninjauankembali, digunakan nomor perkara awal (nomor pendaftaran pada saat diajukan pada Pengadilan Niaga); Panitera selanjutnya paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan harus menyampaikan


29

permohonan tersebut kepada Ketua Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (4) UUK dan PKPU. 3. Penetapan hari sidang Berdasarkan Pasal 6 ayat (5) UUK dan PKPU, Pengadilan paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan wajib mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang. 4. Sidang pemeriksaan Sidang

pertama

pemeriksaan

atas

permohonan

pernyataan

pailit

diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Menurut Pasal 6 ayat (7) UUK dan PKPU, Pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang tersebut sampai dengan paling lambat 25 (dua puluh lima) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Penundaan ini atas permohonan debitur dan harus disertai alasan yang cukup. Pada sidang pemeriksaan tersebut pengadilan wajib memanggil debitur, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh kreditur, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan, sedangkan apabila permohonan diajukan oleh debitur pengadilan dapat memanggil kreditur. Hal ini dilakukan jika terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU telah terpenuhi atau tidak. Pemanggilan oleh pengadilan ini dilakukan paling paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang pertama pemeriksaan dilaksanakan. Sidang ini selanjutnya berjalan sebagaimana proses beracara perdata biasa, hanya saja proses beracara di Pengadilan Niaga hanya berlaku dengan tulisan atau surat (schiftelijke


30

procedure). Acara dengan surat berarti bahwa pemeriksaan perkara pada pokoknya berjalan dengan tulisan. Akan tetapi, kedua belah pihak mendapat kesempatan juga untuk menerangkan kedudukannya dengan lisan. Dalam persidangan ini pemohon harus hadir, Apabila dalam sidang pertama Pemohon tidak hadir, padahal panggilan telah disampaikan secara sah (patut), maka perkara dinyatakan gugur. Apabila Pemohon menghendaki, dapat mengajukan-nya lagi sebagai perkara baru. Jika Termohon tidak datang dan tidak ada bukti bahwa panggilan telah disampaikan kepada Termohon maka sidang harus diundur dan Pengadilan harus melakukan panggilan lagi kepada Termohon. Selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan, setiap kreditur, kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam, atau Menteri Keuangan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitur atau menunjuk kurator sementara untuk mengawasi pengelolaan usaha debitur dan pembayaran kepada debitur, pengalihan, atau pengagunan kekayaan debitur yang dalam kepailitan merupakan wewenang kurator Pengadilan hanya dapat mengabulkan permohonan tersebut apabila hal tersebut diperlukan guna melindungi kepentingan kreditur. Proses beracara di Pengadilan Niaga dalam permohonan kepailitan menganut sistem pembuktian sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UUK dan PKPU, Pemeriksaan perkara kepailitan di Pengadilan Niaga berlangsung lebih cepat, hal ini dikarenakan UUK dan PKPU memberikan batasan waktu proses kepailitan. Selain itu, lebih cepatnya waktu pemeriksaan perkara di Pengadilan Niaga antara lain dipengaruhi oleh sistem pembuktian yang dianut,


31

yaitu bersifat sederhana atau pembuktian secara sumir, ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) UUK dan PKPU. Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta yang terbukti secara sederhana bahwa pernyataan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi. Pembuktian hanya meliputi syarat untuk dapat dipailitkan yaitu, adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, adanya kreditur yang lebih dari satu serta adanya fakta bahwa debitur atau termohon pailit telah tidak membayar utangnya. Sifat pembuktian yang sederhana dapat digunakan hakim niaga sebagai alasan untuk menolak permohonan pailit yang diajukan kepadanya. Hakim dapat menyatakan bahwa perkara yang diajukan itu adalah perkara perdata biasa. 5. Putusan hakim Menurut Pasal 8 ayat (5) UUK dan PKPU, putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan. Inilah yang membedakan antara Pengadilan Niaga dan Peradilan umum dimana Hakim diberi batasan waktu untuk menyelesaikan perkara. Putusan atas permohonan pernyataan pailit diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan harus memuat Pasal tertentu dari peraturan perundangundangan yang bersangkutan dan/atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili; dan pertimbangan hukum dan pendapat yang berbeda dari hakim anggota atau ketua majelis (dissenting opinion). Perlu diketahui bahwa menurut Pasal 8 ayat (7) UUK dan PKPU, putusan atas permohonan pernyataan pailit di Pengadilan Niaga dapat dilaksanakan lebih


32

dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut masih diajukan upaya hukum atau putusan tersebut bersifat serta merta. UUK dan PKPU mewajibkan kurator untuk melaksanakan segala tugas dan kewenangannya untuk mengurus dan atau membereskan harta pailit terhitung sejak putusan pernyataan pailit ditetapkan. Meskipun putusan pailit tersebut di kemudian hari dibatalkan oleh suatu putusan yang secara hierarkhi lebih tinggi. Semua kegiatan pengurusan dan pemberesan oleh kurator yang telah dilakukan terhitung sejak putusan kepailitan dijatuhkan hingga putusan tersebut dibatalkan, tetap dinyatakan sah oleh undang-undang. Salinan putusan Pengadilan selanjutnya wajib disampaikan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat kepada debitur, pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit, kurator, dan hakim pengawas paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan pernyataan pailit diucapkan.

C. Upaya Hukum Terhadap Putusan Pailit Tujuan utama dalam suatu proses di muka Pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi, setiap putusan yang dijatuhkan oleh Hakim belum tentu dapat menjamin kebenaran secara yuridis, karena putusan itu tidak lepas dari kekeliruan dan kekilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Agar kekeliruan dan kekilafan itu dapat diperbaiki, maka demi tegaknya kebenaran dan keadilan, terhadap putusan Hakim itu dimungkinkan untuk diperiksa ulang. Cara yang tepat untuk dapat


33

mewujudkan kebenaran dan keadilan itu adalah dengan melaksanakan upaya hukum.34 Demikian pula terhadap putusan dari Pengadilan Niaga dalam perkara kepailitan. Namun, perbedaan dari Pengadilan Niaga ialah hanya tersedia upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Pengadilan Niaga disebut sebagai pengadilan tingkat pertama dan tidak ada tingkat kedua atau sering disebut sebagai tingkat banding. Terhadap putusan-putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,

tersedia

upaya

hukum

luar

biasa

yaitu

peninjauan

kembali.

1. Kasasi Kasasi berasal dari bahasa Perancis : Cassation, dengan kata kerja casser, yang berarti membatalkan atau memecahkan putusan pengadilan, karena dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukum, yang tunduk pada kasasi hanyalah kesalahan-kesalahan di dalam penerapan hukum saja.35 Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa salah satu tugas dan wewenang Mahkamah Agung adalah memeriksa dan memutus permohonan kasasi. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilanpengadilan dari semua lingkungan peradilan karena: a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang; b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; 34

Krisna Harahap, Hukum Acara Perdata, Class Action, Arbitrase dan Alternatif serta Mediasi (Bandung : PT. Grafitri Budi Utami, 2005), hlm 114-115. 35 Henry P. Panggabean, Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan Untuk Pembatalan Perjanjian (Yogyakarta : Penerbit Liberty, 2001), hlm 82.


34

c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Upaya hukum kasasi dalam kepailitan diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 13 UUK dan PKPU, prosesnya dapat dijelaskan sebagai berikut: 36 a. Pendaftaran kasasi Dalam perkara kepailitan permohonan kasasi dapat diajukan oleh Debitur dan Kreditur yang berkedudukan sebagai pihak pada persidangan tingkat pertama maupun Kreditur lain yang bukan merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama yang tidak puas terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit. Permohonan kasasi dalam perkara kepalitan tidak hanya terbatas pada putusan permohonan kepailitan tingkat pertama saja. Permohonan kasasi juga dapat diajukan apabila rencana perdamaian ditolak oleh Pengadilan Niaga atau dalam hal pencabutan kepailitan yang menyebabkan kepailitan berakhir. Dalam hal demikian kreditur yang menyetujui perdamaian serta debitur pailit dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Pasal 11 UUK dan PKPU menyebutkan bahwa permohonan kasasi diajukan paling lambat 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau, dengan mendaftarkan kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus permohonan pernyataan pailit. Selanjutnya panitera mendaftar permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon diberikan 36

Jono, Hukum Kepailitan (Tangerang: Penerbit Sinar Grafika, 2008), hlm 93-94.


35

tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftar. b. Penyampaian memori kasasi Pemohon kasasi wajib menyampaikan kepada panitera pengadilan memori kasasi pada tanggal permohonan kasasi didaftarkan. Paling lambat 2 (dua) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan, panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi kepada pihak termohon kasasi. c. Pengajuan kontra memori kasasi Terhadap kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi itu, termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera Pengadilan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi. Panitera Pengadilan selanjutnya wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lambat 2 (dua) hari setelah kontra memori kasasi diterima. d. Pegiriman berkas ke Mahkamah Agung Setelah semua berkas kasasi dari pihak pemohon maupun termohon kasasi lengkap, panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi, dan kontra memori kasasi beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal permohonan kasasi didaftarkan. Mahkamah Agung selanjutnya akan mempelajari permohonan itu sekaligus menetapkan hari sidang paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima.


36

e. Sidang Pemeriksaan Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan oleh sebuah majelis hakim Mahkamah Agung yang khusus dibentuk untuk memeriksa dan memutus perkara yang menjadi lingkup kewenangan Pengadilan Niaga. f. Putusan Kasasi Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

Putusan

kasasi

tersebut

wajib

memuat

secara

lengkap

pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut dan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Setelah putusan kasasi diucapkan Panitera pada Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada Panitera pada Pengadilan Niaga paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan. Salinan atas putusan kasasi tersebut selanjutnya wajib disampaikan kepada pemohon kasasi, termohon kasasi, Kurator, dan Hakim Pengawas paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan kasasi diterima. 2. Peninjauan Kembali Kewenangan lain yang diberikan undang-undang kepada Mahkamah Agung ialah memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum


37

luar biasa, namun sebenarnya lembaga ini bertentangan dengan asas kepastian hukum. Prinsip asas kepastian hukum menentukan bahwa putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap, tidak bisa diubah lagi. Asas kepastian hukum ini disebut nebis in idem, artinya tidak boleh terjadi dua kali putusan terhadap satu kasus

yang

sama

antara

dua

pihak

dalam

perkara

yang

sama.

Undang-Undang memberi kesempatan untuk mengajukan peninjauan kembali dengan segala persyaratan yang ketat. Persyaratan yang ketat tersebut dimaksudkan untuk menerapkan asas keadilan terhadap pemberlakuan asas kepastian hukum, karena itu peninjauan kembali berorientasi pada tuntutan keadilan. Fungsi Mahkamah Agung dalam Peninjauan kembali adalah mengadakan koreksi terakhir terhadap putusan pengadilan yang mengandung ketidakadilan yang disebabkan kesalahan dan kekhilafan hakim.37 Rumusan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 memberikan hak untuk mengajukan peninjauan kembali atas putusan pailit yang telah berkekuatan hukum tetap. Walau demikian permohonan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan pada dua macam alasan saja, yang masing-masing secara khusus telah dibatasi jangka waktu tertentu. Pasal 295 ayat (2) UUK dan PKPU menentukan bahwa peninjauan kembali dapat diajukan dengan alasan sebagai berikut :38 a. Setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di pengadilan sudah ada, tetapi belum

37

Henry P. Panggabean, Op.Cit, hlm 110. Rudy A Lontoh & et. al (editor). Hukum Kepailitan: Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Bandung : Penerbit Alumni, 2001), hlm 32. 38


38

ditemukan. Bukti baru tersebut apabila diketahui pada tahap persidangan sebelumnya akan menghasilkan putusan yang berbeda. Permohonan peninjauan kembali dengan alasan ini diajukan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap. b. Terdapat kekeliruan yang nyata pada putusan hakim sebelumnya atau hakim telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum. Permohonan peninjauan kembali atas dasar alasan ini, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap. Prosedur permohonan peninjauan kembali diatur tersendiri pada BAB IV, Pasal 295 sampai dengan 298 UUK dan PKPU. Permohonan peninjauan kembali disampaikan kepada Panitera Pengadilan. Panitera Pengadilan mendaftar permohonan peninjauan kembali pada tanggal permohonan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani Panitera Pengadilan dengan tanggal yang sama dengan tanggal permohonan didaftarkan. Panitera Pengadilan menyampaikan permohonan peninjauan kembali kepada Panitera Mahkamah Agung dalam jangka waktu 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Pemohon peninjauan kembali wajib menyampaikan kepada Panitera Pengadilan bukti pendukung yang menjadi dasar pengajuan permohonan peninjauan kembali dan untuk termohon salinan permohonan peninjauan kembali berikut salinan bukti pendukung yang bersangkutan, pada tanggal permohonan


39

didaftarkan. Panitera Pengadilan menyampaikan salinan permohonan peninjauan kembali berikut salinan bukti pendukung kepada termohon dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Pihak termohon dapat mengajukan jawaban terhadap permohonan peninjauan kembali yang diajukan, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah tanggal permohonan peninjauan kembali didaftarkan. Panitera Pengadilan wajib menyampaikan jawaban kepada Panitera Mahkamah Agung, dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.39 Mahkamah Agung segera memeriksa dan memberikan putusan atas permohonan peninjauan kembali dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan diterima Panitera Mahkamah Agung. Putusan atas permohonan peninjauan kembali harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Dalam jangka waktu paling lambat 32 (tiga puluh dua) hari setelah tanggal permohonan diterima Panitera Mahkamah Agung, Mahkamah Agung wajib menyampaikan kepada para pihak salinan putusan peninjauan kembali yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut.40

D. Akibat Hukum Terhadap Putusan Pailit Pada dasarnya, kedudukan kreditur adalah sama (paritas creditorum) dan karenanya mereka mempunyai hak yang adil atas hasil eksekusi dari budel pailit

39

Bernadette Waluyo, Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Bandung : Penerbit Mandar Maju, 1999), hlm 96-97. 40

Ibid, hlm 97.


40

sesuai dengan besarnya tagihan kreditur tersebut masing-masing. Dengan demikian, meskipun kedudukan kreditur adalah sama dalam kepailitan, tetapi ada pada praktiknya dalam pengurusan dan/atau pembesaran budel pailit, tidak sama kreditur akan mendapatkan haknya secara penuh sesuai dengan besarnya tagihan kreditur masing-masing. Meskipun dala hal yang demikian, debitur tidak kehilangan kecakapannya untuk melakukan perbuatan hukum (volkomen handelingsbevoeged), perbuatanperbuatannya tidak mempunyai akibat hukum atas kekayaannya yang termasuk dalam budel kepailitan. Artinya, jika debitur melanggar ketentuan hukum ketentuan ini maka perbuatannya tidak mengikat kekayaannya tersebut, kecuali perikatan yang bersangkutan mendatangkan keuntungan bagi budel pailit. Oleh karena itu, sejak penetapan putusan pailit diucapkan oleh pengadilan niaga, pengurusan dan pemberesan pailit ditugaskan kepada kurator.41 Dengan dijatuhkannya putusan kepailitan, mempunyai pengaruh bagi debitur dan harta bendanya. Begitu pula haka-hak debitur yang tidak dapat menghasilkan kekayaan atau barang-barang milik pihak ketiga yang kebetulan berada di tangan si pailit, tidak dapat dikenakan eksekusi.42 Setelah putusan pailit diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum maka putusan itu menjadi mengikat secara hukum. Akibatnya adalah sebagai berikut:43 1.

Segala produk pengadilan terhadap setiap bagian dari harta debitur yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika.

41

R. Anton Suyatno, Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai Upaya Mencegah Kepailitan, Edisi I, Cetakan 1 (Jakarta: Penerbit Kencana, 2012), hlm 47-49. 42 Zainal Asikin, Op.Cit, hlm 53. 43 Syamsudin M. Sinaga, Op.Cit, hlm 117.


41

2. Semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus. 3. Debitur pailit yang sedang ditahan karena melanggar UUK dan PKPU, harus dilepaskan seketika. 4. Semua perjanjian pengalihan hak atas tanah, balik nama kapal, pembebanan hak tanggungan, hipotek atau jaminan fidusia, yang telah diperjanjikan terlebih dahulu, tidak dapat dilaksanakan. 5. Tidak ada daluarsa terhadap tagihan yang akan diajukan untuk dicocokan. 6. Apabila ada perjanjian penyerahan benda dagangan dengan suatu jangka waktu tertentu dan pihak yang menyerahkan dinyatakan pailit, maka perjanjian penyerahannya hapus. 7. Perjanjian sewa yang dilakukan oleh debitur dapat dihentikan kurator maupun yang menyewakan benda. 8. Pekerja pada debitur pailit, dapat memutuskan hubungan kerja. 9. Hak eksekusi kreditur separatis ditangguhkan paling lama 90 hari. 10. Segala tuntutan hukum yang menyangkut harta debitur pailit, diajukan oleh atau kepada kurator. 11. Segala perbuatan hukum debitur pailit yang merugikan kepentingan kreditur, yang dilakukan sebelum putusan pailit diucapkan, dapat dibatalkan dengan lembaga actio paulina. Untuk memberikan jaminan hidup sehari-hari dan untuk melindungi hak asasi debitur pailit, maka kepailitannya tidak berakibat terhadap:44

44

Ibid., hlm 50.


42

1.

Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitur pailit sehubungan dengan pekerjaannya berikut perlengkapan.

2.

Alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan debitur pailit.

3.

Tempat tidur dan perlengkapan serta bahan makanan untuk 30 hari bagi debitur pailit dan keluarganya.

4.

Segala sesuatu yang diperoleh debitur pailit dari pekerjaannya.

5.

Uang yang diberikan kepada debitur pailit untuk memenuhi nafkah menurut undang-undang. Kepailitan hanya mengakibatkan debitur pailit kehilangan hak keperdataan

untuk menguasai, mengurus dan mengalihkan hartanya. Kewenangan untuk mengurus dan mengalihkan harta atau budel pailit beralih karena hukum kepada kurator. Namun, apabila menyangkut harta benda yang akan diperolehnya dan tetap dapat melakukan perbuatan hukum untuk menerima harta benda yang akan diperolehnya itu dan harta itu kemudian menjadi bagian dari harta pailit. Pada prinsipnya, semua perikatan yang dilakukan debitur pailit, tidak akan dan tidak dapat dibayar dari harta pailit, kecuali apabila perikatan itu menguntungkan atau menambah nilai harta pailit.45 Adapun akibat-akibat hukum putusan kepailitan yakni:46 1.

Bagi si pailit dan hartanya Bagi debitur, sejak diucapkannya putusan kepailitan, ia kehilangan hak untuk melakukan pengurusan atas harta bendanya. Pengurusan dan penguasaan

45 46

Ibid., hlm 118. Zainal Asikin, Op.Cit, hlm 53-72.


43

harta pailit itu akan beralih ke tangan Balai Harta Peninggalan dan Balai Harta Peninggalan akan bertindak selaku pengampu (kurator). 2.

Pengaruh kepailitan terhadap tuntutan tertentu Dengan dijatuhkannya putusan kepailitan mempunyai pengaruh terhadap tuntutan-tuntutan hukum tertentu yang ditujukan kepada debitur. tuntutan hukum tersebut adalah tuntutan yang berpokok pangkal pada hak-hak dan kewajiban yang termasuk dalam harta pailit dan tuntutan yang mendapatkan pemenuhan suatu perikatan dari harta pailit, atau tuntutan hukum yang ditujukan kepada suatu prestasi suatu pembayaran dari harta pailit.

3.

Pengaruh terhadap pelaksanaan hukum (eksekusi) Dengan adanya putusan kepailitan akan berpengaruh terhadap pelaksanaan eksekusi. Terhadap pelaksanaan hukum terhadap harta pailit atau bagiannya, yang dimulai sebelum adanya putusan, maka setelah adanya putusan kepailitan. Pelaksanaan-pelaksanaan hukum itu harus diakhiri. Pelaksanaan hukum yang dimaksud adalah penyitaan (eksekusi), paksaan badan (sandera), uang paksa, penjualan barang untuk melunasi utang, pembalikan nama, hipotik, oogsverband, dan kelampauan waktu (daluarsa).

4.

Pengaruh kepailitan terhadap perjanjian timbal balik Penyitaan kepailitan setelah terjadinya perjanjian timbal balik (misalnya: jual beli) antara si pailit (penjual) dengan pihak ketiga (pembeli), maka pernyataan kepailitan itu tidak akan mempengaruhi perjanjian timbal balik tersebut. Selain itu, harus pula diperhatikan tenggang waktu perjanjian sewa-


44

menyewa itu diakhiri, dalam arti tenggang waktu 3 bulan merupakan hal yang umum dalam mengakhiri perjanjian sewa-menyewa. 5.

Akibat putusan pailit terhadap kewenangan berbuat si pailit dalam bidang hukum harta kekayaan Baranag-barang yang terpisah dari harta kekayaan dari harta kepailitan (sebagai akibat perbuatan debitur), dengan adanya pembatalan oleh BHP, maka barang-barang itu akan kembali lagi ke dalam harta pailit. Kewenangan yang diberikan kepada BHP merupakan suatu yang logis, karena hanya BHPlah yang ditugaskan untuk membela kepentingan harta pailit dan hak-hak krediturnya.

6.

Pengaruh kepailitan terhadap perkawinan Sejak perkawinan terjadilah apa yang dinamakan persatuan atau pencampuran harta kekayaan antara suami-istri demi undang-undang. Akan tetapi, apabila dikehendaki sebalinya, suami istri dapat membuat suatu perjanjian perkawinan dengan akta notaris (sebelum) berlangsung perkawinan, untuk mengadakan pemisahan harta perkawinan. Maksud dair pailit adalah baik suami maupun istri dari pailit yang berada dalam kebersamaan harta itu. Akibat hukum lebih jauh dari adanya kepailitan bagi seorang istri, si suami kehilangan hak untuk melakukan penguasaan atas harta bersama itu. Jelaslah bahwa kepailitan istri merupakan kepailitan bersama, sehingga pengurusan harta bersama itu beralih ke tangan kuratris (Balai Harta Peninggalan).

7.

Pengaruh kepailitan terhadap hipotik, gadai dan hak retensi. Putusan kepailitan tidak akan mempunyai pengaruh bagi pemegang hipotik dan gadai untuk melaksanakan hak-haknya (menjual obyek hipotik atau gadai). Para kreditur (pemegang hipotik dan gadai), apabila telah berhasil


45

menjual

barang-barang

yang

telah

dihipotikkan/digadaikan,

harus

menyampaikan laporannya kepada BHP. Sama halnya dengan hak hipotik dan hak gadai, maka dengan dijatuhkannya kepailitan, tidak akan mempengaruhi “hak retensi” yang dipunyai kreditur.


BAB II AKIBAT PUTUSAN PAILIT MENURUT UNDANG-UNDANG NO.37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Recommend Documents