BAB II LANDASAN KEPAILITAN DAN PENGADILAN NIAGA

BAB II LANDASAN KEPAILITAN DAN PENGADILAN NIAGA

A. Pengertian Kepailitan dan Syarat Pailit Kepailitan merupakan suatu sitaan umum, atas seluruh harta kekayaan dari orang yang berutang, untuk dijual di muka umum, guna pembayaran hutanghutangnya kepada semua kreditor, dan dibayar menurut perbandingan jumlah piutang masing-masing. Dalam perbendaharaan bahasa Belanda, Perancis, Latin dan Inggris istilah pailit dapat ditemukan. Dalam bahasa Perancis, istilah faillite artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Orang yang mogok atau macet atau berhenti membayar utangnya disebut dengan Le Faille. Di dalam bahasa Belanda dipergunakan istilah faillit yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan kata sifat. Sedangkan dalam bahasa Inggris digunakan istilah to fail dan kata di dalam bahasa Latin digunakan istilah failire. 2 Menurut Rachmadi Usman kepailitan adalah: Keadaan dimana seorang debitor tidak mampu melunasi hutang-hutangnya pada saat hutang tersebut jatuh tempo. Pernyataan pailit tidak boleh diputuskan begitu saja, melainkan harus dinyatakan oleh pengadilan, baik atas permohonan sendiri maupun atas permintaan seseorang atau pihak ketiga”. 3 Namun demikian, umumnya orang sering menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pailit atau bangkrut adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta debitor agar dicapainya perdamaian antara debitor dan para kreditor atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil diantara para kreditor. 4 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan sebagai berikut: “kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang 2

Zainal Asikin, Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia, Rajawali 11 Press, Jakarta, 2002, hal.26-27. 3 Rachmadi Usman, Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hal. 12. 4 Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis, Kepailitan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal.11.

xviii

Universitas Sumatera Utara

pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”. Munir Fuady menyamakan “istilah kepailitan dengan bangkrut” manakala perusahaan (atau orang pribadi) tersebut tidak sanggup atau tidak mau membayar hutang-hutangnya. Oleh karena itu, daripada pihak kreditor ramairamai mengeroyok debitor dan saling berebutan harta debitor tersebut, hukum memandang perlu mengaturnya sehingga hutang-hutang debitor dapat dibayar secara tertib dan adil. Dengan demikian, yang dimaksud dengan kepailitan adalah suatu sitaan umum yang dijatuhkan oleh pengadilan khusus, dengan permohonan khusus, atas seluruh aset debitor (badan hukum atau orang pribadi) yang mempunyai lebih dari 1 (satu) hutang/kreditor dimana debitor dalam keadaan berhenti membayar hutang-hutangnya, sehingga debitor segera membayar hutang-hutangnya tersebut. 5 Pasal 24 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman berbunyi: “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang”. Alasan-alasan permohonan kasasi atas putusan pernyataan kepailitan tidak jauh berbeda dengan alasan-alasan permohonan kasasi atas putusan perkara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, jo UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu karena: 1. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang. 2. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. 3. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Tata cara pengajuan permohonan kasasi perkara kepailitan diatur lebih lanjut dalam Pasal 11, dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Permohonan kasasi diajukan dalam waktu paling lambat 8 hari terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan kasasi ditetapkan, dengan mendaftarkan kepada

5

Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 75.

xix


Panitera Pengadilan Niaga yang telah menetapkan putusan atas permohonan pernyataan pailit. Panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan. Pemohon diberi tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran. Pada tanggal permohonan kasasi didaftarkan, pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera dan salinan permohonan kasasi berikut salinan memori kasasi kepada pihak terkasasi. Kepailitan membawa akibat hukum bagi diri yang dinyatakan pailit menjadi tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan pengurusan dan pemilikan terhadap aset yang dimilikinya. Konsep dasar kepailitan sebenarnya bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata. Pasal itu menyatakan bahwa semua barang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak milik debitor, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi perikatan-perikatan perorangan debitor itu. 6 Arti dari kutipan tersebut adalah sekalipun tidak diperjanjikan dengan tegas-tegas, seorang debitor bertanggung jawab terhadap segala hartanya dengan barang-barang yang dimilikinya baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari. Yang banyak tidak disadari oleh orang ialah bahwa yang tidak dikatakan oleh pasal ini ialah seorang debitor tidak dapat dituntut pertanggung jawabannya jika ia tidak memiliki barang apapun. Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan mengatakan: “Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar hutang-hutangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran hutang, dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang

6

Martiman Prodjohamidjojo, Proses Kepailitan, Mandar Maju, Bandung, 1999, hal. 45.

xx


meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren”. Dari ketentuan pasal di atas dapat dipahami bahwa pada kenyataannya bahwa undang-undang memberikan kesempatan kepada debitor untuk melakukan penundaan pembayaran dengan melakukan perdamaian kepada para kreditornya. Sehubungan dengan uraian di atas maka upaya hukum lainnya dalam kepailitan juga dikenal dengan istilah actio pauliana. Actio

Pauliana dalam kamus hukum diartikan sebagai gugatan

pembatalan, gugatan kreditor, gugatan dari pihak kreditor yang ditujukan terhadap (perbuatan) debitor karena perbuatan itu dianggap curang dan sangat merugikan kreditor. 7 Perihal actio pauliana dapat dilihat isi Pasal 41 Undang-Undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004 yaitu : (1) untuk kepentingan harta pailit dapat dimintakan pembatalan atas segala perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditor, yang dilakukan sebelum pernyataan pailit ditetapkan. (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor. (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah perbuatan hukum debitor yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan atau karena undang-undang. Dalam Undang-Undang Kepailitan tidak ada batasan waktu saat dilakukan perbuatan hukum oleh debitor sehingga dapat dibatalkan melalui upaya actio pauliana tersebut. Karena itu hukum yang mengaturnya hanyalah hukum yang umum mengenai daluarsa suatu gugatan. Dalam hal ini, gugatan terhadap actio pauliana dapat dilakukan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh debitor yang belum melebihi jangka waktu 1 tahun. 7

Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1990, hal. 33.

xxi


Agar seorang debitor dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Niaga, maka berbagai persyaratan juridis harus dipenuhi ketentuan dalam Bab II Pasal 2 sampai dengan Pasal 20 UU No. 37 Tahun 2004 yaitu: a. Permohonan dari debitor (perorangan). 1) Surat permohonan bermaterai dari pengacara yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga setempat. 2) Izin/kartu pengacara yang dilegalisir pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga setempat. 3) Surat kuasa khusus. 4) Surat tanda bukti diri (KTP) suami/isteri yang masih berlaku. 5) Persetujuan suami/isteri yang dilegalisir. 6) Daftar asset dan tanggung jawab. 7) Neraca pembukuan terakhir (dalam hal perorangan memiliki perusahaan). b. Permohonan dari debitor (Perseroan Terbatas). 1) Surat permohonan bermaterai dari pengacara yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga setempat. 2) Izin/kartu pengacara yang dilegalisir pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga setempat. 3) Surat kuasa khusus. 4) Akta pendaftaran perusahaan (tanda daftar perusahaan) yang dilegalisir (dicap) oleh Kantor Perdagangan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum permohonan didaftarkan. 5) Putusan sah rapat umum pemegang saham (RUPS) terakhir. 6) Neraca keuangan terakhir. 7) Nama serta alamat semua kreditor dan debitor. 8) Anggaran Dasar/Anggaran rumah tangga. c. Permohonan dari debitor (Yayasan/Asosiasi). 1) Surat permohonan bermaterai dari pengacara yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga setempat. 2) Izin/kartu pengacara yang dilegalisir pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga setempat. 3) Surat kuasa khusus. 4) Akta pendaftaran yayasan/asosiasi yang dilegalisir (dicap) oleh Kantor Perdagangan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum permohonan didaftarkan. 5) Putusan Dewan Pengurus yang memutuskan untuk mengajukan pernyataan pailit. 6) Neraca keuangan terakhir. 7) Nama serta alamat semua kreditor dan debitor. d. Permohonan dari debitor (Kejaksaan/Bank Indonesia/Bapepam). 1) Surat permohonan bermaterai dari pengacara yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga setempat. 2) Surat tugas/surat kuasa. 3) Izin/kartu pengacara yang dilegalisir pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga setempat.

xxii


4) Surat kuasa khusus. 5) Akta pendaftaran perusahaan/bank/perusahaan efek yang dilegalisir (dicap) oleh Kantor Perdagangan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum permohonan didaftarkan. 6) Surat perjanjian utang. 7) Perincian utang yang telah jatuh tempo/tidak dibayar. 8) Neraca keuangan terakhir. 9) Daftar asset dan tanggung jawab. 10) Nama serta alamat semua kreditor dan debitor. e. Permohonan dari kreditor (Kejaksaan/Bank Indonesia/Bapepam). 1) Surat permohonan bermaterai dari pengacara yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga setempat. 2) Izin/kartu pengacara yang dilegalisir pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga setempat. 3) Surat kuasa khusus. 4) Akta pendaftaran perusahaan/yayasan/asosiasi yang dilegalisir (dicap) oleh Kantor Perdagangan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum permohonan didaftarkan. 5) Surat perjanjian utang. 6) Perincian utang yang tidak dibayar. 7) Nama serta alamat masing-masing debitor 8) Tanda kenal diri debitor. 9) Nama serta alamat mitra usaha. 10) Terjemahan dalam bahasa Indonesia dan Bahasa Inggeris oleh penterjemah resmi (jika menyangkut unsur asing). 8 Dari bunyi Pasal 11 ayat (1) perihal kasasi, Pasal 14 ayat (1) perihal peninjauan kembali, dan Pasal 295 ayat (1) perihal peninjauan kembali UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terdapat dua kemungkinan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak yang tidak puas terhadap putusan pernyataan kepailitan, yaitu upaya hukum kasasi atau peninjauan kembali. Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menjelaskan: Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung”. Pasal 14 ayat (1) berbunyi: “terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung”. Pasal 295 ayat (1) berbunyi “terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini”.

8

Rudhy A. Lontoh, dkk, Penyelesaian Utang Piutang, Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Alumni, Bandung, 2001, hal. 3-5.

xxiii


B. Dasar Hukum kepailitan Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dan Permohonan Pailit Sejarah masuknya aturan-aturan kepailitan di Indonesia sejalan dengan masuknya Wetboek Van Koophandel (KUHD) ke Indonesia. Adapun hal tersebut dikarenakan Peraturan-peraturan mengenai Kepailitan sebelumnya terdapat dalam Buku III KUHD. Namun akhirnya aturan tersebut dicabut dari KUHD dan dibentuk aturan kepailitan baru yang berdiri sendiri. Aturan

mengenai

kepailitan

tersebut

disebut

dengan

Failistment

Verordenning yang berlaku berdasarkan Staatblaads No. 276 Tahun 1905 dan Staatsblaad No. 348 Tahun 1906. Arti kata Failisment Verordenning itu sendiri diantara

para

sarjana

Indonesia

diartikan

sangat

beragam.

Ada

yang

menerjemahkan kata ini dengan Peraturan-peraturan Kepailitan(PK). Akan tetapi Subekti dan Tjitrosidibio melalui karyanya yang merupakan acuan banyak kalangan akademisi menyatakan bahwa Failisment Verordening itu dapat diterjemahkan sebagai Undang-Undang Kepailitan (UUPK). Undang-Undang Kepailitan peninggalan pemerintahan Hindia Belanda ini berlaku dalam jangka waktu yang relatif lama yaitu dari Tahun 1905 sampai dengan Tahun 1998 atau berlangsung selama 93 Tahun. Sebenarnya pada masa pendudukan Jepang Aturan ini sempat tidak diberlakukan dan dibuat UU Darurat mengenai Kepailitan oleh Pemerintah Penjajah Jepang untuk menyelesaikan Masalah-masalah Kepailitan pada masa itu. Akan tetapi setelah Jepang meninggalkan

Indonesia

aturan-aturan

Kepailitan

peninggalan

Belanda

diberlakukan kembali.

xxiv


Pada tahun 1998 dimana Indonesia sedang diterpa krisis moneter yang menyebabkan banyaknya kasus-kasus kepailitan terjadi secara besar-besaran dibentuklah suatu PERPU No. 1 tahun 1998 mengenai kepailitan sebagai pengganti Undang-undang Kepailitan peninggalan Belanda. Meskipun begitu isi atau substansi dari PERPU itu sendiri masih sama dengan aturan kepailitan terdahulu. Selanjutnya PERPU ini diperkuat kedudukan hukumnya dengan diisahkannya UU No. 4 Tahun 1998. Dalam perkembangan selanjutnya dibentuklah Produk hukum yang baru mengenai Kepailitan yaitu dengan disahkannya UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran sebagai pengganti UU No. 4 tahun 1998. Objek undang-undang kepailitan adalah Debitor, yaitu Debitor yang tidak membayar utang-utangnya kepada para Kreditornya. Undang-undang berbagai negara membedakan antara aturan kepailitan bagi Debitor orang perorangan (individu) dan Debitor bukan perorangan atau badan hukum. Apakah UUK mengatur secara berbeda-beda pula kepailitan orang perorangan dan bukan orang perorangan. Tidak seperti di banyak negara, terutama negara-negara yang menganut common law system, UUK tidak membedakan aturan bagi kepailitan Debitor yang merupakan badan hukum maupun orang perorangan (individu). Bahwa ruang lingkup UUK meliputi baik Debitor badan hukum maupun Debitor orang perorangan memang tidak tegas-tegas ditentukan dalam Undangundang tersebut, tetapi hal itu dapat disimpulkan dari bunyi pasal-pasalnya. Misalnya dari Pasal 2 ayat (5) UUK yang mengemukakan bahwa "Dalam hal

xxv


Debitor

merupakan

badan

hukum,

maka

kedudukan

hukumnya

adalah

sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasarnya". Pasal 3 ayat (1) UUK mengemukakan bahwa "Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Debitor yang menikah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istri". Kepailitan bukan saja dapat diajukan terhadap Badan Usaha Milik Swasta atau badan-badan hukum swasta tetapi dapat juga diajukan terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

1. Kepailitan Holding Company. Dapatkah permohonan pernyataan pailit diajukan terhadap suatu Holding Company. Penulis berpendapat permohonan itu dapat saja diajukan, oleh karena suatu Holding Company adalah suatu perusahaan. Adalah menarik mencermati putusan Pengadilan Niaga dalam perkara Ometraco, yaitu Putusan No.3/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst dan No.4/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst yang menolak permohonan kepailitan terhadap Holding Company dengan pertimbangan bahwa seharusnya permohonan-permohonan terhadap Holding Company dan terhadap anak perusahaan tersebut diajukan dalam satu permohonan. 9 Terhadap putusan ini Kartini Muljadi, S.H., salah satu perancang Perpu No. 1 Tahun 1998, berpendapat bahwa pertimbangan Pengadilan Niaga tersebut kurang tepat. Permohonan pailit terhadap Holding Company dan anak perusahaannya oleh UUK tidak diwajibkan untuk diajukan dalam satu permohonan. Mereka merupakan badan hukum yang berbeda, mempunyai Kreditor yang berbeda, mungkin pula Holding Company adalah Kreditor dari anak perusahaannya. Penulis sangat

9

Bernadette Waluyo, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Mandar Maju, Bandung, 1999, hal. 34.

xx vi


mendukung pendapat yang dikemukakan oleh Kartini Muljadi tersebut di atas.

2. Kepailitan Bank dan Perusahaan Efek Undang-undang Kepailitan membedakan antara Debitor bank dan bukan bank, antara Debitor perusahaan efek dan bukan perusahaan efek. Pembedaan itu dilakukan berkaitan dengan ketentuan undang-undang ini mengenai siapa yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit.

10

3. Kepailitan Penjamin Berkaitan dengan pemberian guarantee yang biasanya diminta oleh perbankan dalam pemberian kredit bank, dengan undang-undang ini seorang penjamin atau penanggung yang memberikan personal guarantee atau suatu perusahaan yang memberikan corporate guarantee dapat dimohonkan untuk dinyatakan pailit. Selama ini sering tidak disadari baik oleh bank maupun oleh para pengusaha bahwa seorang personal guarantor dapat mempunyai konsekuensi hukum yang jauh apabila personal guarantor itu tidak melaksanakan kewajibannya. Konsekuensinya ialah bahwa guarantor (baik personal guarantee maupun corporate guarantee) dapat dinyatakan pailit. 11 Banyak bankir merasa bahwa personal guarantee hanya memberikan ikatan moral saja dari penjamin (guarantor)-nya. Hal itu tidak benar. Menurut Pasal 24 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dengan pernyataan pailit, Debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai kekayaannya yang dimasukkan dalam harta pailit terhitung sejak hari pernyataan pailit diputuskan. Dengan demikian,

10 11

Ibid., hal. 35. Ibid., hal. 36.

xx vii


seorang penjamin yang dinyatakan pailit oleh pengadilan tidak lagi dapat melakukan bisnis untuk dan atas nama pribadinya. Dalam KUH Perdata, penjaminan atau penanggungan diatur di dalam Pasal 1831 s.d. Pasal 1850. Dari ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata itu dapat disimpulkan bahwa seorang penjamin atau penanggung adalah juga seorang Debitor. Penjamin atau penanggung adalah juga seorang Debitor yang berkewajiban untuk melunasi utang Debitor kepada Kreditor atau para Kreditornya apabila Debitor tidak membayar utang yang telah jatuh waktu dan atau dapat ditagih. Oleh karena penjamin atau penanggung adalah Debitor, maka penjamin atau penanggung dapat dinyatakan pailit berdasarkan UUK. 12 UUK mengatur mengenai penjaminan yang diatur dalam Pasal 56. Dari bunyi pasal-pasal tersebut tidak ternyata bahwa penjamin atau penanggung tidak dapat diajukan permohonan pernyataan pailit terhadapnya. Dalam putusannya No. 39K/N/1999 mengenai kepailitan antara PT Deemte Sakti Indo melawan PT Bank Kesawan, dalam tingkat Kasasi, Majelis Hakim Mahkamah

Agung

antara

lain

berpendapat

sebagai

berikut:

Bahwa i.e. Termohon sebagai guarantor telah melepaskan hak-hak istimewanya maka kreditor dapat secara langsung menuntut Termohon untuk memenuhi kewajibannya. Bahwa karena Termohon tidak memenuhi kewajibannya secara suka-rela, maka Kreditor/Pemohon mohon agar Termohon dipailitkan dan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Niaga secara tepat dan benar Termohon telah memenuhi syarat untuk dinyatakan pailit. Dalam putusan Mahkamah Agung yang lain mengenai kepailitan penjamin,

12

Mohammad Chaidir Ali, et al, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran, Mandar Maju, Bandung, 1995, hal. 10.

xxviii


yaitu Putusan No. 42K/N/1999 dalam perkara kepailitan antara (1) Bank Artha Graha dan (2) PT Bank Pan Indonesia, Tbk. (PT Bank Panin, Tbk.) melawan (1) Cheng Basuki dan (2) Aven Siswoyo, Majelis Hakim Kasasi mengemukakan pendapat,

sebagaimana

ternyata

dari

pertimbangannya,

sebagai

berikut:

Bahwa dengan perjanjian penjaminan No. 50 dan perjanjian jaminan No. 51 (bukti P2 dan P3) yang di antaranya menyatakan bahwa para Termohon Kasasi selaku para penjamin melepaskan segala hak-hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang penjamin, berarti para Termohon Kasasi sebagai para penjamin adalah menggantikan kedudukan Debitor (PT Tensindo) dalam melaksanakan kewajiban Debitor (PT Tensindo) terhadap para Pemohon (para Pemohon Kasasi) sehingga para Termohon (Termohon Kasasi) dapat dikategorikan sebagai debitor. Bagaimana halnya apabila penjamin atau penanggung hanya menjamin atau menanggung utang Debitor terhadap suatu Kreditor dan ternyata penjamin atau penanggung itu tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar utang Debitor kepada Kreditor yang dijaminnya dan ternyata Kreditor yang dijamin olehnya itu adalah

satu-satunya

Kreditor

baginya?

Apakah terhadap penjamin atau

penanggung itu dapat diajukan permohonan pernyataan pailit? Menurut hemat penulis apabila penjamin atau penanggung tersebut tidak memiliki lebih dari satu Kreditor, sehingga tidak terpenuhi asas concursus creditorum sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 1 ayat (1) UUK, maka terhadap penjamin atau penanggung itu tidak dapat diajukan permohonan pernyataan pailit. Secara

yuridis

murni

berdasarkan penafsiran

gramatikal terhadap

ketentuan-ketentuan dalam UUK, seorang penanggung tidak dapat dinyatakan

xxix


pailit sebelum harta kekayaan Debitor terlebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya. Hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 1831 KUH Perdata yang menentukan bahwa penjamin (penanggung) tidak diwajibkan membayar utang Debitor kepada Kreditor selain apabila Debitor lalai dan harta kekayaan Debitor telah terlebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya. Ketentuan Pasal 1831 KUH Perdata tersebut mensyaratkan pula bahwa penjamin atau penanggung hanya dapat dituntut untuk membayar kekurangan utang yang tidak dapat dilunasi dari hasil penjualan harta kekayaan Debitor itu. 13 Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 1831 KUH Perdata itu, seorang penjamin atau penanggung tidak dapat dinyatakan pailit tanpa sebelumnya menyatakan debitor pailit. 14 Hak Kreditor yang ditanggung untuk menuntut penjamin atau penanggung hanyalah apabila dari hasil likuidasi terhadap harta kekayaan Debitor masih terdapat sisa utang yang belum lunas. Berdasarkan ketentuan Pasal 1832 angka 4 KUH Perdata, penjamin atau penanggung tidak dapat menuntut supaya harta kekayaan Debitor disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya apabila berada di dalam keadaan pailit. 15 Dengan kata lain, kewajiban membayar dari penjamin atau penanggung merupakan bagian dari harta pailit seketika Debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan. Namun ketentuan Pasal 1832 angka 4 KUH Perdata itu tidak mengakibatkan penjamin atau penanggung itu pailit. Sejalan dengan ketentuan Pasal 1832 angka 1 KUH Perdata, pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap seorang penjamin atau penanggung dapat 13

Martiman Prodojhamidjojo, Op.Cit, hal.1. Edy Putra Tje ‘Aman, Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis, Liberti, Yogyakarta, 1985, hal. 41. 15 J. Satrio, Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Pribadi, Citra Aditya Bakti, 1996, Bandung:, hal. 5. 14

xxx


diajukan tanpa mengajukan permohonan pailit pula kepada Debitor hanyalah apabila penjamin atau penanggung telah melepaskan Hak Istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda atau, harta kekayaan Debitor disita dan dijual terlebih dahulu. Sejalan dengan dengan ketentuan Pasal 1832 angka 2, 3, 4, dan 5 KUH Perdata, terhadap penjamin atau penanggung dapat diajukan permohonan pernyataan pailit, selain karena telah melepaskan Hak Istimewanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1832 huruf 1 KUH Perdata sebagaimana dikemukakan di atas, apabila: Angka 2: penjamin telah bersama-sama dengan Debitor mengikatkan dirinya secara tanggung renteng. Angka 3: Debitor dapat mengajukan tangkisan yang hanya menyangkut dirinya sendiri secara pribadi. Angka 4: Debitor berada dalam keadaan pailit. Angka 5: penjaminan (penanggungan) tersebut telah diberikan berdasarkan perintah pengadilan. Masalah lain yang berkaitan dengan pengajuan permohonan perayataan pailit terhadap penjamin atau penanggung adalah mengenai apakah permohonan pernyataan pailit terhadap penjamin atau penanggung harus diajukan bersamaan dengan pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap Debitor.

16

Apabila tidak terpenuhi ketentuan Pasal 1832 KUH Perdata, sehingga dengan demikian berlaku ketentuan Pasal 1831 KUH Perdata, maka permohonan

16

Subekti, Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal. 24.

xxxi


pernyataan pailit tidak boleh diajukan tanpa mengajukan pula permohonan pailit terhadap Debitor. Bahkan terhadap penanggung tidak dapat diajukan permohonan pernyataan pailit sebelum terbukti bahwa dari hasil penjualan harta kekayaan Debitor yang di-nyatakan pailit itu masih terdapat sisa utang yang belum dapat dilunasi dalam beberapa hal dapat saja diminta oleh penanggung Perlu dicermati mengenai tanggung jawab penjamin atau penanggung sehubungan dengan ketentuan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Menurut Pasal 149 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, walaupun sudah ada perdamaian, para Kreditor tetap mempunyai hak terhadap para penanggung. Lebih lanjut Pasal 149 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menentukan, hak yang dapat dilakukan terhadap barang-barang pihak ketiga tetap ada pada para Kreditor seolah-olah tidak terjadi perdamaian. 17 Dengan kata lain, terjadinya perdamaian antara Debitor dengan (para) Kreditornya tidaklah menghapuskan tanggung jawab penanggung. Menurut hemat penulis, pasal ini tidak boleh diartikan bahwa sekalipun telah terjadi perdamaian, maka para Kreditor dapat mengajukan permintaan kepada penjamin atau penanggung agar melunasi utang Debitor yang dijaminnya itu, yang notabene telah disepakati oleh para Kreditor untuk dijadwal ulang atau direstrukturisasi berdasarkan suatu perjanjian perdamaian. Dengan kata lain, tidak dapat dibenarkan bahwa di satu pihak telah terjadi perdamaian antara Debitor dan para Kreditornya, sedangkan bersamaan dengan itu para Kreditor mengajukan haknya kepada penjamin atau penanggung untuk membayar utang Debitor yang telah dijadwal ulang atau direstrukturisasi. 18 Pasal tersebut harus diartikan bahwa penjaminan atau penanggungan tidaklah batal dengan adanya perjanjian perdamaian sehingga karena itu penjamin

17

Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit, Suatu Tinjauan Yuridis, Djambatan, Jakarta, 1995, hal. 56. 18 Siti Soemarti Hartono, Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran, Liberty, Yogyakarta, 1981, hal. 8.

xxxii


atau penanggung tersebut tetap menjamin atau menanggung utang-utang yang telah dijadwal ulang atau direstrukturisasi. Penjamin atau penanggung baru timbul kewajibannya apabila Debitor kembali cidera janji karena tidak dapat memenuhi syarat-syarat perjanjian perdamaian tersebut. Pembatalan penjaminan atau penanggungan itu hanya dapat terjadi apabila di dalam perjanjian perdamaian diperjanjikan dengan tegas untuk membebaskan penjamin atau penanggung dari kewajibannya.

C. Upaya Hukum Dalam Kepailitan Tujuan utama dalam suatu proses di muka Pengadilan adalah untuk memperoleh putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi, setiap putusan yang dijatuhkan oleh Hakim belum tentu dapat menjamin kebenaran secara yuridis, karena putusan itu tidak lepas dari kekeliruan dan kekilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Agar kekeliruan dan kekilafan itu dapat diperbaiki, maka demi tegaknya kebenaran dan keadilan, terhadap putusan Hakim itu dimungkinkan untuk diperiksa ulang. Cara yang tepat untuk dapat mewujudkan kebenaran dan keadilan itu adalah dengan melaksanakan upaya hukum. 19 Demikian pula terhadap putusan dari Pengadilan Niaga dalam perkara kepailitan. Namun, perbedaan dari Pengadilan Niaga ialah hanya tersedia upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Pengadilan Niaga disebut sebagai pengadilan tingkat pertama dan tidak ada tingkat kedua atau sering disebut sebagai tingkat banding. Terhadap putusan-putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,

19

Kelik Pramudya, “Upaya Hukum dalam Kepailitan”, http://clickgtg.blogspot.com/2008/10/upaya-hukum-dalam-kepailitan.html, Diakses tanggal 28 Juni 2012.

xxxiii


tersedia upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali.

Kasasi Kasasi berasal dari bahasa Perancis : Cassation, dengan kata kerja casser, yang berarti membatalkan atau memecahkan putusan pengadilan, karena dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukum, yang tunduk pada kasasi hanyalah kesalahan-kesalahan di dalam penerapan hukum saja. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, bahwa salah satu tugas dan wewenang Mahkamah Agung adalah memeriksa dan memutus permohonan kasasi. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung menyebutkan bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena: a) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang. b) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. c) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Upaya hukum kasasi dalam kepailitan diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 13 Undang-Undang Kepailitan, prosesnya dapat dijelaskan sebagai berikut: a) Pendaftaran Kasasi Dalam perkara kepailitan permohonan kasasi dapat diajukan oleh Debitor dan Kreditor yang berkedudukan sebagai pihak pada persidangan tingkat pertama maupun Kreditor lain yang bukan merupakan pihak pada persidangan tingkat

xxxiv


pertama yang tidak puas terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit. Permohonan kasasi dalam perkara kepalitan tidak hanya terbatas pada putusan permohonan kepailitan tingkat pertama saja. Permohonan kasasi juga dapat diajukan apabila rencana perdamaian ditolak oleh Pengadilan Niaga atau dalam hal pencabutan kepailitan yang menyebabkan kepailitan berakhir. Dalam hal demikian kreditor yang menyetujui perdamaian serta debitor pailit dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Pasal 11 Undang-Undang Kepailitan menyebutkan bahwa permohonan kasasi diajukan paling lambat 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau, dengan mendaftarkan kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus permohonan pernyataan pailit. Selanjutnya panitera mendaftar permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftar. b) Penyampaian Memori Kasasi Pemohon kasasi wajib menyampaikan kepada Panitera Pengadilan memori kasasi pada tanggal permohonan kasasi didaftarkan. Paling lambat 2 (dua) hari setelah

permohonan

kasasi

didaftarkan,

panitera

wajib

mengirimkan

permohonan kasasi dan memori kasasi kepada pihak termohon kasasi. c) Pengajuan Kontra Memori Kasasi Terhadap kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi itu, termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera Pengadilan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi. Panitera

xxxv


Pengadilan selanjutnya wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lambat 2 (dua) hari setelah kontra memori kasasi diterima. d) Pegiriman Berkas ke Mahkamah Agung Setelah semua berkas kasasi dari pihak pemohon maupun termohon kasasi lengkap, panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi, dan kontra memori kasasi beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal permohonan kasasi

didaftarkan.

Mahkamah

Agung

selanjutnya

akan

mempelajari permohonan itu sekaligus menetapkan hari sidang paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima. e) Sidang Pemeriksaan Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan oleh sebuah majelis hakim Mahkamah Agung yang khusus dibentuk untuk memeriksa dan memutus perkara yang menjadi lingkup kewenangan Pengadilan Niaga. f) Putusan Kasasi Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Putusan kasasi tersebut wajib memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut dan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Setelah putusan kasasi diucapkan Panitera pada

xxxvi


Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada Panitera pada Pengadilan Niaga paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan. Salinan atas putusan kasasi tersebut selanjutnya wajib disampaikan kepada pemohon kasasi, termohon kasasi, Kurator, dan Hakim Pengawas paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan kasasi diterima. Peninjauan Kembali Kewenangan lain yang diberikan Undang-Undang kepada Mahkamah Agung ialah memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum luar biasa, namun sebenarnya lembaga ini bertentangan dengan asas kepastian hukum. Prinsip asas kepastian hukum menentukan bahwa putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap, tidak bisa diubah lagi. Asas kepastian hukum ini disebut nebis in idem, artinya tidak boleh terjadi dua kali putusan terhadap satu kasus yang sama antara dua pihak dalam perkara yang sama. Undang-Undang memberi kesempatan untuk mengajukan peninjauan kembali dengan segala persyaratan yang ketat. Persyaratan yang ketat tersebut dimaksudkan untuk menerapkan asas keadilan terhadap pemberlakuan asas kepastian hukum, karena itu peninjauan kembali berorientasi pada tuntutan keadilan.

Fungsi Mahkamah

Agung

dalam

Peninjauan Kembali

adalah

mengadakan koreksi terakhir terhadap putusan pengadilan yang mengandung ketidakadilan yang disebabkan kesalahan dan kekhilafan hakim. Rumusan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 memberikan hak untuk mengajukan perninjauan kembali atas putusan pailit yang telah berkekuatan hukum tetap. Walau demikian permohonan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan pada dua macam alasan saja, yang masing-masing secara khusus telah dibatasi jangka waktu tertentu. Pasal 295 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan

xxxvii


menentukan bahwa peninjauan kembali dapat diajukan dengan alasan sebagai berikut: a) Setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di Pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan. Bukti baru tersebut apabila diketahui pada tahap persidangan sebelumnya akan menghasilkan putusan yang berbeda. Permohonan peninjauan kembali dengan alasan ini diajukan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap. b) Terdapat kekeliruan yang nyata pada putusan hakim sebelumnya atau hakim telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum. Permohonan peninjauan kembali atas dasar alasan ini, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap. 20 Prosedur permohonan peninjauan kembali diatur tersendiri pada BAB IV, Pasal 295 sampai dengan 298 Undang-Undang Kepailitan. Permohonan peninjauan kembali disampaikan kepada Panitera Pengadilan. Panitera Pengadilan mendaftar permohonan peninjauan kembali pada tanggal permohonan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani Panitera Pengadilan dengan tanggal yang sama dengan tanggal permohonan didaftarkan. Panitera Pengadilan menyampaikan permohonan peninjauan kembali kepada Panitera Mahkamah Agung dalam jangka waktu 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Pemohon peninjauan kembali wajib menyampaikan kepada Panitera Pengadilan bukti pendukung yang menjadi dasar pengajuan permohonan peninjauan kembali dan untuk termohon salinan permohonan peninjauan kembali berikut salinan bukti pendukung yang bersangkutan, pada tanggal permohonan didaftarkan. Panitera Pengadilan menyampaikan salinan permohonan peninjauan kembali berikut salinan bukti pendukung kepada termohon dalam jangka 20

Rudy A Lontoh, et. al, Op.Cit, halaman 32

xxxviii


waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Pihak termohon dapat mengajukan jawaban terhadap permohonan peninjauan kembali yang diajukan, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah tanggal permohonan peninjauan kembali didaftarkan. Panitera Pengadilan wajib menyampaikan jawaban kepada Panitera Mahkamah Agung, dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Mahkamah Agung segera memeriksa dan memberikan putusan atas permohonan peninjauan kembali dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan diterima Panitera Mahkamah Agung. Putusan atas permohonan peninjauan kembali harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Dalam jangka waktu paling lambat 32 (tiga puluh dua) hari setelah tanggal permohonan diterima Panitera Mahkamah Agung, Mahkamah Agung wajib menyampaikan kepada para pihak salinan putusan peninjauan kembali yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut. D. Pengadilan Niaga dan Dissenting Opinion 1. Pengadilan Niaga Diundangkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sebagai perbaikan terhadap Undang-Undang Kepailitan sebelumnya membawa beberapa perubahan penting. Diantaranya adalah pembentukan pengadilan niaga sebagai wadah untuk menyelesaikan perkara kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Pembentukan pengadilan niaga merupakan terobosan fenomenal diantara berbagai upaya lainnya. Pembentukan pengadilan niaga merupakan suatu langkah awal bagi reformasi peradilan untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang perekonomian. Ada beberapa hal yang menjadi alasan mengapa Pengadilan Niaga perlu dibentuk. Salah satunya adalah keadaan ekonomi Indonesia saat itu yang diperkirakan akan mengalami lonjakan besar kasus kepailitan. Pembentukan Pengadilan Niaga juga dimaksudkan sebagai model percontohan bagi Pengadilan Indonesia yang dapat bekerja secara baik dan tertib. 21 21

Ibid, hal. 11.

xxxix


Rencana untuk memiliki institusi sejenis Pengadilan Niaga telah bergulir sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 mengenai Kekuasaan Kehakiman. Selain membagi kekuasaan pengadilan di 4 (empat) lingkungan peradilan, menurut undang-undang ini juga tidak tertutup kemungkinan diadakannya suatu pengkhususan (diferensiasi/spesialisasi) di masing-masing lingkungan peradilan. Misalnya dalam Peradilan Umum dapat diadakan pengkhususan berupa Pengadilan Lalu Lintas, Pengadilan Anak-anak, Pengadilan Ekonomi, dan sebagainya sesuai dengan aturan dalam Undang Undang. Hal senada juga ditegaskan dalam Pasal 8 UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum mengenai Peradilan Umum yang menyebutkan bahwa dalam lingkungan peradilan umum dapat diadakan pengkhususan yang diatur dalam UU. Pengkhususan inilah yang kini diwujudkan dalam bentuk Pengadilan Niaga yang kita kenal saat ini. Kenyataan saat ini menunjukkan bahwa Pengadilan Niaga lebih diperlakukan sebagai pengkhususan pengadilan seperti yang dicontohkan oleh Pengadilan Anak daripada pengadilan pengkhususan seperti yang dicontohkan oleh Pengadilan Ekonomi di tahun 1955. Dengan demikian tak heran apabila sistem pendukung pengadilan seperti sistem kepegawaian hakim, sistem kepegawaian staf-staf pengadilan lainnya, dan sistem pengadaan infrastruktur pengadilan tunduk pada peraturan yang berlaku di Peradilan Umum. 22 Kecenderungan ini bukan saja diberlakukan pada Pengadilan Niaga saja tetapi juga pada semua Pengadilan baru lain yang merupakan pengkhususan dari 4 lingkup Pengadilan pada UU No. 48 Tahun 2009. Hal ini menunjukkan bahwa Pasal 25 UU No. 48 Tahun 2009 diterjemahkan sebagai suatu pengkhususan pada prosedur suatu perkara tertentu saja tanpa kekhususan lain pada sistem pendukung Pengadilan tersebut. Keadaan ini dianggap telah melenceng dari tujuan awal

xl


semula

yang

memaksudkan Pengadilan Niaga

untuk

mendekati

contoh

pengkhususan Pengadilan Ekonomi, dengan segala perangkat istimewa untuk mengatasi perkara-perkara niaga yang dikhawatirkan dan diperkirakan akan membludak akibat krisis ekonomi di Indonesia pada saat itu. Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 pendirian Pengadilan Niaga diatur, yaitu dalam Pasal 1 angka 7 yang menjelaskan “Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalammlingkungan peradilan umum”. Pembentukan Pengadilan Niaga adalah dipisahkannya yurisdiksi untuk memeriksa permohonan pailit dari Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Niaga. Undang-undang mengatur bahwa dengan dibentuknya Pengadilan Niaga, maka permohonan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang hanya dapat diperiksa oleh Pengadilan Niaga. Kompetensi absolut merupakan kewenangan memeriksa dan mengadili antar badan peradilan. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur tentang badan peradilan beserta kewenangan yang dimiliki. Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus yang berada di bawah Pengadilan umum yang diberi kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Selain itu, menurut Pasal 300 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Pengadilan Niaga juga berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang. Perkara lain di bidang perniagaan ini misalnya, tentang gugatan pembatalan paten dan gugatan penghapusan pendaftaran merek. Kedua hal tersebut masuk ke dalam bidang perniagaan dan diatur pula dalam undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Dengan kompetensi absolut ini maka hanya Pengadilan Niaga sebagai satu-satunya badan peradilan yang berhak memeriksa dan memutus perkara-perkara tersebut. Selain kompetensi absolut Pengadilan Niaga juga mmeiliki Kompetensi Relatif. Kompetensi relatif merupakan kewenangan atau kekuasaan mengadili antar Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga sampai saat ini baru ada lima. Pengadilan Niaga tersebut berkedudukan sama di Pengadilan Negeri. Pengadilan Niaga hanya berwenang memeriksa dan memutus perkara pada daerah hukumnya masing-masing. Pasal 3 22

Gunawan Widjaja, Seri Hukum Perikatan, Penanggungan Utang dan Perikatan Tanggung Menanggung, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 169.

xli


Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa putusan atas permohonan pernyataan pailit diputus oleh Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor, apabila debitor telah meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia, maka Pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir Debitor. Dalam hal debitor adalah pesero suatu firma, Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga berwenang memutuskan. Debitor yang tidak berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat Debitor menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia. Dalam hal Debitor merupakan badan hukum, tempat kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya.23

2. Dissenting Opinion Dissenting opinion adalah perbedaan pendapat hakim dalam memutus suatu perkara. Dissenting opinion adalah pendapat yang berbeda dengan apa yang diputuskan dan dikemukakan oleh satu atau lebih hakim yang memutus perkara, merupakan satu kesatuan dengan putusan itu karena hakim itu kalah suara atau merupakan suara minoritas hakim dalam sebuah majelis hakim. Dissenting opinion ini merupakan hal baru dalam sejarah peradilan Indonesia. Setidak-tidaknya dalam kurun waktu lima tahun terakhir. “Pertama kali dissenting opinion diperkenalkan dalam peradilan niaga yang menangani kepailitan, kemudian diikuti Mahkamah Konstitusi, dan yang terakhir peradilan umum juga sudah mulai mengikuti dissenting opinion ini”.24 Filosofi adanya lembaga hukum dissenting opinion adalah untuk memberikan akuntabilitas kepada masyarakat pencari keadilan (justiabelen) dari para hakim yang memutus perkara. Seperti diketahui, mayoritas perkara pengadilan diputus oleh sebuah majelis hakim yang terdiri dari tiga orang hakim atau lebih. Dalam pengambilan putusan akhir, tidak tertutup kemungkinan terjadinya perbedaan pendapat di antara majelis hakim itu. Jika terjadi perbedaan pendapat, maka putusan diambil berdasar suara terbanyak. Doktrin dissenting opinion lahir Jerman”,25 dan berkembang dalam negara-negara yang menggunakan sistem hukum Common Law, seperti di AS dan Inggris. “Doktrin itu lalu diadopsi negaranegara yang menganut sistem hukum kontinental, seperti Indonesia, Belanda, Perancis, dan 23

Ibid., hal. 159. M. Hadi Shubhan, Dissenting Opinion dissentingopinion.com.diakses tanggal 1 Juli 2010. 25 Ibid. 24

xlii

Putusan

Akbar,

http\\www.google.


Sebagaimana terjadi saat ini, tidak jarang hakim yang mempunyai integritas tinggi selalu kalah dalam voting musyawarah majelis hakim. Terhadap hakim yang mempunyai perbedaan pendapat ini disediakan sarana untuk mengungkapkan perbedaan pendapatnya yang disertai argumentasi yuridisnya dan merupakan satukesatuan dengan putusan, yang istilah teknis yuridisnya disebut dissenting opinion. Pada masa sebelum adanya dissenting opinion ini, hakim yang mempunyai pendapat berbeda dengan majelis tidak dapat mengemukakan pendapatnya tersebut dalam putusan sehingga pihak luar tidak akan pernah tahu apakah ada perbedaan pendapat ataukah tidak. Sejarah peradilan hukum di Indonesia, sebelum putusan Akbar Tandjung ini, setidaknya sudah ada tujuh putusan hakim yang di dalamnya terdapat dissenting opinion. Lima putusan dari peradilan niaga, satu putusan dari peradilan umum, dan yang terakhir satu putusan dari Mahkamah Konstitusi. Kendati sudah ada beberapa putusan dengan dissenting opinion, hal ini relatif baru dalam sejarah peradilan di Indonesia dan merupakan lompatan besar dalam dunia hukum. Dikatakan baru karena di peradilan umum, yakni peradilan yang menangani perkara pidana dan perdata, baru ada dua putusan dengan dissenting opinion dan itu baru terjadi tahun terakhir ini serta saat ini dalam putusan Tandjung. Yang menarik, dalam peradilan umum kini sudah ada dua putusan hakim yang di dalamnya terdapat dissenting opinion, dan keduanya dalam kasus mega korupsi. Putusan yang pertama adalah kasus cessie Bank Bali dengan terdakwa Joko Chandra, hakim agung yang mengeluarkan dissenting opinion adalah Artidjo Alkostar. Putusan kedua adalah putusan Tandjung, di mana Hakim Agung Abdul Rachman Saleh membuat dissenting opinion yang intinya menganggap Tandjung melakukan perbuatan melawan hukum secara materiil. Dissenting opinion pertama kali lahir di Indonesia tidak mempunyai landasan yuridis formal. Ia lahir karena praktik hakim yang berkembang. Pertama kali lahirnya dissenting opinion dalam pengadilan niaga. Sampai saat ini sudah ada lima putusan pengadilan niaga yang memuat dissenting opinion itu. Dalam peradilan niaga sekarang sudah ada landasan yuridis untuk adanya dissenting opinion itu, yakni diatur dalam sebuah Peraturan Mahkamah Agung. Pada negara–negara yang menganut Sistem Hukum Anglo Saxon seperti Amerika dan Inggris, Pendapat atau Opini di bidang hukum biasanya merupakan penjelasan tertulis yang dibuat oleh Hakim. Penjelasan tertulis tersebut menyatakan peranan Para Hakim dalam menyelesaikan perkara. Penjelasan Tertulis tersebut dibuat berdasarkan pada rasionalitas dan prinsip hukum yang mengarahkan mereka kepada peraturan yang dibuat. Pendapat biasanya diterbitkan dengan arahan dari pengadilan dan hasilnya mengandung pernyataan tentang apa

xliii


itu hukum dan bagaimana seharusnya hukum tersebut diinterpretasikan. Para Hakim Pengadilan tersebut biasanya kemudian melakukan penegakkan kembali, perubahan, dan penerbitan terhadap hal-hal yang dapat dijadikan sebagai panutan atau teladan dalam hukum. Pendapat atau Opini dalam hukum tersebut dikenal dengan istilah Legal Opinion. Legal Opinion dapat diterjemahkan secara sederhana sebagai pendapat hukum. Pada negara–negara yang menganut Sistem Hukum Anglo Saxon, Legal Opinion tersebut terdiri dari : 1. Judicial Opinion adalah pernyataan atau pendapat atau putusan hakim di dalam memutuskan perkara atau kasus, baik kasus perdata maupun pidana. 2. Majority Opinion adalah pendapat hakim yang disetujui oleh mayoritas dari para hakim pengadilan. 3. Dissenting Opinion adalah perbedaan pendapat. 4. Plurality Opinion adalah pendapat yang berasal dari suatu kelompok dari lingkungan peradilan, yang kerapkali dalam pengadilan banding, dimana tidak terdapat pendapat tunggal yang diterima yang didukung oleh kelompok mayoritas di pengadilan. 5. Concuring Opinion adalah pendapat tertulis dari beberapa hakim pengadilan yang setuju dengan kelompok mayoritas di pengadilan tetapi menuangkannya dengan cara yang berbeda. 6. Memorandum Opinion adalah pendapat yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan tertinggi kepada lembaga peradilan yang lebih rendah berupa catatan atau memo.26 Namun, dalam kajian singkat ini akan dibahas lebih jauh tentang Dissenting Opinion. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya Dissenting Opinion adalah merupakan perbedaan pendapat yang terjadi antara Majelis Hakim yang menangani suatu kasus tertentu dengan Majelis Hakim lainnya yang menangani kasus tertentu lainnya. Majelis hakim yang menangani suatu perkara menurut kebiasaan dalam

26

Sie Infokum – Ditama Binbangku, “Dissenting Opinion”, http://www.jdih.bpk.go.id, Diakses tanggal 10 Juni 2012.

xliv


hukum acara berjumlah 3 (tiga) orang, dari ketiga orang anggota majelis hakim ini apabila dalam musyawarah menjelang pengambilan putusan terdapat perbedaan pendapat diantara satu sama lain maka putusan akan diambil dengan jalan voting atau kalau hal ini tidak memungkinkan, pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa yang akan dipakai dalam putusan. Sedangkan bagi hakim anggota yang kalah suara dalam menentukan putusan, harus menerima pendapat mayoritas majelis hakim dan dapat menuliskan pendapatnya yang berbeda dengan putusan dalam buku khusus yang dikelola oleh Ketua Pengadilan Negeri dan bersifat rahasia. Dissenting Opinion itu sendiri lebih sering digunakan di negara-negara yang menganut Sistem Hukum Anglo Saxon seperti Amerika Serikat dan Kerajaan Inggris. Pada Sistem Hukum tersebut Dissenting Opinion digunakan jika terjadi perbedaan pendapat antara seorang Hakim dengan Hakim lain yang putusannya bersifat mayoritas. Pendapat Hakim yang berbeda dengan putusan tersebut akan ikut dilampirkan dalam putusan dan menjadi Dissenting Opinion. Di Amerika Serikat yang menjadi perdebatan oleh para hakim adalah kasus yang diperiksa. Hal tersebut dimaksudkan agar terciptanya suatu hukum baru karena secara prinsip para hakim tersebut berpegang teguh pada pemikiran Judge Made Law. Dimana para hakim tersebut dituntut untuk senantiasa dapat menjawab dan memberikan kepastian hukum terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul dalam masyarakat. Berlainan halnya dengan sistem Eropa Kontinental yang bersifat tetap, dimana dalam proses peradilannya tidak menggunakan sistem juri tetapi segala

xlv


sesuatunya

kembali

kepada

ketentuan

undang-undang,

sehingga

yang

diperdebatkan oleh para hakim seharusnya adalah pasal-pasal dalam undangundang yang didakwakan kepada terdakwa. Namun, sebenarnya pada negara– negara yang menganut sitem hukum Eropa Kontinental seperti Indonesia dan Belanda, penerapan Dissenting Opinion sangatlah tidak mungkin untuk dilakukan karena tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan dan juga terdapat ketentuan dalam Buku II MA yang melarang penggunaan Dissenting Opinion tersebut. Walaupun demikian Dissenting Opinion itu sendiri bukan merupakan suatu hal yang baru khususnya dalam komunitas masyarakat hukum yang secara tatanan keilmuan telah mempelajari teori – teori maupun aplikasinya dalam bidang hukum. Meskipun bukan merupakan suatu hal yang baru dalam catatan teori maupun praktek hukum, namun dirasakan sangatlah perlu untuk diberikan suatu perspektif yang jelas tentang penggunaan mekanisme Dissenting Opinion. Seiring dengan perkembangan zaman, dimana muncul banyak sekali kasuskasus yang menuntut kecermatan dari para hakim dalam memutuskannya maka di indonesia diterapkan juga penggunaan Dissenting Opinion tersebut. Selain itu, penerapan Dissenting Opinion tersebut juga dilatarbelakangi oleh sebuah pemikiran sederhana yang menyatakan bahwa sebuah putusan itu baru bisa disebut adil apabila setiap hakim bisa menggunakan haknya untuk mengungkapkan pandangannya secara bebas, terbuka dan jujur dengan tentunya menggunakan pertimbangan hukum, sampai dihasilkan satu putusan yang bersifat kolektif. Indonesia istilah Dissenting Opinion mulai mencuat dikarenakan kasuskasus korupsi yang ditangani oleh Mahkamah Agung (MA). Namun, sampai saat

xlvi


ini di negara kita belum ada aturan yang khusus mengatur tentang Dissenting Opinion tersebut. Untuk itu diperlukan adanya peraturan tentang Pelaksanaan Dissenting Opinion dalam Hukum Acara Pidana. Hal ini dapat dilakukan dengan merevisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP (UU. Nomor 8 Tahun 1981) yang didalamnya tidak mengatur tentang Dissenting Opinion itu sendiri. Di negara Indonesia keharusan majelis hakim untuk memuat pendapat hakim yang berbeda dalam putusan diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yaitu pada Pasal 30 ayat (2) yang menetapkan bahwa dalam musyawarah pengambilan putusan setiap Hakim Agung wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Kemudian pada ayat (3) ditambahkan bahwa, dalam hal musyawarah tidak dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim Agung yang berbeda wajib dimuat dalam putusan. Namun, terjadi perbedaan dalam penerapan Dissenting Opinion pada Lembaga-Lembaga Yudikatif di negara kita khususnya dalam hal model pencatuman Dissenting Opinion itu sendiri. Perbedaan tersebut dapat ditemukan pada Pengadilan Niaga dan pada Mahkamah Konstitusi : 1. Pada Pengadilan Niaga, model pencatuman Dissenting Opinion terpisah dari putusan. 2. Pada Mahkamah Konstitusi, Dissenting Opinion merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.27 Diperlukan penyeragaman model pencatuman Dissenting Opinion dalam

27

Ibid.

xlvii


suatu peraturan yang khusus mengatur tentang Dissenting Opinion tersebut. Namun, sebelum memasukkan Dissenting Opinion dalam Peraturan PerundangUndangan kita terlebih dahulu harus mengetahui adakah nilai-nilai positif atau manfaat yang dapat kita peroleh dari penggunaan Dissenting Opinion tersebut. Apakah Dissenting Opinion dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum negara kita. Pada Kenyataanya keinginan memasukan Dissenting Opinion dalam KUHAP di latarbelakangi oleh karena Dissenting Opinion dirasakan mempunyai manfaat dan nilai-nilai positif yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengontrol Hakim. Nilai-nilai positif yang bisa diambil dari pelaksanaan Dissenting Opinion, yaitu : 1. dapat diketahui pendapat Hakim yang berbobot, dalam upaya hukum banding atau kasasi akan menjadi pertimbangan pendapat Hakim mana dalam majelis tingkat pertama yang sejalan dengan putusan banding atau kasasi tersebut. 2. sebagai indikator untuk menetukan jejang karir Hakim, karena dari sinilah dapat dijadikan pijakan bersama dalam standar penentuan pangkat dan jabatan, sehingga untuk mengukur prestasi Hakim tidak hanya dilihat dari segi usia dan etos kerja semata. Akan tetapi juga mulai dipikirkan penilaian prestasi Hakim berdasarkan kualitas putusan Hakim. 3. sebagai upaya untuk menghindari kecurigaan dari masyarakat terhadap praktek Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan Mafia Peradilan. 4. dengan Dissenting Opinion dapat diketahui apakah putusan Hakim tersebut sesuai dengan Aspirasi Hukum yang berkembang dalam masyarakat.

xlviii


5. Dissenting Opinion juga dapat dipakai untuk mengatur apakah suatu Peraturan Perundang-Undangan cukup responsif. Nilai-nilai positif tersebut di atas baru dapat diwujudkan jika kebijakan untuk memberlakukan Dissenting Opinion tersebut didukung juga dengan adanya kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan salinan putusan pengadilan. Karena jika tidak, maka Dissenting Opinion tidak dapat dilaksanakan oleh masyarakat karena masyarakat tidak dapat mengetahui dan menilai pendapat Hakim yang berbeda dengan putusan. Di Indonesia terdapat 2 (dua) contoh penggunaan Dissenting Opinion dalam sejarah peradilan ditingkat kasasi yaitu : 1. Dissenting Opinion yang dilakukan oleh Hakim Agung, Artidjo Alkostar pada kasus Bank Bali pada akhir Juni 2001. Putusan Majelis Kasasi yang membebaskan Joko S. Tjandra terdakwa tindak korupsi dalam kasus Bank Bali. Sebagai anggota Majelis, Artidjo mengeluarkan Dissenting Opinion atas putusan yang didukung dua anggota Majelis lain tersebut. Dissenting Opinion Artidjo sebenarnya tidak dicantumkan dalam berkas putusan, namun dengan inisiatif sendiri Hakim Agung nonkarier itu membeberkan isi perbedaan pendapat itu kepada masyarakat, khususnya pers. 2. Contoh lainnya terjadi sekitar April 2002. Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan kasasi yang disertai Dissenting Opinion yaitu menolak permohonan kepailitan oleh PT. Bank Niaga Tbk terhadap PT Barito Pacific Timber Tbk. Maju selangkah dibandingkan dengan perkara Bank Bali, putusan Majels untuk perkara kepailitan ini secara tegas mencantumkan pendapat seorang Hakim Agung yang berbeda sebagai Dissenting Opinion, namun sayangnya nama si Hakim Agung tidak disebutkan.28 Kedua contoh tersebut di atas, meski masih bersifat terobosan baru, namun dapat dijadikan titik awal untuk pemberlakuan sistem Dissenting Opinion di lingkungan peradilan MA. Dissenting Opinion itu sendiri sebenarnya merupakan

28

Ibid.

xlix


satu aspek hukum yang juga perlu untuk dikritisi guna mencegah terbentuknya opini yang keliru di kalangan masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena dewasa ini sudah mulai terbentuk persepsi bahwa Dissenting Opinion adalah suatu rekayasa hukum, yang bukannya berupaya menegakkan supremasi hukum tetapi malah menjadi media yang memberi kesempatan bagi para terdakwa korupsi (bahkan para Koruptor-Koruptor Kakap) terlepas dari jeratan pidana. Misalnya kasus Korupsi Akbar Tandjung. Akbar Tandjung didakwa sebagai terdakwa utama dalam kasus penggelapan dana Bulog, tetapi justru dapat menghirup udara kebebasan, sedangkan pihak-pihak yang bukan merupakan terdakwa utama malah mendekam di dalam penjara. Hal tersebut dikarenakan kontribusi Majelis Hakim tingkat kasasi yang ternyata terdapat perbedaan pendapat. Oleh karena itu, dipandang sangatlah perlu untuk segera dirampungkan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang salah satu pasalnya direncanakan mengatur tentang Dissenting Opinion. Dengan demikian, diharapkan agar Dissenting Opinion tersebut dapat diterapkan dengan baik oleh Para Hakim pada Lembaga-Lembaga Yudikatif, dalam rangka menegakkan supremasi hukum khususnya dalam menciptakan transparansi informasi di dunia peradilan di Indonesia.

l


BAB II LANDASAN KEPAILITAN DAN PENGADILAN NIAGA

Recommend Documents