PELAKSANAAN FUNGSI PENGADILAN NIAGA DALAM PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN (Suatu Analisis di Pengadilan Niaga Medan)

Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala

28 Pages

ISSN 2302-0180 pp. 1- 28

PELAKSANAAN FUNGSI PENGADILAN NIAGA DALAM PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN (Suatu Analisis di Pengadilan Niaga Medan) M. Jazuri1, Dahlan2, Yusri Z. Abidin3 1)

Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universyitas Syiah Kuala Banda Aceh 2,3) Staff Pengajar Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala

Abstract: In May 1997 the monetary crisis that hit many parts state of the world including Indonesia. Due to the monetary crisis in Indonesia are many companies that went bankrupt. As a company typically known for their activities in need of loan funds from some other company that is known by the term debtor and creditors. As a result of this crisis is often Debtors unable to pay off his debts. To prevent looting and seize each other among some creditors will require the existence of a legal rule that can be used in a speedy, fair, open and efficient. So that the government establish a legal rule that is The Government Regulation as Replacement Act Number 1, 1998, then passed by the Act Number 4, 1998 and and revised to be the Act Number 37, 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment (PKPU). Under Article 7 the Act Number 37, 2004 is authorized to hear and rule on cases of bankruptcy and Suspension of Payment is Trading Court that is within GeneralCourt. Based the provisions of Article 281 paragraph (1) The Government Regulation as Replacement Act Number 1, 1998 Jo Act Number 4, 1998 was first established at the Central Jakarta District Court. Furthermore, based on the Presidential Decree Number 97, 1999, established of 5 (five) other Trading Court, they are the Trading Court of Ujung Pandang (Makassar), the Trading Court of Medan, the Trading Court of Surabaya and the Trading Court of Semarang. In fact, with the revisions to the Bankruptcy Rules of the Trading Court of Medan capable of resolving Trading disputes in a fair, fast, open and effective? This paper aims at reviewing the existing reality in the implementation of the Bankruptcy Act in the Trading Court of Medan whether to provide legal certainty as expected by the Bankruptcy Act to the business world for both the debtor and creditors and also for the people of Indonesia in general. Are there any constraints are found and how to handle it. To obtain the data in this study conducted with 2 (two) ways, namely: Library Research and Field Research. The literature research carried out in order to obtain secondary data, through a review of legislation, literature, literature, research works, journal of legal experts who have anything to do with this research. While field studies to obtain primary data, obtained by conducting interviews with informants and respondents. The results showed that the Trading Court of Medan has been carrying out the applicable provisions of the act number 37, 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment. but there are some provisions that are difficult to be implemented such as the calling period of the parties and the examination process. In addition there were a few rules in the Bankruptcy Act and the Suspension of Payment are also a couple of conflicting rules in the Act which conflict with other act. Human Resources is also a barrier. Limitations of judges and court staff in the almost the trial schedule another case resulted in judges and court staff should be smart divide the trial schedule. To an external court advocates and curator are still very few professional who has a certificate in the completion of the bankruptcy case and understand the rules of bankruptcy. Substantial costs are also an obstacle for creditors to use bankruptcy institution. The Government Regulation to issue the implementing rules supporting this bankruptcy case is still low, such as the implementing regulation of the effort to force the body (Gijzeling) which until now has not been published. The results showed that the Trading Court of Medan has been carrying out the applicable provisions of the Act Number 37, 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment, but there are some rules that take very different, especially regarding the limits of the parties and calls on the definition of "debt" that own. Are the bottlenecks in the implementation of this law is the lack of staff in the Trading Court of Medan as well as perceptions of inequality among the judges of the Trading Court of Medan will the definition of "debt" and understanding of the creditors. In addition there are very few lawyers who mastered the Law of Procedure in case of bankruptcy proceedings and Suspension of Payment as well as the refusal of the debtor and the creditor on the bankruptcy property settlement made by the Curator. It is suggested to the government to improve again the provisions of the Act Number 37, 2004 and implementing regulations, especially regulations implementing agency of the effort force (Gijzeling), additional facilities and infrastructure to support the bankruptcy dispute resolution, implementation of education and training of judges and lawyers bankruptcy, the implementation of seminars and discussions to resolve the obstacles that were found and debriefing training for the Receiver. Keywords : The Trading Court, Bankruptcy, Debt, Creditor, Debitor

1-

Volume 1, No. 3, Agustus 2013

Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Abstrak: Pada bulan Mei 1997 terjadi krisis moneter yang melanda sebagian besar negara di dunia termasuk Indonesia. Akibat terjadinya krisis moneter tersebut banyak perusahaan di Indonesia yang mengalami kebangkrutan. Sebagaimana diketahui lazimnya suatu perusahaan dalam melaksanakan kegiatannya membutuhkan dana pinjaman dari beberapa perusahaan lain sehingga dikenal dengan adanya istilah Debitor (si peminjam utang) dan kreditor (si pemberi utang). Akibat terjadinya krisis ini tidak jarang Debitor tidak mampu melunasi utangutangnya. Untuk mencegah terjadinya perampasan dan saling rebut diantara beberapa kreditor maka diperlukan adanya suatu aturan hukum yang dapat digunakan secara cepat, adil, terbuka dan effisien. Untuk itu pemerintah membentuk suatu aturan hukum yaitu PERPU Nomor 1 Tahun 1998 yang kemudian disahkan dengan UndangUndang Nomor 4 Tahun 1998 dan direvisi lagi menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 maka yang berwenang untuk mengadili dan memutus perkara kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah Pengadilan Niaga yang berada di bawah lingkungan Peradilan umum. Berdasarkan ketentuan Pasal 281 ayat (1) PERPU Nomor 1 Tahun 1998 Jo Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 pertama kali dibentuk Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) RI No.97 Tahun 1999 di bentuk 5 (lima) Pengadilan Niaga lainnya yaitu Pengadilan Niaga Ujung Pandang (Makassar), Pengadilan Niaga Medan, Pengadilan Niaga Surabaya dan Pengadilan Niaga Semarang. Dalam kenyataannya dengan adanya revisi terhadap Peraturan Kepailitan tersebut apakah Pengadilan Niaga Medan mampu menyelesaikan sengketa niaga secara adil, cepat, terbuka dan efektif ? Penulisan ini bertujuan meninjau kenyataan yang ada dalam pelaksanaan UndangUndang Kepailitan di Pengadilan Niaga Medan apakah telah memberikan kepastian hukum sesuai dengan yang diharapkan oleh Undang-Undang Kepailitan bagi dunia usaha baik bagi debitur maupun kreditur dan juga bagi masyarakat Indonesia pada umumnya. Apakah ada hambatan-hambatan yang ditemukan serta bagaimana cara mengatasinya. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu : Penelitian Kepustakaan (Library Research) dan Penelitian Lapangan (Field Research). Penelitian Kepustakaan dilaksanakan guna mendapatkan data-data sekunder, melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatureliteratur, karya-karya penelitian, tulisan-tulisan para pakar hukum yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Sedangkan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer, diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan informan dan responden. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pengadilan Niaga Medan telah melaksanakan ketentuan yang berlaku dalam Undang-undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. namun ada beberapa ketentuan yang susah untuk dilaksanakan seperti misalnya jangka waktu pemanggilan para pihak maupun proses pemeriksaannya. Selain itu ternyata ada beberapa aturan dalam Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang itu yang saling bertentangan juga ada beberapa aturan dalam Undang-undang tersebut yang bertentangan dengan aturan hukum lain. Sumber Daya Manusia juga menjadi hambatan. Keterbatasan hakim serta staff pengadilan di tengah menumpuknya jadwal persidangan dan perkara lainnya mengakibatkan hakim dan staff pengadilan harus pintar membagi jadwal persidangan. Untuk eksternal Pengadilan masih sangat sedikit advokat dan kurator yang profesional memiliki sertifikat dalam penyelesaian perkara kepailitan dan memahami aturan kepailitan. Biaya yang besar juga menjadi hambatan bagi para kreditor untuk mempergunakan lembaga kepailitan ini. Peran pemerintah untuk menerbitkan aturan pelaksana pendukung perkara kepailitan ini juga masih rendah seperti misalnya aturan pelaksana tentang upaya paksa badan (Gijzeling) yang sampai sekarang belum diterbitkan. Di sarankan kepada pemerintah untuk menyempurnakan lagi ketentuan dalam Undang-undang No 37 Tahun 2004 serta peraturan pelaksananya terutama peraturan pelaksana tentang upaya paksa badan (Gijzeling), penambahan sarana dan prasarana pendukung dalam penyelesaian persengketaan kepailitan, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan hakim Niaga dan para advokat kepailitan, pelaksanaan seminar-seminar dan diskusi guna menyelesaikan hambatan yang di temukan dan pembekalan pelatihan bagi para Kurator. Kata kunci : Pengadilan Niaga, Kepailitan, Kreditor, Debitor, Utang

terutama di sektor riil. Kelangsungan ekonomi

PENDAHULUAN Perkembangan

ekonomi

semakin

secara de facto sangat berpengaruh terhadap

meningkat dan seiring dengan gejolak moneter

kehancuran usaha, sehingga kemampuan setiap

yang terjadi di Indonesia sejak tahun 1997, telah

perusahaan untuk memenuhi kewajiban terhadap

menimbulkan kesulitan yang sangat dahsyat

kreditur menjadi berantakan, tertunda bahkan ada

terhadap

yang sama sekali tidak dapat membayar lagi.

kemampuan

yang

perekonomian

negara


-2

Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Keadaan ini akan berdampak terhadap sektor

b. Bahwa untuk mengatasi gejolak moneter

lainnya yang apabila tidak diselesaikan secara

beserta

tuntas akan menimbulkan dampak yang lebih luas

perekonomian saat ini, salah satu persoalan

terhadap gejolak sosial, politik di masyarakat luas.

yang sangat mendesak dan memerlukan

Untuk mengantisipasi adanya kecenderungan

akibatnya

pemecahan

yang

adalah

berat

terhadap

penyelesaian

hutang

bangkrutnya dunia usaha yang berakibat pula pada

piutang perusahaan, dan dengan demikian

tidak dapat dipenuhinya kewajiban-kewajiban

adanya peraturan Kepailitan dan penundaan

yang sudah jatuh tempo, maka pemerintah

kewajiban pembayaran yang dapat digunakan

melakukan perubahan-perubahan yang signifikan

oleh para debitur dan kreditur secara adil,

dalam

cepat, terbuka dan efektif menjadi sangat

Peraturan

Perundang-undangan,

salah

satunya adalah dengan merevisi Undang-Undang Kepailitan Failisements-Verordening, S. 1905 Nomor 217 jo S.1906 Nomor 348.

perlu untuk segera diwujudkan; c. Bahwa selain untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian utang piutang

Faillissements-Verordening dianggap tidak

tersebut di atas, terwujudnya mekanisme

memadai lagi untuk dipakai menangani berbagai

penyelesaian sengketa secara adil, cepat,

kasus-kasus kebangkrutan dan kredit macet yang

terbuka dan efektif melalui suatu pengadilan

merajalela di Indonesia, maka pada tahun 1998

umum

dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Pengganti

menangani,

Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 1998

berbagai

Tentang

perniagaan termasuk di bidang kepailitan dan

Perubahan

Atas

Undang-Undang

Kepailitan (PERPU kepailitan).

Kepailitan termuat dalam bagian konsideran yaitu untuk

memberikan

kesempatan

di

bentuk

memeriksa sengketa

penundaan

Tujuan dan misi dikeluarkannya PERPU

Bahwa

yang

dan

dan

memutuskan

tertentu

pembayaran,

bertugas

di

juga

bidang

sangat

diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan usaha dan kehidupan perekonomian pada umumnya;”…….

kepada pihak kreditor dan perusahaan sebagai debitur untuk mengupayakan penyelesaian yang

Dalam perkembangannya, PERPU Kepailitan

adil, diperlukan sarana hukum yang dapat

ditingkatkan statusnya menjadi Undang-Undang

digunakan secara cepat, terbuka dan efektif;

Nomor 4 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas

a. Bahwa salah satu sarana hukum yang menjadi

Undang-Undang

tentang

Kepailitan

menjadi

landasan bagi penyelesaian hutang piutang

Undang-Undang Kepailitan (UUK). UUK hanya

adalah peraturan tentang Kepailitan, termasuk

terdiri dari dua pasal, di mana Pasal 1 UUK pada

peraturan

dasarnya

tentang

penundaan

kewajiban

pembayaran utang;”……”

menegaskan

PERPU

Kepailitan

ditetapkan menjadi undang-undang, dan Pasal 2 UUK menyatakan bahwa UUK mulai berlaku

3-


Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala sejak diundangkan yaitu tanggal 9 September

terbuka

1998.

menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti

Dalam bagian menimbang (konsideran), UUK

menyebutkan

antara

lain

pandangan-

pandangan atau visi sebagai berikut :

dan

efektif,

Undang-Undang

pemerintah

Nomor

1

Tahun

telah

1998

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan.

a. Bahwa untuk memelihara kesinambungan pembangunan

nasional

dalam

rangka

Pembentukan PERPU Kepailitan ini adalah

mewujudkan masyarakat adil dan makmur

langkah

berdasarkan

dan

dirasakan

sangat

1945

mendesak, mengingat penyelesaian masalah utang

nasional

perlu

piutang dunia usaha perlu segera diberi kerangka

diusahakan tetap dapat berkembang dengan

hukum yang jelas agar perusahaan-perusahaan

wajar;

mendapatkan kepastian hukum. Dengan keluarnya

b. Bahwa

dan

tepat

UUD

kehidupan

Pancasila

yang

perekonomian

krisis

moneter

yang

di

PERPU Nomor 1 Tahun 1998 yang kemudian

Indonesia telah menjadi pengaruh tidak

disahkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun

menguntungkan

perekonomian

1998 dan direvisi lagi dengan Undang-Undang

nasional, sehingga menimbulkan kesulitan

Nomor 37 Tahun 2004, yang memperbaharui

besar

terhadap

terhadap

usaha

dalam

Peraturan Kepailitan yang lama, maka serta merta

piutang

untuk

dunia hukum diramaikan oleh diskusi dan kasus-

meneruskan kegiatannya, dan menimbulkan

kasus kepailitan di pengadilan dalam hal ini

dampak yang merugikan masyarakat;

Pengadilan Niaga.

menyelesaikan

c. Bahwa

dunia

terjadi

utang

penyelesaian

di

Di Indonesia Pengadilan Niaga ini termasuk

kalangan dunia usaha, besar artinya dalam

dalam lingkup Pengadilan Negeri dan sampai

upaya

sekarang

pemulihan

utang

kegiatan

piutang

usaha

pada

sudah

terbentuk

5

(lima)

yaitu

khususnya dan perkembangan perekonomian

Pengadilan Niaga Medan, Pengadilan Niaga

nasional pada umumnya, sedang Undang-

Jakarta

Undang Tentang Kepailitan (Faillissements

Pengadilan Niaga Semarang dan Pengadilan

Verordening, Staatsblad 1905 Nomor 217

Niaga Makassar.

juncto Staatsblad 1906 Nomor 348) sebagian

Pengadilan

Pusat,

Pengadilan

Niaga

Niaga

Surabaya,

Medan

dibentuk

besar tidak sesuai lagi dengan perkembangan

berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) RI

keadaan, maka perlu dilakukan perubahan atas

No.97 Tahun 1999, sudah berdiri selama 11

Undang-Undang Kepailitan tersebut;

(sebelas) tahun. Selama berdirinya Pengadilan

d. Bahwa untuk menciptakan kepastian hukum bagi

kepentingan

dunia

usaha

dalam

mengatasi persoalan yang mendesak, yaitu penyelesaian utang piutang secara adil, cepat,

Niaga Medan belum banyak perkara pailit dan PKPU yang telah didaftarkan. Diterbitkannya Peraturan Kepailitan tersebut diharapkan

penyelesaian

sengketa

niaga


di -4

Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Pengadilan Niaga Medan dapat terlaksana secara

kepada pemohon suatu hutang yang telah jatuh

adil, cepat, terbuka dan efektif. Penulisan ini akan

tempo dan dapat ditagih, dan juga di mana

meninjau kenyataan yang ada dalam pelaksanaan

diketahui oleh Pemohon bahwa termohon telah

Undang-Undang Kepailitan di Pengadilan Niaga

memiliki kreditur lainnya.

Medan apakah telah memberikan kepastian

Pengadilan

Niaga

Medan

juga

telah

hukum sesuai dengan yang diharapkan oleh

memeriksa dan mengadili Perkara yang berkenaan

Undang-Undang Kepailitan bagi dunia usaha baik

dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

dalam bagi debitur maupun kreditur dan juga bagi

(PKPU) salah satu di antaranya adalah Putusan

masyarakat Indonesia pada umumnya.

No:

01/PKPU/2011/PN.Niaga

Medan,

antara

Peninjauan tersebut terutama akan dilakukan

ELOF HANSSON SINGAPORE PTE.LTD, dan

dengan melihat praktik persidangan sengketa

PT. SINAR SURYA KENCANA ABADI, sebagai

niaga di Pengadilan Niaga Medan serta mengkaji

pemohon PKPU terhadap PT. SEJAHTERA INTI

putusan-putusan

oleh

MANDIRI, termohon PKPU. Berdasarkan latar

Pengadilan Niaga, yang merupakan Pengadilan

belakang tersebut di atas maka peneliti perlu

Khusus yang ditunjuk oleh Undang-Undang

untuk menganalisis putusan pailit Pengadilan

Kepailitan

untuk

mengadili

perkara-perkara

Niaga

Kepailitan

dalam

beberapa

perkara-perkara

04/Pailit/2009/PN.Niaga/Mdn.

Kepailitan

yang

memberikan

yang

telah

semacam

telah

diambil

terjadi, ilustrasi

agar

dapat

bagaimana

tersebut

Nomor: dan

putusan

permohonan PKPU Nomor: 01/PKPU/2011/PN. Niaga Medan.

pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam UndangUndang Kepailitan tersebut dalam kenyataannya,

METODE PENELITIAN

Sesuai

dan apakah memang dari pelaksanaan tersebut

dengan

rumusan

dan

tujauan

telah memberikan adanya kepastian hukum dalam

penelitian, maka sifat penelitian yang sesuai untuk

masalah Kepailitan.

penelitian

ini

adalah

deskriptif

analitis,

Dalam rangka memberikan kepastian hukum

penelitiannya bersifat deskriptif analitis karena

terhadap masalah kepailitan tersebut, Pengadilan

menggambarkan eksistensi Pengadilan Niaga

Niaga Medan telah memeriksa dan mengadili

Medan dalam penyelesaian sengketa Kepailitan.

beberapa perkara kepailitan di antaranya adalah

Jenis penelitian yang diterapkan adalah

Putusan Nomor: 04/Pailit/2009/PN.Niaga/Mdn.,

memakai penelitian dengan metode pendekatan

antara PT. BANK BUKOPIN. Tbk, sebagai

penelitian yuridis normatif dan yuridis sosiologis.

pemohon

Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan

melawan

PT.

PALMECHANDRA

ABADI, sebagai termohon dalam perkara tersebut

cara

terlebih

dahulu

meneliti

di mana yang menjadi sengketa dalam perkara

perundang-undangan

tersebut adalah termohon telah tidak membayar

permasalahan yang diteliti. Dengan perkataan lain

yang

relefan

melihat hukum dari aspek normative. 5-


peraturan dengan

Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Penelitian hukum sosiologi adalah penelitian

dalam Pasal 1 butir 4 Undang-undang Kepailitan

yang mengkaji korelasi antara kaedah hukum

dan

penundaan

kewajiban

utang

tersebut

dengan lingkungan tempat berlaku korelasi ini

menjadikan pengertian utang bermakna sangat

dapat dilihat dalam penerapan hukum di lapangan.

luas. Segala bentuk prestasi, baik itu berupa kewajiban menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu,

TINJAUAN PUSTAKA

maupun

tidak

berbuat

sesuatu

asal

dapat

Pengertian Utang dan Kepailitan

dinyatakan dalam jumlah uang, dapat disebut

Pengertian Utang

sebagai utang. Dengan demikian, segala bentuk

Membicarakan masalah kepailitan maka

wanprestasi yang dapat dinyatakan dalam jumlah

tidak akan lepas dari adanya unsur utang piutang.

uang terhadap satu dari sedikitnya dua kreditor

Kepailitan muncul diakibatkan oleh adanya suatu

dapat dinyatakan pailit.

ketidak mampuan si debitor untuk memenuhi

Dari pengertian di atas dapat di simpulkan

utangnya terhadap kreditor di mana waktu

bahwa utang tersebut merupakan suatu kewajiban

pelunasan utang tersebut telah jatuh tempo dan

dari debitor kepada kreditor yang harus dapat

dapat ditagih. Oleh karena si debitor tidak mampu

dinilai dengan sejumlah uang baik itu mata uang

memenuhi utangnya yang telah jatuh tempo

Indonesia maupun mata uang asing baik dapat

tersebut menyebabkan si kreditor memohon agar

ditentukan segera jumlahnya atau di kemudian

dijatuhkan pailit terhadap si debitor tersebut

hari dimana kewajiban pembayaran sejumlah

dengan harapan dengan dijatuhkannya pailit

uang tersebut timbul dikarenakan adanya suatu

terhadap Debitor tersebut maka terhadap harta

perjanjian atau karena Undang-undang.

Debitor di sita untuk kemudian di lelang dan dibayarkan sesuai utangnya terhadap Kreditor. Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 37

Pengertian Kepailitan Dalam

keputusan

Belanda

(Eropa

Tahun 2004 tentang Kepailitan menyebutkan

Kontinental) digunakan kata “Faillissement”,

bahwa utang adalah kewajiban yang dinyatakan

sedangkan keputusan common law dikenal istilah

atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik

“bankruptcy” yang masing-masing bermakna

dalam mata uang Indonesia maupun mata uang

kepailitan. “Pailit” berasal dari bahasa Perancis

asing, baik secara langsung maupun yang akan

“faillite” yang berarti pemogokan atau kemacetan

timbul di kemudian hari, yang

pembayaran,

timbul karena

sedang

orang

yang

berhenti

perjanjian atau Undang-undang dan yang wajib

membayar dalam bahasa Perancis disebut “le

dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi

faili”, kata kerja “faili” berarti gagal, dan dalam

memberikan

bahasa Latin dikenal dengan kata kerja “failire”.

hak

kepada

kreditor

untuk

mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan debitor. Kata “dapat dinyatakan dalam jumlah uang”

Kepailitan merupakan suatu penyitaan umum atas seluruh kekayaan debitor untuk kepentingan kreditor-kreditor

secara

bersama-sama.


Pailit -6

Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala hanya mengenai kekayaan dan tidak mengenai

kedudukannya yang dapat dibedakan dari cara

pribadi dari orang lain yang dinyatakan pailit

pelunasannya oleh debitor yaitu:

(debitor).

1) Kreditor Preferen (istimewa atau privilege )

Faillissement

adalah

suatu

usaha

bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi

a. Kreditor Preferen karena undang-undang

semua orang berpiutang secara yang adil.

b. Kreditor Separatis (secured creditor)

Kepailitan adalah suatu lembaga hukum yang mempunyai

fungsi

penting

di

bidang

2) Kreditor Konkuren (unsecured creditor)

hak

kebendaan. Lembaga ini merupakan realisasi dari

b.

Debitor dalam Kepailitan

ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1131 KUH

Ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang

Perdata yang mengatur tentang tanggung jawab

No. 37 tahun 2004 menyebutkan bahwa Debitor

subjek hukum terhadap perikatan-perikatan yang

adalah orang yang mempunyai utang karena

dilakukannya.

perjanjian

Akibat hukum dari kepailitan adalah si pailit

atau

Undang-undang

yang

pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.

tidak memiliki kewenangan untuk melakukan

Debitor adalah si berhutang yang dapat di

tindakan pengurusan dan pemilikan terhadap harta

tuntut atau diminta untuk membayar hutang atau

kekayaan atau asset. Tetapi kepailitan hanya

kewajibannya oleh si kreditor. Sering terjadi si

mengenai harta benda debitor, bukan pribadinya,

debitor

jadi ia tetap cakap untuk melakukan perbuatan

kewajibannya

hukum di luar hukum kekayaan.

kesengajaan

tidak

memenuhi baik

maupun

kewajiban

disebabkan karena

-

karena

kelalaiannya.

Akibatnya si kreditor akan meminta pertanggung Para pihak yang terlibat dalam Kepailitan

jawabannya si debitor. Mereka yang dapat

a.

dinyatakan sebagai debitor pailit adalah :

Kreditor dalam Kepailitan Kreditor

adalah

subjek

hukum

baik

a) Orang perorangan baik laki-laki maupun

persorangan maupun badan hukum yang telah

perempuan yang telah menikah maupun

memiliki hukum yang memiliki hak untuk

belum menikah;

menagih sejumlah uang dari debitor setelah waktu

b) Perserikatan-perserikatan dan perkumpulan yang tidak berbadan hukum seperti ”Firma”;

yang diperjanjikan. Kreditor dapat menyita dan melaksanakan penjualan benda milik debitor guna

c) Perseorangan-perseorangan,

perkumpulan-

pelunasan piutangnya. Benda-benda mana yang

perkumpulan koperasi maupun yayasan yang

dapat disita dan urutan-urutannya serta cara

berbadan hukum;

penjualannya haruslah memperhatikan hak debitor

d) Harta peninggalan

serta menurut ketentuan yang berlaku.

c.

Para kreditor dapat dikelompokan menjadi beberapa 7-

jenis

sesuai

dengan


tingkat

Hakim Niaga/Hakim Pemutus Perkara Pada dasarnya perkara kepailitan dan PKPU

diadili oleh Majelis Hakim baik pada yudex facti

Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala yuris

Pengawas yang di tunjuk dari hakim pengadilan”.

(Mahkamah Agung) untuk perkara Kasasi maupun

Kurator yang diangkat tersebut harus independen,

PK. Majelis Hakim tersebut terdiri dari hakim-

tidak mempunyai benturan kepentingan dengan

hakim pada Pengadilan Niaga, yakni hakim-hakim

Debitor maupun kreditor dan tidak sedang

Pengadilan Negeri yang diangkat menjadi hakim

menangani perkara kepailitan dan PKPU lebih

Pengadilan Niaga berdasarkan Keputusan Ketua

dari 3 (tiga) perkara. Pada dasarnya, Kurator

Mahkamah Agung setelah melalui proses seleksi

berwenang

dan pelatihan perkara niaga. Disamping itu

dan/atau pemberesan harta pailit sejak tanggal

berdasarkan ketentuan

putusan pailit diucapkan meskipun terhadap

(Pengadilan

Niaga)

maupun

yudex

Pasal 302 ayat (3)

melaksanakan

putusan

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran

Peninjauan Kembali (PK). Dalam hal putusan

Utang (PKPU) dengan Keputusan Presiden atas

pernyataan pailit dan PKPU dibatalkan sebagai

usul Ketua Mahkamah Agung dapat diangkat

akibat

seseorang yang ahli sebagai hakim ad-hoc baik

perbuatan yang dilakukan oleh Kurator tetap sah

pada pengadilan tingkat pertama, kasasi maupun

dan mengikat Debitor.

adanya

dilakukan

pengurusan

Undang-undang No 37 tahun 2004 tentang

PK.

tersebut

tugas

Kasasi

Kasasi

maupun

maupun

PK

segala

Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 dan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2)

d.

Undang-undang No 37 tahun 2004 menentukan

Hakim Pengawas Hakim

Pengawas

pada

bahwa Kurator adalah Balai Harta Peninggalan

Pengadilan Niaga yang ditunjuk oleh Majelis

(BHP) atau Kurator lainnya yang diangkat oleh

Hakim yang memeriksa dan memutus perkara

pengadilan untuk mengurus dan membereskan

kepailitan dan PKPU. Pada prinsipnya Hakim

harta Debitor yang pailit dibawah pengawasan

Pengawas

Hakim Pengawas.

adalah

adalah

wakil

hakim

Pengadilan

yang

mengawasi pengurusan dan pemberesan harta

Adapun yang dimaksud dengan Kurator

pailit yang dilakukan oleh Kurator. Penunjukan

lainnya

adalah

orang

perseorangan

Hakim Pengawas dilakukan bersamaan dengan

berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian

diucapkannya putusan pernyataan pailit.

khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus

e.

Kurator

dan/atau membereskan harta Debitor pailit dan

Pada kasus kepailitan dikenal adanya Kurator

terdaftar pada kementrian yang lingkup tugas dan

di mana eksistensi Kurator ini tercantum dalam

tanggung jawabnya

Pasal 15 ayat (1) Undang-undang No 37 tahun

peraturan perundang-undangan.

2004

tentang

Kepailitan

dan

yang

di bidang hukum dan

Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang menyebutkan “dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat Kurator dan seorang Hakim

f.

Panitia Kreditor Panitia kreditor merupakan pihak yang

mewakili

pihak

kreditor

guna

mengurus


-8

Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala kepentingan hukum dari pihak kreditor. Dalam

84 ayat (2) Undang-undang No 37 tahun

Undang-undang No 37 tahun 2004 dikenal dua

2004)

macam panitia kreditor yaitu:

e. Meminta penetapan Hakim Pengawas dalam

a. Panitia kreditor sementara yang terdiri dari 3

hal panitia kreditor tidak menyetujui pendapat

(tiga) orang yang dipilih dari kreditor guna

Kurator dalam waktu 3 (tiga) hari setelah

memberikan nasihat, masukan atau pendapat

pemberitahuan (Pasal 84 ayat (3) Undang-

kepada Kurator

undang No 37 tahun 2004)

b. Atas

permintaan

kreditor

konkuren

berdasarkan putusan kreditor konkuren dalam

g.

Pengurus

suara terbanyak biasa dalam rapat kreditor,

Pada hakekatnya tugas pengurus adalah

Hakim Pengawas mengganti panitia kreditor

melakukan pengurusan harta Debitor bersama

sementara, apabila dalam putusan pailit telah

Debitor. Di dalam Pasal 234 Undang-undang No

ditunjuk panitia kreditor sementara atau

37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan

membentuk panitia kreditor (Pasal 80 ayat (2)

Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) disebutkan

Undang-undang No 37 tahun 2004

bahwa pengadilan menunjuk pengurus yang memenuhi persyaratan berdasarkan usul dari

Ruang lingkup dan hak dari panitia kreditor

Debitor maupun atas wewenangnya sendiri.

meliputi:

Pengurus

a. Panitia kreditor setiap waktu berhak meminta

independent

diperlihatkan semua buku, dokumen dan surat mengenai kepailitan (Pasal 81 ayat (1) Undang-undang No 37 tahun 2004)

yang dan

diangkat tidak

harus

bersifat

memiliki

benturan

kepentingan dengan Debitor atau kreditor. Pengurus adalah orang perseorangan yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia,

b. Memberi nasihat dalam hal diperlukan dan

yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan

diminta oleh Kurator ketika diadakan rapat

dalam rangka mengurus harta Debitor

(Pasal 82 Undang-undang No 37 tahun 2004)

terdaftar pada kementrian yang lingkup dan

c. Memberi pendapat kepada Kurator sebelum Kurator

mengajukan

gugatan

atau

tanggung jawabnya peraturan

dan

di bidang hukum dan

perundang-undangan.

meneruskan perkara yang sedang berlangsung

bertanggungjawab

ataupun menyanggah gugatan yang diajukan

kelalaiannya

atau yang sedang berlangsung (Pasal 83 ayat

pengurusan yang menyebabkan kerugian terhadap

(1) Undang-undang No 37 tahun 2004)

harta Debitor.

d. Menerima

pemberitahuan

Kurator

terhadap

Pengurus

dalam

kesalahan

melaksanakan

atau tugas

dalam

waktu 3 (tiga) hari sejak Kurator tidak

Penyelesaian Perkara Kepailitan di Pengadilan

menyetujui pendapat panitia kreditor (Pasal

Niaga Medan

9-


Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Pengadilan Niaga merupakan salah satu

Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah,

pengadilan khusus dari beberapa pengadilan

Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku

khusus lainnya seperti Pengadilan Perikanan

dan Irian Jaya

(Undang-undang No 31 Tahun 2004), Pengadilan

- Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri

Hubungan Industrial (PHI, Undang-undang No. 2

Medan meliputi wilayah Provinsi Sumatera

tahun 2004), Pengadilan Hak Azasi Manusia

Utara, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu dan

(Undang-undang No 26 tahun 2000), Pengadilan

Daerah

Anak (Undang-undang No. 3 tahun 1997),

Darussalam)

Pengadilan Tindak pidana korupsi (Undang-

Istimewa Aceh (Nanggroe

Aceh


undang No 46 tahun 2009) dimana kesemuanya

Surabaya

ini merupakan bagian dari wewenang badan

Kalimantan

Peradilan Umum.

Kalimantan Tengah, Bali, Nusa Tenggara

Sebagaimana pengadilan khusus lainnya

meliputi

wilayah

Selatan,

Jawa

Timur,

Kalimantan

Timur,

Barat, Nusa Tenggara Timur dan Timor timur

Pengadilan Niaga dibentuk atas dasar perintah

(sewaktu

masih

dalam

wilayah

Undang-undang yaitu Undang-undang No 37

Kesatuan Repulbik Indonesia)

Negara

tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU


sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 7

Semarang meliputi wilayah Jawa Tengah dan

yang berbunyi “Pengadilan adalah Pengadilan

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

Niaga dalam lingkungan Peradilan Umum”. Pada awalnya Pengadilan Niaga pertama kali

- Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meliputi wilayah Jakarta, Jawa

dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Barat,

Sumatera

berdasarkan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Perpu

kalimantan Barat

Selatan,

Lampung,

dan

No. 1 Tahun 1998 jo Undang-undang No. 4 Tahun

Pengadilan Niaga selain memiliki fungsi

1998. Selanjutnya berdasarkan Ketentuan Pasal 2

untuk memeriksa dan memutus perkara Kepailitan

Keputusan Presiden RI No. 97 Tahun 1999

dan PKPU maka dirinya dberikan fungsi pula

dibentuk Pengadilan Niaga pada Pengadilan

untuk menyelesaikan perkara-perkara di bidang

Negeri Ujung Pandang (Makassar), Pengadilan

niaga lainnya yaitu perkara Hak kekayaan

Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya dan

Intelektual (HKI),

Pengadilan Negeri Semarang.

(Undang-undang No 31 Tahun 2000), Desain tata

Dalam Keputusan Presiden ini pula di dalam ketentuan pembagian

Pasal

2

wilayah

nya

mengatur

hukum

berupa Desain Industri

Letak Sirkuit Terpadu (Undang-undang No 32

tentang

Tahun 2000), Paten (Undang-undang No 14 Tahun

masing-masing

2001), Merek (Undang-undang No 15 Tahun

Pengadilan Niaga tersebut yaitu:

2001), Hak Cipta (Undang-undang No 19 Tahun


2002), Rahasia Dagang (Undang-undang Jo 30

Ujung Pandang (Makassar) meliputi wilayah

Tahun 2000) dan Perlindungan Varietas Tanaman Volume 1, No. 3, Agustus 2013

- 10

Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala (Undang-undang No 29 Tahun 2000).

Semenjak dibentuknya Pengadilan Niaga

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

tentang

dan

PKPU

telah

Medan berdasarkan Ketentuan Pasal 2 Keputusan

Niaga

mana

yang

Presiden RI No. 97 Tahun 1999, telah masuk

berwenang untuk memeriksa dan mengadili

beberapa perkara yang menyangkut perkara

perkara-perkara Kepailitan dan PKPU apabila

Kepailitan dan PKPU yang dimulai pada tahun

kreditor

2002 seperti terlihat pada Tabel 1 di bawah ini:

menentukan

Kepailitan

Medan yang berkedudukan di Pengadilan Negeri

Pengadilan

hendak

mengajukan

permohonan

pernyataan pailit dan PKPU kepada Debitor yaitu: 1. Pada Pengadilan Niaga dimana daerah tempat kedudukan hukum si Debitor. 2. Dalam

hal

Debitor

telah

meninggalkan

wilayah hukum negara Republik Indonesia, pengadilan (Niaga) yang berwennag untuk menjatuhkan

putusan

atas

permohonan

pernyataan pailit adalah pengadilan (Niaga) yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir Debitor. 3. Dalam hal Debitor adalah persero suatu Firma, pengadilan (Niaga) yang daerah

Tabel 1. Jumlah Perkara Kepailitan dan PKPU pada Pengadilan Niaga Medan Masuk Tahun Jumlah Pailit PKPU 2002 2003 1 1 2004 1 1 2005 3 3 2006 1 1 2007 4 4 2008 2 2 2009 4 4 2010 5 2 7 2011 13 3 16 Jumlah 34 5 39 Sumber: Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Medan

Bila dilihat pada Tabel tersebut di atas

hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum

ternyata

firma tersebut juga berwenang memutuskan.

Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang

4. Dalam hal Debitor tidak berkedudukan di

masuk

perkara

ke

ke

kepailitan

meja

dan

Penundaan

kepaniteraan

Perdata

wilayah negara Republik Indonesia tetapi

Pengadilan Niaga rata-rata per tahunnya sangat

menjalankan profesi atau usahanya di wilayah

sedikit dan tidak mengalami kenaikan yang

negara

pengadilan

signifikan kecuali pada tahun 2011. Hal ini

(Niaga) yang berwenang memberikan putusan

berbanding terbalik bila dibandingkan dengan

adalah pengadilan yang daerah hukumnya

sejumlah kasus runtuhnya badan usaha baik

meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat

berbentuk perseroan maupun perseorangan yang

Debitor menjalan profesi atau usahanya di

terjadi di wilayah hukum Pengadilan Niaga

wilayah negara Republik Indonesia.

Medan.

Republik

Indonesia,

5. Dalam hal Debitor merupakan badan hukum, tempat

kedudukan

sebagaimana

dimaksud

hukumnya dalam

dasarnya”. 11 -


Bila kita bandingkan dengan jumlah perkara

adalah

perdata biasa yang masuk ke meja kepaniteraan

anggaran

Perdata Pengadilan Negeri Medan yang dapat memiliki titik persinggungan yang sama berupa

Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala utang piutang sangat jauh perbandingannya. Hal

pemegang hak jaminan seperti pemegang hak

ini sebagaimana dapat di lihat pada tabel di bawah

tanggungan, hak gadai atau hak agunan atas

ini

kebendaan lainnya. Dan kreditor konkuren adalah

Tabel 2. Jumlah Perkara Gugatan Perdata pada Pengadilan Negeri Medan Tahun Masuk Jenis Gugatan PMH Wan Prestasi 2006 451 376 75 2007 516 439 77 2008 543 450 93 2009 553 454 99 2010 580 488 92 2011 534 448 86 Jumlah 3177 2655 522 Sumber: Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Medan

kreditor yang tidak memegang suatu jaminan

Di dalam melakukan usaha ekonomi/bisnis seorang Debitor wajar mempunyai utang kepada kreditor dan juga memiliki utang kepada beberapa kreditor

untuk

Terkadang berbentuk

menopang

utang

modal

piutang

kepercayaan

tanpa

usahanya.

tersebut

hanya

adanya

suatu

jaminan namun terkadang pemberian utang tersebut oleh kreditor meminta jaminan kepada Debitor baik itu berupa gadai (Pasal 1150-1160 Buku III Bab XX KUH Perdata), Hipotek (Pasal 1162-1232 KUH Perdata), Hak Tanggungan (Undang-undang No 4 Tahun 1996) maupun jaminan Fidusia (Undang-undang No. 42 Tahun 1999). Oleh karena itu maka dalam kepailitan dikenal adanya pembagian kreditor yaitu kreditor preferen,

kreditor

separatis

dan

kreditor

konkueren. kreditor preferen adalah kreditor istimewa yang harus didahulukan pembayaran dan pelunasannya daripada kreditor lainnya. Biaya perkara, biaya eksekusi, maupun privilege khusus dan umum serta utang pajak adalah tagihantagihan yang harus didahulukan pelunasannya. Sedangkan kreditor separatis adalah kreditor

apapun atas pemberian utang kepada Debitor. Kreditor separatis pemilik hak jaminan kebendaan memiliki kewenangan untuk menjual secara

lelang

kebendaan

yang

dijaminkan

kepadanya dan untuk selanjutnya memperoleh pelunasan

secara

mendahului

dari

kreditor-

kreditor lainnya dari hasil penjualan kebendaan yang dijaminkan kepadanya tersebut. Hak-hak jaminan

kebendaan

menjual

sendiri

yang

secara

memberikan lelang

dan

hak untuk

memperoleh pelunasan secara mendahului terdiri dari: 1. Gadai yang diatur dalam Bab XX Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata untuk kebendaan bergerak, dengan cara melepaskan kebendaan yang dijaminkan tersebut dari penguasaan pihak yang memberikan jaminan kebendaan berupa gadai tersebut; 2. Hipotek yang diatur dalam Bab XXI Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menurut Pasal 314 Kitab Undang-undang Hukum Dagang berlaku untuk kapal yang memiliki ukuran sekurang-kurangnya 20 m3 isi kotor, yang dapat di daftarkan, sedangkan yang tidak di daftarkan maka dianggap sebagai kebendaan yang bergerak; 3. Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 4 Tahun 1996 yang mengatur mengenai penjaminan atas hak-hak atas tanah tertentu berikut kebendaan yang dianggap melekat dan diperuntukan untuk Volume 1, No. 3, Agustus 2013

- 12

Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala dipergunakan secara bersama-sama dengan bidang tanah yang di atasnya terdapat hak-hak atas tanah yang dapat dijaminkan dengan Hak

Pengadilan

Niaga

ini

berfungsi

untuk

menyelesaikan perkara-perkara kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang

Tanggungan; 4. Jaminan Fidusia yang diatur dalam Undangundang No 42 Tahun 1999. Yaitu setiap jaminan yang tidak dijaminkan dengan tiga jenis jaminan kebendaan tersebut diatas

masuk ke meja Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri. Setelah di register di Kepaniteraan Perdata selanjutnya diajukan ke Ketua Pengadilan Negeri untuk ditetapkan Majelis Hakim yang akan menangani Perkara kepailitan dan PKPU tersebut.

Pada perkara kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang masuk ke meja kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Medan sejak berdirinya Pengadilan Niaga Medan dan aktif melaksanakan fungsinya dalam penyelesaian perkara kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2010 dari sekian banyak jumlah

perkara

kepailitan

dan

Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang yang masuk maka sebagian besar menyangkut adanya hak jaminan atas kebendaan. Hal ini dapat kita lihat dari Tabel 3 di bawah ini: Tabel 3. Jumlah Perkara Kepailitan dan Pkpu Pada Pengadilan Niaga Medan Yang Menyangkut Adanya Hak Jaminan Atas Kebendaan Masuk Hak Jaminan Tahun atas Pailit PKPU kebendaan 2002 2003 1 1 2004 1 1 2005 3 2 2006 1 1 2007 4 2 2008 2 2 2009 4 4 2010 5 2 6 2011 13 3 12 Sumber: Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Medan

13 -


Atas penetapan Ketua Pengadilan Negeri tersebut selanjutnya Majelis Hakim menentukan hari untuk bersidang

guna

memeriksa

mengadili

dan

memutus perkara tersebut. Putusan atas perkara tersebut bisa berupa mengabulkan, menolak atau tidak dapat diterima. Apabila putusan tersebut menolak atau menyatakan tidak dapat diterima maka konsekuensi hukumnya terhadap Debitor tidak ada. Namun apabila putusan tersebut mengabulkan permohonan pailit dari si pemohon maka akan timbul konsekuensi hukum terhadap harta kekayaan Debitor tersebut. Pelaksanaan Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini diatur dalam Pasal 225 Undang-undang Kepailitan dan PKPU di mana disebutkan bahwa Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Pembayaran

perkara

Penundaan

Kewajiban

Utang, dalam hal

permohonan

diajukan oleh Debitor, dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal di daftarkan surat permohonan PKPU harus mengabulkan PKPU sementara

dan

menunjuk

seorang

Hakim

Pengawas serta mengangkat 1 atau lebih pengurus yang bersama Debitor mengurus harta Debitor. Dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh Kreditor Majelis Hakim pemeriksa dan Pemutus

Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala PKPU dalam tenggang waktu paling lambat 20

perdamaian yang ditawarkan oleh Debitor Hakim

(dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkannya

Pengawas wajib menyampaikan laporan tertulis

surat permohonan PKPU harus mengabulkan

kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan

permohonan

memutus perkara PKPU tetap. Atas dasar laporan

PKPU

sementara

dan

harus

menunjuk Hakim Pengawas serta 1 (satu) atau

tersebut

lebih pengurus yang bersama Debitor mengurus

memeriksa dan memutus perkara PKPU tetap

harta Debitor.

harus memutus dan menyatakan Debitor pailit.

Selanjutnya Majelis

atas

Hakim

dasar salinan putusan

tersebut

Hakim

Pengawas

I.

selanjutnya

Pelaksanaan Medan

Majelis

Fungsi

Dalam

Hakim

Pengadilan

Penyelesaian

yang

Niaga Perkara

menunjuk paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian,

Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban

dan penetapan ini disampaikan kepada pengurus

Pembayaran Utang

dengan kewajiban mengumumkan putusan PKPU sementara serta undangan untuk hadir pada sidang permusyawaratan terhadap Debitor dan kreditor untuk membicarakan rencana perdamaian yang ditawarkan oleh Debitor.

A. Pelaksanaan Fungsi Pengadilan Niaga Medan 1. Pengadilan Niaga (Commercial Court) Pasal 1 butir 7 Undang-undang No: 37 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Pengadilan adalah

Selanjutnya pada hari dan tanggal yang telah

Pengadilan Niaga. Selanjutnya Pasal 2 ayat (1)

ditentukan di mana Debitor dan para kreditor

Undang-undang No: 37 Tahun 2004 menyebutkan

hadir Hakim Pengawas meminta pendapat para

bahwa pernyataan pailit harus dinyatakan oleh

kreditor apakah dapat menerima dan menyetujui

pengadilan.

rencana perdamaian yang ditawarkan oleh Debitor

Bila dikaitkan kedua Pasal diatas maka suatu

atau apakah para kreditor dapat menyetujui

badan

pemberian PKPU secara tetap yang dimintakan

perseorangan yang berlaku sebagai Debitor hanya

oleh

dapat dinyatakan pailit oleh adanya Putusan

Debitor

guna

membicarakan

rencana

perdamaian pada rapar kreditor selanjutnya.

usaha

baik

persekutuan

maupun

pengadilan yang dalam hal ini adalah Putusan

Apabila para kreditor menerima rencana

Pengadilan Niaga. Sehingga dalam hal ini peran

perdamaian yang ditawarkan oleh Debitor Hakim

Pengadilan Niaga untuk mempailitkan suatu

Pengawas wajib menyampaikan laporan tertulis

badan usaha sangat kuat karena dipayungi oleh

kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan

suatu landasan hukum yaitu Undang-undang No:

memutus perkara PKPU tetap. Atas dasar laporan

37 Tahun 2004.

tersebut

selanjutnya

yang

Pengadilan Niaga Medan merupakan salah

memeriksa dan memutus perkara PKPU tetap

satu dari 5 (lima) Pengadilan Niaga yang dibentuk

wajib memberikan putusan mengenai pengesahan

untuk seluruh wilayah Nekara Kesatuan Republik

perdamaian

Namun

Indonesia. Pengadilan Niaga Medan dibentuk

apabila para kreditor tidak menerima rencana

berdasarkan Keputusan Presiden No: 97 Tahun

serta

Majelis

Hakim

alasan-alasannya.


- 14

Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala 1999 tanggal 18 Agustus 1999 dibentuklah

pemberitahuan pemanggilan kepada para pihak

Pengadilan Niaga dibawah naungan Pengadilan

yang terkait dalam perkara kepailitan juga

Negeri Ujung Pandang (Makassar), Pengadilan

bertugas untuk mengantarkan relas pemberitahuan

Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan dan

perkara-perkara lainnya seperti perkara perdata

Pengadilan Negeri Semarang. Keputusan Presiden

dan perkara pidana. Artinya dalam hal ini belum

ini sekaligus mengatur wilayah kekuasaan hukum

ada staff khusus yang bertugas untuk menangani

masing-masing Pengadilan Niaga tersebut.

perkara kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Pengadilan Niaga Medan terletak dalam

Pembayaran Utang saja.

gedung Pengadilan Negeri Medan di Jalan

Pengadilan

Niaga

Medan

dibentuk

Pengadilan No. 8 Medan. Pengadilan Niaga

berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) RI

Medan yang merupakan satu kesatuan dengan

No.97 Tahun 1999, sudah berdiri selama 11

Pengadilan Negeri Medan sehingga memiliki satu

(sebelas) tahun. Selama berdirinya Pengadilan

sistem struktur organisasi.

Niaga Medan belum banyak perkara pailit dan

Pengadilan

Niaga

Medan

dalam

PKPU yang telah didaftarkan, hal ini dapat dilihat

melaksanakan perannya menyelesaikan perkara

dari data 3 (tiga) tahun terakhir Kepaniteraan

kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran

Pengadilan Niaga Medan tahun dibawah ini:

Utang sampai saat ini memiliki 10 (sepuluh)

Tabel 4. Jumlah Perkara Kepailitan dan PKPU yang masuk dan telah diputus pada Pengadilan Niaga Medan (1/2) Perkara Thn Sisa Sisa Thn PTS PTS Niaga 2009 2009 2010 2010 Pailit 4 2 2 5 6 1 PKPU 2 1 1 Jumlah 4 2 2 7 7 2

orang hakim niaga yang berasal dari hakim karier dan non karier (Ad hoc) dimana 4 (empat) orangnya adalah hakim non karier (Ad hoc). Hakim niaga yang diangkat dari hakim karier juga berperan untuk memeriksa dan mengadili perkaraperkara di luar kepailitan seperti perkara perdata dan perkara pidana pada Pengadilan Negeri Medan dimana jumlah rata-rata perkara perdata biasa sekitar 800-an (delapan ratusan) dan jumlah perkara pidana sekitar 4000-an (empat ribuan) per tahunnya, sedangkan

sumber

daya

manusia

pendukung seperti panitera pengganti untuk perkara niaga juga bertugas sebagai panitera pengganti untuk perkara perdata dan perkara pidana. Begitu pula dengan juru sita Pengadilan Negeri Medan yang berjumlah 10 (sepuluh) orang yang 15 -

berperan

sebagai

pengantar


relas

Tabel 4. Jumlah Perkara Kepailitan dan PKPU yang masuk dan telah diputus pada Pengadilan Niaga Medan (2/2) Perkara Thn PTS Sisa Niaga 2011 2011 Pailit 13 10 4 PKPU 3 3 1 Jumlah 16 13 5 Sumber : Kepaniteraan Pengadilan Niaga Medan tahun 2011

2.

Proses Persidangan Perkara Kepailitan di Pengadilan Niaga Medan Pada prinsipnya proses persidangan perkara

kepailitan di Pengadilan Niaga Medan sama dengan proses persidangan perkara kepailitan di Pengadilan Niaga lainnya. Hal ini dikarenakan

Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala proses

pemeriksaan

perkara

kepailitan

lambatnya 3 (tiga) hari dari tanggal pengajuan

berpedoman kepada satu Undang-undang yaitu

permohonan tersebut. Majelis Hakim yang di

Undang-undang No: 37 Tahun 2004 tentang

tunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri/Niaga


Medan

Utang.

persidangan dan memerintahkan kepada juru sita

segera

membuat

penetapan

hari

Pada awalnya pihak pemohon pailit melalui

untuk melakukan pemanggilan terhadap para

kuasa hukumnya seorang advokat (Pasal 7

pihak yang terkait dalam surat permohonan

Undang-undang No: 37 Tahun 2004 tentang

pernyataan pailit tersebut dengan surat tercatat


kilat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang

Utang) mengajukan permohonan kepada Ketua

pemeriksaan pertama di selenggarakan.

Pengadilan Negeri/Niaga Medan melalui Panitera

Pada hari yang telah ditentukan untuk

muda perdata sub bagian niaga. Kemudian

pemeriksaan

Panitera

Majelis

muda

perdata

memperhatikan

sub

bagian

persyaratan

niaga

permohonan

awal

Hakim

diberikan

persidangan

membuka

kesempatan

selanjutnya

persidangan kepada

dan

pemohon

pengajuan pernyataan pailit tersebut apakah telah

pernyataan pailit untuk membacakan permohonan

sesuai dengan syarat formil yang ditentukan oleh

nya tersebut, setelah itu kepada pemohon pailit

Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam

diperintahkan

Pasal 2 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5). Apabila

permohonannya tersebut terhadap utang termohon

telah sesuai dengan aturan maka Panitera muda

pailit (Debitor) kepada pemohon pailit (Kreditor)

perdata

yang telah jatuh tempo dan dapat di tagih serta

sub

permohonan

bagian

niaga

pernyataan pailit

mendaftarkan pada

untuk

membuktikan

dalil-dalil

tanggal

adanya Kreditor lain yang memberikan utang

permohonan yang bersangkutan diajukan, dan

kepada pihak termohon (Debitor). Setelah pihak

kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis

pemohon pailit mengajukan alat-alat buktinya

yang ditanda tangani oleh Panitera muda perdata

selanjutnya diberikan kesempatan kepada pihak

sub bagian niaga dengan tanggal yang sama

termohon pailit untuk mengajukan pembelaannya

dengan tanggal pendaftaran. Selanjutnya Panitera

atau

muda perdata sub bagian niaga menyampaikan

pemohon apabila memang ada yang tidak sesuai

kepada Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Medan

menurut pihak termohon.

akan permohonan pernyataan pailit tersebut

membantah

Namun

dalil

terkadang

ada

kalanya

pihak

termohon

permohonan

Ketua

permohonan pernyataan pailit tersebut misalnya

kemudian

berupa kompetensi relatif sebagaimana ketentuan

membuat penetapan penunjukan Majelis Hakim

pada Pasal 3 Undang-undang No : 37 Tahun 2004

untuk

tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Pengadilan

di

daftarkan.

Negeri/Niaga

memeriksa

dan

Oleh

Medan

mengadili

perkara

permohonan pernyataan pailit tersebut selambat-

eksepsi/jawaban

pihak

selambat-lambatnya 2 (dua) hari dari tanggal itu

mengajukan

permohonan

atas

Pembayaran Utang. Volume 1, No. 3, Agustus 2013

- 16

Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Terhadap eksepsi/jawaban pihak termohon atas

permohonan

pernyataan

pailit

tersebut

dapat dibuktikan maka permohonan pernyataan pailit tersebut harus di tolak.

sepanjang tidak berkaitan dengan kompetensi

Sepintas

kalau

di

lihat

syarat

untuk

absolut biasanya Majelis Hakim akan memberikan

dijatuhkannya pailit terhadap si Debitor begitu

pertimbangan dan memberikan putusan atas

mudah dan sederhana namun dalam fakta

eksepsi/jawaban

persidangan ternyata sangat susah untuk di

tersebut

bersamaan

dengan

putusan akhir. Akan

buktikan

tetapi

apabila

telah

menyangkut

kompetensi absolut maka Majelis Hakim akan memberikan

pertimbangan

dan

sehingga

terkadang

untuk

membuktikannya memakan waktu yang cukup lama.

menjatuhkan

Dalam wawancara dengan hakim niaga

putusan terhadap permohonan tersebut dengan

Medan

putusan

membuktikan syarat sederhana tersebut seperti

sela

apakah

eksepsi/jawaban

pihak

termohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak.

ditemukan

kesulitan-kesulitan

untuk

misalnya dalam satu kasus di temukan adanya

Setelah semua pihak diberikan kesempatan

kreditor yang fiktif, pengalihan utang kepada

untuk membuktikan masing-masing permohonan

pihak lain, subgorgasi maupun cessi dan apakah

dan bantahannya selanjutnya Majelis Hakim akan

ternyata

menunda

penundaan pembayaran atau restrukturisasi utang

persidangan

kesempatan

kepada

guna

perdamaian

berupa

antara pihak Debitor dengan salah satu pihak

permohonan pernyataan pailit tersebut dapat

Kreditor sehingga syarat minimal dua Kreditor

dikabulkan atau di tolak atau juga apabila ternyata

tidak terpenuhi. Selain daripada itu Majelis Hakim

Majelis

juga harus jeli melihat peraturan perundang-

permohonan

mengetahui

tersebut

tidak

Hakim

adanya

apakah

Hakim

Majelis

memberikan

telah

syarat

formal

terpenuhi

dapat

undangan

lain

seperti

peraturan

tentang

memberikan putusan permohonan tersebut tidak

Perusahaan Terbatas (PT), peraturan tentang

dapat di terima.

badan hukum atau juga peraturan tentang surat-

Permohonan

pernyataan

pailit

harus

surat berharga dan peraturan perundang-undangan

dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan

lainnya yang kemungkinan ada kaitannya dengan

yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan

kepailitan.

untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi yaitu adanya minimal dua kreditor dan pihak Debitor

3.

Perlindungan

Hukum

terhadap

para

tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang

Kreditor dalam Hukum Kepailitan

telah jatuh waktu dan dapat di tagih (Pasal 2 ayat

Undang-undang kepailitan diadakan untuk

(1) Undang-undang No: 37 Tahun 2004 tentang

memberikan perlindungan kepada kreditor apabila

kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran

debitor tidak membayar utang-utangnya. Dengan

Utang). Apabila syarat sederhana tersebut tidak

Undang-undang

17 -


kepailitan,

diharapkan

para

Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala kreditor dapat memperoleh akses terhadap harta

dapat mengajukan permohonan pailit kepada

kekayaan dari debitor yang dinyatakan pailit

Pengadilan Niaga terhadap seorang debitor yang

karena debitor tidak mampu lagi membayar utang-

memiliki jumlah asset yang jauh berlipat ganda

utangnya. Namun perlindungan yang diberikan

nilainya bila dibandingkan dengan jumlah tagihan

oleh Undang-undang kepailitan bagi kepentingan

yang menjadi dasar bagi kreditor itu untuk

kreditor itu tidak boleh sampai merugikan

mengajukan pailit, asalkan di samping kreditor

kepentingan debitor yang bersangkutan.

yang bersangkutan, debitor juga memiliki kreditor

”Hukum kepailitan mempunyai fungsi yang

lain dan utang yang menjadi dasar pengajuan

sangat penting yaitu melalui hukum kepailitan

pailit itu dapat dibuktikan oleh kreditor sebagai

akan diadakan suatu penyitaan umum (eksekusi

utang yang telah dapat ditagih dan tidak dibayar.

massal) terhadap seluruh harta kekayaan debitor,

Dengan demikian, seorang debitor dengan asset

yang selanjutnya akan diberikan kepada kreditor

Rp.1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah) dapat

di bawah pengawasan petugas yang berwenang.”

diajukan pailit oleh seorang kreditor yang

Suatu undang-undang kepailitan yang baik haruslah

berlandaskan

asas

memiliki tagihan, misalnya, hanya berjumlah

pemberian

Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Tidak

perlindungan yang seimbang bagi semua pihak

dibatasinya jumlah minimum piutang yang tidak

yang terkait dan berkepentingan dengan kepailitan

dibayar sebagaimana dimaksud di atas akan

seseorang atau suatu perusahaan. Undang-undang

sangat menguntungkan kreditor.

kepailitan yang baik seyogyanya tidaklah hanya

Perlunya perlindungan diberikan kepada

memberikan perlindungan bagi debitor saja.

kreditor

Kepentingan

kreditor

sangat

stakeholder yang tidak berbeda dengan debitor.

diperhatikan,

karena

kepada

Kreditor yang mengalami piutang-piutang yang

kepentingan

kreditor

harus

juga

perhatian berarti

sekaligus

karena

kreditor

juga

mempunyai

juga

tidak dapat ditagih sudah tentu akan membuat

memperhatikan kepentingan para stakeholdersnya.

kreditor rugi. Kerugian kreditor akan lebih lanjut

Menurut Undang-undang kepailitan No. 37

mempengaruhi dan merugikan para stake holders-

tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan

nya.

Kewajiban Pembayaran Utang, seseorang kreditor

Dalam hubungannya dengan undang-undang

dengan jumlah utang seberapapun juga berhak

kepailitan, apabila seorang debitor pada akhirnya

untuk mengajukan permohonan pailit terhadap

ternyata berada dalam keadaan tidak membayar

debitor sepanjang persyaratan yang ditentukan

utang- utangnya, baik karena debitor mengalami

oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-undang kepailitan

kesulitan keuangan yang disebabkan faktor-faktor

No. 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan

internal dan eksternal yang objektif, atau karena

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah

debitor beriktikad tidak baik, sehingga dengan

terpenuhi. Dengan kata lain, seorang kreditor

demikian kreditur tidak dapat mengharapkan

dengan tagihan hanya relatif kecil saja jumlahnya

sumber

pelunasan,

maka

Undang-undang


- 18

Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Kepailitan harus dapat memberikan jaminan dan keamanan

bagi

para

kreditor

untuk

dapat

memperoleh perlunasan dari kekayaan debitor.

B.

Hambatan dalam Pelaksanaan Peran Pengadilan Niaga Medan Hambatan-hambatan yang ditemukan dalam

Demi perlindungan hukum terhadap para kreditor, terutama demi melindungi kepentingan

prosedur penyelesaian suatu sengketa kepailitan di Pengadilan Niaga Medan tersebut antara lain:

para kreditor yang menguasai sebagian besar dari

1.

keseluruhan jumlah utang debitur, peraturan

Maksud dari segi Yuridis ini adalah hambatan

Dari Segi Yuridis

kepailitan menyatakan:

yang berkaitan dengan aturan hukum pelaksanaan

(1) Selama putusan atas permohonan pernyataan

Undang-undang No 37 Tahun 2004 tentang

pailit belum diucapkan, setiap Kreditor,


Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas

Utang.

Pasar Modal, atau Menteri Keuangan dapat

Pembentukan Undang-undang No 37 Tahun

mengajukan permohonan kepada Pengadilan

2004 tentang kepailitan di dasarkan adanya

untuk :

kebutuhan yang mendesak guna menyelesaikan

a. meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan Debitor, atau b. menunjuk

Kurator

moneter global yang melanda termasuk terhadap

sementara

untuk

mengawasi: 1)

perkara-perkara kepailitan akibat adanya krisis

negara

Indonesa.

Krisis

moneter

ini

mengakibatkan banyak perusahaan yang ambruk

pengelolaan usaha Debitor, dan

tidak mampu melunasi utang-utangnya kepada

2) pembayaran kepada Kreditor, pengalihan,

para kreditornya. Guna menyelesaikan perkara-

atau penggunaan kekayaan Debitor yang

perkara kepailitan yang bersifat cepat, adil,

dalam kepailitan merupakan wewenang

terbuka dan efektif (speedy, fair, transparent and

Kurator.

effective) maka dibuatlah Undang-undang ini.

3) Permohonan

sebagaimana

dimaksud

Akibatnya banyak aturan-aturan yang tidak dapat

pada ayat (1) hanya dapat dikabulkan,

diterapkan

apabila hal tersebut diperlukan guna

ketentuan Pasal 8 ayat (5) yaitu Putusan

melindungi kepentingan kreditor.

pengadilan atas permohonan pernyataan pailit

4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud

pada

ayat

(1)

huruf

a

dikabulkan,

sebagaimana

mestinya.

Misalnya

harus di ucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit di daftarkan. Menurut Subiharta, SH ketentuan ini

5) Pengadilan dapat menetapkan syarat agar

sangat susah di laksanakan oleh karena selama

kreditor pemohon memberikan jaminan

proses pendaftaran sampai pemanggilan para

yang dianggap wajar oleh Pengadilan.

pihak yang dilakukan oleh juru sita pengadilan telah memakan banyak waktu sampai mungkin 2

19 -


Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala (dua) minggu. Hal ini dikarenakan domisili para

oleh Debitor hanya di catat dalam Berita Acara

pihak yang mungkin jauh padahal surat panggilan

Rapat dan tidak menghalangi pengakuan piutang

tersebut harus langsung diterima oleh para pihak.

dalam kepailitannya. Padahal bisa saja kekhilafan

Selain daripada itu ternyata untuk membuktikan

terjadi

syarat

yaitu

Seharusnya hak untuk membantah tagihan yang

pembuktian adanya utang yang telah jatuh waktu

diajukan oleh kreditor tetap diberikan kepada

dan dapat ditagih serta minimal adanya 2 (dua)

Debitor, sebab ada kemungkinan perhitungan

kreditor tidaklah sesederhana yang di bayangkan.

utang piutang tersebut sangat rumit sebagaimana

Kuasa hukum harus mampu menghadirkan saksi-

diakui dalam Pasal 231 ayat (1) Undang-undang

saksi maupun surat yang mendukung pembuktian

Kepailitan dan PKPU

sederhana

tercapainya

pailit

pada

pihak

Kurator

dan

kreditor.

tersebut dimana terkadang untuk menghadirkan

Elijana (Ketua Tim Revisi Undang-undang

saks-saksi adalah sulit seperti misalnya domisili

Kepailitan) dalam makalahnya “Seminar Nasional

para saksi maupun kemampuan dirinya untuk

Hukum Kepailitan” di Jakarta tanggal 29 Oktober

hadir di depan persidangan.

2008” mengakui bahwa banyak aturan dalam

Subiharta,

S.H

juga

merujuk

kepada

ketentuan Pasal 225 ayat (3) yang berbunyi: “Dalam

hal

permohonan

rezim kepailitan yang saling bertentangan. Lebih ironis karena ternyata pertentangan juga ada di

(Penundaan

dalam UU Kepailitan itu sendiri. Misalnya danya

Kewajiban Pembayaran Utang) diajukan oleh

pertentangan antara Pasal 60 Ayat (2) UU

kreditor, pengadilan dalam waktu paling lambat

Kepailitan dengan Pasal 55 Ayat (1) UU

20 (dua puluh) hari sejak tanggal di daftarkannya

Kepailitan. Di satu sisi, pasal 60 Ayat (2) UU

surat

mengabulkan

Kepailitan mewajibkan kreditur separatis untuk

permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran

membagi hasil penjualan barang jaminan kepada

Utang Sementara......dst”.

kreditur istimewa, seperti tagihan pajak. Di sisi

permohonan,

harus

Yang menjadi pertanyaan apakah setiap

lain Pasal 55 Ayat (1) UU Kepailitan merumuskan,

permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran

dalam batas waktu tertentu, kreditur separatis

Utang

harus

dapat melelang jaminan kebendaannya. Hasil

dikabulkan? Tidak perduli apakah ianya sesuai

penjualannya digunakan untuk memenuhi piutang

dengan syarat yang ditentukan atau tidak? Atau

dan bunganya. Jika ada sisa hasil penjualan, baru

apakah tidak perlu di teliti lebih lanjut tentang

lah kreditur separatis menyerahkannya kepada

iktikad si Kreditor untuk memohon Penundaan

kurator. Seharusnya Pasal 60 Ayat (2) UU

Kewajiban Pembayaran Utang ?

Kepailitan ini diabaikan saja. Karena jika hakim

yang

diajukan

oleh

kreditor

Erwin Mangatas Malau, S.H.,M.H (Ketua Pengadilan

Negeri

Medan)

menggunakannya, tidak akan ada lagi bank atau

mempertanyakan

investor lain yang mau meminjamkan uangnya

ketentuan Pasal 132 ayat (1), (2), dan (3)

tanpa ada kepastian atas jaminannya, saran Elijana.

menyebutkan bahwa bantahan yang dilakukan

Elijana

juga

mengemukakan


bahwa - 20

Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Ketidakharmonisan

juga

terjadi

antara

UU

1)

Internal Pengadilan Niaga Medan

Kepailitan dengan undang-undang lain. Sebut

Keberadaan para hakim niaga baik dari karier

misalnya dengan UU Ketentuan Umum dan Tata

maupun hakim non karier (ad hoc) dirasakan

Cara Perpajakan ( UU Pajak). Pasal 21 UU Pajak

masih

misalnya menyebutkan, “negara mempunyai hak

kualitasnya. Hakim niaga yang terdiri dari 10

mendahulu untuk utang pajak atas barang-barang

(sepuluh) orang hakim dimana 6 (enam) orangnya

milik Penanggung Pajak”.

adalah

Aturan lain yang Elijana nilai bertentangan dengan

Undang-undang

Kepailitan

kurang

hakim

baik

itu

karier.

kuantitas

Hakim

karier

maupun

selain

memeriksa perkara kepailitan juga memiliki tugas

adalah

yang banyak oleh karena selain sebagai hakim

Undang-undang Ketenagakerjaan. Pasal 95 Ayat

niaga dirinya juga merupakan hakim peradilan

(4) UU Ketenagakerjaan itu merumuskan:

umum yang mengurusi perkara perdata maupun

“Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau likuidasi

berdasarkan

peraturan

pidana. Sebagaimana diketahui bahwa Pengadilan

perundang-

Negeri Medan memiliki jumlah perkara yang

undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak

banyak dimana untuk perkara pidana mencapai

lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang

rata-rata 4000 (empat ribu) berkas pertahun dan

didahulukan pembayarannya”.

untuk perdata umum mencapai rata-rata 800

Untuk pasal 21 Undang-undang Pajak,

(delapan ratus) berkas pertahun.

Elijana tidak banyak bermasalah. Ia sepakat

Pasal 8 ayat (5) Undang-undang No: 37

tagihan pajak lebih tinggi dari pada kreditur lain,

Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan

jika kreditur separatis tidak melelang jaminannya

Kewajiban

sesuai dengan Pasal 55 Ayat (1) Undang-undang

bahwa terhadap perkara kepailitan dan Penundaan

Kepailitan. Lagi pula Pasal 1137 KUH Perdata

Kewajiban Pembayaran Utang harus di putus

sudah menentukan bahwa hak dari kas negara,

paling lambat 60 (enam) puluh hari setelah

kantor lelang dan badan umum pemerintah harus

tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan.

didahulukan dari kreditur yang lain, tegasnya. Namun untuk konteks tagihan buruh, Elijana berpikir

berpuluh

mensyaratkan

Terhadap jangka waktu tersebut Erwin Mangatas Malau, S.H.,M.H dan Subiharta, S.H mengakui sangat sulit untuk dilaksanakan. Mereka

menjadi tagihan yang lebih diutamakan ketimbang

harus pandai untuk mengatur jadwal agar tidak

utang

ditemukan

terjadi bentrokan dengan jadwal sidang lainnya

jawabannya. Untuk upah buruh, menurut saya

yang juga meminta untuk dapat diselesaikan

tidak bisa didahulukan karena upah buruh bukan

secara cepat dan tuntas seperti misalnya untuk

bagian kas negara. Kata Elijana.

perkara pidana yang Terdakwanya ditahan atau

Itu

untuk

Utang

mengatrolnya

lainnya.

kali

Pembayaran

pun

tidak

perkara anak yang masa penahanannya ½ 2. 21 -

Sumber Daya Manusia Volume 1, No. 3, Agustus 2013

(setengah) dari masa penahanan orang dewasa dan

Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala juga terhadap perkara-perkara yang menarik

ribuan) maka tugas juru sita juga sangat berat.

perhatian masyarakat dalam perkara perdata

2) Eksternal Pengadilan Niaga Medan

maupun pidana.

Segi Eksternal Pengadilan Niaga Medan

Panitera Niaga juga bertugas sebagai Panitera

yaitu Advokat dan kurator. Advokat yang

untuk perkara perdata biasa dan pidana. Mereka

menguasai hukum kepailitan terutama untuk

juga selain bertugas mempersiapkan Berita Acara

wilayah Pengadilan Niaga Medan masih sangat

Persidangan perkara kepailitan juga bertugas

sedikit. Padahal peran Advokat sangat dibutuhkan

mempersiapkan Berita Acara Persidangan perkara

dalam proses penyelesaian perkara kepailitan

perdata dan pidana.

sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang

Sarana pendukung pelaksanaan beracara di

No: 37 Tahun 2004 Pasal 7 ayat (1). Sampai saat

Pengadilan Niaga Medan juga kurang memadai.

ini advokat yang memiliki sertifikat untuk dapat

Pada saat ini untuk mengajukan permohonan

beracara dalam perkara kepailitan berjumlah 5

kepailitan masih belum ada panitera khusus yang

(lima) orang.

menanganinya. Administrasi perkara kepailitan

Berdasarkan

pengakuan

informan

para

masih berada di bawah kepaniteraan Perdata dan

advokat ini lebih senang untuk mengurus perkara

diurus oleh

hanya 1 (satu) orang yang juga

perdata biasa maupun pidana. Dalam mengurus

bertugas mengurusi administrasi perdata umum.

perkara perdata maupun pidana mereka memiliki

Sedangkan untuk sarana dan prasarana pendukung

waktu yang agak luang sehingga dapat membagi

lainnya dapat dikatakan tidak ada, menumpang

jadwalnya

pada kepaniteraan perdata.

ditanganinya. Hal ini berbeda apabila mereka

Juru sita merupakan komponen yang tidak

untuk

beberapa

perkara

yang

menangani perkara kepailitan. Mereka harus lebih

kalah penting dalam proses pelaksanaan fungsi

fokus

Pengadilan Niaga Medan. Pasal 8 ayat (2)

pemeriksaan yang hanya memberikan kesempatan

Undang-undang No: 37 Tahun 2004 mensyaratkan

kepada mereka selama maksimal 20 (dua puluh)

pemanggilan

Kreditor)

hari (Pasal 6 ayat (6) Undang-undang No: 37

dilakukan dengan surat kilat tercatat paling lambat

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan

7 (tujuh) hari sebelum sidang pemeriksaan

Kewajiban Pembayaran Utang.

Debitor

(juga

pihak

pertama diselenggarakan.

karena

dikejar

oleh

jangka

waktu

Begitu pula dengan Kurator. Selain Balai

Pengadilan Negeri Medan memiliki 10

Harta Peninggalan (BHP) selaku Kurator juga ada

(sepuluh) orang Juru sita yang melaksanakan

Kurator swasta. Jumlah Kurator masih sangat

setiap pemanggilan bukan saja perkara kepailitan

sedikit sementara tugas Kurator sangat berat.

juga perkara perdata dan pidana. Dengan jumlah

Dirinya menjadi garda depan dalam pemberesan

perkara perdata yang berjumlah sekitar 800-an

harta si Debitor yang pailit. Dirinya harus

(delapan ratusan) tiap tahunnya dan jumlah

bersikap netral dan profesional sehingga bisa di

perkara pidana yang mencapai 4000-an (empat

terima oleh kedua belah pihak. Tugas kurator Volume 1, No. 3, Agustus 2013

- 22

Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala untuk pemberesan harta pailit si Debitor juga

1. Biaya untuk jasa seorang advokat, karena

sangat berat karena sering terjadi penolakan dari

untuk beracara di pengadilan niaga harus

pihak Debitor. Putusan yang dijatuhkan oleh

diwakili oleh seorang advokat.

Pengadilan Niaga seringkali menurut Debitor

2. Biaya pendaftaran perkara di Pengadilan

tidak adil atau bisa juga Debitor membangkang dan tidak kooperatif atas putusan tersebut

Niaga. 3. Biaya

pelaksanaan

sehingga karenanya segala cara dilakukan oleh

pengangkatan

pihak Debitor guna menghindari perampasan

jaminan

harta kekayaannya.

pengadilan

Yan Apul, SH seorang Kurator dalam makalahnya menyebutkan Debitor pailit tidak kooperatif berupa:

kurator

yang

sita

sementara,

dianggap

manakala

jaminan,

wajar sita

dan oleh

jaminan

dikabulkan. 4. Biaya audit independen atas harta Debitor Besarnya biaya yang tidak pasti tersebut,

- Harta pailit sudah dialihkan sebelum putusan

mengakibatkan

- Harta pailit tumpang tindah kepemilikannya,

memperhitungkan,

kreditor berupa

tidak hasil

bisa yang

di

sengaja dipindah tangankan, disewakan atau

dapatkannya manakala menggunakan lembaga

dijadikan jaminan hutang

hukum kepailitan untuk meyelesaikan perkaranya.

- Dokumennya kadang-kadang cacat hukum sehingga sulit dilakukan eksekusi

Padahal dalam kegiatan ekonomi diperlukan perhitungan yang jelas, atas segala pengeluaran

- Sikap manajemen yang tidak kooperatif

yang mesti dikeluarkan.

Walaupun terhadap Debitor yang tidak

“Perlindungan

hukum

terhadap

kreditor

kooperatif ini dapat dikenakan pidana dan

dalam Undang-undang Kepailitan diperlukan

lembaga paksa badan namun hal tersebut belum

karena Indonesia memerlukan modal dari investor

pernah dilaksanakan oleh karena belum ada aturan

asing dan kreditor luar negeri. Apalagi untuk

yang jelas. Dalam hal ini pemerintah belum

mengatasi krisis ekonomi yang berlangsung akhir-

mengeluarkan

akhir

peraturan

pelaksana

terhadap

lembaga paksa badan.

ini

dan

masih

besarnya

jumlah

pengangguran yang jumlahnya sekitar 11 juta orang harus diberikan lapangan kerja.”

3. Biaya Penyelesaian perkara Kepailitan yang relatif besar Kelemahan

lain,

yaitu

tingginya

biaya

kepailitan yang harus dibayar oleh pemohon kepailitan.

Pemohon

kepailitan

harus

mengeluarkan biaya-biaya seperti di bawah ini:

4. Rendahnya Kemauan Pemerintah Indikasi ini dapat dilihat dari tidak adanya penelitian terhadap pelaksanaan Undang-undang No: 37 Tahun 2004 dan tidak ada mengeluarkan suatu peraturan pemerintah untuk melaksanakan

23 -


Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Undang-undang

tersebut

seperti

misalnya

peraturan pelaksana mengenai lembaga paksa

panjar ongkos perkara dan lain-lain yang di perlukan untuk itu.

badan (gijzeling) dan juga Peraturan pelaksana

Erwin Mangatas Malau, S.H.,M.H juga

dari ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-undang

sering mengingatkan secara tegas kepada para

No: 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

advokat dan Hakim Niaga untuk membuat jadwal

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang

persidangan yang tepat waktu dan tertib acara

merupakan aturan pelaksana untuk pemberian

dalam

sanksi bagi Panitera yang melanggar ketentuan

Biasanya di tentukan untuk persidangan perkara

Pasal 6 ayat (3)

kepailitan pada pagi hari sekitar Pukul 09.00 Wib

pemeriksaan

perkara

kepailitan

ini.

dan langsung diagendakan tentang pembuktian C.

dalam

baik itu pemeriksaan saksi-saksi, siapa saja,

Pelaksanaan Fungsi Pengadilan Niaga

berapa orang dan apa inti yang akan dimintakan

Medan

Perkara

dari keterangan saksi-saksi tersebut, alat bukti

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

surat harus telah di register jauh hari sebelum hari

Pembayaran Utang

persidangan yang ditentukan, baik itu terhadap

Dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam

pemohon pailit maupun termohon pailit apabila

Upaya

pelaksanaan tersebut

mengatasi

dalam

Hambatan

Penyelesaian

penyelesaian

Pengadilan

perkara

Niaga

kepailitan

Medan

dirinya hendak mengajukan bantahan.

telah

Untuk eksepsi kecuali eksepsi masalah

melakukan 2 kali seminar yang di hadiri oleh

kompetensi absolut maka terhadapnya akan di

Hakim Niaga, Hakim Pengawas, Kurator dan para

putus bersamaan dengan putusan akhir terhadap

Advokat. Selain daripada itu Mahkamah Agung

apakah permohonan pailit tersebut dikabulkan

telah pula beberapa kali mengadakan pendidikan

atau ditolak.

dan pelatihan guna meningkatkan pemahaman

Terhadap bagian staff pencatatan administrasi

atas hukum kepailitan ini dimana pembimbingnya

diingatkan untuk secepat mungkin memproses

berasal dari negara lain yang mumpuni di bidang

administrasi, juru sita diingatkan untuk segera

hukum kepailitan seperti Australia, Kanada dan

melaksanakan panggilan terhadap para pihak dan

Belanda.

kepada panitera pengganti perkara kepailitan

Untuk peningkatan mutu pelayanan dan

untuk

segera

menyelesaikan

Berita

Acara

administrasi Ketua Pengadilan Negeri Medan juga

Persidangan. Apabila hal ini tidak dilaksanakan

telah

maka Ketua Pengadilan Negeri Medan akan

memerintahkan

kepada

staff

bagian

keperdataan yang mengurusi perkara kepailitan

diberikan sanksi sesuai aturan yang ada.

dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk study banding ke Pengadilan Negeri Jakarta

SIMPULAN DAN SARAN

Pusat mengambil bahan-bahan yang dibutuhkan

Simpulan

untuk itu seperti register, pendaftaran perkara,

Berdasarkan pembahasan yang telah Volume 1, No. 3, Agustus 2013

- 24


dilakukan pada bab sebelumnya serta analisis

dan Penundaan Kewajiban Pembayaran

kualitatif terhadap hasil penelitian lapangan,

Utang maupun aturan hukum antara

maka berikut ini dikemukakan beberapa

Undang-undang No: 37 Tahun 2004

kesimpulan bahwa:

tentang

1. Pengadilan salah

Niaga

satu

Medan

Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang dengan aturan hukum lainnya. Selain itu Sumber

dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden

Daya Manusia yang masih kurang baik

RI No: 97 Tahun 1999 dimana wilayah

segi kualitas maupun kuantitas baik dari

hukumnya meliputi Provinsi Sumatera

internal Pengadilan maupun dari eksternal

Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu,

Pengadilan. Begitu pula besarnya biaya

Jambi

yang

Daerah

khusus

dan

yang

dan

Pengadilan

merupakan

Kepailitan

Istimewa

Aceh

dibutuhkan

(Nanggroe Aceh Darussalam) merupakan

perkara

Pengadilan yang

Kewajiban

diberikan Kompetensi

dalam

kepailitan

dan

Pembayaran

penyelesaian Penundaan Utang

serta

Absolut untuk memeriksa dan mengadili

rendahnya kemauan pemerintah dalam

perkara-perkara kepailitan dan Penundaan

menerbitkan

Kewajiban Pembayaran Utang dimana

beberapa ketentuan yang membutuhkan

dalam melaksanakan fungsinya tersebut

penjelasan atau aturan lebih lanjut.

aturan

pelaksana

dari

memiliki pedoman aturan hukum yang

3. Untuk itu dalam mengatasi hambatan

jelas yaitu Undang-undang No: 37 Tahun

tersebut internal lembaga Yudikatif yaitu

2004 tentang Kepailitan dan Penundaan

Mahkamah Agung RI telah beberapa kali

Kewajiban Pembayaran Utang.

melaksanakan pendidikan dan Pelatihan

2. Pengadilan

Niaga

dalam

bagi para hakim niaga, seminar untuk para

untuk

Advokat dan Kurator serta Pengadilan

menyelesaikan perkara kepailitan dan

Niaga Medan sendiri dalam hal ini Ketua

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Pengadilan

memiliki

mengirimkan

melaksanakan

Medan

fungsinya

beberapa

hambatan

berupa

Negeri staffnya

Medan

telah

untuk

study

ternyata dalam prakteknya agak sulit

banding ke Pengadilan Niaga Jakarta

melaksanakan sepenuhnya aturan tersebut

Pusat untuk memperbaiki administrasi

serta aturan yang masih multitafsir serta

yang berkaitan dengan kepailitan guna

benturan antara aturan hukum itu sendiri

menunjang

baik aturan hukum dalam Undang-undang

Medan untuk

No: 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan

menyelesaikan perkara kepailitan dan

25 -


kinerja

Pengadilan

Niaga

menjalankan fungsinya


Penundaan

Kewajiban

Pembayaran

3. Untuk meningkatkan pelayanan yang baik

Utang, serta penegasan kepada staff

di Pengadilan Niaga Medan, di sarankan

Pengadilan untuk melaksanakan tugasnya

diadakan penambahan fasilitas-fasilitas

sebagaimana ketentuan yang ada.

antara

lain:

pengkhususan

pengkhususan

panitera

panitera

Saran

pengganti,

1. Meningkatkan peran pemerintah dalam

pengkhususan ruangan kepaniteraan yang

memberikan sosialisasi pada pengusaha-

menerima berkas-berkas kepailitan dan

pengusaha untuk mempertahankan hak-

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

haknya

untuk Pengadilan Niaga serta membuat

berdasarkan

Undang-Undang

Kepailitan, menerbitkan aturan pelaksana

struktur

atas beberapa Pasal yang membutuhkan

Medan.

aturan

pelaksana

dan

yang

mendalam

penelitian kemampuan Tahun

2004

terhadap No:

Kepailitan

37 dan

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang guna

menjawab

ditemukan

yang

problematika berkaitan

yang dengan

kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 2. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan Undang-Undang Kepailitan dengan secara terus menerus, melakukan pendidikan ketrampilan baik secara formal maupun in formal seperti melakukan seminar-seminar, agar nantinya bisa menguasai kendalakendala/hambatan-hambatan

yang

ditemukan dalam proses penyelesaian perkara kepailitan.

personal

juru

Pengadilan

sita,

Niaga

melakukan

Undang-undang tentang

pengkhususan

dan

hakim,

DAFTAR PUSTAKA Yani, A. dan Widjaja, G., 1999. Seri Hukum Bisnis Kepailitan. Jakarta: Raja Grafindo. Sunggono, B., 1998. Metodologi dan Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo. Waluyo, B., 2002. Penelitian Hukum dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika. Waluyo, B., 1999. Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Bandung: Mandar Maju. Subhan, M.H., 2008., Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktek di Peradilan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hoff, J., 1999. Indonesian Bankruptcy Law, Jakarta:Tata Nusa. Kartini Muljadi, Hukum Perikatan, Rajawali Pers, Jakarta, 2008 Kartini Muljadi, Kepailitan dan Penyelesaian Utang Piutang, Alumni, Bandung, 2001 Kartini

Muljadi-Gunawan Widjaja, Hak Tanggungan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006

Lawrence M. Friedmann, Law and Society An Introduction, Prentice Hall, New Jersey, 1977 Lili Rasjidi dan Ira Thamia Rasjidi, Pengaturan Filsafat Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2002


- 26

Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Lilik Mulyadi, Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Teori dan Praktek, Alumni, Bandung, 2010

Surojo Wignjodipuro, Pengantar Ilmu Hukum, Gunung Agung, Jakarta, 1982 Sutan

Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Bisnis, Alumni, Bandung, 1994

Hukum

Martiman Prodjohamidjojo, Proses Kepailitan, Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No: 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undangundang Tentang Kepailitan, Mandar Maju, Bandung, 1999 Munir Fuady, Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek, Citra Aditya Bandung, 2002 Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Perihal Kaedah Hukum, Alumni, Bandung, 1986

Remy Syahdeini, Hukum Kepailitan, Memahami Faillessementverordening, Undang-undang No 4 Tahun 1998, Temprint, Jakarta, 1998

Theo Huijbers, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, Yayasan Kanisius, Yogyakarta, 1982 Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 1994 Zainal Asikin, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia, Radjawali Pers, Jakarta, 1991 A. Peraturan Perundang-undangan

Rachmadi Usman, Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004 Robinson Sulaiman dan Joko Prabowo, Lebih Jauh tentang Kepailitan, Tanggung Jawab Komisaris, Direksi dan pemegang Saham terhadap Perusahaan Pailit, Delta Citra Grafindo, Jakarta, 1998 Rudy A. Lontoh, Denny Kailimang dan Bennya Ponto, Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit dan Penundaan Pembayaran Utang, Alumni, Bandung, 2001 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1986 -------------Hukum dan Masyarakat, Bandung, 1989

Angkasa,

Satrio, J. Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir dari Undang-undang, Bagian Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993 -----------, Hukum Perikatan, Perikatan pada Umumnya, Alumni, Bandung, 1999 Siti

Soemarti Hartono, Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Liberty, Yogyakarta, 1981

Sunarmi, Hukum Kepailitan, Edisi 2, Sofmedia Jakarta, 2010

27 -


Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Kepailitan (PERPU) No: 1 Tahun 1998 Undang-undang No: 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Keputusan Presiden (Keppres) No: 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga Undang-undang No: 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Undang-undang No: 48 Tahun 2009 tentang Pokokpokok Kekuasaan Kehakiman Undang-undang No: 49 Tahun 2009 tentang Perubahan II Tentang Peradilan Umum B. Jurnal dan Makalah Abdul Hakim Garuda Nusantara dan Benny K. Harman, Analisa Kritis Putusan-putusan Pengadilan Niaga, CINLES (Centre For Information & Law Economic Studies), Jakarta, 2002 Abdul Hamim Jauzie, Sepuluh Tahun Pengadilan Niaga, Hukum Kepailitan Indonesia di Ambang Pailit, Desember 2008 Bangun Aman, Penelitian di Bidang Hukum,

Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Jurnal Hukum Puslitbangkum Lembaga Pendidikan Universitas Padjajaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Perdana , Bandung, 1999 Emmy Yuhassarie, Kepailitan dan Transfer Asset Secara Melawan Hukum, Pusat Penkajian Hukum, Jakarta Erwin Mangatas Malau, Peran Pengadilan Niaga dalam Penyelesaian Utang Piutang, seminar tentang Kepailitan tanggal 9 November 2011 di Hotel Aryaduta, Medan Fred B. G. Tumbuan, The Relevance of Civil Code Concepts For Bangkruptcy Law, Kerjasama BPHN dan Universitas Leiden, Jakarta, 1999 Kartini Muljadi, Pendidikan lanjutan Ilmu Hukum Bidang Kurator dan Pengurus Berdasarkan Undang-undang Kepailitan, Lembaga Pendidikan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia – Assosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia, 12 April 2000 Lee A. Weng, Hukum Kepailitan (Faillissement) dan Penundaan Pembayaran (Surreance Van Betaling), Bahan Ceramah Pelatihan Hakim Pengadilan Tinggi Medan, 10 April 1998 Mukhlis Adlin, Tenaga Kurator dalam Kepailitan, Seminar Sehari Undang-undang Kepailitan Kerjasama STIH Graha Kirana dengan AEKI, Medan, 1998 Paripurna P. Sugarda, Defenisi Utang Menurut Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 17, Januari 2002 Yan Apul, Tanggung jawab Kurator dan Hakim Pengawas dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit, Seminar Kepailitan, Medan, 9 November 2011 C. Kamus Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary, West Publishing, St. Paul Minnessota, 1979 Danis Rose QC, Australian Bankruptcy Law, Tenth Eddition, The Law Book Company Ltd, 1994


- 28

PELAKSANAAN FUNGSI PENGADILAN NIAGA DALAM PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN (Suatu Analisis di Pengadilan Niaga Medan)

Recommend Documents