BAB II KEDUDUKAN KREDITUR PREFEREN DALAM KEPAILITAN

BAB II KEDUDUKAN KREDITUR PREFEREN DALAM KEPAILITAN

A.

Kepailitan

1.

Pengertian dan Syarat Kepailitan Secara tata bahasa, kepailitan berarti segala yang berhubungan dengan

“pailit”. Istilah “pailit” dijumpai dalam perbendaharaan bahasa Belanda, Perancis, Latin dan Inggris. Dalam bahasa Perancis, istilah “faillite” artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Orang yang mogok atau macet atau berhenti membayar utangnya disebut dengan Le failli. Didalam bahasa Belanda dipergunakan istilah faillit yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan kata sifat. Sedangkan dalam bahasa Inggris digunakan istilah to fail, dan didalam bahasa latin dipergunakan istilah failire. Dalam Black’s Law Dictionary pailit atau “Bankrupt adalah “the state or condition of the person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due”. The term includes a person against whom an involuntary petition has been filed, or who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt. 49 49

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. Op. Cit., hal. 11

Universitas Sumatera Utara

Dari pengertian yang diberikan dalam Black’s Law Dictionary dapat dilihat bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan “ketidakmampuan untuk membayar” dari seorang debitor atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan itu harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri, maupun atas permintaan orang ketiga (diluar debitur), suatu permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan, maksud pengajuan permohonan tersebut adalah sebagai suatu bentuk pemenuhan asas “publisitas” dari keadaan tidak mampu membayar dari seorang debitor. Tanpa adanya permohonan tersebut ke pengadilan, maka pihak ketiga yang berkepentingan tidak akan pernah tahu keadaan tidak mampu membayar dari debitor. Keadaan ini kemudian akan diperkuat dengan suatu putusan pernyataan pailit oleh Hakim Pengadilan, baik itu merupakan putusan yang mengabulkan ataupun menolak permohonan kepailitan yang diajukan. 50 Defenisi kepailitan itu sendiri tidak ditemukan dalam Faillisements Verordening maupun dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1998. Kepailitan adalah pembeslahan massal dan pembayaran yang merata serta pembagian yang seadil-adilnya diantara para kreditur dengan dibawah pengawasan pemerintah. Selanjutnya dijelaskan : 1. Pembeslahan massal, mempunyai pengertian bahwa dengan adanya vonis kepailitan, maka semua harta pailit kecuali yang tercantum dalam Pasal 20 Faillissement Verordening, dibeslag untuk menjamin semua hak-hak kreditur. 50

Ibid


2. Pembayaran yang merata serta pembagian yang seadil-adilnya menurut posisi piutang dari para kreditur yaitu: a. Golongan kreditur separatis (hypotik, gadai). b. Golongan kreditur preferen (Pasal 1139 dan 1149 KUHPerdata). c. Golongan kreditur konkuren. 3. Dengan di bawah pengawasan pemerintah. Artinya, bahwa pemerintah ikut campur dalam pengertian mengawasi dan mengatur penyelenggaraan penyelesaian boedel si pailit, dengan mengerahkan alat-alat perlengkapannya yaitu: a. Hakim pengadilan niaga b. Hakim komisaris c. Kurator (weeskamer / BHP)

Setelah keluarnya UU No. 37 Tahun 2004, pengertian pailit dijumpai dalam Pasal 1 angka (1) yang menyebutkan: “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undangundang ini”. Dilakukan penyitaan secara umum dimaksudkan untuk menghindari para kreditur bertindak sendiri-sendiri, agar semua kreditur memperoleh manfaat dari harta kekayaan debitor pailit, dengan cara dibagi menurut perimbangan hak tagihan atau tuntutan mereka masing-masing.


Permohonan pernyataan pailit dapat dilakukan jika persyaratan kepailitan telah terpenuhi. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU disebutkan bahwa syarat kepailitan adalah “debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya”. Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa untuk dapat mempailitkan debitor harus: 1. Mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditur, dan 2. Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Rasio kepailitan adalah jatuhnya sita umum atas semua harta benda debitor untuk kemudian setelah dilakukan rapat verifikasi tidak tercapai accord, dilakukan proses likuidasi atas seluruh harta benda debitor untuk kemudian dibagi-bagikan hasil perolehan kepada semua krediturnya sesuai tata urutan kreditur tersebut menurut undang-undang. Dengan demikian jika seorang debitor hanya memiliki satu kreditur saja, maka kepailitan akan kehilangan rasionya, itulah sebabnya diisyaratkan adanya consursus creditorium. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1), dapat diketahui bahwa pernyataan pailit merupakan suatu putusan pengadilan. Sehingga itu berarti bahwa sebelum adanya suatu putusan pengadilan, seorang debitor tidak dapat dinyatakan dalam keadaan pailit. Dengan adanya pengumuman putusan pernyataan, maka berlakulah ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata atas seluruh harta kekayaan debitor


pailit, yang berlaku umum bagi semua kreditur konkuren dalam kepailitan tanpa terkecuali, untuk memperoleh pelunasan atas seluruh piutang-piutang konkuren mereka. Sebelumnya rumusan ini diberikan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Syarat debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu “utang" 51 yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Hukum kepailitan bukan mengatur kepailitan debitor yang tidak membayar kewajibannya hanya kepada salah satu krediturnya saja, tetapi debitor itu harus berada dalam keadaan insolven (insolvent). Seorang debitor dalam keadaan insolven hanyalah apabila debitor itu tidak mampu secara financial untuk membayar utang-utangnya kepada sebagian besar krediturnya. Seorang debitor tidak dapat dikatakan telah dalam keadaan insolvensi apabila hanya kepada seorang kreditur saja debitor tersebut tidak membayar utangnya, sedangkan kepada kreditur lainnya debitor tetap dapat melaksanakan kewajiban pelunasan utang-utangnya dengan baik. 52 Keadaan berhenti membayar haruslah merupakan keadaan yang objektif, yaitu karena keuangan debitor telah mengalami ketidakmampuan membayar utang-utangnya. Dengan kata lain, debitor tidak boleh hanya sekedar tidak mau membayar utang-utangnya tetapi keadaan objektif keuangannya memang telah dalam 51

Menurut Pasal 1 ayat (6) UUK dan PKPU, bahwa yang dimaksud dengan Utang adalah Kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbuk dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor. 52 Sunarmi.,Loc. Cit., hal 28


keadaan tidak mampu membayar, sehingga yang menjadi pertimbangan pengadilan niaga

untuk

menyatakan

seorang

debitor

pailit,

tidak

saja

dikarenakan

ketidakmampuannya untuk melunasi utang-utang tersebut seperti yang sudah diperjanjikan. Hukum kepailitan di Indonesia baik dalam Faillissement Verordening, UU No. 4 Tahun 1998 maupun UU No. 37 Tahun 2004 tidak memberikan batasan yang jelas tentang “berhenti membayar” dan “tidak membayar”. Dengan tidak adanya tes insolvensi dalam hukum kepailitan Indonesia merupakan kelemahan. Debitor yang masih memiliki kekayaan yang cukup untuk membayar utang-utangnya dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan karena tidak membayar utang. Istilah “solvent” berasal dari bahasa latin “solvere” yang artinya membayar dan lawan katanya “insolvent” yang artinya tidak membayar. Utang yang telah jatuh tempo dengan sendirinya menjadi utang yang telah dapat ditagih, namun utang yang dapat ditagih belum tentu merupakan utang yang telah jatuh tempo. Utang hanyalah jatuh tempo apabila menurut perjanjian kredit atau perjanjian utang-piutang telah sampai jadwal waktunya untuk dilunasi oleh debitor sebagaimana ditentukan dalam perjanjian itu. Tentu saja apabila utang tersebut telah jatuh tempo, maka kreditur mempunyai hak untuk menagih seluruh jumlah yang terutang dan jatuh tempo pada debitor.


2.

Subjek Hukum Kepailitan a.

Debitor Pailit 1.

Orang perorangan, yaitu Siapa saja/ setiap orang yang menjalankan perusahaan atau tidak menjalankan perusahaan, orang perorangan yang dimaksud bisa laki-laki ataupun perempuan.

2.

Badan hukum Di samping manusia, badan hukum juga dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan. Pernyataan pailit tersebut mengakibatkan pengurusan harta kekayaan badan hukum serta merta beralih kepada kurator.

3.

Perkumpulan bukan badan hukum Perkumpulan yang tidak berbadan hukum adalah seperti persekutuan perdata, persekutuan firma dan persekutuan komanditer. perkumpulan ini mempunyai ciri-ciri seperti: Tidak dapat melakukan perbuatan perdata dalam kedudukannya sebagai perkumpulan; Yang bertanggungjawab adalah orang-orang yang mengadakan persetujuan-persetujuan atau si penerima barang dari perkumpulan itu; dan Di samping harta kekayaan perkumpulan, maka harta privennya juga dapat dipertanggung-jawabkan bagi pemenuhan piutang-piutangnya.

4.

Harta peninggalan (Warisan) Harta warisan dari seseorang yang telah meninggal dapat dinyatakan pailit apabila orang yang meninggal itu semasa hidupnya berada dalam keadaan berhenti membayar utangnya, atau harta warisannya pada saat


meninggal, si pewaris tidak mencukupi untuk membayar utangnya atau semasa hidupnya tidak dibayar lunas. Pernyataan pailit harta peninggalan berakibat demi hukum dipisahkan harta kekayaan pihak yang meninggal dari harta kekayaan para ahli waris. 53 5.

Penjamin (Quarantor) 54 adalah Seorang yang berkewajiban untuk membayar utang debitor kepada kreditur manakala si debitor lalai atau cidera janji.

b.

Pemohon Pailit Permohonan kepailitan dapat diajukan oleh: 1.

Debitor Debitor adalah Orang atau pihak lain yang dalam suatu perikatan berkewajiban untuk memberikan prestasi kepada kreditur. Pasal 1 ayat (3) UUK dan PKPU mendefinisikan debitor sebagai orang yang mempunyai

utang

karena

perjanjian

atau

undang-undang

yang

pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan. 2.

Kreditur Kreditur adalah Orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan. 55

53

Pasal 1107 KUHPerdata Pasal 1820 KUHPerdata 55 Pasal 1 ayat (2) UUK dan PKPU 54


3.

Kejaksaan Permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh kejaksaan yang mengandung unsur alasan “kepentingan umum”, selain itu juga harus memenuhi unsur: a. Debitor memiliki dua atau lebik kreditur yang mempunyai utang dan telah jatuh tempo dan dapat ditagih; b. Tidak ada pihak lain yang mengajukan permohonan pailit.

4.

Bank Indonesia Dalam hal debitor adalah bank, maka permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Bank Indonesia. 56

Bank sebagai kreditur dalam

menghadapi debitor non bank adalah mandiri dalam menjalankan haknya untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit, tetapi apabila bank sebgai kreditur menghadapai debitor yang merupakan bank juga, maka hak untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit itu hilang karena ketentuan UUK dan PKPU tersebut. 5.

Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) Bapepam adalah satu-satunya yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit jika debitornya adalah perusahaan efek. Dalam hal debitor adalah perusahaan efek, lembaga kliring dan penjamin, lembaga

56

Pasal 2 ayat (2) UUK dan PKPU


penyimpanan dan penyelesaian, permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Bapepam. 57 6.

Menteri Keuangan Selain kejaksaan, pengajuan permohonan pernyataan pailit berdasarkan kepentingan umum juga dapat diajukan oleh Menteri Keuangan apabila perusahaan asuransi tersebut telah dicabut izin usahanya. Dalam hak debitor adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pension, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan public, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. 58

B.

Kedudukan Kreditur Preferen Dalam Kepailitan Pada dasarnya kedudukan para kreditur adalah sama (paritas creditorium) dan

karenanya mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi boedel pailit sesuai besarnya tagihan mereka masing-masing (pari passu prorate parte). Filosofi dari prinsip paritas creditorium adalah bahwa merupakan suatu ketidakadilan jika debitor memiliki harta benda, sementara utang debitor terhadap krediturnya tidak terbayarkan. Ketidakadilan prinsip paritas creditorium adalah menyamaratakan kedudukan para kreditur. Betapa sangat tidak adil seorang kreditur yang memiliki 57 58

Pasal 2 ayat (4) UUK dan PKPU Pasal 2 ayat (5) UUK dan PKPU


piutang sebesar satu miliar rupiah diperlakukan dalam posisi yang sama dengan kreditur yang memiliki piutang satu juta rupiah. Demikian pula betapa tidak adilnya seorang kreditur yang memegang jaminan kebendaan diperlakukan sama dengan seorang kreditur yang sama sekali tidak memegang jaminan kebendaan.Namun demikian, asas tersebut mengenal pengecualian yaitu golongan kreditur yang memegang hak agunan atas kebendaan 59 dan golongan kreditur yang haknya didahulukan berdasarkan UUK dan peraturan perundang-undangan lainnya. 60 Kedudukan preferen berkaitan dengan hasil eksekusi, hal ini nampak jelas bila dihubungkan dengan Pasal 1132 BW yang pada asasnya para kreditor berbagi pond’spond’s atas hasil eksekusi harta benda milik debitor. Dengan adanya pembebanan Hak Tanggungan maka kreditor menjadi preferen atas hasil penjualan benda tertentu milik debitor, dan ia berhak mengambil lebih dahulu uang hasil eksekusi Hak Tanggungan. Kreditur berasal dari kata latin “credence” atau “credere” yang artinya dapat dipercaya. Kemudian kata “credence” menjadi kata kredit dalam bahasa inggris yang memiliki arti yang sama dengan faith, trust (favorable) repute, power based on confidence, acknowledgement of merit, confidence in a buyers ability to pay atau reputation of solvency. Kata benda dari “credence” adalah creditum atau kredit (inggris) yang artinya sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang (thing entrusted to one). 59 60

Pasal 56 UUK dan PKPU Pasal 1139 dan 1149 KUHPerdata


Berdasarkan jenis pelunasan piutangnya dari debitur maka tingkatan kreditur dapat dikategorikan, sebagai berikut: 1. Kreditur Preferen (istimewa atau privilege) yang terdiri atas: a. Kreditur Preferen karena undang-undang; Yaitu Kreditur yang karena undang-undang diberi tingkatan yang lebih tinggi daripada kreditur lainnya semata-mata berdasarkan sifat piutang yang diatur dalam Pasal 1139 KUHPerdata dan Pasal 1149 KUHPerdata. b. Kreditur Separatis (secured creditor); Yaitu Kreditur yang dapat menjual sendiri benda jaminan seolah-olah tidak terjadi kepailitan, artinya para kreditur separatis tetap dapat melaksanakan hak-hak eksekusinya meskipun debitornya dinyatakan pailit. Kreditur pemegang hak jaminan adalah kreditur preferen. Mariam Darus Badrulzaman menyebutkan sebagai kreditur pemegang hak jaminan yang memiliki hak preferen dan kedudukannya sebagai kreditur separatis. 61 Perbedaan antara hak dan kedudukan kreditur yang piutangnya dijamin dengan hak atas kebendaan, yaitu haknya disebut preferen karena ia digolongkan oleh UU sebagai kreditur yang di istimewakan pembayarannya, sedangkan kedudukannya adalah sebagai kreditur separatis karena ia memiliki hak yang terpisah dari kreditur preferen 61

Mariam Darus Badrulzaman. Bab-Bab Tentang Creditverband, Gadai dan Fidusia. (Bandung: PT. Citra Aditia Bakti, 1991). Hal 17


lainnya yaitu piutangnya dijamin dengan hak kebendaan. 62 Dikatakan separatis yang berkonotasi pemisahan karena kedudukan kreditur tersebut memang dipisahkan dari kreditur lainnya, dalam arti ia dapat menjual benda sendiri dan mengambil sendiri dari hasil penjualan yang terpisah denganharta pailit pada umumnya. 63 Kreditur pemegang hak jaminan ini karena sifat pemilik suatu hak yang dilindungi secara super preferen dapat mengeksekusi seolah-olah tidak terjadi kepailitan karena dianggap “separatis” (berdiri sendiri). 2. Kreditur Konkuren (unsecured creditor) Yaitu Kreditur yang tidak temasuk dalam kreditur separatis atau golongan preferen. Pelunasan piutang-piutang mereka dicukupkan dari sisa penjualan/ pelelangan harta pailit sesudah diambil bagian golongan separatis dan preferen. Sisa hasil penjualan harta pailit dibagi menurut imbangan besar kecilnya piutang para kreditur konkuren. 64

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU tidak membedakan jenis-jenis kreditur yang dapat mengajukan permohonan pailit tanpa terkecuali termasuk kreditur separatis. Akan tetapi Sutan Remi Syahjeini berpendapat bahwa kreditur separatis atau kreditur pemegang hak jaminan tidak mempunyai kepentingan untuk diberi hak mengajukan permohonan pernyataan pailit mengingat kreditur separatis telah 62

Ibid Munir Fuady. Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998). Hal 105 64 Pasal 1132 KUHPerdata 63


terjamin sumber pelunasan tagihannya, yaitu dari barang agunan yang dibebani dengan hak jaminan. Apabila seorang kreditur separatis merasa kurang terjamin sumber pelunasan piutangnya karena nilai hak jaminan yang dipegangnya lebih rendah daripada nilai piutangnya, dan apabila kreditur separatis itu menghendaki untuk memperoleh sumber pelunasan dari harta pailit, maka kreditur separatis itu harus terlebih dahulu melepaskan hak separatisnya, sehingga dengan demikian berubah statusnya menjadi kreditur konkuren. 65 Dalam hukum perdata umum pembedaan kreditur hanya dibedakan dari kreditur preferen dengan kreditur konkuren. Kreditur preferen dalam hukum perdata umum dapat mencakup kreditur yang memiliki hak jaminan kebendaan dan kreditur yang menurut undang-undang harus didahulukan pembayaran piutangnya. Akan tetapi di dalam kepailitan yang dimaksud dengan kreditur preferen hanya kreditur yang menurut undang-undang harus didahulukan pembayaran piutangnya, seperti pemegang hak privillage, pemegang hak retensi, dll. Sedangkan kreditur yang memiliki jaminan kebendaan dalam hukum kepailitan diklasifikasikan dalam kreditur separatis. Dalam hubungannya dengan aset-aset yang digunakan, kedudukan kreditur preferen sangat tinggi, lebih tinggi dari kreditur yang diistimewakan lainnya, kecuali undang-undang menentukan sebaliknya. Hal ini sesuai dengan Pasal 1134 ayat (2) KUHPerdata yang berbunyi: "Gadai dan hipotik adalah lebih tinggi dari pada hak istimewa kecuali dalam hal-hal dimana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya". Sehingga berdasarkan semua penjelasan diatas maka kreditur preferen memiliki 65

Ibid


kedudukan yang diistimewakan dimana kreditur preferen memiliki hak untuk mendapat pelunasan terlebih dahulu dari hasil penjualan harta pailit berdasarkan sifat piutangnya.

C.

Kedudukan Hak Jaminan Dalam Kepailitan Berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdata yang menentukan bahwa segala harta

kekayaan debitor, baik yang berupa benda bergerak maupun benda tetap (benda tidak bergerak), baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan atau agunan bagi semua perikatan yang dibuat oleh debitor dengan para krediturnya. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa apabila debitor cidera janji tidak melunasi utang yang diperolehnya dari para krediturnya, maka hasil penjualan atas semua harta kekayaan debitor tanpa kecuali merupakan sumber pelunasan bagi utangnya itu. Prinsip yang berlaku dalam hukum jaminan adalah kreditur tidak dapat meminta suatu janji agar memiliki benda yang dijaminkan bagi pelunasan utang debitor kepada kreditur. Ratio dari ketentuan ini adalah untuk mencegah ketidakadilan yang akan terjadi jika kreditur memiliki benda jaminan yang nilainya lebih besar dari jumlah utang debitor kepada kreditur. Karena itu benda jaminan tersebut harus dijual dan kreditur berhak mengambil uang hasil penjualan tersebut sebagai pelunasan piutangnya dan apabila masih ada kelebihan dari sisa hasil


penjualan tersebut maka harus dikembalikan kepada debitor. 66 Ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata merupakan ketentuan yang memberikan perlindungan bagi seorang kreditur. Menurut ketentuan Pasal 1132 KUHPerdata, harta kekayaan debitor menjadi jaminan atau agunan secara bersama-sama bagi semua pihak yang memberi utang kepada debitor, artinya apabila debitor cidera janji tidak melunasi utangnya, maka hasil penjualan atas harta kekayaan debitor tersebut dibagikan secara proposional (secara pari passu) menurut besarnya tagihan masing-masing kreditur, kecuali apabila diantara kreditur terdapat alasan-alasan yang sah untuk didahulukan dari kreditur-kreditur yang lain. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ditemui adanya dua hak preferens, yang memberikan hak mendahulu kepada pemegang hak preferen tersebut, untuk memperoleh pelunasan utang-utang debitor, dengan cara menjual secara lelang kebendaan yang dijaminkan kepada kreditur tersebut secara preferen. Hak-hak tersebut adalah: 1. Hak gadai atas kebendaan yang bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud; 2. Hipotik atas kebendaan tidak bergerak bukan tanah, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

66

Suharnoko. Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus. (Jakarta : Kencana, 2008). Hal 23


Di dalam hak jaminan juga terdapat beberapa asas yang berlaku, yaitu: 67 1. Hak jaminan memberikan kedudukan yang didahulukan bagi kreditur pemegang hak jaminan terhadap para kreditur lainnya; 2. Hak jaminan merupakan hak accesoir terhadap perjanjian pokok yang dijamin dengan jaminan tersebut. Perjanjian pokok yang dijamin adalah perjanjian utang-piutang antara kreditur dan debitor. Artinya, apabila perjanjian pokoknya berakhir maka perjanjian hak jaminan demi hukum juga berakhir; 3.

Hak jaminan memberikan hak separatis bagi kreditur pemegang hak jaminan tersebut. Artinya, benda yang dibebani dengan hak jaminan bukan merupakan harta pailit dalam hal debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan;

4. Hak jaminan merupakan hak kebendaan. Artinya, hak jaminan akan selalu melekat diatas benda tersebut (selalu mengikuti benda tersebut) kepada siapa pun juga benda beralih kepemilikannya. 5. Kreditur pemegang hak jaminan mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan eksekusi atas hak jaminannya. Artinya, kreditur pemegang hak jaminan itu berwenang untuk menjual sendiri, baik berdasarkan penetapan pengadilan maupun berdasarkan kekuasaan yang diberikan undang-undang, benda yang dibebani dengan hak jaminan tersebut dan mengambil hasil penjualan tersebut untuk melunasi tagihannya kepada debitor;

67

Sutan Remy Sjahdeini., Op.Cit., Hal. 281-282


6. Karena hak jaminan merupakan hak kebendaan, maka hak jaminan berlaku bagi orang ketiga. Oleh karena hak jaminan berlaku bagi orang ketiga maka terhadap hak jaminan berlaku asas publisitas. Artinya, hak jaminan tersebut harus di daftarkan di kantor pendaftaran hak jaminan yang bersangkutan. Sebelum di daftarkan hak jaminan itu bukan berlaku bagi pihak ketiga. Asas publisitas tersebut dikecualikan bagi hak jaminan gadai. Hal tersebut dapat dimengarti oleh karena alasan-alasan sbb: a. Bagi sahnya hak jaminan gadai, benda yang dibebani dengan hak jaminan gadai itu harus diserahkan kepada kreditur pemegang hak jaminan gadai tersebut, dan hak jaminan gadai menjadi batal apabila benda yang dibebani dengan hak jaminan gadai terlepas dari penguasaan kreditur pemegang hak jaminan gadai tersebut. b. Benda yang dapat dibebani dengan hak jaminan gadai hanya terbatas pada benda bergerak. c. Pasal 1977 ayat (1) KUHPerdata menentukan bahwa “terhadap benda bergerak yang tidak berupa bungan maupun tagihan yang tidak harus dibayar kepada di pembawa, maka barang siapa yang menguasai benda bergerak tersebut dianggap sebagai pemiliknya”.


Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Jaminan Fidusia, maka hak preferen tersebut, secara formal bertambah dua dengan Hak Tanggungan, yang merupakan hak jaminan preferen atas tanah dan kebendaan yang melekat diatasnya, yang merupakan pengganti ketentuan mengenai hipotik dan creditverband yang telah dihapuskan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tersebut, dan Fidusia yang berlaku untuk kebendaan lainnya yang tidak dapat dimainkan menurut peraturan perundang-undangan yang disebut terdahulu. Menurut Pasal 1134 KUHPerdata, hak istimewa adalah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang kreditur sehingga tingkatan kreditur tersebut lebih tinggi daripada kreditur lainnya, semata-mata berdasarkan sifat tagihan kreditur tersebut. Gadai dan Hipotek disebut Hak Jaminan. Hak gadai diatur dalam Pasal 1150 s/d 1160 KUHPerdata, sedangkan Hipotek diatur dalam Pasal 1162 s/d 1232 KUHPerdata. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia maka selain Gadai dan Hipotek, juga Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dan Hak Fidusia merupakan Hak Jaminan. Setelah berlakunya UndangUndang Hak Tanggungan, 68 Hipotek atas tanah dan benda-benda yang berada di atas tanah tidak berlaku lagi. Hipotek hanya berlaku bagi kapal laut yang berukuran paling sedikit 20m³ isi kotor dan bagi pesawat terbang dan helikopter yang telah mempunyai 68

Selanjutnya dalam penelitian ini di singkat dengan UUHT


tanda pendaftaran dan kebangsaan Indonesia. Hipotek kapal laut diatur dalam Pasal 314 KUHD dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. Sedangkan Hipotek bagi pesawat terbang dan helicopter diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan. Kedudukan hak jaminan terhadap hak istimewa, menurut Pasal 1134 ayat (2) KUHPerdata lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya. Hak istimewa yang lebih tinggi daripada hak jaminan misalnya: biaya perkara yang semata-mata disebabkan karena suatu penghukuman untuk melelang baik suatu benda bergerak maupun benda tak bergerak; Biaya ini dibayar dari hasil penjualan benda tersebut sebelum dibayarkan kepada para kreditur lainnya, termasuk kepada para kreditur pemegang hak jaminan.

D.

Kedudukan Pemegang Hak Tanggungan Terhadap Harta Kepailitan Menurut Pasal 21 UUHT, memberikan jaminan terhadap pemegang Hak

Tanggungan dimana apabila pemberi Hak Tanggungan dinyatakan pailit. Dalam Pasal 21 UUHT menyatakan "apabila pemberi Hak Tanggungan dinyatakan pailit, pemegang Hak Tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya menurut ketentuan undang-undang ini", sehingga obyek Hak Tanggungan tidak akan disatukan dengan harta kepailitan untuk dibagi kepada kreditur-kreditur lain dari pemberi Hak Tanggungan. Ketentuan Pasal 21 UUHT ini memberikan penegasan mengenai kedudukan yang preferen dari pemegang Hak Tanggungan terhadap kreditur-kreditur lain.


BAB II KEDUDUKAN KREDITUR PREFEREN DALAM KEPAILITAN

Recommend Documents