BAB II TUGAS DAN KEWENANGAN KURATOR DALAM KEPAILITAN

BAB II TUGAS DAN KEWENANGAN KURATOR DALAM KEPAILITAN

A. Pengertian dan Syarat Kurator Tidak semua orang dapat menjadi kurator.Menurut Undang-Undang Kepailitan yang lama, kewajiban ini secara khusus dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan, yang disingkat BHP. Balai Harta Peninggalan ini adalah suatu badan khusus dari Departemen Kehakiman (yang dinamakan demikian karena ia bertanggung jawab untuk masalah mengenai pengawasan pengampuan). 30 Balai Harta Peninggalan bertindak melalui kantor perwakilannya yang terletak dalam yurisdiksi pengadilan yang telah menyatakan debitur paillit. Pada saat ini terdapat Balai Harta Peninggalan di lima lokasi yaitu Jakarta, Medan, Semarang, Surabaya, dan Makassar. Berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK dan PKPU), maka yang dapat bertindak sebagai kurator sebagaimana diatur dalam Pasal 70 adalah: 31 1. balai harta peninggalan; atau 2. kurator lainnya.

30

Imran Nating, Op.Cit., hlm. 59. Jerry Hoff, Undang-Undang Kepailitan di Indonesia(Indonesian Law),diterjemahkan oleh Kartini Muljadi (Jakarta: Tatanusa, 2000), hlm.65. 31

Bankruptcy

Universitas Sumatera Utara

Lebih lanjut, dalam pasal tersebut dijelaskan tentang apa yang dimaksud dengan kurator lainnya ialah: a. orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau membereskan harta pailit; dan b. telah terdaftar pada Departemen Kehakiman Pada penjelasan pasal ini disebutkan, yang dimaksud dengan keahlian khusus adalah mereka yang mengikuti dan lulus pendidikan kurator dan pengurus; yang dimaksud dengan terdaftar adalah telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan anggota aktif organisasi profesi kurator dan pengurus. Oleh karena itu, untuk menjadi kurator harus terlebih dahulu mendaftarkan diri kepada Departemen Kehakiman. 32 Banyak orang tidak tahu apa itu kurator. Pada ensiklopedia bebas, kurator diartikan sebagai ketua akuisisi dan penjaga barang-barang koleksi sebuah museum, perpustakaan atau lembaga serupa. Arti dari kurator itu berbeda jika diterjemahkan dalam perspektif hukum. Menurut UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK dan PKPU), kurator adalah profesional yang diangkat oleh Pengadilan Niaga untuk melakukan pengurusan

dan

pemberesan.Maksud

pengurusan

disini

yaitu

mencatat,

menemukan, mempertahankan nilai, mengamankan, dan membereskan harta dengan cara dijual melalui lelang.

32

Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002), hlm.

211


Meski ditunjuk oleh pengadilan, kurator tetap diusulkan oleh pemohon pailit.Namun, dalam bertugas kurator tidak bertindak untuk kepentingan pemohon melainkan untuk kepentingan budel pailit.Intinya, kurator tidak melulu lebih mendahulukan kepentingan kreditur, tapi harus fair juga terhadap debitur. Menghitung aset perusahaan pailit adalah salah satu tugas kurator, untuk itu, kurator harus memahami betul cara membaca laporan keuangan perusahaan agar bisa mendapatkan informasi tentang harta yang menjadi kewenangannya tersebut. Kurator juga bisa membutuhkan auditor dalam melaksanakan tugasnya. Menurut Ricardo Simanjuntak, jasa independen auditor sangat diperlukan jika kurator tidak mampu membaca laporan keuangan perusahaan. Kurator juga bisa saja mengundang appraisal atau konsultan pajak bila memang dibutuhkan, namun itu semua akan menambah biaya. Padahal, kurator harus berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menambah beban ke budel pailit agar nilai harta untuk kreditur tidak berkurang.

33

Syarat untuk menjadi kurator ialah sebagai berikut : 1) orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit; 2) terdaftar pada pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, mengenai tata cara pendaftaran kurator diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 01-HT.05.10 Tahun 2005 tentang Pendaftaran Kurator dan Pengurus. 33

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4c8b8d9dcea63/kurator-pengurus-iboedeliyang-masih-menunggu (diakses tanggal 20 Mei 2014).


Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 01-HT.05.10 Tahun 2005, syarat untuk dapat didaftar sebagai kurator antara lain sebagai berikut: 34 a) Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia; b) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c) Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; d) Sarjana Hukum atau Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi; e) Telah mengikut i pelatihan khusus calon kurator dan pengurus yang diselenggarakan oleh organisasi profesi Kurator dan Pengurus bekerja sama dengan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; f) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana 5 tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; g) Tidak pernah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga; h) Membayar biaya pendaftaran; i) Memiliki keahlian khusus. Bila syarat-syarat di atas telah terpenuhi, maka seseorang dapat mengajukan permohonan sebagai kurator dan pengurus kepada Menteri Hukum dan HAM dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: 35

34

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor M.01-HT.05.10 Tahun 2005, Pasal 2 35 Ibid., Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2)


a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh Notaris; b) Fotokopi ijasah sarjana hukum atau sarjana akuntansi yang dilegalisir oleh perguruan tinggi/sekolah tinggi tersebut; c) Fotokopi nomor pokok wajib pajak yang dilegalisir oleh notaris; d) Fotokopi surat

tanda lulus ujian kurator dan pengurus

yang

diselenggarakan oleh organisasi profesi kurator dan pengurus bersama dengan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; e) Surat rekomendasi dari organisasi profesi; f) Fotokopi tanda keanggotaan organisasi profesi yang dilegalisir oleh notaries; g) Surat pernyataan bersedia membuka rekening di bank untuk setiap perkara kepailitan atas nama kurator dalam kedudukannya sebagai (qualitate qua/qq) debitur pailit; h) Surat pernyataan tidak pernah dinyatakan pailit; i) Surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota direksi dan komisaris yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; j) Surat pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana 5 (lima) tahun atau lebih. Kurator yang telah diangkat oleh Pengadilan Niaga untuk perkara kepailitan, wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Direktur Jenderal yang terdiri atas: 36

36

Ibid., Pasal 13 ayat (1) dan (2)


1) laporan pendahuluan; 2) laporan berkala pelaksanaan tugas setiap 6 (enam) bulan; 3) laporan akhir; Setiap kurator dilarang merangkap jabatan lain kecuali sebagai advokat, akuntan, mediator, dan atau arbiter.37

B. Pengangkatan dan Pemberhentian Kurator Dari Pasal 15 ayat (1) UUK dan PKPU, dapat diketahui bahwa pengangkatan kurator adalah wewenang hakim Pengadilan Niaga.Pihak debitur, kreditur, atau pihak yang berwenang (Bapepam, Menteri Keuangan, Kejakasaan, Bank Indonesia) hanya mempunyai hak untuk mengajukan usul pengangkatan kurator kepada pengadilan niaga.Usulan tersebut apakah diterima atau tidak adalah diskresi hakim.Balai Harta Peninggalan (BHP) secara otomatis diangkat sebagai kurator apabila pihak debitur, kreditur, atau pihak yang berwenang tersebut tidak mengajukan usulan mengenai pengangkatan kurator.Pengangkatan kurator didasarkan pada putusan pernyataan pailit, dalam arti bahwa dalam putusan pernyataan pailit harus dinyatakan adanya pengangkatan kurator (Pasal 15 ayat (1) UUK dan PKPU). 38 Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UUK dan PKPU dimungkinkan penunjukan kurator sementara sebelum diucapkannya putusan pernyataan pailit. Selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan, setiap kreditur, kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam, atau Menteri Keuangan dapat mengajukan 37 38

Ibid., Pasal 15 Jono, Op.Cit., hlm. 141.


permohonan kepada Pengadilan Niaga untuk menunjuk kurator sementara untuk mengawasi: 1. pengelolaan usaha debitur; dan 2. pembayaran kepada kreditur, pengalihan, atau penggunaan kekayaan debitur yang dalam kepailitan merupakan wewenang kurator. 39 Permohonan tersebut hanya dapat dikabulkan, apabila hal itu diperlukan guna melindungi kepentingan kreditur.40 Dahulu dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang tentang Kepailitan (Faillissementsverordening), hanya ditentukan bahwa Balai Harta Peninggalan saja yang ditugaskan sebagai kurator. Setelah ditetapkan Perpu No. 1 Tahun 1998 yang mengubah Faillissementsverordening tersebut, yang dapat menjadi kurator adalah Balai Harta Peninggalan dan kurator lainnya (Pasal 67 A ayat (1)). Begitu juga dalam Pasal 70 ayat (1) UUK dan PKPU, ditentukan bahwa yang dapat menjadi kurator adalah Balai Harta Peninggalan (BHP) dan kurator lain (kurator orang perorangan). Kurator lain sering kali diistilahkan dengan “kurator swasta”. Pasal 71 ayat (1) UUK dan PKPU mengatakan bahwa pengadilan setiap waktu dapat mengabulkan usul penggantian kurator, setelah memanggil dan mendengar kurator, dan mengangkat kurator lain dan/atau mengangkat kurator tambahan atas: a. permohonan kurator sendiri; b. permohonan kurator lainnya, jika ada;

39

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 10 ayat (1) 40 Ibid., Pasal 10 ayat (2)


c. usul hakim pengawas; atau; d. permintaan debitur pailit. Ini berarti keputusan untuk mengganti/mengangkat lagi kurator atas permohonan kurator sendiri/kurator lain/hakim pengawas/debitur pailit adalah diskresi hakim (wewenang hakim).Hakim berwenang untuk mengangkat atau tidak mengangkat atau mengganti atau tidak mengganti kurator tersebut, meskipun hal itu adalah diskresi hakim, tetapi sebagai hakim yang bijak, sebaiknya harus mempertimbangkan secara cermat dan tepat serta rasional atas permohonan kurator/kurator lainnya/hakim pengawas/debitur pailit. 41 Pasal 71 ayat (2) UUK dan PKPU menyatakan bahwa pengadilan harus memberhentikan atau mengangkat kurator atas permohonan atau usul kreditur konkuren berdasarkan putusan rapat kreditur yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, dengan persyaratan putusan tersebut diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ½ jumlah kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat dan yang mewakili lebih dari ½ jumlah piutang kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut. 42 Maksudnya, hakim mempunyai

kewajiban

mutlak

atas

perintah

undang-undang

untuk

memberhentikan atau mengangkat kurator atas permohonan/usul kreditur konkuren dengan putusan rapat kreditur dengan persyaratan : 1) disetujui oleh lebih dari ½ jumlah kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat; dan

41

Jono, Hukum Kepailitan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 143. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 71 ayat (2) 42


2) mewakili lebih dari ½ jumlah piutang kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut. Kurator dapat diberhentikan, apabila tidak memenuhi kewajiban dan atau melanggar larangan yang diatur dalam Peraturan Menteri. 43 Kurator yang telah dikeluarkan sebagai anggota organisasi profesi dilaporkan kepada Menteri dan Pengadilan Niaga oleh organisasi profesi. Kurator berhenti karena: 44 a) meninggal dunia; b) mengundurkan diri sebagai kurator; c) tidak memenuhi lagi persyaratan sebagai kurator; d) dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; e) tidak terdaftar lagi pada Departemen Hukum dan HAM.

C. Tugas dan Kewenangan Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit 1. Tugas dan Kewenangan Kurator dalam Pengurusan Harta Pailit Pada tahap ini, kurator harus melindungi keberadaan kekayaan debitur pailit dan berusaha mempertahankan nilai kekayaan tersebut.Setiap tindakan yang dilakukan di luar kewenangannya dalam tahap ini harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari hakim pengawas.

43

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor M.01-HT.05.10 Tahun 2005, Pasal 16 ayat (2) 44 Ibid., Pasal 16 ayat (1)


Undang-Undang Kepailitan menentukan tugas dan wewenang kurator dalam pengurusan sebagai berikut: a. Kurator yang ditunjuk untuk tugas khusus berdasarkan putusan pernyataan pailit, berwenang untuk bertindak sendiri sebatas tugasnya. 45 b. Dalam waktu lima hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, kurator mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia serta sekurang-kurangnya dua surat kabar harian yang ditetapkan oleh hakim pengawas, mengenai ikhtisar putusan pernyataan pailit yang memuat: 1) nama, alamat dan pekerjaan debitur; 2) nama, alamat dan pekerjaan kurator; 3) nama, alamat dan pekerjaan anggota panitia sementara kreditur, apabila telah ditunjuk; 4) tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditur; dan 5) nama hakim pengawas. 46 c. Kurator bertugas melakukan koordinasi dengan para kreditur dengan: 1) menerima nasihat dari panitia sementara para kreditur selama belum ditetapkan panitia kreditur secara tetap; 47 2) memberikan segala keterangan yang diminta oleh panitia; 48 3) mengadakan rapat untuk meminta nasihat dari panitia kreditur; 49 4) meminta nasihat panitia, sebelum memajukan suatu gugatan atau meneruskan perkara yang sedang berlangsung; 50

45

Ibid., Pasal 73 ayat (3) Ibid., Pasal 15 ayat (4) 47 Ibid., Pasal 79 ayat (1) 48 Ibid., Pasal 81 49 Ibid., Pasal 82 46


5) menangguhkan pelaksanaan perbuatan yang direncanakan dalam hal terjadi perbedaan pendapat dengan panitia kreditur; 51 6) menghadiri rapat-rapat kreditur;52 7) menerima rencana penyelenggaraan rapat kreditur pertama yang diselenggarakan paling lambat tiga puluh hari sejak tanggal putusan pailit; 53 8) memberitahukan rencana penyelenggaraan rapat kreditur pertama kepada para kreditur paling lambat hari kelima setelah putusan pernyataan pailit; 54 9) menerima pemberitahuan dari para kreditur bahwa mereka telah mengangkat seorang kuasa dalam rapat kepailitan; 55 10) memanggil para kreditur yang mempunyai hak suara dengan iklan, untuk menghadiri rapat yang ditentukan oleh hakim pengawas. 56 d. Kurator bertugas melakukan pencatatan/inventarisasi harta pailit, sebagai berikut: 1) Paling lambat dua hari setelah kurator menerima surat putusan pengangkatannya, kurator harus membuat pencatatan harta pailit. 57 2) Pencatatan boleh dibuat di bawah tangan oleh kurator dengan pengawasan hakim pengawas. 58

50

Ibid., Pasal 83 ayat (1) Ibid., Pasal 84 ayat (4) 52 Ibid., Pasal 85 ayat (2) 53 Ibid., Pasal 86 54 Ibid., Pasal 86 ayat (3) 55 Ibid., Pasal 89 56 Ibid., Pasal 86 ayat (3) 57 Ibid., Pasal 100 ayat (1) 58 Ibid., Pasal 100 ayat (2) 51


3) Pada saat pembuatan pencatatan tersebut, para anggota panitia kreditur sementara berhak untuk hadir. 59 4) Setelah pencatatan dibuat, kurator harus memulai pembuatan suatu daftar yang menyatakan sifat dan jumlah piutang-piutang dan utang-utang harta pailit, nama-nama dan tempat tinggal kreditur, beserta jumlah piutang masing-masing. 60 5) Semua pencatatan tersebut di atas, oleh kurator harus diletakkan di Kepaniteraan Pengadilan, untuk dengan cuma-cuma dilihat oleh siapa saja yang menghendakinya. 61 6) Dalam melakukan pencatatan harta pailit, kurator harus memperhatikan bukan saja harta tetap berwujud tetapi juga harta kekayaan debitur pailit yang tidak berwujud, seperti surat-surat berharga dan tagihan-tagihan. e. Kurator bertugas mengamankan kekayaan milik debitur pailit, yaitu dengan melakukan hal-hal berikut: 1) Kurator menangguhkan hak eksekusi kreditur dan pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitur pailit atau kurator, untuk waktu sembilan puluh hari sejak pernyataan pailit. 62 2) Kurator membebaskan barang yang menjadi agunan dengan membayar kepada kreditur.63 3) Segera sejak mulai pengangkatannya, kurator harus dengan segala upaya yang perlu dan patut harus mengusahakan keselamatan harta pailit. Seketika harus diambilnya untuk disimpan segala surat-surat, uang-uang, 59

Ibid., Pasal 100 ayat (3) Ibid., Pasal 102 61 Ibid., Pasal 103 62 Ibid., Pasal 56 ayat (1) 63 Ibid., Pasal 59 ayat (3) 60


barang-barang perhiasan , efek-efek dan lain-lain surat berharga dengan memberikan tanda penerimaan. 64 4) Kurator, dalam rangka mengamankan harta pailit, meminta kepada hakim pengawas untuk menyegel harta pailit. Penyegelan tersebut dilakukan oleh juru sita dimana harta itu berada dengan dihadiri dua orang saksi yang salah satunya adalah wakil pemerintah daerah setempat. 65 5) Kurator harus menyimpan sendiri semua uang, barang-barang perhiasan, efek-efek dan surat berharga lainnya. Hakim pengawas berwenang pula menentukan cara penyimpanan harta tersebut. Khusus terhadap uang tunai,

jika

tidak

diperlukan

untuk

pengurusan,

kurator

wajib

menyimpannya di bank untuk kepentingan harta pailit. 66 6) Kurator mengembalikan ke dalam harta pailit terhadap barang yang dilakukan hak penahanan oleh kreditur. 67 f. Kurator bertugas melakukan tindakan hukum ke pengadilan dengan melakukan hal-hal berikut: 1) Untuk menghadap di muka pengadilan, kurator harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari hakim pengawas, kecuali menyangkut sengketa pencocokan piutang atau dalam hal yang diatur dalam Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 59 ayat (3).68 2) Kurator mengajukan tuntutan hukum atau dituntut atas harta kekayaan debitur pailit. 69

64

Ibid., Pasal 98 Ibid., Pasal 99 66 Ibid., Pasal 108 67 Ibid., Pasal 185 ayat (4) 68 Ibid., Pasal 69 ayat (5) 69 Ibid., Pasal 26 ayat (1) 65


3) Kurator menerima panggilan untuk mengambil alih perkara dan mohon agar debitur keluar dari perkara. 70 4) Ditarik dalam persengketaan, atas suatu tuntutan hukum yang dimajukan terhadap debitur pailit. 71 5) Kurator memajukan tuntutan hukum untuk membatalkan perbuatan hukum yang dilakukan debitur yang diatur dalam Pasal 41 s.d Pasal 46 UUK. 72 6) Kurator menuntut kepada pemegang hak tanggungan agar menyerahkan hasil penjualan barang agunan. 73 7) Kurator mengajukan permohonan kasasi atas putusan perlawanan terhadap daftar pembagian. 74 g. Kurator bertugas meneruskan atau menghentikan hubungan hukum yang telah dilakukan oleh debitur pailit dengan: 1) memberi kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian timbal balik; 75 2) menerima tuntutan ganti rugi dari kreditur; 76 3) memberikan jaminan atas kesanggupan melanjutkan perjanjian, atas permintaan pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitur; 77 4) menghentikan sewa menyewa; 78

70

Ibid., Pasal 28 Ibid. 72 Ibid., Pasal 47 ayat (1) 73 Ibid., Pasal 60 ayat (2) 74 Ibid., Pasal 196 75 Ibid., Pasal 36 ayat (1) 76 Ibid., Pasal 36 ayat (3) 77 Ibid., Pasal 36 ayat (4) 78 Ibid., Pasal 38 71


5) menghentikan hubungan kerja dengan para buruh yang bekerja pada debitur pailit. 79 h. Kurator bertugas melakukan pencocokan utang dengan: 1) memberitahukan batas akhir pengajuan tagihan dan rapat kreditur pencocokan utang, yang ditetapkan hakim pengawas, dengan surat dan iklan; 80 2) menerima pengajuan segala piutang yang disertai dengan bukti dari para kreditur; 81 3) mencocokkan perhitungan-perhitungan piutang yang dimasukkan kreditur, dengan catatan dan keterangan debitur pailit; 82 4) memasukkan utang yang diakui dan dibantah dalam suatu daftar yang terpisah; 83 5) membubuhkan catatan terhadap setiap piutang, dengan pendapat apakah piutang tersebut diistimewakan atau dijamin dengan hak tanggungan; 84 6) memasukkan piutang-piutang yang dibantah serta alasannya dalam daftar piutang yang diakui sementara atas piutang dengan hak didahulukan atau adanya hak retensi; 85 7) meletakkan salinan dari masing-masing daftar piutang di kepaniteraan pengadilan selama tujuh hari sebelum hari pencocokan piutang; 86 8) memberitahukan dengan surat tentang peletakan daftar piutang kepada kreditur yang dikenal; 87 79

Ibid., Pasal 39 Ibid., Pasal 114 81 Ibid., Pasal 115 ayat (1) 82 Ibid., Pasal 116 83 Ibid., Pasal 117 84 Ibid., Pasal 118 ayat (1) 85 Ibid., Pasal 118 ayat (2) 86 Ibid., Pasal 119 80


9) membuat daftar piutang yang diakui sementara dan yang ditolak; 88 10) menarik kembali daftar piutang sementara yang diakui dan dibantah; 89 11) menerima dengan syarat atas piutang yang dimintakan dengan penyumpahan; 90 12) menuntut

pembatalan

pengakuan

piutang

atas

alasan

adanya

penipuan; 91 13) memberikan laporan tentang keadaan harta pailit, setelah berakhirnya pencocokan piutang dan meletakkannya di kepaniteraan pengadilan dan salinannya di kantornya; 92 14) menerima perlawanan kreditur yang piutangnya belum dicocokkan. 93 i. Kurator bertugas melakukan upaya perdamaian dengan: 1) mengumumkan perdamaian dalam Berita Negara dan paling sedikit dua surat kabar harian; 2) memberikan pendapat tertulis atas rencana perdamaian yang diajukan debitur pailit; 94 3) melakukan perhitungan tanggung jawab kepada debitur pailit di hadapan hakim pengawas setelah pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap; 95 4) mengembalikan semua barang, uang, buku-buku dan surat-surat yang termasuk harta pailit kepada debitur pailit jika terjadi perdamaian; 96

87

Ibid., Pasal 120 Ibid., Pasal 117 89 Ibid., Pasal 124 ayat (3) 90 Ibid., Pasal 126 ayat (3) 91 Ibid., Pasal 126 ayat (5) 92 Ibid., Pasal 143 93 Ibid., Pasal 195 ayat (1) 94 Ibid., Pasal 146 95 Ibid., Pasal 167 ayat (1) 88


5) melunasi/memenuhi persetujuan damai jika debitur tidak memenuhinya, dari harta pailit; 97 6) menyediakan suatu jumlah cadangan dari harta pailit, yang dapat dituntut berdasarkan hak istimewa; 98 7) memberitahukan dan mengumumkan putusan yang membatalkan perdamaian. j. Kurator bertugas melanjutkan usaha debitur pailit dengan: 1) mengusulkan supaya perusahaan debitur pailit dilanjutkan; 99 2) meminta kepada hakim pengawas untuk menunda pembicaraan dan pemutusan tentang usul melanjutkan perusahaan; 100 3) memberitahukan kepada kreditur yang tidak hadir dalam rapat, tentang rencana melanjutkan udaha debitur pailit; 101 4) meminta kepada majelis hakim untuk sekali lagi menyatakan usul untuk melanjutkan usaha tersebut diterima atau ditolak; 102 5) melanjutkan usaha debitur yang dinyatakan pailit, atas persetujuan panitia kreditur sementara atau hakim pengawas; 103 6) membuka semua surat dan telegram yang dialamatkan kepada debitur pailit; 104 7) menerima semua surat pengaduan dan keberatan yang berkaitan dengan harta pailit; 105

96

Ibid., Pasal 167 ayat (2) Ibid., Pasal 168 ayat (3) 98 Ibid., Pasal 169 99 Ibid., Pasal 179 ayat (1) 100 Ibid., Pasal 179 ayat (3) 101 Ibid., Pasal 179 ayat (4) 102 Ibid., Pasal 182 103 Ibid., Pasal 104 ayat (1) 104 Ibid., Pasal 105 ayat (1) 97


8) memberi sejumlah uang kepada debitur pailit, untuk biaya hidup debitur pailit dan keluarganya, sejumlah yang telah ditetapkan hakim pengawas; 106 9) atas persetujuan hakim pengawas, untuk menutupi ongkos kepailitan, kurator dapat mengalihkan harta pailit; 107 10) meminta kepada hakim pengawas untuk menghentikan pelanjutan perusahaan. 108 2. Tugas dan Kewenangan Kurator dalam Pemberesan Harta Pailit a. Mengusulkan dan Melaksanakan Penjualan Harta Pailit Kurator memulai pemberesan harta pailit setelah harta pailit dalam keadaan tidak mampu membayar dan usaha debitur dihentikan. Kurator memutuskan cara pemberesan harta pailit dengan selalu memperhatikan nilai terbaik pada waktu pemberesan. Pemberesan dapat dilakukan sebagai satu atau lebih kesatuan usaha (going concern) atau atas masing-masing harta pailit.Kurator melakukan pemberesan dengan penjualan di muka umum atau, apabila di bawah tangan, dengan persetujuan hakim pengawas. 109 Kurator harus memperhatikan beberapa hal dalam melaksanakan penjualan harta debitur pailit, antara lain: 110 1) harus menjual untuk harga yang paling tinggi;

105

Ibid., Pasal 105 ayat (4) Ibid., Pasal 106 107 Ibid., Pasal 107 ayat (1) 108 Ibid., Pasal 183 109 Standar Profesi Kurator dan Pengurus Indonesia 110 Imran Nating, Op.Cit.,hlm. 84. 106


2) harus memutuskan apakah harta tertentu harus dijual segera dan harta yang lain harus disimpan terlebih dahulu karena nilainya akan meningkat di kemudian hari; 3) harus kreatif dalam mendapatkan nilai tertinggi atas harta debitur pailit. Kurator, dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 15 ayat (1) harus memulai pemberesan dan menjual semua harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan debitur apabila: 1) Usul untuk mengurus perusahaan debitur tidak diajukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau usul tersebut telah diajukan tetapi ditolak; atau 2) Pengurusan terhadap perusahaan debitur dihentikan 111 Dalam rangka membiayai tindakan-tindakan pengurusan dan pemberesan termasuk jasa kurator diperlukan dana dan dana tersebut diperoleh dari hasil penjualan harta kekayaan pailit baik barang-barang bergerak maupun barangbarang tidak bergerak. 112Semua benda harus dijual di muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Penjualan di bawah tangan dengan izin Hakim Pengawas dapat dilakukan, apabila penjualan di muka umum tidak tercapai

113

Semua benda yang tidak segera atau sama sekali

tidak dapat dibereskan, maka kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin hakim Pengawas.

111

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 184 ayat (5) 112

Sunarmi, Hukum Kepailitan, (Medan: Usu Press, 2009), hlm.123. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 185 113


Kurator harus terlebih dahulu meminta izin dari Hakim Pengawas, dalam melaksanakan penjualan harta pailit. Izin dari Hakim Pengawas ini dituangkan dalam suatu penetapan. Izin penetapan ini diperoleh setelah kurator terlebih dahulu mengajukan permohonan untuk melakukan penjualan harta pailit dan dapat dilakukan secara lelang di depan umum maupun secara di bawah tangan. 114 Kurator juga berkewajiban membayar piutang kreditur yang mempunyai hak untuk menahan suatu benda, sehingga benda itu masuk kembali dan menguntungkan harta pailit. 115 b. Membuat Daftar Pembagian Kurator wajib menyusun suatu daftar pembagian untuk dimintakan persetujuan kepada hakim [engawas. Daftar pembagian memuat rincian penerimaan dan pengeluaran termasuk di dalamnya upah kurator, nama kreditur, jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang dan bagian yang wajib diterimakan kepada kreditur. Daftar pembagian ini dapat dibuat sekali atau lebih dari sekali dengan memperhatikan kebutuhan. 116 Daftar pembagian yang telah disetujui oleh hakim pengawas wajib disediakan di Kepaniteraan Pengadilan agar dapat dilihat oleh kreditur selama tenggang waktu yang ditetapkan oleh hakim pengawas pada waktu daftar tersebut disetujui dan diumumkan oleh kurator dalam surat kabar. Daftar pembagian ini dapat dilawan oleh kreditur dengan mengajukan surat keberatan disertai alasan kepada Panitera Pengadilan dengan menerima tanda bukti penerimaan.

114

Sunarmi, Op,Cit., hlm. 124. Ibid. 116 Ibid. 115


Hakim Pengawas akan menetapkan hari untuk memeriksa perlawanan di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. Hakim Pengawas memberi laporan tersebut dalam sidang tersebut, sedangkan kurator dan setiap kreditur atau kuasanya dapat mendukung atau membantah daftar pembagian tersebut dengan mengemukakan alasannya dan pengadilan paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari wajib memberikan putusan yang disertai dengan pertimbangan hukum yang cukup.Terhadap putusan pengadilan ini dapat diajukan permohonan kasasi. Setelah berakhirnya tenggang waktu untuk melihat daftar pembagian atau setelah putusan akibat diajukan perlawanan diucapkan, kurator wajib segera membayar pembagian yang telah ditetapkan.Setelah kurator selesai melaksanakan pembayaran kepada masing-masing kreditur berdasarkan daftar pembagian, maka berakhirlah kepailitan. Kurator melakukan pengumuman mengenai berakhirnya kepailitan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan surat kabar. 117 c. Membuat Daftar Perhitungan dan Pertanggungjawaban Pengurusan dan Pemberesan Kepailitan kepada Hakim Pengawas Kurator wajib memberikan pertanggungjawaban mengenai pengurusan dan pemberesan yang telah dilakukannya kepada Hakim Pengawas paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya kepailitan.Semua buku dan dokumen mengenai harta pailit wajib diserahkan kepada debitur dengan tanda bukti penerimaannya. 118

117

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 201 dan 202 UU No. 37 Tahun 2004 118

Ibid., Pasal 202 ayat (3) dan ayat (4)


Kemudian, apabila sesudah diadakan pembagian penutup, ada pembagian yang tadinya dicadangkan jatuh kembali dalam harta pailit atau apabila ternyata masih terdapat bagian harta pailit yang sewaktu diadakan pemberesan tidak diketahui, maka atas perintah Pengadilan, kurator membereskan dan membaginya berdasarkan daftar pembagian yang dahulu. 119 Selanjutnya agar seorang kurator dapat melaksanakan tugas yang diberikan tersebut, kurator diberikan kewenangan untuk: 120 1. dibebaskan dari kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur atau salah satu organ debitur, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan; 2. melakukan pinjaman dari pihak ketiga, semata-mata dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit, jika dalam melakukan pinjaman dari pihak ketiga kurator perlu membebani harta pailit dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaaan lainnya, maka pinjaman tersebut harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan hakim pengawas, dan pembebanan tersebut hanya dapat dilakukan terhadap bagian harta pailit yang belum dijadikan jaminan utang.

119 120

Ibid., Pasal 203 Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Op.Cit.,hlm. 64.


D. Hubungan Kurator dengan Pihak-pihak dalam Kepailitan Dalam proses pengurusan dan pemberesan hara pailit yang dilakukan oleh kurator tidak akan berhasil tanpa bantuan atau kerja sama yang baik dengan debitur pailit, krditor, dann hakim pengawas. 1. Hubungan Kurator dan Debitur Pailit Kerja sama yang baik dengan debitur pailit merupakan hal yang penting untuk menyukseskan tugas seorang kurator. Kegagalan kurator membina kerja sama dengan debitur pailit dapat menyebabkan hambatan bagi proses kepailitan itu sendiri. Memang tidak mudah untuk menjalin hubungan dengan debitur pailit, terlebih jika debitur dinyatakan pailit karena permohonan kreditur. Pada situasi ini, debitur akan senantiasa berpikir bahwa tindakan kurator adalah semata untuk keuntungan kreditur dan tidak memerhatikan kerugian yang diderita oleh si debitur. Hal ini berbeda jika permohonan pailit tersebut diajukan oleh debitur pailit sendiri, dalam hal ini kurator akan memperoleh kerja sama yang baik dari debitur pailit.

121

Seorang kurator untuk memperoleh kerja sama yang baik dari debitur, tidak berarti bahwa kurator harus mengikuti keinginan debitur demi terciptanya keharmonisan hubungan, tapi dalam kerangka profesional, seorang kurator harus tetap berada pada jalur bahwa ia harus menyelamatkan harta pailit. Oleh karena itu, kurator wajib memberitahukan dan mengingatkan debitur pailit secara tertulis

121

Standar Profesi Kurator dan pengurus, op.cit.


tentang kewajiban dan larangan atau pembatasan yang harus dipatuhinya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 122 Selain itu, jika debitur dinilai tidak kooperatif, yaitu apabila mereka menolak, baik jika diminta oleh kurator atau tidak, untuk bekerja sama dalam menjalankan proses kepailitan, kurator harus tetap berusaha untuk memperoleh harta debitur pailit dengan cara-cara yang ditentukan dalam aturan kepailitan. 123 Debitur harus memahami bahwa tindakan kurator bukanlah semata untuk kepentingan kreditur, melainkan untuk kepentingan si debitur juga. Oleh karena itu, kerja sama debitur sungguh sangat diharapkan. Kerja sama yang dimaksud antara lain: 124 a. memberikan seluruh data dan informasi sehubungan dengan harta pailit secara lengkap dan akurat; b. menyerahkan seluruh kewenangan pengurusan harta pailit dan usahanya pada kurator dan tidak lagi menjalankan sendiri; c. jika diminta, membantu kurator dalam menjalankan tugasnya; dan d. tidak menghalangi, baik sengaja atau tidak, pelaksanaan tugas kurator. Seorang kurator sebelum memulai tugasnya, dalam hubungannya dengan debitur pailit, harus betul-betul memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : a. Keadaan objektif debitur pailit, yang meliputi: 1) jenis usaha dan skala ekonomis debitur pailit;

122

Imran Nating, Op.Cit, hlm. 95 Ibid. 124 Imran Nating, Op.Cit, hal 95 123


2) kondisi fisik usaha debitur; 3) uraian harta kekayaan dan utang debitur pailit; dan 4) keadaan arus kas (cash flow) debitur pailit. b. Kerja sama dari debitur pailit. c. Kondisi sosial ekonomi yang mungkin timbul sebagai akibat pernyataan pailit. Kurator yang cerdas dan berpengalaman sekalipun tidak akan berhasil melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit jika kurator tersebut tidak dapat menjalin kerja sama dengan debitur pailit atau debitur pailit yang tidak mau bekerja sama dengan kurator. Hubungan kurator dan debitur berakhir jika proses pemberesan harta pailit telah selesai atau jika terjadi pengesahan perdamaian yang telah memperoleh kekuatan mutlak, maka di hadapan hakim pengawas, kurator wajib melakukan perhitungan tanggung jawab kepada debitur. 2. Hubungan Kurator dan Kreditur Selain kerja sama dengan debitur pailit, kurator juga memerlukan kerja sama dengan kreditur. Kerja sama yang aktif dari kreditur akan mempermudah kerja kurator.Kreditur dalam hal pendataan harta debitur pailit misalnya, diminta atau tidak diminta oleh kurator harus menunjukkan kepada kurator jumlah dan lokasi aset harta debitur pailit. Pada suatu proses kepailitan, meskipun yang mengajukan permohonan pailit hanya satu atau dua kreditur, namun pada saat debitur dinyatakan pailit, maka yang berhak mendapatkan haknya atas harta pailit bukan hanya yang mengajukan permohonan pailit tetapi semua kreditur dari debitur pailit. Sulit bagi kurator jika


harus berhubungan dengan orang perorangan dari para kreditur dalam menjalin kerja sama dengan para kreditur. Oleh karena itu, dibentuklah panitia kreditur yang selanjutnya menjadi lembaga bagi para kreditur debitur pailit. Hal ini mempermudah kerja kurator karena ia tidak harus berurusan dengan semua kreditur tapi cukup dengan panitia kreditur.125 UUK dan PKPU tidak mewajibkan adanya panitia tersebut, akan tetapiapabila kepentingan menghendaki (demi suksesnya pelaksanaan kepailitan), pengadilan

dapat

membentuk

panitia

kreditur.

Hakim

pengawas

wajibmenawarkan pembentukan panitia tersebut kepada para kreditur. Panitia kreditur setiap waktu berhak meminta diperlihatkan segala buku dan surat-surat yang mengenai kepailitan, dan terhadap hal tersebut, kurator diwajibkan untuk memberikan kepada panitia kreditur segala keterangan yang dimintanya.Selain itu, panitia juga berhak meminta diadakannya rapat-rapat kreditur, serta dapat memberikan dan bahkan wajib memberikan saran tertulis kepada rapat verifikasi mengenai perdamaian yang ditawarkan. 126 Hubungan kerja dan komunikasi yang baik antara kurator dan panitai kreditur akan menguntungkan semua pihak. Minimal hal ini akan mempercepat proses penyelesaian tugas seorang kurator. Selain itu, para kreditur akan lebih cepat pula memperoleh haknya atas harta debitur pailit. Kurator oleh UUK dan PKPU dibolehkan setiap saat mengadakan rapat dengan panitia kreditur untuk meminta nasihat panitia kreditur bila dianggap perlu,

namun 125 126

kurator

tidak

wajib

mengikuti

nasihat

dari

panitia

Ibid.,hlm. 99 Ibid.


kreditur.Akibatnya,jika terhadap nasihat tersebut tidak diterima atau ditolak oleh kurator, kurator harus segera menyampaikan hal tersebut kepada panitia kreditur.Selanjutnya, jika panitia kreditur kemudian merasa keberatan atau tidak menerima penolakan kurator, panitia kreditur dapat meminta keputusan atas hal tersebut kepada hakim pengawas. Dikecualikan oleh Pasal 83 Undang-Undang Kepailitan, jika hal kurator akan mengajukan atau melanjutkan atau mengadakan pembelaan terhadap gugatan, kurator wajib meminta nasihat panitia kreditur.Selanjutnya, hal yang tidak kalah penting yang harus dilakukan oleh para kreditur dalam rangka menyukseskan tugas kurator adalah membantu kurator secara terbuka untuk menunjukkan keberadaan harta dari debitur pailit yang diketahuinya.Kemudian, kreditur juga harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditentukan oleh UUK atau keputusan rapat panitia kreditur.Hal ini bertujuan agar penyelesaian kepailitan bisa terlaksana sesuai jadwal yang telah direncanakan.Hal ini juga untuk menghindari terjadinya sengketa antara kreditur dengan kurator, misalnya seorang kreditur harus memenuhi batas waktu penyerahan tagihan ke kurator sesuai jadwal. 127 Kemungkinan terjadinya tuntutan hukum atau sengketa antara kreditur dan debitur bisa dihindari jika dari awal keduanya saling terbuka dalam menyampaikan gagasan-gagasan atau saran-saran serta senantiasa mengikuti komitmen yang telah disepakati. Kurator maupun kreditur harus menghindari kemungkinan terjadinya perselisihan tersebut, karena kejadian ini akan menghambat 127

proses penyelesaian kepailitan.

Kemudian,

berakibat

pada

Ibid., hlm 100


keterlambatan kreditur mendapatkan haknya dan kemungkinan terburuk yang bisa timbul karena larutnya proses penyelesaian tersebut, bisa berakibat pada menurunnya nilai harta pailit,jika hal ini sampai terjadi, kreditur akan mengalami kerugian. 128 3. Hubungan Kurator dan Hakim Pengawas Kurator tidaklah sepenuhnya bebas dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit.Kurator senantiasa berada di bawah pengawasan hakim pengawas.Tugas hakim pengawas adalah mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit yang menjadi tugas kurator (yang dilakukan oleh kurator).Hakim pengawas menilai sejauh manakah pelaksanaan tugas pengurusan dan/atau pemberesan

harta

pailit

yang

dilaksanakan

oleh

kurator

dapat

dipertanggungjawabkan kepada debitur dan kreditur, dalam kondisi inilah diperlukan peran pengawasan oleh hakim pengawas.Oleh karena itu, kurator harus menyampaikan laporan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap tiga bulan. 129 Mengingat beratnya tugas yang diemban oleh seorang kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, maka seorang kurator harus selalu berhubungan dengan hakim pengawas untuk melakukan konsultasi atau sekadar mendapat masukan.Hal ini untuk mencapai tujuan keberhasilan dari suatu pernyataan pailit, karenanya hakim pengawas dan kurator harus saling berhubungan sebagai mitra kerja. 130

128

Ibid. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 65 130 Imran Nating, Op.Cit.,hlm.102. 129


Hakim pengawas maupun kurator harus sama-sama saling mengetahui tugas keduanya, sehingga keduanya saling memahami kapankah harus berhubungan. Kerja sama yang harmonis sangat diperlukan, terlebih-lebih apabila menemui debitur atau kreditur yang kurang mendukung kelancaran penyelesaian perkara 131 .Kenyataan di lapangan, meskipun komunikasi hakim pengawas dan kurator lancar, tetapi hakim pengawas sering kali ragu untuk secara tegas dan langsung membantu tugas kurator, misalnya menindak debitur yang tidak kooperatif. 132 Hubungan kurator dan hakim pengawas layaknya bersifat kolegial. Keduanya harus bekerja sama dalam penanganan perkara. Memang kurator harus meminta persetujuan hakim pengawas dalam beberapa hal, dan hal ini kadang disalahartikan sebagai hubungan subordinasi. 133 Bentuk bantuan yang bisa diberikan dan harus senantiasa dilakukan oleh seorang hakim pengawas adalah memberi masukan kepada kurator tentang bagaimana baiknya melakukan pengurusan dan pemberasan atas harta pailitdemi menjaga agar nilai harta pailit tetap atau bahkan meningkat. Hakim pengawas berharap seorang kurator bekerja sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam ketentuan UUK. Seorang kurator juga harus benar-benar terampil menguasai tugas dan kewenangannya Hubungan tugas kurator dan hakim pengawas dalam Undang-Undang Kepailitan disebutkan sebagai berikut: 131

Parwoto Wignjosumarto, “Peran dan Hubungan Hakim Pengawas dengan Kurator/Pengurus serta Permasalahannya dalam Praktik Kepailitan dan PKPU”, (Makalah disampaikan pada Lokakarya Kurator dan Hakim Pengawas: Tinjauan Secara Kritis, Jakarta, 30-31 Juli 2002. 132 Imran Nating, Op.Cit.,hlm.102-103. 133 Ibrahim Asegaf, “Hasil Survei Kurator dan Pengurus: Harapan Praktisi”, Makalah disampaikan pada lokakarya Kurator, Pengurus dan hakim Pengawas: Tinjauan Kritis, Jakarta, 3031 Juli 2002


1. Hakim pengawas merencanakan penyelenggaraan rapat kreditur paling lambat tiga puluh hari sejak tanggal putusan pailit diucapkan dan dalam jangka waktu tiga hari setelah putusan diterima oleh hakim pengawas dan kurator, hakim pengawas wajib menyampaikan kepada kurator rencana rapat tersebut. 134 2. Hakim pengawas menetapkan surat kabar harian untuk mengumumkan putusan pernyataan pailit. 135 3. Kurator melaporkan kepada hakim pengawas tentang daftar kreditur dengan uraian nama, alamat, jumlah, dan sifat piutang serta daftar piutang yang diakui atau dibantah. 136 4. Kurator melaporkan kepada hakim pengawas tentang daftar harta pailit dan perihal ada tidaknya tawaran rencana perdamaian dari debitur pailit. 5. Kurator melaporkan kepada hakim pengawas tentang piutang yang diakui dan dibantah beserta alasan-alasannya. 137 6. Kurator menyusun daftar pembagian harta pailit yang berisi pertelaan penerimaan, pengeluaran, dan imbal jasa kurator, yang akan dibayarkan kepada para kreditur, semuanya harus atas persetujuan hakim pengawas. 138 7. Kurator di hadapan hakim pengawas melakukan pertanggungjawaban setelah pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap. 139 8. Kurator harus mendapatkan izin dari hakim pengawas jika ingin menjual aset harta pailit di bawah tangan.

134

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 86 ayat (1) dan (2) 135 Ibid., Pasal 15 ayat (4) 136 Ibid., Pasal 102 dan Pasal 108 137 Ibid., Pasal 117 138 Ibid., Pasal 189 ayat (1) dan ayat (2) 139 Ibid., Pasal 167 ayat (1)


Khusus untuk menjual aset di bawah tangan, kurator terkadang mendapat hambatan dari hakim pengawas

yang

tidak

mau

atau

memperlambat

mengeluarkan penetapan bagi kurator untuk melakukan penjualan di bawah tangan tersebut, padahaljika hal itu bisa berjalan cepat, nilai harta pailit bisa meningkat karena harga penjualan di bawah tangan yang akan dilakukan oleh kurator jauh di atas harga pasar maupun harga yang telah ditetapkan apraisal (juru taksir) untuk penjualan di muka umum. Pada kondisi di atas, seorang hakim pengawas harus dengan segera mengeluarkan penetapan yang mengizinkan kurator untuk melakukan penjualan di bawah tangant karena kurator tentunya telah memberi gambaran tentang harga harta pailit tersebut jika dijual di muka umum dan jika dijual di bawah tangan. Apa pun tindakan yang dilakukan oleh kurator dan hakim pengawas sebagaimana yang diatur dalam UUK dan PKPU atau tindakan yang tidak dilarang oleh UUK dan PKPU, keduanya harus senantiasa berada dalam posisi bahwa mereka bertindak untuk kepentingan kreditur dan debitur. Oleh karena itu, upaya meningkatkan nilai harta pailit juga untuk kepentingan kreditur dan debitur. 140 Hakim pengawas haruslah percaya akan kemampuan kerja seorang kurator. Untuk itu, terhadap keinginan atau ide-ide kurator untuk meningkatkan nilai harta pailit, selama tidak bertentangan dengan peraturan kepailitan, hendaknya mendapat dukungan dari hakim pengawas.Kenyataan menunjukkan bahwa terhadap kerja pengurusan dan pemberesan harta pailit, seorang kurator tentulah jauh lebih paham dan lebih mengerti medannya, dibanding hakim pengawas.Hal

140

Imran Nating, Op.Cit., hlm 106


itu karena kuratorlah yang terjun langsung di lapangan. Oleh karena itu, saling percaya dan bertanggung jawab antara kurator dan hakim pengawas sangat diharapkan. 141 Kepailitan dapat dicabut oleh pengadilan atas usul hakim pengawas pada tingkat awal, berhubung diterimanya laporan dari kurator yang telah mengadakan pencatatan harta benda si pailit, dan didapati bahwa kenyataan si pailit sangat sedikit, sehingga tidak cukup untuk menutupi biaya kepailitan. 142

141 142

Ibid. Ibid.


BAB II TUGAS DAN KEWENANGAN KURATOR DALAM KEPAILITAN

Recommend Documents