KEDUDUKAN PEMEGANG SAHAM (INVESTOR) DALAM KEPAILITAN PERUSAHAAN GO PUBLIC

Ginting: Kedudukan Pemegang Saham (Investor) Dalam Kepailitan Perusahaan...

KEDUDUKAN PEMEGANG SAHAM (INVESTOR) DALAM KEPAILITAN PERUSAHAAN GO PUBLIC Jamin Ginting ABSTRACT Shareholder of company that sells its shares to public and eventually has public shareholders, popularly know as go-public company, are the last to get the benefits if their company is declared insolvent, that is bankrupt. This condition certainly put the said people in a very weak position, whereas as investors they should enjoy more legal protection and not the opposite. By law the Governtment Institution for Investment called Bapepam is required to provide a disclosed information regulation for a go public company against which a banckruptcy is filed. This would assist the interested whether or not to join the company. This working paper concerns with the legally weak position of the shareholders. What legal basis are being based on this situation and how far do the laws and regulations give legal guarantee and security to the investors of a go-public company. Keywords : Shareholder, go-public. Investment and bankruptcy.

Pendahuluan Satu hal yang sangat ditakutkan oleh investor untuk membeli saham perusahaan go publik atau perusahaan terbuka (FT. Tbk.) adalah lemahnya perlindungan hukum terhadap perusahaan go public jika mengalami pailit dan bahkan sampai pada keadaan dilikuidasi. Peran investor lokal maupun asing pada saat ini cukup besar dalam melakukan investasi di perusahaan terbuka, 214

khususnya terhadap perusahaan yang memang diyakini dapat memberikan prospek keuntungan yang besar bagi investor, di sisi lain emiten dengan segala cara berusaha untuk menarik minat investor tersebut bahkan terkadang terkesan mengelabui pihak investor, hal ini tidak saja berupa kesengajaan atau kesalahan manajemen yang membuat emiten bangkrut, tetapi disamping itu juga merupakan perbuatan yang di-

Law Review. Fakultas Hukum Univer.iilax Pelila Harapan. Vol. IV. No.3. Marel 2005


rencanakan misalnya right issue dengan rasio yang hampir tidak masuk akal dan nilai nominal yang berbeda, serta bentuk right issue lain yang jika dicermati merupakan suatu rekayasa (hostile take over). Kenyataan tragis yang membuat 64 bank dilikuidasi atau dibeku operasikan (BBO) pemerintah sejak akhir 1997 hinggal 1999 dan merger beberapa bank pemerintah dewasa ini telah membuat investor di pasar modal menderita rugi besar. Dari 64 bank itu, 11 bank diataranya adalah bank go public.1 Ada 2 faktor utama penyebab terlikuidasinya bank go public tersebut, pertama, kebangkrutan yang memang disebabkan oleh tekanan krisis ekonomi, kedua, kebangkrutan akibatkesalahanmanajemen. Kedua faktor tersebut ditambah lagi oleh sikap otoritas pasar modal seperti Bapepam dan penyelenggara bursa efek yang tidak menggalakkan transparansi informasi, misalnya ketika itu ada saham bank yang harganya masih menguat sehari 1

Praktek Nakal Di Pasar Modal : Perlindungan Investor masih Kendur, Jakarta, http://www. Jurnalindonesia.com /2002/08.PasModl.htm.

Law Review. Fakullas Hukum Universiuis

Peli

sebelum dilikuidasi. Hal ini membuktikan bahwa kinerja bank yang sesungguhnya tidak diketahui oleh investor atau kemungkinan penyebabnya yaitu kinerja yang dipublikasi mengandung data palsu atau memang manajemen bank tidak mempublikasikan kinerjanya. Disinilah peran Bapepam selaku otoritas pasar modal untuk lebih bijak dalam mendapatkan informasi dari perusahaan yang akan dilikuidasi atau dimohonkan pailit dan menyampaikan informasi tersebut kepada investor secaracepat, akurat, transparan, adil dan merata. Permasalahan terhadap kepailitan dalam perusahaan terbuka adalah bagaimana kedudukan pemegang saham (investor) terhadap kepailitan perusahaan go public dan upaya-upaya perlindungan terhadap pemegang saham perusahaan go public. Karakteristik Perusahaan Go Public Pada prinsipnya perusahaan go public merupakan perluasan dari perusahaan biasa (PT. Tertutup), dalam Pasal 1 butir 22 UndangUndang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 (UUPM No. 8/1995), disebutkan sebagai berikut: Hanipun. Vol. IV No. 3. Marel 2005

215


"Perusahaan Publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurangkurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah"2 Dalam perusahaan publik prinsip disclosure (keterbukaan) lebih diutama-kan, karena perusahaan publik mernUiki/menghimpun danadari masyarakat umum yang diperoleh dari penjualan saham/obligasi di bursa efek, sehingga untuk dapat menjadi perusahaan publik hams memperoleh ijin efektif dari Bapepam selaku pengawas pelaksanaan pasar modal di Indonesia dengan melalui ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam UUPM No. 8/1995 dan keputusankeputusan Ketua Bapepam yang mengatur ketentuan dan syarat-syarat untuk menjadi perusahaan publik, berikut ini beberapa karakteristik dari perusahaan publik.

2

Munir Fuady, Pasar Modal Modern (Buku I), Lampiran I: UU Pasar Modal No. 8 Tahun 1995, Jakarta, PT. Citra AdiiyaBakti, 1996, hal. 229

216

a) saham dijual melalui bursa saham setelah mendapat ijin efektif dari Bapepam. b) Jumlah dan pemegang saham cukup banyak jumlahnya, sehingga kontrol dan sorotan masyarakat terhadap kinerja perusahaan semakin tinggi terutama tuntutan terhadap^jt/rness fan fair play. c) Adanya kewajiban perusahaan untuk membukadiri {disclosure principle) d) Adanya pemisahan yang tegas antara pemilik dengan manajemen perusahaan e) Adanya kontrol dari Bapepam terhadap perusahaan untuk segala tindakan yang menyangkut saham publik t) Memiliki prospektus untuk kelayakan sebagai perusahaan publik dan sebagai gambaran keadaan perusahaan. Perusahaan publik wajib mengungkapkan informasi penting melalui laporan tahunannya serta laporan keuangan kepada para pemegang saham maupun laporan-laporan lainnya kepada Bapepam, bursa efek, serta kepada masyarakat dengan cara

Lu* Review. Fakullas Hukum Universiuis Pelitu Harapan. Vol. IV No.3. Marel 2005

Ginting: Kedudukan Pemegang Saham (Investor) Dalam Kepailitan

yang tepat waktu, akurat, dapat dimengerti dan obyektif.3 Dalam menjalankan perusahaan, RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) merupakan organ tertinggi dari perusahaan. Segala kebijakan yang diambil dalam RUPS tersebut harus disampaikan kepada para pemegang saham, Bapepam, bursa efek dan masyarakat. Para pemegang saham di dalam perusahaan serta"orang dalam" lainnya sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 95 UUPM No. 8/1995 tidak boleh memanfaatkan informasi orang dalam berkaitan dengan penanganan sahamsaham perusahaan untuk kepentingan pribadi yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pemegang saham lainnya dan atau perusahaan publik tersebut. Kegiatan perdagangan orang dalam ini sering juga disebut sebagai kejahatan insider trading. Karakteristik Hukum Kepailitan Tujuan utama dari hukum kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepailitan No. 4 Tahun 1998 (UUK No. 4/ 1998), sebenarnya bukanlah untuk

Perusahaan...

melikuidasi perusahaan, tetapi memberikan kepastian kepada kreditur terhadap piutangnya untuk dibayar. Sehingga usaha-usaha untuk mendapatkan kembali piutang tersebut dapat melalui restrukturisasi perusahaan, penjadwalan hutang maupun dengan pembagian harta debitursetelahpailit Adapun yang dapat penulis ketengahkan dari ciri dan karakteristik hukum kepailitan adalah sebagai berikut: a) Hukum kepailitan bertujuan untuk meningkatkan asset harta pailit, dan memberikan kepastian hukum terhadap pembagian harta pailit yang adil berdasarkan proritas kreditur. b) Menghindari tindakan-tindakan debitur mengalihkan asset/harta pailit, baik untuk kepentingan kreditur tertentu ataupun oleh kepentingan pihak ketiga. c) Dalam pengurusan harta pailit diangkat seorang kurator bersamaan dengan putusan pailit yang bertugas sebagai pengurus dan pemberes harta yang dalam tindakannya diawasi oleh hakim pengawas.

' http://www.fcgi.or.id/hukum.htm.. him. 2

Law Review. Fakultas Hukum Universilas Pelila Harapan. Vol. IV No.3. Marel 2005

217


d) Putusan pailit hanya dapat diajukan minimum oleh 2 orang kreditur atau lebih yang piutangnya telah jatuh waktu (tempo) dan dapat ditagih tetapi tidak dibayar oleh debitur. e) Pemohon pailit berdasarkan Pasal 1 UUK No. 4/1998, dapat berupa perorangan, badan hukum, kejaksaan untuk kepentingan umum, Bank Indonesia untuk debitur yang merupakan bank dan Bapepam untuk debitur yang merupakan perusahaan efek. Status Perusahaan Go Public Setelah Putusan Pailit Seperti layaknya perusahaan tertutup, setelah putusan pernyataan pailit diputuskan, perusahaan publik kehilangan hak kepengurusan dan penguasaan kekayaan sejak hari diucapkannya pernyataan pailit oleh hakim (Pasal 22 UUK No. 4/1998), segala pengurusan dan atau pemberesan harta perusahaan publik diberikan kepada kurator (Pasal 12 ayat 1 UU Kepailitan) yang diangkat bersamaan dengan putusan pailit berdasarkan Pasal 13 ayat 1 b UUK No. 4/1998) 218

Perusahaan...

Direksi perusahaan publik sebagai pelaksana kegiatan perusahaan hanya dapat bekerjajika diminta oleh kurator dan tidak mempunyai kewenangan mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan, sehingga segala gugatan hukum berkenaan dengan hak dan kewajiban harta pailit perusahaan publik tersebut diajukan oleh atau terhadap kurator. Direksi perusahaan publik juga dapat dicekal (terjadi karena hukum) tetapi hal ini tidak berlaku bagi komisaris dan pemegang saham publik hanya diwajibkan pelaporan saja, kecuali ada indikasi melakukan tindakan hukum seperti yang dimaksud dalam prinsip Piercing Corporate Veil dan Ultra Vires yang akan dibahas dalam sub bab pertanggungan jawab pemegang saham. a. Pengurusan oleh Kurator dan Peran Bapepam Peran kurator dalam pengurusan sangat besar terhadap harta pailit, dapat dikatakan bahwa kurator merupakan general manager baru untuk seluruh kegiatan perusahaan mulai dari putusan pailit sampai dengan rehabilitasi terhadap debitur bahkan kewenangan tersebut terasa

Luw Review. Fakullas Hukum Universiuis Pelilu Harupun. Vol. IV No.j. Muret 2005


sangat berlebihan karena dalam segala tindakannya terhadap harta pailit perusahaan, kurator tidak diharuskan memperoleh persetujuan dan atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada hakim pengawas yang diberikan kewenangan untuk mengawasi tindakan-tindakan kurator, tetapi untuk tindakan tertentu perlu mendapat persetujuan dari hakim pengawas4 seperti: 1) tindakan untuk mengalihkan harta pailit sebelum putusan pailit; 2) menjaminkan harta pailit; 3) menghadap di muka pengadilan; dan 4) melanjutkan usaha debitur sebelum verifikasi dan lain sebagainya. Pengurusan dan pemberesan harta pailit terhadap perusahaan publik samadengan perusahaan biasa, seluruhnya diberikan kepada kurator 4

Pada prinsipnya kurator sudah berwenang melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit sejak adanya putusan pernyataan pailit dari Pengadilan Niaga sungguhpun terhadap putusan tersebut diajukan Kasasi (Pasal 12 UU No. 4/1998). Ini adalah kosekuensi dari sifat "serta merta" (uitvoorbaar bij vooraad) dari putusan pernyataan pailit. Munir Fuady (1999). Hukum Kepailitan Modren, dalam Teori dan Praktek. Bandung: PT. CitraAdityaBakti. him. 44

sebagai pengurus dan pemberes harta pailit. Hanya saja dalam praktek, kurator harus bekerja sama dengan pengelola perdagangan bursa efek dan Bapepam. Satu hal yang menurut penulis harus dibedakan dari pengurusan dan pemberesan harta palit perusahaan publik ialah peran Bapepam terhadap kelangsungan perusahaan publik yang pailit, peran Bapepam sebagai pelindung dari investor (pemegang saham perusahaan go public) seharusnya tidak hanya membuat peraturan pada saat perusahaan akan melakukan go public saja tetapi juga harus memikirkan nasib investor apabila perusahaan publik mengalami kepailitan, selain kurator dan hakim pengawas yang mengawasi pelaksanaan pemberesan dan atau pengurusan harta pailit, dalam perusahaan publik, Bapepam juga harus dilibatkan sebagai lembaga pengawas terhadap tindakan kurator karena pemegang saham publik merupakan bagian dari kreditur perusahaan publik yang mempunyai kepentingan terhadap harta pailit. Pada saat ini peran Bapepam yang ada hanya pelaporan dari emiten jika dimohonkan pailit yang diatur dalam Keputusan Ketua

Law Review. Fakultas Hukum Universilas Pelila Harapan. Vol. IV No.3. Marel 2005 219


Bapepam Nomor : Kep-46/PM/ 1998, Nomor : X.K.5, tentang Keterbukaan Informasi bagi emiten atau perusahaan publik yang dimohonkan pernyataan pailit, yang menyebutkan sebagai berikut5 : 1) Emiten atau Perusahaan Publik yang gagal atau tidak mampu menghindari kegagalan untuk membayar kewajibannya terhadap pemberi pinjaman yang tidak terafdiasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan laporan mengenai hal tersebut kepada Bapepam dan Bursa Efek dimana Efek Emiten atau Perusahaan Publik tercatat secepat mungkin, paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) sejak Emiten atau Perusahaan Publik mengalami kegagalan atau mengetahui ketidakmampuan menghindari kegagalan dimaksud. 2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 wajib memuat antara lain rincian mengenai pinjaman termasuk jumlah pokok dan bunga, jangka waktu 5

Bapepam, Peraturan No.X.K.5, Jakarta, http://www.bapepam.go.id/hukum/ peraturan/emiten/ 10_K_5.htm.

220

Perusahaan...

pinjaman, nama pemberi pinjaman, penggunaan pinjaman dan alasan kegagalan atau ketidakmampuan menghindari kegagalan. 3) Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik diajukan ke Pengadilan untuk dimohonkan pernyataan pailit, maka Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan laporan mengenai hal tersebut kepada Bapepam dan Bursa Efek dimana Efek Emiten atau Perusahaan Publik tercatat secepat mungkin, paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) sejak Emiten atau Perusahaan Publik mengetahui adanya permohonan pernyataan pailit dimaksud. 4) Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 wajib memuat antara lain nama pemberi pinjaman yang mengajukan pailit, ringkasan permohonan pernyataan pailit dan jumlah pinjaman lainnya. 5) Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 UUPM No. 8/ 1995, tentang Pasar Modal yang mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada

Law Review. Fakultas Hukum Universilas Pelila Harapan. Vol. IV. No.3. Marel 2005


Pengadilan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik Wajib menyampaikan laporan kepada Bapepam dan Bursa Efek dimana Efek Emiten atau Perusahaan Publik tercatat mengenai hal tersebut secepat mungkin, paling lambat akhir hari ke-2 (kedua) pengajuan permohonan pernyataan pailit. 6) Laporan sebagaimanadimaksud dalam peraturan ini merupakan dokumen publik yang tersedia bagi masyarakat di Pusat Referensi Pasar Modal sesuai dengan Peraturan Nomor II. A.2 tentang Prosedur Penyediaan Dokumen bagi Masyarakat di Pusat Referensi Pasar Modal. 7) Bursa Efek wajib mengumumkan informasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini di Bursa Efek pada hari yang sama dengan diterimanya informasi tersebut oleh Bursa efek. Dari Keputusan Ketua Bapepam tersebut jelas bahwa proses kepailitan dalam perusahaan publik cukup penting terlebih informasi yang diberikan, karena sangat berpengaruh terhadap saham-saham

Perusahaan...

publik terlebih terhadap investor yang menanamkan sahamnya di perusahaan yang dimohon pailit tersebut. Sehingga Bapepam hams mendapat informasi secepat mungkin terhadap per-usahaan publik yang dimohonkan pailit guna kepentingan pemegang saham publik. b. Pembagian harta pailit Pada prinsipnya segala kebendaan si berhutang (debitur), baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan dan kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.6 Adapun hirarki dari para kreditur berdasarkan keseimbangan pem-

Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata

Law Review. Fakultas Hukum Universitas Peliiis Harapcm. Vol. IV No.J. Mare! 2005

221


bagian harta pailit adalah7 : 1) Kreditur Preference, yaitu kreditur pemegang hak tangungan dan hak gadai, yang dapat bertindak sendiri. Kreditur golongan ini dapat menjual sendiri barang-barang yang menjadi jaminan, seolah-olah tidak ada kepailitan; 2) Kreditur istimewa, yaitu kreditur yang karena sifat piutangnya mempunyai kedudukan istimewa dan mendapat hak untuk memperoleh pelunasan lebih dahulu dari penjualan harta pailit; dan 3) Kreditur Konkuren, pelunasan tagihan-tagihan yang diambil dari harta pailit setelah dikurangi dengan pelunasan untuk kreditur preference dan kreditur istimewa, dibagi menurut pertimbangan besarkecilnyapiutang mereka. Bagaimana dengan para pemegang saham publik (investor)? para pemegang saham publik merupakan kreditur yang termasuk dalam kreditur bersaing (konkuren), merupakan kreditur yang mendapat bagian terakhir terhadap harta pailit seadainya ada deviden dari saham tersebut yang belum dibayar kepada 7

Erman Radjaguguk, Implikasi lahirnya Perpu kepailitan terhadap Debitor dan Kreditor: Tinjauan aspek hukum, Seminar Kepailitan di Jakarta. 1998, him. 13

222

Perusahuan...

para pemegang saham publik maka pemegang saham hanya bisa menunggu sisadari harta pailit yang masih ada. Inilah kelemahan dari pemegang saham publik yang memiliki risiko besar terhadap saham yang dimilikinya, sehingga sebelum membeli saham publik, investor harus lebih berhati-hati dalam melakukan pilihan investasi dan peran Bapepam sebagai pengawas pasar modal. c. Pertanggungan jawab pemegang saham Pada dasarnya setiap pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas saham yang dimilikinya atas kerugian perseroan (Pasal 3 ayat 1 UU PT No. 1/1995) tetapi ada suatu paradigma baru dalam UU PT No. 1 Tahun 1995 yang menganut prinsip Piercing Corporate Veil yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai menyingkap tabir atau cadar perseroan8. Pertanggungan jawab terbatas tersebut tidaklah mutlak, dalam keadaan tertentu tanggung jawab terbatas tersebut tidak berlaku karena ada pengecualiannya. Hal ini * Chatamarrasjid. (2000). Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Viel). Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, him. 3

La*' Review. Fakulla.t Hukum Universitas Pelila Harapan. Vol. IV No. J. Mtirei 2005

Ginting: Kedudukan Pemegang Saham (Investor) Dalam KepaUitan

dapat kita lihat dalam Pasal 3 ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut: "(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku apabila: a. persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi. b. Pemegang saham yang bersangku tan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan sematamata untuk kepentingan pribadi. c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau d. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan" Dengan demikian terlihat bahwa pemegang saham dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara pribadi terhadap harta-harta yang dimilikinya, jika terbukti telah memenuhi kriteriayang terdapat dalam Pasal 3 ayat 2 UUPT tersebut di atas. Bagaimana dengan para pemegang saham publik, peraturan pertanggung-

Perusahaan...

jawaban pemegang saham tersebut juga berlaku pada kegiatan perusahaan yang melakukan akti vitas di pasar modal karena ketentuan dalam pasar modal belum mengatur mengenai ketentuan ini, hal ini berdasarkan apsal 127 UU PT No. 1 Tahun 1995. Ada perbedaan dengan perusahaan tertutup yaitu pemegang saham dalam perusahaan publik dapat kita bagi menjadi 2 bagian: a) pemegang saham perusahaan publik yang turut menentukan arah kebijaksanaan perusahaan. (saham pengendali) b) pemegang saham publik yang tidak turut serta dalam menjalankan kebijaksanaan perusahaan. (saham biasa) Pemegang saham publik yang tidak turut serta dalam menjalankan perusahaan biasanyamembeli saham perusahaan publik ini pada pasar perdana (primary market) dan pasar sekunder (secondary market) dimana saham-saham tersebut hanya dijual sebagian kecil saja9, sehingga g

UsmanMarzuki,dkk.(1999), Pengetahuan Dasar Pasar Modal. Jakarta: Institut Bankir Indonesia, him. 175

Uiw Review. Fakultas Hukum Universilus Pelili Harapan, Vol. IV No.J. Murei 2005

223


para pemegang saham publik yang diperoleh dari kedua pasar tersebut tidak terpengaruh dalam kebijaksanaan perusahaan, sehingga kemungkinan untuk melakukan tindakan yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 UU PT. No. 1 Tahun 1995 sangat kecil dan seandainya juga ada kolaborasi di antara para pemegang saham tersebut untuk mempengaruhi kebijaksanaan perusahaan publik tersebut pemegang saham ini tidak mempunyai hak untuk menentukan kebijakan dalam perusahaan publik tersebut. Umumnya para pendiri suatu perseroan tidak ingin perusahaannya dikendalikan oleh orang lain dengan penjualan saham di atas dari separuh jumlah sahamnya yang dijual di pasar perdana maupun sekunder. Pemegang saham yang menentukan kebijaksanaan perusahaan adalah pemegang saham yang memperoleh saham dari pendirian perseroan dan pada saat akan dilakukan go public pemegang saham ini mendapat perlakuan istimewa dari penerbitan sahamsaham (right issue) yang disebut sebagai preemptive rights. Para pemegang saham inilah yang menentukan arah dan kebijaksanaan 224

perusahaan sehingga para pemegang saham ini umumnya bertindak sebagai Direksi dan Komisaris. Dalam hal ini maka berdasarkan Pasal 3 ayat 2 UU PT. No. 1 Tahun 1995, pemegang saham ini dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi terhadap segala tindakannya yang termasuk dalam ketentuan pasal tersebut. Bahkan dalam Pasal 45 KUHD10 menyebutkan sebagai berikut: "Tanggung jawab para pengurus adalah tak lebih daripada untuk menunaikan tugas yang diberikan kepada mereka dengan sebaikbaiknya; mereka pun karena segala perikatan dari perseroan, dengan diri sendiri tidak terikat kepada pihak ketiga. Sementara itu, apabila mereka melanggar sesuatu ketentuan dalam akta atau tentang perubahan yang kemudian diadakannya mengenai syarat-syarat pendirian, maka atas kerugian yang karenanya telah diderita oleh pihak ketiga, mereka itupun masing-masing dengan diri sendiri bertanggung jawab untuk seluruhnya" '"Subketi & Tjirosudibio (1983). Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan. Jakarta: PradnyaParamita. him. 16.

Law Review. Fat.ullas Hukum Universilas Pelita Harapan. Vol. IV. No.J. Marei 2005

Ginting: Kedudukan Pemegang Saharn (Investor) Dalam Kepailitan Perusahaan...

Perbuatan pengurus tersebut dapat disebut sebagai Ultra Vires" yaitu perbuatan-perbuatan tertentu, yang apabila dilakukan manusia adalah sah, ternyata berada di luar kecakapan bertindak PT (tidak tercakup dalam maksud dan tujuan PT) yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, sehingga pemegang saharn yang melakukan tindakan dalam pelaksanaan dan turut serta dalam kebijaksanaan perusahaan dapat dimintakan pertanggungan jawab sendiri-sendiri secara pribadi. Upaya Perlindungan Terhadap Pemegang Saham Publik Ada beberapa usaha yang menurut penulis dapat meringankan beban para pemegang saham perusahaan yang pailit yaitu: a. Permohonan pailit oleh pemegang saham publik Dilema yang dihadapi pada saat ini adalah apakah pemegang saham publik dapat melakukan gugatan pailit terhadap perusahaan publik dan " Ultra Vires tidak hanya ditujukan pada pemegang saham, Direksi juga dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi, Chatamarrasjid (2000). Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Viel). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. him. 20-25.

apakah hal ini menguntungkan bagi pemegang saham publik atau justru merugikan ? Seperti telah disebutkan pada bab sebelumnya pemegang saham publik digolongkan ke dalam pemegang saham konkuren (bersaing), ini berarti pemegang saham publik dapat melakukan permohonan pailit terhadap perusahaan publik. Jika pemegang saham publik melakukan gugatan pailit terhadap perusahaan publik, makaalasan yang paling tepat adalah jika perusahaan publik tersebut tidak membayar deviden dari saham pada saat jatuh tempo dan dapat ditagih dan untuk itu dibutuhkan 2 atau lebih dari pemegang saham publik. Jika hal ini dilakukan dan proses kepailitan benar-benar terjadi, keuntungan yang didapat dari pemegang saham publik sebagai kreditur tentu sangat kecil, karena statusnya adalah sebagai kreditur konkuren, kecuali jika para pemegang saham perusahaan publik tersebut ingin mengadakan spekulasi untuk menurunkan nilai saham atau merusak citra perusahaan publik tersebut. Disinilah perlu peran Hakim Pengadilan Niaga untuk menilai kelayakan permohonan pailit

Lew Review. Fukiilia.s Hukum Universilas Pelila Harupun. Vol. IV. No.J. Morel 225 2005


perusahaan publik tersebut, apakah sudah benar-benar dapat memberikan keadilan bagi perusahaan publik, investor maupun kreditur lain. b. Restrukturisasi perusahaan Upaya untuk menghindari terjadinya kepailitan dalam perusahaan publik sebenarnya dapat dicegah dengan mengadakan usaha-usaha restrukturisasi dalam perusahaan dengan jalan sebagai berikut: 1) Emiten dapat menerbitkan saham baru sebagai kompensasi hutanghutang pihak emiten kepada kreditur, sehingga hutang-hutang tersebut dapat dikonversikan ke saham, sehingga perusahaan dapat melanjutkan usahanya dengan modal yang likuid dan piutang kreditur dapat dijamin dengan saham baru.12 2) Merger, perusahan publik yang tidak sanggup tersebut dapat melakukan merger dengan perusahaan lain yang sehat, hal ini baik dilakukan terhadap perusahaan yang masih dalam satu group usaha. p

- Munir Fuady. (1999), Pasar Modal Modren, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, him. 238

226

Perusahaan...

3) Akuisisi melalui pasar modal, yaitu dengan penjualan saham besar-besaran kepada investor dengan memberikan hak untuk merubah struktur kepemilikan dan pengurusan perusahaan. Kesimpulan Pada prinsipnya pemegang saham publik (investor) adalah pihak yang paling lemah jika terjadi kepailitan dalam perusahaan publik, karena merupakan kreditur konkuren yang mendapat perlakuan terakhir dari pembagian harta pailit dan itu pun jika masih ada tersisa. Pemegang saham publik dapat melakukan tuntutan pidana terhadap perusahaan publik jika terdapat kecurangan, penipuan serta berbagai tindakan yang langsung maupun tidak langsung telah merugikan kepentingan pemegang saham publik di pasar modal. Upaya yang dilakukan untuk melindungi Investor apat berupa upaya permohonan pailit oleh pemegang saham publik atau juga dapat mengajukan usulan untuk mengadakan rekstruturisasi perusahaan publik. Sudah saatnya Bapepam membuat aturan hukum bagi perlindungan saham publik yang diakibatkan pailitnya

Law Review. Fakultas Hukum Univenitm Pelila Harapan. Vol. IV No.3. Marei 2005

Ginling: Kedudukan Pemegang Saham (Investor) Dalam Kepailitan

perusahaan publik dan Bapepam lebih adil, cepat dan transparan dalam menyampaikan informasi terhadap pemegang saham publik terhadap informasi-informasi kinerja dari perusahaan publik, untuk menghindari risiko yang akan dihadapi pemegang saham publik (investor).

Daftar Pustaka Fuady, Munir (1999). Pasar Modal Modren (Buku I) .Bandung: PT. CitraAdityaBakti. Fuady, Munir (1999). Hukum Perusahaan: Dalam Paradigma Hukum Bisnis. Bandung: PT. CitraAdityaBakti. Fuady, Munir (1999). Hukum Kepalitan Modren, dalam Teori dan Praktek. Bandung: PT. Cintra Aditya Bakti. Chatamarrasjid (2000). Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Viel). Bandung: PT. CitraAdityaBakti. Sitompul, Asril. (2000) Pasar Modal: Penawaran Umum & Permasalahannya. Bandung: PT. CitraAdityaBakti.

Perusahaan...

Usman, Marzuki, dkk. (1998). Pengetahuan Dasar Pasar Modal. Jakarta: Institut Bankir Indonesia. Subekti & Tjirosudibio.( 1983). Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan. Jakarta : Pradnya Paramita. Radjagukguk, Erman. (1998). Implementasi Lahirnya Perpu Kepailitan Terhadap Debitor & Kreditor: Tinjauan Aspek Hukum. Jakarta : Makalah Seminar Kepailitan. Muljadi, Kartini. (1998). Kompensasi Tagihan Dengan Setoran Harga Saham sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Utang. Jakarta: Makalah Seminar Kepailitan. http://www.bapepam.go.id/hukum/ peraturan/emiten/10 K 5.htm. http://www.jurnalindonesia.com/ 2002/08PasModl.htm http://www.fcgi.or.id/hukum.htm.

Low Review. Fokullos Hukum Universilas Peliui Harapan. Vol. IV. No.3. Morel 2005

227

KEDUDUKAN PEMEGANG SAHAM (INVESTOR) DALAM KEPAILITAN PERUSAHAAN GO PUBLIC

Recommend Documents