TESIS
KEDUDUKAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM PERSEROAN GO PUBLIC
KETUT PRAMANA BAYU ANGGARA NIM. 1492461007
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2016
i
KEDUDUKAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM PERSEROAN GO PUBLIC
Tesis ini dibuat untuk memperoleh Gelar Magister Kenotariatan pada Program Magister Kenotariatan Universitas Udayana
KETUT PRAMANA BAYU ANGGARA NIM. 1492461007
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2016 ii
Lembar Pengesahan
TESIS INI TELAH DISETUJUI PADA TANGGAL :
Pembimbing I,
MEI 2016
Pembimbing II,
Prof. Dr. I Ketut Mertha, SH.,M.Hum NIP. 19461231 197602 1 001
Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, SH.,M.Hum,LLM NIP. 19611101 198601 2 001
Mengetahui,
Ketua Program Magister Kenotariatan
Direktur
Program Pascasarjana
Program Pascasarjana
Universitas Udayana
Universitas Udayana
Dr. Desak Putu Dewi Kasih,SH.,M.Hum NIP. 19640402 198911 2 001
Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp.S (K) NIP. 19590215 198510 2 001
iii
TESIS INI TELAH DIUJI PADA TANGGAL, 3 MEI 2016
Panitia Penguji Tesis Berdasarkan SK Rektor Universitas Udayana Nomor : 1986/UN14,4/HK/2016, Tanggal 2 Mei 2016
Ketua
: Prof. Dr. I Ketut Mertha., SH., M.Hum
Sekretaris
: Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan., SH., M.Hum., LLM
Anggota
: Prof. R.A Retno Murni., SH., MH., Ph.D : Dr. I Gusti Ayu Putri Kartika., SH., MH : Dr. Putu Tuni Cakabawa Landra., SH.,M.Hum
iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT
Saya yang bertanda tangan dibawah ini : Nama
: Ketut Pramana Bayu Anggara
NIM
: 1492461007
Program Studi
: Magister Kenotariatan
Judul Tesis
: Kedudukan Hukum Pemegang Saham Minoritas Dalam Perseroan Go Public
Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah tesis ini bebas plagiat. Apabila di kemudian hari dalam karya ilmiah ini terbukti plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
Denpasar, 24 Mei 2016 Yang Membuat Pernyataan,
(Ketut Pramana Bayu Anggara)
v
UCAPAN TERIMAKASIH Puji syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas asung kerthawaranugraha-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas Udayana dengan judul tesis ini adalah “KEDUDUKAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM PERSEROAN GO PUBLIC”. Pada kesempatan ini perkenankan penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. I Ketut Mertha., SH.,M.Hum selaku pembimbing pertama dan Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan., SH.,M.Hum.,LLM selaku pembimbing kedua yang telah memberikan bimbingan, perhatian dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Udayana Prof. Dr. dr. Ketut Suastika, Sp.PD-KEMD atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister Universitas Udayana, kepada Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp.S(K) atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menjadi mahasiswa Program Magister pada Program Pascasarjana Universitas Udayana, kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, SH., MH atas ijin yang diberikan kepada penulis untuk mengiikuti Program Magister. Penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Udayana Dr. Desa Putu Dewi Kasih, SH., M.Hum atas kesempatan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan Program Magister Kenotariatan. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada Dr. Ketut Sudantra, SH.,M.Hum sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah mendidik, mengarahkan dan memberi masukanmasukan selama masa perkuliahan serta Dr. Putu Tuni Cakabawa Landra, SH.,M.Hum selaku Dosen Program Magister Kenotariatan yang telah banyak memberikan dukungan baik secara moral maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan Program Magister Kenotariatan. vi
Terimakasih kepada seluruh Staf Tata Usaha Magister Kenotariatan pada Program Pascasarjana Universitas Udayana yang telah membantu dalam mengurus segala keperluan administrasi baik selama masa perkuliahan maupun dalam penyusunan tesis ini serta terimakasih penulis ucapkan kepada teman-teman khususnya seluruh teman angkatan 07 Magister Kenotariatan Universitas Udayana yang selalu memberikan dorongan dan semangat selama perkuliahan dan dalam penyusunan tesis ini Rasa hormat dan terimakasih yang mendalam juga penulis ucapkan kepada kedua Orang tua penulis, Bapak Gede Suradnya, SH dan Ibu Ketut Sukermi yang telah mengasuh, membesarkan, dan mendidik penulis dengan penuh cinta kasih tanpa pamrih. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada saudari Putu Mega Primayani, Kadek Mila Pradnyani, Komang Putri Adiyani dan Ketut Dewi Kurnia Sari atas segala dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Khusus untuk istri tercinta Made Ayu Viska Herawati, anak tercinta Gede Agastya Natawijaya dan Made Khaira Latisha Nareswari, penulis mengucapkan terimakasih karena telah memotivasi dan mendoakan penulis selama penulisan tesis ini. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan, akhir kata harapan penulis, semoga tesis ini dapat memberi manfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia.
Denpasar, 24 Mei 2016
Ketut Pramana Bayu Anggara
vii
ABSTRAK KEDUDUKAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM PERSEROAN GO PUBLIC Perseroan Terbatas merupakan satu-satunya badan usaha yang dapat melakukan kegiatan di pasar modal. Pada dasarnya perseroan didirikan berdasarkan perjanjian. Dalam menjalankan kegiatannya, perseroan seharusnya tidak boleh lepas dari konsep dasar suatu perjanjian yaitu melalui persesuaian kehendak. Akan tetapi dalam pasal 87 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ditentukan bahwa pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan cara perhitungan suara setuju apabila musyawarah mufakat tidak tercapai. Hal ini menimbulkan celah permasalahan karena bagi pemegang saham mayoritas yang berkepentingan, akan sangat mudah menekan pemegang saham minoritas untuk melakukan pemungutan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham sehingga kepentingannya akan selalu terpenuhi. Mekanismenya adalah pemegang saham mayoritas dengan caranya tersendiri menggagalkan musyawarah mufakat sehingga selanjutnya pengambilan keputusan adalah dilakukan dengan pemungutan suara. Dengan demikian kehendak pemegang saham mayoritas akan selalu terpenuhi sementara pemegang saham minoritas hanya mengikuti kehendak pemegang saham mayoritas. Dalam setiap pengambilan keputusan, pasti ada konsekuensi yang diterima. Di saat konsekuensinya berdampak positif, maka hal ini tidak menimbulkan permasalahan, akan tetapi jika konsekuensi tersebut berdampak negatif bagi perseroan maka pemegang saham minoritas akan mengalami kerugian padahal dalam kenyataannya sesungguhnya pemegang saham minoritas tidak menghendaki keputusan yang akhirnya merugikan perseroan tersebut. Sekiranya pemerintah Indonesia menyediakan atau memberikan perlindungan secara preventif bagi para pemegang saham minoritas untuk menjamin hak-haknya. Di dalam Undang-Undang Pasar Modal yang seharusnya menjadi dasar hukum utama (lex spesialis) dari perseroan go public pada kenyataannya tidak mengatur satupun tentang mekanisme perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas. Setelah melakukan kajian mendalam terhadap undang-undang, ternyata tidak ada pengaturan mengenai perlindungan hukum yang dapat menegaskan kedudukan pemegang saham minoritas dalam perseroan go public. Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas pun hanya memberikan perlindungan hukum yang bersifat represif dan terkesan “terlambat” karena pada keadaan tersebut pemegang saham minoritas telah mengalami kerugian yang relative besar. Dalam perspektif lainnya, pemegang saham minoritas sesungguhnya memiliki peran penting dalam suatu perseroan. Tanpa memandang jumlah saham yang dimilikinya pemegang saham minoritas tetaplah bagian dari perseroan yang turut berjasa hingga perseroan tersebut berkembang. Berdasarkan kajian tersebut maka dapat ditentukan bahwa permasalahan tersebut berawal dari sebuah kekosongan hukum (vacoom norm) yang seharusnya segera diselesaikan. Kata kunci : Kedudukan Hukum, Pemegang Saham Minoritas, Perseroan Go Public
viii
ABSTRACT LEGAL POSITION OF MINORITY SHAREHOLDER IN GO PUBLIC COMPANY Limited company is the only company which can do activity in the capital market. Basically company is established through agreement. In running their activities, a company should not be detached from the basic concept of an agreement that is rapprochement will. Otherwise as stated in article 87 constitution number 40 year 2007 determined that decision making in general meeting of shareholders is done by voting if deliberation is not achieved. This situation could evoke a slit of problems because for the majority shareholders who is concerned will be easy to push minority shareholders to do voting in general meeting of shareholders in order to fulfill everything they concern. The mechanism is majority shareholders in their own way try to screw up deliberation so after that rapprochement will be done by voting. So that all the concern of majority shareholders will always be fulfilled, on the other hand minority shareholder can only follow what the majority shareholder wants. In every decision there is must be consequences accepted. At the moment consequently have a positive impact, then this does not cause a problems, but if the consequences is a negative impact on the company's minority shareholders will suffer a loss when in actual fact the minority shareholders do not want a decision that ultimately hurt the company. Had the Indonesian government to provide preventive protection for minority shareholders to ensure their rights. In the Capital Market Law is supposed to be the main legal basis (lex specialist) of the go public company in fact does not regulate any of the mechanisms of legal protection of the minority shareholders. After doing a deep study of constitutions, it is found that there are no rules related to law protection to affirm the position of minority shareholders in go public company. Also in incorporated company constitution only give a represive law protection and more like "late" because in that condition the minority shareholders already face a relative great loss. In other perspective, minority shareholders actually have an important role in a company. Without looking at how many shares they have, minority shareholders is a part of a company who give contribution in developing the company. Based on the study, as a conclusion that the problem started from a vacoom norm which is need to be overcome as soon as possible. Keywords : Legal Position, Minority Shareholders, Go Public Company
ix
RINGKASAN Tesis ini menganalisa mengenai Kedudukan Hukum Pemegang Saham Minoritas Dalam Perseroan Go Public Bab I menguraikan latar belakang masalah mengenai adanya kekosongan hukum (vacoom norm) serta konflik norma (conflict of norm) yang secara langsung mengakibatkan kesenjangan yang sangat berpotensi menimbulkan permasalahan antara pemegang saham minoritas dan pemegang saham mayoritas. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka pada sub bab ini diuraikan mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, landasan teoritis dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Bab II menguraikan tinjauan umum tentang perseroan terbatas dan tinjauan umum tentang perseroan go public. Bab III menguraikan tentang hasil penelitian untuk rumusan masalah pertama yang diuraikan dalam tiga sub bab, sub bab pertama menguraikan tentang mekanisme RUPS dalam perseroan go public, sub bab kedua menguraikan tentang pengaturan hak-hak pemegang saham minoritas dalam perseroan go public, dan sub bab ketiga menguraikan tentang prinsip fairness dalam perseroan go public. Penelitian tersebut mengunakan perlindungan hukum, teori keadilan dan teori kepastian hukum sebagai pisau analisa sehingga dapat membedah permasalahan mengenai pengaturan hak-hak pemegang saham minoritas dalam perseroan go public. Bab IV menguraikan tentang hasil penelitian untuk rumusan masalah kedua yang diuraikan dalam tiga sub bab, sub bab pertama adalah menguraikan tentang kedudukan hukum pemegang saham minoritas dalam perseroan go public, sub bab kedua menguraikan tentang perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam perseroan go public dan sub bab ketiga menguraikan tentang penggunaan hak pre-emptive dalam hal penerbitan saham baru (right issue) perseroan go public. Penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum, teori keadilan dan teori kepastian hukum untuk menjawab permasalahan sehingga memperoleh hasil penelitian mengenai kedudukan hukum pemegang saham minoritas dalam perseroan go public. Bab V sebagai bab penutup yang menguraikan mengenai kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan pembahasan diatas adalah berkaitan dengan adanya kekosongan hukum yang mengakibatkan lemahnya kedudukan pemegang saham minoritas dalam perseroan go public, maka penting bagi pemerintah untuk melakukan revisi undang-undang 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas khususnya dalam aspek penentuan keputusan RUPS.
x
DAFTAR ISI
Halaman HALAMAN SAMPUL DALAM ..................................................................
i
HALAMAN PRASYARAT GELAR ...........................................................
ii
HALAMAN PENGESAHAN .......................................................................
iii
LEMBAR PANITIA PENGUJI ...................................................................
iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT ...........................................................
v
UCAPAN TERIMAKASIH ..........................................................................
vi
ABSTRAK .....................................................................................................
viii
RINGKASAN ................................................................................................
x
DAFTAR ISI ...................................................................................................
xi
BAB I PENDAHULUAN ...............................................................................
1
1.1
Latar Belakang ...................................................................................
1
1.2
Rumusan Masalah .............................................................................
16
1.3
Orisinalitas Penelitian .......................................................................
17
1.4
Tujuan Penelitian ...............................................................................
22
a.
Tujuan Umum .............................................................................
22
b.
Tujuan Khusus ............................................................................
22
Manfaat Penelitian ............................................................................
23
a.
Manfaat Teoritis ..........................................................................
23
b.
Manfaat Praktis ..........................................................................
23
Landasan Teoritis/Kerangka Pikiran .................................................
24
1.5
1.6
xi
1.7
Metode Penelitian ..............................................................................
37
a.
Jenis Penelitian ...........................................................................
37
b.
Jenis Pendekatan ........................................................................
38
c.
Sumber Bahan Hukum ................................................................
39
d.
Teknik Pengumpulan Bahan Hukum ..........................................
40
e.
Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum .......................
41
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN PERSEROAN GO PUBLIC ......................................................................... 2.1
2.2
42
Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas ..................................
42
2.1.1 Pengertian Dan Dasar Hukum Perseroan Terbatas ...........
42
2.1.2 Mekanisme Pendirian Perseroan Terbatas ........................
52
2.1.3 Kepemilikan Saham Dalam Perseroan Terbatas ...............
57
2.1.4 Organ Perseroan Dalam Perseroan Terbatas .....................
59
Tinjauan Umum Tentang Perseroan Go Public ...............................
66
2.2.1 Pengertian Dan Dasar Hukum Perseroan Go Public .........
66
2.2.2 Relevansi Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Dalam Perseroan Go Public ..........................................................
71
2.2.3 Persyaratan Perseroan Go Public ......................................
78
2.2.4 Pengawasan Pengelolaan Perseroan Go Public .................
82
xii
BAB III PENGATURAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM PERSEROAN GO PUBLIC DAN RELEVANSI PRINSIP GCG DALAM PERSEROAN GO PUBLIC.......................................................... 3.1
85
Mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Dalam Perseroan Go Public ..........................................................................................
3.2
3.3
85
Pengaturan Hak-Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Perseroan Go Public..........................................................................................
96
Prinsip Fairness Dalam Perseroan Go Public ..................................
107
BAB IV KEDUDUKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM PERSEROAN GO PUBLIC 4.1
....................................................................................................
Kedudukan Hukum Pemegang Saham Minoritas Dalam Perseroan Go Public ...............................................................................................
4.2
113
Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Perseroan Go Public .........................................................................
4.3
113
127
Penggunaan Hak Pre-Emptive Dalam Hal Penerbitan Saham Baru (Right Issue) Perseroan Go Public ....................................................
140
BAB V PENUTUP .........................................................................................
148
5.1
Kesimpulan ......................................................................................
148
5.2
Saran .................................................................................................
149
DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................
150
xiii
