HARMONISASI HUKUM TERHADAP PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DENGAN PERSPEKTIF BUDAYA HUKUM INDONESIA

JURNAL SELAT Volume. 4 Nomor. 1, Oktober 2016. P-ISSN 2354-8649 : E-ISSN 2579-5767 Open Access at: http://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat

HARMONISASI HUKUM TERHADAP PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DENGAN PERSPEKTIF BUDAYA HUKUM INDONESIA Yudi Kornelis Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam E-mail: [email protected].

Fl. Yudhi Priyo Amboro Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam E-mail: [email protected]

Abstract The suspension of payment (PKPU) is addressed to reach an agreement. The practice showed there are many obstacles towards an agreement performance. Hence, it is necessary for a legal reform, by conducting the legal harmonization into PKPU concepts. The comparative evaluation of this legal harmonization is the Indonesian Legal Culture. Keywords: PKPU, Reorganization, Legal Culture Indonesia Abstrak Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ditujukan untuk mencapai kesepakatan. Dalam rangka pembaharuan hukum yang diharapkan dapat memperbaiki sesuatu yang salah dalam sistem tersebut, Hukum Kepailitan Indonesia, khususnya konsep PKPU, perlu dilakukan suatu perubahan. Salah satu cara pembaharuan hukum yang dapat dilakukan adalah dengan harmonisasi hukum. Kata kunci: PKPU, Pembaharuan, Budaya Hukum Indonesia



Hasil Penelitian Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam.

102 Yudi Kornelis dan Fl. Yudhi Priyo Amboro, Harmonisasi Hukum..... A. Latar Belakang Masalah Sudah

sejak

melihat data statistika di atas, perdamaian yang prinsip

konkordansi

menjadi prioritas tersebut tidak banyak tercapai.

diberlakukan di Indonesia, Hukum Kepailitan

Artinya untuk mencapai tujuan dari PKPU pun juga

Indonesia telah mengenal konsep Penundaan

tidak terlaksana dengan baik. Dengan demikian, ada

Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Konsep ini

sesuatu yang salah dalam prosesnya sehingga

telah tertuang di dalam Staatsblad 1905 No. 217 jo.

tujuan dari hukum itu sendiri tidak tercapai secara

Staatsblad 1906 No. 348, yang juga telah dipe-

maksimal. Kenyataannya konsep pikir PKPU hanya

rbaharui dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1998

memberikan jalan penundaan, dan proses selanjut-

dan juga pembaharuan terakhir dalam Undang-

nya diserahkan sepenuhnya kepada para pihak

Undang No. 37 Tahun 2004. PKPU yang ditawarkan

yang berperkara. Dalam hal ini setidaknya fungsi

di dalam Hukum Kepailitan Indonesia adalah

hukum sebagai sarana rekayasa sosial belum

melakukan PKPU dalam waktu tertentu bagi seluruh

terlaksana, mengingat Hukum Kepailitan Indonesia

kreditor terkait, dan selama penundaan tersebut,

tidak berhasil mengarahkan perubahan perilaku para

debitor dapat diharapkan dapat melakukan per-

pihak yang berperkara untuk secara sadar mencapai

damaian dengan kreditornya. Setidaknya dalam

perdamaian di dalam PKPU. Jika hal ini dibiarkan

waktu tersebut antara debitor dan kreditornya telah

terjadi, maka lembaga PKPU tidak lagi berguna,

melakukan konsolidasi dalam penyelesaian utang

karena setiap perkara serupa pasti akan berlanjut

piutang diantara debitor dan kreditornya. Tujuan

pada sebuah pailit, dan bukannya perdamaian.

utama dari PKPU adalah adanya perdamaian.

Untuk itu diperlukan sebuah pembaharuan hukum

Pencapaian tujuan PKPU ini pada kenya-

dalam sistemnya.

taannya telah dicoba untuk dilaksanakan. Fakta

Dalam rangka pembaharuan hukum yang

menunjukkan, dari 132 perkara PKPU di Pengadilan

diharapkan dapat memperbaiki sesuatu yang salah

Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hanya

dalam sistem tersebut, Hukum Kepailitan Indonesia,

33 perkara atau sekitar 25% yang diakhiri dengan

khususnya konsep PKPU, perlu dilakukan suatu

perdamaian. Secara keseluruhan, baik perkara

perubahan. Salah satu cara pembaharuan hukum

kepailitan maupun PKPU, fakta menunjukkan bahwa

yang dapat dilakukan adalah dengan harmonisasi

dari 600 perkara kepailitan dan PKPU yang masuk

hukum. Dalam hal ini adalah mengharmonisasikan

ke Pengadilan Niaga di seluruh Indonesia, hanya 92

konsep dalam Reorganisasi yang diatur di dalam

perkara atau sekitar 15% yang diselesaikan dengan

Chapter 11 US Bankruptcy Code, yang selanjutnya

perdamaian, sedangkan 297 perkara atau sekitar

dapat direalisasikan dalam ketentuan PKPU pada

49% debitor dinyatakan pailit dan

dilikuidasi.1

Hukum Kepailitan Indonesia.

Sebagaimana merupakan tujuan dari PKPU menurut Hukum Indonesia, perdamaian menjadi hal yang

B. Perumusan Masalah

prioritas. Pilihan di dalam PKPU adalah perdamaian

Sesuai dengan paparan latar belakang di

atau jika tidak tercapai maka debitor jatuh pailit. Jika

atas, maka yang menjadi perumusan masalah

1

Manahan MP. Sitompul, Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Perusahaan Dengan Perdamaian di Dalam atau Di Luar Proses Kepailitan (Studi Mengenai Lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), Disertasi pada Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan. 2009.

JURNAL SELAT 103

Volume. 4 Nomor. 1, Oktober 2016. Halaman 101-114

dalam penelitian ini adalah ”Bagaimana Budaya

deduktif. Dalam perjalanan analisanya, penelitian ini

Hukum

mengharmonisasikan

juga menggunakan metode perbandingan hukum.

konsep Reorganisasi menurut Chapter 11 US

Metode perbandingan hukum digunakan untuk dapat

Bankruptcy Code ke dalam ketentuan Penundaan

melakukan perbandingan antara konsep PKPU

Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menurut

menurut Hukum Indonesia dan konsep Reorganisasi

Hukum Kepailitan Indonesia?”

dalam kepailitan menurut Hukum Amerika Serikat.

Indonesia

dapat

Dalam memperbandingkannya, Penulis akan mengC. Metode Penelitian

gunakan perspektif budaya hukum Indonesia

Jenis penelitian ini merupakan penelitian

sebagai tolok ukur evaluasi komparatif dalam

hukum normatif yang menggunakan metode per-

mengambil konsep Reorganisasi yang ada dalam

bandingan hukum. Oleh karena sifatnya, data

Hukum Amerika Serikat tersebut, untuk dapat di-

sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan

harmonisasikan ke dalam Hukum Kepailitan Indone-

menjadi modal utama untuk dapat menjawab segala

sia pada nantinya.

pertanyaan penelitian yang timbul. Selain data sekunder, penelitian ini juga menggunakan data

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

primer yang diperoleh dari cara wawancara, hal-

1. Perspektif Budaya Hukum Indonesia Dalam

mana sebagai pelengkap teori dalam mendukung

Memandang Harmonisasi Hukum Kepailitan

analisa data sekunder yang sudah didapatkan

Indonesia

sebelumnya. Bahan hukum primer dari data

Menurut penelitian Kenneth Ayotte dan

sekunder dalam penelitian ini adalah Undang-

David A. Skeel, Jr,2 terungkap bahwa kebanyakan

Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

pelaku bisnis di Amerika Serikat tidak mempercayai

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan

mekanisme yang ada di dalam kepailitan termasuk

Chapter 11 Title 11 US Bankruptcy Code. Bahan

Reorganisasi untuk menyelesaikan permasalahan

hukum ini yang menjadi modal utama dalam meng-

lembaga keuangan yang sedang dilanda permasala-

analisa, yang disempurnakan dengan bahan hukum

han keuangan. Keraguan semacam ini juga dapat

sekunder dan tersier.

muncul diantara pelaku bisnis di Indonesia. Tetapi

Setelah mendapatkan data-data yang

yang sering dilupakan adalah fakta bahwa dalam

diperlukan, baik itu data primer maupun data sekun-

beberapa kasus, kepailitan terbukti sangat efektif

der, data tersebut kemudian dikumpulkan dan diana-

untuk menyelesaikan permasalahan kesulitan keua-

lisa berdasarkan metode yang digunakan oleh

ngan, dan menghindarkan distorsi serta menjadi

Peneliti, yang lebih menggunakan pendekatan

jaminan bagi pembayar pajak mengingat penggu-

kualitatif yang diperbandingkan dengan hukum

naan strategi kepailitan yang lebih populer daripada

Amerika Serikat untuk dapat menggali aspek yuridis

cara restrukturisasi yang lainnya. Dengan sedikit

dari permasalahan penelitian. Penganalisaan data

perubahan, cara kepailitan juga dapat menjadi cara

dilakukan secara kualitatif dengan cara pikir

penyelesaian

2

permasalahan

keuangan

yang

Kenneth Ayotte dan David A. Skeel, Jr., Bankruptcy or Bailouts?, The Journal of Corporation Law, Volume 35, Issue 3, Spring, University of Iowa, College of Law, Iowa City, 2010, hlm 498.

104 Yudi Kornelis dan Fl. Yudhi Priyo Amboro, Harmonisasi Hukum..... sistemik dan penting bagi perusahaan. Tentu saja

dikonsepkan dari hukum asing, maka diperlukan

konteks kepailitan tidak hanya berada dalam ruang

harmonisasi

lingkup kepailitan itu sendiri yang mengarah pada

masyarakat tersebut, dalam hal ini masyarakat

sebuah likuidasi, tetapi juga PKPU ataupun Reorga-

Indonesia meyakini sebuah budaya hukum yang

nisasi. Hal ini berarti menandakan pentingnya kepai-

hidup

litan di dalam penyelesaian permasalahan keua-

masyarakat, yang disebut Budaya Hukum Indonesia.

ngan.

yang

sebagai

sesuai

bagian

Budaya hukum

dengan

dari adalah

jiwa

sistem

dari

hukum

hal-hal yang

Berawal dari pemikiran filosofi tujuan yang

berkaitan sikap pelaku dalam sistem terhadap nilai,

berbeda diantara PKPU dengan Reorganisasi, maka

pikiran, ide dan harapan mereka. Budaya hukum

di dalam implementasi ketentuannya pun akan

memberikan pemahaman bahwa kekuatan-kekuatan

menuai perbedaan. Kebebasan untuk menjalankan

sosial itulah yang membentuk hukum, meski tidak

bisnisnya diberikan kepada debitor dalam Reorga-

langsung mempengaruhi sistem hukum.3 Perilaku

nisasi karena filosofinya adalah supaya debitor tidak

dan sikap profesional justru yang berpengaruh besar

dilikuidasi, sedangkan debitor dalam PKPU dalam

pada pola tuntutan yang diajukan kepada sistem

pengawasan ketat Pengurus, karena filosofinya

hukum. Budaya Hukum Indonesia dipengaruhi oleh

adalah supaya debitor membuat rencana perdamai-

setidaknya tiga tradisi hukum, yaitu tradisi Hukum

an selama masa PKPU, dan selama itu debitor dila-

Adat, tradisi Hukum Islam dan tradisi hukum sipil.

rang untuk merugikan kreditor berkaitan dengan

Hukum Adat mengenal ajaran mengenai

segala harta kekayaan debitor. Filosofi tujuan ini

hubungan harmonis antara masyarakat dan alam.

menjadi pijakan awal guna melanjutkan pada

Masyarakat pada dasarnya merupakan titik awal dari

tahapan langkah selanjutnya, yaitu harmonisasi

setiap pertimbangan hukum, Hukum Adat tidak akan

hukum.

menunjukkan suatu konsep yang menempatkan Untuk melakukan harmonisasi hukum

individu sebagai referensi normatif yang absolut dan

tersebut, tidak akan terlepas dari hasil analisa

bebas. Ajaran seperti ini memberikan garansi bahwa

perbandingan hukum, yaitu persamaan dan perbe-

walaupun hak-hak komunal lebih utama, namun

daan antara konsep Reorganisasi menurut US

keseimbangan harmoni antara individu, masyarakat

Bankruptcy Code dengan konsep PKPU menurut

dan alam harus tetap dijaga.4 Hukum Adat juga

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Persamaan

merupakan hukum yang dinamik dalam hubungan-

dan perbedaan itu merupakan modal awal untuk

nya dengan perkembangan masyarakat. Dengan

dapat dianalisa apakah konsep Reorganisasi

demikian, karena eksistensi Hukum Adat esensinya

menurut US Bankruptcy Code dapat diharmonisasi-

berakar dalam rasa keadilan masyarakat, karakter

kan ke dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004,

hukum di dalamnya mengikuti pemikiran masyarakat

khususnya membahas mengenai PKPU. Untuk me-

dalam kasus-kasus tertentu. Disini Hukum Adat

minimalkan dampak negatif atas reseptasi mas-

menyerupai sistem hukum terbuka dengan segala

yarakat

sesuatu dalam hukum tersebut akan dilihat sebagai

3

4

terhadap

perubahan

hukum

yang

Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial, diterjemahkan oleh M. Khozim dari buku The Legal System: A Social Science Perspective. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2011, hlm. 18. Ratno Lukito, Tradisi Hukum Indonesia. Cianjur: The Institute for Migrant Rights Press (IMR Press), 2013, hlm. 2324.

JURNAL SELAT 105


sesuatu yang didervasikan dari ide filosofis umum

itu, sebagai kultur yang unik, adat pada dirinya

tentang keseimbangan dan harmoni dari mas-

sendiri tidak pernah memberikan batas dan definisi

yarakat, sementara aspek detail substansi aturan-

yang rigid dalam hal hukum, tetapi memungkinkan

aturannya akan diputuskan berdasarkan proses

Hukum Adat untuk mengalir, seperti aliran air

dialog dan diskusi yang panjang dengan melibatkan

sungai, mengikuti pergerakan dan perubahan

seluruh bagian masyarakat. Walaupun aspek sub-

kehidupan masyarakat.6 Selain Hukum Adat dapat

stansif hukum secara konstan berubah sejalan

menerima perubahan dari tradisi hukum baru,

dengan kebutuhan sosial, aspek fundamental dari

Hukum Adat juga dapat ditarik sebagai ide besar

hukum pada dasarnya kekal. Hal ini digambarkan di

dalam skala nasional, yang berarti Hukum Adat

dalam masyarakat Hukum Adat Minangkabau yang

mengalami perluasan skala. Dalam peningkatan ini,

mengatakan ”tidak lekang karena panas, tidak lapuk

asas-asas dasar Hukum Adat seperti kerakyatan,

karena hujan”.5

kekeluargaan, mufakat tetap menjadi acuannya.

Seperti yang telah diungkapkan bahwa

Meskipun terjadi perluasan tersebut, bagaimanapun

Hukum Adat bersifat fleksibel, hal yang sama juga

juga Hukum Adat tetap mempunyai corak, yaitu

berlaku ketika tradisi hukum lain muncul dan

penuh kata kiasan, masyarakat sebagai pokok

mempengaruhi Hukum Adat. Masyarakat Minang-

perhatian, dan fokus pada asas pokok.7

kabau mengenal adagium ”adat basandi syarak,

Tradisi hukum selanjutnya adalah tradisi

syarak basandi kitabullah”, yang berarti adat

Hukum Islam, yang merupakan hukum yang

bersendi hukum, hukum bersendi Kitab Allah. Hal

bersumber dari sistem keyakinan Islam. Menurut

yang sama juga muncul di dalam masyarakat Aceh

Hukum Islam, hukum dan teologi tidak pernah bisa

yang menyebut hukum ”ngon adat hantom cre,

dipisahkan. Hukum itu bersumber dari teologi dan

lagee zat ngon sifeut”, yang berarti Hukum Islam

hanya dengan mematuhi hukumlah teologi itu bisa

dan adat tidak terpisahkan, seperti layaknya zat dan

dipertahankan. Sesuai dengan ajaran akidah Islam,

sifat dari suatu benda. Hal ini menandakan adanya

seorang muslim tidak diperbolehkan mencari solusi

hubungan harmonis antara dua tradisi hukum yang

suatu persoalan dari luar Islam, karena pada

berbeda antara tradisi Hukum Adat dan Hukum

dasarnya semua jawaban dari permasalahan itu bisa

Islam. Masyarakat Hukum Adat cenderung melihat

ditemukan dalam Islam itu sendiri. Firman Tuhan

adat dan hukum agama sebagai tradisi yang berasal

yang suci diwahyukan untuk memutuskan per-

dari akar yang sama sehingga keduanya memiliki

soalan-persoalan

misi yang sama di dunia ini yaitu untuk mempro-

menepis ketergantungan manusia untuk memecah-

mosikan nilai-nilai kebaikan dan memberantas

kan persoalan melalui diskusi atau dengan sekadar

kemungkaran. Hal ini yang menyebabkan masya-

membaca pengalaman leluhur mereka. Jadi bagi

rakat Hukum Adat cenderung menerima ajaran

umat muslim, agama dan hukum merupakan hal

tradisi Hukum Islam daripada menentangnya. Selain

yang tidak terpisahkan.8 Di Indonesia, hubungan

5 6 7

8

yang

tidak

jelas,

sehingga

Ibid..., hlm.40-42. Ibid..., hlm. 43-47. Khudzaifah Dimyati, Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, hlm. 24. Ratno Lukito, Op. Cit..., hlm. 48-50.

106 Yudi Kornelis dan Fl. Yudhi Priyo Amboro, Harmonisasi Hukum..... antara Hukum Adat dengan Hukum Islam sangatlah

dan lebih baik daripada sistem hukum yang bersifat

erat, dengan segala pertentangannya. Menge-

setempat.11

sampingkan pertentangan yang ada, pada faktanya

Sedangkan

penerimaan

Indonesia

Hukum Islam justru dapat mengakomodasi Hukum

terhadap tradisi hukum sipil baru dimulai ketika

Adat, hal ini dikarenakan adanya adopsi dan

Belanda menggunakan prinsip-prinsip imposisi

harmoni diantara kedua tradisi hukum tersebut,

hukum untuk menjustifikasi penerapan berbagai

yangmana masing-masing dapat saling menerima.

hukum mereka dalam kehidupan masyarakat.

Tradisi

kental

Penerimaan ini pun dilakukan secara berangsur-

mempengaruhi budaya hukum di Indonesia adalah

angsur, demikian juga cara bertahap Belanda untuk

tradisi hukum sipil, yang merujuk kepada sistem

mentransplantasi hukum sipil ke tradisi hukum yang

hukum Eropa yang berasal dari Hukum Romawi dan

sudah ada di Indonesia sebelumnya, yaitu tradisi

berbeda dari sistem Hukum Inggris.9 Tradisi hukum

Hukum Adat dan hukum agama. Ketika secara

sipil mempunyai karakter yang formal dan pende-

imposisi hukum telah dilakukan oleh Belanda

katannya yang sekuler. Tradisi ini bersifat formal

terhadap Indonesia, dengan hukum kriminal, hukum

karena perkembangan sistem hukum sipil tidak bisa

sipil dan hukum perdagangannya, maka lambat laun

dipisahkan dari pembentukan organ negara yang

Belanda menarik kaum pribumi untuk mempelajari

ditunjuk secara khusus untuk membuat undang-

mengenai Hukum Belanda tersebut. Hal ini lebih

undang atas nama orang-orang yang hidup di dalam

pada pendekatan akademik untuk tujuan akulturasi

batasan negara tersebut. Jadi aspek substansif

hukum. Jadi pengenalan Hukum Belanda tidak

hukum sipil dikembangkan sesuai dengan jurisdiksi

hanya dilakukan dengan institusi hukum tetapi juga

masing-masing negara. Secara teoritis, negara

lembaga pendidikan. Berkat gerakan akademis ini,

adalah satu-satunya agen pembuat hukum, maka

kesesuaian dicapai tidak hanya dengan penerapan

pendekatan ketentuan yang diproduksi dalam

hukum substansif Belanda di pengadilan tetapi juga

sebuah sistem hukum bersifat sekuler.10 Kehadiran

melalui keterlibatan masyarakat pribumi dalam

tradisi hukum sipil di Indonesia dibawa oleh Belanda

proses memahami filsafat hukum barat. Dengan

sebagai bagian dari penjajahan yang dilakukan oleh

begitu hukum barat meresap ke dalam kehidupan

Belanda pada saat itu. Tradisi hukum di Belanda

kaum pribumi ini.12 Oleh karena itu, keberhasilan

semenjak awal abad pertengahan sangat dipengaru-

imposisi hukum dan juga akulturasi hukum tersebut

hi oleh tradisi hukum Jerman, dimana peran

menyebabkan tradisi hukum sipil ini dapat bersan-

kebudayaan masih memiliki posisi yang penting.

ding dengan tradisi hukum yang sudah ada

Dalam perjalanan waktu, hubungan dekat dengan

sebelumnya, yaitu tradisi Hukum Adat dan tradisi

Perancis dan Jerman membukakan pintu bagi

Hukum Islam.

Belanda

yang

Terlepas dari kompleksitas ketiga tradisi

Penerimaan ini pada dasarnya untuk merespon

hukum di atas, bagi Sunaryati Hartono tidaklah

kebutuhan terhadap sistem hukum yang lebih umum

terlalu penting apakah Indonesia memilih tradisi

10 11 12

menerima

sangat

Romawi.

9

untuk

hukum

Ibid..., hlm. 94. Ibid..., hlm. 102-103. Ibid..., hlm. 112. Ibid..., hlm. 124-127.

Hukum

JURNAL SELAT 107


hukum tertentu. Tetapi yang lebih penting adalah

tidak dibayarkan utangnya dan sekaligus perlin-

menyelesaikan pluralisme hukum yang ada secara

dungan bagi debitor yang beritikad baik.14 Setelah

de facto di Indonesia, karena hal ini mendesak untuk

kejayaan Kerajaan Romawi runtuh, selanjutnya the

dibereskan.13 Secara historis, pembentukan hukum

Twelve Tables difasilitasi dan dirangkum oleh

kepailitan di Indonesia telah membuktikan arah

Justinian.15 Usaha Justinian ini pada akhirnya

tradisi mana yang telah dipilih oleh pembuat hukum,

disebut sebagai the Corpus Juris Civilis yang berarti

dalam hal ini adalah tradisi hukum sipil. Dalam detail

body of civil law atau pokok-pokok dari Civil Law.16

setiap perubahan yang terjadi diantara ketiga produk

Bruce Frier memberikan pandangan bahwa the

hukum tersebut, tidak tampak secara signifikan

Corpus Juris Civilis tersebut pada nantinya

masukan oleh tradisi Hukum Adat maupun tradisi

mempunyai andil sangat besar untuk mempengaruhi

Hukum Islam, melainkan hanya melanjutkan apa

Hukum Inggris, termasuk juga Hukum Amerika

yang menjadi jiwa dari tradisi hukum sipil yang

Serikat.17 Selain pandangan tersebut, Samuel W.

terpancar di dalam Faillissement Verordening.

Bettwy pada intinya menyatakan bahwa inti literatur

Hakim dalam melihat setiap perkara PKPU, juga

Kompilasi Justinian pada akhirnya disebut sebagai

memanfaatkan secara maksimal media hukum yang

common law dari Eropa.18

ada, berdasarkan pada pendekatan tradisi hukum

Dengan kata lain, baik Indonesia yang

sipil. Tradisi hukum sipil yang diwariskan dan

sumber Hukum Kepailitan berasal dari Belanda,

mengakar kepada setiap sendi kehidupan mas-

maupun Amerika Serikat yang Hukum Kepailitannya

yarakat Indonesia berbasis pada pandangan positi-

berasal dari Inggris, mempunyai dasar filosofis

visme, mengingat pada saat tersebut aliran positi-

historik yang sama, meskipun masih terdapat per-

visme menjadi topik yang sedang hangat dan me-

bedaan-perbedaan. Maka tidaklah heran apabila

rangsuk pada setiap sistem hukum di Eropa.

diantara keduanya, baik Title 11 US Bankruptcy

Baik Hukum Inggris maupun Hukum

Code khususnya mengatur mengenai Reorganisasi

Belanda, mempunyai kiblat yang sama dalam

dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004

mengambil sumber hukum kepailitannya, yaitu dari

khususnya mengatur mengenai PKPU, mempunyai

Hukum Romawi. Setidaknya the Twelve Tables yang

persamaan. Hal ini menunjukkan sebuah fakta

dibuat pada tahun 451 Sebelum Masehi merupakan

bahwa prinsip-prinsip yang ada diantara kedua

salah satu sumber yang digunakan oleh Belanda

hukum tersebut, termasuk Hukum Kepailitan Indone-

maupun Inggris di dalam hukum kepailitannya. Di

sia dan Amerika Serikat, mempunyai keterkaitan

dalam the Twelve Tables terdapat pengaturan yang

erat, yang menyebabkan adanya persamaan

khusus memberikan perlindungan bagi kreditor yang

diantaranya,

13

14 15 16 17

18

meski

hanya

bersifat

prinsipil.

Tristam P. Moeliono, Perlukah Kita Mempertanyakan Kembali Gagasan Unifikasi Hukum Nasional, dalam buku Beberapa Pemikiran Tentang Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia: Liber Amicorum Untuk Prof. Dr. CFG. Sunaryati Hartono, SH. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011, hlm. 133. Peter Stein, Roman Law in European History, New York, USA: Cambridge University Press, 2007, hlm. 6. Ibid..., hlm. 33. Ibid..., hlm. 35. Bruce Frier, American Philological Association Classical Resources Series: A Casebook on the Roman Law of Delict. Atlanta, USA: Scholars Press, 1989, hlm. 265. Samuel W. Bettwy, Western Philosophies of Law: The Civil Law. California, USA: Thomas Jefferson School of Law, hlm. 2.

108 Yudi Kornelis dan Fl. Yudhi Priyo Amboro, Harmonisasi Hukum..... Persamaan yang pertama tampak dalam

ngan hukum bagi semua pihak. Hal ini juga yang

jiwa dari proses PKPU dan Reorganisasi, yaitu

menjadi titik tolak perlindungan bagi debitor untuk

perdamaian. Dalam hal melakukan perdamaian,

tidak dipaksa membayar utang selama masa proses

tentu diperlukan komunikasi diantara para pihak,

PKPU ataupun Reorganisasi. Bagi kreditor atau

baik debitor maupun kreditor. Komunikasi ini yang

pemegang kepentingan, pengesahan perdamaian

disebut sebagai negosiasi, dan menjadi konsekuensi

menjadi bentuk kepastian sebuah komitmen rencana

logis jika terhadap perdamaian yang dinegosiasikan

perdamaian yang disetujui.

tersebut diperlukan persetujuan sebagian besar

Berdasarkan persamaan di atas, dan juga

kreditor atau pemegang kepentingan sebagai pun-

mengingat adanya persamaan secara filosofis

cak dari bentuk negosiasi yang diwujudkan dalam

historik antara Hukum Belanda dan Hukum Inggris

bentuk kuota forum tertentu. Prinsip negosiasi dalam

yangmana masing-masing merupakan sumber

menyelesaikan permasalahan, bukanlah hal baru

rujukan Hukum Kepailitan di Indonesia dan di

yang diperkenalkan dalam prinsip ini, tetapi menjadi

Amerika Serikat, maka tingkat retensi terhadap

bagian dalam hukum sejak cara tersebut ditafsirkan

kedua hukum, yaitu Hukum Kepailitan Indonesia dan

menciptakan kesuksesan bagi pedagang sampai

Amerika Serikat, tidak menjadi penghalang.

dengan era masa perdagangan abad pertengahan.

Dalam tradisi hukum yang lain di Indonesia,

Negosiasi dalam konteks ini merupakan formalitas

seperti tradisi Hukum Islam, tampak juga mempe-

sebuah proses mencapai perdamaian di dalam

ngaruhi pembentukan hukum serta pemahaman

PKPU maupun Reorganisasi.

doktrin para penegak hukumnya. Hal ini sebenarnya

Kedua, secara material, prinsip adanya isi

menjadi suatu kewajaran mengingat terdapat persa-

perdamaian berupa restrukturisasi dalam setiap ren-

maan antara kepailitan Islam dengan kepailitan di

cana perdamaian yang ditawarkan. Restrukturisasi

Indonesia yang bersumber dari kepailitan barat.

ini diartikan secara luas, baik restrukturisasi utang

Tujuan dari kepailitan Islam tercermin dalam hadis.

maupun restrukturisasi perusahaan. Tentu jika

Dalam hadis ini Nabi Muhammad melarang Mu’adh

terkait dengan permasalahan utang piutang, hal-

untuk mengelola hartanya, karena Mu’adh memiliki

mana yang menjadi esensi dari perkara-perkara

utang yang lebih banyak daripada hartanya.19

PKPU maupun Reorganisasi, maka tidak akan

Landaan pikir ini dikarenakan di dalam perspektif

terlepas dari pengelolaan sebuah keuangan dalam

Islam, pembayaran utang merupakan hal penting.

sebuah entitas, sehingga menjadi logis ketika

Bahkan seseorang yang menangguhkan pemba-

sebuah restrukturisasi ditawarkan sebagai bagian

yaran utang termasuk ke dalam orang yang aniaya

dari solusi terhadap perdamaian sebuah perma-

atau

salahan utang piutang.

penindasan.20 PKPU dalam Hukum Islam diberikan

melaku-kan

perbuatan

bengis,

seperti

Ketiga, pengesahan perdamaian secara

kepada debitor yang mengalami kesulitan untuk

hukum yang diperlukan guna memberikan perlindu-

melakukan pembayaran utang-utangnya, karena ia

19

20

Ahmad Azam Othman, The Concept of Bankruptcy (Al-Iflas) under Islamic Law: A Comparison with English and Malaysian Personal Bankruptcy Laws, dikutip dari Siti Anisah, Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia. Yogyakarta: Total Media, 2008, hlm. 5. Siti Anisah, Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia, Yogyakarta: Total Media, 2008, hlm. 7.

JURNAL SELAT 109


tidak mempunyai kekayaan yang dapat dijual untuk

pemberlakuan Hukum Kepailitan Indonesia. Meski-

melunasinya. Penangguhan pelunasan kewajiban ini

pun kepailitan yang berada di Indonesia adalah

sesuai dengan firman Allah yang menyatakan ”...dan

konsepsi yang berasal dari negara-negara barat,

jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka

dan juga secara fakta telah dipengaruhi oleh Hukum

berilah

berkelaparan”.21

Islam, akan tetapi bukan berarti Hukum Adat tidak

Penangguhan pembayaran utang diberikan atas

dapat menerima keberadaan Hukum Kepailitan

perintah hakim atau pengadilan.22

tersebut. Hukum Adat dalam hal ini telah menjadi

tangguh

sampai

ia

Tidak dapat dipungkiri bahwa berdasarkan

pelengkap keberadaan Hukum Kepailitan itu sendiri,

sejarah Hukum Kepailitan Indonesia yang dibawa

bahkan di dalam Undang-Undang No. 37 Tahun

oleh Belanda, yang juga membawa bibit hukumnya

2004 eksistensi Hukum Adat masih diberikan

dari Jerman dan Perancis yang telah mengadopsi

penghargaan tersendiri. Hal ini tampak di dalam

Hukum Romawi. Menurut Abdul Ghafar Sholih,

ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No. 37

terdapat

Hukum

Tahun 2004 yang diperuntukkan untuk kepailitan

Kepailitan Italia yang berbasis pada Hukum Romawi

yang menyatakan “Dalam hal Debitor telah

dipengaruhi oleh Hukum Islam.23 Maka dapat

menyewa suatu benda maka baik Kurator maupun

dikatakan bahwa konsepsi kepailitan menurut

pihak yang menyewakan benda, dapat menghen-

Hukum Islam dan hukum barat mempunyai

tikan perjanjian sewa, dengan syarat pemberitahuan

persamaan.24

penghentian dilakukan sebelum berakhirnya perjan-

kemungkinan

perkembangan

Banyaknya persamaan yang ada diantara

jian sesuai dengan adat kebiasaan setempat”.

kedua hukum, Hukum Islam dan hukum barat, telah

Selain itu, pengaturan yang sama khusus untuk

menunjukkan tingkat akseptasi masyarakat Indone-

PKPU juga tampak di dalam ketentuan Pasal 251

sia dalam Hukum Kepailitan Indonesia. Kepailitan

ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

yang dicipta dari hukum barat dan selanjutnya

Secara jelas juga tampak di dalam penjelasan Pasal

diteruskan di Indonesia telah mengandung persa-

42 huruf c angka 1 yang menyatakan bahwa yang

maan dengan ajaran di dalam Hukum Islam. Oleh

dimaksud dengan anak angkat adalah anak yang

karenanya,

diangkat

pertentangan

terhadap

masuknya

berdasarkan

penetapan

pengadilan

Hukum Kepailitan Barat di Indonesia bahkan

maupun anak angkat berdasarkan Hukum Adat

dimungkinkan tidak pernah terjadi, mengingat

Debitor Pailit. Ketentuan lain yang juga akan

sebagian besar masyarakat Indonesia memeluk

dipengaruhi oleh Hukum Adat adalah Pasal 23,

agama Islam.

Pasal 62, Pasal 63 dan Pasal 64 Undang-Undang

Selain kedua tradisi hukum di atas, tradisi

No. 37 Tahun 2004 mengenai harta bersama atau

hukum yang lain, yaitu tradisi Hukum Adat, juga

persatuan harta perkawinan yang menjadi obyek

tampak berpengaruh terhadap pembentukan dan

dalam kepailitan, yang juga berkaitan dengan hukum

21 22 23

24

Ibid....., hlm. 9. Ahmad Azam Othman, The....., Op., Cit. hlm. 9. Abdul Ghafar Sholih, Al Aflaas fi al-Syari’ah al-Islamiyah, dikutip dari Siti Anisah, Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia. Yogyakarta: Total Media, 2008, hlm 363. Siti Anisah, Op. Cit., hlm. 366-389.

110 Yudi Kornelis dan Fl. Yudhi Priyo Amboro, Harmonisasi Hukum..... perkawinan yang dipengaruhi oleh Hukum Islam,

Code dan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 telah

Hukum Adat maupun hukum perdata barat.

menjadi hal yang menguatkan bahwa akar dari

Oleh karena pada prinsipnya tradisi Hukum

kedua produk hukum ini adalah sama, atau setidak-

Adat dapat menyesuaikan diri dengan ketentuan

nya mempunyai hubungan yang sangat erat. Se-

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, bahkan

hingga ketika membahas mengenai perubahan

Hukum Adat telah merangsuk ke dalam beberapa

hukum diantara keduanya, akan sangat mudah

ketentuan dalam undang-undang tersebut, maka

ditemui prinsip-prinsip dasar yang sama yang

jikalau terdapat harmonisasi hukum yang terjadi

melandasi kedua hukum ini, dan oleh karenanya

akibat dari buah pikir konsepsi Reorganisasi

perubahan hukum tersebut tidak akan menjadi

menurut Title 11 US Bankruptcy Code terhadap

kendala bagi Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

perubahan Hukum Kepailitan Indonesia, Hukum

Meskipun demikian, perlu diperhatikan penekanan-

Adat akan dapat menerima perubahan tersebut,

nya pada perbedaan-perbedaan yang ada diantara

selama Hukum Adat masih diakomodasi dalam

Chapter 11 Title 11 11 US Bankruptcy Code dengan

perubahan hukum yangmana merupakan bentuk

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

penghargaan eksistensi hukum nasional terhadap

Bertitik tolak dari tujuan PKPU menurut

Hukum Adat. Penerimaan yang cukup fleksibel yang

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dan tujuan

diwujudkan oleh Hukum Adat dapat sangat mungkin

Reorganisasi menurut Title 11 US Bankruptcy Code,

dilakukan karena Hukum Adat berbasis pada mas-

analisa perbedaan diantara keduanya dapat diurai

yarakat. Sehingga jika masyarakat berkembang dan

lebih lanjut. Tujuan PKPU dan Reorganisasi

menerima sebuah perubahan, maka Hukum Adat

sebenarnya mempunyai persamaan filosofis. Perbe-

pun juga akan mengikuti perubahan dimaksud,

daan dikeduanya adalah PKPU mempunyai tujuan

selama memenuhi misi kebaikan bagi masyarakat

yang lebih sempit ruang lingkupnya daripada tujuan

dan corak Hukum Adat masih dipertahankan. Dalam

Reorganisasi. Dalam Reorganisasi, dicoba untuk

konteks ini, Hukum Adat difungsikan sebagai pele-

dibuat sedemikian rupa untuk menghindarkan

ngkap dari pembaharuan hukum dan Hukum Adat

debitor dilikuidasi, termasuk waktu yang diberikan

diselaraskan sebagai bagian dari perubahan terse-

oleh hukum cukup longgar, yaitu 120 hari dan dapat

but, yang menurut Sunaryati Hartono dalam konteks

diperpanjang 60 hari selanjutnya. Dalam waktu

ini hukum berfungsi untuk menyediakan kaidah-

tersebut dimungkinkan bagi debitor dan kreditor

kaidah untuk memungkinkan terjadinya pemba-

untuk melakukan negosiasi secara maksimal

ngunan masyarakat dengan tertib dan teratur.25

mengingat waktu yang diberikan adalah tidak singkat. Berbeda dengan konteks pikir PKPU, yang

2. Hasil

Harmonisasi

Terhadap

Hukum

Kepailitan Indonesia

hanya memberikan waktu 45 hari untuk PKPU Sementara, dan dapat dilanjutkan dalam PKPU

Persamaan-persamaan yang ada secara

Tetap jika disetujui dan untuk masa paling lama 270

prinsipil di dalam Chapter 11 Title 11 US Bankruptcy

hari. Di dalam PKPU, karena yang menjadi target

25

Sunaryati Hartono, Peranan Peradilan dalam Rangka Pembinaan dan Pembaharuan Hukum Nasional, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, dikutip dari Khudzaifah Dimyati, Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, hlm. 191-192.

JURNAL SELAT 111


utama adalah pencapaian perdamaian, maka waktu

kepailitan di atas, bahwa kurang pahamnya debitor

45 hari adalah waktu percobaan bagi debitor untuk

dan kreditor dalam proses PKPU masih menjadi

mengajukan perdamaian yang sesuai kepada para

retensi bagi tercapainya sebuah perdamaian.

kreditornya. Dari waktu yang singkat tersebut, akan

Melihat hal di atas, maka pemberian waktu

terlihat niat baik debitor dalam menyelesaikan

45 hari dalam PKPU Sementara memungkinkan

permasalahan utang piutang dengan kreditornya.

untuk memaksa debitor memberikan rencana

Oleh karena itu,

memberikan waktu

perdamaian dan karenanya merupakan jalan yang

selanjutnya untuk masa total 270 hari, jika masa

tepat. Hukum mengatur untuk mendapatkan peru-

percobaan yang 45 hari tersebut digunakan secara

bahan perilaku dari debitor, yangmana dalam hal ini

baik oleh debitor.

terjadi perubahan kesadaran debitor untuk segera

PKPU

Kebiasaan yang terjadi dalam ranah

melakukan perdamaian dengan kreditornya. Dalam

praktek di Indonesia, potensi perdamaian tercapai di

konteks ini, fungsi hukum sebagai sarana rekayasa

dalam PKPU masih belum maksimal, halmana

sosial dapat diwujudkan. Pola pikir PKPU yang

disebabkan oleh beberapa faktor. Menurut hasil

memaksa

wawancara dengan praktisi hukum kepailitan yang

perdamaian dalam waktu singkat masih dapat

berpraktek diluar Pengadilan Niaga pada Pengadilan

dipertahankan. Meskipun demikian, perlu ketentuan

Negeri Jakarta Pusat, faktor yang mendominasi

tambahan lain yang juga memberikan pedoman bagi

adalah karena ketidakpahaman debitor dan kreditor

debitor, terutama berkaitan dengan isi rencana

dalam proses PKPU dengan segala akibatnya. Hasil

perdamaian yang jelas, seperti pengaturan di dalam

penelitian Manahan Sitompul menunjukkan tidak

Chapter 11 US Bankruptcy Code. Selain itu, pemi-

maksimalnya perdamaian dalam kepailitan dan

kiran untuk membagi beban rencana perda-maian

PKPU dalam era tahun 1998-2006.26 Pasca tahun

kepada kreditor atau pihak lain terkait di dalam

2006, telah terjadi pergeseran paradigma, yang

proses PKPU. Sebelumnya ditentukan bahwa pihak

mengarah pada peningkatan kesadaran debitor dan

yang mengajukan rencana perdamaian hanyalah

kreditor terhadap penggunaan PKPU sebagai

debitor. Untuk dapat membuka jalan lebar menuju

penyelesaian permasalahan utang piutang. Menurut

pencapaian perdamaian, maka beban tersebut

hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Niaga

dapat dibagikan kepada kreditor atau pihak lain

pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagian

terkait dimaksud, sebagaimana yang tampak di

perkara PKPU telah dapat diakhiri dengan adanya

dalam Chapter 11 US Bankruptcy Code. Hal ini

perdamaian, meskipun ada sebagian lain yang

dapat menjadi wujud nyata terhadap percepatan

berakhir dengan kepailitan. Meskipun demikian,

pencapaian perdamaian untuk

pening-katan kesadaran untuk mencapai perda-

kepailitan. Pemberian kebebasan bagi debitor untuk

maian bagi debitor dan kreditor ini belum tentu dapat

melakukan kegiatan bisnisnya seharusnya menjadi

ditemukan di Pengadilan Niaga selain di Jakarta

esensi lanjutan terhadap persiapan tercapainya

Pusat, halmana disampaikan oleh praktisi hukum

rencana perdamaian, yang tidak ditemukan di dalam

26

debitor

untuk

membuat

rencana

menghindarkan

Manahan MP. Sitompul, Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Perusahaan Dengan Perdamaian di Dalam atau Di Luar Proses Kepailitan (Studi Mengenai Lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), Disertasi pada Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan. 2009.

112 Yudi Kornelis dan Fl. Yudhi Priyo Amboro, Harmonisasi Hukum..... Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

kreditor ataupun tidak, sepatutnya dapat menjadi

Masukan yang diberikan oleh Chapter 11

forum komunikasi antar kreditor dan juga komunikasi

US Bankruptcy Code bagi Hukum Kepailitan

antara kreditor, debitor, Pengurus serta Hakim

Indonesia adalah juga memberikan perbedaan

Pengawas. Dalam ranah praktek, terkadang terda-

perlakuan secara hukum terhadap debitor individu,

pat kreditor yang membuat kubu-kubu pertaha-

debitor korporasi, dan debitor korporasi usaha kecil

nannya sendiri, sehingga menambah kealotan nego-

yang

mempunyai

siasi dalam rangka pencapaian persetujuan rencana

perbedaan yang signifikan. Undang-Undang No. 37

perdamaian. Hal ini setidaknya dialami oleh praktisi

Tahun 2004 tidak memberikan perbedaan tersebut,

hukum kepailitan, yang berdasarkan dari hasil

halmana

US

wawancara menyampaikan kendala yang terjadi di

Bankruptcy Code yang memberikan perbedaan

dalam proses negosiasi untuk mencapai perdamaian

pengaturan

perbedaan

melalui PKPU. Terkadang di dalam proses nego-

perlakuan hukum di dalam perkara. Dampak tidak

siasi, sudah terdapat kubu kreditor yang pro

adanya faktor pembeda terhadap ketiga jenis debitor

terhadap debitor, dan juga kontra terhadap debitor.

tersebut akan terasa ketika debitor individu yang

Kubu pro debitor ini bahkan terlihat hampir selalu

mempunyai itikad baik untuk mendapatkan perlin-

mengikuti apa yang menjadi kehendak debitor.

dungan hukum dari Undang-Undang No. 37 Tahun

Sebaliknya kubu kontra debitor akan berusaha

2004 mengajukan PKPU yangmana ia harus

mencari jalan untuk menyerang usulan debitor,

membayar biaya perkara dan Penerimaan Negara

kecuali sesuai dengan kepentingan kreditor. Jika hal

Bukan Pajak (PNBP) yang nilainya relatif sama

tersebut dapat dijembatani oleh Panitia Kreditor,

dengan debitor korporasi.

maka sedikit banyak halangan dalam berkomunikasi

secara

filosofis

berbeda

ketiganya

dengan

sehingga

Chapter

memberikan

11

Terkait dengan perlindungan hukum teru-

antara kreditor dengan debitor menjadi tereliminasi.

tama bagi kreditor, perlu mengaktifkan eksistensi

Hukum harusnya dapat mewujudkan hal tersebut,

mutlak atas sebuah lembaga Panitia Kreditor. Di

jika memang tujuan dari PKPU adalah pencapaian

dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, Panitia

perdamaian.

Kreditor bukan merupakan lembaga yang mutlak

Hal lain yang dapat dijadikan sebagai

harus ada, tergantung atas kondisi tertentu, yaitu

masukan bagi perubahan Hukum Kepailitan Indone-

jika PKPU meliputi utang yang bersifat rumit atau

sia adalah mengenai pengaturan pemohon dalam

banyak kreditor, atau jika pengangkatan Panitia

PKPU. Pemohon dalam PKPU pada prinsipnya

Kreditor tersebut dikehendaki oleh kreditor yang

adalah debitor dan kreditor. Tetapi Undang-Undang

mewakili paling sedikit ½ bagian dari seluruh tagihan

No. 37 Tahun 2004 juga memberikan batasan

yang diakui. Sedangkan di dalam Chapter 11 US

terhadap debitor Perbankan, Perusahaan Efek,

Bankruptcy Code, Panitia Kreditor merupakan kewa-

Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan,

jiban yang harus ada, kecuali untuk kasus usaha

Lembaga

kecil. Panitia Kreditor, baik itu diinginkan oleh

Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi,

Penyimpanan

dan

Penyelesaian,

JURNAL SELAT 113


Dana Pensiun dan Badan Usaha Milik Negara yang

Code diharmonisasikan ke dalam ketentuan PKPU,

bergerak dibidang kepentingan publik, yangmana

demi pencapaian keadilan bagi semua pihak dan

pemohonnya adalah institusi negara yang telah

sesuai dengan asas keseimbangan yang melandasi

ditentukan oleh undang-undang. Hal ini tentu saja

peraturan tersebut.

berbeda

konsepsi

dengan

Chapter

11

US

Bankruptcy Code, yang memungkinkan bagi debitor

E. Kesimpulan

bank dan asuransi untuk mengajukan Reorganisasi

Peneliti menyimpulkan bahwa Budaya

ataupun diajukan Reorganisasi oleh kreditornya.

Hukum Indonesia yang terdiri dari tradisi hukum

Memang menurut US Bankruptcy Code, debitor

sipil, tradisi Hukum Islam dan tradisi Hukum Adat,

bank dan asuransi tidak diperbolehkan memilih jalan

akan dapat menerima perubahan hukum yang

Chapter 7 US Bankruptcy Code, yaitu melakukan

diakibatkan oleh adanya hasil harmonisasi Title 11

likuidasi terhadap usahanya, melainkan dapat

US Bankruptcy Code terhadap Undang-Undang No.

memilih jalan Reorganisasi menurut Chapter 11 US

37 Tahun 2004. Hal ini disebabkan oleh kesamaan

Bankruptcy Code, jika debitor tersebut ingin

prinsipil yang melandasi tradisi-tradisi hukum

mendapatkan perlindungan hukum kepailitan. Dalam

tersebut dengan tradisi hukum yang membentuk

konsep ini, semua pihak diberikan jalan oleh hukum

Title 11 US Bankruptcy Code. Hukum Kepailitan

untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan

dalam tradisi Hukum Islam telah menunjukkan

hukum, halmana yang tidak ada di dalam Undang-

adanya kesamaan filosofi dengan Hukum Kepailitan

Undang No. 37 Tahun 2004.

barat. Sedangkan tradisi Hukum Adat merupakan

Sebagaimana dinyatakan dalam Penjela-

pelengkap bagi hukum nasional era kekinian,

san Umum Undang-Undang No. 37 Tahun 2004,

mengingat sifat Hukum Adat yang fleksibel dengan

yang menyebutkan bahwa untuk kepentingan dunia

menekankan pada pemenuhan perkembangan

usaha dalam menyelesaikan masalah utang piutang

masyarakat. Tradisi Hukum Adat tidak akan

secara adil, cepat, terbuka dan efektif sangat

mempertentangkan perubahan hukum jika memang

diperlukan perangkat hukum yang mendukungnya.

misi dari perubahan tersebut adalah akomodasi

Bertitik tolak dari pemikiran tersebut, maka

perkembangan masyarakat ke arah yang positif, dan

sepatutnya hukum yang mendukung adalah hukum

corak Hukum Adat tetap dipertahankan dalam

yang tidak menghambat ke arah penyelesaian yang

perubahannya. Tradisi hukum sipil di Indonesia

adil, cepat, terbuka dan efektif dimaksud. Dengan

sebagai tradisi hukum yang mendominansi diantara

demikian, Hukum Kepailitan Indonesia sudah

tradisi hukum yang lainnya dapat dikatakan

sepatutnya diarahkan pada pemikiran tersebut.

menerima prinsip-prinsip yang ada di dalam

Chapter 11 US Bankruptcy Code memberikan

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dan Title 11 US

masukan bagi Hukum Kepailitan Indonesia. Untuk

Bankruptcy Code, mengingat ada hubungan erat

itu,

konsepsi

antara tradisi hukum sipil di Indonesia dengan tradisi

Reorganisasi di dalam Chapter 11 US Bankruptcy

hukum yang dibangun dalam Title 11 US Bankruptcy

adalah

langkah

tepat

ketika

114 Yudi Kornelis dan Fl. Yudhi Priyo Amboro, Harmonisasi Hukum..... Code. Hubungan erat ini tampak dengan adanya

menurut Chapter 11 US Bankruptcy Code dengan

kesamaan legal historik di antara keduanya.

PKPU menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004

Mengingat Budaya Hukum Indonesia akan dapat

tidak perlu dipertentangkan. Hal ini karena secara

menerima

oleh

prinsipil terdapat kesamaan yang melandasi kedua

harmonisasi Title 11 US Bankruptcy Code terhadap

hukum tersebut. Sedangkan perbedaan yang ada,

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, maka

justru dapat memperkuat posisi rekonsepsi PKPU

persamaan yang terjadi antara Reorganisasi

dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

perubahan

yang

diakibatkan

DAFTAR PUSTAKA

Anisah, Siti. Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia, Yogyakarta: Total Media, 2008.

Beberapa Pemikiran Tentang Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia: Liber Amicorum Untuk Prof. Dr. CFG. Sunaryati Hartono, SH, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011.

Bettwy, Samuel W. Western Philosophies of Law: The Civil Law. California, USA: Thomas Jefferson School of Law,

Stein, Peter, Roman Law in European History, New York, USA: Cambridge University Press, 2007.

Dimyati, Khudzaifah. Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.

Disertasi

Buku-buku

Friedman, Lawrence M. Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial, diterjemahkan oleh M. Khozim dari buku The Legal System: A Social Science Perspective, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2011. Frier, Bruce. American Philological Association Classical Resources Series: A Casebook on the Roman Law of Delict, Atlanta, USA: Scholars Press, 1989. Lukito, Ratno. Tradisi Hukum Indonesia, Cianjur: the Institute for Migrant Rights Press (IMR Press), 2013. Moeliono, Tristam P. “Perlukah Kita Mempertanyakan Kembali Gagasan Unifikasi Hukum Nasional”, Erawaty, Elly, Bayu Seto Hardjowahono dan Ida Susanti,

Sitompul, Manahan MP. Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Perusahaan Dengan Perdamaian di Dalam atau Di Luar Proses Kepailitan (Studi Mengenai Lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), Disertasi pada Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009. Jurnal Ayotte, Kenneth dan David A. Skeel, Jr. "Bankruptcy or Bailouts?" The Journal of Corporation Law, 2010: Volume 35, Issue 3. Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Title 11 United States Bankruptcy Code.

HARMONISASI HUKUM TERHADAP PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DENGAN PERSPEKTIF BUDAYA HUKUM INDONESIA

Recommend Documents