Analisis komparatif Budaya Hukum Profesional Hukum Indonesia SERI : BUDAYA HUKUM
http://archive.org/details/AbdulFickarHadjarpengamatHukum-Undang-undangMahkamahAgungYangBaru Oleh : Abdul Fickar Hadjar Cs
Pendahuluan
Kehidupan masyarakat tidak mungkin terpisah dari sistem hukum yang berlaku. Bahkan Sistem hukum tidak muncul secara terisolasi dari segi-segi lain kehidupan masyarakat, melainkan harus merupakan bagian dari pola kultur suatu bangsa dan hukum terintegrasikan di dalamnya. Hukum merupakan bentuk dan manifestasi sosio kultural (SatJipto Rahardjo, 1986).
Lawrence M.Friedman memperkenalkan paradigma sistem hukum itu terdiri atas tiga komponen, yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum (Friedman, 2001) Budaya hukum bagian dari sistem hukum (Lawrence M Friedman) (1)
Struktur hukum, merupakan bagian dari sistem hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme, termasuk dalam komponen ini antara lain lembaga pembuat undang-undang, pengadilan dan lembaga yang diberi wewenang untuk menerapkan hukum serta lembaga yang diberi wewenang untuk melakukan penindakan terhadap pihak yang melanggar ketentuan hukum; (2) Substansi hukum yaitu hasil nyata yang diterbitkan oleh sistem hukum. Hasil ini dapat berwujud hukum in-concreto atau kaidah hukum khusus dan kaidah hukum in-abstracto atau kaidah hukum umum. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yg berada didalam sistem hukum itu, penekanannya terletak pd hukum yg hidup (living law); (3) Budaya hukum diartikan sbgai sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaaan, nilai serta harapannya. DKL BH adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yg menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Doctrine ttg Budaya hukum
Budaya hukum adalah keseluruhan sikap, kepercayaan, dan nilai-nilai yang berkaitan dengan hukum, yang menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat ybs (Blankenburg) Budaya hukum adalah sebagai sub-budaya yang bertalian dengan penghargaan dan sikap tindak manusia terhadap hukum sebagai realitas sosial ( TB. Ronny Nitibaskara); Setiap kelompok masyarakat memiliki budaya hukum, mereka memiliki pandangan yang tidak sama terhadap hukum, yang dipengaruhi oleh sub culture (SARA, usia, jenis kelamin, pendidikan, pendapatan bahkan oleh kepentingan-kepentingan) (LF)
Siapa Profesional hukum ? Di Indonesia istilah Legal Professional ditujukan pada kantor atau jabatan profesi hukum yaitu hakim, jaksa, advokat, notaris, staf hukum pada biro hukum kementrian, bahkan lulusan fakultas hukum yang bekerja dalam bidang profesi inhouse lawyer pada perusahaan swasta atau sebagai dosen hukum (Diagnostic Assesment of Legal Development in Indonesia /Reformasi Hukum di Indonesia, World Bank, 1999). Istilah lain “praktisi hukum” lebih luas tidak hanya terbatas pada profesional hukum tetapi juga Polisi;
Dalam kajian analisis komparatif ini, profesional hukum hanya akan diartikan dan dibatasi pada profesi hakim dan advokat saja. Demikian juga pisau analisisnya akan mengunakan Teori Dimensi Budaya dari EDWARD T HALL dan HOFSTEDE.
Latar belakang SDM Profesi hukum Hakim & Advokat Rekruitmen & Sertifikasi Profesi Hakim: sejak lahirnya UU Kekuasaan Kehakiman jo UU MA jo UU KY, rekruitmen Hakim (pejabat negara, bukan PNS, S-1) dilakukan oleh MA-KY, kecuali Hakim Agung (S-3) oleh MA-KY-DPR, dengan pola test & pendidikan, sertifikasi; Profesi Advokat: Lulusan S-1 FH, PKPA (Pendidikan Keahlian Profesi Advokat), magang 2 tahun, Ujian, Sertifikasi (PERADI-PT) Gambaran ideal profesi Profesi Hakim: memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh masyarakat maupun negara (Jaksa/KPK), berkedudukan sebagai Penegak Hukum Profesi Advokat: memberikan konsultasi, mendampingi dan/atau mewakili para pihak dalam suatu perkara dalam konteks memberikan bantuan hukum. UU Advokat (18/2003) juga menempatkan advokat sebagai penegak hukum.
Standar Profesi & Etika Kerja Profesi Hakim: FH & Pendidikan yg diselenggarakan MA memberikan pengetahuan dasar
mengenai standar kerja & etika profesi hakim, selebihnya dari lingkungan kerja & pendidikan2 lanjutan kekhususan; SKB Ketua MA dan Ketua KY No.047/KMA/SKB/IV/2009 – Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim menjadi acuan mengukur Etika Prodesi & prilaku hakim sekaligus alat utk memberikan sanksi. Pelanggaran Kode etik Hakim, yang paling umum terjadi soal profesionalisme hakim dalam penanganan perkara, atau jg menerima suap dr advokat, sanksi terberat yg dapat dijatuhkan diberhentikan sebagai Hakim (PNS) Profesi Advokat : FH, PKPA, magang memberikan pengethuan dasar standar kerja & etika
profesi advokat, selebihnya dari lingkungan kerja & pendidikan lanjutan; Kode Etik Profesi Advokat Indonesia menjadi acuan mengukur etika profesi dan prilaku advokat, sekaligus juga alat untuk memberikan sanksi. Pelanggaran Kode Etik pada umumnya soal menggunakan berbagai cara untuk memenangkan perkara, sanksi terberat dapat dijatuhi pencabutan izin advokatnya seumur hidup.
TEORI BUDAYA HUKUM EDWARD T HALL & HOFSTEED: Monochronics Vs Polichronics
High Culture Vs Low Culture Space Jauh Vs Space Dekat High Power Distance Vs Low Power Distance Uncertainty Avoidance Long Term Orientation
Analisis komparatif ADVOKAT
Budaya
Hukum
HAKIM
Monochronics Vs Polichronic (Focus tidaknya perhatian dlm melakukan pekerjaan, baik waktu maupun jumlah pekerjaanya)
Profesi Hakim: Monochronics -Dalam melakukan pekerjaannya focus pada waktu dhi pada hari-hari sidang tertentu, pada hari kerja di pengadilan. - relasi sosial dibatasi oleh kode etik & ketentuan perundang-undangan (tdk boleh ber- hubungan dgn pihak-pihak yg berperkara dll)
Profesi Advokat Polichronics
&
-Dalam melakukan pekerjaan tdk berfocus pada waktu tertentu atau pekerjaan tertentu, karna sifat pekerjaannya . - Menghargai relasi sosial, karna relasi sosial menja- di signifikan dlm rangka menumbuhkan “trust” klien Hakim Dimensi Budaya (Edward T Hall)
High Context Vs L ow Context (Sikap budaya Implisit atau Ekplisit dalam menyampaikan pesan atau pernyataan)
ProfesiProfesi Hakim
Advokat Profesi Advokat
Low Context Low Context -Dalam menjalankan tugas -Terbuka dan menghargai profesinya kerap Hakim liberasi & perbedaan pendapat dalam mengemu-kakan dlm menjalankan pertimbangan & keyakinannya pekerjaannya membela / atas sebuah perkara secara mewakili pihak dlm sebuah langsung (Explisit) perkara, karena disitulah High Context sesungguhnya substansi -(UU & Kode Etik mewajibkan profesinya. (banyak digeluti independent dlm memeriksa oleh suku suku dgn budaya perkara, melarang Hakim terbuka, akibatnya dalam memper lihatkan keyakinan, berorganisasi pun menjadi keber pihakan pada suatu sangat plural) realitas) - Profesi petarung; (maju tak - Hakim profesi sepi; gentar membela yg bayar !)
Space Jauh (Jaim) Vs Space Dekat (flexibel) Profesi Hakim Space Jauh -Dalam menjalankan tugas profesinya Hakim cenderung menjaga jarak, & kaku (baik karena tuntutan UU & Kode Etik maupun menjaga image (jaim); - Hakim tidak boleh bertemu pihak-pihak yg berperkara di luar pengadilan; -Diperbolehkan untuk menemui para pihak bersama-sama; Profesi Advokat Space Dekat - Kebanyakan Advokat diluar pengadilan sangat plexibel, & cepat akrab, karena memang sikap ini menjadi modal utama dalam mencari klien, maupun modal utama melakukan usaha-usaha diluar upaya hukum dalam mencapai tujuannya. High Power Distance Vs Low Power Distance (kemampuan untuk menempatkan diri dalam chirarki sosial yg dipenga ruhi faktor kekuatan jabatan, politik, uang maupun renumerasi)
Profesi Hakim
High Power Distance Dalam menjalankan tugs profesinya, para Hakim mempunyai kepercayaan diri sebagai orang yg mempunyai kekuasaan mengatur persidangan (apalagi UU Kekuasaan Kehakiman menempat kan seluruh hakim sbg pejabat negara) Low Power Distance - Dalam hirarchi kepegawaian hakim2 yg tdk menduduki jabatan struktural cenderung Low Power Distance (apalagi ketika masih PNS)
Profesi Advokat High Power Distance -Dalam menjalankan tugas profesi maupun diluar tugasnya Advokat cenderung kepercayaan dirinya tinggi, kadang berlebihan menjadi arogant. Hal ini disebabkan profesi advokat itu selain independent juga egaliter (memandang sama semua orang), tidak punya atasan, atasannya hanya Tuhan. - Kecenderungan Advokat menjadi LPD ketika memperjuang tujuannya, segala usaha dilakukan dan tidak jarang menjadi “machiavelis” Uncertainty Avoidance (penghindaran ketidak pastian)
Profesi Hakim
Pasca dipisahkannya pola rekruitmen Hakim Agung menjadi wewenang MA-KYDPR, kepastian karir hakim terganggu, krn tdk semua hakim karier berujung sbg Hakim Agung, jk tdk diusulkan oleh MA /melamar sbg non karier; Profesi Advokat Prodesi Advokat adalah profesi yang “ketidak pastiannya” sangat tinggi, keberlangsungan sepe nuhnya digantungkan pd kemampuan menumbuh kan kepercayaan pd orang lain. (Tuhan tdk akan merubah nasib, kecuali berusaha sendiri) Long Term Orientation (orientasi jangka panjang)
Profesi Hakim Kecenderungan para Hakim menjdi akademisi merupakan wujud dari budaya orientasi Jangka panjangnya ( tdk slalu soal pendapatan, tp jg soal kelangsungan tradisi akademis) Buku teknis hukum lebih banyak ditulis mantan hakim. Profesi Advokat
Kesadaran bahwa profesi advokat digantungkan pd kepercayaan, mk membina & mengembangkan relasi merupakan wujud dari orientasi jangka panjangnya Advokat (LTO)
KESIMPULAN Dimensi Budaya yang dianut sebuah comunitas masyarakat / profesi seringkali bisa berubah karna perubahan konteks (ruang dan waktu), bahkan seringkali juga berbeda antara budaya hukum comunitas dengan budaya hukum para anggotanya; Kebanyakan profesional hukum ( termasuk advokat & hakim) tidak sepenuhnya memahami tugas utama mereka sebagai “pelayan hukum dan masyarakat”, justru sebaliknya, mereka mulai mengartikan pekerjaan mereka sebagai bagian dari industri yang dikendalikan oleh keuntungan (profit-driven industry) sehingga budayanya pun menjadi budaya industri ( cost & benefit culture)
