Elviana Sagala
ISSN Nomor 2337-7261
EFEKTIFITAS LEMBAGA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) UNTUK MENGHINDARKAN DEBITUR DARI PAILIT Oleh : Elviana Sagala, SH, M.Kn Dosen Tetap STIH Labuhanbatu ABSTRAK Akibat putusan pailit membawa akibat hukum terhadap Debitor. Pasal 21 UU No.37 tahun 2004 menetukan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Sehingga membuat Debitor tidak ada upaya lagi untuk mempertahankan usahanya dan aset yang jadi agunan maupun aset lainnya sebab pernyataan pailit menyebabkan debitur menjadi tidak cakap hukum. Hukum harus adil, seimbang sebagaimana asas yang menjadi dasar undang-undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yaitu asas kesimbangan, asas kelangsungan usaha, asas keadilan, asas integrasi sehingga melalui PKPU diharapkan bisa menemukan penyelesaian dalam menghadapi konflik yang terjadi agar debitur nakal bisa dihindari dan kreditur yang tidak melakukan keadilan juga dapat dihindari. Lembaga PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) adalah merupakan sebuah cara yang dilakukan atau digunakan debitor maupun kreditor dalam hal debitor atau kreditor menilai debitor tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat lagi melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dengan maksud agar tercapai rencana perdamaian meliputi pembayaran sebahagian atau seluruh utang kepada kreditor antara debitor dan kreditor agar debitor tidak perlu dipailitkan Kata Kunci : Utang, PKPU, Pailit
penegakan, dan perlindungan hukum
I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang
yang
Pembangunan hukum nasional dalam
rangka
masyarakat
adil
kebenaran
mewujudkan dan
berintikan
keadilan
diharapkan
mendukung
dan mampu
pertumbuhan
dan
makmur
perkembangan prekonomian nasional,
berdasarkan Pancasila dan Undang-
serta mengamankan dan mendukung
Undang Dasar 1945 diarahkan pada
hasil pembangunan nasional. Karena
terwujudnya sistem hukum nasional,
itu
yang dilakukan dengan pembentukan
diperlukan karena paradigma adalah
hukum
baru,
khususnya
merupakan parameter atau referensi,
hukum
yang
dibutuhkan
mendukung
produk untuk
rujukan
pembangunan
mendasari
prekonomian nasional.
politik
Produk hukum nasional yang menjamin
kepastian,
paradigma
atau
hukum
tolak
ukur
keseluruhan hukum,
sangat
yang
yang
kegiatan dapat
dirangkumkan dalam dua tahap yakni
ketertiban,
“pemikiran atau pertimbangan” dan Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 03. No. 01. Maret 2015 38
Elviana Sagala
ISSN Nomor 2337-7261
“tindakan realisasi” politik hukum
pertengahan bulan Juli tahun 1997 dan
yang dimaksud1 sehingga undang-
tahun 1998 yang lalu, mengakibatkan
undang lahir benar-benar seimbang
dampak yang sangat luas terhadap
dan adil bagi masyarakat ataupun
perkembangan bisnis di Indonesia.
negara.
Naiknya nilai tukar dolar terhadap Salah satu sarana hukum yang
diperlukan
dalam
rupiah
dengan
sangat
tinggi
menunjang
menyebabkan banyak perusahaan di
pembangunan perekonomian nasional
Indonesia tidak mampu membayar
adalah peraturan tentang kepailitan
utangnya yang umumnya dilakukan
termasuk peraturan tentang penundaan
dalam bentuk dolar. Akibatnya banyak
kewajiban pembayaran utang (PKPU)
perusahaan di Indonesia mengalami
yang semula diatur dalam Undang-
kebangkrutan.2 Bahwa krisis moneter
undang
tahun 1997 yang melanda Indonesia
tentang
Kepailitan
(failllissements-verordening
seakan terulang lagi akhir-akhir ini
Staatbland 1905:217 junct Staatbland
dari 2012 sampai saat tahun 2015
1906:345).
terus terjadi kemerosotan nilai rupiah
Perkembangan perekonomian dan
perdagangan
pengaruh
ini yang membuat perekonomian di
globalisasi yang melanda dunia usaha
indonesia melemah dan banyaknya
dewasa ini, dan mengingat modal
pegusaha-pengusaha yang bangkrut
yang dimiliki oleh para pengusaha
dan
pada
besar
akibat pelaku usaha tak mampu lagi
merupakan pinjaman yang berasal dari
untuk membayar gaji sehingga terdata
berbagai sumber, baik dari bank,
pemecatan karyawan ditahun 2015
penanaman modal, penerbitan obligasi
akibat
maupun cara lain yang diperbolehkan,
pengangguran
telah
sosial lainnya. Kemampuan dunia
umumnya
serta
dengan naiknya terus nilai dollar, hal
sebahagian
menimbulkan
permasalahan
penyelesaian
banyak utang
usahanya
Gejolak krisis moneter dan yang
keadaan
usaha
piutang masyarakat.
perekonomian
meningkatnya
terjadi
bahkan
pada
ini dan
dalam sangat untuk
penggangguran
lebih
26000
permasalahan
mengembangkan terganggu
dan
mempertahankan
usahanya sangat tidak mudah, hal ini jelas berdampak setiap pengusaha
1
Solly Lubis, Paradigma Kebijakan Hukum Pasca Reformasi (Medan: Sofmedia, 2010), hal. 63.
2
Sunarmi, Hukum Kepailitan (Medan: Sofmedia, 2010), hal. 2.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 03. No. 01. Maret 2015 39
Elviana Sagala
akan
ISSN Nomor 2337-7261
kesulitan
untuk
membayar
menjadi tidak cakap untuk melakukan
utangnya.
perbuatan hukum, menguasai, dan
Untuk
dunia
mengurus harta kekayaannya sejak
menyelesaikan
putusan pernyataan pailit diucapkan.
permasalahan utang piutang secara
Mengingat hal ini hukum harus adil,
cepat, adil, terbuka, dan efektif, sangat
seimbang sebagaimana asas
diperlukan perangkat hukum yang
menjadi
mendukungnya. Sehingga berdasarkan
kepailitan dan penundaan kewajiban
sejarah perlindungan hukum yang
pembayaran
terjadi tersebut pada tanggal 22 April
kesimbangan,
1998 berdasarkan Pasal 22 ayat (1)
usaha, asas keadilan, asas integrasi
UUD telah dikeluarkan Peraturan
sehingga melalui PKPU diharapkan
Pemerintah Pengganti Undang-undang
bisa menemukan penyelesaian dalam
nomor
usaha
kepentingan
dalam
1
perubahan
dasar
yang
undang-undang
utang asas
yaitu
asas
kelangsungan
tahun
1998
tentang
menghadapi konflik yang terjadi agar
atas
undang-undang
debitur nakal bisa dihindari dan
tentang Kepailitan, yang kemudian
kreditur
ditetapkan menjadi undang-undang
keadilan juga dapat dihindari. Karena
dengan undang-undang nomor 4 tahun
itu penulis ingin membuat makalah ini
1998 Perubahan dilakukan oleh karena
agar dapat memahami apa yang akan
undang-undang
dilakukan
tentang
kepailitan
yang
tidak
oleh
melakukan
Undang-undang
(Faillissements-verordenning,
menghadapi masalah-masalah yang
Staatbland 1906:348) yang merupakan
menggunakan lembaga PKPU juga
peraturan
dapat
peninggalan
perundang-undangan pemerintahan
memberikan
sumbangan
Hindia
pemikiran kepada pembuat Undang-
Belanda, sudah tidak sesuai lagi
undang agar lembaga PKPU dapat
dengan kebutuhan dan perkembangan
menjadi solusi yang menjembatani
hukum masyarakat untuk penyelesaian
kepentingan
utang piutang, dan terakhir diubah
Kreditor.
Debitur
dan
ataupun
menjadi Undang-undang nomor 37
Sesuai dengan ketentuan pasal
tahun 2004 tentang Kepailitan dan
222 ayat (1, 2 dan 3) Penundaan
Penundaan Kewajiban Pembayaran
Kewajiban Pembayaran Utang dapat
Utang.
diperoleh oleh Debitor yang tidak Putusan
pernyataan
pailit
dapat atau memperkirakan tidak akan
mengubah status hukum seseorang
dapat melanjutkan pembayaran utangJurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 03. No. 01. Maret 2015 40
Elviana Sagala
ISSN Nomor 2337-7261
utangnya yang telah jatuh waktu dan
kreditor. Sehingga tujuan dari lembaga
dapat ditagih, atau oleh kreditor yang
PKPU
memperkirakan Debitor tidak dapat
kepailitan
melanjutkan
utang-
tergantung sari kejujuran dan tingkat
utangnya yang telah jatuh waktu dan
moralitas pihak debitor dan kreditor.
dapat ditagih dengan mengajukan
Sehingga sesuai judul makalah penulis
secara perdamaian.
bagaimanakah
pembayaran
Selanjutnya dalam Pasal 225 ayat
(2)
dalam
menghindarkan
adalah
sangat
efektifitas
sulit
lembaga
PKPU menghindarkan Debitur dari
permohonan
pailit adalah suatu problema yang
diajukan oleh Debitor Pengadilan
baru, bila debitur beritikad baik ini
dalam waktu paling lambat 3 hari
tidak masalah tapi apabila debitur
sejak tanggal didaftarkan sesuai Pasal
sengaja untuk mempailitkan diri maka
225
dikabulkan,
ini adalah suatu masalah bagi kreditur,
selanjutnya menurut Pasal 225 ayat (2)
demikian juga sebaliknya bila kreditur
dalam
mempailitkan
ayat
(1)
hal
hal
untuk
harus
permohonan
PKPU
debitur
sementara
diajukan oleh Kreditor paling lambat
debitur masih ingin melunasi utangnya
20 hari sejak tanggal didaftarkannya
tanpa menjual asset debitur ini juga
surat permohonan, harus mengabulkan
jadi masalah besar bagi debitur-
permohonana PKPU.
debitur.
Apabila dalam dalam sidang
1.2 Rumusan Masalah
yang dimaksud dalam Pasal 225 ayat (5)
Debitor
sementara
tidak
berakhir
Apakah
ketentuan
hadir
PKPU
(Penundaan Kewajiban Pembayaran
dan
Debitor
Utang) dalam Undang-Undang Nomor
dinyatakan pailit. Dalam hal rencana
37
perdamaian diperoleh oleh Kreditor
mencegah kepailitan Debitor?
oleh para Kreditor
PKPU
atau rencana
Tahun
2004
efektif
untuk
1.3 Tujuan
perdamaian belum diputuskan oleh
Agar
para kreditor hingga waktu dalam
sumbangan
Pasal 225 ayat (4) habis maka Debitor
pembuat
dinyatakan pailit.
Lembaga
dapat
memberikan
pemikiran
kepada
Undang-Undang PKPU
agar
(Penundaan
Dari ketentuan diatas jelas
Kewajiban Pembayaran Utang) dapat
betapa mudahnya seorang debitor
menjadi solusi yang menjembatani
dalam PKPU dapat dinyatakan pailit
kepentingan Debitor dan Kreditor.
baik oleh debitor sendiri maupun oleh Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 03. No. 01. Maret 2015 41
Elviana Sagala
ISSN Nomor 2337-7261
mana target tersebut sudah ditentukan
II. PEMBAHASAN 2.1 Efektifitas
terlebih dahulu.
Pengertian efektifitas secara
2.2 Pailit
umum menunjukkan sampai seberapa
Dalam Pasal 1131 dan Pasal
jauh tercapainya suatu tujuan yang
1132 Kitab Undang-undang Hukum
terlebih
Perdata
dahulu
ditentukan.
Hal
menyatakan
tersebut sesuai dengan pengertian
merupakan
efektifitas menurut Hidayat (1986)
mempunyai fungsi sebagai realisasi
yang menjelaskan:
dari tanggungjawab Debitor terhadap
“Efektifitas
adalah
suatu
lembaga
kepailitan hukum
yang
dan atas perikatan-perikatan yang
ukuran yang menyatakan seberapa
dilakukan.
jauh target kuantitas, kualitas, dan
Kepailitan itu sendiri dapat
waktu telah tercapai. Dimana besar
mencakup:
presentasetarger yang dicapai, makin
1. Seluruh kekayaan sipailit pada saat
tinggi efektifiasnya. Sedangkan
dia pengertian
dinyatakan
pailit
(dengan
beberapa pengecualian untuk si
efektifitas menurut Schemerhon John
pailit perorangan) beserta aset.
R. Jr. (1986:35) adalah sebagai berikut
2. Hilangnya
wewenang
sipailit
: “Efektifitas adalah pencapaian target
untuk mengurus dan mengalihkan
output yang diukur dengan cara
hak
membandingkan output anggaran atau
termasuk harta kekayaan.
seharusnya
(OA)
dengan
output
atas
Apabila
kekayaannya
dicermati
yang
secara
realisasi atau sesungguhnya (OS), jika
seksama ketentuan tentang penyitaan
(OA) > (OS) disebut efektif ”.3
(beslaag) aset Debitor seperti diatur
Dari
pengertian-pengertian
dalam Pasal 1131 BW dan 1132 BW
efektifitas tersebut dapat disimpulkan
tersebut tampak bahwa dalam Pasal
bahwa efektifitas adalah suatu ukuran
tersebut tidak diatur secara elsplisit
yang menyatakan seberapa jauh target
bagaimana mekanisme yang harus
(kuantitas,kualitas dan waktu) yang
ditempuh oleh pihak yang ingin
telah dicapai oleh manajemen, yang
menggunakan
pranata
hukum
kepailitan dalam menyelesaikan utang piutangnya.
Melihat
ketentuan
tersebut masih sangat umum, bisa jadi 3
para kreditor akan berlomba untuk
file:///C:/Users/WIN7/Documents/efektifitas1.htm
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 03. No. 01. Maret 2015 42
Elviana Sagala
ISSN Nomor 2337-7261
menyita aset Debitor dalam rangka
hukumnya meliputi daerah tempat
menyelamatkan
atas
kedudukan hukum Debitor. Karena itu
tagihannya. Bila hal ini dibiarkan bisa
UU No. 37 tahun 2004 diterbitkan
merugikan kreditor lain yang tidak
sebab makin pesatnya perkembangan
sempat menyita aset Debitor. Dalam
prekonomian dan perdagangan makin
rangka menghindari adanya tindakan
banyak, banyak timbul permasalahan
individual dirasakan perlu ikut campur
utang piutang di masyarakat, sebab
tangan lembaga peradilan.
sangat menyulitkan dunia usaha dalam
jaminan
Sebagaimana bunyi Pasal 1
menyelesaikan
angka 1 kepailitan adalah sita umum
utang
dan
mempertahankan aset.
atas semua Kekayaan Debitor pailit
Proses pengajuan permohonan
yang pengurusan dan pemberesannya
pailit diajukan oleh pengadilan yang
dilakukan
berwenang yaitu pengadilan niaga
oleh
pengawasan
kurator
dibawah
Hakim
Pengawas
yang
berdomisili
tempat
sebagaimana diatur dalam Undang-
kedudukan
undang
2004.
Pengajuan permohonan pailit diajukan
Sedangkan Debitor yang mempunyai
oleh kreditur seagaimana diatur pada
dua atau lebih kreditor dan tidak
Pasal 2 UU No. 37 tahun 2004.
melunasi sedikitnya atau satu utang
Pengajuan permohonan pailit diajukan
yang telah jatuh waktu dan dapat
kepada pengadilan melalui panitera.
ditagih,
dengan
Panitera mendaftarkan permohonan
atas
kepailitan kepada ketua Pengadilan
permohonannya sendiri maupun atas
Niaga dalam jangka waktu paling
permohonan
lama 1 hari terhitung sejak tanggal
Nomor
37
dinyatakan
putusan
tahun
pailit
pengadilan,
kreditornya.
baik
satu
atau
lebih
Pasal 1 angka (7) UU
permohonan
debitur
daerah itu
berada.
didaftarkan.
Dalam
No. 37 tahun 2004 secara tegas
jangka waktu paling lama 2 hari
menentukan
terhitung sejak tanggal permohonan
adalah
bahwa
Pengadilan
“
Pengadilan
Niaga
dalam
pernyataan
pailit
didaftarkan
lingkungan peradilan umum.” Apabila
pengadilan mempelajari permohonan
diperhatikan Pasal 3, walaupun tidak
dan menetapkan hari sidang.
secara eksplisit ditentukan namun diketahui
bahwa
Sidang
permohonan
permohonan
pemeriksaan
atas
kepailitan
pernyataan pailit harus diajukan di
diselenggarakan paling lambat 20 hari
Pengadilan
sejak permohonan. Tahap putusan atas
Niaga
yang
daerah
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 03. No. 01. Maret 2015 43
Elviana Sagala
ISSN Nomor 2337-7261
permohonan
kepailitan
dikabulkan
hanya menyangkut harta kekayaan
atau diputus oleh hakim apabila fakta
Debitor pailit dan bukan hak pribadi di
atau keadaan secara sederhana terbukti
Debitor. Debitor masih tetap memiliki
memenuhi persyaratan pailit. Putusan
hak
pailit diucapkan paling lambat 60 hari
perbuatan
setelah tanggal permohonan peryataan
kedudukan suami, orang tua terhadap
pailit didaftarkan dimana berdasarkan
anak-anaknya dan lain-lai hubungan
pada asas peradilan, cepat, sederhana,
pribadi antara si Debitor pailit dengan
dan biaya murah, putusan tersebut
keluarga dan masyarakat sekitarnya.
wajib diajukan kepada jurusita. Akibat
untuk
melakukan yang
2.3 PKPU
berkaitan
(Penundaan
putusan pailit membawa akibat hukum
Pembayaran Utang)
terhadap Debitor. Pasal 21 UU No.37
Dalam
tahun
2004
menetukan
dengan
Kewajiban
ilmu
dagang,
penundaan
kewajiban
kepailitan meliputi seluruh kekayaan
utang
dikenal
Debitor pada saat putusan pernyataan
Surseance
pailit diucapkan serta segala sesuatu
Suspension Of Payment.
yang diperoleh selama kepailitan.
Debitor yang memiliki itikad baik,
Sehingga membuat Debitor tidak ada
masih
upaya lagi untuk mempertahankan
mengajukan permohonan penundaan
usahanya dan aset yang jadi agunan
kewajiban pembayaran utang sebelum
maupun aset lainnya sebab pernyataan
diucapkan putusan pernyataan pailit.
pailit menyebabkan debitur menjadi
PKPU
tidak cakap hukum. Namun dalam hal
penawaran rencana perdamaian oleh
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
Debitor
24 UU No. 37 tahun 2004 bahwa
restrukturisasi utang-utangnya, yang
meskipun Debitor kehilangan hak
dapat meliputi pembayaran seluruh
untuk mengurus dan meguasai harta
utang
kekayaannya
tidak
Penundaan Kewajibab Pembayaran
tetapi
Debitor
bahwa
perbuatan-
ini
Van
juga
atau
Seorang
hak
untuk
dasarnya
untuk
kepada
dengan
Betaling
memiliki
pada
pembayaran
kreditur
adalah
melakukan
konkuren.
kehilangan
kecakapan
untuk
Utang (PKPU) dalam UU No. 37
melakukan
perbuatan
hukum
tahun 2004 diatur dalam UU No. 37
sepanjang perbuatan hukum tersebut
tahun 2004 dalam BAB III yaitu dari
tidak mempunyai akibat hukum atas
Pasal 222 sampai dengan 249.
harta kekayaannya yang telah dikuasai
1. Prosedur Mengajukan PKPU
kurator. Dalam arti bahwa kepailitan Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 03. No. 01. Maret 2015 44
Elviana Sagala
ISSN Nomor 2337-7261
Pasal 222 UU No. 37 tahun
a) Debitor dalam jagka waktu
2004 menentukan:
yang
cukup,
dapat
a) PKPU diajukan oleh Debitor
memperbaiki kesulitannya, dan
yang mempunyai lebih dari 1
akhirnya
akan
dapat
(satu)
melunasi/membayar
utang-
kreditor
atau
oleh
Kreditor.
utangnya di kemudian hari.
b) Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan
tidak
b) Bagi pihak kreditor karena
akan
adanya Penundaan Kewajiban
dapat melanjutkan membayar
Pembayaran
utang-utangnya
kemungkinan
yang
sudah
Utang
ini,
dibayarnya
jatuh waktu dan dapat ditagih,
piutangnya dari Debitor secara
dapat
penuh,
memohon
PKPU,
maksud
untuk
dengan mengajukan perdamaian
3. Pihak
meliputi
yang
dapat
menajukan
permohonan PKPU adalah:
tawaran pembayaran sebagian
a) Debitor
atau seluruh utang kepada
b) Kreditor
kreditor.
c) Bank
c) Kreditor yang memperkirakan
Indonesia
bila
Debitornya adalah Bank
bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan
tidak
merugikannya.
rencana yang
sehingga
d) Bapepam
bila
Debitornya
membayar
adalah Perusahaan Efek, Bursa
utangnya yang sudah jatuh
efek, Lembaga kliring dan
waktu dan dapat ditagih, dapat
penjamin,
memohon agar kepada Debitor
Penyimpanan
diberi penundaan kewajiban
Penyelesaian.
pembayaran
utang
untuk
Lembaga san
e) Menteri keuangan bila Debitor
memungkinkan
Debitor
Perusahaan
mengajukan
rencana
Perusahaan Reasuransi, Dana
meliputi
Pensiun, dan Badan Usaha
perdamaian
yang
pembayaran
sebagian
seluruh
utang
atau
Milik Negara yang bergerak
kepada
dibidang kepentingan publik
kreditornya. 2. Tujuan
PKPU
Asuransi,
(Pasal 2234 UU No. 27 tahun adalah
sebagai
2004).
berikut:
4. Jenis PKPU Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 03. No. 01. Maret 2015 45
Elviana Sagala
ISSN Nomor 2337-7261
Didalam hukum kepailitan, Penundaan
maka pengadilan melalui pengurus
Kewajiban
wajib memanggil Debitor dan
Pembayaran Utang terdiri atas:
kreditor yang dikenal dengan surat
a) Penundaan
tercatat atau melalui kurir untuk
Kewajiban
Pembayaran
Utang
yang
menghadap dalam sidang yang
bersifat sementara
diselenggarakan paling lama pada
b) Penundaan
Kewajiban
Pembayaran
Utang
hari ke 45 (empatpuluh lima)
yang
terhitung sejak putusan PKPU
bersifat tetap.
sementara
diucapkan.
Apabila
Ad. a. Penundaan Kewajiban
Debitor tidak hadir dan sidang
Pembayaran
PKPU sementara berakhir maka
Utang
yang
Pengadilan
bersifat sementara. Dalam
menyatakan
permohonan
Debitor pailit dalam sidang yang
diajukan oleh Debitor, pengadilan
sama (Pasal 225 No. 37 tahun
dalam waktu paling lambat 3 (tiga)
2004). Dari ketentuan tersebut
hari sejak tanggal didaftarkannya
diketahui bahwa pengadilan wajib
surat
harus
mengabulkan permohonan PKPU
sementara
yang sifatnya sementara. Dan
seorang
dalam putusan diangkat 1 (satu)
hakim
orang pengurus. Di sini dijumpai
Pengadilan serta mengangkat 1
istilah pengurus yang berbeda
(satu) atau lebih pengurus yang
dengan kurator dalam kepailitan.
bersama dengan Debitor. Bila
Pengurus
permohonan
mengurus
permohonan
mengabulkan dan
hal
wajib
harus
Hakim
PKPU menunjuk
Pengawas
dari
diajukan
paling
bertugas harta
Debitor
untuk yang
lambat 20 (duapuluh) hari sejak
sedang dalam PKPU dan tidak ada
tanggal
tindakan pemberesan harta pailit.
didaftarkannya
surat
permohonan, harus mengabulkan
Dengan
diangkatnya
permohonan PKPU sementara dan
seorang pengurus atau lebih maka
harus menunjuk Hakim Pengawas
seluruh harta kekayaan Debitor
dari
berada
hakim
pengadilan
serta
dalam
pengawasan
mengangkat 1 (satu) atau lebih
pengurus. Kalau dalam kepailitan,
pengurus yang bersama dengan
Debitor demi hukum kehilangan
Debitor pengurus harta Debitor.
hakya untuk mengalihkan dan
Segera setelah PKPU diucapkan,
mengurus
harta
kekayaannya,
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 03. No. 01. Maret 2015 46
Elviana Sagala
ISSN Nomor 2337-7261
maka dalam PKPU Debitor tetap
rencana perdamaian dilampirkan
berwenang
untuk
melakukan
pada
pengalihan
dan
pengurusan
sementara atau telah disampaikan
permohonan
kekayaan asalkan hal itu dilakukan
oleh
bersama-sama dengan pengurus.
maka
Tanpa persetujuan dari pengurus
dimaksud dalam Pasal 267 telah
Debitor tidak berwenang untuk
dipenuhi. Bila ketentuan tersebut
melakukan tindakan kepengurusan
tidak dipenuhi atau jika kreditor
dan pengalihan harta kekayaannya.
belum dapat memberikan suara
Bila Debitor melakukan tanpa
mereka
persetujuan pengurus maka pada
perdamaian,
dasarnya
Debitor,
tindakannya
tersebut
Debitor
PKPU
sebelum
ketentuan
sidang,
sebagaimana
mengenai
rencana
atas
maka
permintaan
kreditor
harus
tidak mengikat harta kekayaannya.
menetukan pemberian penolakan
PKPU sementara berlaku
PKPU tetap dengan maksud untuk
sejak tanggal putusasan PKPU
memungkinkan Debitor, pengurus
tersebut
dan
diucapkan
berlangsung tanggal
dan
sampai
sidang
dengan
kreditor
untuk
mempertimbangkan
dan
diselenggarakan
menyetujui rencana perdamaian
(Pasala 227 UU No. 37 Tahun
pada rapat atau sidang diadakan
2004).
selanjutnya. Bila PKPU tetap tidak
Ad. b. Penundaan Kewajiban
dapat ditetapkan oleh pengadilan
Pembayaran
maka dalam jangka waktu tersebut
Utang
yang
berikut
bersifat tetap. Pada
sidang
pengadilan,
hakim
harus
tujuhpuluh) hari setelah PKPU
mendengar
Debitor,
Hakim
sementara diucapkan (Pasal 228
Pengawas, Pengurus, dan Kreditor
No. 37 tahun 2004). Dalam ayat 6
yang
atau
Pasal 228 UU No.37 tahun 2004
ditunjuk
dinyatakan bahwa yang berhak
kuasanya
wakilnya yang
melebihi
270
tidak
saat
hadir,
boleh
perpanjangannya
berdasarkan surat kuasa. Dalam
menentukan
sidang tersebut, setiap kreditor
Debitor akan diberikan PKPU
berhak
tetap adalah kreditor konkuren,
hadir
bersangkutan panggilan
walaupun tidak
untuk
itu.
yang
menerima
sedangkan
Apabila
berwenang
apakah
(duaratus
pengadilan
kepada
hanya
menetapkan
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 03. No. 01. Maret 2015 47
Elviana Sagala
ISSN Nomor 2337-7261
berdasarkan persetujuan kreditor
lainnya yang hadir mewakili
konkuren. Ketentuan dalam Pasal
paling sedikit 2/3 (dua pertiga)
228 ini menegaskan bila dalam
bagian dari seluruh tagihan
sidang
kreditor atau kuasanya yang
tidak
dapat
ditetapkan
persetujuan PKPU tetap, maka
hadir dalam sidang tersebut.
dalam sidang tersebut Debitor
Perselisihan yang timbul
dinyatakan pailit dan bila PKPU
antara
tetap
konkuren
disetujui
maka
PKPU
pengurus
dan
tentang
kreditor
hak
suara
tersebut berikut perpanjangannya
diputus oleh hakim pengawas.
tidak
(duaratus
Apabila permohonan pailit dan
tujuhpupuh) hari setelah PKPU
permohonan PKPU diperiksa pada
sementara diucapkan.
saat bersamaan maka permohonan
melebihi
270
Selanjutnya menentukan
bahwa
PKPU
tetap
Pasal
229
PKPU lah yang harus diputuskan
pemberian
terlebih
berikut
dahulu.
PKPU
yang
Permohonan
diajukan
setelah
perpanjangannya ditetapkan oleh
adanya permohonan pernyataan
pengadilan berdasarkan:
pailit
a) Persetujuan lebih dari ½ (satu
Debitor,
perdua)
jumlah
yang
diajukan
agar
terhadap
dapat
diputus
kreditor
terlebih dahulu dan permohonan
konkuren yang haknya diakui
ini wajib diajukan pada sidang
atau sementara diakui yang
pertama pemeriksaan permohonan
hadir dan mewakili paling
pernyataan pailit (Pasal 229 UU
sedikit 2/3 bagian dari seluruh
No.229 tahun 2004).
tagihan yang diakui atau yang
Bila jangka waktu PKPU
sementara diakui dari kreditor
sementara
berakhir,
konkuren atau kuasanya yang
kreditor
hadir dalam sidang tersebut
pemberian PKPU tetap
dan
perpanjangannya sudah diberikan,
tidak
karena menyetujui atau
b) Persetujuan lebih dari ½ (satu
tetapi sampai batas waktu 270
perdua) jumlah kreditor yang
(duaratus tujuhpuluh) hari belum
piutangnya
dalam
tercapai
gadai, jaminan fidusia, hak
rencana
tanggungan, hipotik, atau hak
pengurus pada hari berakhirnya
agunan
tersebut wajib memberitahukan hal
atas
dijamin
kebendaan
persetujuan perdamaian,
terhadap maka
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 03. No. 01. Maret 2015 48
Elviana Sagala
itu
ISSN Nomor 2337-7261
melalui
pengawas
245 UU No. 37 tahun 2004 dan semua
kepada pengadilan yang harus
tindakan eksekusi yang telah dimulai
menyatakan Debitor pailit paling
untuk memperoleh pelunasan utang
lambat
harus ditangguhkan.
pada
hakim
hari
berikutnya.
Pengurus wajib mengumumkan
Adapun akibat hukum PKPU
kepailitan tersebut dalam surat
itu meliputi:
kabar harian dimana permohonan
a) Pengurusan harta Debitor
PKPU
sementara
diumumkan
Secara
ringkas
dapat
(Pasal 230 UU No. 37 tahun
disebutkan bahwa debitor tidak
2004).
dapat melakukan kepengurusan
(1)
Penjelasan Pasal 230 ayat
terhadap harta debitor tanpa izin
menyatakan
dari pengurus.
terhadap
rencana
persetujuan perdamaian
b) Melakukan Pinjaman dari Pihak
harus dicapai paling lambat pada
Ketiga
hari ke 270 (duaratus tujuhpuluh),
Debitor dapat melakukan
sedangkan pengesahan perdamaian
pinjaman dari pihak ketiga atas
diberikan sesudahnya, ayat (2)
dasar kewenangan yang diberikan
bagi Debitor hal ini merupakan
oleh
konsekwensi dari ketentuan Pasal
diperlukan agunan dalam rangka
ini yang menentukan bahwa dalam
pinjaman tersebut harus mendapat
hal
tetap
persetujuan dari Hakim Pengawas.
ditolak maka pengadilan harus
Harta yang dijadikan jaminan itu
menyatakan Debitor pailit.
harus yang belum menjadi jaminan
permohonan
Seimbang
PKPU
dengan
hal
pengurus.
Dan
apabila
utang (Pasal 240 UU No. 37 tahun
tersebut maka apabila permohonan
2004).
PKPU tetap dikabulkan kreditor
c) Terhadap persatuan harta
tidak menyetujuinya juga tidak
Apabila
debitor
telah
dapat mengajukan upaya hukum
menikan dalam persatuan harta,
kasasi.
harta debitor mencakup semua
2.4 Akibat Hukum Penundaan Kewajiban
aktiva
Pembayaran Utang
dan
passiva
persatuan
(Pasal 241 UU No.37 tahun 2004).
Selama berlangsungnya PKPU,
Penjelasan Pasal 241 menyebutkan
Debitor tidak dapat dipaksa membayar
bahwa yang dimaksud dengan
utang sebagaiDimaksud dalam Pasal
aktiva adalah seluruh kekayaan Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 03. No. 01. Maret 2015 49
Elviana Sagala
ISSN Nomor 2337-7261
debitor, sedangkan pasiva adalah
atas
seluruh utang debitor.
dengan
d) Debitor tidak dapat dipaksa bayar
hak
kekayaan Selama
berlangsungnya
atau
yang
harus
tertentu
berdasarkan
Pasal 242 ayat (3) UU No. 37
PKPU, debitor tidak dapat dipaksa
tahun 2004 .
untuk membayar utang-utangya
f) Tehadap perkara yang sedang
dan semua tindakan eksekusi yang dimulai
lainnya
diistimewakan berkaitan dengan
utang
telah
kebendaan
berjalan
guna
mendapat
utang
harus
menjadi Penggugat atau Tergugat
ditangguhkan (Pasal 242 UU No.
dalam perkara mengenai hak atau
37 tahun 2004).
kewajiban yang menyangkut harta
pelunasan
Debitor
e) Terhadap sitaan dan sandera
kekayaannya
Semua sitaan yang telah
persetujuan
tahun 2004).
ditetapkan tanggal yang lebih awal pengadilan
tanpa
dapat
pengurus (Pasal 234 UU No. 37
diletakkan gugur kecuali telah
oleh
tidak
g) Kreditor pemegang jaminan dn
berdasarkan
biaya pemeliharaan
permintaan pengurus. Dalam hal
Dalam PKPU pelaksanaan
debitor disandera, maka debitor
hak kreditor pemegang jaminan
harus dilepaskan segera setelah
dan kreditor yang diistimewakan
diucapkan putusan PKPU tetap
ditangguhkan
atau setelah putusan pengesahan
berlangsungnya PKPU (Pasal 246
perdamainna memperoleh kekuaan
UU No. 37 tahun 2004).
hukum tetap dan atas permintaan
h) Terhadap pembayaran utang
selama
pengurus atau hakim pengawas.
Pembayaran semua utang,
Jika masih diperlukan, pengadilan
selain yang sebagaimana dimaksud
wajib mengangkat sita yang telah
dalam Pasal 224 yang sudah ada
diletakkan
sebelum
diberikannya
PKPU,
termasuk harta debitor. Demikian
selama
berlangsungnya
PKPU
juga dengan eksekusi dan sita
tidak boleh dilakukan, kecuali
yang telah di mulai atas benda
pembayaran
yang
dilakukan kepada semua kreditor
tidak
atas
benda
dibebani,
yang
dijamin
utang
perimbangan
tersebut
dengan gadai, jaminan fidusia, hak
menurut
piutang
tanggungan, hipotek, hak agunan
masing-masing, tanpa mengurangi Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 03. No. 01. Maret 2015 50
Elviana Sagala
ISSN Nomor 2337-7261
berlakunya ketentuan pasal 185
memiliki hak untuk didahulukan dan
ayat (3) UU No. 37 tahun 2004.
mana
i) Perjumpaan utang
yang
digolongkan
sebagai
kreditor konkuren yaitu kreditor yang
Piutang atau utang yang
tidak memgang agunan dan yang tidak
diambil alih setwlah dimulainya
mempunyai hak istimewa dan yang
PKPU, tidak dapat diperjumpakan
tagihannya telah diakui atau yang
(Pasal 248 UU No. 37 tahun
diakui secara bersyarat.
2004).
Berakhirnya
j) Perjanjian timbal balik
Kewajiban Pembayaran Utang dapat
Ketentuan ini tidak berlaku terhadap
perjanjian
Penundaan
dilakukan
atas
dasar
permintaan
yang
hakim pengawas, satu atau lebih
mewajibkan debitor melakukan
kreditor atau atas prakarsa pengadilan
sendiri
sendiri dalam hal:
perbuatan
yang
diperjanjikan (Pasal 249 UU No.
a) Debitor selama waktu PKPU tidak
37 tahun 2004).
beritikad baik dalam melakukan
k) Perjanjian sewa menyewa
pengurusan terhadap hartanya.
Sejak hari putusan PKPU
b) Debitor telah merugikan atau telah
sementara diucapkan maka uang sewa
meruakan
harta
mencoba merugikan kreditornya
debitor
c) Debitor melakukan pelanggaran
(Pasal 251 UU No. 37 tahun
ketentuan Pasal 240 ayat (1)
2004).
d) Debitor
l) Pemutusan hubungan kerja Sejak dimulainya PKPU
lalai
melaksanakan
tindakan-tindakan
yang
diwajibkan
oleh
kepadanya
sementara maka gaji dan biaya lain
Pengadilan pada saat atau setelah
yang timbul dalam hubungan kerja
PKPU
tersebut
melaksanakan
menjadi
utang
harta
diberikan,
atau
lalai
tindakan-tindakan
debitor (Pasal 252 UU No. 37
yang disayaratkan oleh pengurus
tahun 2004). PKPU tidak berlaku
demi kepentingan harta debitor
bagi keuntunan sesama
debitor
e) Selama waktu PKPU, keadaan
dan penanggung (Pasal 254 UU
harta debitor ternyata tidak lagi
No. 37 tahun 2004).
memungkinkan
Pengurus dalam PKPU harus
PKPU atau
mengetahui tingkatan para kreditor dalam
PKPU
yaitu
nama
dilanjutkannya
f) Keadaan harta debitor tidak dapat
yang
diharapkan
untuk
memenuhi
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 03. No. 01. Maret 2015 51
Elviana Sagala
ISSN Nomor 2337-7261
kewajibannya
terhadap
para
No. 37 tahun 2004, maka bila hal
kreditor pada waktunya.
tersebut
terbukti
pengurus
wajib
mengajukan permohonan pengakhiran Hal
ini
sebagaimana
PKPU.
dinyatakan tegas dalam Pasal 255 UU
2.5 Perbedaan Kepailitan dan PKPU Perbedaan kepailitan dan PKPU dapat dilihat dari tabel berikut4: Perbedaan
Kepailitan
Upaya hokum
Terhadap ata
PKPU
putusan
Terhadap
putusan
tidak
dapat
permohonan PKPU
pernyataan
pailit,
diajukan
kasasi
dapat diajukan
upaya
hukum
ke apapun (Pasal 235 ayat (1)
Mahkamah Agung (Pasal UU Kepailitan). 11
ayat
(1)
UU
Kepailitan).
Selain itu terhadap putusan atas permohonan pernyataan
pailit
telah
memperoleh
kekuatan
yang
hukum
tetap,
dapat diajukan penin jauna kembali
ke
Agung
(Pasal
Mahkamah 14
UU
Kepailitan). Yang
melakukan
penurusan harta debitor
Kurator (Pasal 1 angka 5, Pasal 15 ayat (1), 225 dan
Pasal
16
Pengurus ayat
(2)
(Pasal UU
UU Kepailitan).
Kepailitan). Kewenangan
4
Sejak
tanggal
Dalam
PKPU,
file:///C:/Users/WIN7/Documents/kepailitan%202.htm
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 03. No. 01. Maret 2015 52
Elviana Sagala
ISSN Nomor 2337-7261
Debitor
putusan pernyataan Pailit Debitor diucapkan,
masih
Debitor melakukan
dapat
pengurusan
kehilangan haknya untuk terhadap hartanya selama menguasai dan mengurus mendapatkan persetujuan kekayaannya
yang dari pengurus (Pasal 240
termasuk
harta UU Kepailitan).
dalam
Pailit (Pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan). Jangka
waktu
Dalam
penyelesaian
setelah
kepailitan,
Dalam
PKPU,
diputuskannya PKPU
dan
pailit
oleh
pengadilan perpanjangannya
niaga,
tidak
ada
waktu
tertentu
penyelesaian
batas boleh
tidak
melebihi
270
untuk (duaratus tujuhpuluh) hari seluruh setelah
proses kepailitan.
putusan
sementara
PKPU
diucapkan
(Pasal 228 ayat (6) UU Kepailitan).
Dengan
PKPU
sedikit yang bankrut dan diambang
merupakan suatu cara yang dapat
kehancuran. Kepailitan bukan lah
dilakukan oleh debitor yang beritikad
merupakan solusi yang utama sebab
baik
bisa
kepailitan menyebabkan hanya pihak
dan
kreditor
sebab
demikian
debitor
mempertahankan
masih
usahanya
lah
menurut
perekonomian juga tetap berjalan.
mengambil
Apalagi akhir-akhir ini dari tahun
menguntungkan kreditor saja, sebab
2012
gejolak
harusnya kreditor harus juga tanggap
turunnya
situasi dan merupakan penyelamat
nilai rupiah dan turunnya harga getah
bangsa dengan memberikan pinjaman-
dan sawit di Sumatera Utara dan
pinjaman kepada masyarakat sehingga
naiknya
harus
sampai
perekonomian
kacang
saat
ini
menurun,
bahan-bahan kedelai,
baku
sepeti
mengakibatkan
lebih
jalan
pintas
penulis
mengutamakan
yang
efek
negatif yang terjadi untuk masyarakat
pengusaha-pengusaha kecil banyak
atau
yang
dan
mengutamakan kesselamatan kreditor
tidak
saja. Sebagaimana kita ketahui salah
metutup
usahanya
pengusaha-pengusaha
besar
debitor
bukan
malah
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 03. No. 01. Maret 2015 53
Elviana Sagala
satu
ISSN Nomor 2337-7261
fungsi
dari
perbankan
kreditor
seperti
adalah
III. KESIMPULAN DAN SARAN
sebagai
3.1 Kesimpulan
penghimpun, penyalur dan pelayan
Dari pembahasan diatas maka penulis
jasa dalam lalu lintas pembayaran dan
dapat mengambil kesimpulan bahwa lembaga
peredaran uang di masyarakat yang
PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran
bertujuan
pelaksanaan
Utang) adalah merupakan sebuah cara yang
pembangunan nasional, dalam rangka
dilakukan atau digunakan debitor maupun
meningkatkan
pemerataan,
kreditor dalam hal debitor atau kreditor
pertumbuhan ekonomi dan stabilitas
menilai debitor tidak dapat atau diperkirakan
nasional
tidak
menunjang
ke
arah
peningkatan
akan
dapat
lagi
melanjutkan
kesejahteran rakyat banyak jadi bukan
pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh
untuk
waktu dan dapat ditagih, dengan maksud agar
kepentingan
sendiri
yang
perbankan
harus
itu
diselamatkan
tercapai
rencana
perdamaian
meliputi
terkhusus bank-bank swasta terkadang
pembayaran sebahagian atau seluruh utang
terlihat lupa tentang fungsinya sendiri
kepada kreditor antara debitor dan kreditor
sehingga
bisa
agar debitor tidak perlu dipailitkan (Pasal 222
dilaksanakan karena perdamaian tidak
jo Pasal 228 ayat (5) UU No. 37 tahun 2004).
mereka setujui.
Karena itu dalam hal terdapat permohonan
PKPU
Dari
tidak
diatas
PKPU dan kepailitan, permohonan PKPU
penulis menilai mempailitkan Debitor
didahulukan daripada kepailitan (Pasal 229
atau Debitor mempailitkan diri itu
ayat (3) dan ayat (4) UU No. 37 tahun 2004).
sangat lah mudah sekali, sehingga
Sebab apabila kepailitan yang dilakukan dapat
penulis berpendapat bahwa harus ada
membuat debitor menjadi tidak cakap hukum
penyempurnaan
dalam
atas semua harta kekayaannya (aset) dan
menerapkan peraturan-peraturan sebab
semua aset tersebut akan digunakan untuk
untuk Debitor usaha kecil pailit sangat
membayar semua utang-utangnya yang telah
merugikan, mungkin bagi pengusaha
dicocokkan (Pasal 24 ayat (1) UU No. 37
atau Debitor yang beritikad tidak baik
tahun 2004) dan tidak ada upaya membuat
pailit adalah anugrah yang harus
debitor
dijalankan, jadi kembali kepada tujuan
pembayaran semua utang untuk bertahan
dan
Republik
hidup dan merubah nasibnya agar lebih baik
Indonesia untuk mengamati ulang agar
sedangkan PKPU harta debitor akan dikelola
keadilan itu terwujud.
sehingga menghasilkan dan dapat digunakan
cita-cita
pembahasan
lagi
negara
yang
asetnya
tidak
lebih
dari
untuk membayar utang-utang debitor dan Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 03. No. 01. Maret 2015 54
Elviana Sagala
ISSN Nomor 2337-7261
debitor tetap cakap hukum tetapi semua
bagi debitor yang tidak beritikad baik
tindakannya harus mendapat peretujuan dari
hal
ini
malah
merupakan
pegawas sehingga kemungkinan besar debitor
peluang.
Pailit
membuat
dapat bertahan dan merubah nasibnya menjadi
menjadi lumpuh total baik sebagai
lebih baik.
Adapun cara PKPU dalam
subjek hukum maupun kesempatan
menghindarkan debitur dari pailit telah diatur
untuk mempertahankan usaha dan
dalam BAB III
Pasal 222 sampai dengan
asetnya dalam upaya untuk bertahan
Pasal 294 UU No. 37 tahun 2004 dengan
hidup, dan sebagai warganegara yang
ketentuan
persetujuan
harus dilindungi dan mendapat hidup
perdamaian dan bila tak tercapai perdamaian
yang adil makmur dan sejahtera akan
maka akan di ambil suara terbanyak dari para
terampas. PKPU adalah salah satu
kreditor konkuren (Pasal 229 UU No. 37
jalan
thaun 2004), dalam hal PKPU tidak berlaku
diutamakan dan hal ini perlu ke
untuk kreditor preferen (istimewa). Jelas
yakinan para hakim terutama hakim
sekali mempailitkan debitor atau debitor
Pengadilan
mempailitkan diri itu sangat mudah dan
menemukan cara bagaimanapun juga
PKPU tidak bisa mengambil upaya lain tetap
harus
kreditor yang
berperan dalam hal penentu
mengingat adanya ketetapan Undang-
kalaupun bisa dielakkan pailit kemungkinan
undang bila perdamaian tidak tercapai
itu sangat sulit.
maka putusan pailit lah yang harus
harus
adanya
3.2 Saran
yang
Niaga
debitor
benar-benar
agar
dapat
mengutamakan
diputuskan. Penulis berharap agar PKPU
harus
suatu
Kreditor
PKPU
tidak
perlu
merasa tidak terlindungi bila PKPU di
(Penundaan Kewajiban Pembayaran
utamakan
Utang) dijadikan upaya yang terutama
menyatakan debitor tidak beritikad
dalam menyelesaikan permasalahan
baik maka PKPU dapat diakhiri atas
bila
permintaan oleh pengawas, satu atau
debitor
mengalami
kesulitan
sebab
lebih
tidak langsung berupaya mempailitkan
upaya untuk menjadikan masyarakat
debitor,
yang
menurut
penulis
hidup
Dengan
pengawas
untuk membayar utang-utang dan
sebab
kreditor.
bila
dengan
demikian
mencapai
tindakan mempailitkan debitor tanpa
kesejahteraan dan telindungi oleh
memberi kesempatan PKPU dilakukan
hukum benar-benar terwujud.
merupakan suatu tindakan yang sangat mematikan bagi debitor-debitor yang
DAFTAR PUSTAKA
tidak memiliki aset lebih bila pailit
A. Peraturan Perundang-Undangan Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 03. No. 01. Maret 2015 55
Elviana Sagala
ISSN Nomor 2337-7261
Kewajiban Pembayaran Utang (Bandung: Alumni, 2001)
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. KitabUndang-undang Hukum Perdata Undang-undang Republik indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
Sunarmi, Hukum Kepailitan, (Medan: PT.Sofmedia, 2010) C. Internet File:///C:Users/WIN7/Documents/mak alah%20kepailitan.htm File:///C:Users/WIN7/Documents/paili t%205.htm
B. Buku M.solly, Lubis, Paradigma Kebijakan Hukum Pasca Reformasi, (Medan: PT.Sofmedia, 2010).
File:///C:Users/WIN7/Documents/defe nisi%202kepailitan.htm
Rudhy A. Lontoh, Denny Kailimang dan Benny Ponto, ed., Penyelesaian Utang-Piutang melalui Pailit atau Penundaan
File:///C:Users/WIN7/Documents/Efe ktifitas1.htm
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 03. No. 01. Maret 2015 56