MASYARAKAT DIMINTA LAPORKAN PUNGLI PENDIDIKAN
pontianak.tribunnews.com
Maraknya pungutan liar terkait biaya pendidikan memang mengkhawatirkan. Karena itu, Ombudsman dan Indonesia Corruption Watch (ICW) bekerjasama membuka pos pengaduan penerimaan siswa dan mahasiswa baru tahun ajaran 2012 - 2013. Diharapkan, dengan adanya pos pengaduan, masyarakat akan melaporkan dugaan pungutan liar di sekolah. "Kami harap, orang tua wali yang menemui pungutan liar dalam proses penerimaan siswa dan mahasiswa baru untuk melaporkannya ke kami," ujar Anggota Ombudsman bidang Pendidikan, Budi Santoso di kantornya, Senin (25/6). Pos pengaduan, kata Budi, dibuka di tujuh kantor perwakilan Ombudsman. Ketujuh kantor perwakilan tersebut tersebar di tiap provinsi, yakni di Bandung (Jawa Barat), Yogyakarta, Medan (Sumatera Utara), Manado, Surabaya (Jawa Timur), Banjarmasin (Kalimantan Selatan) dan Kupang (Nusa Tenggara Timur). Menurutnya, pos pengaduan ini dibuka mulai hari ini hingga awal Oktober 2012. Alasan dibukanya pos hingga Oktober, karena dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya bahwa dua bulan setelah penerimaan siswa dan mahasiswa baru masih terdapat pungutan liar. Budi mengatakan, pos pengaduan ini merupakan hasil koordinasi lembaganya dengan ICW dengan tujuan pelayanan publik di bidang pendidikan dapat berjalan dengan baik. Budi menuturkan, pos pengaduan akan mencatat, mengidentifikasi dan menganalisis setiap laporan yang masuk untuk dijadikan bahan reviu kebijakan pendidikan terutama kebijakan terkait penerimaan siswa baru di tahun-tahun yang akan datang. "Kami bisa berikan saran dan rekomendasi jika terjadi penyimpangan dalam penerimaan siswa dan mahasiswa baru. Kami punya kewenangan ini." Ia mengatakan, ada dua metode yang dilakukan pos pengaduan, yakni pemantauan secara aktif dan pasif. Budi menjelaskan yang dimaksud pemantauan secara aktif adalah lembaganya dapat mendatangi sekolah dan mewawancarai orang tua murid terkait masalah Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
Page 1
yang mereka hadapi. Sedangkan secara pasif, orang tua murid bisa melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan pihak sekolah ke pos pengaduan. Di tiap pos pengaduan, kata Budi, dilengkapi dengan nomor faks, telpon, email dan alamat yang bisa diakses masyarakat kapan pun juga. Setiap laporan harus disertai dengan identitas pelapor, uraian kronologis serta dokumen pendukung. Ombudsman menegaskan bahwa jika diperlukan identitas pelapor dapat dirahasiakan lembaganya. Di tempat yang sama, Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW, Febri Hendri mengatakan, pos pengaduan didirikan lantaran di tahun-tahun sebelumnya banyak masalah pungutan liar yang terjadi. Ia tidak menampik bahwa kini telah ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 60 Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Namun demikian, menurutnya, peraturan ini tak akan efektif di lapangan apabila tidak ada tim yang mengawalnya. Bukan hanya itu, tidak jarang Dinas Pendidikan di tiap daerah ikut 'bermain' terkait pungutan liar ini. "Agar Permendikbud bagus (berlaku efektif), buat tim bersama Kemendikbud dengan kejaksaan dan kepolisian serta Ombudsman khusus mengenai pungutan liar. Masalah pungutan liar ini selalu terjadi tiap tahun," ujarnya. Dari catatan ICW, kata Febri, di tahun-tahun sebelumnya, banyak pungutan liar berbentuk pengadaan seragam sekolah, pengadaan buku bahkan sampai dana operasional seperti bahan bangunan dan bahan ajaran lainnya. Ia berharap dengan dibentuknya pos pengaduan ini ke depan pelayanan penerimaan siswa dan mahasiswa baru dapat lebih baik lagi. Aliansi Orang Tua Murid Peduli Pendidikan, yang diwakili Jumono mengakui sudah menerima short message service (sms) dari sejumlah orang di berbagai daerah. Kebanyakan sms yang dikirim mengenai banyaknya laporan dugaan terjadinya pungutan liar terkait penerimaan siswa dan mahasiswa baru. "Misal di Palembang, masuk SMA ada pungutan Rp5-10 juta, di Jambi orang tua murid harus bersepakat membayar Rp2,5 juta," tandasnya tanpa menyebutkan secara rinci nama sekolah. "Berdasarkan pemantauan tahun sebelumnya, koalisi masyarakat sipil menemukan banyak pengaduan penerimaan siswa baru dan daftar ulang siswa. Dalam penerimaan siswa baru misalnya, masalah yang paling menonjol adalah pungutan terhadap siswa dan orang tua murid," kata aktivis ICW, Febri Hendri, dalam rilisnya. Menurut Febri, pihak sekolah seharusnya tidak perlu memberlakukan biaya daftar ulang pada siswa. Anggaran untuk itu sudah dipenuhi oleh pemerintah. Siswa hanya perlu melengkapi syarat administrasi saja. Menurut Menteri Pendidikan M. Nuh, sebenarnya jenis pungutan pada seragam sekolah dan buku/LKS dikembalikan pada keinginan masing-masing orang tua murid. Akan tetapi pungutan untuk pembangunan/gedung, administrasi pendaftaran, Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), masa orientasi, ekstrakurikuler, laboratorium, masa orientasi, dan ujian memang tidak dibolehkan. Larangan
berlaku untuk sekolah-sekolah negeri, sekolah-sekolah swasta yang
menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS), i Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) ii , dan Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
Page 2
Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) iii . Sekolah yang dimaksud adalah yang setara dengan SD dan SMP, termasuk SLB, SMP-LB, dan SMP Terbuka. Untuk sekolah-sekolah negeri dilarang melakukan pungutan baik biaya operasional maupun biaya investasi. Sedangkan untuk sekolah-sekolah swasta yang menerima BOS hanya dilarang memungut biaya operasional saja, sementara pungutan biaya investasi boleh. "Sekolah-sekolah swasta yang menerima BOS boleh melakukan pungutan biaya operasional namun harus memenuhi sejumlah syarat yang ditetapkan," kata Nuh. Sumber: hukumonline.com, 25 Juni 2012 detik.com, 25 Juni 2012 republika.co.id, 30 Desember 2011.
Catatan: Dalam konsideran menimbang Permendikbud Nomor 60 Tahun 2011 dinyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Selain itu juga ditegaskan bahwa pungutan membebani masyarakat sehingga dapat menghambat akses masyarakat untuk
memperoleh
pelayanan
pendidikan
dasar.
Berdasarkan
kedua
hal
tersebut
ditetapkanlah aturan tersebut. Peraturan tersebut antara lain mengatur: 1. sekolah milik pemerintah maupun pemerintah daerah (SD Negeri dan SMP Negeri) sebagai pelaksana program wajib belajar dilarang memungut biaya investasi dan biaya operasional dari peserta didik, orangtua atau walinya. 2. untuk sekolah yang didirikan masyarakat (SD Swasta dan SMP Swasta) tidak boleh melakukan pungutan yang dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar, kelulusan dan juga untuk kesejahteraan anggota komite atau lembaga representasi pemangku kepentingan pendidikan. 3. SD Swasta dan SMP Swasta dilarang melakukan pungutan kepada peserta didik, orangtua atau walinya yang tidak mampu secara ekonomis. 4. untuk SD dan SMP yang dikembangkan menjadi Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dilarang melakukan pungutan tanpa persetujuan dari Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk. 5. untuk SD dan SMP yang berstandar internasional juga tidak diperbolehkan melakukan pungutan tanpa persetujuan tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk. 6. untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran, terdapat sanksi administratif yang meliputi pembatalan pungutan dan kepada kepala sekolahnya akan diberikan tindakan, mulai dari teguran tertulis, mutasi atau sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan bagi sekolah swasta yang melakukan pelanggaran ijinnya akan dicabut.
Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
Page 3
Terkait BOS, perlu diketahui bahwa Program BOS dimulai sejak bulan Juli 2005. Menurut Kemendikbud, BOS telah berperan secara signifikan dalam percepatan pencapaian program wajar 9 tahun. Oleh karena itu, mulai tahun 2009 pemerintah telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi program BOS, dari perluasan akses menuju peningkatan kualitas. Pada
tahun
2012
Dana
BOS
mengalami
perubahan
mekanisme
penyaluran
dibandingkan dengan BOS tahun 2011. Pada tahun 2011, BOS dilsampaikan melalui mekanisme transfer ke daerah kabupaten/kota dalam bentuk Dana Penyesuaian untuk Bantuan Operasional Sekolah, sementara mulai tahun anggaran 2012 dana BOS disalurkan melalui pemerintah provinsi. Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Secara khusus program BOS bertujuan untuk: 1. membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT (Terbuka) negeri terhadap biaya operasi sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI). Sumbangan/pungutan bagi sekolah RSBI dan SBI harus tetap mempertimbangkan fungsi pendidikan sebagai kegiatan nirlaba, sehingga sumbangan/pungutan tidak boleh berlebih; 2. membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta; 3. meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta. Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD dan SMP, termasuk SMP (SMPT) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia. Program Kejar Paket A dan Paket B tidak termasuk sasaran dari program BOS ini. Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah pada tahun anggaran 2012, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan: 1. SD/SDLB
:
2. SMP/SMPLB/SMPT:
Rp 580.000,-/siswa/tahun Rp 710.000,-/siswa/tahun
Untuk tahun anggaran 2012, dana BOS akan diberikan selama 12 bulan untuk periode Januari sampai Desember 2012, yaitu semester 2 tahun pelajaran 2011/2012 dan semester 1 tahun pelajaran 2012/2013. Penyaluran dana dilakukan setiap periode 3 bulanan, yaitu periode Januari-Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-Desember. Khusus untuk sekolah di daerah terpencil, penyaluran dana BOS dilakukan 6 bulanan. Penetapan daerah terpencil dilakukan melalui Peraturan Menteri Keuangan secara khusus, atas usulan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
i
Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012, Bantuan Operasional Sekolah adalah dana yang digunakan terutama untuk biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar, dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai petunjuk teknis Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
Page 4
ii
Sekolah Bertaraf Internasional merupakan sebuah jenjang HsekolahH nasional di HIndonesiaH dengan standar mutu HinternasionalH. Proses belajar mengajar di sekolah ini menekankan pengembangan daya HkreasiH, HinovasiH, dan eksperimentasi untuk memacu ide-ide baru yang belum pernah ada. iii Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional adalah suatu program pendidikan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2003 pasal 50 ayat 3, yang menyatakan bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional. Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan sekolah yang berkualitas. Peningkatan kualitas ini diharapkan akan mengurangi jumlah siswa yang bersekolah di luar negeri
Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
Page 5
