Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat

Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat

i

ii Desa Vokasi

KATA SAMBUTAN Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal

Kebijakan pembangunan pendidikan nasional diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian secara efisien dan efektif. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka dalam penyelenggaraan pendidikan nasional bertumpu pada 5 prinsip yakni; 1) ketersediaan berbagai program layanan pendidikan, 2) biaya pendidikan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat, 3) semakin berkualitasnya setiap jenis dan jenjang pendidikan, 4) tanpa adanya perbedaan layanan pendidikan ditinjau dari berbagai segi, dan 5) jaminan lulusan untuk melanjutkan dan keselarasan dengan dunia kerja. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI), sebagai salah satu unit utama di Kementerian Pendidikan Nasional dalam mewujudkan prinsip tersebut menyediakan berbagai program layanan pendidikan diantaranya program kursus dan pelatihan. Arah program kursus dan pelatihan tersebut adalah pembekalan kepada peserta didik dengan berbagai keterampilan untuk dapat bekerja (pekerja) atau usaha mandiri (berwirausaha). Programprogram tersebut diantaranya; 1) Kursus Para Profesi, 2) Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat, 3) Kursus Keterampilan Kreatif, 4) Pendidikan Kecakapan Hidup, 5) Desa Vokasi, dan 6) Bantuan Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan maupun Organisasi Mitra. Misi dan tujuan dari program ini adalah memberikan bekal pendidikan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat sehingga setiap lulusan kursus dan pelatihan dapat masuk di dunia kerja dan/atau menciptakan lapangan kerja baru, menghasilkan produk barang dan/atau jasa yang kreatif dan inovatif sehingga mampu memberdayakan potensi lokal untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian maka misi utama dari program ini adalah mengurangi pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Akhirnya, dengan terbitnya petunjuk teknis ini diharapkan dapat dijadikan pegangan bagi seluruh pengelola program PAUDNI dalam penyelenggaraan program-program kursus dan pelatihan. Jakarta, Maret 2011 Direktur Jenderal, Hamid Muhammad, Ph.D NIP. 19590512 198311 1 001 iii PKH Desa Vokasi

KATA PENGANTAR Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan Direktorat Jenderal PAUDNI

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahNya serta kerja keras tim penyusun telah berhasil menyusun petunjuk teknis berbagai program kursus dan pelatihan tahun 2011 yang dapat dijadikan acuan para penyelenggara kursus dan pelatihan. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada para penyusun yang telah mencurahkan pikiran, waktu, dan tenaganya, sehingga petunjuk teknis ini siap untuk disosialisasikan. Petunjuk teknis penyelenggaraan program dan dana bantuan sosial program kursus dan pelatihan ini berisi 5 hal yakni; 1) pemaparan teknis program, 2) bentuk-bentuk dukungan dari Direktorat Pembinaan Kursus dan pelatihan, 3) tata cara memperoleh dana bantuan sosial, 4) akuntabilitas penyelenggaraan dan 5) indikator keberhasilan. Dengan demikian para pembaca akan memahami program kursus dan pelatihan, bentuk dan jenis dukungan pemerintah dan tata cara mengajukan dana bantuan dan berbagai konsekuensinya. Dengan terbitnya petunjuk teknis ini kami berharap akan memberikan kontribusi yang positif untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian secara efisien dan efektif terhadap penyelenggaraan program kursus dan pelatihan. Oleh karena itu, kami mengajak semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program-program pembinaan kursus dan pelatihan agar bekerja lebih keras lagi untuk mencapai target dan kualitas yang diharapkan pada tahun 2011. Untuk itu diperlukan dukungan semua pihak, agar pemanfaatan petunjuk teknis tersebut dapat memenuhi prinsip-prinsip tepat sasaran, tepat penggunaan, bermutu, jujur, transparan, dan akuntabel. Kami menyadari sepenuhnya bahwa tidak ada gading yang tak retak. Oleh karena itu, kritik, usul, atau saran yang konstruktif sangat kami harapkan sebagai bahan pertimbangan untuk menyempurnakan petunjuk teknis tersebut di masa mendatang. Amien. Jakarta, Maret 2011 Direktur,

Dr. Wartanto NIP.19631009 198901 1 001

iv Desa Vokasi

DAFTAR ISI

SAMBUTAN .......................................................................................iii KATA PENGANTAR ...............................................................................iv DAFTAR ISI............................................................................................v PETUNJUK ............................................................................................vii BAB I

PROGRAM DESA VOKASI A. Latar Belakang ................................................................. B. Pengertian ....................................................................... C. Tujuan.............................................................................. D. Dasar Hukum ................................................................... E. Lembaga Penyelenggara ................................................. F. Peserta Didik ................................................................... G. Pendidik/Fasilitator ........................................................ H. Jenis Keterampilan/Vokasi .............................................. I. Kurikulum dan Bahan Ajar............................................... J. Sarana dan Prasarana Belajar ......................................... K. Strategi Pembelajaran..................................................... L. Biaya ................................................................................ M.Evaluasi............................................................................ N. Jaringan Kemitraan.......................................................... O. IndikatorKeberhasilan ..................................................... P. Tindak Lanjut ...................................................................

1 4 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8

BAB II

DUKUNGAN PEMERINTAH (DIREKTORAT PEMBINAAN KURSUS DAN PELATIHAN)................................................... 9

BAB III

TATACARA UNTUK MEMPEROLEH DANA BANTUAN SOSIAL (BLOCKGRANT) A. B. C. D. E.

Pengertian Bantuan Sosial Desa Vokasi .......................... Tujuan Bantuan Sosial Desa Vokasi................................. Lembaga Pengusul dan Persyaratannya ......................... Peserta Didik ................................................................... Penyusunan Proposal......................................................

13 13 13 14 14 v

PKH Desa Vokasi

F. Mekanisme Pengajuan Proposal..................................... G. Waktu Pengajuan Proposal............................................. H. Tim Penilai....................................................................... I. Proses Penilaian Proposal .............................................. J. Penetapan Lembaga Penyelenggara............................... K. Penyaluran Dana ............................................................. BAB IV

15 17 17 19 20 21

AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PROGRAM BANTUAN SOSIAL (BLOCKGRANT) A. Pakta Integritas ............................................................... 23 B. Pernyataan Kesanggupan ............................................... 23 C. Pertanggungjawaban Mutlak.......................................... 23

BAB V

INDIKATOR KEBERHASILAN DAN PENGENDALIAN MUTU A. Indikator Keberhasilan .................................................... 25 B. Pengendalian Mutu......................................................... 25

BAB VI PENUTUP.................................................................................. 27 LAMPIRAN-LAMPIRAN

vi Desa Vokasi

PETUNJUK

ISI BUKU PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PROGRAM DAN DANA BANTUAN SOSIAL PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP PADA DAERAH KHUSUS Buku Petunjuk Teknis dan tata cara memperoleh dana bantuan sosial pendidikan kecakapan hidup pada daerah khusus ini berisi tentang: Bab I : Gambaran pelaksanaan program pendidikan kecakapan hidup pada daerah khusus berisi tentang proses pelaksanaan program pendidikan kecakapan hidup pada daerah khusus agar pembaca dapat memahami dan menguasai proses pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup pada daerah khusus. Dengan demikian diharapkan mampu melaksanakan dengan benar sesuai tujuan program yang diharapkan. Bab II : Dukungan Pemerintah dengan bantuan sosial (blockgrant) berisi tentang bentuk-bentuk dukungan dari pemerintah untuk mendukung program pendidikan kecakapan hidup pada daerah khusus yang berupa dana bantuan sosial, pendampingan dan dukungan lain yang dapat dimanfaatkan masyarakat Bab III : Tata cara memperoleh dana bantuan sosial berisi tentang persyaratan dan proses memperoleh dana bantuan sosial dimulai dengan penyusunan proposal, penyampaian proposal, penilaian proposal, verifikasi dan penetapan proposal yang memperoleh dana bantuan sosial. Bab IV : Akuntabilitas sebagai bentuk tanggung jawab lembaga pengusul/penerima dana bantuan sosial yang meliputi kesanggupan melaksanakan program sesuai usulan, bertanggung jawab secara penuh dalam mengelola dana dan program serta mengupayakan untuk tidak melakukan KKN Bab V : Indikator keberhasilan penyelenggaraan program

dan

pengendalian

mutu

Bab VI : Penutup

vii Desa Vokasi

viii Desa Vokasi

PROGRAM DESA VOKASI A. Latar Belakang Tantangan yang akan dihadapi dalam menyiapkan sumber daya manusia Indonesia diantaranya adalah membanjirnya produk barang maupun jasa Cina, India, dan Australia dalam implementasi China Asean Free Trade Area (CAFTA), India Asean Free Trade Area (IAFTA), dan Australian Asean Free Trade Area (AAFTA). Daya saing bangsa dituntut untuk mampu menghadapi persaingan global tersebut. Penguatan sumber daya manusia, khususnya dalam peningkatan mutu produk perlu didorong dan disiapkan kemampuannya, agar menghasilkan produk yang standar dan kompetitif dengan produkproduk luar negeri tersebut, menurut pendapat Sosiolog David Mc Clelland, suatu negara bisa menjadi makmur bila ada entrepreneur sedikitnya 2% dari jumlah penduduknya. Singapura sudah 7,2%, sedangkan pada 2001 di Indonesia baru 0,18% dari penduduknya yang menggeluti dunia wiraswasta. Hal ini juga menunjukkan bagaimana paradigma tentang pendidikan yang ditanamkan oleh penjajah, pendidikan hanya menyiapkan, tenaga-tenaga terampil untuk keperluan birokrasi dan industri. Disinilah, seharusnya dunia pendidikan dan pemerintah bekerja sama untuk mendorong terwujudnya pendidikan yang berorientasi wirausaha. Pengangguran dan kemiskinan hingga saat ini masih merupakan masalah besar bangsa Indonesia yang belum bisa terpecahkan. Menurut data BPS bulan Agustus 2010, jumlah penganggur terbuka tercatat sebanyak 8,32 juta orang (7,14%) dari total angkatan kerja sekitar 116,53 juta orang. Dari jumlah 8,32 juta orang penganggur tersebut sebagian besar berada di pedesaan. Jika dilihat dari latar belakang pendidikan para penganggur tersebut, 3,81% berpendidikan SD ke bawah, 7,45% berpendidikan SLTP, 11,9% berpendidikan SMA, 1 PKH Desa Vokasi

11,87% berpendidikan SMK, 12,78% berpendidikan Diploma, dan 11,92% berpendidikan Sarjana. Berdasarkan lapangan pekerjaan utama yang diidentifikasi, pada umumnya penduduk yang bekerja lebih mengandalkan bekerja sebagai karyawan atau bekerja sebagai karyawan/buruh tidak tetap. Dari 108,2 juta orang yang bekerja pada Agustus 2010, status pekerjaan utama yang terbanyak sebagai buruh/karyawan sebesar 32,5 juta orang (30,05 persen), diikuti berusaha dibantu buruh tidak tetap sebesar 21,7 juta orang (20,04 persen), dan berusaha sendiri sejumlah 21,0 juta orang (19,44 persen), sedangkan yang terkecil adalah berusaha dibantu buruh tetap sebesar 3,3 juta orang (3,01 persen), sementara itu, jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan di Indonesia pada bulan Maret 2010 sebesar 31,02 juta (13,33 persen). Jumlah angka putus sekolah dan lulus tidak melanjutkan masih cukup tinggi. Data Pusat Statistik Pendidikan Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2008/2009 menunjukkan bahwa dari 2,56 juta lulus SMP/MTs sebesar 1,13% tidak melanjutkan, angka putus sekolah SMA/MA sebesar 3,77%, putus SMK sebesar 3,43%, dan lulus Sekolah Menengah yang tidak melanjutkan sebesar 45,49%. Bila dijumlahkan lulusan SMP yang tidak melanjutkan, putus Sekolah Menengah (SMA, SMK, dan MA), dan lulusan Sekolah Menengah yang tidak melanjutkan mencapai 1.097.303 pada tahun 2008/2009. Angka ini belum termasuk jumlah lulusan perguruan tinggi (akademi dan sarjana) yang tidak langsung mendapatkan pekerjaan, yang jumlahnya juga cukup tinggi. Pemerintah telah mendorong terciptanya program-program kewirausahaan dalam bentuk regulasi dan implementasi di lapangan, diantaranya melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif. Presiden Republik Indonesia juga telah mencanangkan Gerakan Kewirausahaan Nasional pada 2 Februari 2011. Dalam pidatanya, Presiden memberikan gambaran bahwa wirausaha adalah seorang yang punya ide, seorang yang kreatif dan inovatif. Mereka juga seorang yang berani melakukan yang baru, sebelumnya belum ada, dibikin ada. Juga, seorang yang berani mengambil risiko, apakah terobosannya, 2 Desa Vokasi

penemuannya, idenya itu berhasil atau tidak di kemudian hari. Juga, seorang yang tidak pasif, menunggu saja, berserah diri, tidak berusaha, tetapi adalah seorang yang aktif untuk menemukan sesuatu, untuk berkarya bagi kemajuan hidupnya. Itulah pengertian atau hakekat seorang wirausaha, entrepreneur, ataupun technopreneur. Dalam konteks bisnis atau dunia ekonomi, seorang wirausaha adalah yang menemukan produk dan jasa yang baru, yang membuka pasar yang tadinya belum ada, yang dapat memberikan nilai tambah terhadap barang dan jasa yang diproduksi selama ini, yang menghubungkan: antara modal, dan pekerja, dihubungkan agar kombinasi modal (Tanah, Finansial, Teknologi dan budaya) dan pekerja tersebut dapat menciptakan produksi barang/jasa yang semakin berkembang, dimanfaatkan semakin baik, sehingga meningkat nilai tambahnya, hasilnya pun makin baik. Juru hubung inilah sesungguhnya juga seorang wirausaha. Kemudian diatas segalanya, kalau para wirausaha terus berkembang di negeri kita ini, maka bisnis atau usaha dan ekonomi di seluruh Indonesia akan makin bergerak dan makin berkembang. Program Pengembangan Desa Vokasi merupakan wujud implementasi program Pendidikan Kecakapan Hidup/kewirausahaan dalam spektrum perdesaan dengan pendekatan kawasan, yaitu kawasan perdesaan. Program Desa Vokasi dimaksudkan untuk mengembangkan sumberdaya manusia dan lingkungan yang dilandasi oleh nilai-nilai budaya dan pemanfaatan potensi lokal. Melalui program desa vokasi ini diharapkan terbentuk kawasan desa yang menjadi sentra beragam vokasi, dan terbentuknya kelompok-kelompok usaha yang memanfaatkan potensi sumberdaya dan kearifan lokal.Dengan demikian, warga masyarakat dapat belajar dan berlatih menguasai keterampilan yang dapat dimanfaatkan untuk bekerja atau menciptakan lapangan kerja sesuai dengan sumberdaya yang ada di wilayahnya, sehingga taraf hidup masyarakat semakin meningkat.

3 Desa Vokasi

B. Pengertian Desa vokasi adalah kawasan pedesaan yang menjadi sentra penyelenggaraan kursus dan/atau pelatihan berbagai kecakapan vokasional dan pengelolaan unit-unit usaha (produksi/jasa) berdasarkan keunggulan lokal dalam dimensi sosial, budaya, dan lingkungan. Dengan demikian, desa vokasi merupakan kawasan pedesaan yang mengembangkan berbagai layanan pendidikan keterampilan (vokasi) dan kelompok-kelompok usaha untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang mampu menciptakan produk/jasa atau karya lain yang bernilai ekonomi tinggi, bersifat unik dengan menggali dan mengembangkan potensi desa yang memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif berbasis kearifan lokal. C. Tujuan Tujuan dilaksanakannya program desa vokasi adalah: 1. Mewujudkan harmoni hidup perdesaan antara sektor pendidikan, ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan 2. Memberikan pendidikan dan pelatihan keterampilan serta kewirausahaan 3. Membentuk kelompok-kelompok usaha kecil 4. Memberdayakan potensi lingkungan untuk usaha produktif 5. Menguatkan nilai-nilai sosial-budaya yang sudah ada 6. Menyadarkan dan mampu melestarikan potensi alam 7. Menciptakan lingkungan terampil, kreatif, dan inovatif, tetapi tetap arif. D. Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 4 Desa Vokasi

4. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 1992 tentang Desa Tertinggal 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 44 Tahun 2006 tentang bantuan untuk lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan. 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 tentang Alokasi, Klasifikasi, Mekanisme Belanja, dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Pendidikan Nonformal dan Informal. 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2009 tentang Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, tahun anggaran 2009. 9. Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional. 10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan tahun 2011. E. Lembaga Penyelenggara Penyelenggara program Desa Vokasi adalah lembaga penyelenggara pendidikan nonformal seperti Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, UPT Daerah, dan lembaga lain (stakeholder) yang memiliki komitmen dan perhatian untuk menyelenggarakan Program Desa Vokasi. F. Peserta Didik Peserta didik Program Desa Vokasi adalah warga masyarakat dalam satu lokasi kawasan yang memiliki kemauan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan (vokasi) tertentu yang terintegrasi dengan memberdayakan potensi dan kearifan lokal. Contoh: Pembentukan dan pengembangan kelompok usaha produksi batik yang memanfaatkan bahan baku yang bersumber dari potensi lokal (limbah kopi dan tanaman indigo), di satu Desa/Kawasan. 5 Desa Vokasi

G. Pendidik/Fasilitator Pendidik/fasilitator pada Program Desa Vokasi adalah seseorang yang memiliki: 1. Kompetensi sebagai pendidik/fasilitator di bidang keterampilan (vokasi)tertentu yang akan dibelajarkan kepada peserta didik 2. Pengalaman memberikan pendidikan dan pelatihan manajemen kewirausahaan 3. Pengalaman dalam pemberdayaan masyarakat di perdesaan. H. Jenis Keterampilan/Vokasi Jenis keterampilan (vokasi) yang dimaksud merupakan keterampilan yang sudah ada embrionya dan/atau keterampilan yang perlu digali dari potensi lokal yang ada dan memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif baik secara ekonomi, sosial dan lingkungan, yang dapat diproduksi, dan dipasarkan. I. Kurikulum dan Bahan Ajar Kurikulum Program Desa Vokasi memuat: a) Materi pokok yang berkaitan dengan pengembangan keterampilan (vokasi) berbasis potensi dan kearifan lokal; b) Materi penunjang yang berkaitan dengan kewirausahaan meliputi:membangun dan meningkatkan perilaku, pola pikir dan sikap wirausaha, dan manajemen usaha (mencari peluang usaha, tata cara merintis usaha kecil, administrasi usaha, pemasaran, pengelolaan keuangan, strategi persaingan, jejaring kerja); c) lama atau jumlah jam belajar disesuaikan dengan jenis, spesifikasi dan tingkat keterampilan (vokasi) yang dipelajari. J. Sarana dan Prasarana Belajar Sarana dan prasarana yang digunakan minimal memenuhi persyaratan teknis yang diperlukan sesuai dengan jenis pendidikan keterampilan (vokasi) tertentu dalam proses pembelajarannya, antara lain: 1. Ruang pembelajaran; 2. Ruang praktek dan peralatan praktek sesuai dengan bidang keterampilan (vokasi) tertentu; 3. Tersedianya potensi lokal yang relevan. 6 Desa Vokasi

K. Strategi Pembelajaran 1. Identifikasi potensi lokal dan sumber daya pendukung 2. Penelusuran minat, bakat, dan kemampuan dasar masyarakat 3. Metodologi pembelajaran: a. teori diikuti dengan praktek, b. teori dan praktek dilakukan bersamaan (learning by doing) c. teori, praktek diikuti dengan magang 4. Evaluasi hasil belajar 5. Pendampingan dan/atau perintisan usaha 6. Pemasaran hasil produksi. L. Biaya Biaya penyelenggaraan Program Desa Vokasi dapat bersumber dari: 1. Peserta didik 2. Bantuan tidak mengikat, diantaranya dari perusahaan dalam bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) 3. Bantuan stimulan dari pemerintah atau pemerintah daerah. 4. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Biaya penyelenggaraan Program Desa Vokasi tergantung dari jenis ketrampilan (vokasi) yang dikembangkan. M. Evaluasi Evaluasi hasil pembelajaran Program Desa Vokasi dapat dilakukan oleh: 1. Lembaga penyelenggara program, apabila jenis keterampilan tersebut belum ada lembaga sertifikasinya. 2. Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK), Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), atau lembaga yang sudah terakreditasi apabila proses pembelajarannya menggunakan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan/atau Standar Kompetensi Lulusan (SKL)

7 Desa Vokasi

N. Jaringan Kemitraan Penyelenggara program desa vokasi diharapkan dapat menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota/ Provinsi dan dengan unsur-unsur Dunia Usaha/ Dunia Industri (DU/DI), Perguruan Tinggi dan stakeholder yang relevan sehingga pendidikan keterampilan (vokasi) dan hasil produksi pada kawasan desa vokasi dapat terus berkembang dan berkelanjutan (sustainable development). O. Indikator Keberhasilan Meningkatnya kesejahteraan dan produktifitas masyarakat desa dengan memaksimalkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dimiliki oleh desa tersebutdalam menciptakan suatu produk yang memiliki daya jual (marketable)berbasis keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif. P. Tindak Lanjut 1. Bidang keterampilan (vokasi) yang dikembangkan dapat dicontoh oleh kelompok atau daerah lain. 2. Keberhasilan Program Desa Vokasi ini dimuat dalam website (www.infokursus.net atau www.paudni.kemdiknas.go.id/kursus) sebagai bahan informasi bagi masyarakat atau lembaga lain. 3. Pendampingan atau perluasan usaha dalam bentuk “micro finance”

8 Desa Vokasi

DUKUNGAN PEMERINTAH (DIREKTORAT PEMBINAAN KURSUS DAN PELATIHAN) Dukungan pemerintah yang dapat diberikan dalam penyelenggaraan program Desa Vokasi ini antara lain: 1. Sosialisasi program Desa Vokasi, yaitu kegiatan publikasi tentang petunjuk-petunjuk teknis yang telah diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan. Sosialisasi ini dilakukan kepada seluruh atau sebagian dari UPT P2-PNFI, BP-PNFI, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, BPKB/SKB, Organisasi Mitra, Asosiasi Profesi, Lembaga Kursus dan Pelatihan, dan unsur terkait lainnya. Informasi sosialisasi program dapat diunduh di web Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan www.infokursus.net atau www.paudni.kemdiknas.go.id/kursus 2. Sosialisasi dan penyediaan bahan-bahan pembelajaran yang berupa Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), bahan ajar, dan kurikulum 3. Pembekalan program Desa Vokasi, merupakan kegiatan pembekalan penyelenggaraan program yang diselenggarakan bagi penyelenggara atau calon penyelenggara program Desa Vokasi. 4. Dana stimulan dalam bentuk dana bantuan sosial untuk pembelajaran program Desa Vokasi pada Ditbinsuslat, UPT P2-PNFI, BP-PNFI, dan dana dekonsentrasi pada Dinas Pendidikan Provinsi di seluruh Indonesia

9 Desa Vokasi

Adapun rincian anggaran pada masing-masing Satker adalah sebagai berikut: NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

SATUAN KERJA / DINAS PENDIDIKAN Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan NAD SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT RIAU JAMBI SUMATERA SELATAN BANGKA BELITUNG BENGKULU LAMPUNG DKI JAKARTA BANTEN JAWA BARAT JAWA TENGAH D.I. YOGYAKARTA JAWA TIMUR BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR SULAWESI UTARA GORONTALO SULAWESI TENGAH SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGGARA MALUKU MALUKU UTARA

10 Desa Vokasi

JUMLAH SASARAN 2500

SATUAN BIAYA (Ribu) 1.400

JUMLAH (Ribu) 3.500.000

260 511 213 260 153 202 125 310 208 372 196

1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400

364,000 715,400 298,200 364,000 214,200 282,800 175,000 434,000 291,200 520,800 274,400

977 869 218 983 302 203 231 204 157 178 203 181 182 178 225 134 146 164

1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400

367,800 216,600 305,200 376,200 422,800 284,200 323,400 285,600 219,800 249,200 284,200 253,400 254,800 249,200 315,000 187,600 204,400 229,600

NO 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

SATUAN KERJA / DINAS PENDIDIKAN PAPUA PAPUA BARAT KEPULAUAN RIAU SULAWESI BARAT P2 PNFI Reg I Bandung P2 PNFI Reg II Semarang BP PNFI Reg I Medan BP PNFI Reg IV Surabaya BP PNFI Reg V Makassar BP PNFI Reg VI Banjarmasin BP PNFI Reg VII Mataram BP PNFI Reg VIII Papua

JUMLAH SASARAN 110 50 110 105 1,084 560 795 535 449

SATUAN BIAYA (Ribu) 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400

JUMLAH (Ribu) 154,000 70,000 154,000 147,000 1,517,600 784,000 1,113,000 749,000 628,600

275 196 106

1,400 1,400 1,400

385,000 274,400 148,400

11 Desa Vokasi

12 Desa Vokasi

TATACARA UNTUK MEMPEROLEH DANA BANTUAN SOSIAL(BLOCKGRANT) A. Pengertian Bantuan Sosial Desa Vokasi Pemberian bantuan sosial adalah pemberian sejumlah uang/barang untuk mendukung pengembangan dan penyelenggaraan program pendidikan nonformal dan informal (PNFI) serta penguatan kelembagaan pada lembaga, organisasi, dan/atau satuan pendidikan penyelenggara PNFI (Permendiknas No. 7 tahun 2009). Pemberian bantuan sosial Program Desa Vokasi adalah pemberian sejumlah dana sebagai stimulan untuk penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan keterampilan (vokasi) bagi masyarakat desa tertentu sebagai sentra pengelolaan unit-unit usaha (produksi/jasa) yang berbasis pada potensi dan kearifan lokal yang terintegrasi dalam dimensi sosial, budaya, dan lingkungan. B. Tujuan Bantuan Sosial Desa Vokasi Bantuan Sosial Desa Vokasi ini bertujuan untuk: 1. Memberikan stimulan penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan keterampilan (vokasi) bagi masyarakat desa tertentu; 2. Membantu masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi, menganggur, usia produktif, dan putus sekolah/tamat tidak melanjutkan untuk mengikuti program pembelajaran keterampilan (vokasi). 3. Mengembangkan sentra-sentra unit usaha yang berbasis pada potensi dan kearifan lokal yang terintegrasi dalam dimensi sosial, budaya, dan lingkungan; C. Lembaga Pengusul dan Persyaratannya 1. Lembaga yang dapat mengusulkan Lembaga yang dapat mengusulkan Program Desa Vokasi adalah lembaga pendidikan dan pelatihan atau lembaga/unit usaha yang mampu menyelenggarakan Program Desa Vokasi.

13 Desa Vokasi

2. Persyaratan Penyelenggara a. Administrasi 1) Lembaga Non Pemerintah (swasta) a) Memiliki akte notaris bagi lembaga swasta/non pemerintah. b) Memiliki ijin operasional yang masih berlaku dari Dinas Pendidikan setempat atau dinas lain yang berwenang. c) Bagi lembaga kursus dan pelatihan (LKP) wajib memiliki Nomor Induk lembaga Kursus (NILEK Online). 2) Lembaga Pemerintah Lembaga pemerintah seperti P2PNFI, BPPNFI, BPKB, SKB, Perguruan Tinggi Negeri, SMK Negeri, dan institusi pemerintah lainnya dibuktikan dengan Surat Keputusan Kelembagaan dari pejabat yang berwenang. 3) Memiliki rekening bank yang masih aktif dan NPWP atas nama lembaga (bukan rekening dan NPWP pribadi). Alamat yang tercantum dalam Rekening dan NPWP harus sama dengan alamat lembaga. 4) Memperoleh rekomendasi dari: a) Dinas Pendidikan atau dinas/instansi lain yang berwenang dan relevan di tingkat kabupaten/kota, atau b) UPTpusat (P2PNFI/BPPNFI)/UPTD tingkat kabupaten/ kota, provinsi, atau regional. (Setiap lembaga pengusul cukup mendapatkan rekomendasi dari salah satu point di atas sesuai contoh rekomendasi terlampir). b. Teknis 1) Bergerak dalam bidang pendidikan nonformal, pengabdian dan/atau pemberdayaan masyarakat. 2) Memiliki struktur organisasi yang jelas dan seluruh fungsi dan tanggung jawab jabatan berjalan dengan baik. 3) Memiliki program kerja yang jelas. 4) Memiliki Pendidik/fasilitator yang ahli sesuai bidang keterampilan (vokasi) yang akan dikembangkan. 5) Memiliki komitmen, kepedulian dan pengalaman dalam pengembangan masyarakat. 6) Sanggup membelajarkan, melatih, membimbing dan melakukan pendampingan lulusan dalam merintis dan mengembangkan unit usaha. 14 Desa Vokasi

7) Memiliki jaringan usaha (pemasaran, permodalan dan mitra). 8) Memiliki sarana pembelajaran (teori dan praktek) dengan jumlah yang memadai dan sesuai bidangnya. D. Peserta Didik Kriteria peserta didik Program Desa Vokasi adalah: 1. Prioritas penduduk usia produktif (usia 18-45 tahun), dengan prioritas utama adalah warga masyarakat yang secara ekonomi kurang mampu, belum bekerja, putus sekolah/tamat tidak melanjutkan (tidak sedang menempuh pendidikan formal). 2. Peserta Program Desa Vokasi diutamakan berdomisili di desa setempat. 3. Bersedia mengikuti proses pembelajaran sampai tuntas dan mengikuti program tindak lanjut berupa rintisan wirausaha mandiri. E. Penyusunan Proposal Lembaga yang berminat sebagai penyelenggara Program Desa Vokasi wajib menyusun proposal sesuai format yang terlampir dalam petunjuk teknis ini, dengan melampirkan data pendukung administrasi dan teknis sesuai dengan yang tercantum dalam poin C.2 dilengkapi dengan Pakta Integritas, Pernyataan Kesanggupan dan Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana tercantum dalam BAB IV. F. Mekanisme Pengajuan Proposal Lembaga yang akan mengajukan proposal untuk memperoleh dana bantuan sosial Program Desa Vokasi hanya dapatmemilih salah satu satuan kerja (satker) sebagai berikut: 1. Satker Pusat Satker Pusat (Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan) Proposal dialamatkan kepada: DIREKTORAT PEMBINAAN KURSUS DAN PELATIHAN, DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL DAN INFORMAL, KEMENTERIAN EPNDIDIKAN NASIONAL Gedung E LantaiVI, Komplek Perkantoran Kemdiknas, Jl. Jend. Sudirman - Senayan, Jakarta Pusat. 15 Desa Vokasi

2. Satker UPT Pusat Satker UPT Pusat berada di 8 regional, sebagai berikut: NO NAMA UPT 1 BP-PNFI Regional I Medan

WILAYAH KERJA Provinsi Aceh, Sumut, Sumbar, Sumsel, Riau, Jambi dan Kepri

ALAMAT Jl. Kenanga Raya No. 64 Tanjung Sari Medan Kode Pos 20132Telp. (061) 8213254

2

P2-PNFI Regional I Bandung

Jl. Jayagiri No. 63 Lembang Bandung Kode Pos 40391 Telp. (022) 2786017

3

P2-PNFI Regional II Semarang

Provinsi Babel, Bengkulu, Lampung, Banten, DKI dan Jabar Provinsi Jateng dan DIY

4

BP-PNFI Regional IV Surabaya

Provinsi Jawa Timur dan NTT

Jl. Gebang Putih No. 10 Sukolilo Surabaya Kode Pos 90231 Telp. (031) 5945101, 5925972

5

BP-PNFI Regional V Makassar

Provinsi Sulsel, Sulut, Sulteng, Sultra, Sulbar, dan Gorontalo

Jl. Adhyaksa No. 2 Panakukang Makassar Kode Pos 90231 Telp. (0411) 440065, 421460

6

BP-PNFI Regional VI Banjarbaru

Provinsi Kalbar, Kalteng, Kalsel, dan Kaltim

Jl. Ambulung Loktabat Selatan – Banjarbaru Kalimantan Selatan Kode Pos 70712 Telp. (0511) 4772875

7

BP-PNFI Regional VII Mataram

Provinsi NTB dan Bali

Jl. Gajah Mada No. 173 Kel. Jempong Baru Kec. Sekarbela Kota Mataram Kode Pos 83116 Telp. (0370) 620870

16 Desa Vokasi

Jl. Pangeran Diponegoro No. 250 Ungaran – Semarang Kode Pos 50512 Telp. (024) 691187, 622884

NO NAMA UPT 8 BP-PNFI Regional VIII Sentani

WILAYAH KERJA Provinsi Maluku Utara, Maluku, Papua, dan Papua Barat

ALAMAT Jl. Raya Bumi Perkemahan (BUPER), Wa Ena Kota Jayapura Kode Pos 99351 Telp. (0967) 550994

3. Satker Dinas Pendidikan Provinsi Satker Dinas Pendidikan provinsi berada pada provinsi masingmasing penyelenggara. Semua lembaga penyelenggara Program Desa Vokasi yang memenuhi persyaratan dapat mengusulkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi, sesuai alamat masing-masing provinsi di Indonesia. Catatan: Apabila ditemukan lembaga mengajukan kepada lebih dari satu Satuan Kerja (satker) maka lembaga yang bersangkutan dinyatakan gugur dalam seleksi administrasi. G. Waktu Pengajuan Proposal Waktu Pengajuan Proposal ke Satuan Kerja (Satker) mulai bulan April sampai dengan Juni 2011. Jika masih dianggap perlu dan kuota anggaran dana bantuan sosial masih ada, maka dimungkinkan untuk mengajukan proposal pada bulan berikutnya. H. Tim Penilai 1. Tim Penilai Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan a. Tim penilai proposal dibentuk berdasarkan surat keputusan Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Ditjen PAUDNI, Kementerian Pendidikan Nasional. b. Tim penilai berjumlah 5 orang dengan struktur seorang ketua (merangkap anggota), seorang sekretaris (merangkap anggota) dan 3 orang anggota serta didukung oleh tim sekretariat. c. Tim Penilai terdiri dari unsur: 1) Akademisi 2) Praktisi 3) Organisasi Mitra/Asosiasi profesi 4) Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan 17 Desa Vokasi

d. Tim Penilai bertugas menilai proposal, memverifikasi kelengkapan proposal dan kondisi lapangan, khusus untuk proposal yang ditujukan kepada Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan e. Tim penilai melaporkan hasil penilaian kelengkapan proposal dan hasil verifikasi kepada Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan segera setelah selesai melaksanakan tugasnya. 2. Tim Penilai Satuan Kerja UPT Pusat. a. Tim penilai proposal dibentuk berdasarkan surat keputusan Kepala UPT (P2PNFI, BPPNFI) Ditjen PAUDNI, Kementerian Pendidikan Nasional. b. Tim penilai berjumlah 5 orang dengan struktur seorang ketua (merangkap anggota), seorang sekretaris (merangkap anggota) dan 3 orang anggota serta didukung oleh tim sekretariat. c. Tim Penilai terdiri dari unsur: 1) Akademisi 2) Praktisi 3) Organisasi Mitra/Asosiasi profesi 4) UPT (P2PNFI, BPPNFI) d. Tim Penilai bertugas menilai proposal, memverifikasi kelengkapan proposal dan kondisi lapangan, khusus untuk proposal yang ditujukan kepada Kepala UPT e. Tim penilai melaporkan hasil penilaian kelengkapan proposal dan hasil verifikasi kepada Kepala UPT segera setelah selesai melaksanakan tugasnya. 3. Tim Penilai Satuan Kerja (Satker) Dinas Pendidikan Provinsi a. Tim penilai proposal dibentuk berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. b. Tim penilai berjumlah 5 orang dengan struktur seorang ketua (merangkap anggota), seorang sekretaris (merangkap anggota) dan 3 orang anggota serta didukung oleh tim sekretariat. c. Tim Penilai terdiri dari unsur: 1) Akademisi 2) Praktisi 3) Organisasi Mitra/Asosiasi profesi 4) Dinas Pendidikan Provinsi d. Tim Penilai bertugas menilai proposal, memverifikasi kelengkapan proposal dan kondisi lapangan, khusus untuk 18 Desa Vokasi

proposal yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. e. Tim penilai melaporkan hasil penilaian kelengkapan proposal dan hasil verifikasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi segera setelah selesai melaksanakan tugasnya. I. Proses Penilaian Proposal Penilaian proposal dilaksanakan melalui tiga tahap, yaitu: 1. Tahap pertama, kelayakan jenis keterampilan (vokasi) yang akan diselenggarakan dilanjutkan dengan seleksi administrasi: a. Badan hukum lembaga dan/atau Akta notaris. b. Surat izin operasional menyelenggarakan kursus dan pelatihan atau izin operasional bidang pendidikan lainnya yang relevan. c. Rekening bank yang masih aktif dan NPWP kedua-duanya atas nama lembaga. d. Surat rekomendasi sesuai dengan persyaratan. 2. Tahap Kedua, penilaian substansi meliputi: a. Struktur organisasi. b. Kualifikasi dan kompetensi pendidik/fasilitator. c. Sarana dan prasarana. d. Daftar peserta didik. e. Pengalaman menyelenggarakan program pengembangan masyarakat. f. Daftar lembaga mitra dan bentuk atau jenis program kemitraan. g. Rencana evaluasi pembelajaran /uji kompetensi. h. Rencana Anggaran Biaya (RAB). Proposal yang memenuhi persyaratan administrasi dan substansi akan dilakukan verifikasi oleh tim penilai dan/atau petugas yang ditunjuk 3. Tahap ketiga: verifikasi ke lembaga pengusul. Verifikasi bertujuan untuk melakukan verifikasi kebenaran dokumen dalam proposal dengan kondisi lembaga di lapangan sekaligus melakukan penilaian tingkat kemampuan lembaga dalam menyelenggarakan program.

19 Desa Vokasi

4. Tahap keempat: hasil verifikasi dibahas dalam rapat pleno yang dihadiri oleh Tim Penilai, Sekretariat, Penanggungjawab Kegiatan, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menentukan nominasi lembaga calon penyelenggara program yang akan direkomendasikan: a. Tim Penilai Pusat kepada Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan; b. Tim Penilai UPT Pusat kepada Kepala P2PNFI atau BPPNFI; c. Tim Penilai Provinsi kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. 5. Hasil penilaian administratif, substantif, dan rapat pleno dibuat Berita Acara yang ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Penilai. J. Penetapan Lembaga Penyelenggara 1. Lembaga yang direkomendasikan oleh Tim Penilai, diajukan kepada pimpinan Satuan Kerja (Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Kepala P2-PNFI/BP-PNFI, atau Kepala Dinas Pendidikan Provinsi) untuk ditetapkan sebagai lembaga penerima bantuan sosial (blockgrant) Program Desa Vokasi. 2. Rapat pleno penetapan di tingkat UPT Pusat dan Dinas Pendidikan Provinsi diwajibkan dihadiri oleh petugas dari Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan dalam rangka mengkoordinasikan dan memastikan proses penilaian dan lembaga penerima sesuai dengan petunjuk teknis. 3. Lembaga yang ditetapkan sebagai penerima blockgrant wajib melakukan akad kerjasama antara lembaga penyelenggara dengan Direktur, Kepala UPT, atau Kepala Dinas Pendidikan Provinsi sesuai SK penetapan dengan menyerahkan daftar calon peserta didik dan jadwal kegiatan. 4. Lembaga yang sudah ditetapkan dan melakukan akad kerjasama wajib: a. Melaksanakan kegiatan belajar sesuai dengan petunjuk teknis dan proposal yang sudah disetujui, melakukan evaluasi, dan pendampingan lulusan. b. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan seluruh kegiatan c. Memungut dan menyetorkan pajak sesuai peraturan yang berlaku. 20 Desa Vokasi

d. Membuat laporan pertanggung jawaban kegiatan dan kisah sukses (success story) dan mengirimkan kepada masing-masing satker yang memberi dana bantuan sosial (blockgrant). Bagi lembaga yang dinyatakan memperoleh dana blockgrant akan dipublikasikan melalui website www.infokursus.net atau www.paudni.kemdiknas.go.id/kursus . K. Penyaluran Dana Dana bantuan sosial ini bersifat stimulan (hanya membantu meringankan dan meningkatkan mutu pembelajaran) 1. Besar Dana Besar dana yang disediakan oleh pemerintah rata-rata Rp. 1.400.000,- per orang. Besaran dana tersebut dapat berubah disesuaikan dengan jenis keterampilan (vokasi) yang diusulkan. 2. Pemanfatan Dana Besaran dana yang diusulkan digunakan untuk membiayai Program Desa Vokasi meliputi: a. Biaya operasional untuk pelatihan (90%), antara lain digunakan untuk biaya pembelajaran dan apabila memungkinkan termasuk untuk modal peserta didik. b. Biaya manajemen (maksimal 10%), dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan program, misalnya: 1) Biaya rapat-rapat 2) Penyusunan laporan kegiatan 3) Dokumentasi 4) Biaya lain yang menunjang kelancaran program. 3. Penyaluran Mekanisme penyaluran dana Program Desa Vokasi dilakukan sebagai berikut : a. Setelah SK penetapan lembaga dan akad kerjasama ditandatangani, selanjutnya diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk proses pencairan dana block grant. b. Setelah dana diterima, lembaga penerima harus menyampaikan surat pemberitahuan bahwa dana telah diterima di rekening lembaganya, dan segera melaksanakan program/kegiatan pembelajaran sesuai dengan lampiran akad kerjasama yang telah disetujui. 21 Desa Vokasi

22 PKH Desa Vokasi

22 Desa Vokasi

AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PROGRAM BANTUAN SOSIAL (BLOCKGRANT) Dalam mendukung tata kelola proses pelaksanaan program dan pemanfaatan dana bantuan program dapat terlaksana sesuai dengan rambu-rambu yang ditetapkan maka penyelenggara program diwajibkan melengkapi: A. Pakta Integritas Pakta Integritas adalah pernyataan tidak akan melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta penyelewengan dalam pengelolaan dan penggunaan dana bantuan sosial (lihat lampiran) B. Pernyataan Kesanggupan Pernyataan kesanggupan adalah surat pernyataan pimpinan lembaga untuk melaksanakan program sesuai dengan proposal yang telah disetujui dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam petunjuk teknis pelaksaan program (lihat lampiran) C. Pertanggungjawaban mutlak Pertanggungjawaban mutlak adalah tanggung jawab lembaga penyelenggara untuk menyelesaikan program sesuai dana yang telah diterima untuk dapat dilaksanakan/diselesaikan.

(Bahwa dana yang telah diterima, pemanfaatanya menjadi tanggung jawab sepenuhnya pihak penerima dana, dan apabila terjadi penyelewengan, dan sebagainya adalah menjadi tanggung jawab penerima dana) (lihat lampiran)

23 Desa Vokasi

24 Desa Vokasi

INDIKATOR KEBERHASILAN DAN PENGENDALIAN MUTU BANTUAN SOSIAL (BLOCKGRANT) A. Indikator Keberhasilan Indikator keberhasilan program Desa Vokasi dapat dilihat dari: 1. Adanya data peserta didik Program Desa Vokasi sesuai dengan dana yang diterima; 2. Lembaga menerima dana 100% dari dana yang disetujui; 3. Bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme; 4. Minimal 90% peserta didik menyelesaikan program pelatihan dengan tuntas 5. Minimal 80% lulusan Program Desa Vokasi dapat terlibat dalam mengelola unit usaha (produksi/jasa) di desanya. 6. Adanya laporan penyelenggaraan program pelatihan, keuangan, dan kisah sukses (Success Story) Program Desa Vokasi. 7. Meningkatkan penghasilan lulusan Program Desa Vokasi. 8. Mengurangi kemiskinan dan pengangguran di desa setempat; B. Pengendalian Mutu Pengendalian mutu terhadap pelaksanaan Program Desa Vokasi dilakukan oleh: 1. Unsur Internal: a. Inspektorat Jenderal Kemdiknas b. Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan c. P2PNFI d. BPPNFI e. Dinas Pendidikan Provinsi f. Dinas Pendidikan Kab/Kota g. Penilik Pendidikan Nonformal h. Asosiasi/organisasi mitra 2. Unsur Eksternal: a. BPKP/BPK b. Instansi lain yang ditugaskan oleh Ditjen PAUDNI 25 Desa Vokasi

Aspek pengendalian mutu meliputi: 1. Manajemen penyelenggaraan program, yaitu: a. Manajemen lembaga penyelenggara b. Pengelolaan dana oleh lembaga penyelenggara c. Mutu layanan Pelatihan Program Desa Vokasi. d. Sertifikasi lulusan (jika diperlukan) e. Pendampingan rintisan usaha bagi lulusan Program Desa Vokasi. 2. Laporan, yang meliputi: a. Laporan Teknis, yang berisi minimal 1) Tingkat keberhasilan program 2) Masalah dan kendala yang dihadapi 3) Upaya penanggulangan permasalahan 4) Tindak lanjut terhadap lulusan 5) Rekomendasi program di masa depan. b. Pembukuan pengelolaan keuangan/dana bantuan sosial c. Tanda bukti pengeluaran anggaran d. Kisah Sukses (Success Story), berupa matrik terlampir.

26 Desa Vokasi

PENUTUP Petunjuk Teknis ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan acuan bagi semua pihak yang berkepentingan dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi penyelenggaraan Desa Vokasi. Sehubungan dengan hal tersebut, kepada semua pengelola pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal pusat wajib mensosialisasikan pedoman ini kepada masyarakat luas lu melalui berbagai cara dan media, sebagai salah satu perwujudan ketersediaan berbagai program layanan pendidikan, biaya pendidikan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat, semakin berkualitasnya setiap jenis dan jenjang pendidikan, tanpa adanya perbedaan layanan pendidikan dari berbagai segi dan, jaminan lulusan untuk melanjutkan dan keselarasan dengan dunia kerja. Kami mengingatkan kembali kepada semua lembaga pendidikan nonformal bahwa ”jangan jangan tergiur oleh berbagai rayuan dengan berbagai macam cara agar memperoleh dana bansos oleh orang-orang orang yang tidak bertanggung jawab yang ujung-ujungnya ujung minta uang” karena kami menyalurkan dana sesuai dengan pedoman, profesional dan transparan. Apabila terdapat hal-hal hal yang belum jelas dalam petunjuk Teknis ini, dapat menghubungi Tim Teknis pada Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan dengan nomor telepon /fax nomor: (021) 57854236 atau Website: www.infokursus.net atau www.paudni.kemdiknas.go.id/kursus. email: [email protected] atau [email protected]. Nomor telepon, alamat website dan email dapat pula dipergunakan untuk menampung seluruh pengaduan masyarakat, apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan penyimpangan atas penyelenggaraan Program Desa Vokasi Hal-hal hal yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis ini, akan dilakukan penyempurnaan melalui Surat Edaran dari Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal atau Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan.

27 Desa Vokasi

28 Desa Vokasi

| Lampiran 1 FORMULIR PENGAJUAN DANA BLOCKGRANT PENYELENGGARAAN PROGRAM DESA VOKASI PROGRAM DESA VOKASI

JENIS KETERAMPILAN (VOKASI) YANG DISELENGGARAKAN

Nama dan Alamat Lembaga Penyelenggara

DIUSULKAN KEPADA 1. DIREKTUR PEMBINAAN KURSUS DAN PELATIHAN, DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL DAN INFORMAL, KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 2. KEPALA P2PNFI dan BPPNFI 3. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI

29 Desa Vokasi

A. IDENTITAS PENYELENGGARA 1. Nama Penyelenggara : 2. 3.

Nomor Induk Lembaga : Kursus/NILEK (khusus LKP) Alamat Lengkap :

4.

Kabupaten/Kota *)

:

5.

Provinsi

:

6.

Kode Pos

:

7.

No. Telepon/Email

:

8.

Faksimile

:

B. DOKUMEN ADMINISTRASI (DILAMPIRKAN) NO.

PERSYARATAN

KELENGKAPAN

1

Izin Operasional dari Dinas Pendidikan atau Dinas Terkait

Ada

Tidak ada

2

Akte Notaris pendirian lembaga

Ada

Tidak ada

3

NPWP atas nama lembaga

Ada

Tidak ada

4

Rekening bank atas nama lembaga

Ada

Tidak ada

5

Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten

Ada

Tidak ada

6

Pakta integritas

Ada

Tidak ada

7

Pernyataan Kesanggupan

Ada

Tidak ada

8

Pertanggungjawaban Mutlak

Ada

Tidak ada

Dokumen administrasi nomor 1-4 cukup melampirkan foto copy dan dokumen nomor 5-8 harus dilampirkan aslinya.

30 Desa Vokasi

C. KONDISI LINGKUNGAN NO.

ASPEK

1

DATA KEPENDUDUKAN

a

Jumlah penduduk

b

Jumlah penduduk miskin di desa/ kel. dimana lembaga saudara berada Jumlah pengangguran usia 18-35 disekitar lembaga saudara berada (kecamatan)

c

2

KONDISI LINGKUNGAN

a

Keberadaan lokasi lembaga pengusul

b

Jarak antara lembaga pengusul dengan pusat perkotaan

C

Potensi unggulan desa

KETERANGAN

1. Kabupaten/kota …………… jiwa 2. Kecamatan dimana lembaga saudara berada…… Jiwa 3. Desa/Kelurahan dimana lembaga saudara berada……………… jiwa

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1.

Kota Besar Perkotaan Pinggiran kota Pedesaan Pesisir pantai Pegunungan Perkebunan Pertanian Daerah terisolasi jarak dengan kecamatan ……..km 2. jarak dengan kab/kota …………km 1……………………………………………….. 2………………………………………………… 3………………………………………………… 4…………………………………………………

31 Desa Vokasi

d e

Keahlian / keterampilan yang banyak diminati masyarakat desa setempat. Jenis usaha/keterampilan yang banyak diusahakan oleh masyarakat desa setempat.

3

KONDISI DU/DI

a

Jumlah dan nama pabrik/industri/ perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja yang ada disekitar desa setempat. Jumlah kebutuhan tenaga kerja dari seluruh DU/DI yang ada disekitar desa setempat.

b

D. SUBSTANSI NO.

ASPEK

1

JENIS KETERAMPILAN

a

Jenis keterampilan diusulkan

KETERANGAN

yang

b

........................................................... ........................................................... Alasan mengusulkan jenis keterampilan tersebut:

2

1........................................................................................................... ............................................................................................................ ............................................................................................................ 2. ......................................................................................................... ........................................................................................................... 3. ............................................................................................................ PESERTA DIDIK

a

Jumlah peserta didik yang …………………. Peserta didik. diusulkan

32 Desa Vokasi

b

Tingkat Pendidikan

Jumlah (Orang)

Tidak Tamat SD SD / Sederajat SMP / Sederajat SMA / Sederajat Perguruan Tinggi c 3

Cara merekrut calon peserta didik (jelaskan) .............................................................................................................. .............................................................................................................. PENDIDIK / FASILITATOR

4

Jumlah pendidik / fasilitator ……….. orang yang ada/ dimiliki lembaga Kompetensi: dan kompetensi yang dimiliki 1. ...................................................... 2. ...................................................... 3. ...................................................... PELAKSANA PROGRAM

a

Susunan panitia pelaksana 1. Pelindung: kegiatan (SK Lampirkan) …………………………………………..….. 2. Penasehat: …………………………………………..….. 3. Ketua Pelaksana: …………………………………………..….. 4. sekretaris: …………………………………………..….. 5. seksi-seksi : …………………………………………..….. Catatan: susunan panitia dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan 33 Desa Vokasi

5

SARANA DAN PRASARANA

a

Sarana dan prasarana yang dimiliki : 1…………………………………………………….kondisi ………………………………. 2…………………………………………………….kondisi ………………………………. 3…………………………………………………….kondisi ……………………………….

b

Status kepemilikan sarana dan prasarana (beli, hibah ……………………………………………………… atau pinjam dari………) ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ………………………………………

c 6

Ratio calon peserta didik dengan sarana prasarana GAMBARAN PROSES PEMBELAJARAN DESA VOKASI

a

Waktu pelaksanaan kegiatan

…… jam pelajaran Dari …. S.d. ……….

b

Tempat pelaksanaan kegiatan

c

Jadwal kegiatan (waktu, materi, nara sumber) Materi Kursus dan Pelatihan yang akan diajarkan (judul 1........................................................ materi dan jumlah jam pelajaran) 2........................................................ (lampirkan Garis besar program pembelajaran 3........................................................ /GBPP) 4........................................................

d

5........................................................

34 Desa Vokasi

Jumlah dan judul bahan ajar/ modul yang diberikan kepada peserta didik

7 a b 8 a

Strategi pembelajaran yang digunakan (metode, media, dll) EVALUASI Evaluasi hasil belajar peserta (lokal) Evaluasi penyelenggaraan (Evaluasi terhadap kinerja instruktur dan penyelenggara) TINDAK LANJUT LULUSAN

9

Rencana lulusan untuk merintis wirausaha (jenis keterampilan, lokasi dan jumlah orang) Kerjasama dengan instansi/ organisasi/ lembaga mitra dalam rangka pendampingan (bintek) wirausaha DANA YANG DIUSULKAN

a

Jumlah dana yang diusulkan

b

Rincian penggunaan yang diusulkan Sumber dana lain mendukung

b

c

Materi evaluasi, waktu pelaksanaan, dan pelaksana evaluasi Materi evaluasi, waktu pelaksanaan, dan pelaksana evaluasi

Rp. .............................................. ( )

dana yang

a. dari.........................Rp. .............. b. dari.........................Rp. ..............

d

Pernyataan mempertanggung penggunaan dana

kesiapan jawabkan

35 Desa Vokasi

10

KOMITMEN Pernyataan kesiapan Kapan laporan melaksanakan kegiatan dan disampaikan. memberikan laporan tertulis

tertulis

akan

Mengetahui, Kepala Desa/Lurah ........................

di buat di .... pada tanggal .... Penanggung jawab lembaga

_____________________ Nama, tanda tangan dan cap

_______________________ Nama, tanda tangan dan cap

Rekomendasi Usulan di atas sesuai dengan kondisi di lapangan Oleh karena itu kami siap memberikan rekomendasi dan membina Pelaksanaan program yang diusulkan Kadinas Pendidikan/Kabid PNFI/Ka SKB/Ka BPPNFI/Ka P2PNFI*

------------------------NIP.................................................... * pilih salah satu sesuai yang memberi rekomendasi.

36 Desa Vokasi

| Lampiran 2 Contoh Rekomendasi

KOP SURAT DINAS ………..

REKOMENDASI Nomor: ....................... Berdasarkan hasil verifikasi lembaga dan dokumen proposal yang diajukan, dengan ini kami memberikan rekomendasi kepada: Nama lembaga : .................................................................... Alamat lembaga : .................................................................... ..................................................................... Telp. ......................... Fax.......................... Untuk ikut berkompetisi sebagai calon penyelenggara program ...................., dengan jenis keterampilan yang dilaksanakan ..................... Kami memberanikan diri memberikan rekomendasi karena lembaga kami mengetahui , telah bekerjasama dengan lembaga ini dalam berbagai program sejenis dan hasilnya sangat bermanfaat bagi masyarakat serta dapat dipertanggung jawabkan Demikian, rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya. .................., .................2011 Tanda tangan dan cap stempel lembaga pemberi rekomendasi, Nama lengkap NIP. ........................ 37 Desa Vokasi

| Lampiran 3 Format Data Calon Peserta Didik (disampaikan pada waktu penandatanganan akad kerjasama) DAFTAR PESERTA DIDIK PROGRAM DESA VOKASI Nama Lembaga : Alamat Lembaga : Jenis Keterampilan: Kab/Kota : Provinsi : N0

NAMA

L/P

Pendidikan terakhir

ALAMAT

NAMA ORANG TUA

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Dst. ………………..,……….. Ketua Penyelenggara (…………………...)

38 Desa Vokasi

| Lampiran 4 Format Jadwal Pembelajaran (disampaikan pada waktu akad kerjasama) JADWAL PEMBELAJARAN PROGRAM DESA VOKASI Nama Lembaga Alamat Lembaga Kab/Kota Provinsi N0

HARI/TGL

: : : : WAKTU

MATERI AJAR

PENDIDIK

1. 2. 3. 4. 5. 6 7 8. 9. Dst. ………………..,……….. Ketua Penyelenggara (…………………...)

39 Desa Vokasi

| Lampiran 5

Contoh Surat Pernyataan

(SURAT PERNYATAAN LEMBAGA PENERIMA BANTUAN SOSIAL) Dilakukan pada saat akad kerjasama KOP LEMBAGA SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan di bawah ini saya Nama : Tempat dan tanggal lahir : Pekerjaan : Jabatan dalam Lembaga : Alamat Rumah : Alamat lembaga : Sesuai dengan proposal yang diajukan oleh lembaga kami siap untuk menjadi menyelenggarakan program Desa Vokasi dan menggunakan dana bantuan sosial penyelenggaraan yang diberikan oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal. Apabila lembaga kami mendapatkan dana bantuan sosial penyelenggaraan program Desa Vokasi, saya menyatakan: 1. Sanggup memanfaatkan dana sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku. 2. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan setempat untuk mendapatkan bimbingan dan pembinaan. 3. Bersedia menyampaikan laporan pelaksanaan program dan pemanfaatan dana kepada Direktur Pembinaan Kursus dan kelembagaan. Pernyataan ini dibuat dengan sadar, tanpa paksaan dari pihak lain dan penuh rasa tanggung jawab. …………………………….., ……………………………………. Yang menyatakan, Pimpinan Lembaga/Organisasi .............................................. Tanda Tangan Materai Rp. 6.000,- dan stempel lembaga (..................................)

40 Desa Vokasi

| Lampiran 6

Contoh Pakta Integritas Dilakukan pada saat akad kerjasama PAKTA INTEGRITAS PENYELENGGARAAN PROGRAM PKH PADA DAERAH KHUSUS

Dalam rangka Penyelenggaraan Program Bantuan Sosial (Blockgrant) pada Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa: 1. 2. 3.

4.

Tidak akan melakukan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN); Sanggup melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam Penyelenggaraan Program Bantuan Sosial (Blockgrant) ini; Melaksanakan tugas secara bersih, transparan, profesional, dan akuntabel dengan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian program; Apabila melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam Pakta Integritas ini, kami bersedia dikenakan sanksi hukum, moral, dan/atau sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. …………, (tgl, bln, thn) Pejabat Pembuat Komitmen Program dan Evaluasi,

Penyelenggara,

(materai Rp. 6.000,-)

……………………..

……………………..

41 Desa Vokasi

| Lampiran 7 Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Dilakukan pada saat akad kerjasama KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK PENYELENGGARAAN PROGRAM DESA VOKASI Saya yang bertanda tangan dibawah ini: Nama : Nama Lembaga

:

Jabatan

:

Alamat

:

Menyatakan dengan sesunguhnya bahwa: 1. Dana yang telah diterima untuk Penyelenggaraan Program Bantuan Sosial (Blockgrant) pada Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal

menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya sebagai pihak penerima dana. 2. Apabila

terjadi penyelewengan dalam penggunaan dana Penyelenggaraan Program Bantuan Sosial (Blockgrant) tersebut menjadi tanggung jawab saya sebagai penerima dana;

3. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran maupun

perhitungan dalam Penyelenggaraan Program Bantuan Sosial (Blockgrant) tersebut, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihannya ke Kas Negara. 4. Saya sebagai ketua lembaga penerima dana Penyelenggaraan Program

Bantuan Sosial (Blockgrant) tersebut bertanggung jawab untuk melaksanakan/menyelesaikan program sesuai dana yang telah diterima. 42 Desa Vokasi

5. Apabila terbukti menyalahgunakan dana bantuan sosial ini, kami bersedia dikenakan sanksi hukum, moral, dan/atau sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. …………………, (tgl, bln, thn) Yang menyatakan (materai Rp. 6.000,-)

(Nama lengkap)

43 Desa Vokasi

| Lampiran 8 Format Pelaporan

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DESA VOKASI

KURSUS/PELATIHAN KETERAMPILAN …………………………………………………. BAGI ………………………………………. DI …………………………………..

NAMA DAN ALAMAT LEMBAGA: ……………………………………………………………………. …………………………………………………………. ……………………………………….

44 Desa Vokasi

A. IDENTITAS LEMBAGA 1. Nama Lembaga 2. NILEK 3. Alamat

: : :

4. 5.

: :

6.

Pemilik Lembaga

Pengelola Program Lampirkan nama, struktur organisasi dan uraian tugasnya. Jenis Keterampilan yang : diselenggarakan

B. INPUT NO. PERSYARATAN 1. Penggunaan Anggaran a. Jumlah dana yang diterima b. Kapan dana diterima c. Jumlah dana yang digunakan (lampirkan perincian laporan keuangan dan bukti-bukti pengeluaran) 2.

3.

Instruktur a. Berapa orang b. Apa kompetensinya (lampirkan sertifikat kompetensinya) c. Dari mana saja unsurnya?

Daftar nama pengelola: a. ………………………….. b. ………………………….. c. …………………………..

KELENGKAPAN Rp ………………………………………….. Tanggal … bulan … tahun 2011 Rp ……………………………………………. Terdiri dari: Biaya operasional sebesar Rp ……………..(…. %) Biaya personal sebesar Rp ………………(…. %) Biaya manajemen sebesar Rp ……………….(…. %) .... orang a. …………………………………………………………… b. …………………………………………………………… c.……………………………………………………………… a. …………………………………………………………… b. …………………………………………………………… c.………………………………………………………………

Kurikulum dan Bahan Ajar 45 Desa Vokasi

a. Apa standar kurikulum yang digunakan? b. Bahan ajar apa saja yang digunakan? 4. Tempat pelaksanaan a. Di mana kegiatan dilaksanakan? b. Bagaimana kondisi lokasi pelaksanaan? 5. Sarana dan prasarana yang digunakan a. Siapa pemilik sarana dan prasarana Kegiatan b. Berapa ruang yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan c. Prasarana penting apa saja yang digunakan, jumlah, kapasitas, dan kondisinya. 6. Kemitraan a. Siapa yang menjadi mitra pelaksanaan program b. Apa peran lembaga mitra dalam kerjasama ini? C. PROSES PELAKSANAAN 1. Persiapan a. Rekrutmen peserta 1) Kapan rekrutmen dilakukan

Tanggal … bulan … tahun 2011

2) Dengan siapa rekrutmen dilakukan b. Rekrutmen pendidik

1) Kapan rekrutmen dilakukan 46 Desa Vokasi

Tanggal … bulan … tahun 2011

2) Dengan siapa rekrutmen dilakukan 2. Tahap Pelaksanaan a. Proses pembelajaran

1)

Kapan kegiatan dilaksanakan. Tanggal … bulan … tahun Lampirkan jadwal pelaksanaannya. 2011 sampai dengan tanggal … bulan … tahun 2011 2) Berapa lama proses pembelajaran Satu hari … jam Satu minggu … hari Satu bulan … hari Total … jam 3) Berapa persen praktik, berapa ……..% praktik, ……….% teori persen teori disekitar lembaga saudara b. Proses Evaluasi dan sertifikasi 1) Di mana dilakukan 2) Kapan dilakukan 3) Bentuk ujian yang diikuti (lokal/lembaga, nasional/LSK, internasional, atau lainnya) c. Proses penempatan lulusan 1) Jelaskan proses dan jadwal pendampingan 2) Bagaimana pemandirian usaha 3) Bagaimana penempatan lulusan ke dunia usaha/industri D. HASIL KEGIATAN 1. Jumlah peserta yang mengikuti program pembelajaran 2. Jumlah peserta didik yang mengikuti hingga selesai 3. Jumlah peserta didik yang berusaha mandiri 4. Jumlah peserta didik yang bekerja

……… orang, terdiri dan … perempuan ……… orang, terdiri dan … perempuan ……… orang, terdiri dan … perempuan ……… orang, terdiri dan … perempuan

… laki-laki … laki-laki … laki-laki … laki-laki 47

Desa Vokasi

E. PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH Permasalahan: 1. …………………………………………………………………………………………………. 2. …………………………………………………………………………………………………. 3. …………………………………………………………………………………………………. Upaya pemecahan masalah: 1. …………………………………………………………………………………………………. 2. ………………………………………………………………………………………………… 3. …………………………………………………………………………………………………. ……………………..,…………………… Pimpinan Lembaga, ……………………………………. Lampiran-lampiran: 1. Biodata peserta yang mengikuti pelatihan 2. Daftar hadir peserta dan pendidik 3. Bukti-bukti pengeluaran dan kwitansi (pembukuan) 4. Bukti-bukti setoran pajak 5. Jadwal kegiatan 6. Foto-foto kegiatan 7. Materi pembelajaran 8. Data peserta yang telah bekerja maupun yang berwirausaha 9. Success storypeserta didik 10. Lain-lain yang relevan.

48 Desa Vokasi

| Lampiran 9 Format Data Lulusan DAFTAR LULUSAN PROGRAM DESA VOKASI (dilampirkan pada laporan akhir setelah kegiatan selesai dilaksanakan) Nama Lembaga Alamat Lembaga Kab/Kota Provinsi

: : : :

YANG BEKERJA N0

NAMA

L/P

NAMA PERUSAHAAN

ALAMAT DAN NOMOR TELEPON PERUSAHAAN

GAJI KOTOR PER BULAN

1. 2. 3. 4. 5. dst.

YANG BERWIRAUSAHA/USAHA MANDIRI N0

NAMA

L/P

JENIS USAHA

ALAMAT USAHA & CONTACT PERSON

OMSET PER BULAN

1. 2. 3. 4. 5. dst.

………………..,……….. Ketua Penyelenggara (…………………...) 49 Desa Vokasi

| Lampiran 10 Contoh Format/Matriks Penggunaan Dana Dilampirkan dalam laporan akhir setelah kegiatan selesai dilaksanakan MATRIK PENGGUNAAN DANA PENYELENGGARAAN PROGRAM Dana Diterima No.

No. (1)

1.

Tanggal : ……………..2010 Rp. 100.000.000,-

(2) 1

2

3

Penarikan Penarikan Jumlah (Rp) (3) 21 Februari 2010

30 Maret 2010

………………… …..

Total Penarikan Sisa

(4) 5.000.000,-

7.000.000,-

………………

12.000.000,-

Penggunaan Uraian Banyaknya pengeluaran (5) (6) (7) 1.1 Pembelian ATK a. Kertas 5 rim b. Tinta printer 2 buah 1.2 Bahan belajar 40 set Sub Total 1 2.1 Honorarium 3 orang Instruktur 2.2 Setor Pajak PPh 3 orang 21 15% (PNS) 2.3 Transport WB 40 orang Sub Total 2 …… …………………………… ………………… . .. …… …………………………… ………………… . ... Sub Total 3 Total Pengeluaran (sub total 1 + 2 +…) No.

Jumlah (Rp) (8) 200.000,600.000,4.800.000,2.550.000,450.000,4.000.000,7.000.000,…………………… …………………..

12.000.000,-

88.000.000,-

…………,……………………2010 Ketua/Pimpinan Lembaga ……….

(…………….……………………….)

Keterangan: 1. Baris 1, diisi tanggal masuknya dana di rekening lembaga Baris 2, diisi besar dana bantuan sosial yang diterima 2. Diisi dengan no urut penarikan dari Bank. 3. Di isi tanggal penarikan dari bank. 4. Diisi dengan jumlah dana yang ditarik dari bank 5. Nomor urut pengeluaran/penggunaan dana, sekaligus dilampirkan bukti (kuitansi/nota) pengeluaran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. 6. Diisi dengan uraian/rincian pengeluaran/penggunaan dana. 50 Desa Vokasi

| Lampiran 11 TABEL RANGKUMAN STANDAR BIAYA KURSUS (SBK) TAHUN 2011 Minimal 200 jam pelajaran Jenis Ketrampilan/ Tingkat Menjahit (Tata Busana) Level 1

Biaya Minimum (Rp.) 1.000.000

Biaya Maximum (Rp.) 1.800.000

2

Menjahit (Tata Busana) Level 2

1.000.000

1.800.000

3

Hantaran Level 1 dan 2 Tata Kecantikan Rambut Tata Kecantikan Kulit Spa Akuntansi (Akt & MYOB)

No. 1

4 5 6 7

Keterangan

2.000.000

Bantuan penuh termasuk untuk Uji Kompetensi Bantuan penuh termasuk untuk Uji Kompetensi Bantuan sebagian

2.000.000

Bantuan sebagian

2.000.000

Bantuan sebagian

750.000

2.000.000 1.000.000

Bantuan sebagian Bantuan penuh termasuk untuk Uji Kompetensi Bantuan penuh termasuk untuk Uji Kompetensi Bantuan penuh termasuk untuk Uji Lokal Bantuan penuh termasuk untuk Uji Kompetensi Bantuan penuh termasuk untuk Uji Lokal Bantuan penuh termasuk untuk Uji Kompetensi Bantuan penuh termasuk untuk Uji Lokal Bantuan sebagian

8

Teknisi Akuntansi

800.000

1.500.000

9

Teknisi Komputer

800.000

1.250.000

10

Operator Office

500.000

750.000

11

Desain Grafis

750.000

1.250.000

12

Sekretaris

800.000

1.500.000

13

Auto-CAD

750.000

1.250.000

14

Perhotelan

2.000.000

51 Desa Vokasi

26 27 28 29 30

Jenis Ketrampilan/ Tingkat Teknisi Otomotif Broadcasting Editor Video Broadcasting (Penyiar Televisi) Broadcasting (Kamerawan) Tata Rias Pengantin Merangkai Bunga Level 1 Merangkai Bunga Level 2 Akupunktur Teknisi Elektronika Culinary Program Pariwisata (Hotel dan Travel) Housekeeping Care Giver Baby Sitter PLRT Plus Jasa Boga

31

Pertanian

800.000

1.500.000

32

Perkebunan

800.000

1.500.000

33

800.000

1.500.000

34

Perikanan Darat dan Laut Peternakan

800.000

1.500.000

35

Pertukangan

800.000

1.500.000

36

Kehutanan

800.000

1.500.000

No. 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

52 Desa Vokasi

Biaya Minimum (Rp.) 1.000.000

Biaya Maximum (Rp.) 2.000.000 1.900.000

1.000.000

1.900.000

1.000.000

1.900.000 2.000.000

1.000.000

1.900.000

1.000.000

1.900.000

Keterangan Bantuan sebagian Bantuan penuh termasuk untuk Uji Lokal Bantuan penuh termasuk untuk Uji Lokal Bantuan penuh termasuk untuk Uji Lokal Bantuan sebagian

2.000.000 2.000.000

Bantuan penuh termasuk untuk Uji Lokal Bantuan penuh termasuk untuk Uji Lokal Bantuan sebagian Bantuan sebagian

2.000.000 2.000.000

Bantuan sebagian Bantuan sebagian

750.000

2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1.250.000

Bantuan sebagian Bantuan sebagian Bantuan sebagian Bantuan sebagian Bantuan penuh termasuk untuk Uji Lokal Bantuan penuh termasuk untuk Uji Lokal Bantuan penuh termasuk untuk Uji Lokal Bantuan penuh termasuk untuk Uji Lokal Bantuan penuh termasuk untuk Uji Lokal Bantuan penuh termasuk untuk Uji Lokal Bantuan penuh termasuk untuk Uji Lokal

53 Desa Vokasi

54 Desa Vokasi