dilibatkan, diminta pendapatnya sehingga materi konstitusi benar-benar mewakili masyarakat secara keseluruhan.
3. Afrika Selatan Di Afrika Selatan, proses pembuatan konstitusi perlu waktu 3 tahun dan rakyat terlibat sekali. Pada awalnya, mereka mengadopsi konstitusi sementara biar ada cukup waktu untuk konsultasi rakyat. Selama tiga tahun, mereka membuat sosialisasi dan konsultasi dengan rakyat, dan setelah itu mereka mengadopsi konstitusi baru yang permanen. Sebagaimana di Thailand, di Afrika Selatan pun pembuatan konstitusi melibatkan partisipasi rakyat. Dilihat dai segi waktu, Afrika Selatan membutuhkan waktu cuklup lama untuk sosialisasi. memang tahapan sosialisasi menjadi krusial, pada tahap ini berbagai masukan (respons) akan memperkaya khazanah konstitusi tersebut, sebelum pada akhirnya ditetapkan secara permanen.
C. SUPREMASI HUKUM Dasar yang menguatkan tentang pentingnya supremasi hukum adalah karena Indonesia adalah negara hukum. Prinsipnya adalah bahwa hukum adalah otoritas tertinggi dan bahwa semua warga Negara (termasuk para pejabat pemerintah) tunduk pada hukum dan sama-sama berhak atas perlindungannya. Dalam tradisi liberal dikatakan bahwa kebebasan sipil dan hakhak sipil (yang mencakup kebebasan berpikir dan berpendapat, kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan beragama, serta kebebasan pers) akan sangat sulit diwujudkan jika hukum di sebuah negara tidak diberlakukan secara tegas dan pada semua orang, termasuk pejabat pemerintah. Dengan kata lain, supremasi hukum (rule of law) merupakan unsur utama yang mendasari terciptanya masyarakat yang demokratis dan adil. Untuk mengetahui rule of law, supremasi hukum, kita bisa mulai dengan bertanya: jika bukan hukum, lalu siapa yang pegang supremasi? Jawabannya, yang pegang supremasi selalu adalah pihak yang kuat. Jadi dalam situasi yang tidak ada hukumnya, secara otomatis berlaku asas dia yang kuat maka dia yang menang, dan yang lemah kalah. Pemerintah yang acapkali menjadi suatu kekuatan “tanpa batas” akan menjadi segala-galanya.
PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR - UMB
Dadan Anugrah S.Sos, MSi Pendidikan Kewarganegaraan
Itu mungkin masuk akal, tapi kita bisa bertanya: apakah yang kuat selalu memakai kekuasaannya secara wajar? Jadi dengan kata lain, yang tidak terjawab dalam model tersebut adalah keadilan. Nah, kalau hukum itu berkuasa, keadilan belum tentu selalu terlaksana, tapi dasar keadilan itu ada. Hukum berarti ada sebuah peraturan dan peraturan itu bukan hanya untuk orang-orang tertentu, namun berlaku bagi semua. Dia punya tolok ukur tertentu dan mengatur kelakuan orang sesuai dengan yang masuk akal, dan itu berlaku bagi semua. Dengan demikian, perbedaan kuat dan lemah tidak lagi memainkan peranan. Orang memperoleh apa yang menurut hukum menjadi haknya, entah dia kuat atau pun lemah. Secara sederhana, supremasi hukum bisa dikatakan bahwa kekuasaan pihak yang kuat diganti dengan kekuasaan berdasarkan keadilan dan rasional. Ada seorang filosof yang memikirkan persoalan ini, yaitu Immanuel Kant, 300 tahun yang lalu, dia mengatakan bahwa dalam negara dengan hukum yang baik, maka rakyat yang terdiri atas setan-setan pun akan menaati hukum. Apa yang mau dia katakan adalah bahwa meskipun orang-orang itu berwatak jelek, tapi karena negara hukum begitu masuk akal dan menguntungkan semuanya, maka mereka dengan sendirinya akan mengikutinya juga.
D. FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN KRISIS KEPERCAYAAN TERHADAP HUKUM Penegakan supremasi hukum berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan serta penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia secara universal mengalami degradasi. Kondisi tersebut, antara lain, disebabkan banyaknya peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintahan pada masa lalu tidak mencerminkan aspirasi masyarakat dan kebutuhan pembangunan yang bersendikan hukum agama dan hukum adat. Kurang berperannya pelaksanaan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) juga menyebabkan banyaknya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan mempunyai materi yang saling tumpang tindih satu sama lain serta masih adanya peraturan perundang-undangan yang kurang mencerminkan keadilan. Hal tersebut juga diikuti dengan tindakan pembatasan keterlibatan kekuasaan rakyat oleh pemerintah untuk ikut berperan serta secara aktif dalam
PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR - UMB
Dadan Anugrah S.Sos, MSi Pendidikan Kewarganegaraan
proses
pembentukan
peraturan
perundang-undangan
yang
merupakan
permasalahan dan sekaligus menjadi tantangan yang akan dihadapi dalam pembangunan hukum. Upaya yang akan dilakukan adalah dengan menyusun dan membentuk peraturan perundang-undangan yang aspiratif dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat melalui peningkatan peran Prolegnas. Upaya lain adalah menyempurnakan mekanisme penyusunan undang-undang antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Peranan lembaga peradilan dalam mewujudkan peradilan yang mandiri, tidak dipengaruhi oleh pihak mana pun, bersih, dan profesional belum berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Hal tersebut tidak hanya disebabkan oleh adanya intervensi dari pemerintah dan pengaruh dari pihak lain terhadap putusan pengadilan, tetapi juga karena kualitas, profesionalitas, moral dan akhlak aparat penegak
hukum
yang
masih
rendah.
Sebagai
akibatnya
kepercayaan
masyarakat terhadap lembaga peradilan sebagai benteng terakhir untuk mendapatkan keadilan semakin menurun. Selain itu, lemahnya penegakan hukum juga disebabkan oleh kinerja aparat penegak hukum lainnya seperti, kepolisian, kejaksaan, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang belum menunjukkan sikap yang profesional dan integritas moral yang tinggi. Kondisi sarana dan prasarana hukum yang sangat diperlukan oleh aparat penegak hukum juga masih jauh dari memadai sehingga sangat mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum untuk berperan secara optimal dan sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat. Untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya, peningkatan kualitas dan kemampuan aparat penegak hukum yang lebih profesional, berintegritas, berkepribadian dan bermoral tinggi perlu dilakukan perbaikan-perbaikan sistem perekrutan dan promosi aparat penegak hukum, pendidikan dan pelatihan, serta mekanisme pengawasan yang lebih memberikan peran serta yang besar kepada masyarakat terhadap perilaku aparat penegak hukum. Upaya lain adalah dengan mengupayakan peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum yang sesuai dengan pemenuhan kebutuhan hidup. Sebagai bagian dari upaya penegakan supremasi hukum, secara kelembagaan posisi kepolisian dan kejaksaan yang belum mandiri menjadi penyebab tidak berjalannya penegakan hukum yang efektif, konsisten, dan berkeadilan.
PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR - UMB
Dadan Anugrah S.Sos, MSi Pendidikan Kewarganegaraan
Krisis kepercayaan masyarakat terhadap hukum disebabkan, antara lain, karena masih banyaknya kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang belum tuntas penyelesaiannya secara hukum. Dalam rangka memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap hukum, upaya yang akan dilakukan adalah dengan menginventarisasi dan menindaklanjuti secara hukum berbagai kasus KKN dan HAM. Upaya lain yang akan ditempuh adalah dengan melakukan pemberdayaan terhadap aparat penegak hukum, khususnya aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Demikian juga dengan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat
yang
tidak
mampu
merupakan
salah
satu
prioritas
untuk
dilaksanakan dalam pembangunan hukum. Adanya kekerasan horizontal dan vertikal pada dasarnya disebabkan melemahnya penerapan nilai-nilai budaya dan kesadaran hukum masyarakat yang mengakibatkan rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan timbulnya berbagai tindakan penyalahgunaan kekuasaan dan penyalahgunaan wewenang. Demikian juga kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan baik sebelum maupun sesudah ditetapkan baik kepada masyarakat umum maupun kepada penyelenggara negara untuk menciptakan persamaan persepsi, seringkali
menimbulkan
kesalahpahaman
antara
masyarakat
dengan
penyelenggara negara termasuk aparat penegak hukum. Upaya yang akan dilakukan adalah dengan meningkatkan pemahaman dan penyadaran hukum di semua lapisan masyarakat terhadap pentingnya hak-hak dan kewajiban masingmasing individu yang pada akhirnya diharapkan akan membentuk budaya hukum yang baik.
E. KEBIJAKAN DI BIANG HUKUM DAN PENEGAKAN HUKUM Kebijakan dan penegakan hukum harus menjadi komitmen bersama, terutama pemerintah dan penegak hukum. Hal itu dapat diarahkan kepada beberapa: 1. Mengenbangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum.
PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR - UMB
Dadan Anugrah S.Sos, MSi Pendidikan Kewarganegaraan
2. Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbarui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi. 3. Menegakan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia (HAM). 4. Melanjutkan ratifikasi konvensi internasional, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa dalam bentuk undang-undang. 5. Meningkatkan integritas moral dan keprofesionalan aparat penegak hukum,
termasuk
menumbuhkan
Kepolisian
kepercayaan
Negara
Republik
masyarakat
Indonesia,
dengan
untuk
meningkatkan
kesejahteraan, dukungan sarana dan prasarana hukum, pendidikan, serta pengawasan yang efektif 6. Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak mana pun. 7. Mengembangkan
peraturan
perundang-undangan
yang
mendukung
kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional. 8. Menyelenggarakan proses peradilan secara cepat, mudah, murah dan terbuka, serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran 9. Meningkatkan
pemahaman
dan
penyadaran,
serta
meningkatkan
perlindungan, penghormatan, dan penegakan HAM dalam seluruh aspek kehidupan. 10. Menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelangaran hukum dan HAM yang belum ditangani secara serius.
PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR - UMB
Dadan Anugrah S.Sos, MSi Pendidikan Kewarganegaraan
