Ahok Coba Dilibatkan Korupsi Lahan Cingkareng 04 Juli 2016 17:29:29 Diperbarui: 04 Juli 2016 18:23:29 Dibaca : 1,985 Komentar : 46 Nilai : 26
Sumber : Merdeka. com
Artikel ini pernah tayang di Kompasiana ini. Hanyalah melengkapi artikel kompasioner Ilyani Sudardjad degan judul “ Peranan Ahok-Heru dalam Kasus "Jeruk Makan Jeruk" Pembelian Lahan di Cengkareng “ yang dimuat di Kompasiana beberapa waktu lalu. AHOK MARAH BESAR Pada artikelnya Ibu Ilyani menuturkan bahwa pemprov DKI Jakarta, membeli lahan/ tanah selauas 4.6 Ha seharga Rp.648 Milyar terletak di Cangkareng Barat , ternyata belakangan hari diketahui bahwa lahan di Cingkareng Barat tersebut adalah lahan milik Pemprov DKI sendiri. Selaku otorisator Barang Pemprov DKI, wajar saja Ahok marah besar. tentu saja Ahok merasa kecolongan. Bahwa ia merasa dibodohi dan merasa dikadalin oleh oknum PNS DKI yang menjadi mafia tanah . Walaupun sudah hampir 1 tahun kasus pembelian lahan Cingkareng Barat berlalu, Begitu Ahok mengetahuinya setelah BPK merilis kasusnya pada bulan Juni 2016 ini , ia tak segan segan segera melaporkan dan meminta bantuan KPK untuk melakukan penyelidikan kasus pembelian lahan fiktif di Cingkareng Barat tersebut. KASUS POSISI TANAH CINGKARENG BARAT Pada medio tahun 2015 Pemrov DKI memerlukan lahan dan berencana membangunan Rumah Susun di Cingkareng . Saat menerbitkan Disposisinya. Ahok mendapat laporan dari Kepala Pengelola Aset dan Keuangan Daerah Pemprov DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bahwa sehari sebelumnya Heru Budi Hartono mendapat tawaran lahan oleh Toeti Soekarno. Tanah Toeti Soekarno seluas 4,6 Hektar tersebut letaknya didaerah
1
lingkar Cingkareng yang masuk wilayah Cingkareng Barat Menurut Heru , Rudi Hartono selaku kuasa hukum Toeti Soekarno, waktu itu , mengajukan penawaran kepada Pemprov DKI. lahan di Cingkareng tersebut, ditawarkan Toeti Sukarno ke Pemprov DKI seharga Rp 17,5 juta meter persegi. Kemudian , setelah memberikan disposisi surat tersebut, baik Ahok maupun Kepala Pengelola Aset dan Keuangan Daerah Pemprov DKI Jakarta, Heru Budi Hartono melepas dan tidak mengikuti lagi perkembangannya , proses selanjutnya pembelian lahan dimaksud diserahkan sepenuhnya kepada SKPD nya yakni Kepala Dinas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD tersebut. Karena butuh lahan, maka pada tanggal 13 Nopember 2015 , lalu pemerintah DKI Jakarta melalui Dinas Perumahan dan Gedung Pemprov DKI membeli tanah / lahan yang ditawarkan oleh Toeti Soekarno dimaksud dengan nilai sebesar Rp.14,1 juta /m2. Baru belakang hari terkuak kepermukaan, sebenarnya saat jual beli itu berlangsung , nilai jual objek pajak wilayah itu hanya sebesar Rp 6,2 juta/m2 dan bukan Rp.14,1 juta sebagaimana transaksi yang dilakukan oleh pemprov DKI dengan pemilik lahan Ibu Toeti Soekarno. Sampai disini Ahok mulai mencium adanya bau tak sedap dalam kesepakatan Dinas Perumahan dan Gedung Pemprov DKI dengan pihak Toeti Soekarno. Harga jual beli tersebut ternyata lebih tinggi dari nilai NJOP Cingkarenng Barat saat itu. Ahok menilai , harga pembelian lahan di Cingkareng tersebut , kemahalan. TERNYATA LAHAN CINGKARENG MILIK PEMPROV DKI SENDIRI Persoalan menjadi krusial, menurut BPK , ternyata tanah yang dibeli oleh Pemprov DKI melalui Dinas Perumahan dan Gedung Pemprov DKI jakarta, sebenarnya adalah tanah milik Pemprov DKI sendiri. Leading sector Tanah tersebut sebetulnya milik Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan Pemprov DKI Jakarta yang saat ini dijadikan kebun bibit dan ditanami dengan dengan berbagai bibit tanaman. Tanah dimaksud sudah dimiliki pemprov DKI Jakarta sejak 1967. hanya saja waktu itu Pemerintah DKI tak segera membuat sertifikatnya. Menurut Biro Hukum, Kemudian pada tahun 2007 , seorang pengusaha D.L. Sitorus, pemilik PT Sabar Ganda, tiba tiba mengklaim lahan milik Pemprov DKI tersebut dan mengakui lahan dimaksud adalah miliknya. Akhirya Kasus tanah tersebut bergulir sampai ke lembaga peradilan. Pemerintah DKI yang kala itu diwakili Biro Hukum Pemprov DKI melawan pengusaha D.L Sitorus saling menggugat di pengadilan, hingga terakhir banding pada tahun 2010, dimana Mahkamah Agung memenangkan dan menyatakan bahwa lahan di Cingkareng 2
Barat tersebut adalah syah milik pemerintah provinsi DKI. Belakangan , tepatnya sekitar empat tahun kemudian, muncul Toeti Noezlar Soekarno, warga Jalan Dedes, Kota Bandung, yang mengabarkan bahwa ia pemilik lahan itu. Toeti Soekarno mengaku ia memilki sertifikat lahan tersebut sejak tahun 1967. Mengetahui Pemprov DKI Jakarta butuh lahan untuk membangun Rumah Susun , lalu Toeti Soekarno melalui kuasa hukumnya menawarkannya tanahnya kepada pemerintah DKI Jakarta dengan harga pasar Rp 17,5 juta/m2 pada Juli tahun 2015 lalu. Karena butuh lahan , akhirnya Dinas Perumahan DKI Jakarta dan Rudi Hartono Iskandar, sebagai kuasa Toeti, bersepakat harga jadi jual beli lahan dimaksud adalah Rp 14,1 juta/m2. Kemudian kesepakatan itu tindak lanjuti dengan jual beli pada tanggal 13 Nopember 2015 , maka sejak itu resmilah Pemrov DKI Jakarta membeli lahan milik Toeti Soekarno di Cingkareng Barat tersebut seharga Rp.648 milyar. Belakangan baru diketahui, bahwa lahan yang dibeli oleh Pemprov DKI tersebut sebenarnya adalah lahan Pemprov DKI sendiri. Hal ini dikuatkan lagi adanya temuan BPK . Tepatnya lahan tersebut milik Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan Pemprov DKI Jakarta. Hanya saja sangat disesalkan pada waktu pembelian lahan Cingkareng tahun 2015 tersebut SKPD yakni Dinas Perumahan dan Gedung Pemprov DKI tidak berkonsultasi lagi dengan Biro Hukum yang memahami persis status lahan yang dibeli Pemprov DKI tersebut. Bahwa menurut Biro Hukum DKI, bahwa lahan di Cingkareng yang dibeli Pemprov DKI sebetulnya adalah milik Pemprov DKI sendiri. Heboh Mengetahui bahwa pembelian lahan Rumah Susun di Cingkareng Barat tersebut bermasalah hukum dan ditenggarai ada pemalsuan dokument , tentu saja Ahok marah besar dan langsung “ melaporkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Itulah awal mulanya terkuaknya kasus dugaan Korupsi oleh Oknum PNS atau pejabat penyelenggara negara pada pembelian lahan Rumah Susun di Cingkareng Barat Jakarta oleh Pemprov DKI tahun 2015 lalu. SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB. Sebagaimana duketahui, bahwa pada sistem pertanggung jawaban hukum pidana Indonesia , maka siapa yang berbuat, maka kepadanyalah dimintakan beban pertanggung jawaban pidananya. Menurut penulis yang bertanggung jawab pada kasus ini adalah kepala Dinas perumahan dan gedung DKI yakni ibu Ika Lestari Aji dan pemilik lahan Ibu Toeti soekarno. Karena mereka berdualah selaku pelaku pembeli dan penjual tanah milik Pemprov DKI tersebut. Ibu Ika Lestari mwakili pemda Prov DKI sedangkan Ibu toeti soekarnoa yang mengaku 3
pemilik lahan Pemprov DKI tersebut. Karena pertanggung jawaban pidana , sebagaimana sistem petanggung jawaban pidan indonesia, tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Menurut penuturan Ahok Kepala Dinas Perumahan dan gedung Pemprov DKI, pernah menawari ahok uang sebesar Rp. 9.6 milyar terkait pembelian lahan Rusun Cingkareng. Namun ahok menolak dan memerintahkan ibu ika Lestari segera melaporkan uang gratifikasi tersebut kepada KPK. Posisi Ahok Selanjutnya Apakah Ahok dapat dimintai pertanggung jawabannya Selaku Gubernur /Kepala daerah Provpinsi DKI, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, dan selaku otorisator keuangan Pemprov DKI tentu saja semua anggaran yang akan dicairkan / keluarkan/dibelanjakan, terlebih dahulu semua SKO nya , harus ditanda tangani oleh Ahok. Termasuk dana pembelian lahan Rusun di Cingkareng Barat tersebut SKO nya juga ditanda tangani Ahok. Pembelian lahan Cingkareng Namun dalam pelaksanaan selanjiynya yakni Kepala Dinas Perumahan dan Gedung DKI jakarta yakni Ibu ibu Ika Lestari Aji, selaku pengguna anggaran yang melakukan kesepakatan dan proses pembelian lahan Cingkareng kepada Ibu Toeti Soekarno, tanpa melibatkan Ahok maupun Kepala Pengelola Aset dan Keuangan Daerah Pemprov DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Ahok hanya mendapat laporan tanah dicingkareng tersebut sudah dibeli oleh Pemprov DKI melalui Dinas Perumahan dan Gedung DKI. dan silahkan untuk dibangun Rumah susun sebagaimana yang direncanakan Pemprov DKI. Berdasarkan temuan BPK yang dirilis bukan Juni 2016 , baru, Ahok mengetahui adanya permasalahan hukum pada pembelian lahan Cingkareng oleh Pemprov DKI tahun 2015 lalu, Karena Ahok merasa tidak bersalah dan karena Ahok merasa dikadalin oleh oknum pejabat srigala mafia tanah pemprov DKI, maka Ahok tak segan segan , lalu Ahok meminta KPK melakukan penyelidikan terhadap kaus pembelian lahan dimaksud. Kajian hukum Pada sistem pertanggung jawaban hukum pidana Indonesia , maka siapa yang berbuat, maka kepadanyalah dimintakan beban pertanggung jawaban pidananya. Karena Ahok tidak tahu menahu proses pembelian lahan Cingkareng terebut, maka tidak beralasan hukum untuk meminta pertanggung jawaban pidananya kepada Ahok. Karena Ahok tidak tahu menahu, Ahok tidak bersalah , maka tidak beralasan hukum untuk meminta pertangung jawaban pidana kepada Ahok yang tidak bersalah.
4
Ahok tidak bersalah Karena Ahok tidak bersalah, maka serta merta Ahok tidak terlibat korupsi pada pembelian Lahan cingkareng. Ahok coba dilibatkan dalam Pusaran Korupsi lahan Rusun Cingkareng , dengan iming iming dana Rp. 9,6 milyar dari kepala dinas Perumahan dan Gedung DKI , ibu Ika lestari. Ahok marah dan memerintahkan ibu Ika Lestari untuk segera melaporkan uang gratifikasi tersebut ke KPK Ahok Clear Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/andiansyori/ahok-coba-dilibatkan-korupsi-lahan-cingkaren g_577a3a89799773da038b45a8
5
