Pt. St Nickle Resources Diminta Hentikan Operasinya tegas.co, KONAWE, SULTRA – Setelah dinyatakan kalah di pengadilan hingga di tingkat kasasi di Mahkama Agung PT ST Nickle Resources dari lawanlawannya yakni Koperasi Duanga jaya dan PT Multi Bumi Sejahtera diminta untuk mematuhi putusan kasasi untuk menghentikan aktifitas pertambangannya. Sebaliknya, sudah kalah, tetapi masih melakukan aktifitas dengan tetap mengoperasikan seluruh kekuatannya untuyk melakukan penambangan. Hal inilah yang membuat warga geram. Pasalnya lahan warga terdapat dalam Koperasi Dunggua Jaya dan PT MBS masih di kuasai oleh Perusahaan yang sudah dinyatakan kalah di pengadilan. Ini diduga ada oknum yang coba melawan ketetapan Hukum.
Ketua HMTI. Muh Hajar. FOTO : SARMAN
“Jaksa lakukan kasasi, dikasasi itu menguatkan putusan pengadilan tinggi dengan amar putusan menolak kasasi, dengan demikian lahan yang di sengketakan tersebut sah milik PT. MBS dan Koperasi Dunggua Jaya, namun yang menjadi permasalahan putusan itu tidak diterima pihak PT. ST Nickle Resources karena sampai saat ini perusahaan masih melakukan eksploitasi, saya menduga ada orang kuat (Pejabat Red) di belakangnya ini “Ujar Ketua Himpunan masyarakat Tolaki Indonesia (HMTI) Muh.Hajar kepada media ini. Kamis (2/2) lalu. Menurut Muh Hajar, lembaga yang mendampingi Koperasi Dunggua Jaya ini ini berpekara mengatakan, Putusan MA tertanggal 22 november 2016 dengan terduga, Deny Sainal Ahudin (Penanggung Jawab Koperasi Dunggua Jaya – Red), dengan nomor pendaftaran 1313 K/pid.sus/2016, jaksa yang melakukan kasasi dinyatakan di tolak kasasinya Terdakwa Saut Sitorus (Penanggung jawab PT MBS – Red), nomor 1307/K/Pid.sus/2016 diputus tanggal 24 Nopember 2016 dengan amar putusan Tolak Kasasi “Karena Kasasi yang di ajukan jaksa ditolak maka secara yuridis PT. ST Nickle Resources tidak memiliki kekuatan hukum lagi di atas lahan tersebut, sudah saatnya angkat kaki dari bumi Anoa,” tegas Hajar. Awal Kasus ini bermula, di masa Kepemimpinan Bupati Konawe, Lukman Abunawas, yang saat itu menerbitkan Izin Usaha pertambangan (IUP) eksplorasi menjadi IUP produksi PT ST Nickle Resources, melalui Surat Keputsan Bupati nomor 448 tahun 2009. Berdasarkan pertimbangan surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor S.186 / MEN-HUT – VII / 2009, terkait Izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi tambang nikel. Yang di ajukan PT ST Nickle Resources. Namun belakangan di Ketahui surat keputusan Mentri Kehutanan yang saat itu di Jabat oleh MS Kaban, ternyata di palsukan. Bupati Konawe bertindak dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati nomor 380 Tahun 2012 tentang Pencabutan IUP Produksi PT ST Nickle Resources KW 09 OKP 001. Izin Pengelolaan tambang ore nikel oleh PT. ST Nickle Resources yang bermasalah tersebut berdasarkan Koordinat KW 09 OKP 001, lokasi IUP tambangnya berada di desa Dunggua, Kecamatan Amonggedo Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Belakangan di Ketahui di atas lahan bermasalah milik PT ST Nickle Resources tersebut, Bupati konawe Lukman Abunawas, memberikan pengelolaan kawasan tambang tersebut kepada PT. Multi Bumi Sejahtera (PT MBS) dan
Koprasi Dunggu Jaya. Tidak terima akan hal tersebut PT. ST Nickle Resourcea menempuh jalur hukum, melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) namun upaya hukum pun berbuntut damai, Pihak Perusahaan dan Pemerintah Daerah Konawe hanya membuat kesepakatan bahwa PT. ST Nickle Resources akan di buatkan IUP baru dengan catatan laporan gugatan perusahaan di cabut. “Terjadi kesepakatan perjanjian damai antara pihak perusahaan dan pemerintah daerah Kabupaten Konawe, dasar kesepakatan damai ini munculah berupa Ketetatapn Pengadilan, jadi bukan Keputusan PTUN Kendari. Dengan kesepakatan, ST Nickle mencabut gugatanya, nanti akan di terbitkan IUP baru” terang Muh Hajar. Namun hingga berakhirnya masa jabatan Lukman Abunawas sebagai Bupati, lokasi IUP yang di janjikan tak Kunjung tiba. Nanti pada Tahun 2014 di era pemerintahan Kery Saiful Konggoasa, menjabat sebagai bupati Konawe terpilih, merupakan angin segar bagi PT ST Nickle Resources. Oleh Kery Saiful Konggoasa, berdasarkan surat permintaan Revisi IUP PT. ST Nickle Resources, Bupati kembali menerbitkan surat keputusan Bupati Nomor 224 tahun 2014, tentang Perubahan titik koordinat batas wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) operasi produksi PT ST Nickle Resources. surat izin IUP yang di terbitkan tersebut otomatis mengalami perubahan titik koroodinat. Namun oleh beberapa pihak SK Bupati tersebut ada yang ganjil dan terindikasi terdapat unsur gratifikasi, setelah di lihat titik Koordinat IUP PT.ST Nickle Resources melalui WIUP yang di terbitkan Kery Saiful Konggoasa tidak berubah. “Keputusan bupati konawe nomor 224 tahun 2014 tentang perubahan titik kordinat batas wilayah izin pertambangan operasi PT. ST Nickle Resources. Jadi judulnya perubahan titik koordinat lokasi, setelah dilihat tetap merujuk ke Koordinat KW 09 OKP 001, dimana yang berubah? disini saya menduga adanya gratifikasi” Ujar Hajar. Disinyalir saat penerbitan isinnya pada tahun 2014 ada permainan antara pihak perusahaan dan petinggi di konawe untuk menyetujui isin eksploitasi tersebut. Berdasarkan SK Bupati Konawe, Nomor 224 Tahun 2014, di salah satu poinya mengatakan bahwa, Keptusan Bupati Nomor 448 Tahun 2009 tidak berlaku lagi, PT ST Nickle Resources seolah di atas angin. Dan melaporkan penanggung jawab PT MBS dan Koperasi Dunggua Jaya ke Mabes Polri atas tuduhan penambangan Ilegal di atas lahan orang lain, Kemudian kasus tersebut di Tangani Pengadilan Negeri Unaaha. “Proses pengadilan tingkat pertama, PN Unaaha dimenangkan oleh PT. ST Nickle dengan amar putusan Saut Sitorus (Direktur PT. BMS-Red) mendapat ponis 4 tahun penjara, Deny Sainal Ahudin (Pengelolah Koperasi Dunggua Jaya-Red) diVonis 3, 5 tahun dengan denda Rp. 1 Milyar” Kata Hajar. Merasa berada di pihak yang benar Pihak PT MBS dan Koperasi Dunggua Jaya melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Dan berhasil dari banding dipengadilan tinggi sultra kedua terdakwa Saut Sitorus dan Deny Sainal Ahudin oleh Hakim dinyatakan bebas murni.
Jaksa yang manangani kasus tersebut tidak tinggal diam kemudian Jaksa penuntut melakukan upaya Kasasi ke tingkat Mahakam Agung namun di tolak. “Putusan Mahkam Agung pada November 2016, menguatkan putusan pengadilan tinggi dan menolak kasasi yang di ajukan Jaksa penuntut, artinya Saut sitorus dan Deni Sainal Ahudin bebas dan mempunyai kekuatan hukum tetap,”Tandasnya. SARMAN / HERMAN
Wisata Permandian Torobulu Diklaim Warga tegas.co, KONSEL, SULTRA – Salah satu potensi wisata di Konawe Selatan yang sering dipadati wisatawan setaip akhir pekan atau dui hari-hari libur adalah wisata permandian Tobulu Kecamatan Laeya. Hanya saja permandian wisata tersebut belum tersentuh oleh pemerinmtah melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sehingga di lokasi tersebut tidak ada fasilitas yang dibangun.
Permandian wisata Torobulu yang sealu dipadati pengunjung, tetapi belum mendapat perhatian dari pemerintah daerah. FOTO : Dok
Plt Kepala Dinas pariwisata dan ekonomi Kreatif Mahar buburanda Imran SH, MH membenarkan, jika lokasi permandian Pantai Torobulu di kecamatan Laeya belum mendapat perhatian dari pemerintah. Pasalnya lokasi tersebut diklaim dimiliki oleh warga setempat, sehingga jika untuk membangun fasilitas yang bersumber dari anggaran APBD, maka harus ada ganti rugi lahan. “Sebenarnya lokasi itu dari sejak awal sudah akan di bangun beberapa fasiltas. Diantaranya gazebo, Mandi Cuci kaki (MCK) dan lainnya. Tetapi itu belum dapat dilaksanakan, karena belum ada kesepahaman tentang ganti rugi, termasuk kepemilikan lokasi tersebut masih simpang siur,”Ujarnya kepada tegas.co beberapa waktu lalu saat ditemui di kendari. Menurutnya, permandian Torobulu, sejak lama sudah menjadi tujuan wisata bagi masyarakat Konawe Selatan di setiap akhir pekan atau hari-hari libur. Namun Pemerintah belum bisa memberlakukan karcis masuk untuk Pendapatan Asli Daerah, karena lokasi tersebut diklaim dimiliki oleh warga. “Jadi kalau ada karcis yang mengatasnamakan pemerintah untuk masuk di lokasi permandian itu perlu dipertanyakan. Mengingat Dinas Pariwisata Konsel belum pernah mencetak atau memungut PAD dari lokasi Wisata Torobulu,”Katanya. Kandidat Doktor di Universitas padjajaran itu mengaku, melihat potensi wisata di Torobulu yang menjanjikan, baik untuk pengembangannya maupun untuk PAD Konsel, maka Pemerintah melalui dinas Pariwisata akan melakukan ganti rugi lahan. “Namun sebelumnya harus dulu dipastikan siapa pemilik lahan tersebut. Jangan sampai kepemilikannnya ganda, sehingga akan merugikan bagi Pmerintah,”Tandasnya. MAHIDIN / HERMAN
Islamic Centre Pindah Di P2Id, Lokasinya Diganti Rugi tegas.co, KENDARI, SULTRA – Dimulainya pembangun Tower Bank Sultra di lokasi Eks Islamic Centre di jalan H Abdulah Silondae Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga Kota Kendari, maka gedung Islamic centre harus dipindahkan. Bagaimana gedung dan lokasinya, apakah sudah disiapkan atau belum?.
Gubernur Sultra H Nur Alam saat memberikan sambutan di acara peletakkan batu pertama pembangunan tower Bank Sultra. FOTO : FIY
Pembangunan Tower Bank Sultra yang rencananya akan di bangun dengan 14 lantai tersebut sudah di tinjau oleh Pemerintah Provinsi dengan matang. Sebelum dibangun, lokasi Islamis Center terlebih duluh disiapkan dan lokasinya dig anti rugi untuk selanjutnya digunakan untuk membangun kantor dan fasilitas lainnya untuk Pusat kegiatan Islamic centre. “Untuk Gedung Islamic Centre telah disiapkan lokasi pembangunannya yakni di kawasan Pusat Informasi Pembangunan Daerah (P2ID) dengan luasan lima hektar. Anggaran untuk pembangnan juga disiapkan Rp 6 Milyar,”Ujar gubernur Sultra H Nur Alam, saat memberikan sambutan dalam kegiatan peletakkan batu pertama pembangunan tower Bank Sultra, Jum,at (3/2). Dikatakannya, lahan yang saat ini digunakan sebagai lokasi pembangunan Kantor Bank Sultra,memang merupakan tanah yang dihibahkan tetapi masuk dalam asset Pemprov “Sebagai bentuk penghormatan dan tanggung jawab kami karena lahannya kami gunakan, jadi harus diganti, kami sudah siapkan lahan di kawasan P2ID seluas lima hektar,” Katanya. FIY / HERMAN
Cuaca Buruk Pengaruhi Harga Ikan tegas.co, KENDARI, SULTRA – Cuaca buruk yang terjadi sejak satu pekan belakangan ini mempengaruhi harga ikan di tempat pelelangan ikan (TPI) Kendari dan sejumlah pasar di kota Kendari dan juga di kabupaten Kolaka. Jarangnya nelayan yang melaut untuk mencari ikan, membuat Ikan yang di jual dipasaran naik sampai 10 persen dari harga sebelumnya.
Pedagang ikan di TPI Kota Kendari lesu, akibat kurang pembeli yang mengeluhkan mahalnya harga ikan. FOTO : FT
Naiknya harga ikan di pasaran, termasuk di tempat pelelangan ikan, daya bekli masyarakat juga kurang. “Belakangan ini, bukan lagi cabe yang harganya melambung, tetapi ikan juga demikian. Karena itu ikan yang dibeli hanya untuk secukupnya saja,”Ujar salah seorang pembeli ikan kepada tegas.co, Jum’at pagi (3/2). Rader salah seorang pedagang ikan di TPI Kendari
mengaku, ikan mengalami
kenaikan harga sudah dalam seminggu terakhir. Itu dikarenakan berkurangnya nelayan melaut mencari ikan. Dan itu disebabkan karena cuaca buruk, dengan tinggi gelombang yang mencapai empat meter. “Karena itu ikan kurang, harganya mahal,”katanya. Untuk mensiasati jualan ikanya agar laku dan menajdi tidak busuk, pedagang satu ini tetap menjual murah, namun ikannya di kurangi. Begitu juga timbangannya di kurangi. “kalau mau bertahan jual mahal ikan, dipastikan tidak ada yang beli dan Ikannya akan busuk,”Tandasnya. Begitu juga yang disampaikan salah satu pedagang ikan di pasar Mekongga Kabupaten Kolaka juga mengalami kenaikan yang sangat signifikan. “Mungkin hamper seluruh daerah di Sultra ikan pada mahal. Itu dikarenakan cuaca buruk,”Katanya singkat. FT, LAN / HERMAN
Bisnis Busana Muslim Menggiurkan tegas.co, KENDARI, SULTRA – Bisnis Busana muslim modern saat ini menjadi trend di kalangan ibu-ibu muda warga Kota Kendari dan sekitarntya sangat menjajikan. Pasalnya busana Muslim saat ini menjadi perburuan bagi kaun hawa untuk menggunakan sebagai pakaian sehari-hari, termasuk untuk mengoleksinya. Persaingan antar sesama toko busana pun mulai terlihat dengan maraknya bermunculan toko-toko baru yang menjual pakaian muslim masa kini.
Toko Busana Muslim Naswa yangdipadati kaum hawa untuk datang membeli busana Muslim. FOTO : FT
Salah satu toko yang baru saja merintis bisnis di bidang fashion khusus baju muslimah adalah toko Naswa. Untuk bersaing dengan toko busana lainya Naswa menampilkan busana muslim ala kekinian dengan mengunakan motif lokal dengan harga terjangkau. Trendnya busana muslim di kalangan kaum hawa, khususnya ibu-ibu muda di Kota Kendari saat ini menjadi tantangan bagi para pebisnis yang bergelut di bidang busana muslim untuk memasarkan busana muslim yang digandrungi tersebut. Bergai jenis pola dan bentuk busana menarik menjadi salah satu prioritas untuk menarik pelanggan . Toko Naswa yang baru saja melaunching toko busana muslim di Jalan Saosao ini menyediakan model pakaian dengan model kekinian dengan menggunakan motif lokal Sulawesi Tenggara. “Dengan motif local Sultra, peminat terbilang banyak sekali yang ingin memilikinya, karena itu busana Muslim yang kami pasarkan ini, selain motofnya disukai, juga harganya terjangkau,”Ujar Mawar Widia Mantoro pemilik Toko Naswa, Jum,at (3/2). Menurutnya, meski terbilang sulit untuk bersaing dengan toko busana muslim lainya yang terlebih dahulu ada, namun pihak Naswa optimis dapat menembus pasar. Itu dikarenakan produk yang kami tawarkan selain dapat dijangkau oleh seluruh kalangan, motifnya juga sangat menarik,”katanya. Ditambahkamn, untuk mempertahankan ciri khasnya, Naswa butik yang tidak dimiliki oleh butik lainya adalah muatan lokal dalam pembuatan baju muslim, khususnya bahannya adalah local Sultra. “Harga yang di tawarkan cukup terjangkau mulai dari harga Rp . 3.5 ribu – Rp . 200 ribu,”Tandasnya. FT / HERMAN
Tpp Pns Konsel Segera Direalisasikan tegas.co, KONSEL, SULTRA – Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe Selatan (Konsel) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) akan segera di realisasikan pencairannya dalam waktu singkat.
Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Selatan. Hj Marwiyah Tombili SE, M.Sc. FOTO : MAHIDIN
“TPP kita akan segera cairkan di Bulan Februari ini, tapi nanti tergantung hasil verifikasi dokumen, misalnya, tingkat kehadiran, apel, absensi, kedisiplinan serta pakaiannya apa sudah sesuai yang di syaratkan atau tidak, semua itu sudah ada indikatornya,”Ujar Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Selatan, Hj. Marwiah Tombili, SE. M. Sc. Kamis (02/2).
Mantan Kepala Bappeda di era Pj Irawan Laliasa itu, pembayaran TPP Pegawai dilingkup Pemerintah kabupaten konawe selatan akan dicairkan berdasar apa yang telah di anggarkan, namun tergantung absensinya, dia hadir saja tetapi terlambat sekian jam itu juga ada potongannya, dan itu semua sudah ada hitung-hitungannya. “Jadi TPP yang diterimah oleh setiap PNS tidak akan sama,”Katanya. Istri H Syamsul Ibrahim itu mengaku, pencairannya akan diupayakan langsung ke rekening masing-masing SKPD, olehnya itu pencairannya tergantung SKPD nya apa dia pro aktif atau tidak. “Untuk nominal anggarannya tiap SKPD beda-beda, tergantung beban dan tanggung jawab masing-masing SKPD itu sendiri,”Akunya. Ditambahkan, pembayaran TPP tersebut akan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Konsel Nomor 81 Tahun 2016 tentang perubahan Perbup Konsel Nomor 3 tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemkab Konsel : Eselon IIa sebesar Rp. 9 juta, eselon IIb mulai Rp. 3.000.000 – Rp. 3.400.000, eselon IIIa Rp. 2.275.000, eselon IIIb Rp. 1.750.000, eselon IVa Rp. 800.000, eselon IVb Rp. 700.000, pelaksana golongan IVc Rp. 700.000, pelaksana golongan IVaIVb Rp. 650.000, pelaksana golongan IIIc-IIId Rp. 485.000, pelaksana golongan IIIa-IIIb Rp. 450.000, pelaksana golongan II Rp. 420.000 dan Pelaksana Golongan I Rp. 400.000. MAHIDIN / HERMAN
Tower 14 Lantai Untuk Kantor Dan Disewakan tegas.co, KENDARI, SULTRA – Tower Bank Sultra yang akan dibangun dengan 14 Lantai baru saja dimulai yang ditandai dengan peletakkan batu pertama oleh gubernur Sultra H Nur Alam. Bangunan Tower Bank Sultra di lokasi Eks Islamic centre, selain akan digunakan sebagai kantor Pusat pelayanan bank Sultra, juga akan disewakan kepada pebisnis yang ingin menggunakan sebagai kantor yang refresentatif.
Dilokasi inilah akan dibangun Tower Bank Sultra dengan ketinggian 14 Lantai. FOTO : FIY
Direktur Utama Bank Sultra, Khairul K.Raden dalam sambutannya saat Groundbreaking Tower Pembangunan Bank Sultra, mengatakan bahwa rencana pembangunan tersebut akan dibangun dengan 14 lantai. “Rencananya kantor ini akan kami bangun 14 lantai, selain kami gunakan untuk operasional kantor sendiri, kami juga akan menyewekannya bagi pengusaha atau pebisnis yang ingin memiliki kantor lebih representatif,” katanya, Jum’at (3/2/2017). Ia berharap melalui pembangunan kantor pusat tersebut, pelayanan dan kinerja dari Bank Sultra bisa terus ditingkatkan. Sebagai tambahan, selama ini pembangunan Kantor Bank Sultra sudah sebanyak 70 kantor yang tersebar di beberapa kabupaten kota yang ada di Sultra. FIY / HERMAN
Pohom Tumbang Timpa Mobil Mewah tegas.co, KENDARI, SULTRA – Sebuah mobil mewah berwarna Putih tertimpa Pohon tumbang di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara di jalan Abdullah Silondae, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari , Jumat (3/2/2017).
Mobil mewah m,ilik staf pegawai di pemerintah Kota Kendari tertimpa Pohon. FOTO : FIY
Kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 12.45 setelah sholat Jum’at. mobil putih brio dengan nomor polisi DT 1620 QE jadi korban. Untung saja, Abdul yang merupkan pemilik mobil tersebut selamat dari maut. “Saya dari sholat di Masjid Agung, saya memang sempat melambat karena agak macet,” katanya. Abdul yang merupakan pegawai di Sekretariat Pemkot Kendari, rencananya akan pulang ke kantornya setelah melaksanakan sholat Jum,atan. “Spontan jalan raya langsung macet akibat kerumunan pengendara dan pengguna jalan. FIY / HERMAN
Regulasi Penyaluran Add Dan Dd Desa Diparipurnakan Dpmd tegas. co. KONSEL. SULTRA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe Selatan (Konsel), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melaui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) melakukan pemantapan serta menyediakan regulasi pengalokasian dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) serta Dana Desa tahun 2017.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Konawe Selatan Drs I Putu Dharta MT. FOTO : MAHIDIN
Pemerintah Daerah (Pemda) Konsel di 2017 ini menekankan, agar pemerintah Desa lebih meningkatkan sinergitas antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten dan RPJM Desa, dan bahkan lebih jauh lagi RPJM Provinsi dan Pusat dan ini harus konsisten. “Hal ini dimaksudkan agar dalam pengelolaan dan penyaluran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa satu persepsi dan satu paying hukumnya, sehingga ke depan tidak ada persoalan yang timbul dari kebijakan tersebut,” Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa I Putu Dharta kepada awak media ini usai mengikuti rapat pemantapan regulasi pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Dana Desa di kantornya. Kamis (02/2). Menurutnya, tujuandalam rapat dalam pemantapan itu, bukan berarti untuk mengarahkan desa, tapi bagaiman mensinergikan antara Pembangunan Desa, Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah Pusat itu benar-benar sinergi, dan ini juga di jamin dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Pembanguan Nasional, serta Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa. ” Itu jelas bahwa RKPD Desa disusun harus mengacu kepada program kegiatan Pemda, Pemprov dan Pemerintah Pusat, bahkan lebih jauh lagi RKPDS itu di susun harus mengacu kepada aspirasi teman- teman di dewan, ” terang mantan Sekretaris Bappeda Konsel itu. Lanjut dia, sekarang ini mulai kita melakukan pembahasan, makanya kami di Dinas PMD terus melakukan penggalangan, untuk memperkuat dukungan semua stakholder dan kedepannya bisa memahami dan mengerti apa yang kita susun, jadi nanti tidak ada lagi miss komunikasi antara stakholder yang satu dengan yang lain, itu juga salah satu tujuan pertemuannya kita tadi, untuk menyatukan semua stakholder yang terlibat, jelasnya. Mantan kepala Badan Perizinan dan penanaman Modal konsel itu menerangkan, terkait dengan regulasi kami juga sudah membahasnya bersama dengan Tenaga Ahli, Pendamping Desa, Kepala Desa, Camat, Kasi PMD, Bappeda, Bupati serta Wakil Bupati, pada intinya ini semua harus disinergikan pada semua stakholder, karena ini sangat penting, dan juga telah terampung dalam Peraturan Bupati (Perbup), jelasnya.
Pada dasarnya Perbup setiap tahun harus di perbaiki, dibandingkan dengan Perbup sebelumnya, Perbup tahun ini mengacu pada skala prioritas dan mengacu pula pada Peraturan Kementerian Desa (Permendes) Nomor 22 Tahun 2016 tentang skala prioritas penggunaan dana desa tahun 2017. ” Perbup Kab. Konsel Tahun 2017 memuat sedikitnya ada Empat poin prioritas, yang pertama tentang Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Pengadaan Barang dan Jasa serta Tata Kelolah Keuangan Desa, ” jelasnya. Untuk skala prioritas penggunaan dana desa tahun 2017 banyak menu-menu atau program yang kita berikan, mulai dari Bidang Pemerintahan, Pembangunan serta Pembinaan Masyarakat inilah yang harus diatur polapolanya secara tegas, jangan sampai terkesan multi tafsir. Ketika nanti ditemukan Desa dalam menyususn RKPD nya tidak sinergi dengan RPJMD Kabupaten, maka itu adalah pelanggaran etika, karena itu jelas di katakan, bahwa dalam penyusunan RKPDS, Desa harus mengacu pada program dan kegiatan bukan hanya Kabupaten tapi program dan kegiatan Provinsi dan Pemerintah Pusat. Ini dimaksudkan agar bersinergi supaya pembangunan tidak terputus-putus mulai dari perencanaannya, dan kemudian harus sesuai dengan sasaran Kabupaten, Desa kan tidak bisa terpisahkan dengan Kabupaten. ” Bagaimana mau mewujudkan visi Konsel, Desa Maju Konsel Hebat kalau pembangunan di Kabupaten begini, terus pembangunan di desa kekanan dan kekiri, kalau itu terjadi visi Konsel tersebut tidak mungkin tercapai, ” Menurutnya, ini bukan mengintervensi tapi kita mensinergikan sehingga penggunaan dana tersebut benar-benar epektif dan episien, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran kita bersama, karena Desa Maju Konsel Hebat ini bukan hanya wacananya Pak Bupati sendiri tapi ini bunyi Peraturan Daerah (Perda), berarti ini sudah kesepakatan seluruh masyarakat Konsel hanya saja diwakili DPRD dalam penetapannya. MAHIDIN / HERMAN
Surunuddin, Silahkan Laporkan Dan Buktikan tegas.co, KONSEL, SULTRA – Aksi unjuk rasa yang dilakukan Aliansi Mahasiswa Konawe selatan Menggugat mendapat respon dari Bupati Konawe Selatan H Surunuddin Dangga. Dikatakanya, aksi yang dilakukan dengan melaporkannya di KPK terkait dugaan korupsi dan jual beli jabatan di Lingkup pemerintah kabupaten Konawe selatan adalah hak semua orang dan itu tidak dilarang.
Aksi Unjuk Rasa AMKM di gedung KPK RI di
jalan Rasuna Said. FOTO : Ist
“kalau saya nda ada masalah mau melapor kemana, itu hak mereka, yang terpenting mereka harus mempunyai bukti. Tapi kalau tidak mempunyai bukti jangan sembarang menuduh orang, karena bisa di somasi balik, Ujarnya kepada awak media ini. Kamis (02/2). Menurutnya, jika nantin nanti dipanggil KPK untuk melakukan klarifikasi Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan sudah siap. “Yang terpenting sebenarnya menuduh orang harus mempunyai bukti, kalau hanya isu jangan di kembangkan lah, menuduh Wakil Bupati, Sekretaris Daerah (Sekda) serta Ketua DPRD melakukan korupsi itu yang harus dibuktikan nanti,”Katanya. Mantan ketua DPRD Konsel itu mengaku, yakin se yakin-yakinnya tidak ada uang dituduhkan seperti itu. Terkait pelantikan jabatan Eselon II, III dan IV sudah dilakukan kajian secara mendalam dengan kriteria kepangkatan dan golongan. “Untuk melakukan pmutasi, rotasi jabatan itu ada rumusnya yang kita pakai dalam melakukan rotasi jabatan, kita nda sembarang mutasi orang, dan banyak pegawai yang saya lantik saya tidak kenal orangnya,”Terangnya.
Bupati Konawe Selatan H Surunuddin Dangga. FOTO : MAHIDIN
Politisi Senior partai Golkar itu menambahkan, terkait dengan banyaknya pegawai yang di nonjob, itu tidak bisa dihindari, karena ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bubar, misalnya, Dinas Kehutanan, Dinas Pertambangan dan Bidang SMA sederajat itu di ambil alih Pemerintah Provinsi (Pemprov), serta Dinas Perkebunan digabung ke Dinas Pertanian. “Berkaitan dengan itu, kita berkesimpulan bagi pegawai yang sudah masuk usia pensiun, tidak pandang buluh ya kita pensiunkan,Tegasnya. Untuk masalah laporan masyarakat di Komisi ASN, pemerintah tinggal menunggu rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) saja, mudahmudahan secepatnya suratnya kita sudah terima, begitu kita terima suratnya langsung kita proses lelang jabatannya, sekali lagi yang akan ikut lelang jabatan tersebut bukan saja pegawai yang lagi menjabat tapi yang lagi nonjob pun bisa ikut,”Tandasnya.
MAHIDIN / HERMAN
