PELAPORAN KEGIATAN DAN,UPAYA PEMBE,RANTASAN KORUPSI 01 KEMENTERIAN KIESEHATAN RI. OALAM RANGKA KONFERENSI NASIONAL PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2011

PELAPORAN KEGIATAN DAN ,U PAYA

PEMBE,R ANTASAN KORUPSI

01 KEMENTERIAN KIE SEHATAN RI

. OALAM RANGKA

KONFERENSI NASIONAL

PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2011

7 DESEMB'ER 2011

KEMENTERIAN KE,SEHATAN RI

INSPEKTORAT JENDERAL JI. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling No. 4 - 9 Kuningan - Jakarta Selatan 12950

Telp. 021 - 5201590 (Hunting) - Pes. 3100, 3102, 3104 Fax. 021 - 5201589/5223011

Nomor Lampiran Peri hal

: 0IT.PS.20.00.214.6214.20II 1 Desernber 201 1 : Satu Berkas : Kuesioner Pelaporan Konferensi Nasional Pernberantasan Korupsi (KNPK) 2011 .

Kepada Yth. FllUpiT!::!...'" T('Jrnisi Pemberantasan KOfllp~i c.q. Panitia KNPK DirektoratPembinaan Jaring~ Kerja Antar Komisi dan Instansi Komisi Pemberantasan Korupsi JI. H.R. Rasuna Said Kav. Cl Jakarta Selatan 12920 Email: [email protected]

MenindakJanjuti surat Saudara dengan nomor B-096/0 1-30111120 11 tanggal 11 November 20 II perihal Lembar Pelaporan KNPK 20 II, bersarna ini kami sampaikan kuesioner Pelaporan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) Tahun 2011 dan laporan tentang kegiatan dan upaya-upaya pemberantasan korupsi di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Semoga hasillaporan ini nantinya dapat dijadikan bahan masukan bagi KPK. Demikian atas perhatian dan kerja sarnanya diucapkan terima kasih.

Yud i Prayudha Ishak Djuarsa NIP. 541001 198311 1 00 I

Tembusan:

Menteri Kesehatan RI (sebagai laporan)

UPAYA-UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI 01 KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2011

Berdasarkan

Undang-Undang No. 30 tahun

2002 pasal 6 tentang Tugas Komisi

Pemberantasan Korupsi, yaitu melakukan koordinasi dan supervisi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan melakukan monitor terhadap penYG':tenggaraan pemerintahan negara. Kementerian Kesehatan sebagai salah satu kementerian yang mempunyai tugas untuk melaksanakan upaya pemberantasan korupsi dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik. Pemahaman terhadap tata kelola pemerintahan yang baik mengindikasikan bahwa integritas publik yang rendah mengakibatkan ketidakefisienan dan ketidakefektifan terutama di negara seperti Indonesia. Kita dituntut untuk memiliki integritas yang tingg i agar kinerja pel'ayanan publik meningkat sehingga dapat membangun rasa kepercayaan warga negara terhadap pemerintah. Salah satu faktor pembentukan dan peningkatan integritas pada Kementerianllembaga adalah melalui penerapan program antikorupsi, antara Ilain melalui penerapan kode etik dan pedoman perilaku dalam rangka perbaikan sistem untuk febih transparan dan akuntaber. Kode etik dan integritas adalah suatu kesatuan yang tidak terpisahkan atau sejafan. Kegiatan pelayanan

publi~

dan suatu fembaga yang memiliki basis etika terbukti lebih

mendapat kepercayaan dari masyarakat dan memungkinkan pegawai bekerja untuk lebih merayani kepentingan publik. Perilaku yang tepat serta integritas yang tinggi merupakan prasyarat dasar atas pemerintahan yang baik. Kementerian Kesehatan dalam mefaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik serta peningkatan kegiatan pencegahan tindak pidana korupsi melaKukan upaya-upaya sebagai berikut: I. Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Tahun 2011 A. Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang Telah Dilakukan Instansi a. Komitmen implementasi tata ke'loia pemerintahan yang baik Diawali pada tanggal 16 Desember 2010 telah dilaksanakan penandatanganan komitmen implementasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Kesehatan oleh fbu menteri Kesehatan RI bersama seluruh pejabat Eselon I. Komitmen implementasi ini dilanjutkan di lingkungan yang lebih luas

melakukan verifikasi dan klarifikasi atas pelaporan gratifikasi yang diterima untuk menetapkan status kepemilikan,

melakukan monitoring tindak

lanjut atas

penetapan status. Instruksi Menteri Kesehatan kepada seluruh penyelenggara negara untuk tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun juga yang berkaitan dengan tugas kedinasan. g. Partisipasi sebagai Peserta PIAK

.-

Sejak awal tahun 2010 sdnlpai dengan akhir bulan Oktober 2011, 3 Unit titama yaitu Badan PPSDM, Ditjen Bina Farmasi dan Alat Kesehatan, dan Sekretariat Jenderal,

menjadi peserta penilaian inisiatif antikorupsi (PIAK) walaupun

hasilnya belum maksimal dan masih memerlukan peningkatan pencapaian indikator PIAK. B. Program Kegiatan dan Upaya dalam rangka Peningkatan Integritas Lembaga Pada setiap Pelantikan Pejabat dilaksanakan penandatanganan Pakta Integritas oleh setiap pejabat yang dilantik. Mulai tahun 2010 menjadi peserta focus group discussion mcdel pembangunan integritas yang diikuti 18 organisasi termasuk Kementerian Kesehatan yang diwakili oleh 'Inspektur III, dan Kepala Pusdiklat Aparatur Badan PPSDMK. Pada Agustus 2011 dilaksanakan focus group discussion bagi pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Kesehatan yang menghasilkan rekomendasi dilaksanakannya Dikl'at TOT untuk membentuk Motor Penggerak Integritas di Kementerian Kesehatan.

II. Penerapan Kode Etik dan Perilaku Saat ini telah diberlakukan kode etik khusus (kode etik profesi) antara lain kode etik auditor, dokter, dokter gigi, perawat dan organisasi profesi lainnya yang selanjutnya akan dikembangkan sebagai kode etik umum yang berlaku bagi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan. Pada Bulan Nopember 2011 telah disusun rancangan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang kode etik pegawai dilingkungan Kementerian Kesehatan yang mengacu pad a ketentuan sebagai berii
Mekanisme dan tat a cara penerapan, monitoring dan eva/uasi kode etik Substansinya menyebutkan tentang tujuan kode etik yaitu menjaga citra dan kredibilitas Kementerian Kesehatan melalui penciptaan tata kerja yang jujur dan transparan sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan hubungan antar pribadi baik di dalam maupun di /uar Lingkungan Kementerian Kesehatan Oida/amnya berisi Ni/ai-Ni/ai Oasar Kode Etik, Kewajiban dan L.arangan, Prosedur Penyampaian Dugaan Pelanggaran Kode Etik, MajeJis Kode Etik, Sanksi. Penerapan Kode Et;:' dan Pedoman Perilaku bagi pegawai di Lingkungan Kementerian

Kesehatan

masih

berupa

diberlakukan sehingga belum dapat

rancangan

diev~luasi

dampak

Permenkes

yang

be/um

penerapannya terhadap

Kementerian Kesehatan.

tH. Rencana Aksi Instansi dalam Upaya Pemberantasan Korupsi: a. Percepatan Laporan LHKPN dengan mendata ulang wajib lapor karena pergantian atau mutasi pejabat dan pada saat penetapan pengelola anggaran. b. Sosialisasi secara terus menerus tentang penerimaan Gratifikasi c. Memonitor peserta P'IAK untuk memenuhi pencapaian indikator PIAK ­ d. Mempercepat pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) melalui penyiapan SOM dan sistem pengelolaannya. e. Meningkatkan kegiatan sosialisasi Anti Korupsi antara lain dengan memasukkan materi anti korupsi dalam kurikulum Oiklat Penjenjangan dan Diklat Fungsional, dan Diklat Teknis Program serta menyampaikan materi dalam setiap pertemuan koordinasi program.

f. Peningkatan kegiatan promosi Anti Korupsi melalui media cetak dan media elektroiiik.

IV. Lain - Lain

Sejalan dengan Upaya-upaya Pemberantasan Korupsi yang diinisiasi oleh KPK, Kementerian kesehatan telah melakukan upaya-upaya lain yang paralel dan dengan tujuan mengurangi kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Kesehatan, Upaya-upaya tersebut adalah berupa perbaikan tata kelola keuangan dan tata kelola administrasi pemerintah .

1. Upaya tata kelola keuangan yang baik dilakukan melalui KOMITMEN RAIH WTP

2012. •

Meraih Laporan Keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (wrP),

telah merupakan komitmen seluruh jajaran Kementerian Kesehatan mulai dari Pusat, UPT dan Daerah. Dimulai dengan Penandatangan Komitmen Raih wrp

2012 oleh · para Pimpinan Unit Utama dilingkungan Kementerian Kesehatan. . Penandatangan tersebut dilakukan dihadapan Ibu Menteri Kesehatan dan Bapak Anggota VI BPK, pada tanggal 28 Juli 2011 di Kementerian Kesehatan. •

Pada. saat itu telah dipaparkan ROAD MAP TO wrp 2011 -

2012,

"Percepatan Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan' Kemenkes Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian".

.

Road Map berisi Grand Strategi Ralh wrp 2012

yang terdiri dari 14 Strategi dan 64 Langkah yang akan diselesaikan sampai dengan 31 Desember 2012 dan ada 8 Langkah Quick Wins yang akan diselesaikan sampai dengan 31 Desember 2012. •

Selengkapnya kami lampirkan dokumen yang berkaitan dengan RAIH wrp

2012. 2. Upaya perbaikan tata kelola adminstrasi pemerintah dillakukan melalui upaya Reformasi Birokrasi. •

Saat ini dengan dibantu oleh konsultan, Kementerian

Kesehatan tengah

menyiapkan Grand Design Reformasi Birokrasi. •

Selengkapnya kami lampirkan dokumen yang berkaitan dengan Reformasi

Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

Jakarta, 30 November 2011

Yud

Lamplran III - hal 4 darl 4 Sura! No. : UNO- 096/01-30/11/2011 lembar Pelaporan KNPK 2011

I2

kepatuhan pelaporan LHKPN? Jika Va, di instansi/lembaga Saudara, apakah : a terdapat aturan internal terkait pelaporan LHKPN? Jika Va, apakah aturan internal tersebut mengatur sanksi yang dapat diberikan kepada pihak yang tidak melaporkan LHKPN?

0 Ya

"Tidak

0 Ya

" Tidak

" Ya

0 Tidak

"Ya

0 Tidak

~

b mempunyai unit khusu's yang mengelola formulir LHKPN? ~Iika Va, apakah unit tersebut dapat memberikan bantuan teknis kepada pegawai dalam mengisi LHKPi-.j7 DATA STATISTIK

1. Jumlah wajib lapor LHKPN 2. Jumlah wajib lapor yang sudah Melaporkan LHKPN

VIII

556 115

LAINNYA Keterbukaan Informasi Publik a. Apakah instansi Saudara memiliki media informasi yang terbuka bagi publik? b. Apakah instansi Saudara memiliki unit khusus yang bertangg'ungl jawab dalam penyebaran Informasi publik?

" Ya

0 Tidak

" Ya

0 ndak

" Ya

0 Tidak

" Ya

0 Tidak

2 Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa

a. Apakah instansi Saudara sudah memiliki Unit

Pengadaan Barang dan Jasa (ULP),"

b. Apakah instansi Saudara menerapkan metode

pengadaan barang dan jasa secara elektronik

(e-procurement) *Terfampir Permenkes RI Nomor:1893IMENKESIPERlIX!2011 tentang

Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa di lingkungan Kementerian

Kesehatan .

Jakarta, 30 Nopember 2011

Yud

Lamplran III - hal) dart 4 Sural No. : UNO- 096/01-30/11/2011 Lembar Pelaporan KNPK 2011

1. Nama responden

: dr. Yudhi Prayudha Ishak Djuarsa, MPH

2. Jabatan

: Inspektur Jenderal

3.lnstansi

: Kementerian Kesehatan RI

..

,

4. Alamat lengkap Instansi : JI. H.R. Rasuna Said Siok X5 Kav. 4 - 9 Kuningan Jakarta Selatan 12950 5. Nomor Telepon

: 021 5201'601,0215201589

6. Nomor Faksimili

: 0215201601,021 5201589

7. Alamat email

: [email protected] tuirjenkemkes@ymail .com tu [email protected]

NO I

"

.

ASPEK .',

,

. ...

Jawabar'l ~Ku~sJoner

PENDAHULUAN 1. Apakah instansi Saudara pernah melakuKan risk assessment?

..; Ya

0 Tidak

2. Apakah hasil risk assessment dijadikan sebagai salah satu

parameter untuk menentukan kebijakan dan pengambilan

keputusan?

";Ya

0 Tidak

- 1 Apakah instansi Saudara memiliki kode etik khusus? (Diluar kode etik pegawai negeri sipil pada PP 53 Tahun 2010) • Jika jawaban ya, langsung no.3 • Jika jawaban tidak, lang sung no.2 dan lanjut ke butir V (Sistem Pengaduan Masyarakat)

..; Ya

0 Tidak

2 Sila menjawab tidak, apakah instansi Saudara sudah memiliki rencana untuk menyusun kode etik khusus?

0 Ya

0 Tidak

";Ya

0 Tidak

KEBERADAAN KODE ETIK KHUSUS

3 Apakah dalam perumusan kode etik khusus

mempertimbangkan hasil dari risk assessment yang pernah

dilakukan?

lamplran III - hal 2 darl 4 Sura! No. : UNO- 096101·30/11/2011 lembar Pelaporan KNPK 2011

, 4 Apakah kode etik yang ada saat ini berlaku umum/khusus? a. Umum (berlaku untuk seluruh pegawai di instansi/unit utama tertentu) b. Khusus/Profesi (berlaku khusus untuk pegawai dengan profesi/jabatan tertentu : 8uditor,petugas layanan,paramedis,dll) 1----+- -- -- - - -- --

-

-

-

-

- - -- - - -

-

-

Ya

0 Tidak

>J

Ya

0 Tidak

.-+-,-- -..- - --

5 Apakah kode etik yang disusun sudah mencakup pedoman perilaku? . 6 Apakai I kode etik dan pedoman perilaku tersebut telah dibakukan dalam bentuk Surat Keputusan atau peraturan tentang kode et,ik? •. 7 Apakah kode etik dan pedoman perilaku telah mencantumkan sanksi pada setiap pelanggaran yang dilakukan? III

>J

>J

Ya

o Ya

>J

Ya

0 Tidak

>J

Belum

0 Tidak

IMPLEMENTASI KODE ETIK DAN KODE PERILAKU*

1. Apakah kegiatan sosialisasi mengenai kode etik dan pedoman

0 Ya

>J

Selum

perilaku sudah dilakukan kepada seluruh pegawai? 2. Apakah tersedia mekanisme penanganan terhadap pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku?

>J

Ya

0 Tidak

3. Apakah terdapat unit kerja yang mengawasi penerapan kode etik dan pedoman perilaku?

>J

Ya

0 Tidak

4. Apakah tersedia fasilitas bagi pegawai untuk berkonsultasi dalam implementasi kode etik dan pedoman perilaku?

>J

Ya

0 Tidak

5. Apakah telah memiliki mekanisme pengaduan inter(l~1 (whistle blower'S system) terkait pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku?

0 Ya

>J

6. Apakah tersedia database/catatan tentang penanganan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku tersedia?

0 Ya

>J Tidak

7. Apakah pe,langgaran kode etik dan pedoman perilaku digunakan sebagai salah satu instrumen dalam penilaian kinerja?

0 Ya

>J Tldak

Tidak

* kode etik dan kode peri/aku di Kementerian Kesehatan masih berupa Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan R/ tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kementeran Kesehatan (ter/ampir)

IV

EVALUASI KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU

1. Apakah instansi Saudara pernah melakukan evaluasi terhadap kode etik dan pedoman perilaku? jika jawaban tidak, ke no .2

o Ya

..; Tidak

,.

Lampiran 1\1 - hal J dari 4 Sural No. : UNO- 096/01-30/11/2011 Lembar Pelaporan KNPK 2011

2. Apakah instansi Saudara berencana untuk melakukan evaluasi

.yYa

0 Tidak

ada media pengaduan masyarakat di instansi Saudara? .Jj~a ada, bentuk medianya adal'ah: - Unit Layanan Terpadu (ULP) di IEiI,;'3i 5 Gd. Sujudi. - Pusat Tanggap Respon Cepat (PTRC) melalu; nomor gateway 500567 dan email: [email protected] dan [email protected] - Pajak Info di lobby lantai I Gd. Sujudi.

.y Ya

0 Tidak

a. Apakah ada petugas khusus yang menangani pengaduan masyarakat di instansi Saudara?

.y Ya

0 Tidak

.y Ya .yYa .y Ya .y Ya .y Ya .y Ya

o Tidak o Tidak

o Tidak

.y Ya

0 Tidak

.y Ya

0 Tidak

a terdapat aturan internal terkait pelaporan Gratifikasi?

o Ya

.y Tidak

b mempunyai unit khusus mengelola pelaporan gratifikasi? Jika Va, Apakah unit tersebut berhubungan dengan Direktorat Gratifikasi KPK?

.y Ya

0 Tidak

terhadap kode etik dan pedoman perilaku terse but?

V

SISTEM PENGADUAN MASYARAKAT

1. Apakah

b. Apa saja tugas yang dil'akukan dalam rangka menangani laporan pengaduan masyarakat a b c d e f 9

Menerima laporan pengaduan Mencatat laporan pengaduan Memverifikasi laporan peng'aduan Menelaah isi laporan pengaduan Menindaklanjuti hasH telaahan Menyampaikan hasil tindak lanjut kepada pelapor Lainnya, sebutkan .. .......... .................... .. .............. .

2. Apakah Pengaduan Masyarakat digunakan sebagai parameter dalam perbaikan kinerja lembaga/instansi? VI

o Tidak

o Tidak o TIdak

PELAPORAN GRATIFIKASI 1 Apakah instansillembaga Gratifikasi?

Saudara

mengawasi

pelaporan

2 Jika Va, di instansi/lembaga Saudara, apakah :

DATA STATISTIK 1. Jumlah laporan gratifikasi yang diterima 2. Jumlah laporan gratifikasi yang diteruskan ke KPK

30 30

VII LHKPN 1 Apakah

instansillembaga

Saudara

mengawasi

tingkat I .y Ya

0 Tidak

MENTERIKESEKATAN

REPUBlIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1893jMENKESjPERjIXj2011 TENTANG r

UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANGjJASA

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barangj Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Unit Layanan Pengadaan BarangjJasa Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 t e ntang Pengelolaan Barang Milik NegarajDa-erah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nom o r 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4855); .

3.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pengadaan BarangjJasa Pemerintah;

4.

Peraturan Menteri Kesehatan 462jMENKESjPERjIV j2010 tentang Barangj J asa Secara Elektronik di Kemen terian Kesehatan;

5.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144jMENKESjPERjVIIIj2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan; MEMUTUSKAN .. ,

ten tang

Nomor Pengadaan Lingku ngan

MENTERIKESEHATAN

REPUBUK INDONESIA

- 2 -

.

MEMUTUSKAN: Menetapkan

PERATURAN MENTER1 KESEHATAN TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG / JASA D1 LINGKU N GAN KEMENTER1AN KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/1nditusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhal) sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

2.

Unit Layanan Pengadaan. Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat unit LPSE adalah unit yang melayani proses pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Kementerian Kesehatan.

3. Unit Layanan Pengadaan, yang selanjutnya disingkat ULP adalah unit organisasi pemerin tah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barangjjasa di lingkungan Kementerian Kesehatan. 4. ULP Unit Utruna adalah ULP yang bertugas menyelenggarakan dan mengkoonlinasikan seluruh pengadaan barangjjasa yang dilakukan di tingkat Eselon I. 5. ULP Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat ULP UPT adalah UlJP yang bertugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan seluruh pengadaan barang/jasa yang dilakukan di tingkat Unit Pelaksana Teknis. 6. ULP Daerah adalah ULP yang bertugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan seluruh pengadaan barangfjasa yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

.

7. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri Kese.,hatan. ,. 8. Kuasa . ..

MENTERIKESEHATAN

REPUBUK INDONESIA

- 3 ­

8.

Kuasa .)engguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan Anggaran Pendap'atan dan Belanja Negara atau ditetapkan olep. Kepala D aerah untuk 7nenggunakan Anggaran Pendapctcan dan Belanja Daerah.

9.

Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan PClloadaan Barang/Jasa.

10. Kelompok Kerja Pengadaan, yang selanjutnya disebut Pokja adala h tim kerja yang terdiri atas personil yang bersertifikat ahli pengadaan, berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan be!:tindak untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa di dalam ULP . 11. Pejabat Pengadaan · adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang ditugaskan untuk melaksanakan pengadaan barang/j~sa. 12. Menteri Kesehatan adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Pasal2 Pengaturan ULP barang/jasa bertujuan untuk melakukan proses pengadaan barang/jasa secara lebih terintegrasi/terpadu, efektif dan efisien, terbuka, bersaing, tidak diskriminatif dan akuntabel.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal3

(1) Dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa dibentuk ULP di masing-masing Unit Utama atau UPT. (2) ULP sebagaimana dimaks.u d pada ayat (1) bersifat perman e n dan berbentuk nonstruktural. (2) ULP sebagairnana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. ULP Unit Utama; dan b. ULP UPT.

Pasal4 ...

MENTERIKESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA

- 4 ­

Pasa14 (1) Pengadaan barang/jasa yang dilaksariakan oleh ULP nteliputi: a. ' ,penyelenggaraan pengadaan barang/pekerjaan; konstruksi/jasa 'ainnya dengan nilai di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan b. penyelenggaraan pengadaan jasa konsultansi dengan nilai di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (2) Pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya dengan nilai 'kurang/sarria dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), atau pengadaan jasa konsultansi dengan nilai kurang/ sruna dengan Rp 50.000. 000,00 (lima puluh juta rupiah) dilaksanakan oleh pejabat pengadaan barang/jasa pada satuan kerja masing-masing. Pasal5 (1) ULP Unit Utama untuk masing-masing Direktorat Jenderal/Badan berkedudukan di masing-masing Sekretariat Direktorat Jenderal/ Sekretariat Badal').. (2) ULP Unit Utama untuk Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal berkedudukan di Biro Umum. (3) ULP UPT dapat dibentuk di masing-TIlasing UPT yang berkedudukan di Sekretariat UPT. Pasa16 (1) Pembentukan ULP Unit Utama dan ULP UPT di masing-rnasing Direktorat Jenderal/Badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal/Kepala Badan. (2) Pembentukan ULP Unit Utama di Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal di'etapkan oleh Sekretaris Jenderal. Pasa17 (1) Direktur ,::enderal/Kepala Badan dalam membentuk ULP UPT wajib mempertir:n.bangkan: a. volulne, besaran dana, dan jenis pengadaan barang/jasa; b. lokasijjumlah sebaran pekerjaan; c. ketersediaan sumber daya manusia di bidang pengadaan; d. ketersediaan sarana dan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi; dan e. I:tf;siensi dan efektifitas pelaksanaan pekerjaan. (2) Pengadaan ...

MENTERIKESEHATAN REPUBUK INDONESIA

- 5 ­ (2) P~ngadaan barangjjasa di UPT yang tidak dibentuk ULP dapat dilaksanakan di ULP Unit Utama atau ULP Daerah. (3) UPT dapat menyerahkan pelaksanaan pengadaan barangjjasa kepada ULP Unit UtamajULP Daerah apabila terdapat keterbatasan kemampuan pengadaan barangjjasa. (4) Pengadaan barangjjasa di UPT yang dilaksanakan oleh ULP daerah harus didahului dengan perjanjian kerja sama an tara Ke pal a UPT dengan Kepala ULP Daerah. (5) Kepala UPT dalam melakukan perjanjian kerjasama harus menciapat persetujuan Direktur JenderaljKepala Badan.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG ULPjPEJABAT PENGADAAN ,.

ULP a. b. c.

d. e. f. g. h. 1.

j. k.

Pasal8

me'rnpunyai tugas: menyusun rencana pemilihan penyedia barangjjasa; melakukan analisa dan menetapkan dokumen pengadaan; mengumumkan pelaksanaan pengadaan barangjjasa di website Kementerian Kesehatan dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional; menilai kualifikasi penyedia barangjjasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi; melakukan evaluasi administrasi, teknis dan h.arga terhadap penawaran yang masuk; menjawab sanggahan dari penyedia barangjjasa; menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barangjjasa kepada PPK; mengarsfpkan dokumen asH pemilihan penyedia barangjjasa; membu8.t laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Sekretaris JenderaljDirektur JenderaljKepala Badan dan memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barangjjasa kepada PAjKPA; melakukan konsultasi kepada PAjKPAjPPK dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan; mengusulkan perubahan HPS dan spesifikasi teknis pekerjaan kepada PPK; 1. melaksanakan ...

MENTERIKESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- 6 ­

melaksanakan penyebarluasan strategi, kebijakan, standar, sistem, dan prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah; m. melaksanakan pelubinaan sumber daya manusia bidang pengadaan; dan memanfaatkan n. melaksana)can pengadaan barang/jasa dengan teknologi informasi melalui LPSE (e-procurement).

1.

Pasa19 Dalam melaksanakan tugas ULP berwenang: a. menetapkan dokumen pengadaan; b. menetapkan be saran nominal jaminan penawaran; c. menetapkan penyedia barang/ pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan jasa k0nsultansi yang bernilai paling tinggi Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh mlliar rupiah); d. mengusulkan penetapan pemenang kepada Menteri Kesehatan untuk penyedia harang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai di atas Rp · 100.000.000.000,00 (senl.tus miliar rupiah) dan jasa konsultan~i yang bernilai di atas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rup~ah); dan e. mengusulkan penyedia barang/jasa yang melakukan perbuatan dan tindakan seperti penipuan/pemalsuan dan pelanggaran lainnya, kepada PA/KPA agar dikenakan sanksi.

BABIV

ORGANISASI

Pasal 10 (1)

Organisasi ULP terdiri dari: a. kepala ULP; b. sekretariat ULP; dan c. pokja. (2) Sekretariat sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b dapat terdiri dari: a. staf tata usaha/ administrasi/keuangan; b. staf perencanaan; dan c. staf hukum dan sanggah. (3) Pokja ...

MENTERIKESEHATAN

REPUBUK INDONESIA

- 7 ­ (3) Pokja sebagaimana dimaksud pad,a ayat (1) huruf c dapat dibentuk s~suai

kebutuhan an tara lain berupa pokja: a /. pengadaan barang; b. pengadaan pekerjaan konstruksi; c . pengadaan jasa konsultasi; dan d. pengadaan jasa.lainnya. (4) Apabila diperlukan -pokja dapat membentuk sub pokja yang keanggotaannya dapat diambil dad beberapa pokja yang berbeda. (5) Anggota pokja berjumlah gasal dan beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan kompleksitas pekerjaan. Pasal 11 Kepala ULP mempunyai tugas: a. memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan ULP; b. mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULP; c. menjaIl1~n keamanan dokumen pengadaan; d. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan PA/KPA; e. melaksanakan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia ULP; f. membentuk kelompok kerja pengadaan; g. melakukan klarifikasi terhadap hasil pokja jika dibutuhlfan, dengan dibantu oleh tim verifikasi pengadaan; dan h. mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan danl atc\'u indikasi penyimpangan. Pasal 12 Sekretariat rllernpunyai tugas: a. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian , tata persurntan, perlengkapan, dan rumah tangga; b. rnelaksanakan fungsi ketata usahaan; c. rnenyeciiakan dan memelihara sarana dan prasarana kantor; d. menyi8.pkan dokurnen pendukung dan informasi yang dibutuhkan kelompok kerja; e. mengoordinasikan pelaksanaan pernilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh kelompok kerja pengadaan; f. rnenyediakan dan mengelola sistem informasi yang digunakan dalarn p
MENTERIKESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- 8 ­

g. h.

mengagendakan dan mengoordinasikan pengaduan masyarakat; mengagendakan dan mengoordinasikan sanggahan yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa; 1. melakukall pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penga.daar: barang/jasa di ULP; j. menyusun program kerja dan anggaran ULP; k. menyiapk::tn surat kepala ULP untuk usulan penerbitan Surat Penunjuklll Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) oleh PPK; 1. membuat, laporan secara periodik atas hasil pelaksanaan penga daa n y ang dilaJ~sanakan oleh ULP; dan m. menyiapkan pusat data untuk mendukung evaluasi dari barang/jasa terkait; spesifikasi, HPS; n. melakukan koordinasi dengan LPSE terkait pelaksanaan pengadaan barang/j asa secara elektronik (e-procu.rement); o. men&oordinasikan tenaga ahli dalam proses pengadaan barang/jasa; p. menerima dan membantu penyelesaian pengaduan; dan q. membantu penyelesaian sanggahan banding. Pasal 13 Kelompok kerja mempunyai tugas: a. menginventarisir paket-paket yang akan dilelang/ seleksi; b . menyusun jadwal pelaksanaan pelelangan/ seleksi; c. menyusun dan menetapkan dokumen pengadaan, yang melip uti sekurang-kurangnya: 1) metode pemilihan 2) metode pemasukan dokumen 3) metode evaluasi d. mengumumkan secara · terbuka melalui website Kementerian Kesehatan, papan pengumuman resmi untuk masyarakat dan menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam p
MENTERIKESEHATAN

REPU8L1K INDONESIA

- 9 ­

h.

"­

mdakukan aanwijzing; 1. menerima pemasukan atau melakukan pembukaan penawaran; j. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk; k. r.:iengumumkan dan menetapkan pemenang penyedia barang/jasa; 1. menyampaikan hasil pelaksanaan pelelangan/ seleksi kepada kepala ULP; m. menjawab sanggahan dari penyedia barang/jasa jika ada; n. mengusulkan penetapan pemenang kepada Menteri Kesehatan untuk penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai di atas Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan jasa konsultansi yang bernilai di atas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan o. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepad a kepala ULP. ".r

Pasal 14

(1) Dalam hal pengadaan barang/jasa bersifat khusus dan/atau memerlukan keahlian khusus, ULPdapat menggunakan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer). (2) Tim atau tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

BABV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 15

(1) Keanggotaan ULP Unit Utama diangkat atau dib~rhentikan oleh Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan; (2) Kepala .TJLP UPT diangkat atau diberhentikan ole h D irektur Jenderal"jKepala Badan selaku pembina UPT atas usul Kepala U PT. Pasal 16 (1) Untuk dapat diangkat sebagai Kepala persyaratan sebagai berikut: a. berstatus sebagai p e gawai negeri; b. pendidikan minimal sarj ana (S 1);

ULP

harus

m emenuhi

c. memiliki .. .

MENTERIKESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA

- 10 - . memiliki kualifikasi teknis dan manajerial; d. memiliki kemampuan untuk mengambil kr::putusan; e . memiliki integritas moral, jujur, disiplin dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas; f. memiliki pengalaman sebagai pejabat/panitia pengadaan barang/jasa; g. mematami seluruh jenis pekerjaan yang menjadi tugas Pokja Pengadaan; h. tidak ' mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkatnya dan menetapkannya sebagai kepala ULP; dan i. syarat lain yang ditentukan dalam aturan kepegawaian untuk jabatan yang setara. (2) Sekretariat ULP harus memenuhi persyaratan sebagai berikut~ a. berstatus sebagai pegawai negeri; b. memiliki integritas moral, jujur, disiplin dan tanggungjawab clalarn melaksanakan tugas; c. memaharn.i seluruh jenis pekerjaan yang menjadi tugas Pokja Pengadaan; dan d. syara1. lain yang ditentukan dalam aturan kepegawaian untuk jabatan yang setara. (3) Anggota Yelompok Kerja ULP harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a . berstatus sebagai pegawai negeri; b. memLliki sertifikat keahlian pengadaan barang/ jasa pemerintah; c. memiliki integritas moral, jujur, disiplin dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas; d. memahami keseluruhan pekerjaan Pengadaan yang akan dilaksanakan; e. F}emaharn.i jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas Pokja Pengadaan; f. memahami lSI dokumen pengadaan/ metode dan prosedur pengadaan berdasarkan peraturan pengadaan yang berlaku; dan g. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkatnya dan menetapkannya sebagai anggota kelompok kerja ULP; C.

Pasal 17 ...

MENTERIKESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- 11 - .

Pasal 17 (1)

(2)

Anggota ULP dilarang merangkap sebagai: a. anggota LPSE; b.' . PPK; c. pengelola keuangan; dan d. anggota aparat pengawasan internal pemerintah. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksucl pada ayat (1) huruf d, untuk anggota aparat pengawasan internal pemerin tah yang ditunjuk sebagai pejabat pengadaan atau anggota ULP. Pasal 18

Keanggotaan ULP mempunyai masa tugas 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali selaIna meroenuhi persyaratan. Pasal19 Anggota ULP berhenti atau diberhentikan apabila: a. berakhir masa jabatan sebagai anggota; b. mengundurkan diri; c. meninggal dunia; d. tidak roaInPU melakukan tugas secara terus-roenerus selama 3 (tiga) bulan karena sakit atau tanpa alasan yang jelas; e. melanggar/roenyalahgunakan tugas; atau f. dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang .diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BABVI TATA HUBUNGAN KERJA ULP Pasa120 Setiap satuan kerja. dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa wajib berkoordina'si dengan ULP di lingk":mgan kerja masing-masing.

, Pasal 21 ...

MENTERI KESEHATAN

REPUBUK INDONESIA

- 12 - ­

Pasal21 (1 ) ULP Unit trtama/ULP UPT wajib berkoordinasi dengan LPSE. (2 ) ULP Unit - Utama/ULP UPT ,r wajib berkoordinasi dengan Lemba ga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). (3) ULP UPT ;dapat berkoordinasi dengan ULP Unit Utan~a di lingkungan kerjanya. •

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal22

Pembiaya~n yang timbul dalam rangka pelaksanaan tugas ULP di lingkung;an Kernenterian Kesehatan, dlbebankan pada DIPA masing-rnasing eselon II atau UPT sesuai dengan kedudukan VLP yang bersangkutan.

Pasa123 Pegawai negeri yang ditugaskan di ULP sebagai pejabat atau pelaksana berhak rnenerima honorarium yang besarnya sesuai dengan Standar Biaya Urnurn Kernenterian Keuangan.

BAB VIn

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal24

(1) ULP C'nit Utama wajib dibentuk paling larnbat pada Tahun 2012. (2) ULP UPT wajib dibentuk paling larnbat pada Tahun 2014. (3) Dalarn hal ULP belurn terbentuk atau belum rnarnpu rnelayan i keseluruhan kebutuhan Pengadaan sebagaimana diatur dalarn Peraturan Menteri ini, PA/KPA menetapkan Panitia Pengadaan untuk nlelaksanakan pengadaan barang/ j asa.

BAB I X ...

./

MENTERIKESEHATAN

REPUBUK INDONESIA

- 13 -

.

BABIX

KETENTUAN PENUTUP

.­

Pasa125

Pada saat Feraturan Menteri ini rnulai berlaku, Keputusan M enteri Kesehatan NOITlOr 246/Menkes/Per/IV /2010 tentang Pelirnpahan Wewenang dan Tanggung Jawab untuk Ata's Narna Menteri Kesehatan M ernbentuk Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kernenterian Ke s e h atan d icabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasa126 ' Peraturan Menteri ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap oJ'ang rnengetahuinya, rnernerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini '· dengan penernpatannya dalarn Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Diundangkan di Jakarta pada tanggal .3 Oktobel1 2011 ENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

PATRIALIS AKBAR

BER ITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 6071'

/

MENTERIKESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUe:":"IK INDONESIA

NOMOR 1606/MENKES/S KNII/2011

TENTANG

SATUAN TUGAS MENUJU OPINI WAJAR TANPA P.ENGECUALIAN

(SATGAS WTP)

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a . bahwa masih terdapatnya berbagai permasalahan da lam pelaksanaan, pengelolaan dan pelaporan keuangan neg a ra di ling kung an Kementerian Kesehatan yang berdampak pada opi n i Badan Pemeriksa Keuangan yang masih disc/aitner, perlu diambil langkah-Iangkah perbaikan secara konkrit; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Satuan Tugas Menuju Opini Wajar Tanpa Pengecualian yang d itetapkan- dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomo I 4286); 2 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendah araan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negar~ _Nomor 4355) ; 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaa n dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nom9r 66, Tamb a ha n Lembaran Negara Nomor 4400); 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan LembaranNegara Nomor 5063); 5 . Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Oaerah (Lembaran N eg ara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara N o mor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomo r 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855); 6 . Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standa r Akuntan s i Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomo r 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6165) ;

MENTERIKESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA

...

7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK-05/2007 tentang Sistem Akuntansi Pelaporan Keuangan Pemerintah PUsat; 9. Peraturan Menteri Kesehatan NOI',1Or 452/Menkes/Peri IV/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di lingkungan Kementerian Kesehatan; 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkesl PerNIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan. MEMUTUSKAN

Menetapkan Kesatu

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENiANG SATUAN TUGAS MENUJU OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (SATGAS WTP).

Kedua

Membentuk Satuan Tugas Menuju Opini Wajar Tanpa Pengecualian selanjutnya disebut Satgas WTP pada Tingkat Kementerian dan masing-masing Tingkat Eselom I Kementerian Kesehatan.

Ketiga

Satgas WTP pada masing-masing Tingkat Eselon I ditetapkan oleh Sekretaris JenderallDirektur JenderallKepala Badan untuk setiap Satuan Kerja dibawahnya. ·

Keempat

Susunan dan organisasi Satgas WTP Tingkat Kemente r ian sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, sebagaimana terlampii dalam Lampiran Keputusan ini.

Kelima

Satgas WTP bertugas : 1 . Membangun komitmen dan integritas pimpinan, para pengelola dan peraksana kE!giatan, melalui perbaikan penatausahaan PNBP, rekening dan pengelolaan hibah, pengg~naan Bagan Akun Standar (BAS), pengelolaan anggaran dan perjalanan dinas, serta ketaatanterhadap peraturan perundang-undangan; 2. Penguatan sistem perencanaan, penganggaran, dan peningkatan kualitas proses pengadaan barang dan jasa; 3,: Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan, tindak lanjut LHP dengan melibatkan pendampingan BPKP. 4. Penatausahaan BMN, dan barang persediaan; 5 . Penanganan Aset Bermasalah 5. Penguatan kapasitas SDM, pengawasan dan Sistem Pengendalian Intern;

MENTERIKESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA

7. Penguatan sistem monitoring, evaluasi dan sosialisasi. 8. Meningkatkan koordinasi dengan semua Unit Eselon dilingkv~gan Kementerian Kesehatan. I

Keenam

~;,atgas

WTP Tingkat I<s~e!"!+,:,"ian bertanggung jawab keppd~ 1\ ienteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal.

Ketujuh

.'3atgas WTP Tingkat Eselon I bertanggung jawab kepada Menteri kesehatan melalui Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Kepal a 3adan masing-masing .

Kedelapan

Satgas WTP wajib membuat dan menyampaikan laporan hasill pe.laksanaan tugasnya secara berkala kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal, Para Direktur Jenderal/Kepala Badan masing-masing.

Kesembilan

Semua pembiayaan yang timbul sebagai pelaksariaan tugas Satgas WTP dibebankan pada APBN Kementerian Kesehatan .

Kesepuluh

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 28 Juli 2011 MENIERI KESEHATAN,

AYU SEDYANINGSIH

MENTERIKESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 1606/MENKES/SKNII/2011 TANGGAL 28 JULI 2011 SUSUNAN DAN ORGAN/SASI SATGAS WTP Pengarah Ketua Wakil Ketua Sekretaris I Sekretaris II

MENTERIKESEHATAN Sekretari s Jenderal Inspektur Jenderal SAM Bidang Medico Legal SAM Bidang Pembiayaan Masyarakat

Anggota

1. 2. 3. 4.

dan

Pemberdayaan

Oirektur Jenqeral Bina Upaya Kesehatan; i Oirektur Jenderal Bina Gizi dan KIA Oirektur Jenderal P2PL Oirektur Je~deral Bina Kefarmasian dan Ala t Kesehatan S. Kepala Badan PPSOM Kesehatan 6. Kepala Badan Litbang Kesehatan 7 . Para Inspektur di lingkungan /nspektorat Jenderal. 8. Para Sekretaris Oirektorat Jenderal, Sekretaris Badan PPSOM dan Sekretaris Badan Litbangke s

Oevisi Perbaikan Sistem Laporan Keuangan : Kepala Biro Keuangan dan BMN Oevisi

:~egulasi

Oevisi Sosialisasi: -

Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kepala Pusat Komunikasi Publil< Kepala Pusat Data dan Informasi

Oevisi Monitoring, Evaluasi, Pendampingan dan Analisis Kebijakan : . Sekretaris Inspektorat Jenderal Sekretaris Badan Litbangkes Sekretariat

Sekretariat Inspektorat Jenderal Biro Keuangan dan BMN Biro Perencanaan dan Anggaran.

RAHAYU SEDYANINGSIH

06/12/2011

ROAD MAP TO WTp ·2011-2012 PERCEPATAN PENINt'3KATAN KUALITAS

LAPORAN KEUANGAN KEMENKES

RAIH OPINI

WAJAR T EN CUALIAN

KEME TERIAN KESEH,ATAN lUll 2011

LATAR BELAKANG

(1)

1. UU No. 17 Tahun 20G3 tentang Keuangan Negara (ps 3) : Keuangan Negara d'ikeloJa secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilandan kepatuhan. 2. UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (ps 55 ayat 2) : Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaranl Pengguna Barang menyusun dan

menyampaikan Laporan Keuangan;

I

3. UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara

1

06/12/2011

LATAR BElAKANG (2) 4. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kemenkes Tahun 2009 : disclaimer 5. Berbagai upaya perbaikan telah dilakukan , antara lain penelusuran dan input data BMN dalam SIMAK­ BMN, penataan reke!"ing dan pen-DIPA-an Hibah Langsung, perubahan sistem penyediaan obat buffer stock (melalui 'oAK), penyeresaian Saldo Dana Bansos Jamkesmas di Giro PT Pos. 6.0pini BPK terhadap Laporan Keuangan Kemenkes Tahun 2010 tetap disclaimer

PERMASALAHAN 1. Penggunaan Bagan Akun Standar (BAS) 2. Pengelolaan Anggaran 3. PengeJolaan Hibah Lan9sung 4. Penatausahaan PNBP 5. Pengadaan Barang & Jasa 6. Perjalanan Dinas 7. Penatausahaan BMN - Aset Tetap dan Aset Persediaan

2

06/12/2011

STRATEGI RAIH WTP

(1)

1. Membangun Komitmen dan Integritas Pimpinan, Para Pengelola dan Para Pelaksana Kegiatan; 2~ Penguatan Perencanaan dan Penganggaran;

3. Pembenah2!i Pe~gelol::ian Kas I 8istem Pembukuan / Akuntans.i; 4. Perbaikan Penatausahaan PNBP; 5. Perbaikan Pengelolaan Hibah Langsung 6. Penataan Rekening; 7. Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa;

STRATEGI .RAIH WTP

(2)

8. Pembenahan Penatausahaan BMN; 9. Penguatan Kapasitas 8DM; 10. Penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP); 11. Penguatan Monitoring dan Evaluasi; 12. Perbaikan Penyu5unan dan Penyampaian Laporan Keuangan 13. Peningkatan Kualitas Pengawasan; 14. Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

3

06/12/2011

QUICK WINS 1. Komitmen Meraih WTP melalui Pakta Komitmen WTP, Semboyan "Raih WTP" yang diwujudkan dalam PIN, Banner, Leaflet, dan Pedoman; 2. Pembentukan Satgas WTP di tingkat Kementerian yang ditindaklanjuti dengan pembentukan SatgasWTP di tingkat Eselon I; 3. Pembenahan SDM di bidang keuangan melalui penataan kembali (rekruitmen, pelatihan, dan penempatan); 4. Membentuk Tim Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa; 5. Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan 6. Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut LHP 7. Penguatan Penyelenggaran SPIP me1lalui Penetapan Kebijakan dan Peraturan 8. Pelaksanaan Monitoring Bulanan

KOMITMEN RAIH WTP MELALUI 4 PILAR

4

06/12/2011

SATGAS WTP KEMIENKES

1

Pengarah

Menteri Kesehatan

2

Ketua

Sekretaris Jenderal

3

Wakil Ketua

Inspektur Jenderal

4

Sekretaris I

5

Sekretaris "

SAM Bid Medikolegal SAM Bid Pembiayaan dan PM

6

Anggota

7

Divisi

r

Para Dirjen/Ka Badan Para Ses Ditjen/Badan/ltjen Para Inspektur

a. Perbaikan Sistem Lap Keu

Kepala Biro Keu & BMN

b. Peraturan/Regulasi

Kepala Biro Hukor

c. Sosialisasi

Kepala Puskomlik Kepala Pusdatin

d. Monev, Pendampingan, Analisis ,Kebijakan

Ses Itjen Ses Badan Litbang

e. Sekretariat

Set Itjen, Ro Keu, Rorengar

STRATEGI & LANGKAH RAIH' WTP

5

06/12/2011

STRATEGI & tANGKAH RAIH WTP •

r-NOr-sr-RATEG-I-­

II

LANGKAH-LANGKAH : 1. p.enandatanganan Pakta Komitr.;9n Raih I: WTP oleh Para Pejabat Eselon I, Eselon II, dan Kepala Satker sebagai 'KPA i

~; Membangun Komitmen dan Integritas Pimpinan, Para P~r.~~lpla dan Para Pelaksana Kegiatan

I

i

2. Membangun Budaya Organisasi (WTP Minded) di lingkungan Kemenkes 3. Menciptakan "Atmosphere of WTP'

;

4. Menyusun Aturan Perilaku bagi Pengelola Keuangan dan Pelaksana Kegiatan 5. Membentuk S~tgas_~J: _____________._________J

11

STRATEGI & LANGKAH RAIH WTP ,

NO 2

_----_.....__..._ __ ..... _.__._-_........._..._.._-....-

... _---.._._-_.._--•. .

-

---­

....

....

_.

LANGKAH-LANGKAH

STRATEGI Penguatan Perencanaan dan Penganggaran

..

11. Penyusunan perencanaan berbasis bukti (evidence based planning)

2.

Penguatan penelaahan RKA-KL agar selaras dengan RPJMN, Renstra, RKP, Renja (prioritas kegiatan, output, outcome, jadual pencapaian)

3.

Penggunaan Bagan Akun Standar (BAS) secara cermat (Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Belanja Bantuan Sosial)

4_

Penyiapan kelengkapan dan keakuratan Dokumen Pendukung Perencanaan (TOR, RAB) _., ... -- -

6

06/12/2011

STRATEGI & LANGKAH RAIH WTP •

I-N~l-:e::~:~G' -I~:S~~~~~~~~~~~::- 1

IPengelolaan Kas I I

I , I

I.Sistem.

, ._ . PembuKu.,,"11 ' Akuntansl

I

I [ .

Akuntansi Kementerian Kesehatan;

2.

Meningkatkan kualitas penyusunan RPK, RPD, perencanaan KCii:. '

.

3. Meningkatkan ketepatan waktu pelaksanaan anggaran;

I

I

4. Pemeriksaan Kas Internal oleh KPA dan/atau PPK; 5. Rekening Bendahara Pengeluaran masuk dalam TNP (Treasury Notional Pooling);

i

6. Sistem Pembukuan secara bertahap diu bah dari Cash Basis ke Accrual Basis;

STRATEGI & LANGKAH RAIHWTP

LANGKAH-LANGKAH

STRATEGI 4

Perbaikan Penatausahaan PNBP

1.

Sosialisasi Peraturan Perundang­ undangan terkait PNBP

2. Penguatan Peran Dewas & SPI BLU 3. Rekonsiliasi antara unit pelaksana layanan dan unit pelaksana administrasi

4. Mendorong Satker pemungut melaksanal
__

~

5. Percepatan penyelesaian revisi PP 1.3/2009 tentang Tarif PNBP yang berlaku _ _ _ _ _ __ _ _ __ __ _L -_ _ _ __ _ _ di_ _ Kementerian Kesehatan

7

06/12/2011

STRATEGI & LANGKAH RAIH WTP •

INO !

STRATEGI

I

5 Perbaikan i Pengelalaan Hibah

ILangsung

I

!

I

,

I

LANGKAH-LANGKAH 1. Mempercepat Penyempurnaan Pedoman Penatausahaan Hibah Langsung di KementCi'ic;,l I
I ,

3. Percepatan proses pengesahan belanja melalui KPPN Khusus (SP3) 4. Rekonsiliasi dengan Ditjen Pengelolaan Utang (DJPU) sesuai ketentuan

L ___.~_____..___________.____ .____.._____.._______. _ ..JI 15

STRATEGI & LANGKAH RAIH WTP •

!

I

I

.I

i

NO

STRATEGI

6

Penataan Rekening

LANGKAH-LANGKAH 1. Melakukan re-inventarisasi rekening yang digunakan aleh Satuan Kerja 2. Mengajukan persetujuan pembukaan

rekening (bagi Satker yang belum) 3. Percepatan penutupan rekening yang'

sudah tidak digunakan 14 .

Melaparkan kepada Menteri Keuangan

!. .... __....l_ .._._____ _..___....• •...._.• ._.__•.. . ............. e~~~_~.~ .~~_~_~~~y_~.~'!!~p_~.~~~.~~.r:!.i~. ~

...._.. _.__ .

8

06/12/2011

STRATEGI &LANGKAH RAIH WTP •

:-----r-.-.-- .-..-.. -.-.-..----.. . --.-.. ­ ! NO i

STRATEGI

LANGKAH-LANG KAH r

P~'1i.:gkatan

IKualitas Pengadaan

I Barangl Jasa

1. 2.

3.

4.

I

5.

Sosialisasi Perpres No. 54/2010 tentang Pengadaan Barang & Jasa Meningkatkan peran KPA dan PPK dalam penyusunan HPS, penyusunan dan pelaksanaan kontrak. Meningkatkan kualitas panitia pengadaan dalam penyusunan dokumen pengadaan, pelaksanaan evaluasi Meningkatkan kualitas panitia penerima hasil pekerjaan Pendampingan/konsultasi (LKPP, Itjen,

L__L.___._______________._ B_P_K_P_)_

._ _.. ___..._______ .. ___... _._..___._.._...

;

_._J

17

STRATEGI & LANGKAH RAIH WTP •

NoTSTRATEGI--·r-----·-· -LANG KAH~'LA-NGKAH-·-·---------l 8

I ! I

Pembenahan Penatausahaan

1.

Menuntaskan Inventarisasi dan Penilaian BMN serta menginput dalam SIMAK-BMN;

BMN

2.

Menuntaskan Proses Konversi Penggolongan dan Kodifikasi BMN sesuai PMK No. 29/PMK.06/2007;

, 3.

Menuntaskan Proses Migrasi BMN sesuai dengan Aplikasi SIMAK-BMN 2010 ;

' 4.

Menatausahakan BMN (stock opname barang persediaan, rekonsiliasi internal dan eksternal , labelisasi) ;

15.

Percepatan proses hibah BMN DKlTP dan BMN pengadaan pusat yang diserahkan ke daerah;

i I

! 6.

Percepatan Penyelesaian aset bermasalah , baik

berupa tanah maupun bangunan . . , i_.!.. ....._... ....... __...._______.L____._._ L ._._ _ ._ _ ___ .._._ _ _ _ _.__ ._ ....._._.....___..._ ..._____.._ .;

io

9

06/12/2011

STRATEGI & LANGKAH RAIH WTP •

r· NO-r----STRATEG-I··------··- -L-AN-G-KA-H-LA-N-GKAH·. · ---·--1 ~--,-------------~------------------------------ ~

9

Penguatan Kapasitas SOM

1.

Melaksanak~" I',=/atihan pengelolaan keuangan bagi para pejabat, para pengelo/a keuangan dan pelaksana kegiatan

2. Menempatkan tenaga akuntansi yang kapabel di unit pengelola keuangan di lingkungan Satker Kemenkes 3. Menempatkan konsultan keuangan pada Satker BLU

I I

4. Meningkatkan kualitas SOM pengadaan barang/jasa (PPK dan Panitia)

i

~

i 19

STRATEGI & LANGKAH RAIH WTP

NO

STRATEGI

10

Penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

LANGKAH-LANGKAH 1.

Menyusun Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kemenkes

2.

Melakukan pelatihan SPIP secara

i,

bertahapdanbe~e~ang

3.

Membentuk Tim Satgas SPI P di setiap Satker di lingkungan Kemenkes

4.

Melaksanakan asistensi dan pendampingan dalam pelaksanaan SPIP I

10

06/12/2011

STRATEGI & LANGKAH RAIH WTP • j- - - ,-_._- ­ ------- _....._---_., ..........._._­ - -­

I NO I STRATEGI I 11 IPenguatan

1.

I

i

--_._ - - _._-_..__......_--_......... __._......_,

LANGKAH-LANGKAH

Monitoring dan

II"valuas!

i

Meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring terpadu terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran;

2. Melakur:;an perbaikan segera terhadap ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan dan anggaran

I

3.

[

.:...._ _ ..L.__._.__._ I ._ _ ..___ ....._ _

Me~ akukan pertemuan rutin secara berkala dan berjenjang dalam rangka evaluasi

I !

_p~!~ksan~~ ~. ~~_~i?J.~.~...~~_n.. an~m~~~.~_._....__._~

21

'STRATEGI & LANGKAH RAIH WTP •

'-N-O---'--S-T-R-A-T-E-G-I-""I---L-A-N-G-KA-H--L-A-N-G~K-A-H-

12

1

11 . Menyusun dan menyampaikan Laporan

Perbaikan Penyusunan dan Penyampaian

I I

Keuangan sesuai dengan ketentuan

(akurat, lengkap, teratur, tepat waktu, berjenjang)

Laporan Keuangan i 2

..

I ' !

I'i

Mengoptimalkan peran UAPPA-W dalam rangka mengumpulkan, mengkompifasi, d~n menyampaikan .Laporan Keuangan

!

i

I

i I

I

]3. Melakukan konsultasi secara berkala i kepada BPK dalam penyusunan Laporan II Keuangan ! 1

4

I I

.

Pendampingan dalam penyusunan I Laporan Keuangan oleh BPKP, Itjen, Biro ; Keuangan dan BMN

15.

_~_

I

____._._._..i..

Merancang dan melaksanakan aplikasi yang terintegrasi serta real time terkait : _ ._J?~R.Q.@..~~e_t.!~IJ.9...'!.n_....._. ,;. .,i

11

06/12/2011

STRATEGI & LANGKAH RAIH WTP • --. ..- ........1...- . -..- -- .......- - -.-.........- ..--...- ...... . - . .-.--......-.-

i NO i STRATEGI r 13 i Peningkatan I. Kualitas .

.

Pengawasan

.•- -.........- ..- .- ...- ..- - - . - . -..............- .............- .... ...

I LANGKAH-LANGKAH i ! 1. Melakukan pengawasan dan pengendalian ! i .terhadap pelaksanaan kegiatan dan

I

12 I 3.

anggaran; Melaksanakan Reviu Laporan Keuangan secara t(';'lntegrasi dan berjenjang

1

Melakukan monitoring secara ketat Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Reviu Laporan Keuangan Melakukan Pemetaan dan Analisis Risiko Pengelolaan Keuangan Pendampingan oleh pejabat yang

I

I

!4. !I

:

;

i 5.

I.. ...._. . . _. ._. ._. . . __.~_. . _.. . _. J..._ . _~~~~~d:~e~:~:r~~~::~~:~i~~:~~£~ _._.J ...

STRATEGI & LANGKJ'.. H RAIH WTP •

STRATEGI Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

14

i

LANGKAH-LANGKAH 1. Melakukan pemantauan yang ketat terhadap penyelesaian Tindak Lanjut LHP 2.

Penyempurnaan Pedoman 'Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara melalui Proses Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi di Lingkungan Kemenkes

3.

Melakukan pemutakhiran data penyelesaian tindak lanjut secara berkala

l__!.. . . .____.. . . ._._. _..~._ ____._ . _._.. ... . ....._.. ._.. . . . __.._.. _ i



12

06/12/2()11

TERIMA I(ASIH

13

JADUAL KEGIATAN RAIH WTP KEMENKES TAHUN 2011-2012

2011

NO

STRATEGI

2012

LANGKAH 6 I 7 I 8 I 9

mbangun Komitmen Integritas Pimpinan, Para Pengelola dan Para Pelaksana Keaiatan

Penandatanganan Pakta Komitmen Raih WTP oleh Para Pejabat Eselon I, Eselon II , dan Kepala Satker sebagai KPA

2

PENANGGUNG JAWAB

Sekjen , Itjen, Dirjen dan Kabadan

ngun Budaya Organisasi (WTP Minded) di IInaKunaan Kemenkes

3 IMenciptakan "Atmosphere of WTP" 4 I Menyusun Aturan Perilaku bagi Pengelola Keuangan dan Pelaksana Kegiatan

, Biro Hukor

5 IMembentuk S~tgas WTP

2 IPenguatan Perencanaan dan Penganggaran

Penyusunan perencanaan berbasis bukti (evidence planning) Penguatan penelaahan RKA-KL agar selaras 2 Idengan RPJMN, Renstra, RKP, Renja (prioritas kegiatan, output, outcome, jadual pencapaian) Penggunaan Bagan Akun Standar (BAS) secara 3 Icermat (Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Belanja Bantuan Sosial) 4 I' ~nyiapan kelengkapan dan keakuratan Dokumen Pendukung Perencanaan (fOR,RAB)

Pembenahan Pengelo 3 I Kas / Sistem Pembukuan/ untansi

Reviu dan Penyempurnaan Kebijakan Akuntansi Kementerian Kesehatan; 2 I Meningkatkan kualitas penyusuan RPK, RPO, perencanaan Kas

1

2011 NO

LANGKAH

STRATEGI

3

2012

PENANGGUNG JAWAB

ningkatkan ketepatan waktu pelaksanaan

4

5

ning Bendahara Pengeluaran masuk dalam Notional Pooling)

6

Sosialisasi Peraturan Perundang undangan terkait PNBP

4 terbaikan Penatausahaan PNBP

2

Penguatan Peran Dewas & SPI BLU

I

-

3 IRekonsiliasi antara unit pelaksana layanan dan unit pelaksana administrasi 4 I Mendorong Satker pemungut melaksanakan . PNBP melalui B~nk; 5 IPercepatan penyelesaian revisi PP 13/2009 tentang -arif PNBP yang berlaku di Kementerian Kesehatan

Mempercepat penyempumaan pedoman 5 I:

.::'~:"':'~"

,

~"~~'~'~~"

1 1 Ipenatausahaan Hibah Langsung di Kementerian

Kesehatan

2

penerbitan Nomor Registrasi, Ijin Pembukaan Rekening, Pencantuman dala~ dokumen D1PA

3

Percepatan proses pengesahan belanja m" KPPN Khusus (SP3)

4

Rekonsiliasi dengan Olljen Pengelolaan Utang .- .-... sesuai ketentuan

2

ISatgas

NOI

STRATEGI

LANGKAH

2 6 IPenataan Rekening

I 1

I ,.. ~'u,,~'w .. re-inventarisasi rekening yang digunakan _1_'- "'_•.. - -

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

PENANGGUNG JAWAB Sekjen, Rokeu

Ke~a

Mengajukan persetujuan pembukaan rekening (bagi 2 ISatker yang belum)

ISekjen. Rokeu

I Percepatan penutupan rekening yang sudah tidak . k an dlguna

ISekjen, Rokeu

3

4

Peningkatan Kualitas 7 IProses Pengadaan 8arangl Jasa

Melaporkan kepada Menteri Keuangan pembukaan dan penutupan rekening

ISekien. Rokeu

Sosialisasi Perpres No. 54/2010 tentang Pengadaan Barang & Jasa

2

.·3

Meningkalkan peran KPA dan PPK dalam penyusunan HPS, penyusunan dan pelaksanaan kontrak Mcning' penyus evaluasi 1

4

Meningkatkan kualitas panitia penerima hasil pekerjaan

5

Pendampingan/konsultasi (LKPP, Itjen, BPKP)

3

2011 NO

STRATEGI

2012

LANGKAH 6 1 7 I 8 I 9 110

12

PENANGGUNG JAWAB

Menuntaskan Inventarisasi dan Penilaian BMN menginput dalam SIMAK-BMN

Itjen, Sekjen

2 IMenuntaskan Proses Konversi Penggolongan dan Kodifikasi BMN sesuai PMK No. 29/PMK.06/2007

Sekjen, Es 1

8 IPembenahan Penatausahaan BMN

3 IMenuntaskan Proses Migrasi BMN sesuai dengan

Sekjen, Es 1

Aplikasi SIMAK-BMN 2010 akan BMN (stock opname barang 4 loersediaan, rekonsiliasi internal dan eksternal,

Sekjen, Es I

5 IPercepatan proses hibah BMN DKfTP dan BMN pengadaan pusat yang diserahkan ke daerah 6 tercepatan Penyelesaian aset bermasalah, baik bell.lpa tanah maupun bangunan;

Melaksanakan pelatihan pengelolaan keuangan bagi para pejabat, para pengelola keuangan dan ksana kegiatan

9 IPenguatan Kapasitas

2

.. ,~nempatkan tenaga akuntansi yang kapabel di unit pengelola keuangan di lingkungan Satker Kemenkes

Satgas

3

Menempatkan konsultan keuangan pada Satker BLU

Satgas

4 ,Meningkatkan kualitas SDM pengadaan barangfJasa (PPK dan Panitia)

Penguatan Sistem 10 IPengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Es I,

Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kemenkes 2

3 4

I"".0.

r"",L-II v"'" n

Itjen

I

Itjen

IIngKungan I'\emenKes Melaksanakan asistensi dan pend am ping an dalam --IP

4

2011 NOI

STRATEGI

2012

LANGKAH 7

8

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

12

PENANGGUNG JAWAB

-

Meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring terpadu terhadap pelaksanaan kegiatan dan

11 tenguatan Monitoring dan Evaluasi

9

10 11 12

Melakukan perbaikan segera terhadap ketidak sesuaian pelaksanaan kegiatan dan anggaran Melakukan pertemuaan rutin secara berkaia dan

3 Ibe~enjang dal~m rangkaevaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran,

Perbaikan Penyusunan 121dan Penyampaian Laporan Keuangan

I

1

Menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan sesuai dengan ketentuan (akurat, lengkap, teratur, tepat waktu, be~enjang)

2

Mengoptimalkan pe mengl Lapon

3

Melakukan konsultasi secara berkala kepada BPK penyusunan Laporan Keuangan

4

Pendampingan dalam penyusunan Laporan I Keuangan oleh BPKP, Itjen, Biro Keuangan dan BMN

Satqas. Es I

Merancang dan melaksanakan aplikasi yang

5 Iterintegrasi serta real time terkait pelaporan

ISekjen, Es I

an

5

2011 NO

2012

LANGKAH

STRATEGI

pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan dan anggaran

13 I Peningkatan Kualitas Pengawasan

2

kan Reviu Laporan Keuangan secara rasi dan berjenjang

3 IMelakukan monitoring secara ketat Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Reviu Laporan Keuangan

4

5

Percepatan Penyelesaian 14 J,Tjndak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

Pejabat yang berkompeten terhadap Laporan Keuangan

Melakukan pemantauan yang ketat terhadap penyelesaian Tindak Lanjut LHP Penyempurnaan pedoman Pelaksanaan 2 IPenyelesaian Kerugian Negara melalui Proses .. Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi ·Kemenkes 3

IMelakukan· pemutakhiran data penyelesaian tindak lanjut secara I:)erkala.

6

'I

PENANGGUNG JAWAB