Strategi Pemberantasan Korupsi

Strategi Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi Doni Muhardiansyah Direktur Litbang KPK Peluncuran CPI 2011 L/O/G/O

Kamis,www.themegallery.com 1 Desember 2011

Contents 1 Potret Indonesia 2

Strategi Pemberantasan Korupsi oleh KPK

3 Peran KPK 2004 - 2011 4 Kesimpulan

Contents 1 Potret Indonesia 2 Strategi Pemberantasan Korupsi oleh KPK


Potret Indonesia • Skor IPK 2007 (2,3), 2008 (2,6), 2009 (2,8) dan 2010 (2,8) • Persepsi Korupsi menurut pebisnis – gambaran pelayanan publik

• Survei Integritas Sektor Publik : Tahun 2007 (5,53) 2008 (6,84) 2009 (6,50), 2010 (5,42) dan Tahun 2011 (6,31).

PERC – Tahun 2010 survei PERC menempatkan Indonesia di peringkat pertama sebagai negara terkorup dari 16 negara Asia Pasifik yang menjadi tujuan investasi.

Ind

ones ia

• Bribery Index 2011: 7,1 • Skor: 0-10, semakin tinggi skor, semakin banyak suap

Human Development Index (HDI ) oleh UN  Tahun 2008 (0,588) 2009 (0,593) dan Tahun 2010 (0,600)

• Doing Business (pengukuran kemudahan berusaha)  Tahun 2010 peringkat 122 dr 183 negara

Peta Korupsi 1. Penyelewengan dari target → Audit Perencanaan 2. Pemerasan kepada wajib pajak → Transparansi & akuntabilitas sistem pajak 3. Manipulasi data → Perbaikan sistem 4. Terjadi COI → Inisiasi UU COI 1. Masuk pada APBD: Penyalahgunaan wewenang, penggelapan 2. Pelaporan tidak standar 3. Alokasi penggunaan tidak transparan → Perbaikan sistem

1. Penyalahgunaan perizinan → Perbaikan sistem kewenangan 2. Tidak ada single data base → Integrated database 3. Penyelewenangan penyetoran → Perbaikan sistem penerimaan

Penerimaan Pajak

Penerimaan non Belanja Pajak Barang dan Jasa

Peta Korupsi

DAU/ DAK/ Bantuan DekonsenSosial trasi Pungutan daerah 1. PERDA tak mengacu pada perUU → penertiban Perda 2. Penghasilan aparat → penindakan

1. Penyimpangan prosedur pengadaan → Mendorong eproc, pembentukan ULP, penetapan HPS, pengaturan COI, Whistleblower system, transparansi dan akuntabilitas sistem pengadaan.

1. Penyimpangan peruntukan 2. Penggelapan 3. Fiktif → Perbaikan sistem penganggaran, Penguatan pengawasan DPR

Political corruption dan Birokrasi Kleptokratif

P s p u o ilarK

p ru o isK n Je

• Konvensional • State Capture ;

• Pengusaha Hitam • Pengusaha Penguasa Korup • Didukung Stakeholder : Penegak hukum, calo kasus, Cukong kasus, Ahli tukang, Aktor politik

i rp sK u d o M

Pola Korupsi •Mafia Peradilan: Pilihan Penyidik, Pilihan Jaksa,, Pilihan Hakim, Manipulasi fakta dan hukum, perubahan konstruksi kasus •Mafia Pajak: Peradilan Pajak •Mafia SDA: Bisnis Kebijakan •Mafia Politik: Proses politik, legislasi kebijakan  Koruptif dan Pelemahan wewenang

Contents 1 Potret Indonesia 2

Strategi Pemberantasan Korupsi oleh KPK


Perspektif Stakeholder

Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran

Berkurangnya Korupsi

Preventif

Membangun Budaya Anti Korupsi

Sosialisasi, komunikasi, pendidikan

Mendapatkan Kepercayaan Publik

Mendorong Reformasi Sektor Publik

Perbaikan peraturan per-UUan

Represif

Pengkajian/ reviu sistem, rekomendasi

Lid Dik yang kuat & proaktif

Catching Big Fish

Operasi/kerj asama dg instansi lain

Mendorong penegakan hukum

Supervisi & Koordinasi

Dumas, penelaahan, dan pemeriksaan

Transparansi

Perspektif Internal Terciptanya Budaya KPK yang Unik

Tim Kerja Multi Disiplin Ilmu

Rekrutmen

SDM yang Tepat

Training

Dukungan Infrastruktur & Teknologi

Produktivitas

Tingkat Produktivitas yang tepat

Collective leadership

PERSPEKTIF KEUANGAN

Anggaran yg Efisien & Efektif

Strategi Pencegahan Korupsi

I N T E R V E N S I

Survei Integritas 2011 Tujuan  Mengetahui nilai integritas, indikator dan sub-indikator integritas dalam layanan publik  Melakukan pengukuran ilmiah terhadap tingkat korupsi dan faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi di lembaga publik dengan mensurvei pengguna langsung layanan publik (dari sudut pandang pengguna layanan, bukan pemberi layanan)  Memberi bahan masukan bagi instansi pelayanan publik untuk mempersiapkan upaya-upaya pencegahan korupsi yang efektif pada wilayah/layanan yang rentan terjadinya korupsi Waktu Pengumpulan Data: April – Oktober 2011 Jumlah responden: 89 instansi pusat/vertikal/daerah, jumlah unit layanan 507 unit layanan, jumlah responden 15.540 ( rata-rata 30 responden per unit layanan). Indeks Integritas 2011 Integritas Tingkat Indeks Integritas Nasional (Pusat+Vertikal+Daerah) Indeks Integritas Pusat Indeks Integritas Vertikal Indeks Integritas Daerah Indeks Integritas Total Pusat (Pusat + Vertikal) Indeks Integritas Total Daerah (Daerah + Vertikal)

Indeks Integritas 6.31 7.07 6.40 6.00 6.49 6.24

Survei Integritas 2011

Integritas

Variabel

Pengalaman Integritas (0.667)

Indikator

Pengalaman Korupsi (0.250)

6.56 Frekwensi Pemberian Gratifikasi (0.550)

5.87 6.92

Waktu Pemberian Gratifikasi (0.240)

6.33

Arti Pemberian Gratifikasi (0.250) Cara Pandang Terhadap 6.45 Korupsi (0.750) Tujuan Pemberian Gratifikasi (0.750)

7.01

5.97 Sistem Administrasi (0.280)

Perilaku Individu (0.280) Pencegahan Korupsi (0.313)

6.26

Kebiasaan Pemberian Gratifikasi (0.392)

6.03

Kebutuhan Pertemuan di Luar Prosedur (0.164)

9.01

7.04 Keterlibatan Calo (0.221)

7.01

Fasilitas di Sekitar Lingkungan Pelayanan (0.100)

7.53

Suasana/Kondisi di sekitar Pelayanan (0.123)

7.28

Kepraktisan SOP (0.281)

6.45

6.25 Keterbukaan Informasi (0.584)

6.34

6.31 Potensi Integritas (0.333)

Sub-Indikator

Jumlah / Besaran Gratifikasi (0.210)

6.48

Lingkungan Kerja (0.127) Integritas Total

Pemanfaatan Teknologi Informasi (0.135)

5.46

Keadilan dalam Layanan (0.413)

7.06

6.57 Ekspektasi Petugas terhadap Gratifikasi (0.327)

4.75

6.50

Perilaku Pengguna Layanan (0.260)

5.88

Tingkat Upaya Anti Korupsi (0.750)

4.73

Mekanisme Pengaduan Masyarakat (0.250)

4.79

• •

•

CPI 2011

CPI 2011 merupakan indeks gabungan, kombinasi dari 17 sumber data (survei, jejak pendapat) yang dilakukan oleh 13 lembaga di seluruh dunia. CPI Indonesia didapatkan dari indeks gabungan 12 Catatan terkait CPI sumber data (BF_TI, EIU_CRR, GI, CRR, IMD 2010, (Fredrik Galtung -2005) IMD 2011, PERC 2010, PERC 2011, PRS_ICRG, TI_BPI, WEF 2010, WEF 2011 dan WJP_ROL) Skor Indonesia pada CPI 2011 menunjukkan kenaikan dari CPI 2010 dari 2.8 menjadi 3.00.

1. Hanya menilai persepsi korupsi 'negara penerima'

2. Negara yang diukur tidak tetap, berubah-ubah. 4. Definisi korupsi yang digunakan sempit. 5. Tidak dapat mengukur tren, sehingga tak dapat memberikan reward kepada negara yang reformis.



Penyelamatan potensi Kerugian Negara

Selama KPK bekerja, telah menyelamatkan minimal Rp. 155,3Trilyun. Jumlah yang cukup untuk: 1. Memberikan 2 juta rumah sederhana gratis, atau 2. Membangun jalan nasional sepanjang 700 kilometer, atau 3. Mencukupi kebutuhan beras 23 juta penduduk setahun 4. Memberikan sekolah gratis kepada 64 juta anak hingga lulus SD, atau 5. Membangun 1,2 juta unit ruang kelas Sekolah Dasar, atau 6. Membangun 1,1 juta unit ruang kelas Sekolah Menengah Pertama,

Perkara yang ditangani oleh KPK

*Data per Oktober 2011 JENIS PERKARA

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011 TOTAL

Penyelidikan

23

29

36

70

70

67

54

68

417

Penyidikan

2

19

27

24

47

37

40

33

229

Penuntutan

2

17

23

19

35

32

32

36

196

Inkracht

0

5

17

23

23

37

34

30

169

Eksekusi

0

4

12

23

23

39

38

32

171

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

JUMLAH

2

12

8

14

18

16

16

10

96

5

1

3

1

0

10

2

4

13

12

19

76

Pungutan

7

2

3

0

12

Penyalahgunaan Anggaran

5

3

10

8

5

3

34

27

24

47

37

40

32

228

Pengadaan Barang/Jasa Perijinan Penyuapan

JUMLAH

7

2

19

19

Perkara yang ditangani oleh KPK JABATAN

2004

2005

2006

Anggota DPR dan DPRD Kepala Lembaga/ Kementerian

1

Gubernur

3 1

2

2009

2010

2011

JUMLAH

2

7

8

27

2

46

1

1

2

6

1

4

2

2

1

1

1

2

Walikota/Bupati dan Wakil Eselon I, II dan III

2008

1

Duta Besar Komisioner

2007

9

7

2

2

1

3

7

5

5

4

4

28

15

10

22

14

12

7

91

1

2

3

Hakim Swasta

1

Lain-lain JUMLAH

4

8

4

5

3

12

11

8

10

54

6

1

2

4

4

9

4

30

23

29

27

55

45

65

29

277

Zona Integritas Zona Integritas

• Zona Integritas pada sektor layanan publik merupakan wilayah terkecil dari island of integrity yang menandai adanya tekad dan wujud nyata perubahan untuk menjadi lebih baik, khususnya dalam upaya pencegahan korupsi. • Zona Integritas terdiri dari 3 pilar pemberantasan korupsi yang pondasinya dibangun melalu pendidikan ani korupsi, perbaikan layanan publik dan pembentukan komunitas anti korupsi.

Zona Integritas 2011

Denpasar

Langkahlangkah

• Identifikasi dna pemetaan: Survey Integritas Layanan Publik, PIAK dan SPM • Intervensi pada sistem birokasi: Kajian sistem, Pelaporan LHKPN, Pelaporan Gratifikasi, corruption impact assesment, dll • Intervensi pada individu: program pendidikan anti korupsi setiap jenjang pendidikan, sosialisasi dan kampanye pemberantasan korupsi • Pemantauan, koordinasi dan supervisi layanan publik.



Padang



Makassar



Mataram



Zona Integritas: Sumatera: Palembang, Padang, Lampung. Jawa: Bandung, Semarang, Surabaya Kalimantan: Samarinda NTB: Mataram, Lombok Tengah Sulawesi: Makassar

Monitoring 2011 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

DEVELOPMENT

Forestry Management Immigration - Directorate General Immigration - Regional Office Penitentiary - Regional Office Penitentiary - Directorate General Customs Migrant Workers Management Hajj Management - Mo Religious Affairs Hajj Management - Mo Health Hajj Fund Management Tax Management Special State Budget for Education National Road Management Social Fund Management Sport Fund Management Public Services at Mo Communication & Information 17 Public Services at Mo Industry TOTAL RECOMMENDATIONS 2011

RECOMMENDATIONS

%

17 8 15 5 7 10 9 39 4 8 6 3 19 10 3

9.4% 4.4% 8.3% 2.8% 3.9% 5.5% 5.0% 21.5% 2.2% 4.4% 3.3% 1.7% 10.5% 5.5% 1.7%

4 14 181

2.2% 7.7%

Perubahan nyata!

Perubahan nyata!

Perubahan nyata!



Kesimpulan • Peningkatan CPI Indonesia pada tahun 2011 merupakan output dari kerja keras pemberantasan korupsi dari semua pihak. • Korupsi adalah kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara komprehensif, konsisten, dan berkesinambungan. • Pentingnya pelibatan semua pihak dalam pemberantasan korupsi, dimana KPK menempatkan diri sebagai pemicu dan pendorong dalam pemberantasan korupsi • Pemberantasan korupsi mengedepankan upaya preemtif (penangkalan/menangani hulu permasalahan) dan preventif (pencegahan) sehingga mampu menekan kebocoran keuangan negara. Upaya represif untuk menimbulkan efek jera dan pengembalian kerugian keuangan negara secara optimal.

Thank You! L/O/G/O Komisi Pemberantasan Korupsi www.themegallery.com

Strategi Pemberantasan Korupsi

Recommend Documents