Trend Pemberantasan Korupsi 2013
Pembahasan 1. 2. 3. 4. 5.
Sumber data dan periode pemantauan Penindakan perkara korupsi 2013 Pelaksanaan fungsi koordinasi dan supervisi Kesimpulan Rekomendasi
Waktu dan Metode Pemantauan
Pemantauan dilakukan selama periode 1 Januari 2013 - 31 Desember 2013. Data bersumber dari: a. Media massa, online maupun cetak. b. Website aparat penegak hukum (Kepolisian – Kejaksaan dan KPK). c. Permintaan informasi ke aparat penegak hukum. d. Laporan masyarakat serta informasi dari mitra lokal ICW
Kasus yang terpantau adalah; a. Kasus dugaan korupsi yang berada pada tahap penyidikan (sudah ada penetapan tersangka). b. Kasus dugaan korupsi yang ditangani oleh Kepolisian, Kejaksaan dan KPK selama Januari s/d Desember 2013.
Tujuan Pemantauan • Menjelaskan kerja pemberantasan korupsi sepanjang 2013, khususnya bidang penindakan oleh aparat penegak hukum (apgakum, yaitu: kepolisian – Kejaksaan – KPK). • Memetakan perkara korupsi yang ditangani Apgakum selama 2013. • Pemetaan melingkupi: sektor korupsi, modus korupsi, klasifikasi jabatan pelaku (aktor), potensi kerugian, wilayah dan waktu terjadinya, serta aparat penegak hukum yang menanganinya. • Memberikan catatan terhadap kerja-kerja pemberantasan korupsi • Menghasilkan rekomendasi kepada apgakum.
Trend Pemberantasan Korupsi Selama 3 tahun terakhir Periode Jumlah Kasus Kerugian Negara Jumlah Tersangka
Smt I Smt II thn thn 2010 2010 176 272 kasus kasus 2.1 1.2 triliun triliun 441 716 orang orang
Tahun Tahun 2011 2012 436 401 kasus kasus 2.1 10.4 triliun triliun 1053 877 orang orang
Smt I Sem II thn thn 2013 2013 293 267 kasus kasus 5.7 1.6 triliun triliun 677 594 orang orang
*Catatan: database korupsi Smt II thn 2012 sedang diperbaharui kembali
3 tahun pemberantasan korupsi •
•
•
Pemberantasan korupsi selama 3 tahun terakhir menunjukkan tren yang meningkat. Peningkatan terjadi pada jumlah kasus yang ditangani maupun aktor yang ditetapkan sebagai tersangka. Kerugian negara akibat penetapan tersangka korupsi menunjukkan peningkatan dibanding 2 tahun lalu.
560 Kasus
600
448 Kasus
400
436 Kasus
401 Kasus
200 0 2010
2011
2012
2013
1500
1157
1053
Tersangka
1000
1271 Tersangka
877
Tersangka
Tersangka
500 0
2010
2011
2012
2013
15
10.4 Triliun
10 5 0
3.3 Triliun 2010
2.1 Triliun 2011
2012
7.3 Triliun 2013
Trend Pemberantasan Korupsi 2013 • Hasil pemantauan terhadap penanganan kasus korupsi oleh aparat penegak hukum selama 2013, terpantau 560 kasus korupsi dengan jumlah tersangka 1271 orang dan potensi kerugian negara sebesar 7,3 Triliun rupiah. • Jika dibandingkan dengan tren pemberantasan korupsi tahun sebelumnya, terjadi peningkatan pada sisi jumlah kasus dan penetapan tersangka, namun menunjukkan penurunan pada kerugian negara. (Dok. ICW 2013)
Korupsi Berdasarkan Sektor Semester 1 Thn 2013
Korupsi Berdasarkan Sektor Semester 2 Thn 2013
1 Pertambangan 1 Perpajakan 2 Sumberdaya Air Bersih 2 Kelautan/ perikanan 3 Pertanahan 3 Perizinan Transportasi/perhubung… 3 3 Olahraga 4 Peternakan 5 Pemilu/pemilukada/Politik 5 Energi 6 Perbankan 7 Peradilan 7 Pertanian dan Perkebunan Kesehatan Sosial Kemasyarakatan Pendidikan Keuangan Daerah Infrastruktur
Telekomunikasi Perdagangan Peradilan Pemilu Keagamaan Transportasi Peternakan Pertambangan Pariwisata Pertanahan Kelautan dan Perikanan Pertanian dan… Perpajakan Kesehatan Perbankan Sosial Kemasyarakatan Pendidikan Infrastruktur Keuangan Daerah
0
20
25 30 31 56 73 40
60
80
1 1 1 1 1 2 2 2 2 4 6 7 11 11 14 17 36 82
92 0
20
40
60
80
100
Korupsi Berdasarkan Sektor 2013 • Selama 3 tahun terakhir, pemberantasan korupsi masih belum bergeser dari sektor infrastruktur, keuangan daerah dan pendidikan. • Pada semester II thn 2013 terjadi pertukaran peringkat. Sektor infrastruktur menggeser sektor keuangan daerah yang pada semester I thn 2013 berada di peringkat pertama. • Penegak hukum masih fokus pada korupsi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).
2013: Masih Tahun Korupsi Pengadaaan Barang dan Jasa Periode/ keterangan
Semester 1
Semester 2
Jumlah kasus
293 kasus
267 kasus
Jumlah tersangka
676 tersangka
594 tersangka
Kasus PBJ
114 kasus (38,22%)
114 kasus (42,7%%)
Tersangka PBJ
314 orang (46,38%)
291 orang (48,9%)
Tren Pemberantasan Korupsi 2013 • Fokus penegak hukum masih pada korupsi sektor pengadaan barang dan jasa. • Sekurangnya 245 tersangka (semester 1: 156, semester 2: 89) berlatar belakang panitia pengadaan barang dan jasa/ PPK/ PPTK • Terdapat 13 kepala daerah dan 10 anggota DPR/D terjerat korupsi pengadaan barang dan jasa.
Jabatan Pelaku Korupsi Semester 1 Thn 2013 Lain - lain
0
Mahasiswa
1
Korporasi
1
Ketua atau anggota koperasi
1
Ketua Asosiasi
1
Hakim
1
Pegawai pajak
2
Anggota KPU/ KPUD
2
Pengurus organisasi profesi
3
Fasilitator PNPM
4
Sekretaris dewan
6
Auditor
7
11
Gubernur/ bupati/ walikota Masyarakat
17
Anggota DPR/ DPRD
20 43
Direktur/Komisaris/Karyawan BUMN/ BUMD
59
Kepala Dinas
169
Direktur, Komisaris, Konsultan dan Pegawai Swasta
329
Pejabat atau pegawai Pemda/Kementrian 0
50
100
150
200
250
300
350
Jabatan Pelaku Korupsi Semester 2 Tahun 2013 1 2 3 3 5 6 6 8 9 10 12 12
Auditor Anggota partai Sekertaris Dewan Anggota BNN Ketua dan anggota koperasi Rektor, dosen atau akademisi Ketua dan pengurus organisasi profesi Kepala atau pegawai BPN Aparat penegak hukum & pegawai di pengadilan Ketua atau anggota KPU/D Pejabat/pegawai Bank Kelompok masyarakat & kelompok tani Kepala Daerah Lain - lain Anggota DPR/D Direktur, pejabat dan pegawai BUMN/D Kepala Dinas Direktur, Komisaris, Konsultan dan Pegawai Swasta Pejabat atau pegawai Pemda/Kementrian
24 27 42 42 49
105 228 0
50
100
150
200
250
Korupsi Berdasarkan Pelaku (Aktor) 2013 •
•
•
•
Perbandingan pelaku korupsi antara Semester I dan Semester II masih cenderung sama. Tersangka masih didominasi kalangan: 1. Pegawai Pemda/kementrian (557 tersangka) 2. Direktur/pegawai swasta (274 tersangka) 3. Kepala dinas (108 tersangka) 4. Direktur/pejabat/ Pegawai BUMN/D (85 tersangka) 5. Anggota DPR/D (62 tersangka) Menariknya, khusus di Semester II tahun 2013, dari 228 yang ditetapkan tersangka, 39,03% merupakan penyelenggara pengadaan barang dan jasa seperti panitia lelang, PPK, PPTK dll. Aktor berlatar belakang kepada daerah dan anggota DPR/D meningkat. Tahun 2013, kepala daerah 35 tersangka dan anggota DPR/D 62 tersangka. Tahun 2012, kepala daerah 34 tersangka, dan anggota DPR/D 38 tersangka. Terdapat korporasi yang menjadi tersangka kasus korupsi (IM2). Pada pengadilan tingkat pertama dihukum membayar uang pengganti Rp 1,3 triliun. Namun, pada tingkat banding divonis bebas. *Catatan: terdapat kepala daerah yang dihitung ulang karena tersangka korupsi di 2( dua) kasus atau lebih.
Modus Korupsi Semester 1 Tahun 2013 Pencucian Uang
1
Mark Down
1 3
Pungutan Liar
15
Suap/gratifikasi
44
Proyek/laporan fiktif
50
Mark Up
75
Penyalahgunaan Anggaran
104
Penggelapan 0
20
40
60
80
100
120
Modus Korupsi Semester 2 Tahun 2013 2
Pencucian Uang Pungutan Liar
6
Penyalahgunaan wewenang
6 15
Suap/ gratifikasi
39
Proyek/Laporan fiktif
47
Markup
50
Penyalahgunaan Anggaran
104
Penggelapan 0
20
40
60
80
100
120
Modus Korupsi 2013 • Selama 3 tahun terakhir, penggelapan masih menjadi modus paling sering digunakan oleh tersangka korupsi. • Modus korupsi yang diungkap aparat penegak hukum masih modus-modus konvensional. • Tidak terjadi perubahan modus antara Semester 1 dan Semester 2 tahun 2013.
Lokasi Pemberantasan Korupsi Semester 2 Tahun 2013 • Upaya penindakan kasus korupsi di daerah cukup tinggi.
• 98,13% pemberantasan korupsi dilakukan di daerah.
Pusat
5
Provinsi
4
64
Kota
194
Kabupaten
0
50
100
150
200
1
Gorontalo Sulawesi Barat Bali Sulawesi Selatan NTB Kalimantan Timur Kalimantan Selatan Bangkabelitung Sulawesi Tenggara Sulawesi Tengah Papua Kalimantan Barat DIY Banten Maluku Utara Maluku Kepulauan Riau Jambi DKI Jakarta Lampung Papua Barat Sumatera Barat Kalimantan Tengah Sumatera Selatan NTT Jawa Timur Bengkulu Sulawesi Utara Nasional NAD Riau Jawa Barat Jawa Tengah Sumatera Utara
Korupsi Berdasarkan Tempat Terjadinya Korupsi Semester 1 Tahun 2013
2 2 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5
6 6 6 6 6 7 8 9 9 10 10
11 12 13 14 14 15 21 22 36 0
5
10
15
20
25
30
35
40
1
Sulawesi Barat Gorontalo Kalimantan Utara Kalimantan Barat Nusa Tenggara Barat Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Papua Maluku Utara Maluku Kepulauaun Bangka Belitung Sumatera Selatan Jambi Sulawesi Utara Kalimantan Tengah Bali Kepulauan Riau Kalimantan Timur Pusat Papua Barat Aceh DKI Jakarta DI Yogyakarta Sumatera Barat Kalimantan Selatan Bengkulu Riau Banten Nusa Tenggara Timur Sulawesi Selatan Lampung Jawa Barat Jawa Tengah Sumatera Utara Jawa Timur
2 2 2
Korupsi Berdasarkan Tempat Terjadinya Korupsi Smt 2 thn 2013
3 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 7 8 8
9 9 9 10 13
14 18 22 23 31 0
5
10
15
20
25
30
35
Korupsi Berdasarkan Wilayah 2013 • Menguatkan dugaan terjadinya desentralisasi korupsi: dari 267 kasus korupsi, 262 kasusnya terjadi di daerah (98.12%). • Terjadi perubahan peringkat penganganan korupsi di daerah. Sumatera Utara yang selama ini mendominasi digeser oleh Jawa Timur.
Penanganan Aparat Penegak Hukum Tahun 2013
13
KPK
SMT 1
74
Kepolisian
206
Kejaksaan 0
50
100
150
200
250
14
KPK
SMT 2
80
Kepolisian
173
Kejaksaan 0
50
100
150
200
Perkara Korupsi Berdasarkan Tahun Kejadian yang Diproses Tahun 2013 90 80
76
70 60
52
50 40
35
30
20
20 10 0 -10 -20
38
1
0
4
6
8
13
14
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Kinerja Aparat Penegak Hukum Bidang Penindakan Tahun 2013 • Tidak ada perubahan peringkat semester I dan semester II 2013 • Penananan kasus korupsi 2013 mayoritas ditangani kejaksaan • Kepolisian sudah masuk ke kasus sektor penerimaan negara (kasus pajak) • Kepolisian sudah mulai melakukan OTT (operasi tangkap tangan).
Pelaksanaan Fungsi Koordinasi dan Supervisi KPK
Capaian Pelaksanaan Fungsi Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK 89 90 80
70 60
50
50 40 30
31 25
23
20 10
3
0 Kepala daerah/ Wakil Kepala Daerah
DPR/ DPD/ DPRD
Eselon I, Eselon II, Eselon III
Aparat penegak hukum
NB: Hasil sampling di 5 daerah : Riau - Kaltim – Sulsel – Jogja - NTB
Swasta
lain-lain
Aktor yang Terjerat Dalam Pelaksanaan Koordinasi-Supervisi (Korsup) 42,37% 140
134
120 100 80 60 40
20
43
39
37
24
21
14
7
0
NB: Hasil sampling di 5 daerah : Riau - Kaltim – Sulsel – Jogja - NTB
6
5
3
0
Kesimpulan • Pemberantasan korupsi tahun 2013 menunjukkan peningkatan secara kuantitas dan kualitas. • Kasus-kasus yang tergolong penerimaan negara masih jarang ditangani aparat penegak hukum. Apgakum masih fokus menangani kasus sektor pengeluaran/ belanja negara. Sedangkan korupsi pada sektor penerimaan belum mendapat perhatian. • Ada problem serius dalam proses sistem pengadaan barang dan jasa. • Korupsi pada sektor pengadaan barang dan jasa tidak terbatas pada pemerintah dan swasta, tetapi juga aktor berlatar belakang politik. • Sulit mempercayakan pemberantasan korupsi di daerah pada kepala daerah, mengingat banyaknya kepala daerah yang menjadi tersangka. • Korupsi di sektor pendidikan masih mengkhawatirkan dan selalu masuk 3 besar tempat terjadinya korupsi.
Rekomendasi • KPK harus kembali fokus pada kasus dugaan korupsi sektor sumber daya alam dan sektor-sektor strategis lainnya • 98,12% penanganan perkara terjadi di Daerah. KPK harus: – Perkuat fungsi kooridinasi dan supervisi, agar kepolisian dan kejaksaan bisa makin optimal. – Memberdayakan aktor-aktor potensial di dalam pemerintahan untuk memperkuat pencegahan korupsi. • Kepolisian dan kejaksaan harus meningkatkan kinerja, khususnya pada penganganan kasus korupsi di daerah. • Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) dan aparat penegak hukum melakukan evaluasi soal peraturan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa baik pusat maupun di daerah. • Perlu ada keseriusan dalam melakukan reformasi birokrasi di tingkat daerah.
Terimakasih
