Modul ke:
13
PEMBERANTASAN KORUPSI
Fakultas
FEB Program Studi
FEB
Asrori,MA
Korupsi sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang telah merajalela di Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan namun korupsi selalu terjadi di berbagai lembaga baik di pemerintahan maupun di kalangan swasta. Untuk itu perlu kerjasama semua pihak untuk mengatasi nya.
• Barometer Korupsi Global Korupsi sudah terjadi di semua sektor.
• Growth Competitiveness Index Indonesia ranking 50 dengan skor 4,26.
• Jumlah hari mendapatkan ijin di Indonesia contoh waktu yang diperlukan untuk mengurus ijin-ijin tertentu di Indonesia.
• PERC – Annual Graft Ranking, skor Indonesia 2006 = 8,16. • 2004, 2005, dan 2006 terkorup se-Asia.
PERC Ltd.
• Skor IPK 2006 Ind 2,4, di ASEAN hanya sedikit lebih baik dari Myanmar dan Kamboja. • Persepsi Korupsi menurut pebisnis – gambaran pelayanan publik
• The World Competitiveness Index 2006: Indonesia ranking 60; Malaysia 23, Thai 32; Philipina 49; Singapura 3. Institute of Management Development (IMD) Geneva
• Indikator Kemudahan Melakukan Bisnis waktu menunggu persetujuan ijin-ijin relatif lebih lama dibanding negara Asia lain.
2
IPK Mutu Pelayanan Publik ?
Indikator Kemudahan Melakukan Bisnis
Country Risk ?
PERC Ltd.
Bgmn sudut pandang orang lain thd korupsi?
Jumlah Hari Mendapatkan Izin di Indonesia
PERC Annual Graft Ranking Global Corruption Barometer
Daya saing ?
Institute of Management Development (IMD) Geneva
The World Competitiveness Scoreboard
Growth Competitiveness Index (GCI) rankings, dalam Global Competitiveness Reports
3
Wajah Pelayanan Publik ≈ Kebersihan Birokrasi
Indeks Persepsi Korupsi mencerminkan ‘persepsi’ masyarakat, khususnya pebisnis tentang tingkat korupsi suatu negara diturunkan dari bagaimana layanan publik mereka rasakan.
4
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun (pasal 3)
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (ps. 1 butir 3) adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas TPK melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan-penyidikan-penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat.
Koordinasi (Pasal 7)
Supervisi (Pasal 8)
1. networking counterpartner
Monitoring (Pasal 14)
TUGAS KPK Pencegahan (Pasal 13)
Penyelidikan, Penyidikan & Penuntutan (Pasal 11)
2. tidak memonopoli tugas dan wewenang lid-dik-tut;
3. trigger mechanism 5
Tugas Koordinasi
(Pasal 7)
Dalam melaksanakan tugas koordinasi, KPK berwenang: a. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan TPK
Kejaksaan
Kepolisian
b. Menetapkan sistem pelaporan dlm kegiatan pemberantasan TPK
BPK c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan TPK kepada instansi terkait d. Melaksanakan dengar pendapat & pertemuan dg instansi yang berwenang melakukan pemberantasan TPK e. Meminta laporan instansi terkait ttg pencegahan TPK
BPKP
Inspektorat LPND Itjen Dep
Bawasda 6
Tugas Supervisi
(Pasal 8)
Dalam melaksanakan tugas supervisi, KPK berwenang: Kepolisian
Melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan thd instansi yg menjalankan tugas dan wewenang berkaitan dg pemberantasan tpk, dan instansi yg melaksanakan pelayanan publik
BPK Itjen Dep
Kejaksaan BPKP Bawasda
Departemen, LPND, Kementerian (pelayanan publik)
Mengambil alih penyidikan atau penuntutan thd pelaku tpk yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan
Kepolisian Kejaksaan Pasal 9, 10
7
(1)
Alasan Pengambilalihan Penyidikan & Penuntutan (Pasal 9, 10) UU No. 30 Tahun 2002
Laporan masyarakat ttg TPK tidak ditindaklanjuti Proses penanganan TPK berlarut-larut / tertunda tunda tanpa alasan yg dapat dipertanggungjawabkan Penanganan TPK ditujukan untuk melindungi pelaku TPK yg sesungguhnya Penanganan
TPK mengandung unsur korupsi
Hambatan penanganan TPK karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif Keadaan lain yg menurut kepolisian/kejaksaan, penanganan TPK sulit dilaksanakan dg baik 8 dan dapat dipertanggungjawabkan
KPK memberit ahukan kpd penyidik/ penuntut umum
(2)
Tugas Penyelidikan, Penyidikan, & Penuntutan Kewenangan KPK dalam Lid-Dik-Tut meliputi Tindak Pidana Korupsi yang: - melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; - mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau - menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 9
Tugas Pencegahan
(Pasal 13) UU No. 30 Tahun 2002
KPK berwenang melakukan tugas dan langkah pencegahan sbb: Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan thd laporan harta kekayaan penyelenggara negara Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi Menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan TPK Melakukan kampanye antikorupsi kpd masyarakat umum Melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan TPK
Depdiknas & semua Lemb. pendidikan lain
Media Massa, LSM, Lemb keagamaan Masy umum
Luar negeri 10
Tugas Monitoring
(Pasal 14)
KPK berwenang melakukan tugas dan langkah pencegahan sbb: Melakukan pengkajian thd sistem pengelolaan administrasi
di semua lembaga negara & pemerintah
Memberi saran perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi
Kepada semua pimpinan lembaga negara & pemerintah
Melaporkan jika saran KPK mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan
Kepada : Presiden, DPR, & BPK 11
PERSPEKTIF PERTUMPERSPEKTIF STAKEHOLDER BUHAN & PEMBELAJARAN
Berkurangnya Korupsi
Preventif
Membangun Budaya Anti Korupsi Sosialisasi, komunikasi, pendidikan
Mendapatkan Kepercayaan Publik
Mendorong Reformasi Sektor Publik
Perbaikan peraturan per-UUan
Represif
Pengkajian/ reviu sistem, rekomendasi
Lid Dik yang kuat & proaktif
Catching Big Fish
Operasi/ke rjasama dg instansi lain
Mendorong penegakan hukum
Supervisi & Koordinasi
Dumas, penelaahan, dan pemeriksaan
PERSPEKTIF INTERNAL
Transparansi
Terciptanya Budaya KPK yang Unik
Tim Kerja Multi Disiplin Ilmu
Rekrutme n
SDM yang Tepat
Training
Dukunga n Infrastruktur & Teknologi
Tingkat Produktivitas yang tepat
Produktivitas
Collective leadershi p
12
PERSPEKTIF KEUANGAN
Anggara n yg Efisien & Efektif
Pendidikan Antikorupsi – pendidikan seumur hidup
3 tahun pertama, masa terpenting pertumbuhan otak manusia
12 th
3 th Pra kehamila n
-
Dalam kandung an
Doa makanan bacaan yang didengar, dilihat
Dasar
0 th
6 th Pendidikan norma & perilaku dasar
18 th Menengah
15 th
Tinggi
Dunia kerja
23 th
Baligh
4 bulan dalam kandungan: Primordial Covenant
13
Multiplier Effect MoU Kerjasama Pendidikan Antikorupsi
MoU KPK - Univ
Training of the Trainers (TOT) mahasiswa
Liputan di majalah remaja
Wawancara Radio, TV Penayangan PSA Mahasiswa dapat membantu kampanye & pendidikan antikorupsi KPK
Pelatihan SMP/SMU
Peliputan koran lokal
MoU KPK – Perguruan Tinggi ditindaklanjuti dengan tindakan nyata pendidikan dan 14 kampanye antikorupsi
C = corruption; P = power; A = accountability; BG = bad governance; GG = good governance
C = P - A = BG GG = P + A
Spiritual Accountability
Memiliki Visi & Misi yang amanah
Public Accountability Performance (kinerja) yang baik dan akuntabel
Kalbu yang telah mendapatkan ‘Nur Ilahi’
Ukuran & pengukuran kinerja yang amanah
Memiliki tujuan dan sasaran yang amanah
Kinerja akan optimal jika yang diberi amanah memegang prinsip nilai, sikap, & perilaku yang baik, serta selalu berusaha memuaskan pemberi amanah (stakeholders). Untuk itu suatu lingkungan organisasi harus senantiasa belajar dan 15 berkembang.
Good Governance sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Terkait dengan tugas Pencegahan, KPK mendorong pelaksanaan prinsip2 good governance pada tataran administrasi Pemerintahan dari mulai Pusat sampai ke Daerah, dalam program pencegahan korupsi yang disebut Island of integrity meliputi : 1. Pelaksanaan penerapan manajemen berbasis kinerja 2. Pelaksanaan pemberantasan korupsi pada proses pengadaan melalui penerapan Pakta Integritas 3. Pelaksanaan mekanisme pengaduan masyarakat 4. Pelaksanaan peningkatan kapasitas pemerintah daerah 5. Pelaksanaan reformasi pelayanan sektor publik 6. Pemberian akses informasi 7. Pelaksanaan mobilisasi publik melalui pendidikan dan peningkatan kesadaran anti korupsi 8. Pelaksanaan pelatihan dan bantuan teknis 16 9. Pelaksanaan pertukaran informasi korupsi.
Tunjangan Daerah Proses pemberian tunjangan kesejahteraan dikaitkan dengan absensi
Tidak hadir 1 hari tanpa keterangan, tunjangan dipotong 4% Batas maksimum ketidakhadiran 10 kali (40%)/tahun tunjangan kesejahteraan masih bisa dibayarkan tidak hadir lebih dari 10 sepuluh) kali atau 40 % tanpa keterangan dalam 1 (satu) bulan TPPK yang bersangkutan tidak dibayarkan dengan penjatuhan hukuman disiplin sesuai PP No. 30 Tahun 1980.
Contoh nilai tunjangan sebagian pegawai di lingkungan Pemko. Pekanbaru
Ura ian
Walikota Eselon II a Eselon III a Eselon IV a Staf Non Fungsional Guru/Staf Fungsional
Jum lah diterim a /bula n Jum la h 20 06 2 00 5 Pe ga w ai (Rp) (Rp) 8.1 74 1 20.000.000 42.000.000 1 10.000.000 22.500.000 144 2.000.000 7.000.000 592 1.250.000 2.000.000 2.312 750.000 500.000 5.124 750.000 250.000
Se lisih Pe ne rim aa n Ke tera ngan (Rp)
(%)
-22.000.000 -12.500.000 -5.000.000 -750.000 250.000 500.000
-110,00% -125,00% -250,00% -60,00% 33,33% 66,67%
Turun Turun Turun Turun Naik Naik
Apa yang dimaksud dengan KORUPSI ? Definisi Korupsi secara gamblang dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam UU 31/ 1999 jo UU 20/2001 30 Bentuk / jenis TPK, dengan pengelompokan sbb: 1.
2.
Kerugian Keuangan Negara - Pasal 2 - Pasal 3 Suap – Menyuap - Pasal 5 ayat (1) huruf a - Pasal 5 ayat (1) huruf b - Pasal 13 - Pasal 5 ayat (2) - Pasal 12 huruf a - Pasal 12 huruf b
- Pasal 11 - Pasal 6 ayat (1) huruf a - Pasal 6 ayat (1) huruf b - Pasal 6 ayat (2) - Pasal 12 huruf c - Pasal 12 huruf d 18
3.
4.
5.
6. 7.
Penggelapan dalam jabatan - Pasal 8 - Pasal 9 - Pasal 10 huruf a - Pasal 10 huruf b - Pasal 10 huruf c Pemerasan - Pasal 12 huruf e - Pasal 12 huruf g - Pasal 12 huruf h Perbuatan curang - Pasal 7 ayat (1) huruf a - Pasal 7 ayat (1)huruf b - Pasal 7 ayat (1) huruf c - Pasal 7 ayat (1) huruf d - Pasal 7 ayat 2 - Pasal 12 huruf h Benturan kepentingan dalam pengadaan - Pasal 12 huruf I Gratifikasi - Pasal 12 B jo. Pasal 12 C
19
Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan TPK : 1. Merintangi Proses pemeriksaan perkara Korupsi : - Pasal 21 2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan tidak benar : - Pasal 22 jo. Pasal 28 3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka: - Pasal 22 jo. Pasal 29 4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu : - Pasal 22 jo.Pasal 35 5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu 6. Saksi yang membuka identitas pelapor : - Pasal 24 jo. Pasal 31 20
Pasal 12 B UU 20/2001 (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 21
Pasal 12 C (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara. (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak 22 Pidana Korupsi.
Pengertian Gratifikasi menurut penjelasan pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001 • pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik . • Pengecualian :Undang-Undang No. 20 Tahun 2001
Pasal 12 C ayat (1): Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 23
Pelaporan dan Penentuan Status Gratifikasi Penerima Gratifikasi
Pasal 12C UU 20/ 2001
Laporan Tertulis kepada KPK
Waktu 30 hari kerja sejak diterima
Pasal 16, 17, 18 UU 30/2002
Proses Penetapan Status
Dapat memanggil Penerima Gratifikasi
30 hari kerja
7 Hari Kerja sejak ditetapkan statusnya
penelitian
Menteri Keuangan SK Pimpinan KPK ttg Status Gratifikasi
Penerima Gratifikasi
24
Terima Kasih Asrori,MA.
