Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) serta Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD PK) A. Pendahuluan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Sebagai konsekuensi diratifikasinya United Nations Convention against Corruption (UNCAC) oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 2006, maka perlu dilakukan penyesuaian‐penyesuaian kembali terhadap langkah‐langkah strategis yang diperlukan dalam rangka pemberantasan korupsi di Indonesia. Direktorat Hukum dan HAM Bappenas sejak tahun 2006 telah mengkoordinasikanKementerian/Lembaga terkait serta pemangku kepentingan lainnya untuk menyusun Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 2011‐2025 yang lebih komprehensif, yang dijadikan sebagai acuan bagi seluruh stakeholders. Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 2011‐2025 tersebut ditujukan untuk melanjutkan, mengkonsolidasikan dan menyempurnakan berbagai upaya dan kebijakan pemberantasan korupsi agar mempunyai dampak yang konkrit bagi peningkatan kesejahteraan, keberlangsungan pembangunan berkelanjutan dan konsolidasi demokrasi. Sebagai penjabaran rencana aksi jangka panjang 2011‐2025, dibuat rencana aksi jangka menengah 2011‐2014. Selain itu dibentuk juga rencana aksi yang lebih tajam dan dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan korupsi oleh Kementerian/Lembaga secara tahunan. Penyusunan Rencana Aksi Nasional Tahunan ini dimulai pada akhir tahun 2010 dengan melibatkan Kementerian/ Lembaga terkait dan Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Sampai dengan saat ini Naskah Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi masih mengalami banyak perkembangan dan penyempurnaan. Berdasarkan masukan para pakar dari berbagai bidang disliplin ilmu, perlu dicantumkan fokus kegiatan prioritas berupa strategi Pendidikan dan budaya anti korupsi ke dalam dokumen ini. Sehingga dalam perkembangan terakhir di akhir tahun 2011, Fokus kegiatan prioritas pada Stranas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi menjadi 6 strategi yakni (1) Strategi Pencegahan; (2) Strategi Penegakan Hukum; (3) Strategi Kriminalisasi dan Harmonisasi Peraturan Perundang‐undangan; (4) Strategi Kerja Sama Internasional dan Perampasan Aset; (5) Strategi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi; dan (6) Strategi Mekanisme Pelaporan. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011 Setelah melalui proses yang cukup panjang, Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011 dituangkan ke dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011. Inpres No. 9 Tahun 2011 yang diterbitkan pada 12 Mei 2011 terdiri dari 6 strategi, 11 program, 102 rencana aksi, dan 142 sub‐rencana aksi yang meliputi 16 Kementerian/Lembaga. Titik berat Inpres 9/2011 adalah pada Pencegahan Korupsi terutama di bidang Penegakan Hukum (fokus kepada Pencegahan Korupsi pada institusi Kepolisian,
Kejaksaaan, dan Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM). Inpres ini merinci langkah‐langkah konkrit untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi yang harus dijalankan oleh seluruh aparat negara penerima Inpres. Langkah‐langkah itu mencakup enam strategi yaitu pencegahan, penindakan, harmonisasi peraturan dan perundang‐ undangan, penyelamatan aset hasil korupsi, kerjasama Internasional, dan mekanisme pelaporan. Inpres 9/2011 merupakan bagian pertama dari rangkaian Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAN PK) yang akan dilaksanakan secara berkesinambungan sampai dengan tahun 2014. Rangkaian RAN PK ini seharusnya sudah tertuang dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 2011‐2014 yang disusun Bappenas, dimana sampai dengan saat ini masih belum selesai dan diterbitkan. Keseluruhan RAN PK tersebut dirancang agar dapat meningkatkan nilai CPI Indonesia, dengan sasaran prioritas pada lima bidang yaitu (1) Perizinan, (2) Pajak dan Bea Cukai, (3) Pertanahan, (4) Penegakan Hukum, serta (5) Ketenagakerjaan. Penyusunan Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012 Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011 yang belum diselesaikan oleh Kementerian/Lembaga, dilanjutkan pada tahun 2012 dengan penambahan aksi yang disesuaikan dengan prioritas nasional dan masukan dari berbagai pihak. Bappenas bersama dengan UKP4, Setwapres dan Kementerian/Lembaga terkait mengkoordinasikan penyusunan Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012 Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD PK) Diktum 11 Butir 3 Inpres No. 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi menyebutkan bahwa Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas bertugas menyusun Rencana Aksi Nasional Tahun 2004‐2009 Pemberantasan Korupsi (RAN‐PK), berkoordinasi dengan Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait dan unsur masyarakat serta Komisi Pemberantasan Korupsi. Selanjutnya, dokumen RAN PK disosialisasikan ke daerah, kemudian daerah didorong untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD PK). Dalam Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010‐2014 menyebutkan bahwa salah satu hal yang menandakan terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN adalah terlaksananya RAD PK di Propinsi, Kabupaten dan Kota.
B. Capaian Kinerja Hasil yang dicapai Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Inpres No. 9 Tahun 2011 dan Penyusunan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012 Sepanjang tahun 2011, telah dilakukan berbagai pertemuan dalam rangka koordinasi penajaman Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, baik jangka menengah (2011‐2014) maupun jangka panjang (2011‐2025). Selain itu dilakukan juga pertemuan dalam rangka pembahasan Inpres No. 9 Tahun 2011 serta Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012 Waktu dan Tempat Kegiatan Keterangan Pelaksanaan Akhir Des 2010‐ Penajaman Stranas PPK akhir Januari 2011 2011‐2014 dan Rencana Aksi PPK 2011 oleh Wapres cq. UKP 4 18 Februari 2011 Rapat koordinasi terbatas Agenda pertemuan adalah lingkup Kemenko tanggapan K/L terhadap matriks Perekonomian, Kemenko Stranas PPK dan penajaman rencana Kesra dan Kemenko aksi stranas ppk tahun 2011. Polhukam tentang Pertemuan ini dipimpin langsung pembahasan draft inpres oleh Menkopolhukam dengan tentang percepatan, dihadiri oleh para Menteri terkait pencegahan dan Stranas PPK pemberantasan korupsi 2011 Februari 2011 Konsolidasi dengan K/L yang akan dituangkan menjadi Inpres Percepatan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011 ‐ Pertemuan ini merupakan tindak Rapat Koordinasi 11 Maret 2011 lanjut terhadap konfirmasi / Pembahasan Matriks Kantor tanggapan dari Kementerian/ Lampiran Inpres tentang Kementerian Lembaga per tanggal 10 Maret Koordinator Bidang Rencana Aksi Pencegahan 2011, dengan jumlah rencana Politik, Hukum dan dan Pemberantasan Korupsi aksi PPK menjadi 45 butir. Tahun 2011 Keamanan ‐ Pertemuan ini merupakan finalisasi matriks lampiran Inpres tentang Rencana Aksi PPK tahun 2011, matriks ini selanjutnya akan dilaporkan kepada wakil presiden, yang kemudian akan dikoordinasikan dengan
sekretaris kabinet untuk penyusunan draft inpres Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011. ‐ Rapat koordinasi ini dibuka oleh sekretaris Menkopolhukham, dipimpin oleh Menteri PPN/ Kepala Bappenas, dan dihadiri oleh kementerian/ lembaga terkait. ‐ Hasil rapat koordinasi akan disampaikan terlebih dulu kepada Bapak Menkopolhukham, dan sebelum dilaporkan kepada bapak Wakil Presiden, hal‐hal yang berkaitan dengan waktu target penyelesaian dan hal yang masih belum jelas, seperti halnya pada 10 kasus yang harus dipetakan jaksa agung, akan dikoordinasikan terlebih dahulu dengan UKP4. ‐ Setelah dilaporkan ke bapak Wakil Presiden, maka matriks lampiran Inpres Rencana Aksi PPK tahun 2011 ini akan diteruskan ke Sektretaris Kabinet, untuk dijadikan penyusunan draft Inpres. ‐ Pertemuan ini bertujuan untuk Rapat Koordinasi 6 April 2011 membahas lebih lanjut Matriks Kantor Wakil Pembahasan mengenai Matriks Lampiran Lampiran Inpres tentang Presiden Inpres tentang Rencana Aksi Rencana Aksi Pencegahan Pemcegahan dan dan Pemberantasan Korupsi Pemberantasan Korupsi Tahun Tahun 2011 2011. Terdapat beberapa perubahan yakni 1. Menghapus Rencana Aksi tentang percepatan pelaksanaan SKB 4 Menteri dan Kepala BKPM tentang Percepatan pelayan perizinan dan non perizinan untuk memulai usaha, Rencana Aksi mengenai Mekanisme pendampingan TKI yang
Rapat Koordinasi 13 April 2011 Kantor Wakil Pembahasan final Matriks Lampiran inpres tentang Presiden Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011
12 Mei 2011
Penerbitan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011
bermasalah di luar negeri, dan Rencana aksi tentang pengawasan terhadap pembangunan angkutan udara, darat dan laut perintis. 2. Menambahkan 4 Rencana aksi yang terkait dengan perpajakkan dan bea cukai 3. Meningkatkan transparansi pelayanan pada kantor pelayanan Dirjen bea cukai serta pembuatan MoU anti korupsi dengan para stake holders dan optimalisasi whistle blowing system dan kerja sama dengan K/L dan PPATK mengenai pertukaran data. ‐ Total Rencana Aksi pada Rapat Koordinasi kali ini disepakati sebanyak 45 butir. ‐ Pertemuan ini bertujuan untuk penajaman Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011. ‐ Total Rencana Aksi PPK menjadi 102 Rencana Aksi setelah mendapatkan penambahan dari Rencana Aksi dari Satgas Pemberantasan Mafia Hukum yang dikemukakan oleh kepala UKP4 yang menambahkan rencana Aksi untuk Kepolisian, Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan HAM (terkait dengan Pemasyarakatan). Inpres 9 tahun 2011 terdiri dari 6 strategi, 11 program, 102 rencana aksi, dan 142 sub‐rencana aksi yang meliputi 16 Kementerian/Lembaga. Titik berat Inpres 9/2011 adalah pada Pencegahan Korupsi terutama di bidang Penegakan Hukum (fokus kepada Pencegahan Korupsi pada institusi Kepolisian, Kejaksaaan, dan Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM)
7‐8 Oktober 2011 Hotel Four Season
Lokakarya Expert Consultation Stranas PPK
24‐28 Oktober 2011, Marrakech, Maroko
Konferensi negara pihak Konvensi PBB Antikorupsi (Conference Of the States Parties to the United Nations Convention Against Corruption ‐ COSP UNCAC) sesi keempat
1 November 2011 SS 1‐2, Bappenas
Expert Meeting pembahasan tindak lanjut pembahasan
‐
Dalam rangka finalisasi dokumen Stranas PPK baik jangka menengah dan jangka panjang, maka diperlukan adanya pertemuan para Pakar dari berbagai disiplin ilmu bertujuan untuk memberikan masukan kepada Bappenas mengenai beberapa hal yang terkait dengan draft Stranas PPK. Dari hasil akhir pertemuan ini diharapkan Pemerintah bersama‐sama dengan para ahli tersebut dapat menentukan fokus dan langkah‐ langkah strategis untuk upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Hal ini juga ditujukan untuk menyiapkan dokumen final Stranas PPK dan mempersiapkan proses peluncuran dokumen Stranas PPK pada akhir Oktober 2011. ‐ Peserta pertemuan antara lain: Tim Inti (BAPPENAS, SETWAPRES, UKP4, KPK, Satgas PMH, Kemitraan, ICW, TII, dan UNODC), Para nara sumber, pakar yang memiliki pemikiran mendalam terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Konvensi yang dihadiri lebih dari 1000 delegasi dari 129 negara ini membahas isu‐isu mengenai mekanisme kajian terhadap pelaksanaan UNCAC oleh negara pihak, aspek‐aspek pencegahan korupsi, dan identifikasi pemberian bantuan teknis yang dibutuhkan oleh negara pihak. “Selain itu dibahas pula perkembangan terakhir mengenai kerja sama internasional dalam pengembalian aset tindak pidana korupsi yang telah dilakukan melalui UNCAC” Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan tanggal 7‐8
Stranas PPK
Oktober 2011. Dalam pertemuan ini dibahas juga mengenai persiapan pertemuan dengan Wakil Presiden 15 November 2011, Focus Group Discussion Pertemuan ini mengundang K/L yang Inpres No. 9 Tahun 2011 dan terkait dalam Inpres 9 tahun 2011 Hotel Persiapan Penyusunan Dharmawangsa Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012 17 November 2011, Lokakarya Penyusunan Draft Pertemuan ini mengundang para Hotel Kempinsky Stranas PPK pakar anti korupsi 21 November 2011, Konsultasi Penyusunan Pertemuan ini mengundang K/L yang Hotel Sahid Stranas PPK terkait dengan Inpres 9 tahun 2011 5 Desember 2011, Finalisasi Aksi Pencegahan Mengundang K/L terkait dengan Ruang Rapat dan Pemberantasan Korupsi agenda pembahasan adalah Bappenas Tahun 2012 konfirmasi terhadap target penyelesaian aksi setiap K/L Partisipasi dalam Forum Internasional Sebagai bentuk partisipasi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di forum internasional, Bappenas berperan aktif dalam beberapa kegiatan, antara lain: ‐ ‐ ‐ ‐
Implementation Review Group (IRC) UN Conventioan Against Corruption di Wina, Austria Regional Training for Focal Points & Governmental Experts Participating in the Review Mechanism for the United Nations Convention Against Corruption Self Assessment Checklist UNCAC Interim Open‐ended Intergovernmental Working Group on Prevention of Corruption Vienna, Austria
Terkait dengan Implementasi dari pelaksanaan UNCAC, Direktorat Hukum dan HAM bersama beberapa pihak terkait juga aktif mengikuti Konferensi Negara‐Negara Pihak pada Konvensi PBB Menentang Korupsi (UNCAC CoSP) yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kerjasama antara Negara‐negara pihak untuk mencapai tujuan dalam UNCAC serta untuk mempromosikan dan meninjau pelaksanaannya, sejak sesi pertama yang dilaksanakan di Amman, Jordania (10‐14 Desember 2006), sesi kedua diselenggarakan di Bali, Indonesia (28 Januari – 1 Februari 2008)sesi ketiga di dilaksanakan di Doha, Qatar pada November 2009, dan pada Oktober 2011, UNCAC CoSP ke‐empat dilaksanakan di Marrakech, Maroko. Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD PK) Sejak tahun 2006 Bappenas telah memfasilitasi penyusunan RAD PK di 22 Provinsi dan 17 Kabupaten/Kota. Beberapa pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota memang telah menjabarkan sesuai dengan lingkup kewenangan masing‐masing. Bentuk penjabaran adalah menuangkan dalam Peraturan Kepala Daerah.
Dalam rangka pencapaian sasaran RPJMN 2010‐2014, Bappenas bekerjasama dengan Kemitraan pada Tahun 2011 melanjutkan dukungan percepatan pemberantasan korupsi di beberapa daerah. Penentuan daerah yang akan difasilitasi berdasarkan masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Transparansi Internasional Indonesia (TI Indonesia), dan pihak terkait lainnya. Masukan beberapa lembaga tersebut sangat berguna untuk memberikan gambaran kondisi daerah yang dianggap tepat dan memenuhi kriteria sebagai daerah critical dari sisi pemberantasan korupsi. Beberapa kriteria yang ditetapkan adalah: hasil Survei Intergitas, hasil survey IPK Kota, besarnya APBD, besarnya PAD, dan Komitmen Kepala Daerah dalam pemberantasan korupsi. Berdasarkan hasil masukan dan kriteria tersebut, daerah yang akan difasilitasi Penyusunan RAD PK untuk Tahun 2011 yaitu: Kota Medan, Kota Samarinda, Kota Surabaya, Kota Palembang dan Kota Cirebon. Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka fasilitasi penyusunan RAD PK di tahun 2011, antara lain: 1. Pertemuan pendahuluan untuk penyusunan RAD PK yang merupakan rangkaian awal dari kegiatan fasilitasi penyusunan RAD PK. Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 12‐13 Mei 2011 di Jakarta dengan mengundang Bappeda, Inspektorat dan Organisasi Masyarakat Sipil/Akademisi. Dari pertemuan ini, tersusun rencana kerja operasional dalam rangka tindak lanjut dari diskusi persiapan penyusunan RAD PK 2. Pelatihan fasilitator RAD PK di 3 Regional Kegiatan ini bertujuan untuk membangun pemahaman yang utuh terhadap Pedoman Umum RAD PK sehingga dapat digunakan secara efektif oleh pihak‐pihak di daerah dan menyiapkan fasilitator untuk penyusunan dan pendampingan RAD PK di daerah. Pelatihan ini dilakukan 3 x di tiga regional yang berbeda‐beda : - Regional 1 : Jawa dan Sumatera, bertempat di Bogor (14‐17 Sept 2011) - Regional 2 : Bali, Nusa Tenggara & Papua dilaksanakan di Bali (27‐30 Sept 2011) - Regional 3 : Sulawesi, Kalimantan dan Maluku, di Makasar (10‐13 Okt 2011) Untuk kepentingan dokumentasi, media informasi dan pembelajaran publik, maka saat ini sedang dicetak Modul Pelatihan Fasilitator RAD PK 3. Kampanye dan Konsultasi Publik Draft RAD PK Dokumen RAD PK yang telah disusun oleh Tim Penyusun RAD PK Kota, perlu mendapat masukan dari publik. Kegiatan ini bertujuan memberi masukan dan tanggapan terhadap draft RAD PK Kota. Pada tanggal 16‐17 November 2011 telah dilaksanakan di Kota Cirebon, dan pada tanggal 23‐24 November telah dilaksanakan di Palembang Dari 5 (lima) kota yang difasilitasi, baru Kota Palembang dan Kota Cirebon yang telah memiliki draft RAD PK yang akan dituangkan ke dalam Peraturan Walikota.
KEGIATAN TERKAIT FASILITASI PENYUSUNAN RAD PK 2005 Konsultasi dan Kampanye Publik RAN PK 1. Banjarmasin 2. Medan 3. Surabaya 4. Makassar 5. Manado 6. Padang
2006 Konsultasi dan Kampanye Publik RAN PK serta Penyusunan RAD PK 1. Bali 2. Nanggroe Aceh Darussalam 3. Kepulauan Bangka Belitung (2009) 4. Jawa Tengah (2007) 5. Papua 6. Sulawesi Tenggara 7. DI. Yogyakarta 8. Kepulauan Riau 9. Sulawesi Selatan (2009) 10. Kalimantan Tengah
2007
2008
Konsultasi dan Kampanye Publik RAN PK serta Penyusunan RAD PK 1. Kalimantan Barat 2. Kalimantan Timur (2008) 3. Jawa Barat (2008)
Konsultasi dan Kampanye Publik RAN PK serta Penyusunan RAD PK 1. Jawa Timur (2009) 2. Riau (2010) 3. Nusa Tenggara Barat 4. Gorontalo Penyusunan RAD PK dan Survey Persepsi Masyarakat (CRC) di Kab/Kota 1. Kab. Pemalang (2007) 2. Kab. Indramayu 3. Kota Magelang (2007) 4. Kab. Jembrana (2007) 5. Kota Denpasar (2010) 6. Kota Bandung (2008) Inisiatif Daerah - Kepulauan Bangka Belitung (lanjutan) - Kab. Kutai Barat
2009 Konsultasi dan Kampanye Publik RAN PK serta Penyusunan RAD PK 1. Sulawesi Tengah (2010) 2. DKI Jakarta 3. Jambi Review Pelaksanaan RAD PK 1. Jawa Tengah 2. Bali 3. Nanggroe Aceh Darussalam 4. Kalimantan Timur 5. Sulawesi Selatan Inisiatif Daerah - Sumatera Selatan (2010) - Kota Probolinggo (2009)
2010
2011
Fasilitasi Penyusunan Fasilitasi Penyusunan RAD PK (inisiatif RAD PK di 5 Kota daerah) 1. Kota Medan 1. Provinsi Jawa Barat 2. Kota Samarinda (lanjutan) 3. Kota Cirebon 2. Kabupaten Rokan 4. Kota Palembang Hulu (2010) 5. Kota Surabaya 3. Kota Pagar Alam 4. Provinsi Lampung Inisiatif Daerah (lanjutan) 1. Prov Sumatera Utara 2. Kab. Sidoarjo Review Pelaksanaan 3. Kab. Purworejo RAD PK di 4. Kab. Bangli Kabupaten/Kota 1. Kota Probolinggo Pelatihan Fasilitator RAD 2. Kabupaten PK Pemalang 1. Regional I (Wilayah Sumatera dan Jawa) 3. Kabupaten 2. Regional II (Wilayah Jembrana Bali, Nusa Tenggara dan Papua) Fasilitasi Penyusunan 3. Regional III (Wilayah RAD PK Kalimantan, Sulawesi, 1. Kota Bandung dan Maluku) 2. Kota Denpasar 3. Kota Makassar Peluncuran Pedoman Umum RAD PK
Keterangan: daerah yang berwarna merah telah menuangkan RAD PK ke dalam Peraturan Kepala Daerah dengan isu yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah yang ditentukan oleh stakeholder di daerah
Permasalahan dan Tindak Lanjut/Solusi Permasalahan utama dalam berbagai kegiatan tersebut adalah terkait dengan Koordinasi dengan Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah. Terkait dengan penyusunan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Inpres No. 9 Tahun 2011, dan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012, seringkali terhambat dengan perwakilan Kementerian/Lembaga yang hadir dalam pertemuan berganti‐ganti. Koordinasi di internal Kementerian/Lembaga maupun antar Kementerian/Lembaga menjadi masalah yang utama. Terkait dengan fasilitasi penyusunan RAD PK, komitmen pimpinan daerah masih menjadi hambatan. Selain itu, seringnya mutasi dan promosi yang tidak disertai dengan transfer of knowledge menjadi hambatan tersendiri dalam hal koordinasi dengan focal point di daerah. Berbagai forum formal maupun informal (seperti Musrenbangnas dan rapat koordinasi) digunakan untuk mengatasi berbagai permasalahan koordinasi di Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah. Komunikasi yang intensif baik melalui surat, telpon maupun email menjadi alternatif lain untuk menjembatani masalah koordinasi
TUGAS/KEGIATAN HASIL/CAPAIAN KINERJA berbagai pertemuan Penyusunan Strategi - Adanya dengan Nasional Pencegahan dan koordinasi Kementerian/Lembaga maupun Pemberantasan Korupsi Organisasi Masyarakat Sipil dan Akademisi yang menghasilkan masukan terhadap draft Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang dan Jangka Menengah - Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011 - Draft Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012 Fasilitasi Penyusunan - Adanya draft RAD PK Kota Palembang Rencana Aksi Daerah dan Kota Cirebon yangtelah Pemberantasan Korupsi mendapat masukan dari publik - Modul Pelatihan Fasilitator RAD PK (RAD PK)
PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT (SOLUSI) Permasalahan Terkait dengan penyusunan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Inpres No. 9 Tahun 2011, dan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012, seringkali terhambat dengan perwakilan Kementerian/Lembaga yang hadir dalam pertemuan berganti‐ganti. Koordinasi di internal Kementerian/Lembaga maupun antar Kementerian/Lembaga menjadi masalah yang utama. Tindak Lanjut Berbagai forum formal maupun informal (seperti Musrenbangnas dan rapat koordinasi) digunakan untuk mengatasi berbagai permasalahan koordinasi di Kementerian/Lembaga. Komunikasi yang intensif baik melalui surat, telpon maupun email menjadi alternatif lain untuk menjembatani masalah koordinasi
Permasalahan - Komitmen Kepala Daerah - mutasi dan promosi yang tidak disertai dengan transfer of knowledge Tindak Lanjut Berbagai forum formal maupun informal (seperti Musrenbangnas dan rapat koordinasi) digunakan untuk mengatasi berbagai permasalahan koordinasi dengan Pemerintah Daerah. Komunikasi yang intensif baik melalui surat, telpon maupun email menjadi alternatif lain untuk menjembatani masalah koordinasi
Dokumentasi Penyusunan Stranas PPK
Expert Meeting Stranas PPK Four Season Hotel ,Jakarta 7 – 8 October 2011
Konfirmasi Kementerian/Lembaga terhadap target penyelesaian aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012
Pertemuan Persiapan Stranas PPK
Konsultasi Stranas PPK, 21 November 2011
Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD PK)
Pertemuan Pendahuluan Penyusunan RAD PK
Pertemuan ini merupakan awal dari rangkaian kegiatan dalam rangka penyusunan RAD PK di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pertemuan dihadiri oleh instansi pusat (Kemendagri, KPK, Kemenpan & RB) dan pemda (Bappeda, Inspektorat) serta Organisasi Masyarakat Sipil/Akademisi. Tujuan pertemuan ini untuk menciptakan persamaan persepsi mengenai RAD PK dan meningkatkan koordinasi pusat dan daerah dalam upaya pencegahan korupsi.
Workshop Penyusunan RAD PK Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan identifikasi dan penyusunan draf RAD PK Provinsi/Kabupaten/Kota, dilakukan kegiatan workshop penyusunan RAD PK. Pertemuan ini mengundang unsur pemerintah daerah, Swasta, Akademisi, Masyarakat dan Media Massa. Tujuan pertemuan adalah untuk memberi masukan draf RAD PK yang telah disusun oleh pemda.
Diskusi Hasil Review Penyusunan dan Pelaksanaan RAD PK Untuk mengetahui perkembangan RAD PK pasca fasilitasi di Provinsi/Kabupaten/Kota, dilakukan review terhadap penyusunan dan pelaksanaan RAD PK. Review dilakukan oleh konsultan independen yang “memotret” dokumen perencanaan dan penganggaran dalam kaitannya dengan pelaksanaan RAD PK.
Peluncuran Pedoman Umum RAD PK Bappenas menyusun Pedoman Umum RAD PK berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Organisasi Masyarakat Sipil serta instansi terkait lainnya. Pedoman ini disusun dengan tujuan membantu pemerintah daerah dalam mengembangkan upaya pencegahan korupsi secara sistemik, terarah, terpadu dan berkesinambungan melalui upaya perbaikan pelayanan publik, penataan sistem administrasi maupun perbaikan mekanisme pengelolaan keuangan
Pelatihan Faasilitator RAD D PK di 3 Regional
Kampanye dan Konsultasi Publik Draft RAD PK
Forum Internasional