Corruption Perception Index 2014 dan Refleksi Terhadap Strategi Nasional Pemberantasan Dan Pencegahan Korupsi (STRANAS PPK)
Disampaikan dalam Launching Corruption Perception Index 2014 Jakarta, 3 Desember 2014
CPI/IPK INDONESIA Corruption Perception Index 100 80 60 40
32
32
20 0 2012
2013
2014
TARGET CPI/IPK INDONESIA TAHUN 2014 RPJMN 2010-2014 IPK tahun 2014 sebesar 5,0 (skala 0-5) yang meningkat dari 2,8 pada tahun 2009 (target dibuat sebelum ada perubahan metode IPK pada Tahun 2012)
STRANAS PPK 2012-2014 Dalam roadmap jangka menengah Tahap I, ditetapkan target IPK Tahun 2014 adalah 5,0 (skala 0-5) (target dibuat sebelum ada perubahan metode IPK pada Tahun 2012)
RANCANGAN RPJMN 2015-2019 *versi rakorbangpus IPK tidak digunakan sebagai indikator upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi* Indikator yang digunakan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi • % penyelesaian rekomendasi hasil review UNCAC • Indeks Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi • % penyelamatan asset tindak pidana korupsi • Indeks Perilaku Anti Korupsi *dari rangkaian diskusi yang dilakukan Bappenas bersama dengan para pemangku kepentingan (salahsatunya adalah KPK)
Meskipun CPI/IPK tidak lagi dijadikan indikator keberhasilan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, namun tetap menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi – khususnya Aksi PPK yang dilakukan oleh Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah setiap tahun
STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN CPI/IPK Sumber Data CPI 2013 1.
Bertelsmann Foundation Transformation Index 2014
2.
Economist Intelligence Unit Country Risk Ratings
3.
Global Insight Country Risk Ratings
4.
IMD World Competitiveness Yearbook 2013
5.
Political and Economic Risk Consultancy Asian Intelligence 2013
6.
Political Risk Services International Country Risk Guide
7.
Transparency International Bribe Payers Survey 2011
8.
World Economic Forum Executive Opinion Survey (EOS) 2013
9.
World Justice Project Rule of Law Index 2013 !"
Rekomendasi TII Penguatan Sistem Integritas Nasional yang berakar pada 3 (tiga) sektor strategis, yaitu: 1. Hukum, dengan Institusi Strategis: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan 2. Politik, dengan institusi strategis: parlemen dan partai politik 3. Bisnis, dengan institusi strategis: Perizinan, Ekspor-Impor, Pajak-Bea Cukai, Pengadaan Barang/Jasa
Strategi pemerintah Aksi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2014
UPAYA MENINGKATKAN IPK/CPI Selain aksi PPK, terdapat upaya lainnya yang juga sedang berjalan yang dapat berdampak pada peningkatan IPK/CPI, antara lain: 1. Reformasi Birokrasi 2. Open Government Indonesia 3. Nota Kesepakatan Bersama 12 K/L – percepatan pengukuhan kawasan hutan 4. Paket Kebijakan kemudahan berusaha 5. Kebijakan lainnya yang terkait perijinan, perbaikan sektor pajak & bea cukai, penegakan hukum kasus korupsi, memperkuat regulasi yang mendukung upaya PPK
I C
P
K
P
I
RB OGI
Paket kebijakan kemudahan berusaha
5
NK B 12 K/L
Kebijakan Lain
TUSI K/L/ PEMDA
INISIATI F K/L/ PEMDA
Untuk meningkatkan IPK/CPI, aksi PPK 2014 difokuskan pada: 1. Mendorong penyidikan dan penindakan kasus-kasus korupsi skala besar (melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara; mendapat perhatian masyarakat; diatas 1 M) 2. Penguatan institusi Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan) 3. Perbaikan sektor Bisnis (Perijinan, Ekspor Impor, Pajak, Pengadaan Barang dan Jasa) 4. Percepatan Reformasi Birokrasi 5. Keterbukaan Informasi dan pemanfaatan TI
STRANAS PPK JANGKA MENENGAH 2012-2014
Inpres 9/2011 12 Mei 2011
Inpres 17/2011 19 Des 2011
Inpres 1/2013 25 Jan 2013
Inpres 2/2014
UPAYA MENINGKATKAN IPK/CPI Penguatan Sistem Integritas Nasional yang berakar pada 3 (tiga) sektor strategis, yaitu*: 1. Hukum, dengan Institusi Strategis: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan (Penegakan Hukum) 2. Politik, dengan institusi strategis: parlemen dan partai politik (Aksi PPK belum menyentuh ranah politik) 3. Bisnis, dengan institusi strategis: Perizinan, Ekspor-Impor, Pajak-Bea Cukai, Pengadaan Barang/Jasa ( Perizinan, Ekspor Impor, Pajak Bea Cukai, Pengadaan Barang/Jasa) *Rekomendasi TII berdasarkan CPI 2013
PENEGAKAN HUKUM Capaian Inpres 2/2014 ! Publikasi penanganan perkara ! Laporan penanganan dugaan pelanggaran oleh oknum Polri yang menjadi sorotan media cetak nasional (Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Suara Pembaruan, Republika) melalui website ! Diumumkannya proses assessment penyidik di tingkat Mabes Polri ! Publikasi Hasil Assessment Penyidik Tingkat Mabes Polri ! laporan hasil verifikasi dalam pengusulan/pengangkatan pejabat di pos-pos strategis ! Publikasi jumlah LHA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang diterima dan diselesaikan ! Pengumuman dan pelelangan barang sitaan berupa kendaraan yang tidak diketahui pemiliknya sesuai UU Lalu Lintas ! Aturan terkait kewajiban untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulit dikelola. ! rekening tunggal di Polda untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan ! Publikasi penanganan perkara ! Publikasi laporan penanganan dugaan pelanggaran oleh oknum jaksa yang menjadi sorotan media cetak nasional (Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Suara Pembaruan, Republika) melalui website ! Laporan Tindak lanjut dugaan pelanggaran yang termuat di media masa(kompas, media Indonesia, republika, tempo, jawa pos, Suara pembaruan) dengan berkoordinasi dengan komisi kejaksaan ! pubilkasi dalam website Kejaksaan.go.id terkait penanganan perkara yang menarik perhatian publik yang menjadi sorotan media cetak nasional (kompas, media Indonesia, republika, tempo, jawa pos, Suara pembaruan) ! Publikasi jumlah LHA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang diterima dan diselesaikan ! Rekapitulasi tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi ! Aturan terkait kewajiban untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulit dikelola. - hasil penyelidikan dan penelusuran penyimpangan perilaku hakim - rekapitulasi daftar hasil investigasi CHA, calon hakim ad-hoc di Mahkamah Agung dan calon hakim - rekapitulasi terkait penanganan dan penyelesaian laporan masyarakat terhadap pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim pelatihan apgakum terkait penyelamatan aset hasil korupsi (asset freezing, asset seizure, asset forfeiture, forensic accounting/audit forensic) - data penangananan perkara yang ditindaklanjuti baik sebagai Negara Peminta maupun Negara Diminta - draft keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang mekanisme koordinasi antara Central Authority dan Competent Authorities - Publikasi panduan Central Authority dalam situs Kemenkumham - data basan dan baran (termasuk jumlah, jenis, waktu mulai dikelola, kondisi, dan tindakan yang diambil dalam menyelamatkan barang sitaan) - draft awal kajian kebutuhan anggaran pengelolaan basan dan baran - Publikasi data barang rampasan Negara dan penyelesaiannya
7
Kementerian/ Lembaga POLRI
Kejaksaan
Komisi Yudisial
Kemenkopolhukam Kemenkumham
PELAYANAN PUBLIK DAN PERIZINAN Capaian Inpres 2/2014 Pedoman Persetujuan Hak Akses dalam Penyediaan dan Pelayanan Informasi Wilayah Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba One Map of Indonesia) ! Pengembangan aplikasi fidusia online ! sistem informasi online yang memudahkan pencari informasi untuk mengakses data pokok terkait perusahaan ! Pembahasan rancangan draft revisi Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Imbalan Bagi Kurator Dan Pengurus ! SOP penggunaan peta dasar digital yang berbasis web ! Penyediaan informasi tentang prosedur dan persyaratan pengurusan hak atas tanah di 200 Kantor Pertanahan ! Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPM Angkutan Umum Massal pada 7 (tujuh) koridor Transjakarta, ! Petunjuk Teknis Penilaian dan Pengawasan Pemenuhan Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal dalam Negeri Surat Edaran Menteri Dalam Negeri terkait penyediaan informasi mengenai persyaratan teknis terkait pelayanan publik (proses, biaya dan waktu) terkait pelayanan publik dasar dalam bidang kependudukan, kesehatan, dan pendidikan di tempat-tempat penyedia layanan publik Capaian Inpres 2/2014 Sistem Informasi berbasis Web dan layanan akreditasi secara on-line Penyempurnaan B@lis (BAPETEN Licensing and Inspection System) sebagai database pelayanan perizinan dan pelaksanaan inspeksi ! sistem perizinan online penyelenggaraan angkutan pariwisata dan angkutan barang berbahaya dan alat berat fasilitas tracking proses ! Pelatihan dan Pendampingan Penerapan Manajemen Mutu Dalam Penerbitan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) / Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS) ! sistem pelayanan perijinan online pengurusan flight approval ! Monitoring Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri di 5 lokasi pertukaran data secara online dalam penerbitan RIPH dari Kementan dengan menggunakan sistem Layanan perijinan di bidang perdagangan secara elektronik (INATRADE) Terklarifikasinya 625 Perda hasil evaluasi dan klarifikasi seluruh Perda Provinsi, Kabupaten/Kota agar sesuai dengan Peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum
8
Kementerian/ Lembaga Kementerian ESDM Kemenkumham
BPN Kementerian Perhubungan
Kementerian Dalam Negeri !Kementerian/Lembaga BSN Bapeten Kementerian Perhubungan
Kementerian Perdagangan Kementerian Dalam Negeri
KETERBUKAAN INFORMASI Capaian Inpres 2/2014
Kementerian/Lembaga
Publikasi PNBP
POLRI, Kejaksaan, BPS, Badan POM, BPPT, BMKG
Publikasi data terkait bantuan perumahan rakyat dan rancang bangun sistem pengawasan atas penyaluran bantuan perumahan rakyat secara online
Kemenpera
Publikasi hasil perhitungan suara (manual) dari setiap TPS
KPU
!
!
Terpublikasikannya data pelanggaran dan penanganan pelanggaran Pilpres di Bawaslu website Bawaslu (data tentang Pelanggar (Parpol), Jenis pelanggaran, Keputusan Bawaslu) – bawaslu PERBAWASLU 1, 11, dan 17 Tahun 2014 yang mengatur secara garis besar mengenai Pengawasan Pemilu dan Pencegahan Pelanggaran Pemilu dalam tahapan Kampanye, termasuk di dalamnya mengenai pencegahan money politik
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (pembentukan, SOP, daftar informasi publik)
9
Seluruh K/L dan Pemda
PENGADAAN BARANG DAN JASA SERTA PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI Capaian Inpres 2/2014 evaluasi e-Procurement kepada 8 K/L yang telah ditetapkan berikut Laporan Sementara Hasil Analisa dan Rekomendasi terkait kejanggalan pelaksanaan e-procurement ! Unit Layanan Pengadaan - ULP (Pembentukan, SOP, Pemantauan) ! Rancangan Umum Pengadaan - RUP (RUP 2014, RUP 2015 ke dalam sirup.lkpp.go.id) ! Layanan Pengadaan Secara Elektronik - LPSE (SOP, layanan registrasi dan verifikasi, standarisasi) ! Whistleblowing System khusus pengadaan barang dan dan jasa - WBS PBJ (verifikator dan penelaah, pelatihan)
Kementerian/ Lembaga BPKP Seluruh K/L dan Pemda
Capaian Inpres 2/2014 Kementerian/ Lembaga Terintegrasinya sistem single portal (Intranet dan internet) informasi kewidyaiswaraan, diklat, Lembaga Administrasi Negara termasuk e-lakip, e-kajian, penilaian kinerja pegawai, Sistem Informasi Kearsipan Dinamis dan pengendalian kinerja – Pemanfaatan Database Kependudukan oleh 10 Instansi (BCA, BNI, BNP2TKI, Jamsostek, Askes, Kemendagri BRI, Jasa Raharja, Kemenkes, Ditjen Pajak, POLRI) System pertukaran informasi antara PPATK dengan BNN
BNN dan PPATK
-
PPATK
-
Implementasi sistem pelaporan transfer dana (IFTI) di Penyedia Jasa Keuangan (PJK) percontohan implementasi Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT) untuk internal PPATK 10
PAJAK DAN BEA CUKAI Capaian Inpres 2/2014 - Pelaksanaan 50% dari rencana tindak lanjut tahun 2014 berdasarkan rekomendasi hasil survei kepuasan - Pelaksanaan Joint Audit antara DJBC dan DJP terhadap beberapa perusahaan yang antara lain berisi berapa potensi/penerimaan negara yang berhasil diselamatkan – Kemenkeu - PMK tentang rincian jenis data dan tata cara penyampaian telah terbit sebagai PMK nomor 191/PMK. 03/2014 tanggal 2 Oktober 2014 tentang Perubahan Keempat atas PMK nomor 16/PMK.03/2014 tentang Rincian Jenis data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi Yang Berkaitan dengan Perpajakan (PMK tentang ILAP). - Surat Menteri Keuangan kepada asosiasi/lembaga yang terkait tax clearance - Publikasi pelaksanaan penegakan hukum dan atau administrasi maupun pidana perpajakan - SOP Penanganan Perkara Pencucian Uang yang tindak pidana asalnya adalah pidana pajak dan bea cukai ! Ketentuan yang mensyaratkan NPWP atau NIK bagi perusahaan atau perorangan yang meminta layanan publik serta penyandingan data dengan NPWP ! Penyandingan data perpajakan dengan data K/L yang terkait perpajakan Uji coba penyampaian data perpajakan melalui SOC (Secure online Communication)
11
Kementerian/ Lembaga Kementerian Keuangan
Kementerian Keuangan dengan 25 K/L PPATK
AKSI PPK PEMERINTAH DAERAH Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)! Aksi!
Provinsi!
Kabupaten!
Kota!
Total!
Pembentukan kelembagaan PTSP "
31"
363"
97"
491"
Pelimpahan Kewenangan"
17"
163"
42"
222"
Standar Operasional Prosedur (SOP)"
9"
140"
42"
191"
Sarana dan mekanisme pengaduan"
27"
129"
43"
199"
12
PELUANG DAN TINDAK LANJUT !
Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2013 sebesar 3,63 dari skala 0 sampai 5. Angka ini naik 0,08 poin dibandingkan IPAK tahun 2012 (3,55) – (nilai indeks 0–1,25 sangat permisif terhadap korupsi, 1,26–2,50 permisif, 2,51–3,75 anti korupsi, 3,76–5,00 sangat anti korupsi) - Jumlah masyarakat yang menginginkan perubahan kian besar karena perilaku masyarakat Indonesia masih cenderung antikorupsi. Potensi ini tentu harus dimanfaatkan dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat secara lebih intensif
!
upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang didorong melalui Stranas PPK memang belum masuk ke dalam ranah politik/ legislatif . Ke depannya, perlu didorong upaya pencegahan dan pemberantasan dilakukan oleh semua pihak (eksekutif, LEGISLATIF, yudikatif, masyarakat, swasta)
!
Hasil CPI/IPK beserta rekomendasinya, akan menjadi masukan bagi penyusunan Aksi PPK Tahun 2015 (saat ini Bappenas sedang mengkoordinasikan penyusunan Aksi PPK Tahun 2015 dan Stranas PPK Jangka Menengah Tahap II (2015-2019))
!
perlu dibangun pemahaman bersama bahwa pemberantasan korupsi yang mengedepankan upaya PENCEGAHAN yang efektif mampu menutup peluang korupsi dan berdampak lebih signifikan. Upaya PENINDAKAN harus terus dilakukan untuk menimbulkan efek jera dan pengembalian kerugian keuangan negara secara optimal
!
Pendekatan pemberantasan korupsi melalui upaya membangun integritas perlu terus didorong. Kehadiran integritas di level individu, organisasi dan nasional merupakan pertahanan terbaik untuk mencegah terjadinya korupsi. Upaya tersebut telah diinisiasi oleh berbagai pihak, namun perlu dikoordinasikan dengan lebih baik untuk mendapatkan hasil yang optimal. Dalam konteks ini diperlukan kehadiran suatu Sistem Integritas Nasional (SIN) yang berperan sebagai payung dan acuan bagi berbagai upaya membangun integritas.
"#$%#&'%('&!"&%')'"!**$! $#+#)&#%(')!*#%#),')'')!*#+-')./)')!)'"(0)'12! -'**#)'"! 314!&'+')!"/%0*'&(5!)04!65!3'$'%&'!78978! *2:';6!???@! #+'(1
#!"
