KETIDAKPERCAYAAN PUBLIK PADA LEMBAGA PEMBERANTASAN KORUPSI
SURVEI OPINI PUBLIK NASIONAL 10-22 10 22 OKTOBER 2010
Latar Belakang
Sejak reformasi, penegakan hukum yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi menjadi salah satu perhatian utama publik. Semangat di balik gerakan reformasi yang menumbangkan Orde Baru adalah semangat membersihkan negara ini dari KKN. Setelah sepuluh tahun reformasi, suara ketidakpuasan publik terhadap pemberantasan korupsi tidak banyak berubah, bahkan dalam setahun terakhir terdengar makin kuat. kuat Bagaimana rakyat menilai kondisi korupsi di negara kita? Bagaimana penilaian mereka pada kinerja lembaga-lembaga terkait dengan pemberantasan korupsi, terutama kepolisian, kejaksaan KPK, kejaksaan, KPK dan Pengadilan? Apakah rakyat masih percaya pada profesionalisme dan integritas lembaga-lembaga tersubut? Untuk itu, LSI mengamati secara nasional bagaimna suara rakyat terhadap masalah-masalah tersebut.
Survei Nasional (Okt_10) 2
Metodologi •
Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.
•
Sampel: Jumlah sampel awal 2000, dan jumlah sampel akhir 1.824 karena responden terpilih tidak bersedia diwawancarai dan tidak ada di tempat. Berdasar jumlah sampel ini, diperkirakan margin of error sebesar +/-2.4% pada tingkat kepercayaan 95%.
•
Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. Satu pewawancara bertugas untuk satu desa/kelurahan yang terdiri hanya dari 10 responden
•
Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20% dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot check). Dalam quality control tidak ditemukan kesalahan berarti. berarti
•
Waktu wawancara lapangan 10-22 Oktober 2010.
Survei Nasional (Okt_10)) 3
Prosedur Multistage Random Sampling dalam pemilihan sampel Stratifikasi 1 = populasi dikelompokan menurut provinsi, provinsi dan masing-masing provinsi diberi kuota sesuai dengan total pemilih di masing-masing provinsi. Stratifikasi 2: populasi dikelompokan menurut jenis kelamin: 50% laki-laki, dan 50% perempuan. Stratifikasi 3: populasi dikelompokan ke dalam kategori yang tinggal di pedesaan (desa, 60%) dan perkotaan (kelurahan, 40%).
Survei Nasional (Okt_10)) 4
Lanjutan… Lanjutan Cluster 1: Di masing-masing masing masing provinsi ditentukan jumlah pemilih sesuai dengan populasi pemilih masing-masing provinsi. Atas dasar ini, dipilih desa dan kelurahan secara random sebagai primary sampling unit. unit Berapa desa atau kelurahan? Tergantung jumlah pemilih di masing-masing provinsi. Ditetapkan untuk setiap desa dipilih 10 pemilih (5 laki laki-laki, laki, dan 5 perempuan) secara random. Bila di Jawa Barat prosentase pemilih 17%, dan di NTB 2%, maka kalau di Jabar dipilih 17 desa/kelurahan, di NTB d d dipilih p hanya a ya 2 desa/kelurahan, desa/ e u a a , dst. dst Cluster 2: Di masing-masing desa terpilih, kemudian didaftar populasi RT atau yang setingkat. Kemudian dipilih secara random 5 RT dengan ketentuan di masingmasing masing RT akan dipilih secara random dua Keluarga.
Survei Nasional (Okt_10)) 5
Lanjutan… Lanjutan Cluster 3: Di masing-masing masing masing RT terpilih terpilih, populasi keluarga didaftar, kemudian dipilih secara random 2 keluarga. Di masing-masing masing masing keluarga terpilih, terpilih kemudian didaftar seluruh anggota keluarga yang punya hak pilih laki-laki atau perempuan, dan kemudian dipilih secara random siapa yang akan menjadi responden di antara mereka. Bila pada keluarga pertama yang dipilih adalah responden perempuan, maka pada keluarga berikutnya harus laki laki-laki laki.
Survei Nasional (Okt_10)) 6
Flowchat penarikan sampel Populasi desa/kelurahan tingkat Nasional
Prov k
Prov 1
…
…
Ds 1 … Ds m
Ds 1 … Ds n RT1
RT2
RT3
….
RT5
KK1 KK2
Laki-laki
Perempuan
Desa/kelurahan di tingkat Provinsi dipilih secara random dengan jumlah proporsional
Di setiap desa/kelurahan dipilih sebanyak 5 RT dengan cara random Di masing-masing RT/Lingkungan dipilih secara random dua KK Di KK terpilih dipilih secara random Satu orang yang punya hak pilih laki-laki/perempuan Survei Nasional (Okt_10)) 7
Sumber Dana Survei ini dibiyai oleh Yayasan Pengembangan Demokrasi Indonesia (YPDI), pendiri Lembaga Survei Indonesia (LSI). (LSI)
Survei Nasional (Okt_10)) 8
Temuan: Validasi Sample
PROFIL DEMOGRAFI RESPONDEN KATEGORI Laki-laki P Perempuan Pedesaan Perkotaa
SAMPEL GENDER 49.1 50 9 50.9 DESA-KOTA 59.4 40.6
BPS 50.0 50 0 50.0 59.4 40.6
KATEGORI
SAMPEL AGAMA Islam 86.9 K t lik/P t t Katolik/Protestan 10 2 10.2 Lainnya 2.9 ETNIS Jawa 42.3 Sunda 16.8 Melayu 4.9 Madura 3.2 Bugis 2.5 Betawi 1.3 Minang 2.7 Lainnya 26.3
BPS 88.2 89 8.9 2.9 41.6 15.4 3.4 3.4 2.5 2.5 2.7 28.5
Survei Nasional (Okt_10) 10
PROFIL DEMOGRAFI RESPONDEN KATEGORI SAMPEL PROVINSI NAD 2.4 SUMATERA UTARA 7.3 SUMATERA BARAT 24 2.4 RIAU 2.4 JAMBI 1.6 SUMATERA SELATAN 4.3 BENGKULU 0.8 LAMPUNG 3.3 BANGKA BELITUNG 0.6 KEPULAUAN RIAU 0.6 DKI JAKARTA 2.6 JAWA BARAT 17.2 JAWA TENGAH 15.5 DI YOGYAKARTA 1.5 JAWA TIMUR 16.5 BANTEN 38 3.8
BPS 2.0 5.8 21 2.1 2.2 1.3 3.3 0.8 3.3 0.5 0.6 3.3 17.2 14.8 1.5 16.4 41 4.1
KATEGORI SAMPEL PROVINSI BALI 1.5 NTB 3.5 NTT 20 2.0 KALIMANTAN BARAT 2.0 KALIMANTAN TENGAH 1.0 KALIMANTAN SELATAN 1.6 KALIMANTAN TIMUR 1.1 SULAWESI UTARA 1.2 SULAWESI TENGAH 0.9 SELAWESI SELATAN 3.5 SULAWESI TENGGARA 0.9 GORONTALO 0.5 SULAWESI BARAT 0.5 MALUKU 0.2 MALUKU UTARA 0.4 PAPUA 09 0.9 IRJABAR 0.2
BPS 1.5 2.0 20 2.0 1.9 0.9 1.5 1.4 1.0 1.1 3.4 0.9 0.4 0.5 0.6 0.5 12 1.2 0.3
Survei Nasional (Okt_10) 11
Kondisi Makro Penegakan H k Hukum
Trend Kondisi penegakan hukum secara nasional (%) 60
54 50
46
43
41
40
37 34 30
30
29 28
26
23
B a ik S e da ng
28
26 22
20
36
B uruk T ida id k t a hu h
22
18
15
11
10
6
7
6
7
5 Ok kt'10
Ok kt'09
Ok kt'08
Ok kt'07
Ok kt'06
Ok kt'05
0
Dalam 6 tahun terakhir, 2010 cenderung pada titik terendah penilaian p p publik terhadap p kondisi. p penegakan g hukum. Survei Nasional (Okt_10) 13
Ti k t korupsi Tingkat k i secara nasional i l (%) Bagaimana Ibu/Bapak melihat keadaan tingkat korupsi di negara kita? Apakah sangat tinggi, tinggi tinggi, sedang, rendah atau sangat rendah? 100 90 80 70 60
47.2
50 40 30
21.9
14.6
20
4.7
10
11.1 04 0.4
0
Sangat tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sangat Rendah
Tidak tahu/tidak jawab
Warga pada umumnya merasakan bahwa korupsi di negeri ini . tinggi gg atau sangat g tinggi. gg Survei Nasional (Okt_10) 14
Bagaimana kinerja pemerintah dalam memberantas korupsi?…(%)
90
70 6 70.6
70
83.7
Bulan madu Pilpres p
80
Century, Kasus CicakBuaya
60 56.2
54.6 50 45.5 40
34.0
OKT'10
OKT'09
OKT'08
OKT'07
OKT'06
OKT'05
30
Baik atau sangat baik
Secara umum publik menilai bahwa kinerja pemerintah dalam memberantas korupsi semakin buruk. buruk Survei Nasional (Okt_10) 15
PENILAIAN PUBLIK ATAS INTEGRITAS APARAT LEMBAGA PEMBERANTASAN KORUPSI
Integritas Penilaian atas integritas aparat lembaga pemberantasan korupsi adalah penilaian terutama atas korup atau tidak korupnya aparat, dan independen atau tidak independennya aparat dari berbagai tekanan dan suap kelompok kepentingan, terutama pengusaha dan politisi. Untuk itu digunakan tiga pengukuran untuk menilai aparat dari empat lembaga yang berwenang untuk pemberantasan korupsi: kepolisian, kejaksaan, KPK, dan pengadilan.
Survei Nasional (Okt_10) 17
Pengukuran Kinerja lembaga berikut dalam mencegah aparatnya melakukan korupsi: Sangat baik, baik, buruk, atau sangat buruk. Kinerja lembaga berikut untuk membuat aparatnya independen dari pengaruh suap atau tekanan dari berbagai kelompok masyarakat termasuk pengusaha: Sangat baik, baik baik, baik buruk, buruk atau sangat buruk. buruk Kinerja lembaga berikut untuk membuat aparatnya independen dari pengaruh suap atau tekanan dari politisi atau partai: Sangat baik baik, baik, baik buruk, buruk atau sangat buruk.
Skoring: % baik dan sangat baik minus % buruk dan sangatt buruk b k = -100 100 s/d /d – 1: 1 buruk, b k 1-100: 1 100 baik b ik
Survei Nasional (Okt_10) 18
Integritas Lembaga-lembaga Penegak Hukum (Baik – buruk) (%) 25 19
20
15
15
12
10 5 0 -5
Kepolisian
Kejaksaan
Pengadilan
-10 -15 -20
-10
-11
-14
18 -18
-25 -30
KPK
Partai/politisi Pengusaha Korupsi
-18 18 -21
-14 -21
-26
Hanya KPK yang dinilai baik, selain institusi KPK dinilai buruk Survei Nasional (Okt_10) 19
Integritas Lembaga-lembaga Penegak Hukum (-100 s/d + 100) 20 15
15 5 10 5 0 5 -5
Kepolisian
Kejaksaan
Pengadilan
KPK
-10 -15 -20
-15 -18.3
-17.6
Survei Nasional (Okt_10) 20
Temuan Dari empat lembaga, lembaga hanya KPK yang aparatnya dinilai punya integritas. Sementara Se e ta a aparat apa at kepolisian, epo s a , kejaksaan, eja saa , dan pengadilan dinilai tidak punya integritas, atau integritasnya buruk. Lembaga-lembaga tersebut tidak mampu mencegah aparatnya dari tindakan korupsi, dan dari tekanan atau suap dari kelompok kepentingan masyarakat, termasuk pengusaha, dan dari politisi atau partai politik. Survei Nasional (Okt_10) 21
HUKUMAN BAGI KORUPTOR
Seberapa adil Jaksa dalam menuntut Hukuman bagi koruptor? Sejauh ini, menurut Ibu/Bapak seberapa adil atau tidak adil jaksa dalam menuntut hukuman bagi koruptor di pengadilan? 100 90 80 70 60
41.0
50
31.7
40 30
18.6
20 10
5.6
3.1
0
Sangat adil
Cukup adil
Kurang adil
Sangat tidak adil Tidak tahu/tidak jawab
Sejauh ini lebih banyak yang merasa jaksa tidak adil dalam menuntut hukuman bagi koruptor
Survei Nasional (Okt_10) 23
Seberapa adil Hakim dalam menghukum koruptor di pengadilan?
Sejauh ini, seberapa adil atau tidak adil hakim dalam menghukum koruptor di pengadilan? 100 90 80 70 60 50
33.7
40
41.4
30
16 6 16.6
20 10
5.3
3.0
0
Sangat adil
Cukup adil
Kurang adil
Sangat tidak adil Tidak tahu/tidak jawab
Sejauh ini lebih banyak yang menilai bahwa hakim juga dinilai tidak adil dalam menjatuhkan hukuman pada para koruptor. Survei Nasional (Okt_10) 24
Hukuman bagi koruptor Secara umum, lepas dari jabatan dan jumlah korupsi yang dilakukan, seberapa berat seharusnya seorang koruptor dihukum untuk menciptakan rasa takut melakukan korupsi di negara kita? 100 90 80 70 60 50
39.2
40 30
20.9
15.7
20 10
85 8.5
13.0 2.7
0
Dihukum mati
Dihukum seumur hidup
Dihukum 20 tahun
Dihukum 5-10 tahun
Dihukum di bawah 5 tahun
Tidak tahu/tidak jawab
Koruptor umumnya dihukum di .bawah 5 tahun, dan hukuman ini Mencedrai hamir semua rakyat. y Survei Nasional (Okt_10) 25
Hukuman bagi pejabat tinggi yang melakukan korupsi Seberapa berat pejabat tinggi atau tertinggi negara seperti Presiden, wakil presiden, anggota DPR, anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pejabat Bank Indonesia, aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa, dan polisi, yang terbukti melakukan korupsi harus dihukum? 100 90 80 70 60
43.3
50 40 30
19.8
14.8
20
76 7.6
10
12.5 2.1
0
Dihukum mati
Dihukum seumur hidup
Dihukum 20 tahun
Dihukum 5-10 tahun
Dihukum di bawah 5 tahun
Tidak tahu/tidak jawab
.
Survei Nasional (Okt_10) 26
TEMUAN Polisi Polisi, jaksa jaksa, dan hakim dinilai tidak punya integritas. integritas Mereka dipercaya korup dan tidak kebal dari suap. Penuntutan jaksa pada seorang yang didakwa melakukan l k k tindakan ti d k korupsi, k i dan d hukuman h k yang dijatuhkan hakim terhadapnya sejauh ini dinilai kurang atau tidak adil. Rakyat sangat kecewa, dan karena itu mereka menginginkan koruptor dihukum seberat-beratnya p rasa takut terhadap pp perbuatan untuk menciptakan korupsi. Mayoritas rakyat menghendaki agar koruptor dihukum setidaknya seumur hidup.
Survei Nasional (Okt_10) 27
Kesimpulan Rakyat menilai bahwa penegakan hukum secara umum di negara kita semakin buruk. Hampir semua rakyat merasakan begitu banyak k korupsi i di negara ini. i i Sejalan dengan itu rakyat menilai bahwa kinerja pemerintah dalam upaya memberantas korupsi cenderung semakin buruk. Publik menilai bahwa aparat-aparat penegak hukum tidak punya integritas. Lembaga Lembaga-lembaga lembaga mereka tidak mampu mencegah mereka dari tindakan korupsi dan dari suap. Hukuman terhadap koruptor sejauh ini dinilai tidak adil.
Survei Nasional (Okt_10) 28
Lanjutan … Rakyat umumnya menginginkan koruptor dihukum seberat-beratnya, setidakttidaknya da ya d dihukum u u seu seumur u hidup dup u untuk tu menciptakan efek jera atau rasa takut melakukan tindakan korupsi. Apakah aparat dan lembaga-lembaga terkait mau mendengarkan keinginan rakyat ini? Jangan sampai kekecewaan dan kemarahan rakyat membuat mereka melakukan penghakiman sendiri pada para koruptor. Survei Nasional (Okt_10) 29
Jl. Lembang Terusan D-57, Menteng - Jakarta Pusat 10310 Telp. (021) 391 9582, Fax (021) 391 9528 Website: www.lsi.or.id, Email:
[email protected]
