Perdamaian dan Politik Lokal di Nangroe Aceh Darussalam
Survei Nasional Maret 2006
Lembaga Survei Indonesia (LSI)
Ihtisar
Sudah lebih dari 6 bulan sejak dilaksanakannya kesepahaman Helsinki, kondisi di Propinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) menunjukkan tanda-tanda positif. Rasa aman dari konflik bersenjata benar-benar dirasakan oleh masyarakat NAD. Tingginya responden (76%) yang menyatakan bahwa kondisi keamanan di NAD baik, menunjukkan bahwa kesepahaman itu berjalan baik di lapangan. Rasa aman dari konflik bersenjata ini memang nampak jelas, akan tetapi rasa aman secara politis masih cukup kecil. Di daerah-daerah yang pernah menjadi basis Gerakan Aceh Merdeka (GAM), masih ada kekhawatiran untuk berbicara tentang politik, takut ditangkap oleh aparat keamanan secara semena-mena, dan takut untuk ikut berorganisasi. Ini menunjukkan bahwa perdamaian yang ada baru mencakup “the absent of conflict” bukan “the presence of freedom” ataupun “the presence of justice”. Problem utama yang saat ini dihadapi oleh masyarakat NAD adalah problem ekonomi. Hanya 22% rakyat NAD yang menyatakan kondisi ekonomi NAD itu baik/sangat baik. Di daerah pedesaan maupun perkotaan, masyarakat mengeluhkan kondisi ekonomi. Bahkan, hampir separoh penduduk NAD (40%) menyatakan bahwa kondisi ekonomi sebagai buruk dan sangat buruk. Perdamaian disambut baik oleh masyarakat Aceh. Mayoritas warga Aceh memandang ada kemajuan yang positif dan proses perdamaian ini tidak bisa diputarbalikan (irreversible).
Ihtisar
Kinerja AMM dianggap baik oleh masyarakat Aceh. Kinerja AMM yang baik ini dirasakan berdampak positif pada implementasi Kesepahaman Helsinki dan membuat proses rekonsiliasi menjadi lebih baik. Masih ada keraguan di masyarakat Aceh bahwa GAM benar-benar tidak akan memperjuangkan pemisahan Aceh dari NKRI. Hanya sekitar separoh warga Aceh (48%) yang yakin bahwa GAM akan menghentikan perjuangan memisahkan diri dari NKRI. Bahkan keraguan itu nampak makin jelas ketika dianalisa berdasarkan wilayah bekas GAM, dimana hanya 4 dari 10 orang Aceh di wilayah itu yang menyatakan yakin bahwa perjuangan GAM utk memisahkan Aceh dari NKRI telah berakhir. Pemerintah RI dipandang telah berhasil menjalankan perannya secara baik. 85% warga NAD menyatakan bahwa pemerintah RI berhasil merukunkan GAM dengan WNI lainnya. Lebih dari tiga perempat (77%) warga NAD menilai baik kinerja pemerintah dalam menindaklanjuti Kesepahaman Helsinki. Ini semua merupakan prestasi yang perlu mendapatkan apresiasi yang tinggi. Lebih dari separoh warga Aceh (57%) menyatakan tidak tahu bahwa pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota akan dilaksanakan secara langsung. Akan tetapi, mayoritas warga Aceh mendukung adanya Partai Lokal dan Calon Perseorangan. Untuk mendekteksi lebih jauh dukungan para partai lokal, survey ini menelusuri pandangan tentang partai lokal dengan melihat faktor suku. Ternyata, memang dukungan pada partai lokal lebih banyak ditemukan di suku Aceh, daripada di suku-suku lainnya.
Metode dan data
Data hasil survei di Aceh __ Maret 2006.
Ukuran sampel 1015.
Margin of Error di masing-masing survei +/- 3.1% pada tingkat kepercayaan 95%.
Metode survei: Multistage random sampling.
Wawancara: Wawancara tatap muka dengan responden.
Quality control: Dilakukan spot check sebanyak 20% dari total sampel oleh loordinator wilayah dan peneliti LSI dari Jakarta.
Catatan: Kabupaten bekas basis GAM dalam analisa survei ini meliputi Aceh Timur, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, dan Aceh Utara.
Populasi kelurahan/desa Di tingkat propinsi
Kab. K
Kab. 1
…
…
Kel 1 … Kel m
Kel 1 … Kel n RT1
RT2
RT3
RT4
Di setiap kelurahan/desa terpilih dipilih sebanyak 4 RT dengan cara dirandom Di masing-masing RT/Lingkungan dipilih secara random dua KK
KK1 KK2
Laki-laki
Kelurahan/desa di tingkat provinsi dipilih secara random dengan jumlah proporsional
Perempuan
Di KK terpilih dipilih secara random Satu orang yang punya hak pilih laki-laki/perempuan
Temuan
Profile demografi responden dari survei Maret 2006 dibandingkan dengan populasi dari Sensus BPS (%)
Survei LSI (n = 1015)
Survei LSI (n = 1015)
BPS
PENDIDIKAN
AGAMA
SD Atau Tidak Pernah Sekolah
40.5
61.9*
Lulus SLTP
23.9
17.6
Lulus SLTA
27.3
17.5
8.3
2.9
Pernah Kuliah Atau Di Atasnya
BPS
Islam
98.5
97.3
Protestan
0.1
1.9
Katholik
0.2
0.4
UMUR
SUKU BANGSA 4.6
16.4
Aceh
77.5
63.8
20-29 Tahun
26.5
26.6
Jawa
10.3
15.9
30-39 Tahun
23.5
21.5
Gayo
6
6.8
40-49 Tahun
29.5
16.5
Lainnya
6.2
13.5
5.8
19
19 Tahun Atau Di Bawahnya
50 Tahun atau lebih
Kondisi Aceh
Kondisi Propinsi Nangroe Aceh Darussalam di bidang Keamanan, Penegakan Hukum, dan Ekonomi. (%; Sangat Baik dan Baik) 80%
76%
70% 60%
51%
50% 40% 30%
22%
20% 10% 0% Keamanan
Penegakan Hukum
Ekonomi
Kondisi Ekonomi di Propinsi Nangroe Aceh Darussalam 50%
40% Kota, 8% 30%
Kota, 10%
20% Desa, 32% Desa, 26% 10%
0% Sedang (36%)
Buruk/Sangat Buruk (40%)
Masalah Paling Penting di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Harga-harga kebutuhan pokok mahal
43%
Susah mencari lapangan kerja Korupsi/KKN Sulitnya Sarana dan Prasarana Transportasi
33% 4% 3%
Sekolah /pendidikan mahal
3%
Keamanan/ketertiban
3%
Pemimpin tak ada yang bisa dipercaya
2%
Hukum tidak jalan dengan baik
2%
Perdamaian di Aceh
Misi Pemantauan Aceh 100% 90% Baik/Sangat Baik, 88%
80% 70% 60%
Ya, 68%
50% 40% 30% 20% 10% 0% Pernah dengar Misi Pemantauan Aceh (AMM)?
Kinerja Misi Pemantau Perdamaian Aceh
Perdamaian GAM – Pemerintah RI Kemajuan pelaksanaan perdamaian antara GAM dan Pemerintah di Aceh sampai hari ini?
GAM dan pemerintah berdamai sehingga Aceh betul-betul damai dalam negara kesatuan republik Indonesia (NKRI)?
Sangat Banyak/ Cukup Banyak Kemajuan, 73%
Sangat/Cukup Yakin, 61%
GAM Tidak akan lagi memperjuangkan pemisahan Aceh dari NKRI 60% 50% 40%
Sangat/Cukup Yakin, 53% Sangat/Cukup Yakin, 43%
Sangat/Cukup Yakin, 48%
30% 20% 10% 0% Kabupaten Bekas Basis Kabupaten/Kota Bukan GAM Bekas Basis GAM
Seluruh Aceh
Kinerja pemerintah RI dalam proses perdamaian di Aceh 100% 80%
Baik/Sangat Baik, 85%
60%
Baik/Sangat Baik, 77%
40% 20% 0% Kinerja Pemerintah RI dalam merukunkan bekas anggota GAM dengan WNI lainnya
Kinerja Pemerintah RI dalam menindaklanjuti kesepahaman perdamaian Aceh di Helsinki
Politik Lokal Aceh
Apakah anda pernah mendengar bahwa gubernur, bupati, walikota akan dipilih langsung? 60%
Kota, 17% 40%
20%
Kota, 7%
Desa, 40%
Desa, 36%
0%
Pernah (57% )
Tidak Pernah (43% )
Pandangan Tentang Pendirian Partai Lokal di Propinsi Aceh Nangroe Darrusalam Berdasarkan Latar Belakang Responden (Aceh, Gayo, Jawa)
Setuju/Sangat Setuju, 67%
Setuju/Sangat Setuju, 30%
Suku Aceh (77%)
Suku Gayo (6%)
Setuju/Sangat Setuju, 26%
Suku Jawa (10%)
Calon Independen Untuk Gubernur, Bupati, dan Walikota
Tidak Tahu, 20%
Tidak/Sangat Tidak Setuju, 16%
Setuju/Sangat Setuju, 64%
Seberapa yakin anda bahwa pemilihan kepala daerah di propinsi NAD dapat dilaksanakan dengan bebas (tanpa paksaan dari siapapun untuk memilih calon tertentu)
Sangat/Cukup Yakin, 72% Sangat/Cukup Yakin, 62%
Seluruh Aceh
Sangat/Cukup Yakin, 53%
Kabupaten Bekas Basis GAM
Kabupaten/Kota Bukan Bekas Basis GAM
Masyarakat Ketakutan jika ingin bicara politik
Selalu/Sering, 48% Selalu/Sering, 38%
Seluruh Aceh
Selalu/Sering, 29%
Kabupaten/Kota Bukan Bekas Basis GAM
Kabupaten Bekas Basis GAM
Masyarakat takut terhadap penangkapan semena-mena oleh aparat hukum
Selalu/Sering, 59%
Selalu/Sering, 50% Selalu/Sering, 41%
Seluruh Aceh
Kabupaten/Kota Bukan Bekas Basis GAM
Kabupaten Bekas Basis GAM
Diskusi
Pemilihan umum merupakan ajang dimana warga NAD bisa mengekspresikan aspirasinya secara langsung, bebas dan rahasia. Akan tetapi di kabupaten-kabupaten yang pernah menjadi basis GAM, hanya sekitar separah (53%) rakyat Aceh yang merasa bebas untuk mengartikulasikan aspirasinya. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman intimidasi baik dari pihak militer RI maupun GAM membuat mereka merasa ragu bahwa perdamaian ini akan menghasilkan kebebasan untuk menyampaikan pendapat.
Pandangan tentang kebebasan berpolitik terlihat sangat berbeda antara wilayah yang pernah menjadi basis GAM dan yang bukan. Masyarakat di wilayah GAM masih dihantui rasa takut (a) untuk ikut berorganisasi maupun (b) menghadapi penangkapan semena-mena oleh aparat keamanan (59%).
Eksistensi ketertekanan politis ini memiliki hubungan yang erat dengan keraguan bahwa GAM serius menerima perdamaian. Karena itu, untuk memperkuat keyakinan bahwa perdamaian ini akan langgeng, diperlukan bukti-bukti kongkret melalui ditegakkannya kebebasan berpolitik dan kekebasan dari rasa takut/tekanan, terutama di daerah-daerah yang pernah menjadi basis GAM.
Kesimpulan
Perdamaian dalam arti Keamanan (absent of conflict) dirasakan oleh mayoritas masyarakat NAD akan tetapi masih banyak rakyat NAD yang belum merasakan perdamaian dalam arti rasa aman (presence of freedom dan presence of justice) Tekanan ekonomi merupakan problem terbesar di Aceh saat ini. Baik di daerah perkotaan maupun pedesaan, rakyat NAD mengeluhkan himpitan ekonomi yang harus mereka hadapi. Keinginan untuk memiliki partai lokal, sebuah pengaturan yang khas di propinsi NAD, merupakan keinginan mayoritas rakyat NAD. Pemerintah Indonesia dipandang berhasil mengantarkan perdamaian dan mengimplementasikan Kesepahaman Helsinki. Di sisi lain, masih ada keraguan tentang komitmen GAM untuk menghentikan gerakan kemerdekaan dan tetap bersatu dibawah NKRI.
