AKUNTABILITAS POLITIK: EVALUASI PUBLIK ATAS PEMERINTAHAN. Temuan Survei Nasional

AKUNTABILITAS POLITIK: EVALUASI PUBLIK ATAS PEMERINTAHAN SBY BOEDIONO SBY-BOEDIONO

Temuan Survei Nasional

Agustus 2010

Latar Belakang

Demokrasi Demok asi seca secara a prinsip p insip meng mengutamakan tamakan peran pe an sentral sent al publik p blik atau ata masyarakat mas a akat dalam proses politik. Oleh karena itu, pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan yang mengakomodasi partisipasi publik dalam setiap proses pembuatan kebijakan.

Dalam leksikon ilmu politik, pertautan antara publik dan pemerintah diberi label fungsi representasi. Namun, proses pembuatan kebijakan publik (atau absennya sebuah kebijakan publik) untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul dalam masyarakat adalah sebuah mata rantai panjang yang melibatkan berbagai institusi politik, mulai dari partai politik, parlemen, menteri atau kabinet hingga presiden.

Dalam praktiknya, konsep representasi itu bisa dipilah dan diberi label yang berlainan yang kerap dipertukarkan. dipertukarkan Responsiveness adalah situasi dimana publik memberikan sinyal tentang pilihan politiknya dan partai politik memberikan tanggapan berupa paket kebijakan. Mandat adalah situasi dimana publik memberikan dukungan mayoritas ke sebuah paket kebijakan untuk dieksekusi oleh pemenang pemilu. Ada p p pun akuntabilitas adalah situasi dimana p publik mengevaluasi g p proses implementasi kebijakan itu serta menuntut pertanggungjawaban pemerintah.

Survei Nasional (Ags_10) 2

Latar Belakang

Dengan kata lain, lain dimensi representasi ep esentasi politik mencakup mencak p hubungan h b ngan antara anta a masyarakat dengan partai, antara partai dengan parlemen dan pemerintah, dan antara pemerintah dengan masyarakat.

Setiap p lembaga g itu tentu bisa dan boleh merumuskan kriterianya y sendiri untuk mengukur derajat keberhasilan kinerjanya. Namun pada akhirnya evaluasi publik adalah cara penting untuk mengukur tingkat keberhasilan (atau kegagalan) pemerintah karena publiklah yang akan dikenai dampak sebuah kebijakan. Isu akuntabilitas karena itu menjadi isu penting di pemerintahan yang demokratis.

Pertanyaannya, bagaimanakan penilaian publik atas kinerja lembaga-lembaga pemerintahan selama ini? Lebih spesifik lagi, bagaimana mereka mengevaluasi kinerja presiden dan wakil presiden yang memegang peran utama dalam pemerintahan? Bagaimanakah evaluasi mereka atas upaya penanganan pemerintah terhadap isu-isu mutakhir?

Sejauh mana faktor-faktor demografis mempengaruhi penilaian publik atas kinerja pemerintah? Sama pentingnya, benarkan evaluasi publik tersebut dipengaruhi sikap partisanship i hi mereka? k ? Dan, D apakah k h sikap ik dan d evaluasi l i mereka k membawa b dampak d k elektoral?


Pengukuran

Studi ini memfokuskan pada aspek akuntabilitas, yakni evaluasi publik atas tiga lembaga: pemerintah secara umum, presiden, dan wakil presiden Ketiga-tiganya presiden. Ketiga tiganya adalah lembaga terpenting dalam proses pengambilan dan eksekusi kebijakan publik. Pengukuran dilakukan dalam dua tingkatan. Pertama, studi ini melacak penilaian publik kinerja pemerintah secara umum pada sektor sektor-sektor sektor utama kehidupan publik tanpa mengaitkannya dengan isu yang spesifik. Kedua, secara khusus, studi ini melacak penilaian publik atas kinerja pemerintah dalam menangani dua masalah mutakhir: kasus ledakan tabung kompor gas dan kebijakan tarif dasar listrik (TDL). (TDL) Untuk mengidentifikasi apakah faktor-faktor demografis membawa pengaruh dalam proses evaluasi tersebut, studi ini melakukan tabulasi silang antara faktor faktor-faktor faktor tersebut dengan penilaian mereka atas kinerja pemerintah, presiden, dan wakil presiden.


Pengukuran

Faktor partisanship umumnya juga dianggap sebagai faktor penting yang mewarnai kecenderungan evaluatif publik terhadap kinerja pemerintah. Mereka yang menjadi pendukung partai pemerintah umumnya memiliki predisposisi positif terhadap kinerja pemerintah. Untuk mengidentifikasi pengaruh sikap partisan ini, pilihan partai diperlakukan sebagai variabel kontrol atas evaluasi publik. Secara teoritik, evaluasi publik atas kinerja pemerintah yang bersifat retrospektif ini akan membawa dampak elektoral. Untuk mengukur dampak elektoral, data tentang pilihan publik atas partai politik juga digali dan disajikan.


D t Data

Data utama yang digunakan dalam studi ini adalah data survei yang dilakukan pada Agustus, 2010. Untuk melacak kecenderungan antar waktu, data-data survei LSI sebelumnya juga dimanfaatkan.

Survei ini dibiayai oleh Yayasan Pengembangan Demokrasi Indonesia (YPDI), yang menaungi Lembaga Survei Indonesia (LSI).


M t d l i Metodologi •

Populasi P l i surveii ini i i adalah d l h seluruh l h warga negara Indonesia I d i yang punya hak h k pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.

•

Sampel: Sampel asal sebanyak 1.850 1 850 dipilih dengan teknik multistage random sampling. Jumlah sampel akhir yang dapat dianalisis, dengan response rate (berhasil diobservasi) sekitar 99% (berarti sangat baik) adalah 1.829 responden. Berdasar jumlah sampel ini, diperkirakan margin of error sebesar +/-2.8% +/ 2 8% pada tingkat kepercayaan 95%. 95%

•

Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. Satu pewawancara bertugas untuk satu desa/kelurahan yang terdiri hanya dari 10 responden

•

Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20% dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot check). Dalam quality control tidak ditemukan kesalahan berarti.

•

Waktu wawancara lapangan Agustus 2010.


Prosedur Multistage Random Sampling dalam pemilihan sampel Stratifikasi 1 = populasi dikelompokan menurut provinsi, dan masing-masing provinsi diberi kuota sesuai dengan o a pemilih pe di d masing-masing as g as g provinsi. p o s total Stratifikasi 2: populasi dikelompokan menurut jenis kelamin: 50% laki-laki, dan 50% perempuan. Stratifikasi 3: populasi dikelompokan ke dalam kategori yang tinggal di pedesaan (desa, 60%) dan perkotaan ((kelurahan,, 40%). )


Lanjutan… Cluster 1: Di masing-masing provinsi ditentukan jumlah pemilih sesuai dengan populasi pemilih masing-masing provinsi. Atas dasar ini, dipilih desa dan kelurahan secara random sebagai primary sampling unit. Berapa desa atau kelurahan? Tergantung jumlah pemilih di masing-masing provinsi. Ditetapkan untuk setiap desa di ilih 10 pemilih dipilih ilih (5 laki-laki, l ki l ki d dan 5 perempuan)) secara random. Bila di Jawa Barat prosentase pemilih 17%, dan di NTB 2%, maka kalau di Jabar dipilih 17 desa/kelurahan, di NTB dipilih hanya 2 desa/kelurahan desa/kelurahan, dst. dst Cluster 2: Di masing-masing desa terpilih, kemudian didaftar p populasi p RT atau y yang g setingkat. g Kemudian dipilih secara random 5 RT dengan ketentuan di masingmasing RT akan dipilih secara random dua Keluarga. Survei Nasional (Ags_10) 9

Lanjutan… Cluster 3: Di masing-masing RT terpilih, populasi keluarga didaftar, kemudian dipilih secara random 2 keluarga. Di masing-masing keluarga terpilih, kemudian didaftar seluruh anggota keluarga yang punya hak pilih laki-laki atau perempuan, dan kemudian dipilih secara random siapa yang akan k menjadi d responden d di d antara mereka. k Bila pada keluarga pertama yang dipilih adalah p p perempuan, p , maka pada p keluarga g berikutnya y responden harus laki-laki.


Fl Flowchat h t penarikan ik sampell Populasi desa/kelurahan tingkat Nasional

Prov k

Prov 1

…

…

Ds 1 … Ds m

Ds 1 … Ds n RT1

RT2

RT3

….

RT5

KK1 KK2

Laki-laki

Perempuan

Desa/kelurahan di tingkat Provinsi dipilih secara random dengan jumlah proporsional

Di setiap desa/kelurahan dipilih sebanyak 5 RT dengan cara random Di masing-masing RT/Lingkungan dipilih secara random dua KK Di KK terpilih dipilih secara random Satu orang yang punya hak pilih laki-laki/perempuan Survei Nasional (Ags_10) 11

Validasi Sample

PROFILE DEMOGRAFI RESPONDEN

KATEGORI Laki-laki Perempuan Pedesaan Perkotaa

LSI GENDER 50.0 50.0 DESA-KOTA 60.5 39.5

BPS 50.0 50.0 59.4 40.6

KATEGORI

LSI AGAMA Islam 87.4 Katolik/Protestan 8.8 Lainnya 3.8 ETNIS Jawa 43.5 Sunda 16 7 16.7 Melayu 5.1 Madura 3.8 Bugis 2.9 Betawi 1.8 Minang 2.9 Lainnya 23.2

BPS 88.2 8.9 2.9 41.6 15 4 15.4 3.4 3.4 2.5 2.5 2.7 28.5


PROFILE DEMOGRAFI RESPONDEN KATEGORI LSI PROVINSI NAD 2.0 SUMATERA UTARA 5.8 SUMATERA BARAT 2.1 RIAU 2.2 JAMBI 1.3 SUMATERA SELATAN 3.3 BENGKULU 0.8 LAMPUNG 3.3 BANGKA BELITUNG 0.5 KEPULAUAN RIAU 0.6 DKI JAKARTA 3.3 JAWA BARAT 17 2 17.2 JAWA TENGAH 14.8 DI YOGYAKARTA 1.5 JAWA TIMUR 16.4 BANTEN 4.1

BPS 2.0 5.8 2.1 2.2 1.3 3.3 0.8 3.3 0.5 0.6 3.3 17 2 17.2 14.8 1.5 16.4 4.1

KATEGORI LSI PROVINSI BALI 1.5 NTB 2.0 NTT 2.0 KALIMANTAN BARAT 1.9 KALIMANTAN TENGAH 0.9 KALIMANTAN SELATAN 1.5 KALIMANTAN TIMUR 1.4 SULAWESI UTARA 1.0 SULAWESI TENGAH 1.1 SELAWESI SELATAN 3.4 SULAWESI TENGGARA 0.9 GORONTALO 04 0.4 SULAWESI BARAT 0.5 MALUKU 0.6 MALUKU UTARA 0.5 PAPUA 1.4 IRJABAR -

BPS 1.5 2.0 2.0 1.9 0.9 1.5 1.4 1.0 1.1 3.4 0.9 04 0.4 0.5 0.6 0.5 1.2 0.3


Kondisi Indonesia S Secara U Umum Keadaan politik nasional, keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, keadaan ekonomi nasional

Kondisi politik secara nasional sekarang (%) P Akhir Per Akhi Tahun T h

2008

2009

50

40

39

30

30

34 31 27

34

20

29 22

13

11

10

8

38

37

40

39

37

37

32

28 24

20

37 35

23

10 7

29

39 34

21

34 29 27

23 19

10

9

40

35

29

25

9

2010

17

17

9

8

15 11

8

15

B a ik

26 23

28

S e da ng

23

B uruk T ida k t a hu

17 9

Aug'10

Mar'10

Jan'10

Jul'09

Apr'09

Mar'09

Feb'09

Des'08

Okt'08

Sep'08

Sep'07

Sep'06

Sep' 05

Sep'04

April' 04

0

.


Keadaan keamanan dan ketertiban secara nasional sekarang (%) Per Akhir Tahun

2008

69

67

70

59 60

58

57

55

52

60

57

2010

2009

80

59

59

55

59

55

50

B a ik S e da d ng

22 20

5

3

3

Aug'10

2

Mar'10

2

T ida k t a hu

15

13

9 6

5

4

27

22

Jan'10

5

3

10

23 20

Jul'09

Sep'06

Sep' 05

0

4

2

10

10

15 10

Mei'09

3

10

23

Apr'09

6

11

12

26

Mar'09

10

14

26

Feb'09

18

Sep'08

20

25

24

Sep'07

30

B uruk

29

28

Des'08

31

30

Okt'08

40

.


Kondisi penegakan hukum secara nasional sekarang (%) P Akhir Per Akhi Tahun T h

2009

2008

70

60

59

61

2010 59 54

50

46 41

40

30

30

20

18

46

43

28 23

22

34

6

7

6

43 37

33

31

32

30 23

18

11

10

49

41 37 34

26 22

48

7

14

14

14

8

7

7

24

15 10 5

5

25

11 5

32

26 22

B a ik

35 30 29

S e da ng B uruk T ida k t a hu

20

15 9

5

6

5 Aug'10

Mar'10

Jan'10

Jul'09

Jun'09

Mei'09

Apr'09

Mar'09

Feb'09

Des'08

Okt'08

Sep'08

Sep'07

Sep'06

Sep' 05

0

.


Kondisi ekonomi nasional sekarang dibanding tahun lalu (%) 70 Le bih ba ik Sama Le bih buruk T ida k t a hu

60 50

58 50

36

30

38 35 2 29 8

31 29

37

37

32

32

33

24

24

22

22

23

40 3 3 31 2 3

29 26

44

42 38

23

20

45

43

41

2 23 2

28 25

31 27 22

19 10 5

0

5

5

7

7

5

6

5

5

4

25 6 2

24

15

10

51

49

47

40

56

53

37 32

31

30

25

26

25

42

40 33 31 23 21

23 21

30

29

24

22

21

18

17

4

39 33 45

31

26 7 2

21

8

6

24

39

38

52

5

6

6

7

5

5

6

8 4

4

5

7 2

Au ug'10

Mar'10

Ja an'10

No ov'09

Jul'09 J

Ju un'09

Mei'09 M

A pr'09

Mar'09

Feb '09

De es '08

Ok kt '08

Se ep '08

Ju un '08

Ap pr '08

De es '07

Se ep '07

Ju un '07

Ap pr '07

De es '06

Sep pt '06

De es '05

Sep pt '05

Ju un '05

Ap pr '05

De es '04

Ok kt '04

Se ep '03

0

.


Paralel antara persepsi ekonomi nasional dengan tingkat inflasi (%) 70

18 17 16

60

58

15

14

53

50

50

49

47 40 30 20

45

43

41 37 8 32 29 7 28 6 6 6

9

42 38 32 7 6

7 7 6

9

12 12 11 11 44 40 37

12

9 31 8 30

31

7 27 6 21 21

21 3 2

4 3

4 2

Se ep '03 Okt '04 es '04 De Ap pr '05 Ju un '05 Sep pt '05 Des '05 pt '06 Sep De es '06 Ap pr '07 Ju un '07 Se ep '07 De es '07 Ap pr '08 Ju un '08 Se ep '08 Okt '08 es '08 De Fe eb '09 Mar'09 M Apr'09 A Mei'09 M Ju un'09 JJul'09 Nov'09 J an'10 Mar'10 M JJul'10

0

24 6 6

18 4

10

10 34 8

persepsi kondisi ekonomi nasional: sekarang lebih buruk dari tahun lalu tahun lalu Inflasi Tahunan (sumber: BPS)

0

Secara umum, persepsi terhadap kondisi ekonomi berkorelasi dengan tingkat inflasi. Ketika Inflasi tinggi, yang merasa ekonomi buruk juga cenderung tinggi, begitupun sebaliknya.


TEMUAN

Penilaian masyarakat atas berbagai kondisi kehidupan nasional cukup bervariasi. Dalam bidang politik, misalnya, penilaian yang mengatakan bahwa kondisi politik dalam keadaan baik sebesar 28%, meningkat dari yang sebelumnya sebesar 26%. Sebaliknya, yang menilai bahwa kondisi politik buruk sebesar 23%, penurunan yang agak besar dari sebelumnya yang sebesar b 34%. 34%

Kelompok masyarakat yang menilai bahwa kondisi keamanan dan ketertiban dalam keadaan baik jumlahnya menurun, dari 59% ke 55%. Pada saat yang sama, mereka yang menilai bahwa kondisi keamanan dan ketertiban dalam situasi buruk juga menurun.

Temuan lain menunjukkan bahwa masyarakat yang menilai bahwa kondisi penegakan hukum dalam keadaan baik jumlahnya menurun, dari 43% ke 35% Namun pada saat yang sama mereka yang menilai bahwa kondisi 35%. penegakan hukum jumlahnya juga menurun dari 32% ke 29%.

Sementara untuk kondisi ekonomi, masyarakat yang menilai bahwa kondisi y jumlahnya j y menurun cukup p besar,, dari ekonomi lebih baik dari sebelumnya 39% ke 29%. Dan sebaliknya, yang menilai bahwa bahwa kondisi ekonomi sekarang lebih buruk jumlahnya meningkat pesat, sebesar 11%. Pernilaian publik atas baik-buruknya kondisi ekonomi nampaknya paralel dengan naikturunnya inflasi di tingkat nasional. Survei Nasional (Ags_10) 21

ISU MUTAKHIR: TABUNG GAS, TARIF DASAR LISTRIK

Kepuasan atas Upaya Pemerintah Menangani Ledakan Tabung Gas • Apakah p Ibu/Bapak / p pernah mendengar p g atau membaca berita tentang g ledakan tabung gg gas yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia akhir-akhir ini? …(%) • Jika pernah, apakah Ibui/Bapak sejauh ini sangat puas, cukup puas, kurang puas, atau tidak puas sama sekali terhadap upaya pemerintah dalam menanggulangi masalah ledakan tabung gas tersebut? …(%)

76.9 59.8

Tidak pernah, h 9

“Jika pernah”

18.4 17.4

17.1 4.7

1.0 Ya, pernah, 91

Sangat puas

Cukup Puas

Kurang puas

Tidak Tidak puas tahu/tidak sama jawab sekali


Kepuasan atas Upaya Pemerintah Menanggulangi Ledakan Tabung Gas Menurut Sosio-Demografi Pedesaan Perkotaan <=SD SLTP SLTA KULIAH SUMATERA JAWA+BALI KALIMANTAN SULAWESI INDONESIA TIMUR Demokrat PDIP Golkar PKB PKS PAN PPP Gerindra Hanura Lainnya

Puas P Tid k puas Tidak DESA-KOTA 20.4 73.6 15.7 81.4 PENDIDIKAN 22 9 22.9 70 4 70.4 17.8 77.1 13.0 84.8 11.1 87.8 WILAYAH 18 8 18.8 77 5 77.5 17.9 77.6 13.8 82.4 29.1 64.5 14.4 74.9 PEMILIH PARTAI 17.9 79.1 18.9 77.5 27.3 69.6 26.0 70.4 7.0 91.8 10.3 87.0 23.7 67.8 14.4 85.6 24.1 75.9 23.0 77.0

TT/TJ 6.1 2.9 67 6.7 5.1 2.2 1.0 3.7 3 7 4.5 3.8 6.4 10.7 3.0 3.6 3.2 3.6 1.3 2.7 8.5 0.0 0.0 0.0


Sikap terhadap Kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) Apakah Ibu/Bapak keberatan atau tidak keberatan dengan kenaikan harga listrik (Tarif Dasar Listrik atau TDL)? …(%) 100

65.7

75

50

25

16.2

14.3 38 3.8

0

Tidak keberatan asalkan pelayanan memuaskan

Tidak keberatan jika diterapkan pada masyarakat yang mampu

Keberatan dengan alasan apa pun

Tidak tahu/tidak jawab


Sikap terhadap Kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) Tidak keberatan asalkan pelayanan memuaskan Pedesaan Perkotaan

16.9 15.2

<=SD SLTP SLTA KULIAH

14.4 12.2 20.7 23.1

SUMATERA JAWA+BALI KALIMANTAN SULAWESI INDONESIA TIMUR

18.7 14.2 16.9 23.1 17 9 17.9

Demokrat PDIP Golkar PKB PKS PAN PPP Gerindra Hanura L i Lainnya

18.7 16.6 19.2 13.5 17.5 13.6 19.9 12.4 10.4 15 0 15.0

Tidak keberatan jika diterapkan pada kelompok masyarakat yang mampu DESA-KOTA 14.9 13.4 PENDIDIKAN 12.4 18.5 13.5 20.0 WILAYAH 16.3 11.3 22.1 14.8 27 8 27.8 PEMILIH PARTAI 19.2 8.3 16.1 12.8 12.4 8.4 8.5 7.4 14.5 19 5 19.5

Keberatan dengan alasan apa pun


62.7 70.3

5.5 1.1

67.9 66.5 64.0 55.0

5.4 2.8 1.8 1.9

56.4 72.6 59.3 58.4 48 2 48.2

8.6 1.9 1.7 3.7 61 6.1

57.6 72.8 62.6 70.6 65.9 72.8 70.5 76.6 75.1 59 9 59.9

4.4 2.3 2.2 3.1 4.2 5.2 1.1 3.7 0.0 56 5.6


Setuju j atau Tidak Setuju j dengan: g “Kenaikan TDL untuk membantu Masy. yang Belum Mampu” Pemerintah menaikkan TDL bagi kelompokmasyarakat yang dinilai mampu, mampu dengan alasan untuk membantu kelompok masyarakat yang belum mampu atau belum mendapatkan listrik. Apakah Ibu/Bapak setuju dengan alasan pemerintah tersebut? …(%) 100

75

55.1 50

31.4 25

6.2

5.8

1.5

0

Sangat setuju

Setuju

Tidak setuju

Sangat tidak setuju t j

Tidak tahu/tidak j jawab b


Setuju atau Tidak Setuju dengan: “Kenaikan TDL untuk membantu Masy. Masy yang Belum Mampu” Menurut Sosio-Demografi

Pedesaan Perkotaan <=SD SLTP SLTA KULIAH SUMATERA JAWA+BALI KALIMANTAN SULAWESI INDONESIA TIMUR Demokrat PDIP Golkar PKB PKS PAN PPP Gerindra Hanura Lainnya

Setuju S t j Tid k Setuju Tidak S t j DESA-KOTA 63.7 29.3 57.8 38.3 PENDIDIKAN 58 8 58.8 32 1 32.1 67.2 30.2 59.4 38.0 69.5 29.5 WILAYAH 61 9 61.9 30 6 30.6 58.3 36.8 74.4 19.0 69.9 24.0 66.6 27.3 PEMILIH PARTAI 68.0 26.8 63.0 33.1 69.1 24.3 53.7 44.0 61.1 37.6 59.7 33.0 45.5 48.2 63.2 36.8 49.4 44.1 70.6 27.0

TT/TJ 7.0 3.9 91 9.1 2.6 2.7 1.0 7.6 7 6 4.9 6.6 6.0 6.1 5.1 4.0 6.6 2.3 1.3 7.3 6.3 0.0 6.5 2.4


Temuan

Isu atau peristiwa ledakan tabung kompor gas yang kerap muncul di media massa nampaknya banyak diketahui oleh masyarakat. Proporsi dari mereka yang mengetahui peristiwa itu sangat besar: 91%. Artinya 9 dari sepuluh orang tahu akan peristiwa tersebut Artinya, tersebut.

Dari mereka yang tahu kabar tersebut, mayoritas menilai bahwa mereka kurang puas atau tidak puas sama sekali dengan cara penanganan masalah ledakan tabung gas. Persentase kedua kategori ini mendekati 77%. Artinya, dari 10 orang yang mengetahui peristiwa ledakan tabung gas ini, kurang lebih 8 orang merasa kurang atau tidak puas dengan penanganan pemerintah.

Proporsi mereka yang kurang puas atau tidak puas itu di atas 70% untuk masing-masing kategori tingkat pendidikan. Namun di sana juga terlihat bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin besar proporsi mereka yang kurang atau tidak puas sama sekali dengan respon pemerintah dalam menangani masalah ledakan tabung gas.


Temuan

Secara umum, sikap partisanship tidak mewarnai evaluasi masyarakat atas cara penanganan pemerintah terhadap musibah ledakan tabung kompor gas. Tidak peduli pilihan partainya, mayoritas mereka (di masing-masing partai) kurang puas atau tidak puas sama sekali dengan pemerintah.

Yang menarik, proporsi pemilih Partai Demokrat (79,1%) yang kurang puas atau tidak puas sama sekali justru lebih tinggi dari proporsi pemilih PDIP yang memberikan penilaian sama (77,5%). Dukungan politik mereka terhadap partai utama yang berada di pemerintahan tidak mengurangi penilaian negatif mereka terhadap pemerintah dalam penanganan ledakan tabung kompor gas. Sebaliknya, pemilih partai oposisi (PDIP) tidak lebih galak dibandingkan dengan pemilih Partai Demokrat.

Temuan menarik lainnya lainnya, proporsi pemilih PKS yang merasa kurang puas atau tidak puas sama sekali terhadap cara penanganan pemerintah adalah yang paling tinggi (91,8%), sementara pemilih Golkar proporsinya paling rendah (69,6%). Variasi ini nampaknya lebih bisa diterangkan oleh faktor pendidikan dan asal daerah ketimbang g faktor p partai atau sikap pp partisanship. p


Temuan

Evaluasi masyarakat terhadap kebijakan tarif dasar listrik (TDL) terlihat tidak stabil. Ketika ditanyakan apakah mereka setuju terhadap kenaikan TDL, mayoritas menjawab tidak setuju dengan alasan apapun (65 7%) – meskipun dalam pilihan tersedia jawaban bahwa itu (65,7%) diterapkan pada kelompok yang mampu. Namun ketika rumusan pertanyaan diubah dengan wording “dengan alasan untuk membantu kelompok masyarakat yang belum mampu”, sebanyak 61,3% menyatakan bahwa mereka sangat setuju atau setuju. setuju

Mirip dengan isu ledakan tabung kompor gas, sikap partisanship tidak menjelaskan variasi penilaian masyarakat atas kebijakan TDL. Namun, nampaknya faktor kedaerahan lebih bisa menjelaskan variasi penilaian tersebut.


KEPUASAN TERHADAP KINERJA PRESIDEN & WAKIL PRESIDEN

Kepuasan terhadap Kinerja SBY & Boediono Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono telah dilantik pada tanggal 20 Oktober 2009 yang lalu. Secara umum, sejauh ini seberapa puas Ibu/Bapak dengan kerja presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono?…%) 100

75

66 PUAS

53 50

TIDAK PUAS

40


32 25

7

2 0

SBY

BOEDIONO

Yang merasa puas dengan SBY 66%, Boediono 53%. Puas = Sangat + Cukup Puas Tidak Puas = Kurang + Tidak Puas sama sekali


Puas dengan kinerja Presiden & Wakil Presiden (%) Menurut Pendidikan Responden

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono telah dilantik pada tanggal 20 Oktober 2009 yang lalu. Secara umum, sejauh ini seberapa puas Ibu/Bapak dengan kerja presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono?…%) 100

75

68

65 50

50

62

61

58

47

50

SBY

Boediono

25

0

<= SD

SLTP

SLTA

KULIAH

Kepuasan terhadap kinerja SBY dan Boediono pada kalangan terpelajar Cenderung lebih rendah dibandingkan pada kalangan kurang terpelajar. Survei Nasional (Ags_10) 34

Puas dengan kinerja Presiden & Wakil Presiden (%) Menurut Wilayah

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono telah dilantik pada tanggal 20 Oktober 2009 yang lalu. Secara umum, sejauh ini seberapa puas Ibu/Bapak dengan kerja presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono?…%) 100

83

76 75

56 50

70

67

60

60

59 51

SBY

39

Boediono

25

0

SUMATERA

JAWA BALI KALIMANTAN SULAWESI

INDONESIA TIMUR

Kepuasan terhadap kinerja SBY dan Boediono paling rendah di wilayah Jawa-Bali dan Kalimantan. Survei Nasional (Ags_10) 35

Puas dengan kinerja Presiden & Wakil Presiden (%) Menurut Desa-Kota

Secara umum, apakah sejauh ini Ibu/Bapak sangat puas, cukup puas, kurang puas, atau tidak puas sama sekali dengan kerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono? … (%) 100

75

69 58

60 47

50

SBY

Boediono

25

0

Desa

Kota

Kepuasan terhadap kinerja SBY dan Boediono di Kota lebih rendah dibanding di desa.


Trend Evaluasi atas Kinerja Presiden: Puas dengan kinerja Presiden & Wakil Presiden (%) 100

80

59

50

56 56 55 58

58 52 53

50

63

67

55 56 54 61 62 50

54

49 50 49

40

58

63 56

53 54

56

51

51

45

65 55

58

56

59 58 60

20

Apr'0 09

Mar'0 09

2009 Feb'0 09

Des'0 08

Okt'0 08

Sep'0 08

Jun'0 08

Mar'0 08

2008 Des'0 07

Sep'0 07

Jun'0 07

Mei' 0 07

Mar'0 07

Feb' 0 07

Des'0 06

Nov' 0 06

Sep'0 06

Jun'0 06

Mar' 0 06

Jan' 0 06

Des' 0 05

Sept' 0 05

Jun'0 05

Mar'0 05

Des'00 04

Nov'0 04

0

2007

2006

2005

49

53

51 45

SBY JK Boediono

39

2004

63

65 66

49

48

30

10

70

2010 Aug'1 10

65

64

64

75

Mar' 10

63

67

74

Jan'1 10

65

69 70

Nov'0 09

60

71

85

Jul'0 09

70

77 69

Jun'0 09

80

80 80 79

Mei'0 09

90

• .


TEMUAN

Dalam satu tahun terakhir, sejak Juli 2009 sampai dengan Agustus 2010, proporsi masyarakat yang puas dengan kinerja presiden, Yudhoyono, terus menurun. Bulan Juli 2009 mencatat rekor tertinggi kepuasan masyarakat atas kinerja presiden yakni 85%, dan sejak itu menurun pada bulan November 2009 menjadi 75%, menurun lagi pada bulan Januari 2010 ke 70%, dan pada bulan Maret 2010 menjadi 65%, dan sedikit menaik (1%) pada bulan Agustus 2010.

Sementara evaluasi atau tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja wakil presiden Boediono, presiden, Boediono bersifat fluktuatif. fluktuatif Pada bulan November 2009 tingkat kepuasan masyarakat berada pada level 49% dan naik pada bulan Januari 2010 ke 51%, kemudian menurun ke tingkat 45% sebelum akhirnya menaik pada bulan Agustus 2010 di tingkat 53%.

Faktor Pendidikan nampaknya sedikit berpengaruh terhadap tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja presiden. Secara umum, semakin tinggi tingkat pendidikan semakin rendah tingkat kepuasan mereka terhadap kinerja presiden.

Selain itu, itu tingkat kepuasan terhadap kinerja presiden lebih banyak ditemui di pedesaan dan wilayah Sumatra serta Indonesia bagian Timur.


EFEK ELEKTORAL

Partai yang Dipilih Jika Pemilu Diadakan Sekarang 50 45 40 35 30

26.6

25

22 3 22.3

20 15

14.9

12.3

10

5.6

5

5.3

3.7

3.1

PPP

PAN

2.1

1.2

2.8

0 Demokrat PDIP

Golkar

PKS

PKB

Gerindra Hanura Lainnya Tidak j jawab/rahasia b/ h i

Jika Pemilu diadakan sekarang, Demokrat mendapat suara terbanyak.


Trend Suara Partai (3 teratas) 35

32

32

30

29 27

27

PD

25

20

21

Golkar 15

14 14 12

11

10

15

14

13

11 11

11

12

PDIP

9

5

0

Apr'09 (kpu)

Jan'10

Feb'10

Mar'10

Apr'10

Ags'10


Trend Suara Partai (lainnya) 9

8

8

8

PKS 7

PPP 6

6

5

5 5

4

4

5

3

3

1 1

PAN

5

5

4

4

4

3 3

3

3

3

Hanura

2

2.1

Gerindra

2

1

5.6 5

1

1 1

1 1

Mar'10

Apr'10

PKB 4

1

0

Apr'09 (kpu)

Jan'10

Feb'10

Ags'10


Temuan

Selama bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2010, Partai Demokrat mencatat rekor dukungan tertinggi dari masyarakat pemilih pada level 32%. Pada periode enam bulan setelahnya, dukungan terhadap Partai Demokrat terus menurun menurun, dan stabil pada tiga bulan terakhir di level 27%.

Sebaliknya, Partai Golkar dan PDIP mengalami peningkatan dalam tiga bulan terakhir. Golkar meningkat dari 11% ke 12%, sementara PDIP naik relatif besar sejak mengalami penurunan tajam di bulan April 2010 ke 9%, dan menjadi 15% di bulan Agustus.

p lainnya y (PAN, ( , PPP,, PKB,, Gerindra dan Hanura)) tidak Partai-partai mengalami fluktuasi yang tajam kecuali PKS selama enam bulan terakhir.


KESIMPULAN

KESIMPULAN

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah tampaknya bercampur. Kelompok masyarakat yang menilai kondisi kehidupan masyarakat pemerintah lebih baik dari saat sebelumnya sedikit meningkat atau stabil pada sektor kehidupan politik. Sementara pada sektor kehidupan lainnya, yakni kondisi keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, dan kondisi ekonomi, proporsi yang mengatakan lebih baik menurun.

Evaluasi masyarakat atas kinerja pemerintah dalam merespon masalah-masalah mutakhir cenderung negatif. negatif Mayoritas masyarakat merasa kurang puas atau tidak puas sama sekali terhadap cara penangan pemerintah terhadap musibah ledakan tabung kompor gas. Sementara, untuk kebijakan kenaikan tarif daftar listrik (TDL), mayoritas dari mereka terlihat mendua: Tidak mendukung kebijakan itu dengan alasan apapun, namun ketika formulasi pertanyaan diubah “untuk membantu mereka yangb tak mampu” mereka mendukung.

Sikap partisanship dari masyarakat tidaklah berpengaruh atas evaluasi mereka terhadap cara penanganan pemerintah terhadap dua isu mutakhir yang populer di masyarakat, masyarakat yakni ledakan tabung kompor gas dan TDL. TDL Pilihan partai (partai pendukung pemerintah maupun partai oposisi) tidak menentukan variasi kepuasan atau ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah.


KESIMPULAN

Prediktor yang lebih baik yang menentukan level kepuasan atau ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah adalah tingkat pendidikan dan wilayah dimana mereka tinggal. tinggal

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja presiden menurun dalam satu tahun terakhir, dan stabil pada tiga bulan terakhir di level 65-66%. Sementara tingkat kepuasan terhadap wakil presiden terlihat fluktuatif, menaik, menurun, dan kemudian menaik lagi pada tiga bulan terakhir.

Faktor yang menentukan variasi tingkat kepuasan masyarakat terhadap presiden adalah tingkat pendidikan dan wilayah tempat tinggal.

Evaluasi masyarakat terhadap kinerja pemerintah, presiden, dan wakil presiden nampak membawa pengaruh atas dukungan elektoral yang diberikan pemilih.

Pergeseran dukungan elektoral bisa diidentifikasi pada tiga partai besar: Partai Demokrat, Partai Golkar dan PDIP. Bagaimana kita menafsirkan penurunan dukungan suara terhadap Partai Demokrat dan pada saat yang sama terjadi kenaikan dukungan suara terjadi pada Partai Golkar dan PDIP?


KESIMPULAN

Salah satu jawaban yang mungkin adalah posisi masing-masing parti terhadap pemerintah. Partai Demokrat adalah partai pendukung pemerintah, sementara PDIP berada dim luar pemerintahan sebagai partai oposisi. Namun penjelasan ini terkesan lemah, sebab kenaikan suara PDIP terjadi bukan pada masa ketika PDIP menegaskan posisinya sebagai partai oposisi dan menunjukkan sikapnya secara tegas berseberangan dengan pemerintah sebagaimana kasus kebijakan penalangan Bank Century. Maka, penafsiran lain yang bisa diajukan adalah ketidakpuasan masyarakat atas kinerja pemerintah, terutama cara penanganan pemerintah atas masalah mutakhir. mutakhir Kenaikan suara PDIP nampaknya adalah ekses dari kinerja pemerintah, bukan bersumber dari posisi PDIP sebagai partai oposisi. Hal ini sejajar dengan pergerakan dukungan partai oposisi lainnya, yakni Gerindra dan Hanura. Secara umum dukungan terhadap kedua partai ini kecil, dan sedikit menaik p pada p periode y yang g sama dengan g PDIP.


Jl. Lembang Terusan D-57, Menteng - Jakarta Pusat 10310 Telp. (021) 391 9582, Fax (021) 391 9528 Website: www.lsi.or.id, Email: [email protected]

AKUNTABILITAS POLITIK: EVALUASI PUBLIK ATAS PEMERINTAHAN. Temuan Survei Nasional

Recommend Documents