Temuan Survei Nasional: Januari 2016

Temuan Survei Nasional: 18-29 Januari 2016

Latar Belakang v  Salah satu komponen demokrasi yang paling utama adalah sikap percaya (trust) kepada institusi politik. Dalam leksikon ilmu politik, kepercayaan terhadap institusi politik adalah orientasi evaluasi yang paling mendasar terhadap sistem politik. Ini menentukan efektivitas pemerintahan dan legitimasi demokrasi (Hetherington, 1998). v  Fokus trust jenis ini adalah lembaga politik formal, tidak spesifik menunjuk pada incumbent (Norris, 1999). Banyak studi menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan yang rendah terhadap institusi-institusi politik dapat memunculkan instabilitas demokrasi. Pada dimensi yang lebih konkret, rendahnya political trust akan mengurangi efektivitas lembaga-lembaga demokrasi. v  Kepercayaan politik merupakan modal berharga bagi pemegang kekuasaan, baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Semakin tinggi kepercayaan politik yang diperoleh, semakin besar pula peluang pemegang kekuasaan untuk mendapatkan dukungan atas inisiatif dan kebijakan yang mereka buat. Masyarakat cenderung lebih mudah menerima, mendukung dan mentaati kebijakan yang dibuat oleh lembaga yang mereka yakini dapat dipercaya. Rilis Survei Nasional Temuan Survei: 18-29 Januari 2016 2

Latar Belakang v  Beberapa studi juga menemukan bahwa kepercayaan politik juga dapat mendorong individu warga untuk rela berkorban dan lebih mendahulukan kepentingan bersama. Dalam konteks ini, trust dipandang dapat mengatasi masalah penumpang gelap (free rider) dalam upaya menciptakan kebaikan bersama, dan mendorong individu untuk lebih memikirkan keuntungan jangka panjang. v  Begitu kuat faktor kepercayaan politik, para pemegang kekuasaan bisa menggunakannya untuk berbagai kepentingan. Mereka bisa memakainya untuk menciptakan kehidupan publik yang lebih baik (public goods), tetapi juga bisa memakainya untuk kepentingan yang lebih sempit. Dalam konteks ini, karakter kepemimpinan seseorang yang akan menentukan bagaimana trust yang didapat akan dipakai. v  Namun perlu diingat, kepercayaan politik bukan hanya modal tetapi juga harapan (expectation). Masyarakat tidak memberikan kepercayaan secara cuma-cuma, karena di balik trust yang diberikan terdapat harapan agar aspirasi mereka dipenuhi. Oleh karena itu, kepercayaan terhadap lembaga-lembaga negara dengan sendirinya akan naik-turun seiring dengan hasil evaluasi masyarakat terhadap kinerja pemegang lembaga-lembaga tersebut. Rilis Survei Nasional Temuan Survei: 18-29 Januari 2016 3

Latar Belakang v  Sisi harapan dari trust ini mensyaratkan para penerimanya (pemegang kekuasaan) untuk selalu menjaga. Keberhasilan dalam meningkatkan trust berarti penambahan modal kerja. Sebaliknya, penurunan kepercayaan akan berakibat pada peningkatan hambatan masyarakat terhadap upaya yang dibuat pemegang kekuasaan. Dengan demikian, hubungan antara trust dan kinerja lembaga bersifat resiprokal, keduanya saling mempengaruhi. v  Studi ini akan menyoroti dua masalah pokok: Pertama, kepercayaan publik terhadap sejumlah institusi-institusi demokrasi. Insititusi yang hendak dinilai adalah partai politik, presiden, DPR, KPK, polisi dan pengadilan. Semua institusi ini berhubungan langsung dengan persoalan penyusunan dan penegakan hukum. v  Kedua, sikap masyarakat terkait dengan rencana revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). Beberapa waktu lalu DPR melakukan pembahasan revisi UU tersebut dan memasukkan agenda revisi atas UU tersebut dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2016. Hingga saat ini, masalah revisi tersebut terus menyedot banyak perhatian masyarakat dan media. Rilis Survei Nasional Temuan Survei: 18-29 Januari 2016 4

Latar Belakang v  Paparan berikut akan dimulai dengan deskripsi tentang tingkat kepercayaan masyarakat terhadapat sejumlah lembaga demokrasi. Di dalamnya akan tercakup variasi kepercayaan yang diberikan masyarakat terhadap lembaga-lembaga tersebut. Menyusul paparan berikutnya adalah temuan-temuan tentang pandangan, sikap dan harapan masyarakat terhadap revisi UU KPK. v  Bagian selanjutnya adalah analisis mengenai efek rencana revisi UU KPK terhadap kepercayaan masyarakat pada DPR dan partai politik. Saat ini, dua institusi tersebut yang menjadi pihak menggodok masalah revisi UU KPK. Apa dampak yang ditimbulkan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPR dan partai politik jika revisi tersebut dilaksanakan? v  Pertanyaan yang sama juga ditujukan kepada presiden pada bagian selanjutnya. Bukan trust, tetapi dampak yang akan ditimbulkan terhadap approval rating (tingkat kepuasan) presiden jika revisi UU KPK jadi dilaksanakan. Approval rating lebih melibatkan evaluasi yang dirasakan langsung oleh masyarakat, sehingga resikonya lebih tinggi.

Rilis Survei Nasional Temuan Survei: 18-29 Januari 2016

Metodologi v  Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan. v  Sampel: Jumlah sampel 1.550 responden. Berdasar jumlah sampel ini, diperkirakan margin of error sebesar +/-2.5% pada tingkat kepercayaan 95%. v  Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. Satu pewawancara bertugas untuk satu desa/ kelurahan yang terdiri hanya dari 10 responden v  Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20% dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot-check). Dalam quality control tidak ditemukan kesalahan berarti. v  Waktu wawancara lapangan 18 – 29 Januari 2016. v  Sumber dana: Asian Barometer, Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Indikator Politik Indonesia Rilis Survei Nasional Temuan Survei: 18-29 Januari 2016 6

Flowchart Penarikan Sampel Populasi desa/kelurahan tingkat Nasional

Prov k

Prov 1

…

…

Ds 1 … Ds m

Ds 1 … Ds n RT1

RT2

RT3

….

RT5

Di setiap desa/kelurahan dipilih sebanyak 5 RT dengan cara random Di masing-masing RT/Lingkungan dipilih secara random dua KK

KK1 KK2

Laki-laki

Desa/kelurahan di tingkat Provinsi dipilih secara random dengan jumlah proporsional

Perempuan

Di KK terpilih dipilih secara random Satu orang yang punya hak pilih laki-laki/perempuan


7

PROFIL DEMOGRAFI RESPONDEN (%) KATEGORI Laki-laki Perempuan Pedesaan Perkotaa

SAMPEL GENDER 50.0 50.0 DESA-KOTA 50.3 49.7

POPULASI 50.1 49.9 50.2 49.8

KATEGORI Islam Kristen Lainnya Jawa Sunda Batak Madura Betawi Minang Bugis Lainnya

SAMPEL AGAMA 88.1 8.5 3.5 ETNIS 39.2 16.7 2.8 3.9 2.8 2.3 2.3 29.9

POPULASI 87.3 9.8 3.0 40.2 15.5 3.6 3.0 2.9 2.7 2.7 29.4


8

DISTRIBUSI SAMPEL (%) KATEGORI SUMATERA ACEH SUMUT SUMBAR RIAU JAMBI SUMSEL BENGKULU LAMPUNG BABEL KEPRI JAWA DKI JABAR JATENG DIY JATIM BANTEN BALI NUSA BALI NTB NTT

SAMPEL 21.3 1.9 5.2 1.9 2.6 1.3 3.2 0.6 3.2 0.6 0.6 56.8 3.9 18.1 13.5 1.3 15.5 4.5 5.8 1.9 1.9 1.9

POPULASI 20.7 1.8 5.3 1.9 2.2 1.3 3.1 0.7 3.2 0.5 0.7 57.9 3.8 17.6 14.5 1.5 16.3 4.2 5.1 1.6 1.9 1.7

KATEGORI KALIMANTAN KALBAR KALTENG KALSEL KALTIM KALTARA SULAWESI SULUT SULTENG SULSEL SULTRA GORONTALO SULBAR MALUKU PAPUA MALUKU MALUT PAPUA BARAT PAPUA

SAMPEL 5.8 1.9 0.6 1.3 1.3 0.6 7.1 0.6 1.3 3.2 0.6 0.6 0.6 3.2 0.6 0.6 0.6 1.3

POPULASI 5.9 1.9 1.0 1.5 1.3 0.2 7.2 1.0 1.0 3.4 1.0 0.4 0.5 3.2 0.6 0.4 0.4 1.7


9

Trust terhadap Institusi Demokrasi

Trust terhadap Institusi Demokrasi Kami akan menyebutkan beberapa nama lembaga. Tolong sebutkan tingkat kepercayaan Ibu/ Bapak terhadap lembaga-lembaga tersebut. Apakah Ibu/Bapak sangat percaya, cukup percaya, sedikit percaya, atau tidak percaya sama sekali?…(%) Sangat/cukup percaya

Sedikit/tidak percaya sama sekali

KPK

79.6

Kepresidenan

79.2

Kepolisian

13.7 18.1

68.9

Pengadilan

27.9

57.9

DPR

35.5

48.5

Partai Politik

44.4 51.5

39.2 0%

25%

Tidak tahu

50%

6.6 2.6 3.2 6.6 7.2 9.3

75%

100%

Di antara enam lembaga demokrasi, yang paling dipercaya adalah KPK, 79.6%, selanjutnya kepresidenan 79.2%. Lembaga yang paling rendah tingkat kepercayaannya adalah partai politik 39.2%, selanjutnya DPR 48.5%. Rilis Survei Nasional Temuan Survei: 18-29 Januari 2016 11

Komisi Pemberantasan Korupsi  (Trust dan Isu Revisi UU KPK)

Tingkat Kepercayaan terhadap KPK Stabil Kami akan menyebutkan beberapa nama lembaga. Tolong sebutkan tingkat kepercayaan Ibu/ Bapak terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)? Apakah Ibu/Bapak sangat percaya, cukup percaya, sedikit percaya, atau tidak percaya sama sekali?…(%) 100

81.1

79.6

Jan'15

Jan'16

80

60

40

20

0

Sangat/cukup percaya

Trust terhadap KPK yang tinggi cenderung stabil dalam setahun terakhir.

Rilis Survei Nasional Temuan Survei: 18-29 Januari 2016 13

Mengikuti berita rencana revisi UU KPK? Dalam beberapa waktu terakhir, apakah Ibu/Bapak mengikuti berita tentang rencana revisi Undang-Undang (UU) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)?…(%) 100

77.3 75

50

25

22.5 0.2

0

Ya, mengikuti

Tidak mengikuti

TT/TJ

Sekitar 22.5% warga mengikuti berita tentang rencana revisi UU KPK.


Revisi UU KPK akan melemahkan atau mempekuat KPK? Ada yang berpendapat bahwa revisi UU KPK adalah upaya untuk melemahkan KPK. Namun ada juga yang berpendapat bahwa revisi UU KPK adalah upaya untuk memperkuat KPK. Bagaimana menurut pendapat Ibu/Bapak sendiri?…(%) (khusus responden yang mengikuti berita tentang rencana revisi UU KPK) 100

75

54.4 50

34.1 25

11.5

0

Revisi UU KPK adalah Revisi UU KPK adalah upaya untuk melemahkan upaya untuk memperkuat KPK KPK

TT/TJ

Di antara yang aware dengan isu revisi KPK, mayoritas (54.4%) berpendapat bahwa revisi UU KPK akan melemahkan KPK.


Revisi UU KPK: Kewenangan Penyadapan Apakah Ibu/Bapak tahu (pernah dengar atau baca) bahwa dalam rencana revisi UU KPK sejumlah politisi DPR ingin membatasi kewenangan KPK dalam melakukan penyadapan, yaitu harus mendapat izin dari pengadilan?…(%) Bila tahu (pernah dengar atau baca), apakah Ibu/Bapak setuju atau tidak setuju dengan rencana sejumlah politisi DPR untuk membatasi kewenangan KPK melakukan penyadapan tersebut? (khusus responden yang mengikuti berita tentang rencana revisi UU KPK) 100

83.9 75

67.6

50

32.4 25

14.4 1.7

0

Ya, tahu

Tidak tahu

Setuju

Tidak setuju

TT/TJ

Di antara yang aware dengan isu revisi UU KPK, sekitar 67.6% tahu tentang usulan sejumlah politisi DPR yang ingin membatasi kewenangan KPK dalam melakukan penyadapan. Dan di antara tahu, mayoritas tidak setuju dengan usulan tersebut, 83.9%.


Revisi UU KPK: Kewenangan Penuntutan Apakah Ibu/Bapak tahu (pernah dengar atau baca) bahwa ada sejumlah politisi DPR mengusulkan penghapusan kewenangan KPK melakukan penuntutan?…(%) Bila tahu (pernah dengar atau baca), apakah Ibu/Bapak setuju atau tidak setuju dengan usulan penghapusan kewenangan KPK melakukan penuntutan tersebut? (khusus responden yang mengikuti berita tentang rencana revisi UU KPK) 100

86.7 75

60.5 50

39.5

25

9.0

4.3

0

Ya, tahu

Tidak tahu

Setuju

Tidak setuju

TT/TJ

Di antara yang aware dengan isu revisi UU KPK, sekitar 60.5% tahu tentang usulan sejumlah politisi DPR yang ingin menghapuskan kewenangan KPK dalam melakukan penuntutan. Dan di antara yang mengetahui, mayoritas tidak setuju dengan usulan tersebut, 86.7%.


Awareness dan opini tentang rencana revisi UU KPK menurut demografi (%) Mengikuti berita rencana revisi UU KPK? Ya, Mengik uti

Laki-laki Perempuan

31 14

Pedesaan Perkotaan

15 30

<= 21 thn 22 - 25 thn 26 - 40 thn 41 - 55 thn > 55 thn

18 17 24 23 23

Mengikuti berita rencana revisi UU KPK?

(lanjutan) bila mengikuti, bagaimana menurut pendapat Ibu/Bapak?

Revisi UU Revisi UU KPK adalah KPK adalah Tidak upaya untuk upaya untuk melemahkan memperkuat KPK KPK GENDER 69 57 33 86 48 36 DESA-KOTA 85 44 45 70 60 29 USIA 82 54 38 83 69 31 76 51 38 77 53 34 77 59 28

TT/TJ

10 16 12 11 8 0 10 13 13

<= SD SLTP SLTA Universitas Sumatera Jawa Bali Nusa Kalimantan Sulawesi Maluku Papua


Revisi UU Revisi UU Ya, KPK adalah KPK adalah Mengik Tidak upaya untuk upaya untuk TT/TJ uti melemahkan memperkuat KPK KPK PENDIDIKAN 10 90 52 37 11 21 79 39 45 16 33 67 59 30 10 50 50 59 30 10 WILAYAH 23 77 61 31 8 23 77 53 34 13 19 81 53 29 18 29 71 58 27 15 20 80 55 45 0 16 84 25 63 13

Isu revisi UU KPK lebih banyak diketahui oleh warga yang tinggal di perkotaan, lakilaki, usia 26-40 tahun, dan berpendidikan tinggi.


Revisi UU KPK: Kewenangan Penyadapan Apakah Ibu/Bapak tahu (pernah dengar atau baca) bahwa dalam rencana revisi UU KPK sejumlah politisi DPR ingin membatasi kewenangan KPK dalam melakukan penyadapan, yaitu harus mendapat izin dari pengadilan?…(%) Bila tahu (pernah dengar atau baca), apakah Ibu/Bapak setuju atau tidak setuju dengan rencana sejumlah politisi DPR untuk membatasi kewenangan KPK melakukan penyadapan tersebut? (khusus responden yang mengikuti berita tentang rencana revisi UU KPK) Tidak Tidak Ya, tahu Setuju TT/TJ Ya, tahu Setuju TT/TJ setuju setuju Nasional 67.6 14.4 83.9 1.7 Nasional 67.6 14.4 83.9 1.7 GENDER DESA/KOTA Laki-laki 70.2 12.4 85.9 1.8 Pedesaan 58.8 12.9 84.3 2.9 Perempuan 61.7 19.7 78.8 1.5 Perkotaan 72.2 15.1 83.7 1.2 USIA WILAYAH <= 21 tahun 61.5 37.5 62.5 0.0 Sumatera 72.7 16.1 83.9 0.0 22 - 25 tahun 69.2 11.1 88.9 0.0 Jawa 68.3 16.2 81.6 2.2 26 - 40 tahun 62.4 14.1 84.6 1.3 Bali Nusa 70.6 8.3 83.3 8.3 41 - 55 tahun 69.7 14.1 82.4 3.5 Kalimantan 61.5 0.0 100.0 0.0 > 55 tahun 73.3 12.7 87.3 0.0 Sulawesi 59.1 7.7 92.3 0.0 PENDIDIKAN Maluku Papua 37.5 33.3 66.7 0.0 <= SD 47.6 10.0 86.7 3.3 SLTP 62.9 17.9 76.9 5.1 SLTA 69.7 15.8 83.2 1.0 Usulan pembatasan kewenangan KPK Universitas 83.5 12.1 87.9 0.0 melakukan penyadapan ditolak oleh PENDAPATAN mayoritas di dalam setiap lapisan < 2 juta 60.7 16.9 80.0 3.1 2 - < 4 juta 65.0 11.3 88.8 0.0 masyarakat yang aware dengan isu => 4 juta 78.4 14.9 82.8 2.3 ini.


Revisi UU KPK: Kewenangan Penuntutan Apakah Ibu/Bapak tahu (pernah dengar atau baca) bahwa ada sejumlah politisi DPR mengusulkan penghapusan kewenangan KPK melakukan penuntutan?…(%) Bila tahu (pernah dengar atau baca), apakah Ibu/Bapak setuju atau tidak setuju dengan usulan penghapusan kewenangan KPK melakukan penuntutan tersebut? (khusus responden yang mengikuti berita tentang rencana revisi UU KPK) Ya, tahu Nasional Laki-laki Perempuan <= 21 tahun 22 - 25 tahun 26 - 40 tahun 41 - 55 tahun > 55 tahun <= SD SLTP SLTA Universitas < 2 juta 2 - < 4 juta => 4 juta

60.5

Setuju

9.0 GENDER 60.7 8.8 59.8 9.4 USIA 46.2 16.7 69.2 0.0 56.8 7.0 64.8 11.4 60.0 8.9 PENDIDIKAN 44.4 14.3 53.2 6.1 63.4 7.6 73.4 10.3 PENDAPATAN 53.3 14.0 56.1 5.8 70.3 7.7

Tidak setuju 86.7

TT/TJ

Ya, tahu

4.3

Nasional

86.4 87.5

4.8 3.1

Pedesaan Perkotaan

83.3 100.0 90.1 82.3 86.7

0.0 0.0 2.8 6.3 4.4

Sumatera Jawa Bali Nusa Kalimantan Sulawesi Maluku Papua

82.1 87.9 87.0 87.9

3.6 6.1 5.4 1.7

80.7 88.4 89.7

5.3 5.8 2.6

Setuju

60.5 9.0 DESA/KOTA 47.9 10.5 67.0 8.4 WILAYAH 68.8 5.7 61.8 10.6 58.8 10.0 42.3 0.0 54.5 16.7 25.0 0.0

Tidak setuju 86.7

TT/TJ 4.3

80.7 89.0

8.8 2.6

88.7 85.4 80.0 100.0 83.3 100.0

5.7 4.1 10.0 0.0 0.0 0.0

Usulan penghapusan kewenangan KPK melakukan penuntutan ditolak oleh mayoritas di dalam setiap lapisan masyarakat yang aware dengan isu ini.


Temuan v  Sekitar 79.6% warga cukup atau sangat percaya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam setahun terakhir trust warga kepada KPK juga kurang lebih stabil, sekitar 80-81%. v  Sekitar 22.5% warga mengikuti berita tentang rencana revisi UU KPK, terutama kelompok laki-laki, usia 26 tahun ke atas, pendidikan dan pendapatan semakin tinggi, wilayah perkotaan dan terutama Kalimantan, Jawa dan Sumatera. v  Di antara warga yang mengikuti berita tersebut, sekitar 54.4% menilai revisi UU akan melemahkan KPK, 34.1% menilai akan memperkuat dan 11.5% tidak bisa menilai. Mayoritas warga menilai revisi UU akan melemahkan KPK, kecuali pada kelompok pendidikan menengah pertama, perempuan, wilayah pedesaan dan terutama dari Maluku Papua. v  Mayoritas warga, yang mengetahui tentang beberapa kewenangan KPK yang diusulkan untuk direvisi, tidak setuju jika kewenangan KPK melakukan penyadapan dibatasi dan juga tidak setuju jika kewenangan penuntutan oleh KPK dihapuskan. Rilis Survei Nasional Temuan Survei: 18-29 Januari 2016 21

DPR dan Partai Politik 

(Sikap terhadap Revisi UU KPK dan Trust kepada DPR & Parpol)

Tren Tingkat Kepercayaan Terhadap DPR dan Partai Politik Kami akan menyebutkan beberapa nama lembaga. Tolong sebutkan tingkat kepercayaan Ibu/Bapak terhadap DPR, Partai Politik? Apakah Ibu/Bapak sangat percaya, cukup percaya, sedikit percaya, atau tidak percaya sama sekali?…(%) 70 60

59.2

50

50.1

40

48.5 39.2

30

DPR Partai Politik

20 10 0

Jan'15

Jan'16

Dalam setahun terakhir trust kepada DPR dan partai politik merosot.


Trust Terhadap DPR menurut awareness terhadap revisi UU KPK (%) Sangat/ cukup percaya

Sedikit/tidak percaya sama sekali

Tidak tahu


Ya Tidak

22.5 77.5

36 52

62 39

1 9

(Bila mengikuti berita rencana revisi UU KPK) Tahu bahwa dalam revisi UU KPK sejumlah politisi DPR ingin membatasi wewenang KPK melakukan penyadapan?

Tahu Tidak tahu

67.6 32.4

31 48

69 49

0 4

(Bila mengikuti berita rencana revisi UU KPK) Tahu bahwa dalam revisi UU KPK sejumlah politisi DPR mengusulkan penghapusan wewenang KPK melakukan penuntutan?

Tahu Tidak tahu

60.5 39.5

29 46

70 51

0 3

Revisi UU KPK berpengaruh negatif terhadap kepercayaan publik kepada DPR.


Pilihan Partai Jika pemilu untuk memilih anggota DPR RI diadakan sekarang, partai mana yang akan Ibu/ Bapak pilih?…(%) PDIP

24.2

Golkar

9.7

Gerindra

7.5

Demokrat

5.7

PKB

4.3

PPP

3.4

PAN

3.0

PKS

2.8

NasDem

1.9

PBB

0.6

Hanura

0.6

PKPI

0.3

Lainnya

2.5

TT/TJ

33.5 0

5

10

15

20

25

30

35

40


Tren Pilihan Partai Jika pemilu untuk memilih anggota DPR RI diadakan sekarang, partai mana yang akan Ibu/ Bapak pilih?…(%) 40

34

35 30

24

25

19

20

15 8

7 3

3

3

1

PPP

PAN

Demokrat

Gerindra

Golkar

PDIP

PKS

PKB

NasDem

0

Pileg 2014

5 1 1

1 0

3

Tidak tahu/jawab

6

Lainnya

2

4

7

10 7

PKPI

5

7

12

PBB

10

10

9

Hanura

15

Jan'2016

Jika pemilu diadakan ketika survei, PDIP paling banyak didukung. Naiknya elektabilitas PDIP ini kemungkinan besar didorong oleh approval rating Jokowi yang juga meningkat.


Opini tentang rencana revisi UU KPK menurut massa pemilih partai (%) Mengikuti berita rencana revisi UU KPK?

NasDem PKB PKS PDIP Golkar Gerindra Demokrat PAN PPP Hanura


Revisi UU Revisi UU Ya, KPK adalah KPK adalah Mengik Tidak upaya untuk upaya untuk uti melemahkan memperkuat KPK KPK MASSA PEMILIH PARTAI 40 60 42 42 6 94 25 75 26 74 27 55 22 78 47 43 25 75 47 45 28 72 67 21 22 78 68 26 28 72 46 54 26 74 43 29 33 67 33 67

TT/TJ

17 0 18 10 8 12 5 0 29 0


Sikap terhadap pembatasan kewenangan KPK melakukan penyadapan menurut massa pemilih partai Apakah Ibu/Bapak tahu (pernah dengar atau baca) bahwa dalam rencana revisi UU KPK sejumlah politisi DPR ingin membatasi kewenangan KPK dalam melakukan penyadapan, yaitu harus mendapat izin dari pengadilan?…(%) Bila tahu (pernah dengar atau baca), apakah Ibu/Bapak setuju atau tidak setuju dengan rencana sejumlah politisi DPR untuk membatasi kewenangan KPK melakukan penyadapan tersebut? (khusus responden yang mengikuti berita tentang rencana revisi UU KPK)

Ya, tahu Nasional NasDem PKB PKS PDIP Golkar Gerindra Demokrat PAN PPP Hanura

Setuju

67.6 14.4 Basis Partai 66.7 50.0 63.6 28.6 66.3 12.7 52.6 15.0 78.8 19.2 68.4 7.7 84.6 9.1 42.9 16.7 66.7 50.0

Tidak setuju 83.9 87.5 100.0 71.4 87.3 80.0 80.8 92.3 90.9 83.3 50.0

TT/TJ 1.7 12.5

5.0

“Mayoritas dari hampir semua kelompok pemilih partai yang aware dengan isu revisi KPK tidak setuju dengan pembatasan kewenangan KPK melakukan penyadapan.”


Sikap terhadap penghapusan kewenangan KPK melakukan penuntutan menurut massa pemilih partai Apakah Ibu/Bapak tahu (pernah dengar atau baca) bahwa ada sejumlah politisi DPR mengusulkan penghapusan kewenangan KPK melakukan penuntutan?…(%) Bila tahu (pernah dengar atau baca), apakah Ibu/Bapak setuju atau tidak setuju dengan usulan penghapusan kewenangan KPK melakukan penuntutan tersebut? (khusus responden yang mengikuti berita tentang rencana revisi UU KPK)

Ya, tahu Nasional NasDem PKB PKS PDIP Golkar Gerindra Demokrat PAN PPP Hanura

Setuju

60.5 9.0 Basis Partai 50.0 75.0 33.3 63.6 14.3 56.6 10.6 44.7 17.6 75.8 4.0 78.9 6.7 84.6 42.9 66.7 50.0

Tidak setuju 86.7 83.3 66.7 85.7 85.1 82.4 96.0 93.3 81.8 100.0 50.0

TT/TJ 4.3 16.7

4.3

“Mayoritas dari hampir semua kelompok pemilih partai aware dengan isu revisi KPK tidak setuju dengan penghapusan kewenangan KPK melakukan penuntutan”.

18.2


Temuan v  Terdapat 48.4% warga yang cukup atau sangat percaya kepada DPR. Dibandingkan KPK, trust kepada lembaga legislatif ini terbilang rendah. Angka ini bahkan lebih rendah jika dibandingkan rating DPR satu tahun lalu, dimana trust masyarakat masih berkisar pada 59.2%. v  Sehubungan dengan isu revisi UU KPK, trust yang rendah ini terancam semakin menurun. Mereka yang tahu tentang rencana revisi UU KPK cenderung memiliki tingkat kepercayaan lebih rendah terhadap DPR dibandingkan mereka yang tidak mengetahui masalah ini. Dalam hal pembatasan kewenang penyadapan perbandingannya adalah 31:48%, dan dalam kewenangan penuntutan 29:46%. v  Kenyataan ini muncul karena mereka yang tahu tentang rencana revisi UU KPK cenderung menolak. Padahal, DPR saat ini tampak lebih cenderung untuk terus melakukan revisi. Maka dapat diperkirakan, jika revisi UU KPK dilaksanakan trust masyarakat terhadap DPR berpotensi menurun.


Temuan v  Trust terhadap partai politik juga terbilang rendah (39.2%), dan bahkan lebih rendah dibandingkan DPR. Saat ini, jika pemilu diadakan, PDIP masih mendapatkan dukungan paling besar (24%). Tingkat dukungannya lebih tinggi jika dibandingkan perolehan partai ini pada pemilu legislatif tahun lalu (19%). Namun demikian, masih banyak pemilih yang belum memberikan dukungan suara (34%). v  Sehubungan dengan isu revisi UU KPK, basis PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, dan PPP cenderung menilai revisi UU akan melemahkan KPK. Sementara basis PKB, PKS, PAN dan Hanura menilai revisi UU akan memperkuat KPK. Tampak di sini ada opini yang terbelah menyangkut efek umum yang akan ditimbulkan dari revisi UU KPK.


Temuan v  Meskipun demikian, ketika ditanya tentang beberapa detil perubahan dalam revisi UU KPK, masyarakat dari semua latar belakang partai cenderung menolak. Mereka tidak setuju dengan pengurangan kewenangan KPK untuk menyadap dan menuntut. Artinya, jika revisi UU KPK dilakukan dengan mengurangi kewenangan KPK, maka arahnya akan berlawanan terhadap aspirasi masyarakat untuk tetap mempertahankan KPK. Dapat diprediksi, trust terhadap partai politik juga akan mengalami penurunan.


Evaluasi Kinerja Presiden Jokowi

(Sikap terhadap Revisi UU KPK dan Approval Rating)

Kepuasan terhadap Kinerja Jokowi Secara umum, apakah sejauh ini Ibu/Bapak sangat puas, cukup puas, kurang puas, atau tidak puas sama sekali dengan kerja Presiden Joko Widodo dalam menjalankan pemerintahan?…(%) 100

75

59.1 50

28.7 25

7.4

2.3

2.5

Tidak puas sama sekali

TT/TJ

0

Sangat puas

Cukup puas

Kurang puas

Mayoritas warga (66.5%) cukup atau sangat puas atas kinerja Presiden Jokowi dalam menjalankan pemerintahan.


Tren Kepuasan Sejak Jokowi Dilantik

70

60

67 62

Indikator

LSI-Indikator 50

53 47 Poltracking

40

53

SMRC

SMRC

Okt'15

Des'15

41 SMRC

30

20

10

0

Jan'15

Mrt'15

Jun'15

Jan'16

Tingkat kepuasan atas kinerja Presiden Jokowi saat ini paling tinggi sejak dilantik sebagai Presiden.


Tren Kondisi Ekonomi

45

42

40 35 30

39 34 32

34 31

31

28

25

41

30 27

23

24

27

34 34 28

23

20 15

Memburuk

10

Tidak berubah

5

Membaik

0

Okt'14

Jan'15

Jun'15

Okt'15

Des'15

Jan'16

Kondisi ekonomi dinilai terus membaik dalam 4 bulan terakhir.


Paralel antara kepuasan atas kinerja Jokowi dan persepsi atas kondisi ekonomi korelasi pearson = 0.804 70

67 60

62 53

50

41

40

30

Puas dengan kinerja Jokowi

53

34

31

30 24

20

23

Kondisi ekonomi membaik

10

0

Jan'15

Jun'15

Okt'15

Des'15

Jan'16

Evaluasi atas kinerja Jokowi berhubungan erat dengan persepsi atas kondisi ekonomi secara nasional. Semakin positif persepsi warga atas kondisi ekonomi, semakin tinggi kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi.


Kepuasan terhadap Kinerja Jokowi Berdasar Demografi Base Laki-laki Perempuan <= 21 tahun 22 - 25 tahun 26 - 40 tahun 41 - 55 tahun > 55 tahun Islam Kristen Lainnya Jawa Sunda Madura Bugis Batak Minang Betawi Lainnya

Puas

GENDER 50.0 65.7 50.0 67.4 USIA 4.6 66.2 5.1 65.4 34.5 63.8 34.8 67.9 20.9 69.9 AGAMA 88.1 63.9 8.5 84.7 3.5 88.9 ETNIS 39.2 67.4 16.7 59.8 3.9 76.7 2.3 61.1 2.8 83.7 2.3 36.1 2.8 65.9 29.9 69.0

Kurang puas

TT/TJ

33.0 28.9

1.3 3.7

33.8 34.6 33.9 29.7 26.4

0.0 0.0 2.3 2.4 3.7

33.4 15.3 7.4

2.7 0.0 3.7

30.3 36.7 21.7 27.8 16.3 63.9 29.5 29.1

2.3 3.5 1.7 11.1 0.0 0.0 4.5 1.9

Base

Puas

Kurang puas

PENDIDIKAN <= SD 42.5 72.5 23.4 SLTP 18.7 63.8 33.8 SLTA 28.5 60.4 38.7 Universitas 10.2 63.9 36.1 PENDAPATAN < 2 juta 51.5 69.9 26.8 2 - < 4 juta 29.9 68.0 30.9 => 4 juta 18.5 59.3 39.6 EKONOMI SETAHUN TERAKHIR Membaik 34.5 83.5 15.2 Tidak berubah 33.6 63.3 35.7 Memburuk 28.3 51.8 44.7 TT/TJ 3.7 49.1 29.8 DESA/KOTA Pedesaan 50.3 72.4 24.5 Perkotaan 49.7 60.5 37.5 WILAYAH Sumatera 21.3 56.1 43.0 Jawa 56.8 66.6 30.5 Bali Nusa 5.8 67.8 27.8 Kalimantan 5.8 82.2 16.7 Sulawesi 7.1 80.9 15.5 Maluku Papua 3.2 72.0 26.0

TT/TJ 4.1 2.4 0.9 0.0 3.3 1.1 1.1 1.3 1.0 3.4 21.1 3.1 1.9 0.9 3.0 4.4 1.1 3.6 2.0

Kepuasan terhadap kinerja Jokowi berasal dari tiap kelompok warga, baik dari kategori gender, usia, agama, pendidikan, pendapatan, desa/kota maupun wilayah. Satu-satunya kelompok etnis yang kurang puas atas kinerja Jokowi adalah Minang.


Kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi menurut massa pemilih partai (%)

90 80 70

62

67

73 68

83 77

73

67

64

60

53

5051

50

59

61 58

68 53

70

78 73

50

43

40 30 20 10

Jan'15

Hanura

PPP

PAN

Demokrat

Gerindra

Golkar

PDIP

PKS

PKB

NasDem

Total

0

Jan'16

Yang paling puas dengan kinerja Jokowi adalah massa pemilih PDIP (83%), sedangkan yang paling kurang puas massa PKS (51%). Dalam setahun terakhir, tingkat kepuasan terhadap Jokowi di masing-masing pemilih partai mengalami kenaikan, kecuali pada pemilih PKS yang tetap rendah. Rilis Survei Nasional Temuan Survei: 18-29 Januari 2016 39

Kepuasan Terhadap kinerja Jokowi menurut awareness terhadap revisi UU KPK (%) Sangat/ Cukup Puas

Kurang/ Tidak Puas Sama Sekali

TT/TJ


Ya Tidak

22.5 77.5

66 67

34 30

1 3

(Bila mengikuti berita rencana revisi UU KPK) Tahu bahwa dalam revisi UU KPK sejumlah politisi DPR ingin membatasi wewenang KPK melakukan penyadapan?

Tahu Tidak tahu

67.6 32.4

63 73

37 27

0 1

(Bila mengikuti berita rencana revisi UU KPK) Tahu bahwa dalam revisi UU KPK sejumlah politisi DPR mengusulkan penghapusan wewenang KPK melakukan penuntutan?

Tahu Tidak tahu

60.5 39.5

62 72

37 28

0 1

Revisi UU KPK cenderung berdampak negatif terhadap evaluasi atas kinerja Jokowi. Kepuasan atas kinerja Jokowi pada mereka yang aware dengan isu revisi UU KPK lebih rendah dibanding yang tidak aware. Rilis Survei Nasional Temuan Survei: 18-29 Januari 2016 40

Temuan v  Sekitar 66.5% warga cukup atau sangat puas atas kinerja Presiden Jokowi dalam menjalankan pemerintahan. Tingkat kepuasan (approval rating) ini tampak paling tinggi selama Jokowi dilantik sebagai Presiden Oktober 2016 yang lalu. Hal ini terutama didorong oleh persepsi warga terhadap kondisi perekonomian nasional saat ini yang dirasakan terus membaik. v  Kepuasan terhadap kinerja Jokowi lebih tinggi pada kelas menengah bawah dan wilayah pedesaan. Dari sisi basis partai, kepuasan terhadap kinerja Jokowi lebih rendah di kalangan PKS, Gerindra dan Demokrat. Tapi dalam setahun terakhir kecenderungannya meningkat, kecuali dari basis PKS. v  Meskipun tingkat kepuasan kinerja presiden tinggi, bukan berarti kondisinya akan terus konstan. Ketika dikaitkan dengan rencana revisi UU KPK, kepuasan yang sudah cukup baik ini bisa terganggu jika presiden tidak memenuhi aspirasi publik untuk mempertahankan posisi KPK. Rilis Survei Nasional Temuan Survei: 18-29 Januari 2016 41

Temuan v  Mereka yang tahu tentang rencana revisi UU KPK cenderung memiliki tingkat kepuasan yang lebih rendah terhadap kinerja presiden dibandingkan mereka yang tidak mengetahui. Dalam hal pembatasan kewenang penyadapan, perbandingannya adalah 63:73% dan dalam kewenangan penuntutan 62:72%. Patut dicatat, mereka yang tahu cenderung menolak revisi UU KPK, sedangkan presiden sampai saat ini belum mengeluarkan sikap resmi atas revisi ini karena rancangannya masih di tangan DPR. Dapat diprediksi, jika revisi UU KPK tetap dilaksanakan dan presiden tidak mengakomodasi aspirasi masyarakat, maka tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja presiden berpotensi menurun.


Pilihan Presiden 

(Dukungan terhadap calon presiden dan Persepsi massa pemilih capres terhadap Revisi UU KPK)

Pilihan Presiden (top of mind) Pemilihan Presiden 2019 masih sekitar 3 tahun lagi. Tapi bila pemilihan Presiden diadakan sekarang ini, siapa yang akan Ibu/Bapak pilih?…(%) Joko Widodo (Jokowi) Prabowo Subianto Susilo Bambang Yudhoyono M. Jusuf Kalla Hary Tanoesudibjo Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) Aburizal Bakrie Megawati Soekarnoputri Rhoma Irama Wiranto Surya Paloh Ridwan Kamil M. Yusril Ihza Mahendra BJ. Habibie Anie Yudhoyono Moeldoko Hidayat Nur Wahid Dahlan Iskan Chairul Tanjung Tri Rismaharini Syahrizal Nur Sutiyoso Susi Pudjiastuti Soekarwo Puan Maharani Mahfud MD Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto) Budiman Arifin Budi Gunawan Abdurrahman Wahid (Gusdur) TT/TJ/rahasia

28.5

14.5 1.5 1.1 1.0 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

48.2 0

25

50

75

100


Pilihan Presiden (semi terbuka) Jika pemilihan Presiden diadakan sekarang, siapa yang akan Ibu/Bapak pilih sebagai Presiden di antara nama-nama berikut?…(%) Joko Widodo (Jokowi) Prabowo Subianto Ridwan Kamil Megawati Soekarnoputri Aburizal Bakrie M. Jusuf Kalla Hary Tanoesudibjo Rhoma Irama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) Tri Rismaharini Wiranto Surya Paloh Anie Yudhoyono M. Yusril Ihza Mahendra Hidayat Nurwahid Chairul Tanjung Ganjar Pranowo Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto) Agus Harimurti Yudhoyono Sutiyoso Soekarwo Moeldoko Ahmad Heryawan Agung Laksono Zulkifli Hasan Puan Maharani Pramono Edhie Wibowo Lainnya Tidak tahu/tidak jawab

37.4 20.4 1.7 1.5 1.5 1.4 1.4 1.3 1.3 1.0 0.7 0.6 0.6 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1.5 25.4 0

25

50

75

100


Opini tentang rencana revisi UU KPK menurut massa pemilih capres (%) Mengikuti berita rencana revisi UU KPK?

JOKOWI PRABOWO LAINNYA BELUM TAHU


Revisi UU Revisi UU Ya, KPK adalah KPK adalah Mengik Tidak upaya untuk upaya untuk uti melemahkan memperkuat KPK KPK PEMILIH CAPRES 23 77 58 32 26 74 47 35 31 69 50 41 14 86 64 27

TT/TJ

10 19 9 9

Massa pemilih Jokowi maupun Prabowo yang aware dengan isu revisi KPK lebih banyak yang berpendapat bahwa revisi UU KPK adalah upaya untuk melemahkan KPK dibanding yang berpendapat sebaliknya.


Sikap terhadap pembatasan kewenangan KPK melakukan penyadapan menurut massa pemilih capres Apakah Ibu/Bapak tahu (pernah dengar atau baca) bahwa dalam rencana revisi UU KPK sejumlah politisi DPR ingin membatasi kewenangan KPK dalam melakukan penyadapan, yaitu harus mendapat izin dari pengadilan?…(%) Bila tahu (pernah dengar atau baca), apakah Ibu/Bapak setuju atau tidak setuju dengan rencana sejumlah politisi DPR untuk membatasi kewenangan KPK melakukan penyadapan tersebut? (khusus responden yang mengikuti berita tentang rencana revisi UU KPK)

Ya, tahu JOKOWI PRABOWO LAINNYA BELUM TAHU

Setuju

PEMILIH CAPRES 67 9 72 24 63 19 69 5

Tidak setuju

TT/TJ

91 76 77 89

0 0 4 5

Mayoritas dari massa pemilih Jokowi maupun Prabowo yang aware dengan isu revisi KPK tidak setuju dengan pembatasan kewenangan KPK melakukan penyadapan.


Sikap terhadap penghapusan kewenangan KPK melakukan penuntutan menurut massa pemilih capres Apakah Ibu/Bapak tahu (pernah dengar atau baca) bahwa ada sejumlah politisi DPR mengusulkan penghapusan kewenangan KPK melakukan penuntutan?…(%) Bila tahu (pernah dengar atau baca), apakah Ibu/Bapak setuju atau tidak setuju dengan usulan penghapusan kewenangan KPK melakukan penuntutan tersebut? (khusus responden yang mengikuti berita tentang rencana revisi UU KPK)

Ya, tahu JOKOWI PRABOWO LAINNYA BELUM TAHU

Setuju

PEMILIH CAPRES 56 4 68 11 63 13 55 10

Tidak setuju

TT/TJ

93 85 83 80

3 4 4 10

Mayoritas dari massa pemilih Jokowi maupun Prabowo yang aware dengan isu revisi KPK tidak setuju dengan penghapusan kewenangan KPK melakukan penuntutan.


Temuan v  Jika pemilihan Presiden diadakan saat survei diadakan, Joko Widodo mendapat dukungan paling besar, sekitar 37.4%. Prabowo Subianto mendapat 20.4% dan tokoh-tokoh lainnya kurang dari 2%. Selebihnya masih mengambang karena belum memutuskan dukungan (25.4%). v  Meskipun pemilih Prabowo Subianto lebih banyak yang mengikuti berita tentang rencana revisi UU KPK dibandingkan pemilih Joko Widodo, semuanya sepakat dengan pandangan bahwa revisi UU ini akan memperlemah posisi KPK. Mereka juga sepakat untuk menolak pengurangan wewenang KPK untuk menyadap dan menuntun. Oleh karena itu, dalam menyikapi rencana revisi UU KPK, pengikut Joko Widodo dan Prabowo Subiato memiliki sikap yang sama: Menolak.


Isu Terkini 

(Operasi Tangkap Tangan KPK)

OTT KPK Apakah Ibu/Bapak tahu (mendengar/melihat/membaca) berita tentang penangkapan seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga telah melakukan tindak pidana korupsi, pada tanggal 13 Januari 2016 yang lalu?…(%) 100

68.1

75

50

31.9 25

0

Ya, tahu

Tidak tahu

Sekitar 31.9% warga tahu berita tentang penangkapan seorang anggota DPR oleh KPK karena diduga melakukan tindak pidana korupsi.


Trust terhadap institusi DPR dan KPK menurut awareness OTT KPK Januari 2016 Trust terhadap DPR

Base

Sedikit/ Sangat/ tidak cukup percaya percaya sama sekali

TT/TJ

Trust terhadap KPK Sedikit/ Sangat/ tidak cukup percaya percaya sama sekali

TT/TJ

Tahu penangkapan anggota DPR oleh KPK pada 13 Januari 2016 karena diduga melakukan korupsi?

Ya

31.9

40

57

3

85

13

2

Tidak

68.1

52

39

9

77

14

9

Penangkapan seorang anggota DPR oleh KPK karena diduga melakukan tindak pidana korupsi menurunkan trust terhadap DPR, sebaliknya menaikkan trust terhadap KPK.


Temuan v  Sekitar 31.9% warga tahu berita tentang penangkapan seorang anggota DPR oleh KPK karena diduga melakukan tindak pidana korupsi. Efek dari dari peristiwa ini terhadap trust pada lembaga demokrasi cukup jelas. Mereka yang tahu cenderung memberikan kepercayaan yang lebih rendah kepada DPR dan, sebaliknya, memberikan kepercayaan yang lebih tinggi kepada KPK.


Kesimpulan

Kesimpulan v  Survei ini menemukan bahwa tingkat kepercayaan politik masyarakat Indonesia terhadap sejumlah lembaga negara dan partai politik cukup beragam. Dari institusi-institusi yang dibandingkan, KPK dan presiden menempati lapis tertinggi. Disusul kemudian oleh kepolisian yang menempati posisi tengah. Sementara DPR, partai politik dan pengadilan berada dalam posisi bawah. v  Sebagai modal, trust yang tinggi akan menjadi faktor yang mempermudah kerja lembaga yang mendapatkannya. Dalam konteks ini, KPK dan presiden harus mampu meningkatkan atau menjaga kepercayaan besar yang diterima dari publik, jika ingin terus mendapatkan legitimasi atas kerja yang mereka lakukan. v  Bagi yang belum mendapatkan kepercayaan tinggi, seperti DPR dan partai politik, sebaiknya berinvestasi membangun kepercayaan masyarakat. Jangan sampai kepercayaan yg rendah mengakibatkan penolakan masyarakat atas berbagai inisitif yang mereka buat. Rilis Survei Nasional Temuan Survei: 18-29 Januari 2016 55

Kesimpulan v  Data survei ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat yang tahu tentang rencana revisi UU KPK cenderung menunjukkan penolakannya terhadap inisiatif hukum ini. Penolakan tersebut didasarkan pada pandangan mereka bahwa upaya revisi yang sekarang sedang berlangsung cenderung memperlemah kelembagaan KPK. Secara lebih detil, masyarakat tahu dan menolak upaya untuk mengurangi kewenangan penyadapan dan penuntutan. v  Sikap penolakan masyarakat terhadap revisi UU KPK ternyata berpengaruh terhadap trust yang mereka berikan kepada DPR. Mereka yang mengetahui masalah ini cenderung memberikan kepercayaan yang lebih rendah. Hal ini wajar karena posisi mereka berseberangan dengan sikap DPR yang cenderung untuk melakukan revisi. Oleh karenanya, jika aspirasi publik ini tidak diakomodasi, dikuatirkan trust kepada DPR dan partai politik akan semakin rendah.


Kesimpulan v  Data survei ini juga menunjukkan bahwa penolakan terhadap rencana revisi UU KPK datang dari semua latar belakang partai politik. Meskipun pada tingkat elit DPR masih terjadi perdebatan antarfraksi, pada tataran masyarakat suaranya seragam. Partai apa pun yang mereka pilih, semuanya menolak rencana revisi UU KPK. Untuk itu, trust terhadap lembaga partai politik juga terancam turun jika rencana revisi UU KPK terus dijalankan. v  Penolakan masyarakat terhadap revisi UU KPK juga berpengaruh terhadap tingkat kepuasan (approval rate) Presiden Joko Widodo. Mereka yang mengetahui masalah ini cenderung memiliki tingkat kepuasan yang lebih rendah. Bisa jadi karena sampai saat ini Presiden belum mengakomodasi aspirasi mereka. Draf revisi UU belum sampai ke tangan presiden, sehingga Presiden belum bisa memutuskan. Namun berdasarkan kecenderungan ini, jika Presiden mendukung revisi UU KPK, maka tingkat kepuasan publik atas kinerjanya akan cenderung menurun. Rilis Survei Nasional Temuan Survei: 18-29 Januari 2016 57

Kesimpulan v  Kelanjutan upaya revisi UU KPK tidak hanya ditentukan DPR dan partai politik, tetapi juga presiden. Temuan survei menunjukkan bahwa approval rating Presiden Joko Widodo saat ini merupakan yang tertinggi sejak dilantik. Artinya, dalam soal revisi UU KPK, Presiden memiliki modal politik besar untuk bersikap independen dalam mengambil keputusan yang diharapkan publik. v  Pertaruhan trust dan approval rating dalam masalah revisi UU KPK sangat nyata, sebagaimana yang ditunjukkan dalam kasus operasi tangkap tangan (OTT) terhadap salah satu anggota DPR RI baru-baru ini. Peristiwa tersebut langsung menaikkan kepercayaan masyarakat terhadap KPK, tetapi pada saat berbarengan menurunkan kepercayaan mereka terhadap DPR.


Kesimpulan v  Mereka yang menganggap revisi UU KPK sebagai upaya pelemahan, dan karenanya menolak, datang dari berbagai latar belakang politik, ekonomi dan sosial. Untuk itu, baik DPR, partai politik, maupun Presiden, tidak memiliki alasan atau legitimasi publik yang kuat untuk melanjutkan inisiatif yang dipandang hanya akan memperlemah KPK ini.


Temuan Survei Nasional: Januari 2016

Recommend Documents