Temuan Survei: Januari 2015

Temuan Survei: 10 – 18 Januari 2015

Latar Belakang •

Istilah ”capaian kinerja pemerintah 100 hari” baru dikenal pasca reformasi. 100 hari bukanlah waktu yang panjang, sehingga mustahil bagi pemerintahan baru untuk menyelesaikan banyak persoalan dalam jangka waktu sependek itu. Namun ekspektasi publik yang besar terhadap presiden dan wakil presiden terpilih, yakni Jokowi-JK, berujung pada melonjaknya harapan yang kadang tak masuk akal.

•

Namun, kinerja 100 hari tetaplah penting, terutama dalam kerangka berikut ini: Pertama, 100 hari adalah masa krusial bagi tuntasnya agenda pokok pembentukan kekuasaan dan perangkat-perangkat yang menunjangnya. Dalam masa singkat ini, portofolio kabinet dan siapa saja yang mengisinya harus tuntas. Pos-pos kementerian juga harus segera melakukan restrukturisasi dan menyiapkan agenda kerja dan sasaran yang hendak dicapai dalam jangka pendek, menengah hingga lima tahun mendatang.

•

Kedua, program 100 hari merupakan bukti simbolik untuk meyakinkan publik bahwa pemerintahan baru mampu menjawab masalah selama lima tahun ke depan. Disebut simbolik karena program ini menjadi kerangka operasional atas komitmen dan janji-janji yang telah dibuat selama kampanye. Narasi-narasi besar kampanye Jokowi-JK harus mampu diimplementasikan dalam program yang lebih sistematik dan reasonable.

Rilis Surnas LSI Temuan Survei: 10-18 Januari 2015 | 2

Latar Belakang •

Ketiga, program 100 hari menjadi batu pijakan atau pondasi bagi arah pembangunan selama lima tahun ke depan.

•

Sejauhmana kinerja pemerintahan Jokowi-JK mendapat penilaian publik menjadi krusial karena demokrasi mengandaikan setiap warga punya derajat dan hak yang sama untuk menilai baik buruknya kinerja pemerintah.

•

Setiap lembaga itu tentu bisa dan boleh merumuskan kriterianya sendiri untuk mengukur derajat keberhasilan kinerjanya. Namun pada akhirnya evaluasi publik adalah cara penting untuk mengukur tingkat keberhasilan (atau kegagalan) pemerintah karena publiklah yang akan dikenai dampak sebuah kebijakan. Isu akuntabilitas publik karena itu menjadi isu penting di pemerintahan yang demokratis.

•

Pertanyaannya, bagaimanakah penilaian publik atas kinerja pemerintahan Jokowi-JK? Lebih spesifik lagi, bagaimana mereka mengevaluasi kinerja presiden dan wakil presiden yang memegang peran utama dalam pemerintahan? Bagaimanakah evaluasi publik terhadap kementerian-kementerian yang ada? Bagaimana evaluasi mereka atas upaya penanganan pemerintah terhadap isu-isu mutakhir? Rilis Surnas LSI Temuan Survei: 10-18 Januari 2015 | 3

Latar Belakang • Sejauh mana faktor-faktor demografis mempengaruhi penilaian publik atas kinerja pemerintah? Sama pentingnya, benarkah evaluasi publik tersebut dipengaruhi sikap partisanship mereka?


Tujuan • Untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan Jokowi-JK pada 100 hari pemerintahannya. • Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan atas kinerja pemerintahan Jokowi-JK.


Metodologi •

Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.

•

Sampel: Jumlah sampel 1.220 responden. Berdasar jumlah sampel ini, diperkirakan margin of error sebesar +/-2.9% pada tingkat kepercayaan 95%.

•

Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. Satu pewawancara bertugas untuk satu desa/kelurahan yang terdiri hanya dari 10 responden

•

Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20% dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spotcheck). Dalam quality control tidak ditemukan kesalahan berarti.

•

Waktu wawancara lapangan 10 – 18 Januari 2015.

•

Sumber dana: LSI (dana yang dihimpun untuk survei publik)


Flow chat penarikan sampel Populasi desa/kelurahan tingkat Nasional

Prov k

Prov 1

…

…

Desa/kelurahan di tingkat Provinsi dipilih secara random dengan jumlah proporsional

Ds 1 … Ds m

Ds 1 … Ds n RT1

RT2

RT3

….

RT5

KK1 KK2

Laki-laki

Perempuan

Di setiap desa/kelurahan dipilih sebanyak 5 RT dengan cara random Di masing-masing RT/Lingkungan dipilih secara random dua KK Di KK terpilih dipilih secara random Satu orang yang punya hak pilih laki-laki/perempuan


Validasi Sample

PROFIL DEMOGRAFI RESPONDEN KATEGORI Laki-laki Perempuan Pedesaan Perkotaa

SAMPEL GENDER 50.0 50.0 DESA-KOTA 50.8 49.2

POPULASI 50.1 49.9 50.2 49.8

KATEGORI

SAMPEL AGAMA Islam 90.1 Katolik/Protestan 6.7 Lainnya 3.1 ETNIS Jawa 40.4 Sunda 16.2 Madura 3.4 Batak 3.5 Betawi 3.5 Minang 3.1 Bugis 3.2 Lainnya 26.8

POPULASI 87.3 9.8 3.0 40.2 15.5 3.0 3.6 2.9 2.7 2.7 29.4


PROFIL DEMOGRAFI RESPONDEN KATEGORI ACEH SUMUT SUMBAR RIAU JAMBI SUMSEL BENGKULU LAMPUNG BABEL KEPRI DKI JABAR JATENG DIY JATIM BANTEN BALI

SAMPEL PROVINSI 1.9 5.5 2.0 2.3 1.3 3.1 0.7 3.2 0.5 0.7 4.0 18.2 13.7 1.5 15.9 4.5 1.6

POPULASI 1.9 5.5 2.0 2.3 1.3 3.1 0.7 3.2 0.5 0.7 4.0 18.1 13.6 1.5 15.8 4.5 1.6

KATEGORI NTB NTT KALBAR KALTENG KALSEL KALTIM KALTARA SULUT SULTENG SULSEL SULTRA GORONTALO SULBAR MALUKU MALUT PAPUA BARAT PAPUA

SAMPEL PROVINSI 1.9 2.0 1.8 0.9 1.5 1.3 0.0 1.0 1.1 3.4 0.9 0.4 0.5 0.6 0.4 0.3 1.2

POPULASI 1.9 2.0 1.8 0.9 1.5 1.3 0.2 1.0 1.1 3.4 0.9 0.4 0.5 0.6 0.4 0.3 1.2


Kondisi Indonesia secara Umum

Kondisi Politik Nasional Bagaimana Ibu/Bapak melihat keadaan politik nasional sekarang? … (%)

70 60 50

40.0 40

28.9

30

15.8

20

11.2 10

2.3

1.9

0

Sangat Baik

Baik

Sedang

Buruk

Sangat Buruk

Tidak tahu/tidak jawab

Kondisi politik lebih banyak dinilai sedang. Yang menjawab baik lebih banyak dibandingkan yang menjawab buruk.


Kondisi Penegakan Hukum Bagaimana Ibu/Bapak melihat keadaan penegakan hukum secara nasional sekarang? … (%)

70 60 50

38.4

40

31.9

30

20.8 20 10

1.5

1.4

5.9

0

Sangat Baik

Baik

Sedang

Buruk

Sangat Buruk


Kondisi penegakan hukum lebih banyak dinilai baik.


Kondisi Keamanan Nasional Bagaimana Ibu/Bapak melihat keadaan keamanan nasional sekarang? … (%)

70

57.5

60 50 40

27.7

30 20 10

8.3 2.6

0.9

3.0

0

Sangat Baik

Baik

Sedang

Buruk

Sangat Buruk


Umumnya, warga menilai baik kondisi keamanan nasional.


Kondisi Pemberantasan Korupsi Bagaimana Ibu/Bapak melihat kondisi pemberantasan korupsi di negara kita sekarang ini? … (%)

70 60 50

39.6

40

25.4

30

21.4

20 10

3.3

3.3

6.9

0

Sangat Baik

Baik

Sedang

Buruk

Sangat Buruk


Lebih banyak yang menilai kondisi pemberantasan korupsi sekarang ini baik.


Kondisi Ekonomi Bagaimana Ibu/Bapak melihat keadaan ekonomi nasional di negara kita sekarang ini? … (%)

70 60 50

39.7 40

26.2

26.0

30 20 10

0.4

4.2

3.5

Sangat Buruk


0

Sangat Baik

Baik

Sedang

Buruk

Kondisi ekonomi dinilai sedang, tapi lebih banyak yang menilai buruk ketimbang baik.


Kondisi Umum Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Ekonomi % Sangat baik + Baik

Keamanan nasional

60.1

Pemberantasan korupsi

43.0

Penegakan hukum secara nasional

Sangat baik + Baik

39.9

Politik nasional

30.8

Ekonomi nasional

26.5

0

20

40

60

80

100

Kondisi kemanan nasional paling baik penilaiannya. Sedangkan kondisi ekonomi dan politik dinilai paling rendah. Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi juga masih kurang baik.


Tren Kondisi Umum Nasional 70

60

60

50

52

50

52 49 43 40

43 40

37 30

31 27 25

31 27 24

20

33 24 22

31 24

31 26

Politik Penegakan hukum Keamanan Ekonomi

10

Pemberantasan korupsi 0

Jan'14

Mrt'14

Mei'14

Jun'14

Jan'15

Kondisi keamanan, penegakan hukum dan kondisi politik dinilai sedikit membaik dalam setahun terakhir. Sementara kondisi ekonomi dan pemberantasan korupsi stagnan.


Masalah Mendesak Menurut Ibu/Bapak mana masalah paling mendesak yang harus diselesaikan oleh pemimpin nasional lima tahun ke depan? … (%) 31.9

Menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran

28.2

Mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok

15.6

Pemberantasan korupsi

6.1

Pemerataan pendapatan Memperbaiki kualitas pendidikan

5.3

Keamanan/ketertiban Memberantas tindakan-tindakan yang bertentangan dengan moral

5.0 1.4

Meningkatkan kewibawaan pemerintah

1.3

Melindungi alam Indonesia dari kehancuran akibat kegiatan us

1.0

Memperkuat nilai tukar rupiah terhadap mata uang luar negeri

0.8

Kebebasan berpendapat

0.5

Hutang luar negeri

0.5

Mencegah masuknya barang-barang dan pekerja dari luar negeri

0.4 1.9

Tidak tahu/jawab 0

10

20

30

40

50

60

70

Menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan mengendalikan harga kebutuhan pokok merupakan masalah paling mendesak yang harus diselesaikan pemerintah


Temuan •

Kondisi ekonomi dan politik saat ini dinilai paling rendah, bahkan kondisi ekonomi saat ini lebih banyak yang menilai buruk ketimbang yang menilai baik.

•

Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi juga dinilai masih kurang positif. Hanya kondisi keamanan yang dinilai cukup positif.

•

Mayoritas publik juga menilai beberapa aspek perekonomian dirasa paling mendesak dan harus dibenahi oleh pemimpin nasional untuk lima tahun ke depan, terutama masalah lapangan pekerjaan dan stabilitas harga-harga barang kebutuhan pokok.

•

Kemudian, masalah pemberantasan korupsi juga mendapat sorotan publik cukup besar untuk bisa semakin ditingkatkan.


Kepercayaan terhadap Lembaga Negara/Institusi Politik

Kepercayaan terhadap Lembaga Negara/Institusi Politik Tolong Ibu/Bapak sebutkan, seberapa percaya Ibu/Bapak bahwa lembaga-lembaga negara berikut saat ini telah bekerja dengan baik: apakah sangat percaya, cukup percaya, sedikit percaya, ataukah tidak percaya sama sekali? … (%) Tentara Nasional Indonesia (TNI)

83

Presiden

83 81

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

80

Wakil Presiden

72

Menteri-menteri

69

Kepolisian RI (Polri)

66

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

65

Pengadilan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

59

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

59 50

Partai Politik 0

20

40

60

80

100

Sangat percaya + cukup percaya TNI, Presiden, dan KPK paling dipercaya. Partai politik paling kurang dipercaya, kemudian DPD dan DPR.


Kepercayaan terhadap Lembaga Negara/Institusi Politik (Oktober 2014) Seberapa yakin Ibu/Bapak dengan lembaga-lembaga yang ada di bawah ini untuk menjalankan tugasnya dengan baik dalam lima tahun kedepan; Sangat Yakin, Cukup Yakin, Kurang Yakin, Tidak Yakin Sama Sekali? … (%) 100

82.5 80

78.9

60

53.5

51.7 41.3

40

20

0

Presiden

Wakil Presiden

DPD

DPR RI

Partai Politik

Sangat atau cukup yakin Pada Oktober 2014, mayoritas publik juga yakin Presiden dan Wakil Presiden bisa menjalankan tugasnya dengan baik untuk 5 tahun ke depan. DPD, DPR dan Parpol juga kurang dipercaya.


Kepercayaan terhadap Lembaga Negara/Institusi Politik 100

82.5 82.9

78.9 79.6

80

59.3 60

53.5

59.2 51.7

50.1 41.3

40

20

0

Presiden

Wakil Presiden

Okt'14 (sangat atau cukup yakin)

DPD

DPR RI

Partai Politik

Jan'15 (sangat atau cukup percaya)

Meski kepercayaannya paling rendah, tapi dalam tiga bulan terakhir publik semakin percaya kepada DPD, DPR dan Parpol.


Temuan •

TNI, Presiden, KPK dan Wakil Presiden merupakan institusi yang paling dipercaya di negeri ini.

•

Kemudian menteri-menteri, Kepolisian, MPR dan Pengadilan. Sementara DPD, DPR dan Partai politik kepercayaan publiknya lebih rendah.

•

DPD, DPR dan Partai Politik tiga bulan lalu kepercayaannya juga paling rendah, tapi saat ini mulai membaik.


Evaluasi Kinerja Pemerintah

Political Confidence terhadap Jokowi (Okt’14) Seberapa yakin Ibu/Bapak Joko Widodo (Jokowi) akan menjadi Presiden yang mampu memimpin Indonesia ke depan menjadi lebih baik dari sekarang? … (%)

60

52.8 50 40 30

21.7 17.5

20

6.1

10

1.9 0

Sangat yakin

Cukup yakin

Kurang yakin

Tidak yakin sama sekali

TT/TJ

Lebih spesifik terhadap Jokowi, sekitar 74.5% publik yakin atau sangat yakin bahwa Jokowi akan menjadi Presiden yang mampu memimpin Indonesia ke depan menjadi lebih baik (SMRC, Oktober 2014).


Kepuasan terhadap Kinerja Presiden & Wakil Presiden Secara umum, apakah sejauh ini Ibu/Bapak sangat puas, cukup puas, kurang puas, atau tidak puas sama sekali dengan kerja Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden & M. Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden? … (%) 100

80

55.0 54.2

60

40

29.9 31.2

20

6.6

5.1

2.9

3.4

5.6

6.1

0

Sangat puas

Cukup Puas

Kurang puas

Joko Widodo (Jokowi)

Tidak puas sama sekali

TT/TJ

M. Jusuf Kalla

Yang puas atas kinerja Presiden sekitar 61.6%, dan 59.3% puas terhadap kinerja Wakil Presiden.


Hasil Kerja Pemerintahan Jokowi-JK Menurut penilaian Ibu/Bapak bagaimana HASIL KERJA PEMERINTAHAN Jokowi - JK sejauh ini dalam menangani permasalahan-permasalahan berikut, apakah sangat buruk, buruk, baik atau sangat baik? … (%) 75.2

Menjaga ketertiban/keamanan di masyarakat

72.3

Menjaga persatuan bangsa

70.7

Menyediakan pendidikan yang terjangkau

69.8

Menyediakan pelayanan kesehatan yang terjangkau

68.0

Melaksanakan sistem belajar mengajar di sekolah dengan baik Menangani pencurian ikan di perairan Indonesia

66.0

Mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

65.6 61.2

Memberantas korupsi Menangani masalah pertikaian/konflik antara kelompok/suku di sejumlah wilayah di tanah air (Papua, Poso, dll.)

57.3 53.4

Mengatasi peredaran narkotika dan obat terlarang (narkoba) Menangani kasus pelanggaran HAM

52.6

Menangani masalah Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Wanita (TKI/TKW)

48.5 44.9

Mengatasi masalah harga BBM dalam negeri Menjaga harga-harga barang kebutuhan pokok (SEMBAKO) terjangkau oleh rakyat pada umumnya

44.5

Mengurangi jumlah orang miskin

39.9

Menjaga stabilitas nilai rupiah terhadap dollar

39.6 36.4

Mengurangi jumlah pengangguran 0

20

40

60

80

100

Baik + sangat baik

Kinerja pemerintah di bidang ekonomi perlu digenjot, khususnya dalam mengurangi pengangguran, stabilitas nilai rupiah, mengurangi jumlah orang miskin, dan harga sembako. Permasalahan lain yaitu menjaga stabilitas harga sembako, masalah BBM dalam negeri dan masalah TKI/TKW.


Kartu Indonesia Sehat (KIS) • Apakah Ibu/Bapak tahu atau pernah dengar program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dari pemerintah? • Jika Ya, apakah program Kartu Indonesia Sehat (KIS) sangat berarti, cukup berarti, kurang berarti atau tidak berarti sama sekali dalam membantu meringankan beban rakyat yang memerlukan? • Apakah keluarga Ibu/Bapak ini menerima layanan kesehatan dengan Kartu Indonesia Sehat (KIS) tersebut… (%) 80

72.2

70

63.6

60

51.5

50 40 27.8

30

30.6

20 9.4

10

6.6

8.3

1.9

0.3

0 Ya

Tidak

Sangat Cukup Kurang berarti berarti berarti

Tidak berarti sama sekali

TT/TJ

Ya

Tidak

TJ

Sebagian besar warga tahu program KIS dan menilainya berarti untuk membantu rakyat.


Kartu Indonesia Pintar (KIP) • Apakah Ibu/Bapak tahu atau pernah dengar program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dari pemerintah? • Jika Ya, apakah program Kartu Indonesia Pintar (KIP) sangat berarti, cukup berarti, kurang berarti atau tidak berarti sama sekali dalam membantu meringankan beban rakyat yang memerlukan? • Apakah keluarga Ibu/Bapak ini menerima layanan dari Kartu Indonesia Pintar (KIP) tersebut… (%) 70

65.8 60.8

60

54.2

50 40

34.2 28.9

30 20

7.8

7.4

10

1.7

4.7 0.2

0 Ya

Tidak

Sangat berarti

Cukup Kurang berarti berarti


TT/TJ

Ya

Tidak

TJ

Sebagian besar warga tahu program KIP dan menilainya berarti untuk membantu rakyat.


Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) • Apakah Ibu/Bapak tahu atau pernah dengar program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dari pemerintah? • Jika Ya, apakah program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sangat berarti, cukup berarti, kurang berarti atau tidak berarti sama sekali dalam membantu meringankan beban rakyat yang memerlukan? • Apakah keluarga Ibu/Bapak ini menerima layanan dari Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tersebut… (%) 60

56.9

55.7

51.4 50

44.3

40 26.9

30 20

8.3

10

5.8 2.1

4.2 0.1

0 Ya

Tidak

Sangat Cukup Kurang berarti berarti berarti


TT/TJ

Ya

Tidak

TJ

Umumnya warga tahu program KKS dan menilainya berarti untuk membantu rakyat.


Kepuasan terhadap Kinerja Presiden 2005 - 2015 (100 Hari Memimpin) 100

80 66

70 62

60

40 29

28

33

20 4

2

6

0

Puas/sangat puas Jan'05 (SBY 2004-2009)

Kurang/tidak puas sama sekali Jan'10 (SBY 2009-2014)

TT/TJ Jan'15 (Jokowi 2014-2019)

Pada evaluasi kinerja Presiden di tiap 100 hari pertama kepemimpinan pada masa SBY jilid pertama dan kedua, posisi Jokowi dinilai lebih rendah.


Temuan • Kepuasan warga terhadap kinerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden M Jusuf Kalla cukup tinggi, masingmasing sebesar 55% dan 54% yang menilai cukup puas. Jika dijumlahkan dengan yang menilai sangat puas, maka kepuasan terhadap Presiden dan Wapres masing-masing menjadi 62% dan 59%. • Meski kepercayaan publik terhadap Presiden masih sangat tinggi, tapi tidak lantas merasa puas terhadap kinerja Jokowi. • Lebih spesifik, dibandingkan dengan political confidence pada Oktober 2014 yang lalu, kepuasan terhadap Jokowi saat ini posisinya lebih rendah. Ini menggambarkan adanya penurunan kepercayaan publik terhadap Jokowi.


Temuan • Faktor utama kepuasan terhadap kepala negara adalah apa dan bagaimana pelaksanaan program-program utamanya. Tiga program utama yang diluncurkan JokowiJK di awal masa pemerintahannya: Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). • Tiga kartu sakti yang dicanangkan Jokowi tersebut sudah cukup luas terdengar oleh publik. Kartu Indonesia Sehat (KIS) 72% publik sudah tahu. Kartu Indoensia Pintar (KIP) 66% publik sudah tahu. Dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) 56% publik sudah tahu. Dan diantara warga yang sudah tahu masing-masing kartu tersebut, penilaiannya sangat positif, di atas 80%. Namun hingga saat ini masih sangat sedikit menjangkau publik.


Temuan • Faktor lain yang berhubungan dengan kepuasan terhadap Presiden dan Wapres adalah opini tentang kinerja mereka sejauh ini di bidang ekonomi. Khususnya dalam mengurangi pengangguran, stabilitas nilai rupiah, mengurangi jumlah orang miskin, stabilitas harga sembako, dan masalah TKI/TKW. Kurang dari 50% warga yang menilai “baik” atau “sangat baik” kinerja mereka dalam mengatasi permasalahan tersebut. • Sebaliknya, dalam hal menjaga ketertiban/keamanan, menjaga persatuan, menyediakan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang terjangkau, pemerintahan Jokowi-JK dianggap baik/sangat baik oleh sebagian besar warga.


Kebijakan BBM Bersubsidi

Kenaikan Harga BBM Bersubsidi Pada tanggal 18 November 2014 yang lalu, pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla menaikkan harga BBM bersusidi karena subsidi BBM selama ini dinilai tidak tepat sasaran dan sangat membebani keuangan negara. Apakah Ibu/Bapak setuju dengan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi tersebut, apakah sangat setuju, setuju, kurang setuju atau tidak setuju sama sekali? … (%)

45

42.1

40 35

29.3

30

23.6

25 20 15 10 5

3.7

1.2

0

Sangat setuju

Setuju

Kurang setuju

Tidak setuju sama sekali

TT/TJ

Mayoritas warga kurang setuju atau tidak setuju sama sekali dengan langkah pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi, 71.4%.


Kenaikan Harga BBM Bersubsidi Menurut Ibu/Bapak, apakah pemerintah sebaiknya mengurangi subsidi BBM (menaikkan harga BBM)? (AGUSTUS 2014, n=2900 responden)

100

78.7

80

71.4

60

40

24.8

21.3 20

0

Ya

Tidak

AGUSTUS 2014

Setuju + sangat setuju

Kurang setuju + tidak setuju sama sekali

JANUARI 2015

Sikap ini tidak banyak berubah dibandingkan dengan 5 bulan lalu.


Dampak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi Akibat kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut, seberapa besar dampaknya bagi Ibu/Bapak? … (%)

35

28.8

30

28.6

25

20.0 20

15.2 15 10

5.0 5

2.6

0

Tidak berdampak sama sekali

Berdampak sedikit

Cukup berdampak

Berdampak besar

Berdampak sangat besar

TT/TJ

Efek kenaikan harga BBM dirasa cukup memiliki dampak besar bagi masyarakat.


Dampak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi Jika harga bahan bakar naik, seberapa besar dampaknya bagi Ibu/Bapak? (AGUSTUS 2014, n=2900 responden) 50

40

35.8 31.4 28.8

30

28.6 22.9 20.0

20

15.2 8.2

10

5.0 1.4

0.3

2.6

0


Berdampak sedikit

Cukup berdampak

Agustus 2014

Berdampak besar


TT/TJ

Januari 2015

Namun dampak yang dirasa lebih rendah dari yang dibayangkan sebelumnya.


Penurunan Harga BBM Menyesuaikan Dengan Harga Minyak Dunia Pada tanggal 1 Januari 2015, pemerintah menurunkan harga solar dan premium. Solar turun dari Rp 7.500 per liter menjadi Rp 7.250 per liter, dan premium turun dari Rp 8.500 per liter menjadi Rp 7.600 per liter. Keputusan ini dilakukan mengikuti harga minyak mentah dunia yang juga menurun. Apakah Ibu/Bapak setuju dengan kebijakan pemerintah yang menurunkan harga BBM untuk mengkuti penurunan harga pasar minyak mentah dunia? … (%)

80

71.0 70 60 50 40 30 20

12.5

9.0

10

3.8

3.7


TT/TJ

0

Sangat setuju

Setuju

Kurang setuju

Sebaliknya, publik sangat mendukung terjadinya penurunan harga BBM.


Kenaikan & Dampak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi Berdasar Demografi Base

La ki -l a ki Perempuan

50.0 50.0

Pedes a an Perkota a n

50.8 49.2

<= 20 thn 21-30 thn 31-40 thn 41-50 thn 51-60 thn => 61 thn

3.7 15.9 30.9 25.4 14.4 9.7

<= SD SLTP SLTA Kul i a h

40.7 20.6 27.9 10.8

< 600 ri bu 600 ri bu - < 1 juta 1 juta - < 1.4 juta 1.4 juta - < 2 juta 2 juta - 4 juta > 4 juta

20.7 18.9 17.4 15.6 19.4 8.0

Kenaikan harga BBM bersubsidi Kura ng a tau ti dak Setuju a ta u s etuju s a ma TT/TJ s a nga t s etuju s eka l i Gender 28.0 69.1 2.9 21.7 73.7 4.6 Desa-Kota 26.0 68.4 5.6 23.6 74.5 1.9 Usia 38.8 61.2 0.0 24.4 73.5 2.1 24.4 73.3 2.3 25.0 70.9 4.1 27.0 67.5 5.5 19.4 71.2 9.3 Pendidikan 21.6 72.1 6.3 24.9 72.7 2.4 25.5 72.9 1.5 35.1 62.4 2.5 Pendapatan 24.0 67.5 8.5 23.1 71.7 5.2 20.9 76.5 2.6 25.0 72.7 2.4 29.1 69.8 1.1 30.1 69.9 0.0

Dampak kenaikan harga BBM bersubsidi Sedi ki t ata u ti da k Cukup Berda mpa k bes a r berda mpa k s a ma berda mpa k ata u s a nga t bes ar s eka l i Gender 23.2 30.2 44.8 17.0 27.3 52.2 Desa-Kota 20.7 28.5 46.5 19.6 29.0 50.6 Usia 15.4 24.9 59.7 21.6 29.9 46.7 19.8 27.4 51.1 17.4 27.1 52.6 24.5 31.9 39.4 22.5 36.5 36.4 Pendidikan 17.9 25.9 52.1 23.1 27.5 47.9 18.7 32.5 47.3 26.8 32.4 39.7 Pendapatan 18.6 23.6 51.0 14.5 24.1 58.5 16.8 31.6 50.0 26.0 33.6 38.6 23.6 32.0 44.1 23.6 30.9 45.5

Ti da k ja wa b 1.7 3.4 4.3 0.8 0.0 1.8 1.6 2.9 4.2 4.6 4.2 1.6 1.5 1.0 6.8 2.9 1.6 1.8 0.3 0.0

Penolakan atas kenaikan harga BBM dan dampak besar yang dirasa terutama lebih besar pada kelompok perempuan, wilayah Perkotaan, usia 50 tahun ke bawah, pendidikan dan pendapatan menengah bawah.


Kenaikan Harga BBM Bersubsidi Berdasar Partisanship 100

91 82

81 80

71

69

66

80

76

75

76

75

74

64

60

40

33 25

25 20

16

15 4

4

17

15 2

6

10 2

7

24

23

21

17

9 3

3

3

3

Setuju

Tidak setuju

PPP

PAN

Demokrat

Gerindra

Golkar

PDIP

PKS

PKB

NasDem

Jokowi-JK

PrabowoHatta

Nasional

0

0

Hanura

30

TT/TJ

Penolakan besar terjadi pada tiap kelompok partisanship. Pemilih PDIP, PKB dan basis Capres Jokowi-JK penolakannya lebih rendah.


Dampak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi Berdasar Partisanship 100

80

73

60

50

49 44

43

43

41

20 20

22

40

16

2

18 9

8

7

3

1

0

24 21

14

10 5

3

28

25

20 20

13

53

32

32 26

30

30 27

29 24

27

50

49

40

29

65

61

59

1

3

1

3

0

Sedikit

Cukup berdampak

Berdampak besar

Hanura

PPP

PAN

Demokrat

Gerindra

Golkar

PDIP

PKS

PKB

NasDem

Jokowi-JK

PrabowoHatta

Nasional

0

TT/TJ

Dampak yang besar lebih banyak dirasa oleh kelompok basis Capres Prabowo-Hatta, terutama dari pemilih Demokrat, Gerindra, PPP, PAN dan PKS.


Temuan •

Kenaikan harga BBM bersubsidi pada 18 November 2014 yang lalu ditentang oleh mayoritas publik, 71.4%.

•

Selain itu, dampak bagi perekonomian masyarakat juga sangat luas dirasakan, sekitar 29% merasa cukup berdampak, dan lebih dari 48% merasa dampak yang lebih besar bahkan sangat besar.

•

Penolakan dan dampak yang lebih besar atas kenaikan harga BBM bersubsidi terjadi di setiap lapisan masyarakat, dan terutama dari kelompok kelas bawah, usia semakin muda, perempuan dan di perkotaan.

•

Berdasar kelompok partisan, kenaikan harga BBM bersubsidi juga mendapat penolakan sangat besar, begitu pula dampak dari kenaikannya.


Evaluasi Kementerian

Kinerja Kabinet Pemerintahan Jokowi-JK: Bidang Polhukam Menurut penilaian Ibu/Bapak, sejauh ini bagaimana KERJA MENTERI-MENTERI di Bidang POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN dalam Kabinet Jokowi – JK berikut ini? … (%)

39.1

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu

49.6

35.4

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo

46.6

34.9

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly

51.5

34.6

Menter iLuar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi

52.7

33.8

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi

54.2

32.8

Menteri Komunikasi dan InformatikaRudiantara

55.3 0

20

40

60

80

100

Sesuai harapan + sangat sesuai harapan TT/TJ

Kinerja menteri-mentri Polhukam sejauh ini masih belum memenuhi harapan sebagian besar warga. Masih banyak warga yan belum tahu program kongkret mereka.


Kinerja Kabinet Pemerintahan Jokowi-JK: Bidang Perekonomian Menurut penilaian Ibu/Bapak, sejauh ini bagaimana KERJA MENTERI-MENTERI di Bidang PEREKONOMIAN dalam Kabinet Jokowi – JK berikut ini? … (%) Menteri Perdagangan Rachmat Gobel

35.7

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar

35.6

Menteri Pertanian Amran Sulaiman

35.6

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro

35.5

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M. Soemarno

34.9

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Muljono

33.7

Menteri Perindustrian M. Saleh Husin

33.5

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri

33.4

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Anak Agung Gde Ngurah Puspayoga

32.2

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan

31.4 0

20

40

50.5 52.3 51.9 49.1 50.4 53.4 54.5 52.2 55.1 56.1 60

80

100

Sesuai + Sangat sesuai harapan Tidak tahu/Tidak jawab Kerja menteri-menteri bidang perekonomian belum sesuai harapan sebagian besar warga. Program kongkret mereka masih banyak yang belum diketahui warga.


Kinerja Kabinet Pemerintahan Jokowi-JK: Bidang Pembangunan Manusia & Kebudayaan Menurut penilaian Ibu/Bapak, sejauh ini bagaimana KERJA MENTERI-MENTERI di Bidang PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN dalam Kabinet Jokowi – JK berikut ini? … (%) 48.4

Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin

41.9

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa

41.0

Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan

48.3

47.5

42.6

43.5

Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek

47.0

37.7

Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi

51.1

36.4

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi M. Nasir

53.7

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise

36.2 51.5

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Ja’far

33.4 0

20

40

54.0 60

80

100

Sesuai + Sangat sesuai harapan Tidak tahu/Tidak jawab Kerja Menteri Agama, Menteri Sosial, Mendikbud, dan Menkes cukup banyak dinilai sesuai harapan warga. Cukup banyak warga yang belum tahu program menteri-menteri tersebut.


Kinerja Kabinet Pemerintahan Jokowi-JK: Bidang Kemaritiman Menurut penilaian Ibu/Bapak, sejauh ini bagaimana KERJA MENTERI-MENTERI di Bidang KEMARITIMAN dalam Kabinet Jokowi – JK berikut ini? … (%)

61.1

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti

32.4

39.5

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan

48.1

34.9

Menteri Pariwisata Arief Yahya

54.0

Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Sudirman Said

33.7 54.8

0

20

40

60

80

100

Sesuai + Sangat sesuai harapan Tidak tahu/Tidak jawab

Umumnya warga menilai kerja Menteri KP sesuai harapan. Namun, menteri-menteri lainnya di bidang Kemaritiman masih belum sesuai harapan. Ini karena warga juga tidak tahu sehingga tak bisa menilai.


Temuan •

Di tingkat kabinet/menteri, mayoritas warga tidak mengetahui kinerja mereka. Hanya kinerja Menteri Kelautan yang dianggap mayoritas publik (61%) memenuhi harapan. Untuk tiga menteri, Menteri Agama, Menteri Sosial, dan Menteri Diknas, hampir separo (47-48%) mengatakan bahwa kinerja mereka memenuhi harapan. Sisanya, publik yang menganggap kinerja menteri sesuai harapan jumlahnya di bawah 40%.


Isu-isu

Isu Presiden Boneka Ada yang berpendapat bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai Presiden, Joko Widodo (JOKOWI) banyak dipengaruhi oleh Megawati Soekarnoputri (Ketua Umum PDIP) yangmenunjukkan bahwa Joko Widodo merupakan Presiden boneka. Namun ada juga yang berpendapat bahwa Joko Widodo sebagai Presiden telah bekerja sebagaimana mestinya tanpa dipengaruhi oleh siapapun termasuk Megawati Soekarnoputri. Diantara dua pendapat tersebut, mana yang lebih sesuai dengan pendapat Ibu/Bapak? … (%) 55.8

60 50 40 30

23.6

20.6

20 10 0

Joko Widodo sebagai Presiden Joko Widodo sebagai Presiden telah banyak dipengaruhi oleh Megawati bekerja sebagaimana mestinya Soekarnoputri,yang menunjukkan tanpa dipengaruhi oleh siapapun bahwa Joko Widodo merupakan termasuk Megawati Soekarnoputri Presiden boneka

Tidak tahu/jawab

Umumnya warga menilai bahwa Presiden Jokowi relatif independen. Namun, cukup banyak yang masih menganggapnya dipengaruhi Megawati dan banyak pula yang tidak berpendapat.


“Blusukan” ala Jokowi Ada yang berpendapat bahwa kegiatan “blusukan” yang sering dilakukan oleh Joko Widodo (JOKOWI) merupakan kegiatan pencitraan belaka agar terkesan bahwa Joko Widodo adalah orang yang perhatian kepada rakyat. Namun ada juga yang berpendapat bahwa kegiatan “blusukan” yang dilakukan Joko Widodo (JOKOWI) merupakan upaya untuk memastikan pelayanan pemerintah sampai ke masyarakat. Diantara dua pendapat tersebut, mana yang lebih sesuai dengan pendapat Ibu/Bapak? … (%)

80

69.9 70 60 50 40 30 20

15.7

14.3

10 0

Kegiatan “blusukan” hanya pencitraan, agar Joko Widodo terkesan perhatian kepada rakyat

Kegiatan “blusukan” merupakan upaya Joko Widodo untuk memastikan pelayanan pemerintah sampai ke masyarakat

Tidak tahu/jawab

Kegiatan “blusukan” Presiden Jokowi dinilai positif oleh sebagian besar warga.


Kecelakaan AirAsia 1. Apakah Ibu/Bapak tahu atau mengikuti berita tentang kecelakaan pesawat Air Asia yang terjadi pada tanggal 28 Desember 2014 lalu? 2. Jika tahu, secara umum hingga saat ini seberapa puas Ibu/Bapak dengan penanganan yang dilakukan pemerintah terhadap musibah tersebut? … (%)

100

92.1

90 80 70

63.6

60 50 40 30

21.4

20

7.9

10

12.1 0.6

2.3


Tidak tahu/jawab

0

Ya

Tidak

Sangat puas Cukup puas Kurang puas

Hampir semua orang tahu kecelakan pesawat AirAsia yang terjadi akhir tahun lalu. Dan umumnya puas dengan penanganan yang dilakukan pemerintah terhadap musibah itu.


Isu Presiden Boneka & Blusukan Berdasar Demografi Isu Presiden Boneka

La ki -l a ki Perempuan Pedes a an Perkota a n <= 20 thn 21-30 thn 31-40 thn 41-50 thn 51-60 thn => 61 thn <= SD SLTP SLTA Kul i a h < 600 ri bu 600 ri bu - < 1 juta 1 juta - < 1.4 juta 1.4 juta - < 2 juta 2 juta - 4 juta > 4 juta

Jokowi Base Pres i den Boneka Gender 50.0 24.1 50.0 23.2 Desa-Kota 50.8 18.0 49.2 29.4 Usia 3.7 29.1 15.9 25.9 30.9 26.0 25.4 21.8 14.4 23.0 9.7 17.7 Pendidikan 40.7 17.5 20.6 20.5 27.9 29.4 10.8 37.5 Pendapatan 20.7 12.1 18.9 18.4 17.4 25.4 15.6 23.6 19.4 36.4 8.0 31.6

Isu Blusukan

Jokowi bukan Pres i den TT/TJ Boneka 59.1 52.5

16.9 24.3

60.4 51.0

21.6 19.6

56.5 59.5 55.7 56.5 50.1 52.2

14.4 14.6 18.3 21.6 26.9 30.1

52.7 61.5 56.2 55.6

29.8 18.0 14.3 7.0

57.2 55.9 49.4 62.6 52.1 60.3

30.7 25.6 25.3 13.8 11.4 8.2

"Bl us uka n" "Bl us uka n" ha nya bukan TT/TJ pencitra a n penci tra a n Gender 16.6 71.7 11.8 12.1 68.2 19.7 Desa-Kota 12.4 68.1 19.6 16.3 71.9 11.8 Usia 22.3 68.2 9.5 13.8 75.7 10.5 15.0 71.5 13.5 13.9 70.2 15.9 14.7 63.9 21.4 10.5 64.6 24.9 Pendidikan 10.2 64.1 25.7 12.9 75.4 11.6 16.3 75.1 8.5 27.3 68.0 4.7 Pendapatan 7.5 65.6 27.0 13.2 68.5 18.4 15.0 65.9 19.1 14.6 74.9 10.5 20.5 72.5 7.0 16.8 77.6 5.7

Jokowi bukan Presiden boneka dan Blusukan bukan kegiatan pencitraan.


Isu Presiden Boneka Berdasar Partisanship pada Pemilu 2014 100

80

67 60

66

70 61

56 47

40

35

33 24

21

46

45

28 21

20

20

12

21 14

18 21

20

46 40

50

49

45 35

32

32

27

26 20

18

20

14

12

55

18

18

Jokowi Presiden Boneka

Jokowi bukan Presiden Boneka

Hanura

PPP

PAN

Demokrat

Gerindra

Golkar

PDIP

PKS

PKB

NasDem

Jokowi-JK

PrabowoHatta

Nasional

0

TT/TJ

Basis Capres Prabowo-Hatta menilai Jokowi adalah Presiden boneka, terutama pemilih Gerindra. Basis PKS, PAN, Demokrat, PPP dan Golkar penilaiannya juga lebih negatif dibanding rata-rata secara umum.


Isu Blusukan Berdasar Partisanship pada Pemilu 2014 100

79

80

73

72

70 60

83

80

58

55

53

62

60

58

53

40

30 25 20

14 16

17

15 5

18 11 9

20

18 13

10

30

28

25 25 14

15

29 18 18 10

9

4

Blusukan hanya pencitraan

Blusukan bukan pencitraan

Hanura

PPP

PAN

Demokrat

Gerindra

Golkar

PDIP

PKS

PKB

NasDem

Jokowi-JK

PrabowoHatta

Nasional

0

TT/TJ

“Blusukan” dinilai bukan pencitraan, tapi basis Capres Prabowo-Hatta penilaiannya jauh lebih negatif dibanding basis Capres Jokowi-JK. Begitu juga pada basis partai-partai pendukungnya.


Temuan •

Sebagian besar publik menilai bahwa Jokowi bukan Presiden boneka, 56%, dan kegiatan “blusukan” dinilai bukan untuk pencitraan, 70%. Penilaian ini relatif cukup merata di setiap segmen demografi masyarakat.

•

Tapi pada kelompok partisan, variasinya lebih jelas. Pada basis pemilih Capres Prabowo-Hatta, Jokowi dinilai sebagai presiden boneka. Dan pada basis partai-partai yang tergabung dalam koalisinya, penilaian negatif lebih besar ketimbang rata-rata secara nasional, terutama basis pemilih Gerindra yang bahkan lebih banyak yang menilai negatif.

•

Kemudian kegiatan “blusukan”, secara umum basis partisan tidak sependapat kegiatan blusukan adalah pencitraan, tapi penilaian negatif jauh lebih besar pada basis pemilih Capres Prabowo-Hatta dibanding basis Capres Jokowi-JK. Begitu juga pada basis partaipartai pendukungnya, penilaian negatifnya lebih besar dari rata-rata secara nasional.


Kinerja Jokowi Berdasar Sosio-Demografis

Kepuasan terhadap Kinerja Jokowi sebagai Presiden Berdasar Demografi 100

80

70 62

62

61

63

63

67

62

60

53 41

40

34

33

35

31

34

32 24

22

20

6

11

7

4

5

3

3

6

6

Puas

Kurang puas

=> 61 thn

51-60 thn

41-50 thn

31-40 thn

21-30 thn

<= 20 thn

Perempuan

Laki-laki

Nasional

0

TT/TJ

Kepuasan Jokowi lebih rendah pada kelompok usia 31-40 tahun.



80

68

64

62

61

61

65

61

58

60

40 40

34

33

35

35

29

25

58

58

57

38

36

36

30

5

7

5

2

5

4 1 juta - < 1.4 juta

8

6

600 ribu < 1 juta

20

8

6

4

Puas

Kurang puas

> 4 juta

2 juta - 4 juta

1.4 juta - < 2 juta

< 600 ribu

Kuliah

SLTA

SLTP

<= SD

Nasional

0

TT/TJ

Semakin tinggi pendidikan dan pendapatan, kepuasan terhadap Jokowi cenderung semakin rendah, sebaliknya, ketidakpuasan semakin tinggi.



80

75

73

73

68

64

62

58

60

53

4748

41 40

36

33 27

20

14 6

34

27

25

11

6

5

8

4

0

2

0

Puas

Kurang puas

Lainnya

Bugis

Minang

Betawi

Batak

Madura

Sunda

Jawa

Nasional

0

TT/TJ

Etnis Minang, Betawi dan Sunda, kepuasan terhadap Jokowi paling rendah. Bahkan kelompok etnis Minang, mayoritas tidak puas kepada Jokowi.



80

71

67 62

40

62

51 41

37

33

62

61

56

60

64

35

33

29

34

30 23

20

6

7

4

6

8

3

6

6

4

Puas

Kurang puas

Lainnya

Jatim

Jateng+DIY

Jabar

DKI+Banten

Sumatera

Perkotaan

Pedesaan

Nasional

0

TT/TJ

Wilayah perkotaan, terutama di Jawa Barat, kepuasan terhadap Jokowi paling rendah.


Kenaikan & Dampak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi Terhadap Kepuasan Jokowi 100

79

80

79

76 70

67

63

62

62

70 55

60

4748

Puas

Kurang puas

6

4

0 TJ

4


3

Berdampak besar

7

Cukup berdampak

8

Berdampak sedikit

5

5


Setuju

33

26

18

TT/TJ

5

0 Sangat setuju

26

17

6 Nasional

29


21 20

0

38

33

33

Kurang setuju

40

4848

TT/TJ

Semakin tidak setuju dan semakin besar dampak dari kenaikan harga BBM, semakin tidak puas kepada Jokowi.


Isu Presiden Boneka & Blusukan terhadap Kepuasan Jokowi 100

75

80

62

59

60

33

56

32

28

26

22

27

27

17

6

4

5

3

Blusukan bukan pencitraan

16

20

Blusukan hanya pencitraan

40

70

68

63

2

Puas

Kurang puas

TT/TJ

TT/TJ

Jokowi bukan Presiden Boneka

Jokowi Presiden Boneka

Nasional

0

TT/TJ

Efek isu sangat negatif terhadap kepuasan Jokowi.


Musibah Air Asia terhadap Kepuasan Jokowi 100

80

69 62

62

68

63

60

60

4749 40

33

33

28

26 20

38 35

32

32

27

14 6

5

5

4

4

0

Puas

Kurang puas

Tidak tahu/jawab


Kurang puas

Cukup puas

Sangat puas

Tidak tahu

Tahu

Nasional

0

TT/TJ

Semakin tidak puas dengan penanganan musibah, semakin tidak puas juga terhadap Jokowi. Namun kelompok ini sangat kecil


Kepuasan terhadap Kinerja Jokowi sebagai Presiden Berdasar Partisanship 100

80

77

74 68

64

62 60

40

73

54

50

33 22

25

43

43

40

38

55

53

58 53 41

40

50 45

29

27 20

20

6

4

7

6

3

8

6

6

4

Puas

Kurang puas

Hanura

PPP

PAN

Demokrat

Gerindra

Golkar

PDIP

PKS

PKB

NasDem

Jokowi-JK

PrabowoHatta

Nasional

0

TT/TJ

Basis pemilih Capres Prabowo-Hatta tidak puas dengan kinerja Jokowi. Konsisten dengan basis pemilih partai, basis PKS, Golkar, Demokrat, Gerindra, PAN, dan PPP, kepuasan Jokowi lebih rendah dari rata-rata Nasional, terlebih Gerindra, lebih besar tidak puas.


Pemberantasan Korupsi

Kinerja Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi (%) 100

80

80

77 65

60

78

84

80

79

Baik + Sangat baik

63

59

56

55 45

40

51

49

45

49

44

43

42

38

20 *) Mei 2013 & Okt’14: sangat puas + cukup puas

Jan'15

Okt'14*

Mei'13*

Des'11

Jul'11

Des'10

Okt'10

Mar'10

Jan'10

Jul'09

Jun'09

Mei'09

Mar'09

Feb'09

Des'08

Okt'08

Sept'08

Sept'07

Sept'06

Sept'05

0

Paling tidak sejak pertengahan 2011 hingga saat ini, kinerja pemerintah dalam pemberantasan korupsi cenderung dinilai semakin positif.


Pemberantasan Korupsi & Kepuasan Terhadap SBY (%) 85

85 84 80

77

75

80 79

70

69 65

80 79

78 74

70 65

63

63

62

59

60 57

55

51

49 45

45

44 38

35

Pemberantasan korupsi (baik+sangat baik)

Des'11

Jul'11

Des'10

Okt'10

Mar'10

Jan'10

Jul'09

Jun'09

Mei'09

Mar'09

Feb'09

Des'08

Okt'08

25

Kepuasan SBY (puas+sangat puas)

Kinerja pemerintah dalam memberantas korupsi tampak konsisten dengan kepuasan terhadap Presiden.


Kinerja Lembaga Penegak Hukum dalam Pemberantasan Korupsi (%) (Baik+sangat baik) 100

80

75 66

66 60

54 48 46

61 56 48 47

40

69

58

57 50

67

POLISI

48 47 45

KEJAKSAAN

39 38

PENGADILAN KPK

*) Mei 2013 & Jan’14: Lembaga sudah bekerja dengan baik + sangat baik

20

Jan'10

Des'10

Mei'11

Des'12

Mei'13*

Jan'14*

KPK selalu dinilai paling positif dalam pemberantasan korupsi. Pada Mei’13 dan Jan’14, penilaian kinerja secara umum, tidak spesifik pada pemberantasan korupsi.


Kepercayaan terhadap Presiden, Kepolisian & KPK (sangat percaya + cukup percaya) 100

83

83

81

80

70

69 58

60

40

20

0

Presiden

Polisi

Jan'14

KPK

Okt'14*

Jan'15

*) Okt’14: sangat yakin + cukup yakin

Kepercayaan publik terhadap KPK setara dengan Presiden.


Temuan •

Sejak awal 2010, kinerja pemerintah dalam pemberantasan korupsi dinilai semakin rendah, hingga pertengahan 2011. Tapi kemudian penilaian publik hingga saat ini kecenderungannya membaik. Penilaian publik terhadap pemberantasan korupsi tampak konsisten dengan kepuasan terhadap Presiden.

•

KPK sebagai lembaga yang spesifik bertugas untuk memerangi tindak pidana korupsi, kinerjanya dinilai selalu lebih tinggi dibanding lembaga penegakan hukum lainnya, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

•

Pada Mei 2013 dan Januari 2014, penilaian kinerja tidak spesifik dalam rangka pemberantasan korupsi. Akan tetapi karena KPK memiliki tugas yang spesifik yaitu pemberantasan korupsi, maka penilaian KPK masih konsisten.

•

Tren kepercayaan publik terhadap KPK tidak tersedia, tapi paling tidak saat ini, KPK termasuk lembaga yang paling dipercaya publik, setara dengan Presiden. Sementara Kepolisian, kepercayaan publik jauh lebih rendah.


Kesimpulan

Kesimpulan •

Kepuasan terhadap kinerja Jokowi sangat dipengaruhi oleh kenaikan harga BBM bersubsidi pada 18 November 2014 yang lalu. Kenaikan harga BBM ditentang oleh mayoritas masyarakat, dan terlebih dampak besar yang dirasa masyarakat juga sangat luas. Konsekuensinya, penilaian publik terhadap kondisi ekonomi akan semakin buruk.

•

Dalam temuan terlihat sangat jelas, semakin tidak setuju dan semakin besar dampak dari kenaikan harga BBM bersubsidi, kepuasan terhadap Jokowi semakin rendah, oleh karena itu sebaliknya, semakin tidak puas kepada Jokowi.

•

Kemudian, kepuasan terhadap kinerja Jokowi juga sangat dipengaruhi oleh kelompok partisan, terutama basis pendukung Capres pada pemilu 2014 yang lalu.

•

Basis pemilih Capres Prabowo-Hatta tidak puas dengan kinerja Jokowi. Basis pemilih partai yang tergabung dalam koalisi ini juga konsisten, pada PKS, Golkar, Demokrat, Gerindra, PAN, dan PPP, kepuasan terhadap Jokowi lebih rendah dari rata-rata Nasional, terlebih Gerindra, lebih banyak yang tidak puas terhadap Jokowi. Rilis Surnas LSI Temuan Survei: 10-18 Januari 2015 | 77

Kesimpulan •

Kelompok partisan ini juga mempertajam isu-isu sensitif, yaitu kenaikan harga BBM bersubsidi, isu presiden boneka dan blusukan sebagai instrumen pencitraan dari Jokowi.

•

Penolakan terhadap kenaikan BBM bersubsidi lebih besar pada kelompok basis Capres Prabowo-Hatta, begitu juga dengan basis partai-partai koalisinya.

•

Sebagian besar basis Capres Prabowo-Hatta juga menganggap Jokowi adalah presiden boneka, terutama basis partai Gerindra.

•

Kemudian kelompok masyarakat yang Jokowi sebagai instrumen pencitraan kelompok basis Capres Prabowo-Hatta. koalisinya penilaian negatif juga lebih nasional.

•

Dan pada akhirnya kelompok yang setuju bahwa Jokowi adalah presiden boneka, dan setuju bahwa blusukan hanya merupakan pencitraan Jokowi, maka lebih banyak yang tidak puas terhadap Jokowi.

menilai kegiatan “blusukan” juga jauh lebih besar dari Dan dari basis partai-partai besar dari rata-rata secara


Kesimpulan •

Kepuasan terhadap Jokowi juga tampak berbeda pada kelompok etnis. Kelompok etnis Minang, Betawi dan Sunda kepuasan terhadap Jokowi paling rendah. Terutama kelompok etnis minang, mayoritas tidak puas terhadap Jokowi.

•

Basis etnis umumnya terkonsentrasi di wilayah-wilayah tertentu. Pada sebaran wilayah, Jawa Barat paling rendah kepuasannya terhadap Jokowi, dan tidak puas paling tinggi.

•

Ini juga berkaitan dengan basis partisan kelompok pemilih pasangan Capres. Sebagaimana kita ketahui, wilayah Sumatera Barat merupakan wilayah dimana pasangan Prabowo-Hatta unggul paling besar dibanding wilayah lain. Sumatera Barat merupakan basis etnis Minang, yang saat ini mayoritas tidak puas terhadap Jokowi.

•

Kemudian wilayah Jawa Barat, merupakan wilayah konsentrasi utama etnis Sunda. Pada Pilpres 2014 yang lalu pasangan Prabowo-Hatta juga unggul di Jawa Barat.

•

Dan etnis Betawi, terutama terkonsentrasi di sekitar DKI dan Banten. Jika digabungkan, pasangan Prabowo-Hatta juga unggul di DKI dan Banten. Khususnya Banten yang menjadi basis pendukung Prabowo. Rilis Surnas LSI Temuan Survei: 10-18 Januari 2015 | 79

Kesimpulan •

Kinerja Menteri-menteri dalam Kabinet Pemerintahan Jokowi-JK sejauh ini juga secara umum dinilai masih belum sesuai dengan harapan publik, terutama di bidang ekonomi.

•

Hal ini konsisten dengan penilaian publik secara umum, kondisi ekonomi nasional dan hasil-hasil kerja pemerintah pada beberapa aspek perekonomian saat ini dinilai paling rendah, terutama masalah pengangguran dan kemiskinan.

•

Beberapa masalah utama yang dinilai publik sebagai masalahmasalah yang paling mendesak untuk mendapat perhatian pemerintah juga terutama terkait dengan perbaikan ekonomi, yaitu lapangan kerja dan stabilitas harga-harga kebutuhan pokok.


Kesimpulan •

Isu pemberantasan korupsi. Sejak awal 2010 kinerja pemerintah dalam pemberantasan korupsi terus menurun seiring dengan sangat masifnya pemberitaan tentang kasus-kasus korupsi yang melibatkan elit-elit utama partai terbesar.

•

Hingga mencapai titik terendah pada pertengahan tahun 2011. Setelah itu, penilaian publik cenderung membaik. Artinya, kepercayaan publik mulai terbangun kembali terhadap upaya pemerintah memberantas korupsi, tentu saja melalui lembagalembaga penegakan hukum yang ada.

•

KPK merupakan salah satunya. Dan KPK merupakan satu-satunya lembaga penegakan hukum yang secara spesifik bertugas memerangi tindak pidana korupsi.

•

Sejauh ini kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi selalu dinilai lebih tinggi dibanding lembaga penegakan hukum lainnya, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Dan yang paling penting, kepercayaan publik terhadap KPK saat ini sangat tinggi, setara dengan Presiden.


Kesimpulan •

Oleh karena itu, sikap Jokowi harus jelas terkait kisruh antara dua institusi negara ini. Jika tidak, Jokowi akan menanggung hukuman dari publik, kepercayaan dan kepuasan terhadap Jokowi bisa menurun.

•

Dan jika kepercayaan publik semakin rendah, artinya Jokowi semakin kehilangan modal paling penting untuk menciptakan stabilitas pemerintahan ke depan, yaitu dukungan rakyat.

•

Dukungan rakyat, merupakan modal paling penting dalam alokasi kekuatan politik. Dan untuk periode 2014-2019, secara de facto Jokowi-JK merupakan peraih alokasi terbesar. Oleh karena itu, Jokowi-JK harus mampu menggunakan kekuatan ini sesuai dengan kepentingan rakyat.


Temuan Survei: Januari 2015

Recommend Documents