SURVEI PERSEPSI KORUPSI 2015

KUESIONER SURVEI PERSEPSI KORUPSI 2015

per

IV.

SURVEI PERSEPSI KORUPSI 2015 Transparency International adalah bagian dari koalisi global organisasi antikorupsi yang salah satu fokus kerjanya melakukan pengukuran korupsi. Saat ini Transparency International Indonesia melakukan Survei Persepsi Korupsi di Indonesia. Survei ini merupakan bagian dari Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 2014. Survei Persepsi Korupsi 2015 dilakukan untuk mendapatkan pengertian yang lebih baik mengenai keterkaitan antara korupsi, iklim dunia usaha, dan kinerja ekonomi. Melalui Survei Persepsi Korupsi 2015 Transparency International Indonesia berharapkan dapat memetakan potensi korupsi dan membangun sistem integritas lokal yang lebih efektif untuk mendorong perbaikan layanan publik, perbaikan iklim investasi, dan peningkatan kinerja ekonomi. Kami menghargai partisipasi Bapak/Ibu dalam Survei Persepsi Korupsi 2015. Semua jawaban bersifat RAHASIA dan jawaban tidak akan dipublikasikan sebagai jawaban pribadi responden. PENGENALAN TEMPAT Provinsi Sumatera Utara/Sumatera Barat/Riau/DKI Jakarta/Jawa Barat/Jawa Tengah/Jawa Timur/Kalimantan Barat/Kalimantan Selatan/Sulawesi Selatan/Sulawesi Utara Kabupaten/Kota [SHOWCARD 1] 27

28

29

KETERANGAN SAMPEL 01 Nomor Urut Kuesioner:

30

31

32

33

34

35

36

37

02 Nomor Angka Acak Sampel Terpilih:

SKRINING RESPONDEN TERPILIH *) Instansi Tingkat Pusat [SHOWCARD 2] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Instansi Vertikal di Daerah [SHOWCARD 3] 1 2 3 4 5 6 7 Instansi Tingkat Provinsi [SHOWCARD 4] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Instansi Tingkat Kabupaten/Kota [SHOWCARD 5] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 BUMN dan BUMD [SHOWCARD 6] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Asosiasi Pengusaha [SHOWCARD 7] 1 2 3 4 5 6 *). PERHATIAN: Cek kembali, tanyakan kepada responden terpilih tentang pengalaman responden berinteraksi minimal satu instansi pemerintah, BUMN, BUMD dalam 12 (dua belas) bulan terakhir. Jika responden tidak memiliki pengalaman minimal satu kali dalam 12 bulan terakhir ulangi prosedur pemilihan responden di atas.

3 | h a l a m a n d a r i 2 4 BLOK I. KETERANGAN UMUM PERUSAHAAN DAN RESPONDEN 1.

Nama Responden Terpilih

:

2.

Jabatan

:

3.

Nama Perusahaan

:

4.

Alamat Kantor

:

5.

Kode Pos

:

6.

Telepon Kantor

:

7.

Nomor HP

:

8.

Alamat Email

:

9.

Kepemilikan Izin

:

10. Status Badan Usaha

:

11. Jumlah Tenaga Kerja

:

12. Jenis komposisi modal

:

1a. Jenis Kelamin

4a. Kelurahan

4b. Kecamatan

12a. Persentase Kepemilikan Modal Asing

(dalam persen)

KETERANGAN PETUGAS DAN PEMILIHAN RESPONDEN 01 Nama Pewawancara : 0XODL«««««6HOHVDL««««««« 02 Tanggal Wawancara : 05 Nama Team Leader : 03 Lama Wawancara ««««PHQLW 06 Nama Supervisor : PERNYATAAN PEWAWANCARA Saya menyatakan bahwa saya mengikuti prosedur pemilihan responden dengan penuh tanggung jawab dan saya akan melaksanakan wawancara sesuai pedoman yang diberikan. Saya akan menanyakan semua pertanyaan dalam survei dan memastikan tidak ada pertanyaan tidak terjawab. Bila ditemukan kesalahan dalam pemilihan responden dan pemalsuan jawaban responden sehingga data menjadi tak berguna, saya bersedia menerima tindakan yang dijatuhkan untuk saya. Tanda tangan interviewer: _____________ Diperiksa dan divalidasi oleh: Team Leader : _________________________ Supervisor : _________________________

Page

3

KUESIONER UTAMA II.

DAYA SAING LOKAL Pada bagian ini kami ingin menanyakan tentang kualitas daya saing lokal di kota ini. Indikator berikut merupakan unsur daya saing tersebut. Kami mengharap Bapak/Ibu memberikan penilaian terhadap masing- masing indikator tersebut. Penilaian Bapak/Ibu penting untuk menilai kualitas daya saing lokal yang menentukan keunggulan kompetitif kabupaten/kota ini dibandingkan dengan kabupaten/kota lain. DAYA SAING LOKAL Berikan penilaian Anda, mengenai kualitas unsur daya saing lokal berikut ini di Kota tempat Anda menjalankan 0 = Memburuk, 5=Membaik 2 usaha, SAAT INI: 0 1 2 3 4 5 DSL01 Kapasitas birokrasi DSL02 Kapasitas infrastruktur DSL03 Kualitas pengendalian inflasi DSL04 Kualitas kesehatan DSL05 Kualitas pendidikan tinggi DSL06 Efisiensi pasar barang DSL07 Efisiensi pasar tenaga kerja DSL08 Ketersediaan pasar keuangan DSL09 Kesiapan teknologi DSL10 Kematangan sektor bisnis DSL11 Inovasi bisnis

III.

PENGHAMBAT KEMUDAHAN BERUSAHA Pada bagian ini kami ingin menanyakan tentang faktor-faktor penghambat kemudahan berusaha di kota ini. Faktor-faktor di bawah merupakan indikator masalah kemudahan berusaha tersebut. Penilaian Bapak/Ibu penting untuk menilai faktor penghambat kemudahan berusaha di kota ini dibandingkan dengan kabupaten lain. PENGHAMBAT KEMUDAHAN BERUSAHA 3

KB01 KB02 KB03 KB04 KB05 KB06 KB07 KB08 KB09 KB10

Berikan penilaian Anda, mengenai faktor penghambat kemudahan berusaha berikut ini di Kota tempat anda menjalankan usaha, SAAT INI: Akses permodalan Penyelesaian konflik ketenagakerjaan Stabilitas politik Akses Infrastruktur Birokrasi Korupsi Tarif pajak Inflasi Kriminalitas Pembebasan lahan

0 = Sangat Buruk, 5=Sangat Baik 0

1

2

3

4

5

5 | h a l a m a n d a r i 2 4 IV.

POTENSI KORUPSI Pada bagian ini kami ingin menanyakan tentang potensi korupsi di kabupaten/kota ini. Faktor-faktor tersebut di bawah ini merupakan indikator yang digunakan untuk menghitung potensi kejadian korupsi. Penilaian Bapak/Ibu penting untuk menentukan besarnya potensi korupsi, sektor strategis untuk direformasi, dan efektivitas sistem penegakan hukum di kabupaten/kota ini. 4a. dalam 12 bulan yang lalu.

4b. saat ini.

4c. dalam 12 bulan mendatang.

0=Lazim, 5=Tidak Lazim 0 1 2 3 4 5


0=Semakin Memburuk, 5=Semakin Membaik 0 1 2 3 4 5

PTK01 Suap dan korupsi PTK02 Pejabat negara meminta atau menerima suap

PTK03 Penyalahgunaan keuangan publik untuk kepentingan pribadi

PTK04 Korupsi oleh pemimpin politik nasional PTK05 Korupsi oleh pemimpin politik lokal

PTK06 Korupsi oleh pegawai publik di tingkat nasional

PTK07 Korupsi oleh pegawai publik di tingkat lokal

4

Berikan tanggapan Bapak/Ibu terkait potensi terjadinya hal-hal berikut ini,

PREVALENSI KORUPSI

0= Lazim, 5= Tidak Lazim 0 1 2 3 4 5

0= Lazim, 5= Tidak Lazim 0=Semakin Memburuk, 5=Semakin Membaik 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5

PTK08 Ketiadaan prosedur jelas dan akuntabel dalam alokasi keuangan publik

PTK09 Banyak dana khusus yang tidak dapat dipertanggungjawabkan

PTK10 Banyak pejabat publik yang ditunjuk langsung oleh pemerintah

PTK11 Ketiadaan lembaga independen yang mengaudit keuangan publik

PTK12 Ketiadaan pengadilan independen yang mengadili pejabat korup

MEKANISME AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA

MOTIVASI KORUPSI

0

0=Lazim, 5=Tidak Lazim 1 2 3 4 5


0=Semakin Memburuk, 5=Semakin Membaik 0 1 2 3 4 5

PTK13 Korupsi untuk memperoleh dukungan politik berlebih

PTK14 Korupsi akibat adanya perlakuan istimewa

PTK15 Korupsi akibat adanya pengamanan proyek pemerintah

PTK16 Korupsi akibat jual beli pengaruh

PTK17 Korupsi untuk pendanaan tak tercatat untuk partai politik

IV.

POTENSI KORUPSI (LANJUTAN) Pada bagian ini kami ingin menanyakan tentang potensi korupsi di kabupaten/kota ini. Faktor-faktor di bawah merupakan indikator yang digunakan untuk menghitung potensi kejadian korupsi. Penilaian Bapak/Ibu penting untuk menentukan besarnya potensi korupsi, sektor strategis untuk direformasi, dan efektivitas sistem penegakan hukum di kabupaten/kota ini. 3a. dalam 12 bulan yang lalu 3b. saat ini 3c. dalam 12 bulan mendatang 4 Berikan Tanggapan Bapak/Ibu terkait potensi terjadinya hal-hal berikut ini? 0=Lazim, 5=Tidak Lazim 0=Lazim, 5=Tidak Lazim 0=Semakin Memburuk, 5=Semakin Membaik DAMPAK KORUPSI 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 PTK18 Korupsi di perizinan

PTK19 Korupsi di pelayanan dasar

PTK20 Korupsi di perpajakan

PTK21 Korupsi di pengadaan

PTK22 Korupsi di peradilan

PTK23 Korupsi di penerbitan kuota perdagangan

PTK24 Korupsi di kepolisian

PTK25 Korupsi di perkreditan

PTK26 Korupsi di bea cukai

PTK27 Korupsi di instansi pengawas dan pemeriksa

PTK28 Korupsi di militer

PTK29 Korupsi di eksekutif

PTK30 Korupsi di legislatif

PEMBERANTASAN DAN PENCEGAHAN KORUPSI

0= Tidak Efektif, 5= Efektif 0 1 2 3 4 5

0=Tidak Efektif , 5= Efektif 0 1 2 3 4 5

0=Semakin Tidak Efektif, 5=Semakin Efektif 0 1 2 3 4 5

PTK31 Penegakan hukum terhadap pejabat publik korup

PTK32 Pencegahan korupsi oleh pemerintah

7 | h a l a m a n d a r i 2 4 V.

PENILAIAN INTEGRITAS BISNIS Pada bagian ini kami ingin menanyakan tentang risiko suap dan desain sistem pencegahan korupsi yang dimiliki oleh perusahaan. Faktor-faktor di bawah merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur risiko suap dan sistem pencegahan korupsi tersebut. Penilaian Bapak/Ibu penting untuk menentukan seberapa besar risiko suap dan sistem pencegahan suap yang efektif untuk mendukung iklim dunia usaha yang kompetitif dan menguntungkan.

PIB01 PIB02

INTEGRITAS BISNIS Biaya Korupsi. Dalam 12 bulan terakhir, apakah perusahan Anda pernah gagal mendapatkan keuntungan bisnis di kota ini karena pesaing bisnis Anda membayar suap? Faktor penghambat pemberantasan korupsi. Berikan penilaian Anda tentang faktor yang paling menghambat pemberantasan korupsi di kota ini

Ya

Tidak

0=Sangat setuju

a)

Korupsi tidak dipidana dengan tegas

0

1

2

5= Sangat tidak setuju 3 4 5

b)

Korupsi bukan masalah penting

c)

Korupsi tidak menjadi prioritas kebijakan

d)

Korupsi dibiarkan

e)

Korupsi dianggap sebagai kebiasaan

PIB03

Apakah perusahaan Anda memiliki tanggung jawab untuk dalam upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi?

Tidak

Ya

PIB04

Apakah yang Anda lakukan untuk melawan korupsi

5= Setuju 3 4

5

a.

Saya akan mendukung kolega bisnis yang melawan korupsi

0=Tidak Setuju 0 1 2

b.

Saya akan terlibat langsung dalam upaya melawan korupsi

c.

Saya akan melapor kejadian korupsi

d.

Saya akan mengimplementasi sistem pencegahan korupsi

Tidak 0 1

2

Ada 3

4

5

3. Praktik uang pelicin 4. Praktik konflik kepentingan

PIB05

Apakah perusahaan Anda memiliki a. Kode etik yang tegas melarang: 1. Praktik suap 2. Praktik gratifikasi

b. c. d. e. f.

Kebijakan anti korupsi yang konsisten Pelatihan anti korupsi yang kontinu Sistem pencegahan korupsi yang terinternalisasi dalam manajemen risiko perusahaan Whistle-blowing system untuk melaporkan kasus korupsi Complaint handling mechanism untuk konsultasi dilema pelanggaran integritas

g.

Laporan program pemberantasan dan pencegahan korupsi

PIB06

Kegiatan manakah yang paling efektif dalam upaya melawan korupsi dan telah dilakukan di perusahaan Bapak/Ibu?

0=Kurang Efektif,5= Efektif 1 2 3 4 5

a.

Aksi bersama melawan korupsi

0

b.

Audit program anti korupsi

c.

Sertifikasi terhadap mitra bisnis

d.

Implementasi kebijakan anti korupsi

e.

Standard anti korupsi bagi perusahaan

9 | h a l a m a n d a r i 2 4 VI. RISIKO SUAP BERDASAR LAPANGAN USAHA Pada bagian ini kami ingin menanyakan tentang risiko suap berdasarkan lapangan usaha di kabupaten/kota ini. Faktor-faktor di bawah merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sektor lapangan usaha yang terdampak suap. Penilaian Bapak/Ibu penting untuk menentukan sektor strategis yang perlu didorong oleh pemerintah untuk mendesain sistem pencegahan suap yang lebih efektif untuk mendukung iklim dunia usaha yang kompetitif dan menguntungkan. 6b. Berikan penilaian Bapak/Ibu, 6c. Berikan penilaian Bapak/Ibu, 6d. Berikan penilaian Bapak/Ibu, 6e. Berikan penilaian Bapak/Ibu, Berapa 6 LAPANGAN USAHA 6a. Apakah seberapa besar potensi pembayaran seberapa besar potensi pembayaran seberapa besar potensi pembayaran seberapa besar potensi pembayaran perkiraan Bapak/Ibu memiliki relasi bisnis dengan pengusaha yang bergerak di sektor bisnis berikut di Kabupaten/Kot a ini: Ya Tidak

BPS01

Perbankan

BPS02

Perumahan

BPS03

Industri

BPS04

Konstruksi

BPS05

Telekomunikasi

BPS06

Perdagangan

BPS07

Perkebunan

BPS08

Pertambangan

BPS09

Pertanian

BPS10

Perikanan

BPS11

Kehutanan

BPS12

Farmasi

BPS13

Minyak dan Gas

BPS14

Perhotelan dan Restoran

BPS15

Kelistrikan

BPS16

Air Minum

BPS17

Transportasi

BPS18

Jasa-Jasa

suap untuk mengamankan proses bisnis dilakukan oleh perusahaan yang bergerak di sektor tersebut?

suap untuk mempercepat proses administratif dilakukan oleh perusahaan yang bergerak di sektor tersebut?

0=Sangat Tinggi, 5=Sangat Rendah

suap berupa sumbangan politik kepada politisi dilakukan oleh perusahaan yang bergerak di sektor tersebut?


suap terhadap pihak swasta lainnya?

persentase uang suap yang diberikan dari total biaya produksi?


Dalam persentase


VII. INTEGRITAS LAYANAN PUSAT Pada bagian ini kami ingin menanyakan tentang risiko kejadian suap di instansi penyedia layanan publik pusat. Penilaian Bapak/Ibu penting untuk menentukan penyedia pelayanan publik yang perlu direformasi untuk memperkuat desain sistem pencegahan suap yang efektif untuk mendukung iklim dunia usaha yang kompetitif. 7777 7777 7777 777 7

ILP01 ILP02 ILP03 ILP04 ILP05 ILP06 ILP07 ILP08 ILP09 ILP10 ILP11 ILP12

7a. Apakah Bapak/Ibu memiliki Pengalaman ddINSTANSI PENYEDIA LAYANAN Interaksi dengan PUBLIK PUSAT instansi berikut (P): [SHOWCAR D 2]2 1 2 Badan Koordinasi Penanaman Modal Kementerian Keuangan Kementerian Perdagangan Kementerian Perindustrian Kementerian ESDM Kepolisian Kementerian Agraria & Tata Ruang/BPN Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat Kejaksaan Agung Kementerian Perhubungan Kementerian Hukum & HAM Kementerian Tenaga Kerja

7b. Apakah instansi tersebut memiliki standard yang mengatur tentang

7c. Dalam praktiknya, apakah standard

Prosedur (MP)

Prosedur Sesuai Standard ? (SP)

Waktu (MW)

Biaya (MB)

Waktu Sesuai Standard ? (SW)

Biaya Sesuai Standard ? (SB)

7d. Jika terdapat ketidaksesuaian apakah Bapak/Ibu akan melapor Apa atau alasan tidak? tidak (L) melapor? (AL)

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2

3 1 2 3

a.

b.

c.

d.

Tidak tahu kemana harus melapo r Takut konsek uensi buruk atas laporan tersebut Tidak meruba h apapun Lainnya , tuliskan «««« «««

7e. Jika terdapat ketidaksesuaian apakah Bapak/Ibu akan membaya r atau tidak? (S)

Apa membayar? (AS)

1

2

a.

d.

b.

c.

Pilihan Jawaban: 1. Suap 2. Tidak Menyuap

Pilihan Jawaban: 1. Lapor 2. Tidak Lapor 3. Tidak Tahu

Pilihan Jawaban: 1. Sesuai 2. Tidak Sesuai 3. Tidak Tahu



Pilihan Jawaban: 1. Ada 2. Tidak Ada 3. Tidak Tahu



Pilihan Jawaban: 1. Ya 2. Tidak

e.

Sebagai hadiah atau bentuk terima kasih Untuk mendapat kan layanan lebih murah Memperc epat urusan Merupaka n satu- satunya cara untuk memperol eh layanan Lainnya, tuliskan ««««« ««

11 | h a l a m a n d a r i 2 4 VIII.

INTEGRITAS LAYANAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH Pada bagian ini kami ingin menanyakan tentang risiko kejadian suap di instansi vertikal di daerah. Penilaian Bapak/Ibu penting untuk menentukan penyedia pelayanan publik yang perlu direformasi untuk memperkuat desain sistem pencegahan suap yang efektif untuk mendukung iklim dunia usaha yang kompetitif.

77777 77777 77777 8 ddINSTANSI PENYEDIA LAYANAN PUBLIK VERTIKAL

ILV01 ILV02

ILV04 ILV05 ILV06

Kanwil Ditjen Pajak Provinsi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Provinsi Kanwil Ditjen Pengelolaan Kekayaan Negara Provinsi Kepolisian Daerah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Universitas/IAIN/Poltekkes

ILV07

Pengadilan Tinggi

ILV03

8a. Apakah Bapak/Ibu memiliki Pengalaman Interaksi dengan instansi berikut (P): [SHOWCAR D 3]2 1 2



Prosedur (MP)

Prosedur Sesuai Standard ? (SP)

Waktu (MW)

Biaya (MB)



8d. Jika terdapat ketidaksesuaian apakah Bapak/Ibu akan melapor Apa atau alasan tidak? tidak (L) melapor? (AL)

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2

3 1 2 3 1 2 3

11

f.

g.

h.

i.

Tidak tahu kemana harus melapo r Takut konsek uensi buruk atas laporan tersebut Tidak meruba h apapun Lainnya , tuliskan «««« «««

8e. Jika terdapat ketidaksesuaian apakah Bapak/Ibu akan membaya r atau tidak? (S)

Apa membayar ? (AS)

1

2

e.

f.

g.

h.










j.

Sebagai hadiah atau bentuk terima kasih Untuk mendapa tkan layanan lebih murah Memperc epat urusan Merupak an satu- satunya cara untuk mempero leh layanan Lainnya, tuliskan ««««« ««

IX.

INTEGRITAS LAYANAN PROVINSI Pada bagian ini kami ingin menanyakan tentang risiko kejadian suap di instansi penyedia layanan publik di Provinsi. Penilaian Bapak/Ibu penting untuk menentukan penyedia pelayanan publik yang perlu direformasi untuk memperkuat desain sistem pencegahan suap yang efektif untuk mendukung iklim dunia usaha yang kompetitif.





2 3 1 2 3 1 2 3


1


2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3


1

a.

b.

c. d.

Tidak tahu kemana harus melapor Takut konsekue nsi buruk atas laporan tersebut Tidak merubah apapun Lainnya, tuliskan ««««« ««

membaya r atau tidak? (S) 1

2

Apa alasan membayar? (AS) a. b.

c. d.

e.

Biaya (MB)

9e. Jika terdapat ketidaksesuaian apakah Bapak/Ibu akan


Prosedur Sesuai Standar? (SP)

Waktu (MW)


Prosedur (MP)

9d. Jika terdapat ketidaksesuaian apakah Bapak/Ibu akan melapo Apa alasan r atau tidak tidak? melapor? (L) (AL)


ILPR02 ILPR03 ILPR04 ILPR05 ILPR06 ILPR07 ILPR08 ILPR09 ILPR10

Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi Perizinan Terpadu Satu Pintu Dinas Perdagangan Dinas Perindustrian Dinas Pertambangan & Energi Kepolisian Dinas Pendapatan Daerah Dinas Pekerjaan Umum Dinas Tata Ruang & Bangunan Dinas Lingkungan Hidup

ILPR01



9


9a. Apakah Bapak/Ibu memiliki Pengalaman INSTANSI PENYEDIA Interaksi LAYANAN PUBLIK dengan instansi PROVINSI berikut (P): [SHOWCARD 4]2 1 2

Sebagai hadiah atau bentuk terima kasih Untuk mendapatkan layanan lebih murah Mempercepat urusan Merupakan satu-satunya cara untuk memperoleh layanan Lainnya, tuliskan «««««««

13 | h a l a m a n d a r i 2 4 X. INTEGRITAS LAYANAN KOTA Pada bagian ini kami ingin menanyakan tentang risiko kejadian suap di instansi penyedia layanan publik di kota ini. Penilaian Bapak/Ibu penting untuk menentukan penyedia pelayanan publik yang perlu direformasi untuk memperkuat desain sistem pencegahan suap yang efektif untuk mendukung iklim dunia usaha yang kompetitif. 10a. Apakah 10b. Apakah instansi tersebut 10c. Dalam praktiknya, apakah 10d. Jika terdapat 10e. Jika terdapat Bapak/Ibu memiliki standard yang mengatur standard ketidaksesuaian ketidaksesuaian apakah memiliki tentang apakah Bapak/Ibu Bapak/Ibu akan Pengalaman akan INSTANSI PENYEDIA LAYANAN Interaksi 10 Prosedur Waktu Biaya Prosedur Waktu Biaya melapor Apa membayar Apa alasan PUBLIK KOTA dengan instansi (MP) (MW) (MB) Sesuai Sesuai Sesuai atau alasan atau tidak? membayar? berikut (P): Standar? Standard Standard tidak? (L) tidak (S) (AS) [SHOWCARD (SP) ? (SW) ? (SB) melapor? 5]2 (AL) f. Sebagai 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 e. Tidak 1 2

f.

g.









h.

tahu keman a harus melapo r Takut konsek uensi buruk atas lapora n tersebu t Tidak merub ah apapun Lainny a, tuliska n «««« «««

g.

h. i.

j.

Badan Penanaman Modal dan Promosi Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dinas Perdagangan Dinas Perindustrian Dinas Pertambangan & Energi Kepolisian Dinas Pendapatan Daerah Dinas Pekerjaan Umum Dinas Tata Ruang & Bangunan Dinas Ketenagakerjaan Dinas Perhubungan Dinas Koperasi dan UKM


ILK01 ILK02 ILK03 ILK04 ILK05 ILK06 ILK07 ILK08 ILK09 ILK10 ILK11 ILK12

hadiah atau bentuk terima kasih Untuk mendapat kan layanan lebih murah Memperc epat urusan Merupaka n satu- satunya cara untuk memperol eh layanan Lainnya, tuliskan ««««« ««

ILB15

PDAM

XII.

INTEGRITAS ASOSIASI PENGUSAHA

j.

k.

l.

tahu kemana harus melapo r Takut konsek uensi buruk atas laporan tersebut Tidak meruba h apapun Lainnya , tuliskan «««« «««

l.

m. n.

o.









PLN Telkom Bank Mandiri BNI BRI BTN Kereta Api Indonesia Jasa Marga Angkasa Pura I/II Garuda Indonesia Pelindo I/II/III/IV PELNI BPJS Ketenagakerjaan & Kesehatan BUMD Bidang Perbankan


ILB01 ILB02 ILB03 ILB04 ILB05 ILB06 ILB07 ILB08 ILB09 ILB10 ILB11 ILB12 ILB13 ILB14

XI. INTEGRITAS BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) Pada bagian ini kami ingin menanyakan tentang risiko kejadian suap di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Penilaian Bapak/Ibu penting untuk menentukan BUMN/D yang perlu direformasi untuk memperkuat desain sistem pencegahan suap yang efektif untuk mendukung iklim dunia usaha yang kompetitif. 11a. Apakah 11b. Apakah instansi tersebut 11c. Dalam praktiknya, apakah 11d. Jika terdapat 11e. Jika terdapat Bapak/Ibu memiliki standard yang mengatur standard ketidaksesuaian ketidaksesuaian apakah memiliki tentang apakah Bapak/Ibu Bapak/Ibu akan Pengalaman akan INTEGRITAS LAYANAN BUMN, Interaksi 11 Prosedur Waktu Biaya Prosedur Waktu Biaya melapor Apa membaya Apa alasan BUMD dengan instansi (MP) (MW) (MB) Sesuai Sesuai Sesuai atau alasan r atau membayar? berikut (P): Standar? Standard Standard tidak? tidak tidak? (S) (AS) [SHOWCARD (SP) ? (SW) ? (SB) (L) melapor? 6] (AL) 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 i. Tidak 1 2 k. Sebagai hadiah atau bentuk terima kasih Untuk mendapatka n layanan lebih murah Mempercepa t urusan Merupakan satu-satunya cara untuk memperoleh layanan Lainnya, tuliskan ««««««« .

15 | h a l a m a n d a r i 2 4 7777 7777 7777 777 12

Pada bagian ini kami ingin menanyakan tentang risiko kejadian suap di asosiasi pengusaha. Penilaian Bapak/Ibu penting untuk menentukan asosiasi pengusaha yang perlu direformasi untuk memperkuat desain sistem pencegahan suap yang efektif untuk mendukung iklim dunia usaha yang kompetitif. 12a. Apakah 12b. Apakah instansi tersebut 12c. Dalam praktiknya, apakah 12d. Jika terdapat 12e. Jika terdapat Bapak/Ibu memiliki standard yang mengatur standard ketidaksesuaian ketidaksesuaian apakah memiliki tentang apakah Bapak/Ibu Bapak/Ibu akan Pengalaman akan Interaksi Prosedur Waktu Biaya Prosedur Waktu Biaya melapor Apa membaya Apa ASOSIASI PENGUSAHA dengan (MP) (MW) (MB) Sesuai Sesuai Sesuai atau alasan r atau membayar? asosiasi Standard Standard Standard tidak? tidak tidak? (S) (AS) berikut (P): ? (SP) ? (SW) ? (SB) (L) melapor? [SHOWCAR (AL) D 7]2 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 k. Tidak 1 2 i. Sebagai tahu hadiah ILA01 Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi kemana atau ILA02 Asosiasi Logistik Indonesia

ILA03 Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia

ILA04 Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan

ILA05 Asosiasi Pengusaha Indonesia

ILA06 Asosiasi Lembaga Sertifikasi Indonesia

l.

m.

n.

harus melapo r Takut konsek uensi buruk atas laporan tersebut Tidak meruba h apapun Lainnya , tuliskan «««« «««

j.

k. l.










o.

bentuk terima kasih Untuk mendapat kan layanan lebih murah Memperc epat urusan Merupaka n satu- satunya cara untuk memperol eh layanan Lainnya, tuliskan ««««« ««

XIII. SISTEM INTEGRITAS LOKAL

Pada bagian ini akan ditanyakan tentang sistem integritas lokal di kota ini. Faktor-faktor di bawah merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sistem integritas lokal tersebut. Penilaian responden penting untuk menentukan pembagian kewenangan dan tanggung jawab dalam upaya pemberantasan korupsi untuk mendukung iklim dunia usaha yang kompetitif dan menguntungkan BLOK XIII. SISTEM INTEGRITAS LOKAL Menurut ekspektasi Anda, seberapa penting peran pilar berikut dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kota ini?

Saat ini, bagaimana peran pilar berikut dalam upaya upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kota ini?

Saat ini, bagaimana kualitas tata kelola pilar berikut dalam upaya upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kota ini?

Saat ini, bagaimana kapasitas pilar berikut dalam upaya upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kota ini?

0=Sangat Penting, 5=Sangat Kurang Penting

0=Sangat Baik, 5=Sangat Buruk



0

0

PILAR

0 BPS01

Kepala Daerah

BPS02

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

BPS03

Partai Politik

BPS04

Pelayanan Publik

BPS05

Pengadaan Publik

BPS06

Pengadilan

BPS07

Badan Pemeriksa Keuangan

BPS08

Ombudsman

BPS09

Media

BPS10

Organisasi Masyarakat Sipil

BPS11

Lembaga Antikorupsi

BPS12

Bisnis

BPS13

Pemerintah Pusat

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

17 | h a l a m a n d a r i 2 4 XIV. PENGETAHUAN TENTANG UNDANG-UNDANG PIDANA KORUPSI Pada bagian ini kami ingin menanyakan tentang Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Faktor-faktor di bawah merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur pengetahuan Bapak/Ibu tentang Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. UNDANG-UNDANG PIDANA KORUPSI

UUPK01

Apakah Bapak/Ibu pernah mengetahui tentang UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

UUPK02

Dari daftar berikut ini yang mana saja menurut Bapak/Ibu termasuk dalam tindakan korupsi menurut UU Tipikor?

Tahu 0 = Korupsi, 1=Bukan Korupsi

Tidak Tahu Seberapa lazim hal tersebut terjadi di kabupaten/kota ini? 0=Sangat Lazim, 5=Tidak Lazim

0

1

0

1 2

3 4

5

a. Penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang oleh pejabat publik

b. Merugikan Keuangan Negara

c. Menyuap pejabat publik

d. Penipuan / Kecurangan oleh pejabat negara

e. Pemerasan

f. Penyelewengan berat di proyek pemerintah

g. Konflik kepentingan pribadi dalam proyek pemerintah

h. Gratifikasi / pemberian hadiah

XV.

PENGETAHUAN TENTANG STRATEGI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI Pada bagian ini kami ingin menanyakan tentang strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Faktor-faktor di bawah merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur pengetahuan bapak/ibu tentang strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi.

STRATEGI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI SPPK01 SPPK01

Apakah Bapak/Ibu pernah mengetahui tentang Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi? Dari daftar berikut ini yang mana saja menurut Bapak/Ibu termasuk dalam strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi?

Tahu

Tidak Tahu

0=Bukan Strategi, 1=Strategi

Seberapa efektif hal tersebut terhadap upaya pemberantasan korupsi? 0=Sangat Kurang Efektif, 5=Sangat Efektif

0

0

1

1

2

3

4

5

a. Pencegahan

b. Penegakan Hukum

c. Harmonisasi Peraturan

d. Budaya Anti Korupsi

e. Kerjasama Internasional

f. Mekanisme Pelaporan

III. PERNYATAAN PEWAWANCARA Saya telah melaksanakan wawancara sesuai pedoman yang diberikan. Saya telah menanyakan semua pertanyaan dalam survei dan memastikan tidak ada pertanyaan tidak terjawab. Bila ditemukan kesalahan atau pemalsuan jawaban responden sehingga data menjadi tak berguna, saya bersedia menerima tindakan yang dijatuhkan untuk saya. Tanda tangan interviewer: _____________ Diperiksa dan divalidasi oleh: Team Leader : _________________________ Supervisor : _________________________

19 | h a l a m a n d a r i 2 4

SHOWCARD 1. NAMA DAERAH LOKASI SURVEI Kode 11 12 13 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Nama Daerah Kota Samarinda Kota Balikpapan Kota Bontang Kabupaten Kutai Barat Kabupaten Kutai Timur Kabupaten Berau Kabupaten Kutai Kartanegara Kabupaten Pasir Kabupaten Pasir Panajem Utara Kota Semarang Kota Pekanbaru Kota Banjarmasin Kota Pontianak Kota Makassar Kota Medan Kota Padang Kota Bandung Kota Manado Kota Surabaya Jakarta Utara

Kode 11 11 11 11 11 11 11 11 11 14 15 16 17 18 19 20 38 39 40 41

Daerah Provinsi Kalimantan Timur Provinsi Kalimantan Timur Provinsi Kalimantan Timur Provinsi Kalimantan Timur Provinsi Kalimantan Timur Provinsi Kalimantan Timur Provinsi Kalimantan Timur Provinsi Kalimantan Timur Provinsi Kalimantan Timur Provinsi Jawa Tengah Provinsi Riau Provinsi Kalimantan Selatan Provinsi Kalimantan Barat Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Barat Provinsi Jawa Barat Provinsi Sulawesi Utara Provinsi Jawa Timur Provinsi DKI Jakarta

SHOWCARD 2. PENGALAMAN INTERAKSI DENGAN INSTANSI PUSAT KODE ILP01 ILP02 ILP03 ILP04 ILP05 ILP06 ILP07 ILP08 ILP09

Kejaksaan Agung (Pengaduan Masyarakat, Penuntutan, Penyelidikan & Penyidikan Persengketaan, dll)

Kementerian Perhubungan (Izin Usaha Angkatan Darat, Laut, dan Udara, Pelabuhan dan Dermaga Laut, Pelabuhan Udara, Stasiun/Terminal Bus, dll) ILP11 Kementerian Hukum dan HAM (Pengesahan Badan Hukum, Keimigrasian/Paspor, Informasi Hukum dan Peraturan Perundang-undangan, dll) ILP12 Kementerian Tenaga Kerja (Izin Tenaga Kerja Asing, Pengujian K3, dll) ILP10

NAMA INSTANSI Badan Koordinasi Penanaman Modal (Izin PMA, Izin PMDN, Informasi Penanaman Modal) Kementerian Keuangan (Perpajakan, Bea Masuk, Cukai, dll) Kementerian Perdagangan (TDP, SIUP, dll) Kementerian Perindustrian (TDI, Usaha Industri, dll) Kementerian ESDM (Usaha Pertambangan A & B, Usaha Inti Migas, Usaha Inti Listrik, dll) Kepolisian (Pengaduan Masyarakat, Ketentraman & Ketertiban Umum, Penyelidikan & Penyidikan Persengketaan, dll) Kementerian Agraria & Tata Ruang/BPN (Sertifikasi Tanah, Hak Guna Lahan, dll) Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (Izin Usaha Jasa Konstruksi. Pemeliharaan Jalan Negara, Pemeliharaan Bendungan & Saluran Irigasi Primer, dll)

21 | h a l a m a n d a r i 2 4

SHOWCARD 3. PENGALAMAN INTERAKSI VERTIKAL DI DAERAH KODE NAMA INSTANSI ILV01 Kantor Wilayah Ditjen Pajak Provinsi (Permohonan Pendaftaran NPWP, Permohonan Keberatan Penetapan Pajak Penghasilan (Pph), PPN& PPnBM, Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dll) ILV02 Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Negara Provinsi (Bimbingan Teknis dalam Pelaksanaan Anggaran dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran, dll) ILV03 Kantor Wilayah Ditjen Pengelolaan Kekayaan Negara Provinsi (Permohonan Keringanan Utang, Penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas/Selesai, dll) ILV04 Kepolisian Daerah (Pengaduan Masyarakat, Ketentraman & Ketertiban Umum, Penyelidikan & Penyidikan Persengketaan, dll) ILV05 Badan Pertanahan Nasional Provinsi (Sertifikasi Tanah, Hak Guna Lahan, dll) ILV06 Universitas/IAIN/Poltekkes ILV07 Pengadilan Tinggi

SHOWCARD 4. PENGALAMAN INTERAKSI DENGAN INSTANSI PROVINSI KODE NAMA INSTANSI ILPR01 Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi (Izin Prinsip Penanaman Modal, Izin Usaha untuk Berbagai Sektor Usaha, Usulan Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan (Pph) Badan, dll) ILPR02 Perizinan Terpadu Satu Pintu ILPR03 Dinas Perdagangan (TDP, SIUP, dll) ILPR04 Dinas Perindustrian (TDI, Usaha Industri, dll) ILPR05 Dinas Pertambangan & Energi (Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP)) ILPR06 Kepolisian (Pengaduan Masyarakat, Ketentraman & Ketertiban Umum, Penyelidikan & Penyidikan Persengketaan, dll) ILPR07 Dinas Pendapatan Daerah (Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dll) ILPR08 Dinas Pekerjaan Umum (Izin Usaha Jasa Konstruksi. Pemeliharaan Jalan Negara, Pemeliharaan Bendungan & Saluran Irigasi Primer, dll) ILPR09 Dinas Tata Ruang & Bangunan (Pengkajian Teknis Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Pengkajian Teknis Permohonan Pengkaplingan Tanah Untuk Pengembangan Perumahan, dll) ILPR10 Dinas Lingkungan Hidup (Izin Pemanfaatan Sumber Daya Laut, Informasi Pencemaran Lingkungan, dll)

23 | h a l a m a n d a r i 2 4

SHOWCARD 5. PENGALAMAN INTERAKSI DENGAN INSTANSI KOTA KODE NAMA INSTANSI ILK01 Badan Penanaman Modal dan Promosi (Izin Prinsip Penanaman Modal, Izin Usaha untuk Berbagai Sektor Usaha, Usulan Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan (Pph) Badan, dll) ILK02 Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu ILK03 Dinas Perdagangan (TDP, SIUP, dll) ILK04 Dinas Perindustrian (TDI, Usaha Industri, dll) ILK05 Dinas Pertambangan & Energi (Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) ILK06 Kepolisian (Pengaduan Masyarakat, Ketentraman & Ketertiban Umum, Penyelidikan & Penyidikan Persengketaan, dll) ILK07 Dinas Pendapatan Daerah (Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dll) ILK08 Dinas Pekerjaan Umum (Izin Usaha Jasa Konstruksi. Pemeliharaan Jalan Negara, Pemeliharaan Bendungan & Saluran Irigasi Primer, dll)

ILK09

Dinas Tata Ruang & Bangunan (Pengkajian Teknis Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Pengkajian Teknis Permohonan Pengkaplingan Tanah Untuk Pengembangan Perumahan, dll)

ILK10

Dinas Ketenagakerjaan (Izin Usaha PJTKI, Izin Tenaga Kerja Asing, Pengujian K3, dll)

ILK11

Dinas Perhubungan (Izin Usaha Angkutan Darat, Laut (Pelayaran), Udara (Penerbangan), dll)

ILK12

Dinas Koperasi dan UKM (Sertifikasi Hak Cipta, Layanan Pemasaran, Pendirian Koperasi, dll)

SHOWCARD 6. PENGALAMAN INTERAKSI DENGAN BUMN dan BUMD KODE ILB01 ILB02 ILB03

NAMA BUMN, BUMD, dan BLU PLN Telkom Bank Mandiri

ILB04

BNI

ILB05

BRI

ILB06

BTN

ILB07

Kereta Api Indonesia

ILB08

Jasa Marga

ILB09

Angkasa Pura I/II

ILB10

Garuda Indonesia

ILB11

Pelindo I/II/III/IV

ILB12

PELNI

ILB13

BPJS Ketenagakerjaan & Kesehatan

ILB14

BUMD Bidang Perbankan

25 | h a l a m a n d a r i 2 4

ILB15

PDAM

SHOWCARD 7. PENGALAMAN INTERAKSI DENGAN ASOSIASI PENGUSAHA KODE

NAMA LEMBAGA SERTIFIKASI

ILA01 ILA02 ILA03 ILA04 ILA05 ILA06

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Asosiasi Logistik Indonesia Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan Asosiasi Pengusaha Indonesia Asosiasi Lembaga Sertifikasi Indonesia

SURVEI PERSEPSI KORUPSI 2015

Recommend Documents