“Peluncuran Peluncuran Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2010 2010”
Survei Integritas (SI) KPK dan Indeks Persepsi Korupsi ((IPK)) TII Pimpinan KPK Chandra M. Hamzah 9 November 2010
Agenda 1
• Tujuan
2
• Metodologi
3
• Responden
4
• Hasil H il
5
• Kesimpulan
Tujuan j SI - KPK
Mengetahui nilai integritas dalam layanan publik dengan melakukan pengukuran ilmiah terhadap tingkat g korupsi p dan faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi di lembaga publik dengan mensurvei pengguna langsung layanan publik (dari sudut pandang pengguna layanan, bukan pemberi layanan)
IPK - TII
Mengukur Indeks Persepsi Korupsi yang akan menggambarkan tingkat korupsi di Kabupaten/Kota p / berdasarkan pengalaman atau persepsi pelaku usaha
Metodologi g SI - KPK
IPK - TII
•Diselenggarakan setiap tahun sejak 2006 •Pembobotan indikator oleh Ahli dengan metode AHP. •Pengisian kuesioner melalui wawancara langsung dengan responden. •Penilaian dengan memasukkan standar minimal integritas yang ditetapkan KPK (6.00). •Rentang skor yaitu 1-10 •Semakin besar nilai, semakin baik integritasnya.
•Diselenggarakan Diselenggarakan setiap dua tahun sejak 2004 •Pengisian i i kuesioner k i melalui l l i wawancara langsung dengan responden. •Penilaian dengan merata-ratakan nilai skor dari setiap variabel di masing masingmasing kota •Rentang skor yaitu 0-10 •Semakin besar nilai, semakin baik persepsinya. i
Metodologi SI - KPK
•Penilaian berdasarkan variabel:
IPK – TII
Disusun dari sebelas (11) variabel persepsi, yang terdiri dari: a. Variabel V i b l persepsii tentang t t suap dalam d l hal: h l • Mempercepat proses perizinan usaha • Mempercepat prosedur untuk instalasi pelayanan umum ( (listrik) ) • Memberikan kelonggaran dalam pembayaran pajak daerah • Memenangkan kontrak proyek daerah • Mendapatkan keputusan hukum yang menguntungkan • Mempengaruhi pembentukan kebijakan, kebijakan regulasi, regulasi dan hukum b. Variabel persepsi korupsi dalam konteks: • Gratifikasi • Pemerasan • Konflik kepentingan c. Variabel persepsi tentang usaha pemerintah daerah dalam memberantas korupsi: • Keseriusan aparat pemerintah daerah dalam memberantas korupsi • Keseriusan aparat penegak hukum daerah dalam menindak kasus korupsi
Integritas teg tas Se Sektor to Publik ubl d di Indonesia do es a Nilai Integritas secara Nasional
Responden SI - KPK
IPK - TII
•Jumlah Jumlah Responden 12.616 orang: •2.763 orang di instansi pusat • 7.730 orang di instansi vertikal •2.123 orang di tingkat pemerintah kota.
•Jumlah Jumlah Responden 9237 orang: •Manager (55%) •Pemilik (25%) •Direktur/GM (16%) •Presiden Presiden Direktur/Dirut (3%)
•Kriteria Responden adalah: •individu pengguna layanan atau individu yang mewakili suatu institusi yang ang meng mengurus r s la layanan anan secara langs langsung ng pada unit layanan yang menjadi sampel, •mendapat pelayan pada unit layanan yang dimaksud dalam 12 bulan terakhir •Identitas dan alamat responden harus jelas sehingga dapat diverifikasi keberadaanya.
•Kriteria Responden adalah •Perusahaan domestik kecil (15%) •Perusahaan domestik menengah (35%) •Perusahaan domestik besar (35%) •Perusahaan multinasional (15%)
•22 Kota •23 Instansi Pusat •6 Instansi vertikal
•50 kota •33 ibukota propinsi •17 kota
Hasil SI - KPK
IPK - TII
•Indeks Integritas Nasional (IIN): 5,42 •Indeks Integritas Instansi Pusat: 6,16 •Indeks Integritas Instansi Vertikal: 5,26 •Indeks Indeks Integritas Pemerintah Kota: 5,07
•Indeks Persepsi Korupsi (IPK): 4,73
•Peringkat per Instansi dan Kota
•Peringkat Kab/Kota
Nilai Integritas g Tiap p Instansi Pusat ( >6 ) No
Instansi
1
Kementerian Pertanian
2
BKPM
3
Bank Indonesia
4
PT. KBN
5
BPOM
6
Kementerian Luar Negeri
7
PT. Sucofindo
8
Kementerian Komunikasi dan Informatika
9
Kementerian Energi dan ESDM
10 Kementerian Kehutanan 11 Kementerian Kesehatan 12 Kementerian Pendidikan Nasional 13 RSCM 14 Kementerian Perindustrian 15 PT. Pelindo II 16 Kementrian Keuangan 17 Kementerian Perdagangan
Unit Layanan Izin pemasukan dan pengeluaran benih Izin pemasukan karkas, jeroan dan daging dari luar negeri Izin Usaha Tetap p ((IUT)) Penerbitan Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT) Izin prinsip dan Izin usaha BPR Layanan Kas ke Bank Umum Jasa Pelayanan Logistik Sewa lahan Pendaftaran MD/ML Perizinan Ekspor/Impor terhadap barang-barang barang barang yang termasuk dalam kategori makanan dan obat-obatan Layanan Legalisasi bagi Dokumen yang akan digunakan di Luar Negeri Layanan Kepengurusan Paspor Dinas Sertifikasi ISO Sertifikasi Produk Sertifikasi Peralatan Izin Stasiun Radio Izin Pengangkutan BBM Izin Penyimpanan LPG/LNG Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan bukan kayu pada hutan produksi Izin penyalur alat kesehatan I in prinsip dan izin Izin i in tetap industri ind stri obat tradisional Sertifikasi Guru Izin Pendidikan Luar Sekolah Rawat Inap Rawat Jalan Pengajuan Tanda Pendaftaran Tipe Kendaraan Bermotor (TPT) Layanan Sertifikasi Produk (SNI) Layanan Kapal (Jasa Labuh dan Tambat) Layanan Fasilitas Pelabuhan Restitusi PPN Bea Masuk Izin impor bahan baku Izin usaha waralaba dalam negeri
Nilai Integritas 2010 7,70 7,56 7,67 , 7,50 7,34 7,37 7,17 7,45 7,48 7,13 7,14 7,05 7,03 7,07 7,13 6,91 7,06 6,95 6,99 6,98 6,74 7 06 7,06 6,88 6,33 6,62 6,70 7,56 5,50 6,22 6,53 6,77 5,63 6,43 5,75
7,63 7 53 7,53 7,35 7,31 7 27 7,27 7,10 7,05 7 01 7,01 7,00 6,98 6,83 , 6,68 6,66 6,53 6,37 6,35 6,10
Nilai Integritas Tiap Instansi Pusat (<6 ) Layanan kepulangan TKI di terminal selapajang Pembuatan KTKLN Layanan pengujian keselamatan kesehatan kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Layanan Pendirian Balai Latihan Kerja Transmigrasi Layanan LP Kementerian Hukum dan HAM Pelayanan Cargo PT. Angkasa Pura II Pelayanan Pengelolaan Property bandara Perizinan penangkapan dan pengangkutan ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan Pendaftaran import obat ikan dan bahan kimia Izin trayek angkutan darat antar provinsi Kementerian Perhubungan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkatan Laut (SIUPAL)
1 BNP2TKI 2 3 4 5 6
5,86 6,05 4,21 6,48 5,34 4,34 5,82 5,98 3,93 4,89 3,59
5,94 5,68 5,34 5,19 5 03 5,03 4,21
Nilai Integritas g Instansi vertikal di Setiap p Kota
Nilai Integritas Tiap Pemkot ( >6 )
No
Kota
1 Surabaya 2 Samarinda S i d
Indeks KTP SIUP IMB 2010 5,79 5,89 6,72 6,13 6 36 5,89 6,36 89 5,96 96 6,11 6 11
Nilai Integritas Tiap Pemkot ( <6 )
Nilai Indeks Integritas g Daerah Nilai integritas daerah mencerminkan integritas yang ada d di suatu wilayah il hk kota, gabungan dari layanan publik yang merupakan tanggung jawab Pemkot o maupun p instansi vertikal di kota tersebut.
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Ko ta Surabaya Samarinda Yogyakarta Ambon Tanjung Pinang Pontianak Serang Jakarta Barat Jakarta Timur Jakarta Pusat Mataram Jakarta Utara Bandung Semarang J k t Selatan Jakarta S l t Pekanbaru Manado Jayapura Makassar Palembang Bandar Lampung Medan
In te g rita s Ko ta 5,52 5,80 5,59 5,40 5,72 5,59 5,66 5,82 5,14 5,39 4,89 5,78 5,57 4,73 4 97 4,97 4,89 5,00 4,91 4 72 4,72 4,83 4,54 4,44
Kesimpulan p • SI menilai tingkat potensi dan pengalaman integritas unit layanan, sedangkan IPK menilai tingkat i k persepsii k korupsii di b beberapa b k kota di Indonesia • Hasil SI dan IPK dapat saling melengkapi satu sama l i k lain karena masing-masing i i memiliki iliki variabel i b l yang berbeda, namun memiliki kemiripan dalam menilai integritas layanan publik, misalnya dalam menilai tingkat i k praktek k k suap • SI maupun IPK dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi birokrat maupun penegak hukum dalam memilih ilih fokus f k penindakan i d k maupun pencegahan h korupsi.
TERIMA KASIH
