LAPORAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI

LAPORAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI 2015 “Bebas dari Korupsi, Bersih, Melayani”

Balai Penelitian Teknologi Bahan (BPTBA) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Tel 0274-392570 Fax 0274-391168

Jl. Jogja – Wonosari KM 31,5 Gading, Playen, Gunungkidul, D.I.Yogyakarta 55861

www.bptba.lipi.go.id [email protected]

Daftar Isi

Laporan Indeks Persepsi Korupsi

Hal. 01 Kepercayaan Publik Kunci Utama Pelayanan PASTI

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Balai Penelitian Teknologi Bahan Alam (BPTBA) Kedeputian Ilmu Pengetahuan Teknik (IPT) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

Disahkan Tanggal

: 22 Juni 2016

Berlaku Tanggal

: 22 Juni 2016


Hal. 02 KATA PENGANTAR

Sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi Presiden Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012 - 2025 dan Stranas PPK Jangka Menengah tahun 2012 - 2014. Sebagai tindak lanjut atas rumusan strategi tersebut Pemerintah menyusun Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang diimplementasikan dan dievaluasi setiap tahun. Dalam rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi (Renaksi PPK) tersebut. Presiden secara tegas menginstruksikan kepada semua jajaran pemerintahan baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota) untuk mengimplementasikan Stranas PPK (Transparency International, 2016. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebagai salah satu lembaga negara juga berupaya terus mencegah terjadinya korupsi dalam penyelenggaraan kegiatan khususnya kegiatan layanan kepada masyarakat. Balai Penelitian Teknologi Bahan Alam (BPTBA LIPI) sebagai salah satu satuan kerja LIPI di daerah yang mempunyai fungsi layanan kepada masyarakat telah berupaya melakukan pencegahan korupsi dengan menciptakan layanan yang bersih, tranparan dan akuntabel. Pada tahun 2015, BPTBA LIPI melakukan survei untuk mengukur indeks persepsi korupsi dari responden yang mendapatkan layanan. Penilaian indeks persepsi korupsi di BPTBA LIPI diharapkan semakin meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Laporan ini menyajikan sejauh mana fungsi layanan BPTBA akuntabel dan transparan di mata masyarakat. Terimakasih atas dukungan semua pihak. Semoga laporan Indeks Persepsi Korupsi ini berguna untuk kita semua.

Hormat Kami,

Tim Penyusun


Hal. 03 LATAR BELAKANG

Indonesia menunjukkan kenaikan konsisten dalam pemberantasan korupsi, namun terhambat oleh masih tingginya korupsi di sektor penegakan hukum dan politik. Tanpa kepastian hukum dan pengurangan penyalahgunaan kewenangan politik, kepercayaan publik terhadap pemerintah akan turun dan memicu memburuknya iklim usaha di Indonesia. Demikian temuan Transparency International (TI) dalam Corruption Perception Index (CPI) 2015. Kondisi korupsi yang masih tinggi tersebut menyebabkan pemerintah Indonesia melakukan perbaikan-perbaikan dalam tata kelola pelayanan publik dan ternyata mampu menaikkan skor Indonesia menjadi 36 dan menempati urutan 88 dari 168 negara yang diukur. Skor Indonesia secara pelan naik 2 poin, dan naik cukup tinggi 19 peringkat dari tahun sebelumnya. Skor CPI berada pada rentang 0-100. 0 berarti negara dipersepsikan sangat korup, sementara skor 100 berarti dipersepsikan sangat bersih. Kenaikan tersebut belum mampu menandingi skor dan peringkat yang dimiliki oleh Malaysia (50), dan Singapura (85), dan sedikit di bawah Thailand (38). Indonesia lebih baik dari Filipina (35), Vietnam (31), dan jauh di atas Myanmar (22) (Transparency internasional Indonesia, 2015) Corruption Perception Index (CPI) merupakan indeks komposit yang mengukur persepsi pelaku usaha dan pakar terhadap korupsi di sektor publik, yaitu korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri, penyelenggara negara dan politisi. Sejak diluncurkan pada tahun 1995, CPI telah digunakan oleh banyak negara sebagai rujukan tentang situasi korupsi dalam negeri dibandingkan dengan negara lain.

Hal. 04


Untuk mencapai cita-cita Indonesia bebas korupsi bukan persoalan yang mudah, karena selain banyak berbagai masalah yang tengah membelit kehidupan bangsa Indonesia juga di warnai persoalan di bidang ekonomi, sosial politik, pertahanan dan keamanan, hukum serta permasalahan kebudayaan yang mesti diselesaikan. Tampaknya perilaku korupsi di negara kita sudah menjadi persoalan yang mengkhawatirkan sejak lama, dampaknyapun cukup dahsyat karena bisa merusak stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal mana dampak tindak korupsi tersebut akan merongrong kemandirian semua aspek kehidupan negara. Akhir-akhir ini berita di berbagai media baik melalui online (internet), televisi, radio, surat kabar dan media cetak lain banyak mengulas dan memperbincangkan terjadinya tindak pidana korupsi yang masif. Pelaku korupsi pun beragam mulai dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pusat maupun PNS Daerah. Demikian juga Pejabat Negara di Pusat dan Pejabat di daerah bahkan beberapa pengusaha pusat dan daerah pun juga telah tersangkut korupsi. LIPI sebagai lembaga pemerintah sampai saat ini belum diketahui oleh masyarakat seberapa besar penyelenggaraan layanan yang tidak atau kurang efisien dan bahkan kemungkinan seberapa tinggi layanan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu, kiranya perlu dilakukan kajian tentang persepsi masyarakat terhadap tingkat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh LIPI (Inspektorat LIPI, 2015). LIPI wajib mendukung dan berperan aktif dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Anggaran harus dikelola dengan baik untuk mencegah terjadinya tindak korupsi. Pengelolaan yang baik perlu didukung dengan sistem dan sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas. Interaksi LIPI dengan masyarakat perlu dibangun agar memberikan suasana yang saling menghargai antara kedua pihak dan saling memanfaatkan terutama bagi masyarakat atas jasa pelayanan

Hal. 05

Laporan Indeks Persepsi Korupsi LIPI. Oleh karena itu terkait dengan maksud seperti tersebut diatas maka pertanyaan penelitiannya adalah Bagaimana pendapat atau persepsi masyarakat terhadap penyelenggaran pelayanan publik yang dilakukan oleh LIPI ? (Inspektorat LIPI, 2015). Balai Penelitian Teknologi Bahan Alam (BPTBA) LIPI merupakan salah satu satuan kerja di daerah yang banyak berhubungan dengan layanan masyarakat seperti jasa layanan produksi, sewa alat, pelatihan, jasa konsultasi, kunjungan ilmiah, bimbingan siswa dan mahasiswa juga berupaya terus menciptakan layanan terbaik, bersih, akuntabel dan transparan. Dengan demikian penting dilakukan survei indeks persepsi korupsi dalam rangka melaksanakan upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi seperti tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode survei. Populasi dari penelitian ini adalah masyarakat yang mempunyai kaitan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan pelayanan publik LIPI. Survei langsung dilakukan saat responden datang ke BPTBA LIPI dan metode tidak langsung melalui on line (layanan internet).


Hal. 06 TUJUAN

Tujuan survey persepsi korupsi ni untuk mendapatkan informasi tentang persepsi korupsi dari pengguna layanan di BPTBA LIPI sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas layanan secara berkesinambungan serta mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan negara yang bebas korupsi. Sasaran survey ini adalah terselenggaranya pelayanan yang bersih, akuntabel dan transparan.


Hal. 07 METODOLOGI Pengumpulan Data

Penyusunan nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) didasarkan pada hasil survey persepsi korupsi masyarakat terhadap pelayanan di BPTBA LIPI tahun 2015. Metode ini meliputi unsur layanan, teknik pengumpulan data dan analisis data. Unsur penilaian mencakup 5 unsur (lima) unsur dan satu bagian profil responden. Jumlah responden survey perseps korupsi pada tahun 2015 sebesar 118 responden. Untuk menghindari bias, maka pemilihan responden adalah responden yang telah mendapatkan layanan selama dalam waktu refensi survei. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 2 metode yaitu menggunakan alat bantu kuesioner dan menggunakan metode pengisian eletronik dengan internet. Unsur penilaian persepsi korupsi terdiri dari 5 unsur yaitu : Tabel 2. Unsur Pertanyaan Kuesioner Persepsi Korupsi di BPTBA LIPI Unsur 1 2 3 4 5 6

Keterangan Pertanyaan Jenis layanan yang didapatkan oleh responden (Profil Layanan) Unsur Persepsi Korupsi Persepsi responden terhadap tarif yang ditetapkan di BPTBA LIPI Persepsi responden terhadap kesesuain tarif yang diminta dengan tarif yang ditetapkan Persepsi responden terhadap kemungkinan adanya permintaan biaya tambahan untuk layanan di luar biaya yang ditentukan oleh petugas Persepsi responden terhadap kemungkinan adanya tanda terima kasih kepada petugas (meskipun tidak diminta) Persepsi responden terhadap informasi kejadian korupsi di BPTBA LIPI

Pengolahan dan Analisis Data Survey persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan /penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :  

Setiap unsur penilian persepsi terdiri dari 3 pilihan dengan konversi nilai 0, 1 dan 2 Jumlah nilai total persepsi korupsi dijumlahkan dan dianalisis sebagai Indeks Persepsi Korupsi dengan cara berikut :


Hal. 08 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑝𝑠𝑖 𝑇𝑖𝑎𝑝 𝑈𝑛𝑠𝑢𝑟 =

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑝𝑠𝑖 𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑢𝑛𝑠𝑢𝑟 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑝𝑠𝑖 𝐾𝑜𝑟𝑢𝑝𝑠𝑖 𝑇𝑖𝑎𝑝 𝑈𝑛𝑠𝑢𝑟 =

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑝𝑠𝑖 𝑇𝑖𝑎𝑝 𝑈𝑛𝑠𝑢𝑟 2

....................................................................1

.......................................................................2

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑝𝑠𝑖 𝐾𝑜𝑟𝑢𝑝𝑠𝑖 = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑝𝑠𝑖 𝐾𝑜𝑟𝑢𝑝𝑠𝑖 𝑇𝑖𝑎𝑝 𝑈𝑛𝑠𝑢𝑟 ...........................................3

 

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 0 – 1 Skala indeks persepsi korupsi antara 0 – 5 yang artinya mendekati nilai 5 maka persepsi korupsi makin baik.

Beberapa konsep dan definisi terkait dengan Survei Persepsi Korupsi 2015 adalah sebagai berikut: a) Korupsi adalah segala bentuk penyalahgunaan wewenang untuk memperoleh manfaat pribadi. Definisi korupsi dalam Survei Persepsi Korupsi 2015 mengacu pada dimensi – dimensi pengukuran korupsi yang ada dalam Corruption Perception Index (CPI). b) Persepsi adalah penafsiran dan penilaian seseorang terhadap fenomena sosial tertentu. Persepsi tidak hanya dihasilkan melalui penilaian subjetif yang cenderung personal, namun dihasilkan melalui penilaian objektif yang bersumber dari pengalaman langsung atau tidak langsung,dan/atau pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang (International Tranparency, 2016)


Hal. 09 PROFIL RESPONDEN

Responden yang disurvei dalam penilaian persepsi korupsi adalah masyarakat yang pernah menerima layanan di BPTBA LIPI pada tahun 2015. Jumlah responden yang mengisi kuesioner sebanyak 118 orang berusia di atas 18 tahun. Data profil responden dianalisis dan dikelompokkan ke dalam kategori berdasarkan jumlah kelamin, jenis pekerjaan, tempat kerja dan jenis layanan yang diterima oleh responden. Jenis Kelamin Responden

Pria

Wanita

44% 56%

Gambar 1. Profil responden berdasarkan jenis kelamin

Profil responden kuisioner Indeks Persepsi Korupsi (IPK) berdasarkan jenis kelamin di BPTBA LIPI menunjukkan bahwa 56 % adalah wanita yang mendominasi dan sebanyak 44 % adalah laki – laki dari sebanyak 116 orang responden yang mengisi. Profil status jenis kelamin sebanyak 100 % terisi. Gambar 1 menunjukkan informasi mengenai representasi profil responden IPK di BPTBA LIPI berdasarkan jenis kelamin.


Hal. 10

Jenis Pekerjaan Responden

27%

30% 25%

27% 21%

20% 15% 10% 5%

10% 5%

5%

4% 0%

0%

Gambar 2. Profil responden berdasarkan status pekerjaan utama

Pekerjaan utama responden IPK BPTBA LIPI yang disurvei adalah Pendidik (gurum dosen, pengajar) sebanyak 27 %, Lainnya (Pelajar, PNS, Petani, Peternak, Wartawan, Reporter, Pendeta dan lainnya) sebanyak 27 %, Pengusaha sebanyak 21 %, Mahasiswa sebanyak 10 %, Teknikal / Profesional sebanyak 5 %, Peneliti sebanyak 5 % dan Administrasi sebanyak 4 %. Responden yang mengisi status pekerjaan sebanyak 100 %. Gambar 2 menunjukkan informasi mengenai representasi profil responden di BPTBA berdasarkan status pekerjaan. Pekerjaan utama responden berhubungan dengan profil pengguna layanan di BPTBA LIPI. Pendidik dan profesi lainnya seperti pelajar, PNS dan lainnya yang mendominasi menunjukkan pengguna layanan terbanyak berhungan dengan layanan edukasi dan kerjasama riset.


Hal. 11

Tempat Kerja Responden 50% 40% 40% 30% 20% 10%

25% 15%

16% 1%

3%

1%

0% Kantor Pemerintah

Perguruan Tinggi

Bisnis / Komersial / Swasta

Pendidikan Dasar (SD/SMP/SMU)

Organisasi nirlaba (non profit)

Lainnya

Tidak mengisi

Gambar 3. Profil responden berdasarkan tempat kerja

Tempat kerja utama responden IPK di BPTBA LIPI yang disurvei adalah Pendidikan Dasar (SD, SMP, SMU/SMK) sebanyak 40 %, Bisnis / Komersial / Swasta sebanyak 25 %, Perguruan Tinggi sebanyak 16 %, Kantor Pemerintah sebanyak 15 %, Organisasi nirlaba (non profit) sebanyak 1 % dan lainnya (gereja, radio) sebanyak 3%. Responden yang tidak mengisi tempat kerja sebanyak 1 %. Gambar 3 menunjukkan informasi mengenai representasi profil responden IPK di BPTBA LIPI berdasarkan tempat pekerjaan. Profil tempat kerja dominan sesuai dengan profil status pekerjaan utama, yaitu yang berhubungan dengan lembaga pendidikan. Status tempat kerja tertinggi kedua adalah binis / komersil / swasta yang menandai bahwa pengguna layanan tertinggi juga berasal dari kalangan pengusaha, bisnis, industri kecil menengah (UMKM) termasuk petani dan peternak.

Hal. 12

Laporan Indeks Persepsi Korupsi Jenis Layanan yang Diterima Responden

Tidak mengisi

1%

Lainnya

16%

Jasa konsultasi

5%

Uji laboratorium

4%

Narasumber

8%

Pelatihan

15%

Bimbingan…

21%

Kerjasama riset / kelembagaa

22%

Kerjasama produksi

7% 0%

5%

10%

15%

20%

25%

Gambar 4. Profil responden berdasarkan jenis layanan yang diterima

Jenis layanan utama responden IPK di BPTBA LIPI yang disurvei adalah layanan Kerjasasama riset / kelembagaan sebanyak 22 %, layanan Bimbingan siswa / mahasiswa, PKL / Skripsi / Magang sebanyak 21 %, Lainnya (layanan edukasi, bimbingan IPTEKDA, seminar, outing class, kunjungan) sebanyak 16 %, layanan Pelatihan sebanyak 15 %, layanan Narasumer sebanyak 8 %, layanan kerjasama produksi (PNBP) sebanyak 7 %, layanan Jasa Konsultasi sebanyak 5 % dan layanan Uji Laboratorium sebanyak 4 %. Responden yang tidak mengisi tempat kerja sebanyak 1 %. Gambar 4 menunjukkan informasi mengenai representasi profil responden IPK di BPTBA LIPI berdasarkan jenis layanan yang diterima responden. Jenis layanan yang mendominasi dalag layanan kerjasama riset / kelembagaan dan bimbingan ilmiah, hal ini menujukkan bahwa peran LIPI di daerah banyak berperan sebagai wahana edukasi bagi masyarakat juga sekaligus pintu bagi pemanfaatan hasil inovasi LIPI di daerah. Layanan di BPTBA LIP dikategorikan menjadi 2 yaitu : a. Layanan berbayar, tarif dan ketentuan layanan berbayar ditetapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 106 tahun 2012 tentang tarif dan jasa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Layanan berbayar antara lain layanan produksi, layanan kerjasama riset, pelatihan, uji laboratorium, jasa konsultasi, penggunaan / sewa alat dan lainnya.

Hal. 13

Laporan Indeks Persepsi Korupsi Kerjasama produksi berbungan dengan layanan penggunaan sarana produksi seperti pengalengan makanan tradisional dan pembuatan produk herbal. Pengemasan makanan tradisional dengan kemasan kaleng ditetapkan Rp. 3.000,- / kaleng. Kerjasama riset / kelembagaan berhubungan dengan kegiatan riset pengembangan produk mitra, riset kegiatan penelitian (sharing in kind / in cash) dan lainnya. Kerjasama riset / kelembagaan ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,- / paket kegiatan. Layanan pelatihan berhubungan dengan kegiatan pelatihan nutrisi makanan ternak, pelatihan pengalengan, pelatihan pembuatan sabun herbal transparan dan pelatihan lainya. Kegiatan pelatihan ditetapkan dengan pilihan paket pelatihan Rp. 5.000.000,- / orang atau paket layanan teknologi sebesar Rp. 300.000,- / jam. Layanan uji laboratorium berhungan dengan layanan analisa dengan parameter biologi, mikrobiologi, dan kimia. Tarif layanan uji mikrobiologi ditetapkan sesuai dengan tarif PNBP yang nilainya bervariasi tergantung pada jenis uji dan tingkat kesulitan metode serta biaya bahan. Layanan jasa konsultasi berhubungan dengan jasa narasumber dan konsultasi. Jasa konsultasi (dalam skema pelatihan / narasumber) ditetapkan sebesar Rp. 40.000,- / orang. b. Layanan tidak berbayar. Layanan tidak berbayar yang difasilitasi di BPTBA LIPI antara lain layanan kunjungan ilmiah (edukasi dan outing class), bimbingan ilmiah (siswa / mahasiswa PKL / Skripsi / magang) tidak dikenakan dan harus memenuhi syarat dan ketentuan yang di BPTBA LIPI seperti kunjungan di jam dan hari kerja, mahasiswa / siswa harus memiliki kompetensi yang sesuai untuk melakukan proses bimbingan baik di ruang proses produksi maupun laboratorium. Layanan lain yang tidak berbayar adalah jasa konsultasi untuk UKM binaan program IPTEKDA LIPI.


Hal. 14

NILAI INDEKS PERSEPSI KORUPSI Nilai indeks persepsi korupsi dihitung berdasarkan rumus yang dijelaskan dalam metodologi. Nilai total Indeks Persepsi Korupsi adalah 4,47 dengan skala 0 – 5. Dengan demikian IPK BPTBA LIPI dinilai baik. Tahun 2015 merupakan tahun pertama dilakukannya survei persepsi korupsi sehingga tidak ada nilai pembanding pada tahun sebelumnya. 250

236

236

1,20

236 207

1,00

200

1,00 1,00

1,00 0,88

0,80 150

140 0,60

0,59 100

0,40 50

0,20

0

0,00 Unsur 2

Unsur 3

Unsur 4

Jumlah nilai unsur

Unsur 5

Unsur 6

Nilai Persepsi Korupsi

Gambar 5. Nilai persepsi korupsi berdasarkan analisa per unsur

Gambar 5 menampilkan nilai per unsur pertanyaan dengan nilai persepsi korupsi. Pada gambar 5 nilai tertinggi didapatkan pada kategori unsur 3, 4 dan 6 yaitu sebesar 1 yang artinya dari 118 orang responden menilai bahwa petugas layanan di BPTBA LIPI mutlak (100%) tidak pernah meminta tarif melebihi tarif yang telah ditetapkan (Unsur 3) dan semua responden menilai mutlak tidak pernah (100%) ada petugas yang meminta biaya tambahan untuk pelayanan di luar biaya yang telah ditetapkan (Unsur 4) serta semua responden belum pernah mendengar informasi terjadinya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di lembaga BPTBA LIPI (Unsur 6). Uraian mengenai unsur lainnya ditampilkan pada Gambar 6


Hal. 15 120%

1,20 1,00

1,00

1,00

100%

1,00 100%

100%

0,88

100%

80%

0,80 78%

60%

0,59 66%

0,60

40%

0,40

26%

20%

0,20 19%

8%

0%0%

0%0%

3%

0%0%

Unsur 2

Unsur 3

Unsur 4

Unsur 5

Unsur 6

Nilai 0

Nilai 1

0%

0,00

Nilai 2

Nilai Persepsi Korupsi

Gambar 6. Distribusi nilai persepsi berdasarkan per unsur yang dinilai

Berdasarkan Gambar 6. Unsur berikutnya yang memiliki nilai tinggi adalah unsur 5 sebesar 0,88 terkait kemungkinan responden pernah memberikan tanda terima kasih kepada petugas, meskipun petugas tidak meminta. Berdasarkan nilai tersebut atau ada beberapa responden (sekitar 3 %) yang menyatakan selalu memberikan tanda terimakasih kepada petugas meskipun tidak diminta dan sebanyak 19 % responden menyatakan pernah memberikan tanda terimakasih kepada petugas meskipun tidak diminta. Unsur berikutnya yaitu unsur 2 memiliki indeks sebesar terkecil sebesar 0,59 %. Indeks ini berkaitan dengan besaran tarif yang ditetapkan di BPTBA LIPI baik tarif produksi /pelatihan / narasumber / jasa analisa dan sewa. Nilai persepsi yang rendah pada Unsur 2 disebabkan hanya sebagian responden yaitu sebanyak 26 % yang menyatakan tarif yang ditetapkan di BPTBA LIPI dinilai murah, sedangkan sebagian besar responden yaitu sebanyak 66 % menyatakan bahwa tarif yang ditetapkan di BPTBA LIPI dinilai sedang (tidak mahal dan tidak murah), sedangkan sebanyak 8 % responden menyatakan bahwa tarif yang ditetapkan di BPTBA LIPI dinilai mahal.


Hal. 16 REKOMENDASI

Berdasarkan hasil analisa penilaian persepsi pada setiap unsur diketahui bahwa unsur terkait kesesuaian tarif yang diberikan dengan yang ditetapkan, unsur layanan bersih dan unsur pencegahan korupsi merupakan unsur dengan nilai maksimal. Dengan demikian secara umum petugas pelayanan di BPTBA LIPI dalam memberikan layanan sudah melakukan dengan baik, transparan, bersih dan akuntabel. Unsur yang perlu ditingkatkan kualitasnya yaitu unsur pemberian tanda terimakasih yang memungkinkan terjadinya gratifikasi yang mengarah pada peluang Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Masih ditemukan adanya pemberian tanda terima kasih dari responden meskipun tidak diminta dengan persentase yang kecil. Dengan demikian, ke depan dalam rangka upaya perbaikan dan peningkatan kualitas layanan maka semua petugas tidak diperkenankan menerima tanda terimakasih dalam bentuk apapun baik barang maupaun uang dengan nilai berapapun. Unsur lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah unsur besaran tarif yang ditetapkan. Sebagian besar responden menyatakan besaran tarif di BPTBA LIPI adalah sedang tingkat kemahalannya dan sebagian kecil menilai mahal dan murah. Penyesuaian tarif sudah dilakukan dan diusulkan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah terkait tarif PNBP LIPI yang sedang dalam proses pengesahan. Penyesuaian tarif diharapkan akan dapat meningkatkan kepuasan pengguna layanan di BPTBA LIPI. BPTBA LIPI juga terus melalukan upaya perbaikan kinerja layanan dengan pengembangan aplikasi e-layanan (layanan on line) yang dalam prosesnya diharapkan proses kegiatan layanan akan lebih cepat, transparan, akuntabel, tidak ada ucapan terimakasih atau gratifikasi dan tertelusur serta terdokumentasi dengan baik.


Hal. 17 DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Presiden RI Nomor 55 tahun 212 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 https://www.ti.or.id/media/documents/2015/09/16/i/p/ipk_2015_laporan_akhir.p df : Survei Persepsi Korupsi 2015 http://www.ti.or.id/index.php/publication/2016/01/27/corruption-perceptionsindex-2015 : Corruption Perception Index 2015, perbaiki penegakan hukum, perkuat KPK, benahi layanan publik http://inspektorat.lipi.go.id/2015/12/02/survei-persepsi-korupsi/ : Pembahasan laporan survei persepsi korupsi


Hal. 18 CONTACT PERSON

Hardi Julendra (Kepala) S.Pt., M.Sc Telp 081802746669 Fax 0274-391168 [email protected]

Ema Damayanti (Kasie Layanan Jasa dan Informasi) M.Biotech Telp 08156899205 Fax 0274-392570 [email protected]

Hendra Herdian (Kasie Pemanfaatan Teknologi) S.Pt., M.Sc. Telp 085228074802 Fax 0274-391168 [email protected]

INFORMASI LEMBAGA Balai Penelitian Teknologi Bahan Alam, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Jl. Jogja – Wonosari KM 31,5 Gading, Playen, Gunungkidul, D.I.Yogyakarta 55861 Tel 0274-392570 Fax 0274-391168 www.bptba.lipi.go.id

LAPORAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI

Recommend Documents