LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN HASIL SURVEI PERSEPSI KORUPSI BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TAHUN 2016

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN HASIL SURVEI PERSEPSI KORUPSI

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

TAHUN 2016

Program

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Kegiatan

Pengawasang Pendayagunaan Aparatur Negara

Sub Output

Laporan Hasil Pemantauan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Cibinong, 13 April 2016

Badan Informasi Geospasial

Inspektur,

Sugeng Prijadi

PENDAHULUAN

Korupsi atau rasuah (bahasa Latin: comtptio dari kata kerja cot771mpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: •

perbuatan melawan hukum,

•

penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana,

•

memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan

•

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Jenis tindak pidana korupsi ill antaranya, namun bukan semuanya, adalah •

memberi atau menerima haillah atau janji (penyuapan),

•

penggelapan dalam jabatan,

•

pemerasan dalam jabatan,

•

ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/ penyelenggara negara), dan

•

menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).

Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintan/ pemerintahan rentan korupsi dalam praktiknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya pemerintahan oleh para pencuri, ill mana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sarna sekali. Korupsi yang muncul ill bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat, terorganisasi atau tidak. Walau korupsi sering memudahkan kegiatan kriminal seperti penjualan narkotika, pencucian uang, dan prostitusi, korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam hal-hal ini saja. Untuk mempelajari masalah ini dan membuat solusinya, sangat penting untuk membedakan antara korupsi dan kejahatan. Jeremy Pope dalam bukunya Confronting Coruption: The Element of National Integrity System, menjelaskan bahwa korupsi merupakan permasalahan global yang harus menjaill keprihatinan semua pribaill orang. Praktik korupsi biasanya hampir sarna dengan dengan konsep pemerintahan totaliter, "diktator" yang meletakkan kekuasaan ill tangan segelintir orang. Namun, tidak berarti dalam sistem sosial-politik yang demokratis tidak ada korupsi bahkan bisa hampir lebihparah praktek korupsinya, jikalau kehidupan sosial-politiknya tolerasi bahkan memberikan ruang terhadap praktek korupsi tumbuh subur. Korupsi juga tindakan pelanggaran hak asasi manusia.

Laporan Hasil Survei Persepsi Korupsi Badan Informasi Geospasial Tahun 2016

Menurut Dieter Frish, mantan Direktur Jenderal Pembangunan Eropa. Korupsi merupakan tindakan memperbesar biaya untuk sebuah barang dan jasa, memperbesar utang suatu Negara, dan menurunkan standar kualitas suatu barang. Biasanya proyek pembangunan dipilih karena alasan keterlibatan modal besar, bukan pad a urgensi kepentingan publik. Korupsi selalu menyebabkan situasi sosial-ekonomi tak pasti. Ketidakpastian ini tidak menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi dan peluang bisnis yang sehat. Selalu terjadi asirnetris informasi dalam kegiatan ekonomi dan bisnis. Sektor swasta sering melihat ini sebagai resiko terbesar yang harus ditanggung dalam menjalankan bisnis, sulit diprediksi berapa Return of Investment (ROJ) yang dapat diperoleh karena biaya yang harus dikeluarkan akibat praktek korupsi,karena mungkin juga sangat sulit untuk diprediksi. Akhiar Salmi dalam makalahnya menjelaskan ten tang bahwa korupsi merupakan perbuatan buruk, seperti penggelapan uang, penerirnaan uang sogok dan lain sebagainya. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersill dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 1 menjelaskan bahwa tindak pidana korupsi sebagairnana maksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Jadi perundang-undangan Republik Indonesia mendefenisikan korupsi sebagai salah satu tindak pidana. Mubaryanto, Penggiat ekonomi Pancasila, dalam artikelnya menjelaskan ten tang korupsi bahwa, salah satu masalah besar berkaitan dengan keadilan adalah korupsi, yang kini kita lunakkan menjadi "KKN". Perubahan nama dari korupsi menjadi KKN ini barangkali beralasan karena praktek korupsi memang terkait koneksi dan nepotisme. Tetapi tidak dapat disangkal bahwa dampak "penggantian" ini tidak baik karena KKN ternyata dengan kata tersebut praktek korupsi lebih mudah diteleransi dibandingkan dengan penggunaan kata korupsi secara gamblang dan jelas, tanpa tambahan kolusi dan nepotisme.


BASIL SURVEI

Badan Informasi Geospasial dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah membentuk Tim Pelaksana Reformasi di Badan Informasi Geospasial. Untuk melakukan Pengukuran dari hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, terutama pada Komponen Hasil Pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN, Badan Informasi Geospasial melaksanakan Survei yang ditujukan kepada Orang Luar BIG (Survei Eksternal). Dalam Survei ini dilakukan pengukuran terhadap Persepsi Korupsi. Sehingga pada hasil survei ini nantinya diperoleh suatu Indeks yang menggambarkan Persepsi Korupsi dari Pemangku Kepentingan terhadap BIG, atau lebih dikenal dengan Indeks Persepsi Korupsi. Survei Persepsi Korupsi ini diselenggarakan oleh Tim Survei Eksternal Persepsi Korupsi Badan Informasi Geospasial sebagai bagian dari Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi BIG. Survei ini dilakukan dengan Judgemental Sampling atau yang juga dikenal dengan istilah Purposive

Sampling. Teknik penarikan sampel ini dilakukan karena karakteristik yang ditetapkan terhadap elemen populasi target yang disesuaikan dengan tujuan dari survei ini. Karakteristik Responden ini adalah Eksternal BIG dan memiliki hubungan kerjasama dengan BIG. 1. PROFIL RESPONDEN

Dalam pelaksanaannya survei ini melibatkan 107 Responden yang terdiri dati berbagai latar belakang Institusi, mulai dari Aparatur Sipil Negara di Kementerin Negara, Aparatur Sipil Negara di Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah, Media, hingga dari Pihak U rllversitas.

Media 1.9%

Gambar 1. Proftl Responden berdasarkan Institusi Asal. Dari hasil survel diketahui bahwasanya dari 107 orang Responden yang mengisi kuesioner, 49,5% Responden yang bekerja pada Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bekerjasama dengan Badan Informasi Geospasial, 34,6% Responden berkerja Laporan Hasil Survei Persepsi Korupsi Badan Informasi Geospasial Tahun 2016

di Pemerintah Daerah baik Pemerintah Daerah Tingkat I (provinsi), Pemerintah Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota), maupun pad a Kecamatan hingga Desa, hal ini wajar mengingat salah satu Keluaran dari Bachn Informasi Geospasial di Pusat Pemetaan Batas Wilayah adalah Peta Desa yang sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Desa dan sangat melibatkan Pemerintah Desa dan Kecamatan dalam pembuatan Peta Desa tersebut. Sementara itu, 15,9% Responden lainnya adalah tercliri dari Akademisi (perwakilan Universitas) yaitu sebesar 11,2%, Swasta yaitu sebesar 2,8% dan Media 1,9%.

2. IDENTIFIKASI KATEGORI PERBUATAN KORUPSI

Jenis-jenis

korupsi

berdasarkan

menggunakan contoh perilaku tertentu

berdasarkan

perundangan

dipaparkan

yang

kategori

peraturan

masuk yang

berlaku.

secara tidak pada tindak Responden

langsung dengan pidana

korupsi

kemudian

climinta

pendapatnya mengenal apakah tindakan tersebut masuk dalam kategori korupsi atau tidak. Pendekatan apakah

llU

mereka

lebih seSUal digunakan mengetahui

dibancling

mengenal

defrnisi

jika responden korupsi

ditanyakan mengenai

sesuai dengan peraturan yang

ada atau menanyakan mengenai apakah mereka mengetahui mengenai peraturan tersebut. Survei ini mengelompokkan

dan memberikan

contoh tindak pidana korupsi kedalam

beberapa kelompok yaitu: • korupsi yang menyangkut kerugian keuangan negara, • korupsi yang menyangkut suap menyuap,

• korupsi yang menyangkut penggelapan dalam jabatan, • korupsi yang menyangkut pemerasan, • korupsi yang menyangkut perbuatan

curang

• korupsi yang menyangkutbenturan kepentingan dalampengadaan, dan •

korupsi terkait gratiflkasi.

Berikut hasil identifikasi kategori perbuatan korupsi, berdasarkan peraturan perundangan oleh Responden.


Tabe11

Identifikasi Kategori Perbuatan Korupsi berdasarkan Peraturan Perundangan

olehResponden

Responden (%)

No

Jenis Korupsi

Kasus

Tidak Ya

Korupsi

1.

yang

Pejabat Pengadaan barang dan Jasa di

menyangkut kerugian

Instansi Pemerintah mema1sukan dokumen

Negara

pertanggungjawaban

untuk

kepentingan

Tidak

Tahu

2.80%

1.87%

91.51%

6.60%

1.89%

92.52%

0.93%

6.54%

85 .05%

7.48%

7.48%

90.57%

5.66%

3.77%

8.41%

18.69%

95.33%

pribadi. Korupsi 2.

yang

menyangkut

suap

memberikan sejumlah uang kepada Panitia Seleksi agar 1010s seleksi.

menyuap yang

Korupsi menyangkut

3.

Peserta Tes Ca10n Pegawai Negeri Spil

penggelapan

Bendahara

mema1sukan

pertanggungjawaban keuangan yang tidak da1am

sesuai dengan pengeluaran sebenarnya.

jabatan Korupsi

4.

yang

Panitia

Le1ang/ ULP

memenangkan

menyangkut

Perusahaan / Penyedia Barang dan Jasa yang

benturan

dimiliki

kepentingan pengadaan

da1am

oleh

kerabatnya,

meskipun

penawarannya bukan yang terbaik.

barang

dan jasa yang

Korupsi

5.

menyangkut

kepada Perusahaan Pemenang Lelang di

pemerasan

Instansinya. yang

Korupsi

6.

Pejabat pemerintah memmta tips/ fa silitas

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, sudah

menyangkut

menandatangani berita acara serah terima

perbuatan curang

hasil

pekerjaan,

wa1aupun

pekerjaan

72.90%

tersebut be1um dise1esaikan. Laporan Hasil Survei Persepsi Korupsi Badan Informasi Geospasial Tahun 2016 _

Responden (%) No

Jenis Korupsi terkait

Korupsi 7.

Gratifikasi

Kasus

Tidak Ya

Tidak

71.03%

14.02%

Tahu

Seorang Pegawai Negeri Sipil menerlllla pemberian haeliah atau uang sebagai ucapan

14.95%

terima kasih atas jasa yang eliberikan.

a. Korupsi yang Menyangkut Kerugian Negara, Untuk menilai apakah masyarakat dapat mengidentifikasi mengenal )erus korupsi yang menyangkut kerugian keuangan Negara, pertanyaan yang eliajukan adalah : Kasus

: "Pejabat Pengadaan barang dan jasa eli Instansi Pemerintah memalsukan dokumen pertanggungjawaban untuk kepentingan pribaeli."

Pertanyaan

: "Apakah perbuatan pejabat tersebut dapat dikategorikan korupsi?"

Tidak Tahu

Gambar 2. Jawaban atas Korupsi terkait Kerugian Keuangan Negara Jawaban dari Responden terkait dengan Kasus tersebut adalah 95 .3% responden menyatakan bahwa tindakan tersebut adalah termasuk tindak pidana korupsi, 2.8% responden menyatakan bahwa tindakan tersebut bukanlah termasuk tindak pidana korupsi, semen tara 1.9% responden lainnya tidak mengetahui apakah tindakan tersebut termasuk tindak pidana korupsi atau bukan. Kemuelian ketika dilakukan analisis lebih mendalam terhadap Perbandingan J awaban Responden jika elibandingkan dengan asal Institusinya, sebagaimana tampak pada Tabel 2 berikut ini. Laporan Hasil Survei Persepsi Korupsi Badan Informasi Geospasial Tahun 2016

•

Tabel2. Korupsi terkait Kerugian Keuangan Negara INSTITUSI RESPONDEN

BASE

K/ L Pemerintah Daerah Universitas/Swasta/Media

49,5% 34,6% 15,9%

KORUPSI TERKAIT KERUGIAN NEGARA Ya Tidak Tidak Tahu 94,3% 1,9% 3,8% 97,3% 2,7% 0,0% 94,1 % 5,9% 0,0%

Tampak dari Tabel 2, bahwasanya seluruh Responden walaupun terdapat perbedaan latar belakang sepakat bahwa pada kasus di atas adalah termasuk tindak pidana korupsi, terbukti mayoritas Responden dari masing-masing latar belakang menjawab lebih dari 90% untuk tiap latar belakang institusi. b. Korupsi yang Menyangkut Suap Menyuap, Untuk menilai apakah masyarakat dapat mengidentifikasi mengenai jenis korupsi yang menyangkut Suap Menyuap, pertanyaan yang diajukan adalah : : "Peserta Tes Calon Pegawai Negeri Sipil memberikan sejumlah uang kepada

Kasus

Panitia Seleksi agar lolos seleksi." Pertanyaan

: "Apakah perbuatan peserta tes tersebut dapat dikategorikan korupsi?" 6.6%

Tidak Tahu 1.9%

Gambar 2. J awaban atas Korupsi terkait Suap

Jawaban dari Responden terkait dengan Kasus tersebut adalah 91,5% responden menyatakan bahwa tindakan tersebut adalah termasuk tindak pidana korupsi, 6,6% responden menyatakan bahwa tindakan tersebut bukanlah termasuk tindak pidana korupsi, semen tara


1.9% responden lainnya tidak mengetahui apakah tindakan tersebut termasuk tindak pi dana korupsi atau bukan. Tabel 3. Korupsi terkait Suap INSTlTUSI RESPONDEN

BASE

KORUPSI TERKAIT SUAP Ya

Tidak

Tidak Tabu

K/L

49,5%

92,5%

5,7%

1,9%

Pemetintab Daetab U ruvetsitas /Swasta/Media

34,6%

91,7% 88,2%

5,6% 11,8%

2,8% 0,0%

15,9%

Tampak dati Tabel 3, bahwa terdapat sedikit perbedaan pada Responden yang berasal dati Universitas, Swasta, dan Media, terdapat 11,8% dari Responden dengan Latar Belakang Institusi ini yang menyatakan bahwa dalam kasus di atas tidak termasuk tindak pidana korupsi. c. Korupsi yang Menyangkut Penggelapan DalamJabatan,

Untuk menilai apakah masyarakat dapat mengidentifikasi mengenal Jerus korupsi yang menyangkut Penggelapan dalam Jabatan, pertanyaan yang diajukan adalah : : "Bendahara sengaja memalsukan pertanggungjawaban keuangan yang tidak

Kasus

sesuai dengan pengeluaran sebenarnya." Pertanyaan

: "Apakah perbuatan Bendahara tersebut dapat dikategorikan korupsi?"

Gambar 3. Jawaban atas Korupsi terkait Penggelapan dalamJabatan Jawaban dan Responden terkait dengan Kasus tersebut adalah 92,6% responden menyatakan bahwa tindakan tersebut adalah

termasuk tindak pidana korupsi, 0,9% responden

menyatakan bahwa tindakan tersebut bukanlah termasuk tindak pidana korupsi, sementara


6,5% responden lainnya tidak mengetahui apakah tindakan tersebut termasuk tindak pidana korupsi atau bukan. Tabel 4. Korupsi terkait Penggelapan dalam Jabatan INSTlTUSI RESPONDEN

BASE

PENGGELAPAN DALAMJABATAN Ya Tidak Tidak Tahu

K/L Pemerintah Daerah

49,5% 34,6%

90,6% 91,9%

0,0% 2,7%

9,4% 5,4%

Universitas/Swasta/ Media

15,9%

100,0%

0,0%

0,0%

Tampak pada Tabel 4, pada Korupsi terkait Penggelapan dalam Jabatan, 100% Responden dari Kalangan Universitas, Swasta dan Media seluruhnya menilai bahwa pada kasus tersebut adalah tindak pidana korupsi. Sementara itu, dari Latar Belakang Aparatur Sipil Negara baik di Kementerian Negara, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah, lebih dari 90% yang menilai bahwa kasus di atas adalah termasuk tindak pidana korupsi.

d. Korupsi yang Menyangkut Benturan Kepentingan dalam Pengadaan, Untuk menilai apakah masyarakat dapat mengidentiflkasi mengenai Jerus korupsi yang menyangkut Benturan Kepentingan dalam Pengadaan, pertanyaan yang diajukan adalah : Kasus

: "Panitia Lelang/ULP memenangkan Perusahaan/Penyedia Barang dan Jasa yang dimiliki oleh kerabatnya meskipun penawarannya bukan yang terbaik."

Pertanyaan

: "Apakah perbuatan PanitiaLelang tersebut dapat dikategorikan korupsi?"

Gambar 4. Jawaban atas Korupsi terkait Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Jawaban dari Responden terkaitdengan Kasus tersebut adalah 85,0% responden menyatakan

bahwa tindakan tersebut adalah termasuk tindak pidana korupsi, 7,5% responden


menyatakan bahwa tindakan tersebut bukanlah termasuk tindak pidana korupsi, sementara 7,5% responden lainnya tidak mengetahui apakah tindakan tersebut termasuk tindak pidana

korupsi atau bukan. Tabel 5. Korupsi terkait Benturan Kepentingan dalam Pengadaan INSTITUSI RESPONDEN

BASE 49,5% 34,6% 15,9%

K/L Pemerintah Daerah Universitas / Swasta/Media

KORUPSI TERKAIT BENTURAN KEPENTINGAN Ya Tidak Tidak Tahu 86,8% 86,5% 76,5%

3,8% 5,4% 23,5%

9,4% 8,1 % 0,0%

Tampak dari Tabel 5, dengan Responden yang terdiri dari berbagai latar belakang yang berbeda, seluruhnya menjawab dibawah 90%, bahkan Responden yang berasal dari Universitas / Swasta/Media terdapat 23,5% yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut tidak termasuk tindak pidana korupsi. e. Korupsi yang Menyangkut Pemerasan, Untuk menilai apakah masyarakat dapat mengidentifikasi mengenal Jews korupsi yang menyangkut Pemerasan, pertanyaan yang diajukan adalah : : "Pejabat pemerintah yang meminta ups atau fasilitas kepada perusahaan

Kasus

pemenang lelang di instansinya." Pertanyaan

: "Apakah perbuatan Pejabat Pemerintahtersebut dapat dikategorikan korupsi?"

Gambar 5. Jawaban atas Korupsi terkait Pemerasan


Jawaban dati Responden terkait dengan Kasus tersebut adalah 90,5% responden menyatakan bahwa tindakan

tersebut adalah

termasuk tindak pidana korupsi, 5,7% responden

menyatakan b ahwa tindakan tersebut bukanlah termasuk tindak pidana korupsi, sementara 3,8% responden lainnya tidak mengetahui apakah tindakan tersebut termasuk tindak pidana korupsi atau bukan. Tabel 6. Korupsi terkait Pemerasan INSTITUSI RESPONDEN

BASE


Universitas/Swasta/Media Tampak dan Tabel

6,

49,5% 34,6% 15,9% terdapat

18,8%

KORUPSI TERKAIT PEIvIERASAN Tidak T ahu Ya Tidak 92,5% 1,9% 5,7% 91,9% 5,4% 2,7% 81,2% 18,8% 0,0% Responden yang dan kalangan

Universitas/Swasta/Media yang menganggap bahwa dalam kasus di atas tidak termasuk tindak pidana korupsi. f. Korupsi yang menyangkut Perbuatan Curang,

U ntuk menilai apakah masya rakat dapat mengidentifikasi mengenat Jerus korupsi yang menyangkut Perbuatan Curang, pertanyaan yang diajukan adalah : : "Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, sudah menandatangani berita acara serah

Kasus

terima hasil pekerjaan, walaupun pekerjaan tersebut belum diselesaikan." Pertanyaan

: "Apakah perbuatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tersebut dapat dikategorikan korupsi?"

Tidak 8.4%

Gambar 6. Jawaban atas Korupsi terkait Perbuatan Curang


Jawaban dari Responden terkait dengan Kasus tersebut adalah 72,9% responden menyatakan bahwa tindakan tersebut adalah termasuk tindak pidana korupsi, 8,4% responden menyatakan bahwa tindakan tersebut bukanlah termasuk tindak pidana korupsi, sementara 18,7%

responden lamnya tidak mengetahui apakah tindakan tersebut termasuk tindak

pidana korupsi atau bukan. Tabel 7. Korupsi terkait Perbuatan Curang INSTITUSI RESPONDEN

BASE 49,5%


34,6% 15,9%

Universitas/Swasta / Media

KORUPSI TERKAIT PERBUATAN CURANG Ya Tidak Tidak Tahu 73,6% 7,5% 18,9% 78,4% 2,7% 18,9% 58,8% 23,5% 17,6%

Dari Tabel 7. Dapat dilihat bahwasanya beberapa Responden dari berbagai latar belakang banyak yang tidak tahu apakah perbuatan pad a kasus di atas termasuk Korupsi atau bukan. g. Korupsi terkait Gratiftkasi Untuk menilai apakah masyarakat dapat mengidentifikasi mengenal Jews korupsi yang menyangkut Gratiftkasi, pertanyaan yang diajukan adalah : Kasus

: "PNS menerima pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih atas jasa yang diberikan."

Pertanyaan

: "Apakah perbuatan PNS tersebut dapat dikategorikan korupsi?"

Gambar 7. Jawaban atas Korupsi terkait

J awaban dari Responden terkait dengan Kasus terse but adalah 71,0% responden menyatakan

bahwa tindakan tersebut adalah termasuk tindak pidana korupsi, 14,0% responden


menyatakan bahwa tindakan tersebut bukanlah termasuk tindak pidana korupsi, sementara 15,0%

responden lainnya tidak mengetahui apakah tindakan tersebut termasuk tindak

pidana korupsi atau bukan. Tabel 8. Korupsi terkait Gratiflkasi INSTITUSI RESPONDEN

KORUPSI TERKAIT GRATIFlKASI

BASE

Ya

Tidak

Tidak Tahu

K/L

49,5%

77,4%

11,3%

11,3%

Pemerintah Daerah

34,6%

64,9%

10,8%

24,3%


15,9%

64,7%

29,4%

5,9%

Tampak dari Tabel 9, dati berbagai latar belakang terutama dari Universitas/Swasta / Media sebanyak 29,4% menyatakan bahwa perbuatan pada kasus di atas, tidak termasuk tindak pidana korupsi. 3. KEBERADAA N BADAN IN FORMASI GEOSPASIAL Badan Informasi Geospasial sebagai salah satu dari Lembaga Pemerintah Non Kementerian di Indonesia memiliki tugas melaksanakan tugas pemerintahan di Bidang Informasi Geospasial, termasuk namun tidak terkecuali di Penyediaan Informasi Geospasial Dasar, Pembinaan Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik serta Penyebarluasan Informasi Geospasial sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomer 4 Tahun 2011 ten tang Informasi Geospasial dan Peraturan Presiden N o 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial. Dengan demikian telah hampir 5 tahun Badan Informasi Geospasial berdiri. Untuk mengukur kesadaran masyarakat akan sumber informasi utama masyarakat khususnya respond en mengenai Badan Informasi Geospasial, di ajukan pertanyaan mengenai darimana Masyarakat pada umumnya, dan Responden dalam survey ini pada khususnya, mengetahui Badan Informasi Geospasial. INTERNET

~iiiii

__iiiiiiiiiiiiiiiii____iiiiiiiiI 53.3%

TELEVISI

22.4%

POSTE R/S PAN DU K/BOOK LET/STICKE R

22.4%

KORAN RADIO LAINNYA

19.6% ~ 4.7%

"'iliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiii~4 .2%

Gambar 8. Sumber Informasi Masyarakat mengenai Badan Informasi Geospasial laporan Hasil Survei Persepsi Korupsi Badan Informasi Geospasial Tahun 2016

Dalam pertanyaan ini, Responden diperkenankan untuk memilih lebih dari satu jawaban, hal ini dikarenakan sumber informasi mengenai Badan Informasi Geospasial tidaklah tunggal, bisa melalui berbagai media informasi. Hal inilah yang menyebabkan total jawaban responden pada Gambar 8 melebih 100% . Lebih dari 50% Responden, yaitu tepatnya 53,3% Responden mengakui bahwa mereka mendapat Informasi mengenai Badan Informasi Geospasial melalui Internet. Sementara itu 22,4% Responden mendapat Informasi mengenai BIG melalui Televisi, angka serupa (22,4%) didapat pada sumber informasi mengenai BIG yaitu ; Poster, Spanduk, Booklet, dan Sticker. Untuk media cetak berupa Koran, 19,6% Responden menjawab bahwa mereka mengenal Badan Informasi Geospasial melalui media

ini. Untuk Responden yang mendapat Informasi mengenai BIG dari media Radio, hanya 4,7% saja. Sementara itu, ada 54,2% Responden yang memilih opsi sumber informasi lainnya dalam pertanyaan ini. 4. KINERJA PELAYANAN BADAN INFOIUv1ASI GEOSPASIAL Pemahaman masyarakat akan Kinerja Pelayanan Badan Informasi Geospasial dalam pelayanan terhadap publik ditanyakan juga dalam survey ini. Badan Informasi Geospasial sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang salah satunya bersumber dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat, tentunya memiliki kewajiban dalam pelayanan baik terhadap publik maupun kepada Kementerian Negara, Lembaga Pemerintah Non Kementerian lainnya, dan Pemerintah Daerah baik Pemerintah Pro vin si maupun Pemerintah Kota/ Kabupaten. Ada empat hal terkait Kinerja Pelayanan BIG yang ditanyakan dalam survei ini, yaitu : a. Kinerja Pelayanan BIG terkait penyampaian layanan dan informasi dengan cepat dan mudah. b. Kinerja Pelayanan BIG terkait aktivitas pelayanan secara on fine. c. Kinerja Pelayanan BIG terkait sosialiasi dan edukasi publik. d. Kinerja Pelayanan BIG terkait proses pengadaan barang dan jasa secara transparan. Hasil dari penilaian ini, sebagaimana tercantum pada Tabel 9 berikut akan sangat bermanfaat bagi Badan Informasi Geospasial sendiri dalam melakukan evaluasi dan perbaikan pelayanan yang diberikan oleh BIG. Tabel 9. Kinerja Pelayanan Badan Informasi Geospasial


K1NERJA PELA YANAN

BAlK

CUKUP

BURUK

TIDAKTAHU

53.3%

42.1 %

0.9%

3.7%

terkait aktivitas pelayanan secara on line.

40.2%

46.7%

1.9%

11.2%

terkait sosialiasi dan edukasi publik.

38.3%

47.7%

2.8%

11 .2%

BADAN INFORMASI GEOSPASw.. terkait penyampaian layanan dan informasi dengan cepat dan mudah

terkait proses pengadaan barang dan jasa 31.7% 28.8% 0.0% 39.4% secara transparan Dan Tabel 9 dapat diketahlli bahwa Kineqa Pelayanan BIG yang mendapat nilal paling baik yaitu pada Kinerja Pelayanan yang terkait penyampaian layanan dan informasi dengan cepat dan mudah, yaitu 53,3% responden menilai BAlK dan 42,1% menilai CUKUP. Untuk Kinerja Pelayanan BIG terkait aktivitas pelayanan secara on line, 40,2% responden menjawab BAlK dan 46,7% responden menjawab CUKUP. Untuk Kinerja Pelayanan terkait sosialisasi dan edukasi publik, 38,3% responden menjawab BAlK dan 47,7% responden menjawab CUKUP. Sementara itu, untuk Kinerja Pelayanan BIG terkait proses pengadaan barang dan jasa secara transparan, 31,7% responden menilai BAlK dan 28,8% menilai CUKUP, namun ada 39,4% respond en yang menjawab TIDAK TAHU. Hal ini wajar, mengingat tidak semua responden mengikuti perkembangan pada proses pengadaan Barang dan

Jasa

di Badan

Informasi Geospasial. Sementara itu, untuk mengetahui apakah perbedaan latar belakang intitusi responden mempengaruhi jawaban responden atas pertanyaan mengenai Kinerja Pelayanan Badan Informasi Geospasial, berikut ditampilkan Tabell0, Tabelll, Tabel 12 dan Tabel13.

Tabell0. Kinerja Pelayanan terkait penyampaian layanan dan informasi dengan cepat dan mudah. INSTITUSI RESPONDEN

BASE

49.5% K/L Pemerintah Daerah 34.6% 15.9% Universitas/Swasta/ Media Tabel 11. KinerJa Pelayanan INSTITUSI RESPONDEN

BASE

K/L Pemerintah Daerah Universitas/Swasta / Media

49.5% 34.6% 15.9%

LAYANAN CEPAT MUDAH Tidak Tahu Buruk Baik Cukup 43.4% 52.8% 1.9% 1.9% 59.5% 35.1 % 0.0% 5.4% 23.5% 0.0% 5.9% 70.6% . . terkalt terkalt aktlV1tas pelayanan secara on line. Baik 32.1 % 56.8% 29.4%

LAYANAN ONUNE Buruk Tidak Tahu Cukup 58.5% 1.9% 7.5% 32.4% 2.7% 8.1 % 41.2% 29.4% 0.0%


Tabel12. Kinerja Pelayanan terkait sosialiasi dan edukasi publik. INSTITUSI RESPONDEN

BASE

SOSIALISASI EDUKASI


49.5%

Baik 26.4%

Cukup

34.6%

56.8%

40.5 %

Universitas / Swasta/ Media

15.9%

35.3%

35.3%

56.6%

Buruk 3.8%

Tidak Tahu

0.0% 5.9%

2.7%

13.2% 23.5%

Tabel 13. Kinerja Pelayanan terkalt proses pengadaan barang dan jasa secara transparan. INSTITUSI RESPONDEN

BASE

PEN GADAAN TRANSPARAN Baik


49.5%

19.2%

34.6%

42.9%

Cukup 34.6% 22.9%


15.9%

47.1%

23.5%

Buruk 0.0%

Tidak Tahu 46.2%

0.0% 0.0%

34.3% 29.4%

5. POSISI STRATEGIS BADAN INFORMASI GEOSPASIAL Badan Informasi Geospasial sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang memiliki kewenangan strategis sebagai Penyedia satu-satunya Informasi Geospasial Dasar resmi di Indonesia tentunya memiliki posisi yang sangat strategis dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, dalam survei ini ditanyakan mengenai beberapa pernyataan terkait Posisi Badan Informasi Geospasial di mata responden, dan bagaimana BIG selama ini. Empat hal yang ditanyakan terkait Posisi BIG dalam survei ini adalah : a.

Pemberian layanan dan informasi BIG sudah sesuai dengan tugas dan fungsinya

b.

Masyarakat semakin paham akan pentingnya informasi dan layanan BIG

c.

Semakin banyak orang yang tahu dan aktif meminta informasi dan layanan BIG

d . Informasi dan layanan BIG sangat dibutuhkan masyarakat

Pada Gambar 9 berikut ditampilkan jawaban dari Responden.


Pemberian layanan dan informasi BIG sudah sesuai dengan tugas dan fungsinya

27.1%

27.1%


Semakin banyak orang yang tahu dan aktif meminta informasi dan layanan BIG

. Va . Tidak

Informasi dan layanan BIG sangat dibutuhkan masyarakat

TidakTahu

Gambar 9. Posisi Strategis BIG Dalam Pemberian Layanan dan Informasi, 85,0% responden menilai bahwa Badan Informasi Geospasial telah melaksanakannya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk masyarakat sendiri, baru 66,4% responden yang menilai bahwa masyarakat sudah memahami akan pentingnya informasi dan layanan yang disediakan oleh Badan Informasi Geospasial. Untuk penilaian mengenai apakah semakin banyak orang yang tahu dan aktif meminta terhadap informasi dan layanan BIG, terdapat 71,0% yang menjawab YA. Sementara itu, ketika masyarakat ditanyakan apakah Informasi dan Layanan di Badan Informasi Geospasial sangat dibutuhkan masyarakat, 87,7% responden menjawab YA, bahwa Informasi dan Layanan BIG sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sementara itu, untuk mengetahui apakah perbedaan latar belakang in titu si responden mempengaruhi jawaban responden atas pertanyaan mengenai Posisi Strategis Badan Informasi Geospasial, berikut ditampilkan Tabel14, Tabel15, Tabel16 dan Tabel17. Tabel14. Posisi Strategis BIG dalam Pemberian Layanan dan Informasi

INSTITUSI RESPONDEN

BASE

Pemberian layanan dan informasi BIG sudah sesuai dengan tugas dan fungsin ya Ya

Tidak

Tidak Tahu

K/L

49.5 %

77.4%

5.7%

17.0%

Pemerintah Daerah

34.6%

0.0%

5.4%

Universitas/Swasta/ Med1a

15.9%

94.6% 88.2%

0.0%

11.8%


Tabel15. Posisi Strategis BIG terkait pemahaman Masyarakat akan pentingnya Informasi dan Layanan Badan Informasi Geospasial

INSTITUSI RESPONDEN


BASE

Ya

Tidak

Tidak Tahu

K/L

49.5%

60.4%

9.4%

30.2%

Pemerintah Daerah

34.6%

75.7%

5.4%

18.9%

Universitas/Swas ta/ Media

15.9%

64.7%

0.0%

35.3%

Table 16. POSlSl StrategIs BIG terkalt Pengetahuan dan Keaktifan masyarakat dalam meminta

Informasi dan Layanan Badan Informasi Geospasial

INSTITUSI RESPONDEN

BASE

Semakin banyak orang yang tahu dan aktif meminta informasi dan layanan BIG Ya

Tidak

Tidak Tabu

K/ L

49.5%

71.7%

3.8%

24.5%

Pemerintah Daerah

34.6%

73.0%

0.0%

27.0%

U niversi tas/ Swas ta/Media

15.9%

64.7%

0.0%

35 .3%

. .

Tabel 17. POS1Sl StrategIs BIG terkalt Masyarakat yang sangat membutuhkan Informasi dan Layanan Badan Informasi Geospasial INSTITUSI RESPONDEN

BASE

Informasi dan layanan BIG sangat dibutuhkan masyarakat Ya

Tidak

Tidak Tabu

K/ L

49.5%

84.9%

3.8%

11.3%

Pemerintah Daerah

34.6% 15.9%

88.9%

2.8%

8.3%

94.1%

5.9%

0.0%

Universitas / Swasta/Media

6. PERSEPSI KORUPSI EKSTERNAL TERHADAP BADAN INFORMASI GEOSPASIAL Guna mengetahui sejauh mana para pemangku kepentingan telah mengetahui dan memahami komitmen tindakan-tindakan penegakan anti korupsi di Badan Informasi Geospasial, diajukan pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk menghitung Indeks Persepsi Korupsi di Badan Informasi Geospasial. Para pemangku kepentingan yang terpilih sebagai salah satu dari 107 responden dalam survei ini terdiri dari berbagai latar belakang, mulai dari Aparatur Sipil Negara di Kementerian Negara, Aparatur Sipil Negara di Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun

Kota/ Kabupaten, Akademisi

sebagai perwakilan

universitas,

Swasta yang

berkecimpung di Industri Geospasial maupun Wartawan sebagai perwakilan dari Media. Laporan Hasil Survei Persepsi Korupsi Badan Informasi Geospasial Tahun 2016

a. Pencegahan Korupsi eli Badan Informasi Geospasial Pada pertanyaan ini pelaksanaan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi eli BIG, elitanyakan kepada Responden, melalui pertanyaan :

"(Sejauh ini bagaimana) Upaya Pencegahaan Korupsi di Badan Informasi Geospasial"

• Gambar 10. Jawaban Responden atas pertanyaan terkait Upaya Pencegahan Korupsi eli Badan Informasi Geospasial. Dari Gambar 10, diketahui bahwa 14,6% Responden bahwa Upaya Pencegahan Korupsi eli Big sudah SANGAT BAlK, sementara itu 50% Responden menilai bahwa Upaya itu sudah BAlK. Ada 35,4% Responden yang menilai bahwa Upaya Pencegahan Korupsi baru pada tataran CUKUP. b. Keterbukaan Akses atas Pengaduan/ Laporan terkait Korupsi dari Masyarakat Upaya pencegahan Korupsi tidak hanya dati Internal Badan Informasi Geospasial semata, melainkan juga bisa dari luar BIG. Terhadap laporan / pengaduan yang telah masuk ke BIG, elitanyakan kepada Responden, apakah selama ini BIG telah terbuka dengan laporan dan pengaduan terkait korupsi, melalui pertanyaan :

"(Bagaimana) Keterbukaan BIG terhadap pengaduan/laporan masyarakat terkait korupsi (selama ini)"


Gambar 11 . Jawaban Responden atas pertanyaan terkait Keterbukaan BI G terhadap pengaduan/iaporan Masyarakat terkait korupsi. Dari Gambar 11 diketahui bahwasanya 7,3% Responden menilai bahwa keterbukaan BIG terhadap pengaduan/iaporan Masyarakat terkait korupsi sudah SANGAT BAlK. Sebanyak 47,9% Responden menilai bahwa keterbukaan BIG adaiah BAlK. Sementara itu ada 42,7% yang menilai upaya BIG daiam Keterbukaan atas pengaduan dan Laporan Masyarakat adaiah CUKUP. Namun, dibalik semua BIG daiam keterbukaannya, masih ada 1% Responden yang menilai BURUK dan 1% Responden yang menilai SANGAT BURUK. c. Respon/Tanggapan Badan Informasi Geospasiai atas Pengaduan/ Laporan Masyarakat

Dengan adanya partisipasi masyarakat daiam tindakan dan upaya pencegahan korupsi di Badan Informasi Geospasial, periu kiranya dilakukan respon dan tanggapan atas iaporan dan pengaduan dari masyarakat yang telah masuk ke BIG. Untuk itu ditanyakan kepada responden, meiaiui pertanyaan :

"(Bagaimana) Respons BIG terhadap pengaduan/laporan masyarakat (terkait tindak pidana korupsi)."


•

',:

,

,

Gambat 12. Jawaban Responden atas pettanyaan tetkait Respon BIG tethadap pengaduan/lapotan Masyatakat. Dati Gambar 12 c1iketahui bahwasanya 7,4% Responden menilai bahwa tespon dan tanggapan BIG tethadap pengaduan/lapotan Masyatakat tetkait korupsi sudah SANGAT BAlK. Sebanyak 43,2% Responden menilai bahwa tespon BIG adalah BAlK Sementara itu ada 48,4% yang menilai upaya BIG dalam respon atas pengaduan dan Laporan Masyatakat adalah CUKUP. Namun, dibalik semua BIG dalam upaya metespon dan membeti tanggapan, masih ada 1,1% Responden yang menilai BURUK.

d. Integtitas Pegawai Badan Informasi Geospasial Dalam pelaksanaan baik opetasional maupun dalam membetikan pelayanan oleh pegawai Badan Infotmasi Geospasial dipetlukan integritas sehingga tidak terjebak dalam tindak pidana korupsi. Oleh katena itu, dalam survei ini ditanyakan kepada tesponden mengenai integtitas pegawai terutama ketika melakukan pelayanan, melalui pertanyaan :

H(Bagaimanakah) Integritas pegawai BIG dalam memberikan pelayanan"


Gambar 13. Jawaban Responden atas pertanyaan terkait Integritas Pegawai Badan Informasi Geospasial dalam memberikan pelayanan. Dari Gambar 13 diketahui bahwasanya 16,3% Responden menilai bahwa Integritas Pegawai BIG dalam memberikan pelayanan sudah SANGAT BAlK. Sebanyak 55,2% Responden bahwa Integritas Pegawai BIG adalah BAlK. Sementara itu ada 26,2% yang menilai integritas pegawai BIG dalam memberikan pelayanan adalah CUKUP. Namun, dibalik semua BIG dalam upaya menjaga integritas dalam pemberian pelayanan, masih ada 1% Responden yang menilai BURUK dan 1% lainnya men.ilai SANGAT BURUK.

e.

Badan Informasi Geospasial dan Korupsi di Mata Masyarakat 1.

Indikasi Korupsi di Badan Informasi Geospasial Dalam pelaksanan upaya-upaya pencegahan korupsi eli Badan Informasi Geospasial, tidak luput dari berbagai penilaian oleh masyarakat luas. Oleh karena itu ditanyakan kepada responden untuk memberikan penilaian apakah terdapat indikasi korupsi di Badan Informasi Geospasial, melalui pertanyaan : "Secara umum, saat ini tidak terdengar indikasi korupsi di BIG"


Gambat 14. Jawaban Responden atas pettanyaan tetkait TIDAK adanya indikasi korupsi eli Badan Informasi Geospasial. Dati Gambat 14 diketahui bahwasanya 15,3% Responden SANGAT SETUJU bahwa selama ini eli BIG tidak ada Indikasi Korupsi. Sebanyak 56,2% Responden SETUJU bahwa eli BIG tidak ada Indikasi Korupsi. N amun, ada 6,1% Responden yang menilai ada Indikasi Korupsi eli Badan Infotmasi Geospasial.

11.

Badan Informasi Geospasial sebagai Intansi yang bebas dati Korupsi Dalam petjalanan dalam upaya pencegahan Korupsi, tentunya cita-cita yang eli idam idamkan adalah Badan Infotmasi Geospasial sebagai Instansi Pemetintah yang bebas dati Korupsi, dalam survei elitanyakan bagaimana penilaian / petsepsi Responden tethadap kemungkinan BIG menjadi instansi yang bebas dati Korupsi.

Gambat 15. J awaban Responden atas pettanyaan bahwa Badan Infotmasi Geospasial dapat menjaeli Instansi Pemetintah yang bebas dati Korupsi.


Dari Gambar 15 diketahui bahwasanya 22,2% Responden SANGAT SETUJU bahwa BIG dapat menjaeli Instansi yang bebas dari Korupsi. Sebanyak 55,6% Responden SETUJU bahwa eli BIG dapat menjaeli Instansi yang bebas dari Korupsi. Namun, ada 3,0% Responden yang menilai Badan Informasi Geospasial tidak dapat bebas dari korupsi.

f.

Peran Serta Masyarakat dalam Penegakan Anti Korupsi eli Badan Informasi Geospasial. Peran serta masyarakat pada umumnya sangat eliperlukan dalam upaya-upaya anti korupsi eli Badan Informasi Geospasial. Hal ini bisa dilakukan melalui melaporkan kepada BIG apabila ada indikasi jika ada pegawai BIG yang melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini elitanyakan melalui pertanyaan : "Jika ada indikasi korupsi di lingkungan BIG, apakah anda akan melaporkan atau mengadukan hal tersebut melalui media yang sudah disediakan, antara lain e-Japor atau surat beridentitas?"

Gambar 16. Jawaban Responden atas pertanyaan terkait Partisipasi Responden untuk ikut memberikan laporan/pengaduan ke BIG bila ada indikasi korupsi. Dari Gambar 16 diketahui bahwasanya 24,2% Responden SANGAT SETUJU bahwa akan melakukan laporan atau pengaduan terhadap BIG. Sebanyak 55,6% Responden SETUJU akan melakukan laporan atau pengaduan terhadap BIG. Namun, ada 4,0% Responden yang tidak akan melakukan laporan ataupun pengaduan bila mengetahui ada tindak pidana korupsi eli BIG.


7. INDEKS PERSEPSI KORUPSI BIG Indeks Persepsi Korupsi eli BIG dapat dihitung melalui hasil survei eli atas dengan melakukan koeliftkasi pada nilai-nilai jawaban eli atas, dimana nilai paling positif akan eliberi poin 5, sementara nilai paling negatif eliberikan poin 1. Sebagaimana terlampir pada tabel eli bawah uu.


Tabel 18. Indeks Persepsi Korupsi Badan Informasi Geospasial dalam Skala 5. KODIFIKASI 5 Poin PERTANYAAN

Upaya BIG untuk pencegahan korupsi Keterbukaan BIG terhadap pengaduan/laporan masyarakat terkait korupsi Respons BIG terhadap pengaduan/laporan masyarakat. Integritas pegawai BIG dalam memberikan pelayanan

4 Poin

Sangat Baik

2 Poin

3 Poin

Baik

Cukup

1 Poin

Buruk

TOTAL INDEKS

Sangat Buruk

( Skala 5)

Prosentase

HasH Kodifikasi

Prosentase

Hasil Kodifikasi

Prosentase

Hasil Kodifikasi

Prosentase

Hasil Kodifikasi

Prosentase

HasH Kodifikasi

14,6%

0,73

50 ,0%

2,00

35.4%

1,06

0,0%

0,00

0,0%

0,00

3,79

7.3%

0,37

47,9%

1,9 2

42,7%

1,28

1,0%

0,02

1,0%

0,01

3,59

7,4%

0,37

43,2%

1,73

4 8 ,4%

1.45

0,0%

0,00

1,1%

0,01

3,5 6

16,3%

0,82

55,1%

2,20

26,5%

0,80

1,0%

0,02

1,0%

0,01

3,84

Prosentase

Hasil Kodifikasi

Prosentase

Hasil Kodifikasi

Prosentase

Hasil Kodifikasi

Prosentase

Hasil Kodifikasi

Prosentase

Hasil Kodifikasi

15,3%

0,77

56,1%

2,24

22,4%

0,67

5,1%

0,10

1,0%

0,01

3,79

22,2%

1,11

55,6%

2,22

19,2%

0,5 8

2,0%

0,04

1,0%

0,01

3,96

24,2%

1,21

55,6%

2,22

16,2%

0.49

4,0%

0,08

0,0%

0,00

4,00

Sangat Setuju

Setuju

Cukup

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

Secara umum, saat

ini tidak terdengar indikasi korupsi di BIG Apakah anda percaya bahwa BIG dapat menjadi Instansi Pemerintah yang bebas dari korupsi? Jika ada indikasi korupsi di lingkungan BIG, apakah anda akan melaporkan atau mengadukan hal tersebut melalui media yang sudah disediakan, antara lain e·lapor atau surat beridentitas?

INDEKS PERSEPSI KORUPSI

3,79


Setelah melalui perhitungan, diketahui bahwasanya Indeks Persepsi Korupsi eli BIG adalah 3,79 pada Skala 5 atau 75,83 pada Skala 100. Untuk menyesuaikan pada Indeks Persepsi Korupsi yang eligunakan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Transparansi Internasional Indonesia, serta kebutuhan atas data reformasi birokrasi elitransformasi ke Skala 4. Oleh karena itu IPK BIG (3,79)

* 4/5 = 3,03 pada Skala 4.


LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN HASIL SURVEI PERSEPSI KORUPSI BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TAHUN 2016

Recommend Documents