Indeks Persepsi Korupsi 2007 Transparency International

Indeks Persepsi Korupsi 2007 Transparency International

INDONESIA the coalition against corruption http://www.ti.or.id Transparency International Indonesia Jl. Senayan Bawah No. 17 Jakarta 12180 Indonesia Tel: +62-021-7208515 Fax: +62-021-7267815 [email protected]

Mengenai TI-Indonesia: TI-Indonesia didirikan pada Oktober 2000. TI-Indonesia merupakan salah satu chapter dari Transparency International yang berkedudukan di Berlin, Jerman. Transparency International – yang didirikan pada tahun 1993 – merupakan satu-satunya organisasi non pemerintah dunia dan non-profit yang mencurahkan perhatian secara khusus memberantas korupsi. Transparency International saat ini memiliki 95 national chapter di berbagai belahan dunia. Untuk informasi lebih lanjut mengenai TI-Indonesia, silahkan mengakses website: http://www.ti.or.id

-Transparency International Corruption Perceptions Index 2007

Press Release Media Contacts: Rizal Malik Sekjen TI Indonesia Hp: 081510536355 Email: [email protected]

INDONESIA the coalition against corruption http://www.ti.or.id Jl. Senayan Bawah No. 17 Jakarta 12180 Indonesia Tel: +62-021-7208515 Fax: +62-021-7267815 Email: [email protected]

Fadjar Pratikto Soraya Aiman Comunication Officer Hp: 08121051871/ 08551008757

Menagih Janji Presiden Untuk Kembali Memimpin Gerakan Pemberantasan Korupsi Hasil Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2007 yang diluncurkan hari ini oleh Transparency International-- koalisi global untuk melawan korupsi, menunjukan bahwa Indonesia berada diurutan ke 143 dengan nilai 2,3. Skor Indonesia mengalami penurunan sebesar 0,1 dibandingkan IPK tahun 2006 (2,4). Dengan nilai IPK tersebut, negara kita masuk daftar negara yang dipersepsikan terkorup di dunia bersama dengan 71 negara yang skornya di bawah 3. Sebagai gambaran, IPK 2007 melihat pada persepsi tentang korupsi di sektor publik pada 180 negara. Hasil ini merupakan indeks gabungan dari 14 survei pendapat ahli. IPK memberi skor pada negara-negara dalam skala nol sampai 10, dimana nilai nol mengindikasikan tingkat persepsi terhadap korupsi yang tinggi dan 10 mengindikasikan tingkat persepsi terhadap korupsi yang rendah. Dalam IPK kali ini, Somalia dan Myanmar berada diskor yang terendah yakni 1.4, sementara itu Denmark menanjak naik untuk bergabung bersama dengan pemegang skor tertinggi sebelumnya, Finlandia dan Selandia Baru. Pengukuran tingkat persepsi korupsi ini juga menunjukan hubungan yang kuat antara korupsi dan kemiskinan yang semakin nyata. Disebutkan empatpuluh persen dari negara yang mendapat skor lebih rendah dari tiga, yang mengindikasikan bahwa korupsi di situ sangat parah, masuk dalam klasifikasi World Bank sebagai negara berpenghasilan rendah. Konteks Indonesia Turunnya skor Indonesia sebesar 0,1 dalam IPK 2007, memberikan gambaran kepada kita bahwa negara kita bisa jadi dipersepsikan mengalami penurunan dalam upaya pemberantasan korupsi. Skor IPK yang rendah mengindikasikan institusi publik sudah sangat terkontaminasi. Para responden dalam survey ini kemungkinan masih meragukan upaya yang dilakukan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dalam memimpin gerakan pemberantasan korupsi. Responden mungkin melihat beberapa kasus sebagai indikator penurunan tersebut. Antara lain, masih banyaknya koruptor yang dibebaskan dari jeratan hukum. Sebagai contoh, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 12 Juni 2007 lalu memvonis bebas Pontjo Sutowo dan Ali Mazi dalam kasus dugaan korupsi Hilton. Pada 2 April 2007, Pengadilan Negeri Blora memvonis bebas Supito, terdakwa kasus korupsi dana bantuan gubernur untuk proyek air bersih senilai Rp 800 juta. Begitu juga Pengadilan Negeri Malang, memvonis bebas Wakil Wali Kota Malang Bambang Priyo Utomo dalam kasus korupsi anggaran belanda daerah senilai Rp 2,1 miliar pada 13 Januari 2007. Terdakwa dalam kasus korupsi projek pengadaan buku SMP/MTs. Dinas Pendidikan Jabar senilai Rp 14 miliar, Drs. H. Djoko Sulistyo juga divonis bebas dalam sidang di Pengadilan Negeri Bandung pada 30 Juli 2007. Dan, masih banyak kasus dugaan korupsi yang divonis bebas.

Transparency International Corruption Perceptions Index 2007

Sejumlah koruptor kelas kakap seperti dalam kasus BLBI juga belum berhasil diseret ke pengadilan. Sedangkan upaya Kejagung untuk kembali menangani perkara Soeharto dalam kasus yayasan Supersemar, dan Tomy Soeharto dalam kasus BPPC, juga masih diragukan. Kalangan bisnis yang jauh dari kekuasaan juga mulai kuatir diperas oleh partai-partai politik untuk kepentingan Pemilu dan pemilihan presiden 2009. Kasus money laundering yang diadili di Pengadilan Negeri Medan belum lama ini membuktikan bahwa sebanyak 15 pengusaha kontruksi telah menghimpun dana sekitar Rp. 10 miliar untuk mendukung calon bupati Nagan Raya terpilih. Apalagi dalam draf RUU Parpol yang masih dibahas DPR, jumlah sumbangan dari perusahaan/ perorangan untuk parpol dan calon presiden akan diperbesar jumlahnya. Beberapa keputusan hukum dan kebijakan pemerintah belakangan ini juga semakin memperkuat terjadinya kemunduran dalam pemberantasan korupsi. Sebut saja, keputusan Mahkamah Agung (MA) yang memenangkan gugatan mantan Presiden RI H M. Soeharto terhadap majalah Time Asia, masuknya sejumlah nama bermasalah dalam daftar 10 calon pimpinan KPK yang diserahkan kepada Presiden, dan penolakan MA atas audit yang dilakukan BPK. Fakta tersebut semakin melemahkan gerakan antikorupsi, serta membuat masyarakat kita semakin apatis dan permisif terhadap praktek korupsi meskipun komitmen pemerintah sekarang ini untuk mencegah dan memberantas korupsi cukup tinggi dengan sejumlah regulasinya. Dalam kenyatannya selama ini komitmen tersebut belum sepenuhnya bisa diterjemahkan pada tingkat implementasi. Kegamangan masih menyelimuti pejabat negara dan aparaturnya untuk melaksanakan kebijakan antikorupsi yang dicanangkan oleh Presiden. Kinerja penegak hukum, seperti kejaksaan, pengadilan, kepolisian, Timtastipikor, Tim Pemburu Korupsi, juga belum memuaskan. Aparat pemberantas korupsi lebih mementingkan kuantitas, juga terkesan tebang pilih bahkan salah tebang. Ditandatanganinya perjanjian ekstradisi dengan Singapura pada 27 April 2007, juga belum mampu menyeret koruptor untuk mengembalikan aset negara yang disimpannya di negara itu. Lebih buruk lagi, bahkan aparat penegak hukum seringkali meminta suap dalam penanganan kasus korupsi. IPK Indonesia tahun 2006 menunjukan bahwa lembaga vertikal seperti polisi, peradilan, pajak, Imigrasi, Bea& Cukai, dll masih dipersepsikan sangat korup. Upaya pencegahan korupsi pun masih jalan di tempat. Rencana fundamental seperti mereformasi birokrasi di sejumlah departemen, serta reformasi lembaga peradilan, kejaksaan, dan kepolisian belum berhasil diwujudkan. Para pejabat negara, kalau pun tidak menikmati korupsi, juga cenderung tutup mata. Birokrasi masih buruk dan memberi peluang terjadinya praktek korups. Hanya sejumlah daerah dengan inovasi lokal telah melakukan reformasi birokrasi, dan mengupayakan pencegahan korupsi dalam sistem belanjanya. Akibat penurunan pemberantasan korupsi, keuangan negara masih digrogoti para koruptor. Korupsi dan suap masih merajalela baik di instansi pemerintah, BUMN, maupun sektor bisnis. Data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan hingga akhir 2006 sampai awal 2007 terjadi peningkatan kasus korupsi hingga Rp14,4 triliun dari 161 kasus korupsi. Kebocoran terbesar terjadi pada pengadaan barang dan jasa proyek pemerintah. Selama lima tahun ini, kebocoran dana pengadaan barang dan jasa ini diperkirakan mencapai lebih dari 30% pertahun akibat tidak transparannya sistem belanja. Sejumlah asset koruptor yang berada di luar negeri juga masih banyak yang belum berhasil dikembalikan. Kenyataan tersebut merupakan faktor-faktor yang menyebabkan peringkat korupsi Indonesia masih tergolong rendah dalam IPK 2007 ini. Hubungan antara tingkat korupsi dan kemiskinan juga terbukti. Berdasarkan data resmi pemerintah, angka kemiskinan di Indonesia masih tergolong tinggi, yaitu 37,1 juta jiwa dari keseluruhan 220 juta jiwa


penduduk. Masih tingginya angka kemiskinan, sangat mungkin disebabkan karena kesalahan dalam pengelolaan manajemen negara, sehingga uang negara lebih banyak yang dikorup oleh para pejabat publik, dari pada digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Masyarakat miskin, sudah pasti mengalami penderitaan yang pahit di bawah tekanan korupsi.

Berdasarkan kenyataan tersebut, kami menyatakan sikap sebagai berikut: 1. Meminta Presiden untuk kembali memimpin langsung gerakan pemberantasan korupsi, dan secara aktif memantau pelaksanaannya, terutama untuk memastikan instruksinya dijalankan, serta memobilir dukungan dari lembaga lain, seperti MA dan Mahkamah Konstitusi. 2. Perlunya memperbaiki tingkat transparansi dalam manajemen keuangan dari penerimaan dan pembelanjaan negara, serta melakukan reformasi birokrasi untuk menghindari peluang korupsi dalam pelayanan publik, dan menerapkan pakta Integritas untuk menyelamatkan belanja negara dalam pengadaan barang dan jasa. 3. Mengintensifkan kembali fungsi pengawasan, khususnya yang melibatkan tiga unsur dalam pemberantasan korupsi yakni birokrasi pemerintah, parlemen, dan aparat penegak hukum, serta memberi ruang pengawasan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. 4. Mengaktifkan kembali reformasi di lembaga peradilan dengan menjaga independensi, integritas dan akuntabilitas untuk meningkatkan kredibilitas sistem peradilan. Tidak hanya terbebasnya pengaruh politik dalam pengadilan, hakim juga harus benar-benar disiplin dalam menegakan hukum, mempersempit imunitas dan mematuhi kode perilaku hakim yang memastikan bahwa keadilan dijalankan. 5. Mendesak diselesaikannya UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan membentuk Pengadilan Tipikor di setiap daerah, serta membentuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai amanat dari UU No. 13/ 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menjamin bagi keamanan saksi-- termasuk dalam kasus korupsi.

Jakarta, 26 September 2007 Transparency International (TI) Indonesia

Rizal Malik Sekretaris Jenderal

Todung Mulya Lubis Ketua Dewan Pengurus


4 6 7 7 9 9 11 12 12 14 15 16 17 17 19 20 21 22 23 24 25 25 27 28 28 30 30 32 33 34 34 34 37 38 39 39 41 41 43 43 43 46 46 46

9.2 - 9.6 9.2 - 9.6 9.2 - 9.6 9.0 - 9.5 9.1 - 9.4 8.3 - 9.6 8.8 - 9.2 8.8 - 9.2 8.3 - 9.1 8.0 - 9.2 8.1 - 9.0 7.7 - 8.7 7.9 - 8.9 7.6 - 8.8 7.5 - 8.7 7.3 - 8.4 7.3 - 7.7 7.1 - 8.0 6.9 - 7.8 6.5 - 7.6 7.1 - 7.1 6.5 - 7.4 6.6 - 7.1 6.1 - 7.1 6.2 - 7.0 6.4 - 7.0 6.1 - 6.9 6.0 - 7.0 5.8 - 7.2 5.6 - 6.7 4.0 - 7.1 5.4 - 6.4 5.3 - 6.2 4.7 - 6.4 5.4 - 6.1 4.8 - 6.5 4.0 - 6.1 4.8 - 6.1 5.1 - 5.5 4.9 - 5.5 4.9 - 5.8 4.7 - 5.7 4.5 - 5.7 4.9 - 5.5 4.7 - 5.5 4.2 - 5.7 4.1 - 5.7 # 4.7 - 5.3

# # # # #

#

# # # # # #

#

# # # # # #

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

# #

# #

# #

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

WEF 2006

UNECA 2005

PERC2007

PERC2006

MIG 2007

IMD 2007

IMD 2006

GI 2007

FH 2007

# # # # # # # # # # #

#

#

EIU 2007

CPIA 2006

8.9 - 9.8 9.1 - 9.8 8.9 - 9.8 8.4 - 9.7 9.0 - 9.5 7.1 - 9.8 8.7 - 9.5 8.5 - 9.5 7.6 - 9.5 7.1 - 9.5 7.2 - 9.5 7.1 - 8.9 7.1 - 9.5 6.3 - 9.1 7.1 - 9.1 7.1 - 9.2 7.1 - 7.9 6.3 - 9.0 6.3 - 8.6 5.1 - 8.6 7.0 - 7.2 5.6 - 7.7 6.4 - 7.1 6.1 - 7.1 5.6 - 7.1 6.2 - 7.1 5.1 - 7.6 5.2 - 7.6 5.1 - 7.6 5.2 - 7.6 4.0 - 7.1 5.2 - 6.6 5.2 - 6.6 4.3 - 6.8 4.9 - 6.7 3.9 - 7.1 4.0 - 7.1 4.3 - 7.1 5.1 - 5.6 4.2 - 5.8 4.2 - 7.1 4.3 - 6.3 3.4 - 6.8 4.4 - 6.2 3.8 - 6.1 3.5 - 6.3 3.7 - 6.6 4.3 - 5.6

BTI 2007

0.3 0.3 0.4 0.4 0.2 1.0 0.3 0.3 0.7 0.9 0.8 0.7 0.8 1.0 0.9 0.9 0.4 0.8 0.8 1.0 0.1 0.7 0.3 0.6 0.6 0.4 0.7 0.8 1.1 0.9 1.8 0.7 0.6 1.2 0.7 1.3 1.5 1.1 0.3 0.5 0.8 0.8 1.1 0.6 0.7 1.1 1.2 0.5

AFDB 2005

6 6 6 9 6 6 6 6 6 6 8 5 6 8 6 6 6 8 6 8 6 7 4 3 6 5 8 8 6 6 3 4 4 4 9 5 3 7 3 8 8 6 9 9 9 5 5 5

ADB 2006

Denmark 9.4 Finland 9.4 New Zealand 9.4 Singapore 9.3 Sweden 9.3 Iceland 9.2 Netherlands 9.0 Switzerland 9.0 Canada 8.7 Norway 8.7 Australia 8.6 Luxembourg 8.4 United Kingdom 8.4 Hong Kong 8.3 Austria 8.1 Germany 7.8 Ireland 7.5 Japan 7.5 France 7.3 USA 7.2 Belgium 7.1 Chile 7.0 Barbados 6.9 Saint Lucia 6.8 Spain 6.7 Uruguay 6.7 Slovenia 6.6 Estonia 6.5 Portugal 6.5 Israel 6.1 Saint Vincent and the G6.1 Qatar 6.0 Malta 5.8 Macao 5.7 Taiwan 5.7 United Arab Emirates 5.7 Dominica 5.6 Botswana 5.4 Cyprus 5.3 Hungary 5.3 Czech Republic 5.2 Italy 5.2 Malaysia 5.1 South Africa 5.1 South Korea 5.1 Bahrain 5.0 Bhutan 5.0 Costa Rica 5.0

Confidence range

High-Low Range

4

Standard Deviation

1

Surveys Used

1

2007 CPI Score

1

Country

Country Rank

Abbreviations are: ADB: Country Performance Assessment Ratings by the ADB AFDB: Country Policy and Institutional Assessment by the AFDB BTI: Bertelsmann Transformation Index CPIA: Country Policy and Institutional Assessment by the IDA and IBRD EIU: Economist Intelligence Unit FH: Freedom House, Nations in Transit GI: Global Insights (formerly World Markets Research Centre) IMD: World Competitiveness Report of the Institute for Management Tabel ini menggambarkan Indeks Persepsi Korupsi 2007 danDevelopment tambahan informasi latar belakang. Untuk informasi tentang MIG: Merchant International Group PERC: Political and Economic Risk Consultancy, Hong Kong data dan metodelogi, silahkan merujuk press release dan UNECA: United Nations Economic Commission for Africa, African dokumen kerangka kerja di www.transparency.org atau Governance Report www.ICGG.ORG WEF: Global Competitiveness Report of the World Economic Forum

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

#

#

# # # #

# # # #

# # # # # #

# # # # # #

# #

# #

#

#

# #

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

# #

# #

# # # # # # #


# # # # # #

# # # # # # # # #

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

# # #

#

#

#

#

#

# # # # # # # # # #

49 49 51 51 53 53 53 56 57 57 57 60 61 61 61 64 64 64 67 68 69 69 71 72 72 72 72 72 72 72 79 79 79 79 79 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 94 94 94 94 98 99 99 99 99 99 99 105 105 105 105 105 105 111 111 111 111 111 111 111

Cape Verde 4.9 Slovakia 4.9 Latvia 4.8 Lithuania 4.8 Jordan 4.7 Mauritius 4.7 Oman 4.7 Greece 4.6 Namibia 4.5 Samoa 4.5 Seychelles 4.5 Kuwait 4.3 Cuba 4.2 Poland 4.2 Tunisia 4.2 Bulgaria 4.1 Croatia 4.1 Turkey 4.1 El Salvador 4.0 Colombia 3.8 Ghana 3.7 Romania 3.7 Senegal 3.6 Brazil 3.5 China 3.5 India 3.5 Mexico 3.5 Morocco 3.5 Peru 3.5 Suriname 3.5 Georgia 3.4 Grenada 3.4 Saudi Arabia 3.4 Serbia 3.4 Trinidad and Tobago 3.4 Bosnia and Herzegovin 3.3 Gabon 3.3 Jamaica 3.3 Kiribati 3.3 Lesotho 3.3 Macedonia 3.3 Maldives 3.3 Montenegro 3.3 Swaziland 3.3 Thailand 3.3 Madagascar 3.2 Panama 3.2 Sri Lanka 3.2 Tanzania 3.2 Vanuatu 3.1 Algeria 3.0 Armenia 3.0 Belize 3.0 Dominican Republic 3.0 Lebanon 3.0 Mongolia 3.0 Albania 2.9 Argentina 2.9 Bolivia 2.9 Burkina Faso 2.9 Djibouti 2.9 Egypt 2.9 Eritrea 2.8 Guatemala 2.8 Moldova 2.8 Mozambique 2.8 Rwanda 2.8 Solomon Islands 2.8 Uganda 2.8

3 8 6 7 7 6 4 6 7 3 4 5 4 8 6 8 8 7 5 7 7 8 7 7 9 10 7 7 5 4 6 3 4 6 4 7 5 5 3 6 6 4 4 5 9 7 5 7 8 3 6 7 3 5 4 6 6 7 6 7 3 7 5 5 7 8 5 3 8

1.4 0.6 0.6 0.8 1.5 1.2 1.0 0.5 1.1 1.5 1.9 1.3 0.8 1.2 1.1 1.1 0.8 0.6 1.0 0.8 0.3 0.7 0.8 0.7 1.1 0.4 0.4 1.0 0.2 0.6 1.1 1.3 0.7 0.8 0.8 0.6 0.4 0.2 1.0 0.3 0.7 1.4 1.0 1.1 0.7 1.1 0.4 0.5 0.4 1.1 0.4 0.3 1.1 0.3 1.0 0.6 0.4 0.6 0.4 0.7 0.8 0.6 1.0 0.6 0.7 0.5 0.7 0.5 0.5

3.4 - 6.1 3.9 - 5.6 3.8 - 5.3 3.9 - 6.2 2.9 - 6.3 3.7 - 7.1 3.5 - 5.8 3.8 - 5.2 3.4 - 6.2 3.4 - 6.2 2.4 - 7.1 2.5 - 5.6 3.2 - 5.2 2.7 - 5.6 2.4 - 5.3 2.7 - 5.8 3.2 - 5.2 3.4 - 5.2 2.7 - 4.9 2.7 - 5.2 3.4 - 4.3 2.8 - 4.9 2.6 - 5.2 2.9 - 4.9 2.5 - 6.2 2.7 - 4.3 3.2 - 4.5 2.5 - 5.2 3.4 - 3.8 2.8 - 4.3 2.7 - 5.6 2.0 - 4.3 2.5 - 4.3 2.7 - 4.9 2.5 - 4.3 2.6 - 4.3 2.7 - 3.7 2.9 - 3.5 2.4 - 4.3 2.8 - 3.7 2.7 - 4.5 2.2 - 5.2 2.0 - 4.3 2.4 - 5.2 2.4 - 4.5 2.0 - 4.9 2.5 - 3.4 2.5 - 3.9 2.4 - 3.7 2.4 - 4.3 2.4 - 3.4 2.7 - 3.7 2.0 - 4.2 2.7 - 3.4 1.9 - 4.2 2.2 - 3.7 2.2 - 3.4 2.0 - 3.5 2.5 - 3.4 2.4 - 4.3 2.2 - 3.7 2.0 - 3.8 1.7 - 4.3 2.0 - 3.5 2.0 - 4.3 2.1 - 3.7 2.0 - 3.7 2.4 - 3.4 2.1 - 3.5

3.4 - 5.5 4.5 - 5.2 4.4 - 5.1 4.4 - 5.3 3.8 - 5.6 4.1 - 5.7 3.9 - 5.3 4.3 - 5.0 3.9 - 5.2 3.4 - 5.5 2.9 - 5.7 3.3 - 5.1 3.5 - 4.7 3.6 - 4.9 3.4 - 4.8 3.6 - 4.8 3.6 - 4.5 3.8 - 4.5 3.2 - 4.6 3.4 - 4.3 3.5 - 3.9 3.4 - 4.1 3.2 - 4.2 3.2 - 4.0 3.0 - 4.2 3.3 - 3.7 3.3 - 3.8 3.0 - 4.2 3.4 - 3.7 3.0 - 3.9 2.9 - 4.3 2.0 - 4.1 2.7 - 3.9 3.0 - 4.0 2.7 - 3.9 2.9 - 3.7 3.0 - 3.5 3.1 - 3.4 2.4 - 3.9 3.1 - 3.5 2.9 - 3.8 2.3 - 4.3 2.4 - 4.0 2.6 - 4.2 2.9 - 3.7 2.5 - 3.9 2.8 - 3.4 2.9 - 3.5 2.9 - 3.4 2.4 - 3.7 2.7 - 3.2 2.8 - 3.2 2.0 - 3.7 2.8 - 3.3 2.2 - 3.6 2.6 - 3.3 2.6 - 3.1 2.6 - 3.2 2.7 - 3.2 2.6 - 3.4 2.2 - 3.4 2.6 - 3.3 2.1 - 3.5 2.4 - 3.2 2.5 - 3.3 2.5 - 3.1 2.3 - 3.3 2.4 - 3.1 2.5 - 3.0

#

#

#

# # # # # # #

# # # # # # # #

#

#

# # #

# #

#

# #

#

# # # # # # # # # # # # # # # # # # #

# #

#

# #

# # #

#

# # # # #

# # #

# #

# # # # #

# # #

#

# # # #

# # #

#

# # # # # # # #

# #

# #

#

#

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

# # # # # # # # #

# #

# # # # # #

#

#

#

# # # #

# # # # # # # # #

# #

# #

# # # #

# # # # #

# # #

#

# # # # # # #

# # # # #

#

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

#

#

#

# #

#

#

#

#

# # #

# # #

#

#

#

#

# # # #

# # # #

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

# # # # # #

# #

# # # # # # # # # # # #

# # #

# # #


#

# #

# #

#

#

# # # # # # #

# # # # # # # #

# # #

# #

#

#

#

# # # # # #

#

#

# # # # #

# # # # # # # #

#

# # # # #

# # # # #

#

#

#

# # #

#

#

#

# # #

118 118 118 118 118 123 123 123 123 123 123 123 123 131 131 131 131 131 131 131 138 138 138 138 138 143 143 143 143 147 147 147 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 162 162 162 162 162 162 168 168 168 168 172 172 172 175 175 177 178 179 179

Benin Malawi Mali Sao Tome and Princip Ukraine Comoros Guyana Mauritania Nicaragua Niger Timor-Leste Viet Nam Zambia Burundi Honduras Iran Libya Nepal Philippines Yemen Cameroon Ethiopia Pakistan Paraguay Syria Gambia Indonesia Russia Togo Angola Guinea-Bissau Nigeria Azerbaijan Belarus Congo, Republic Côte d´Ivoire Ecuador Kazakhstan Kenya Kyrgyzstan Liberia Sierra Leone Tajikistan Zimbabwe Bangladesh Cambodia Central African Repub Papua New Guinea Turkmenistan Venezuela Congo, Democratic Re Equatorial Guinea Guinea Laos Afghanistan Chad Sudan Tonga Uzbekistan Haiti Iraq Myanmar Somalia

2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.9 1.9 1.9 1.9 1.8 1.8 1.8 1.7 1.7 1.6 1.5 1.4 1.4

7 8 8 3 7 3 4 6 6 7 3 9 8 7 6 4 4 7 9 5 8 8 7 5 4 6 11 8 5 7 3 8 8 5 6 6 5 6 8 7 4 5 8 8 7 7 5 6 5 7 6 4 6 6 4 7 6 3 7 4 4 4 4

0.7 0.5 0.5 0.4 0.4 0.6 0.2 1.0 0.3 0.5 0.1 0.5 0.6 0.9 0.3 0.6 0.3 0.3 0.5 0.6 0.5 0.6 0.6 0.4 0.9 0.5 0.3 0.4 0.7 0.5 0.2 0.4 0.4 0.7 0.2 0.7 0.3 0.6 0.4 0.2 0.5 0.2 0.4 0.5 0.4 0.3 0.3 0.5 0.4 0.2 0.3 0.1 1.0 0.4 0.4 0.1 0.2 0.2 0.2 0.4 0.3 0.4 0.4

2.0 - 3.9 2.0 - 3.4 2.0 - 3.4 2.4 - 3.2 2.0 - 3.2 2.2 - 3.4 2.2 - 2.7 1.7 - 4.3 2.0 - 2.9 1.9 - 3.4 2.5 - 2.7 1.9 - 3.5 1.5 - 3.4 1.3 - 3.7 2.0 - 2.7 2.0 - 3.4 2.0 - 2.7 2.0 - 2.9 1.9 - 3.4 2.0 - 3.4 1.9 - 3.4 1.7 - 3.4 1.3 - 3.4 2.0 - 2.9 1.4 - 3.4 1.8 - 3.2 1.7 - 2.7 1.9 - 3.2 1.8 - 3.4 1.3 - 2.7 2.0 - 2.4 1.9 - 2.9 1.3 - 2.5 1.3 - 3.2 1.9 - 2.4 1.6 - 3.4 1.9 - 2.5 1.3 - 3.0 1.4 - 2.6 1.9 - 2.4 1.7 - 2.9 2.0 - 2.4 1.5 - 2.7 1.5 - 3.1 1.5 - 2.7 1.6 - 2.4 1.7 - 2.5 1.3 - 2.6 1.7 - 2.7 1.9 - 2.3 1.6 - 2.4 1.7 - 2.0 1.0 - 3.7 1.5 - 2.7 1.3 - 2.2 1.6 - 2.0 1.4 - 2.0 1.5 - 2.0 1.5 - 2.0 1.3 - 2.0 1.3 - 2.0 1.0 - 2.0 1.0 - 2.0

2.3 - 3.2 2.4 - 3.0 2.4 - 3.0 2.4 - 3.0 2.4 - 3.0 2.2 - 3.0 2.3 - 2.7 2.0 - 3.3 2.3 - 2.7 2.3 - 2.9 2.5 - 2.6 2.4 - 2.9 2.3 - 2.9 2.0 - 3.0 2.3 - 2.6 2.0 - 3.0 2.1 - 2.6 2.3 - 2.7 2.3 - 2.7 2.1 - 3.0 2.1 - 2.7 2.1 - 2.7 2.0 - 2.8 2.1 - 2.6 1.7 - 2.9 2.0 - 2.6 2.1 - 2.4 2.1 - 2.6 1.9 - 2.8 1.8 - 2.4 2.0 - 2.3 2.0 - 2.4 1.9 - 2.3 1.7 - 2.6 2.0 - 2.2 1.7 - 2.6 2.0 - 2.3 1.7 - 2.5 1.9 - 2.3 2.0 - 2.2 1.8 - 2.4 2.0 - 2.2 1.9 - 2.3 1.8 - 2.4 1.8 - 2.3 1.8 - 2.1 1.8 - 2.3 1.7 - 2.3 1.8 - 2.3 1.9 - 2.1 1.8 - 2.1 1.7 - 2.0 1.4 - 2.6 1.7 - 2.2 1.4 - 2.0 1.7 - 1.9 1.6 - 1.9 1.5 - 1.8 1.6 - 1.9 1.3 - 1.8 1.3 - 1.7 1.1 - 1.7 1.1 - 1.7

# # # #

# # #

# # # #

# # # # # # #

#

# # #

# # # # # # # # # # # # # # # # #

# # # # # # # # #

# # # # # # # # # #

# # #

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

# #

# # # # #

#

# # # # #

#

# #

# # #

# # # # # # # # # #

# # # # #

# # # # # # # # #

# # # # # # # # #

# # # # # # # # #

#

# # # # # # # # # # # # # # # # # # #

#

# # # # # # # # #

# #

# #

# # # # # # # # # # # # # #

#

#

# # # # #

#

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

# # # #

#

# #

#

# #


#

# # #

#

#

# # # #

# # # #

# # # # # # # # # # # # # #

#

# # # #

#

# # # # # # # # #

#

# # #

# # # # # # # # # # # # # # # # # #

# #

#

# # # # #

# #

# # #

# # # #

#

# # #

#

# #

#

#

# #

# # # #

# # # #

#

#

#

Sumber-Sumber Index Persepsi Korupsi 2007 Transparency International 1 ADB

2 AFDB

3 BTI

Source

Asian Development Bank

African Development Bank

Bertelsmann Foundation

Name

Country Performance Assessment Ratings

Country Policy and Institutional Assessments

Bertelsmann Transformation Index

2006/2007

2005/2006

2007/2008

http://www.adb.org/Documents/Rep orts/Country-PerformanceAssessment-Exercise/IN76-07.pdf

http://www.afdb.org/portal/page?_pageid =293,158705&_dad=portal&_schema=P ORTAL&focus_item=9912322&focus_la ng=us

http://www.bertelsmanntransformationindex.de/11.0.html?&L=1

Country teams, experts inside and outside the bank


Network of local correspondents and experts inside and outside the organization

Corruption, conflicts of interest, diversion of funds as well as anticorruption efforts and achievements

The government’s capacity to punish and contain corruption

Not applicable 52 countries /territories


Number Abbreviation

Compiled / published Internet

Who was surveyed?

Subject asked Number of replies Coverage

Corruption, conflicts of interest, diversion of funds as well as anticorruption efforts and achievements Not applicable 26 countries /territories 4 CPIA

5 EIU

6 FH

Source

World Bank (IDA and IBRD)

Economist Intelligence Unit

Freedom House

Name

Country Policy and Institutional Assessment

Country Risk Service and Country Forecast

Nations in Transit 2007

Number Abbreviation

Compiled / published

2006/2007

2007

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/ EXTABOUTUS/IDA/0,,contentMDK:20933600~ menuPK:2626968~pagePK:51236175~piPK:43 7394~theSitePK:73154,00.html

www.eiu.com

Who was surveyed?


Expert staff assessment

Subject asked

Corruption, conflicts of interest, diversion of funds as well as anticorruption efforts and achievements

The misuse of public office for private (or political party) gain



Internet

Number of replies Coverage Number Abbreviation Source Name Compiled / published Internet Who was surveyed? Subject asked Number of replies Coverage

7 GI Global Insight, formerly World Markets Research Centre Country Risk Ratings 2007 http://www.globalinsight.com Expert staff assessment The likelihood of encountering corrupt officials, ranging from petty bureaucratic corruption to grand political corruption Not applicable 203 countries /territories

http://www.freedomhouse.hu/index.php ?option=com_content&task=view&id=8 4 Assessment by experts originating or resident in the respective country. Extent of corruption as practiced in governments, as perceived by the public and as reported in the media, as well as the implementation of anticorruption initiatives Not applicable 29 countries /territories

8

9 IMD

IMD International, Switzerland, World Competitiveness Center IMD World Competitiveness Yearbook 2006

2007

www.imd.ch/wcc Executives in top and middle management; domestic and international companies Bribing and corruption exist/do not exist More than 4000 53 countries /territories 55 countries /territories


Pertanyaan-Pertanyaan Yang Sering Muncul Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2007 Transparency International Umum Apakah sebenarnya Indeks Persepsi Korupsi? Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Transparency International mengurutkan negara-negara dalam derajat korupsi tertentu yang terjadi pada para petugas publik dan politikus. Ini merupakan indeks yang padat, yang digambarkan berdasarkan data yang berhubungan dengan korupsi dalam survei ahli yang dilakukan oleh berbagai lembaga terkemuka. Indeks ini merefleksikan pandangan pelaku bisnis dan pengamat dari seluruh dunia termasuk para ahli yang menjadi penduduk pada negara yang dievaluasi. Penanggung jawab IPK Transparency International adalah Johann Graf Lambsdorff, seorang profesor dari universitas di Passau, Jerman. Untuk tujuan IPK, bagaimana korupsi didefinisikan? IPK menitikberatkan praktek korupsi di sektor publik dan mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan pribadi. Pertanyaan-pertanyaan dalam survey IPK lebih ditujukan pada masalah penyalahgunaan jabatan/kekuasaan untuk keuntungan pribadi, dengan contoh penerimaan suap oleh pejabat publik dalam pengadaan barang untuk public, penggelapan dana public atau pertanyaan-pertanyaan yang menyelidiki kekuatan politis anti korupsi. Sumber tidak membedakan antara korupsi secara adiministratif atau secara politik. Mengapa IPK didasarkan hanya pada persepsi? Sangat sulit untuk meletakkan pernyataan komparatif terhadap tingkat korupsi yang berbeda-beda di tiap negara berdasarkan data empirik yang pelik, misalnya dengan membandingkan jumlah tuntutan atau kasus yang diadilkan. Data-data yang saling silang antar negara tidak dapat merefleksikan tingkat korupsi yang sebenarnya, malahan cara seperti ini hanya menyoroti kualitas penuntut, pengadilan dan/atau media dalam mempublikasikan korupsi. Satu-satunya cara untuk mengumpulkan data komparatif adalah dengan membangun berdasarkan pengalaman dan persepsi dari pihak-pihak yang berkaitan langsung dalam menghadapi realita korupsi yang terjadi dalam suatu negara.

Metode Berapa banyak Negara yang termasuk dalam IPK? IPK 2007 mengukur tingkat korupsi di 180 negara. Pada IPK 2006, 163 negara yang diteliti. Mengapa beberapa negara baru dimasukkan dalam IPK? Penambahan jumlah negara yang disurvei dalam IPK 2007 berhubungan dengan adanya tiga sumber baru dalam pembentukan indeks: Asian Development Bank’s Country Performance Assessment Ratings, African Development Bank’s Country Policy and Institutional Assessments, dan Bertelsmann Transformation Index. Hal ini menyebabkan negara-negara berikut masuk dalam indeks: Afghanistan, Cape Verde, Comoros, Djibouti, Guinea-Bissau, Kiribati, Liberia, Maladewa, Montenegro, Samoa, Sao Tome and Principe, Solomon Islands, Somalia, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Tonga dan Vanuatu. Negara mana saja yang mungkin dimasukan pada IPK mendatang? Negara-negara yang mempunya 2 (dua) set data adalah: Anguilla, Antigua and Barbuda, Aruba, Bahamas, Bermuda, Cayman Islands, Fiji, Micronesia (Federated States of), Netherlands Antilles, North Korea, Palestine, Puerto Rico, St. Kitts and Nevis, Tuvalu dan Virgin Islands (US). Bagi negara-negara tersebut masih diperlukan satu set data lagi untuk dapat dimasukkan dalam IPK. Negara-negara yang hanya memiliki satu set data adalah: American Samoa, Andorra, Brunei, Cook Islands, French Guiana, Guadeloupe, Guam, Kosovo, Liechtenstein, Marshall Islands, Martinique, Reunion, Turks and Caicos Islands dan Virgin Islands (British). Untuk negara-negara ini, diperlukan paling tidak dua set data lagi untuk dapat dimasukkan ke dalam IPK.


Apakah sumber data IPK? IPK 2007 diperoleh dari 14 poling yang berbeda dan survey dari 12 lembaga independent. Transparency International berusaha memastikan bahwa sumber yang digunakan berkualitas tinggi dan survey yang dikerjakan benar-benar dilakukan dengan penuh integritas. Untuk memenuhi kriteria, data harus benar-benar didokumentasikan dengan baik, dan data tersebut harus cukup untuk mengijinkan penilaian terhadap keabsahannya. Seluruh sumber harus menyediakan urutan negara-negara dan harus mengukur keseluruhan tingkat korupsi. Kondisi-kondisi ini menyampingkan survei dimana isu korupsi dicampurkan dengan isu lain seperti ketidakstabilan politik, desentralisasi dan nasionalisasi. Data tentang IPK telah disediakan oleh TI secara gratis. Beberapa sumber tidak dibenarkan untuk menyingkapkan data-data yang mereka berikan; sumber lain tersedia publikasinya. Untuk daftar lengkap sumbersumber survei, detil pertanyaan yang sering muncul dan jumlah responden pada IPK 2007, harap melihat dokumen detill pada metodologi IPK pada situs www.transparency.org/surveys/index.html#cpi or www.icgg.org Opini siapa saja yang diambil oleh survei IPK? Keahlian yang tercermin dalam nilai IPK menggambarkan suatu pengertian dari praktek korupsi yang dilakukan oleh negara industri maupun negara berkembang. Survei dilakukan terhadap kalangan usahawan dan pengamatpengamat negara. Survei yang digunakan dalam IPK menggunakan dua macam tipe responden, yaitu bukan penghuni tetap dan penghuni tetap. Sangatlah penting untuk menggarisbawahi hubungan antara pandangan penghuni tetap dengan pandangan ahli penghuni tidak tetap. Apakah IPK telah di publikasikan kembali secara luas? IPK TI telah dikenal secara luas di media internasional sejak pertama kali dipublikasikan pada 1995. IPK telah meningkatkan kesadaran bahwa penilaian responden dapat dipengaruhi oleh data yang dilaporkan oleh TI sebelumnya. Hipotesa ini telah diujicoba pada tahun 2006 menggunakan pertanyaan survei yang ditujukan kepada pelaku bisnis di seluruh dunia. Berdasarkan lebih dari 9000 responden, hasil IPK tidak menyebabkan pelaku bisnis untuk setuju begitu saja. Hasil IPK dapat memotivasi responden untuk menentukan pandangan mereka sendiri. Hal ini menunjukkan indikasi kuat bahwa tidak ada bentuk yang sama dalam pendekatan yang sekarang. Apakah metodologi dalam IPK 2007 mengalami perubahan? Metodologi IPK pada tahun ini mengalami perubahan dimana metode baru ini lebih memperhatikan informasi yang disajikan sumber-sumber yang membentuk indeks. IPK lebih mendalami dan merefleksikan perubahan relatif dari skor dalam sumber asli. Meskipun hasil akhir IPK lebih sarat informasi tentang perubahan dari tahun lalu akibat modifikasi metode tersebut, urutan negara-negara pada dasarnya hampir tidak berubah. Bagaimana TI memastikan kualitas dari IPK? Metodologi IPK di reviewed oleh Index Advisory Committee yang mengepalai ahli-ahli internasional dalam bidang korupsi, econometrics dan statistic. Anggota-anggota dari komite memberikan saran-saran untuk mengembangkan IPK, tapi manajemen TI yang mengambil keputusan akhir dalam penggunaan metodologi. Daftar anggota Index Advisory Committee dan organisasi-organisasi afiliasi lainnya dapat ditemukan di http://transparency.org/policy_research/surveys_indices/about

Interpretasi terhadap IPK Bagaimana seharusnya nilai IPK di interpretasikan? IPK harus diinterpretasikan sebagai sebuah peringkat dari suatu negara dengan nilai berkisar dari 0 (sangat korup) ke 10 (sangat bersih). Mana yang lebih penting, peringkat suatu Negara atau nilai IPKnya? Peringkat negara memudahkan TI untuk membuat indeks, tetapi nilai IPK suatu negara merupakan indikasi yang lebih penting dalam menentukan tingkat korupsi sebuah negara. Peringkat suatu negara dapat dengan mudah berubah karena negara-negara baru masuk ataupun keluar dari indeks. Apakah negara dengan nilai paling rendah sebagai negara paling korup?


Tidak. Negara dengan nilai terendah adalah negara yang diobservasi paling korup di antara negara-negara lain yang berada dalam IPK. Terdapat hampir 200 negara di dunia, dan pada IPK 2007 ini hanya mengurutkan 179 negara. IPK tidak menyediakan informasi tentang negara-negara yang tidak termasuk dalam list. Contoh : Apa yang dinyatakan secara tak langsung dari nilai negara Somalia dalam IPK 2007? Korupsi di Somalia di persepsikan sebagai yang paling tinggi pada IPK 2007. Ini tidak secara langsung menyatakan bahwa Somalia adalah “negara paling korup di dunia” atau masyarakat Somalia adalah “orang yang paling korup sedunia.” Meskipun korupsi adalah salah satu tantangan paling menakutkan untuk tata kelola yang lebih baik, pembangunan dan pengentasan kemiskinan di Somalia, mayoritas besar masyarakat Somalia hanyalah merupakan korban dari tindakan korupsi. Korupsi yang dilakukan oleh sejumlah kecil individu berpengaruh kuat, dan kegagalan pemimpin-pemimpin dan institusi dalam mengontrol dan mencegah korupsi, tidak semata-mata mengindikasikan bahwa negara atau rakyatnya sebagai yang paling korup. Dapatkah nilai IPK 2007 dibandingkan dengan nilai IPK pada tahun-tahun sebelumnya? Indeks pada dasarnya menyediakan sebuah gambaran pendapat kalangan usahawan dan pengamat negara untuk tahun ini, dengan fokus yang berubah-ubah terhadap kecenderungan dari tahun-ke tahun. Jika dibandingkan dengan yang dibuat tahun lalu, seharusnya didasarkan hanya pada nilai suatu Negara, bukan rankingnya. Meskipun demikian, perubahan nilai suatu negara dari tahun ke tahun diakibatkan tidak hanya dari perubahan persepsi terhadap performa suatu Negara tetapi juga dari perubahan sample dan metodologi IPK. Satu-satunya cara yang bisa dipercaya untuk membandingkan nilai suatu negara adalah kembali kepada sumber-sumber survei, dimana setiap dari mereka dapat merefleksikan perubahan dalam penilaian. Mengapa tidak ada perubahan nilai IPK yang berarti dalam suatu negara, meskipun ada kekuatan (atau kelemahan) reformasi anti korupsi, ataupun ada pemberitaan kepada publik mengenai skandal korupsi? Sangatlah sukar untuk meningkatkan nilai IPK dalam jangka waktu yang pendek. IPK 2007 didasarkan pada data 2 tahun sebelumnya, dihubungkan dengan persepsi yang telah tercipta di masa lalu. Hal ini berarti perubahan persepsi korupsi hanya akan tampak dalam IPK dalam jangka waktu yang cukup lama.

Perubahan dalam nilai antara 2006 dan 2007 Negara-negara mana yang urutannya menurun antara tahun 2006 dan 2007? Membuat perbandingan dari tahun ke tahun merupakan hal yang cukup sulit, dengan alasan yang telah disebutkan diatas. Namun demikian bila perubahan-perubahan yang terjadi dapat ditelusuri berdasarkan sumbersumber individual, tren dapat diidentifikasi secara hati-hati. Contoh penting dari negara-negara yang mengalami tren penurunan nilai dari tahun 2006 sampai 2007 adalah Austria, Bahrain, Belize, Bhutan, Jordan, Laos, Macao, Malta, Mauritius, Oman, Papua New Guinea dan Thailand. Pada kasus ini, perubahan persepsi yang sebenarnya telah terjadi selama 2 tahun terakhir ini. Negara-negara manakah yang paling membaik dibanding tahun lalu? Dengan pengaplikasian pola yang sama, sesuai data dari sumber-sumber yang secara konsisten digunakan dalam indeks, perbaikan terjadi dari tahun 2006 sampai 2007 di negara for Costa Rica, Croatia, Cuba, Czech Republic, Dominica, Italia, Macedonia, Namibia, Romania, Seychelles, South Africa, Suriname dan Swaziland.

Penggunaan IPK Apakah IPK merupakan alat yang dapat dipercaya dalam mengukur tingkat persepsi korupsi? Terkait dengan persepsi korupsi, IPK merupakan alat ukur yang solid. IPK telah ditest dan digunakan secara luas baik oleh akademisi maupun analis. Kebenarannya beragam, namun dalam konteks antar negara. Negara dengan sumber yang terbatas dan perbedaan dalam nilai-nilai yang cukup lebar dari sumber (diindikasikan dengan Standar Deviasi yang besar) mengurangi ketepatan terhadap nilai dan urutan negara-negara tersebut; sebaliknya juga merupakan masalah. Apakah IPK merupakan ukuran yang dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan terhadap alokasi bantuan?


Kebanyakan pemerintah mulai berpikir apakah berguna untuk menggunakan nilai korupsi dalam menentukan apakah suatu negara dapat menerima bantuan. TI tidak mendorong penggunaan IPK dengan cara demikian. Negara-negara yang dinilai sangat korup tidak seharusnya dihukum berdasarkan tingkat korupsi yang tinggi. Mereka memerlukan bantuan, khususnya untuk keluar dari lingkaran kemiskinan akibat korupsi. Apabila sebuah negara diyakini korup tetapi bersedia mengadakan perubahan, ini seharusnya merupakan sinyal bagi donatur bahwa investasi diperlukan untuk memerangi korupsi melalui pendekatan sistematis. Dan apabila donatur bermaksud mendukung proyek-proyek utama pembangunan di negara-negara korup, mereka seharusnya mencermati bendera merah korupsi dan memastikan proses kontrol yang tepat diberlakukan guna membatasi praktek sogok-menyogok. IPK Transparency International dan perlawanan terhadap korupsi Bagaimana pembiayaan untuk IPK? Transparency International dibiayai oleh berbagai agency pemerintah, lembaga-lembaga internasional dan perusahaan-perusahaan yang mendukung secara financial sehingga survey dapat dilakukan. Dukungan tambahan untuk alat pengukur TI datang dari Ernst & Young. TI tidak mendukung kebijakan suatu perusahaan meskipun telah menerima bantuan keuangan, dan tidak melibatkan perusahaan tersebut dalam manajemen proyek. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang dukungan untuk TI, silahkan lihat http://www.transparency.org/support_us. Apa perbedaan antara IPK dan Barometer Korupsi Global Transparency International? IPK menilai tingkat persepsi korupsi berbagai negara, sementara Barometer Korupsi Global (lihat http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/gcb) lebih melihat pada sikap dan pengalaman masyarakat umum terhadap korupsi. Apa perbedaan antara IPK dan Indeks Pembayar Suap Transparency International? Sementara IPK mengindikasikan tingkat korupsi secara keseluruhan di berbagai Negara, Indeks Pembayar Suap lebih melihat pada kecenderungan perusahaan-perusahaan dari negara-negara atau wilayah pengekspor terkemuka melakukan suap dalam transaksi mereka di luar negeri – yang menciptakan “pihak pemasok” korupsi. Indeks Pembayar Suap terkini dipublikasi pada bulan Oktober 2006 dan dapat dilihat pada situs: http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/bpi Apa perbedaan antara IPK dan Laporan Korupsi Global Transparency International? IPK adalah sebuah ranking dari negara-negara dari sisi dimana korupsi di persepsikan ada di sekitar penyelenggara negara dan politikus, Sedangkan Laporan Korupsi Global adalah sebuah penilaian mendalam tentang situasi korupsi di seluruh dunia. Laporan itu merupakan masukan dari para ahli dan aktivis yang mendalami isu korupsi di sektor khusus, dan berisi kajian tentang tren serta isu korupsi di beberapa negara tertentu, serta untuk menunjukkan hasil penelitian terakhir mengenai korupsi dan reformasi anti korupsi. Laporan Korupsi Global terbaru yang diterbitkan pada Mei 2007 dan memfokuskan pada korupsi di sistem peradilan dapat didownload di http://www.transparency.org/publications/gcr/download_gcr


the coalition against corruption

Additional technical information: Prof. Dr Johann Graf Lambsdorff Passau University, Germany Tel: +49 851 509 2551 [email protected]

http://www.transparency.org Alt Moabit 96, 10559 Berlin, Germany Tel: +49-30-3438 2045/19 Fax: +49-30-3470 3912

A short methodological note Transparency International Corruption Perceptions Index (CPI) 2007 1. The CPI gathers data from sources that span the last two years (for the CPI 2007, this includes surveys from 2007 and 2006). 2. The CPI 2007 is calculated using data from 14 sources originated from 12 independent institutions. All sources measure the overall extent of corruption (frequency and/or size of bribes) in the public and political sectors and all sources provide a ranking of countries, i.e., include an assessment of multiple countries. 3. For CPI sources that are surveys, and where multiple years of the same survey are available, data for the last two years are included to provide a smoothing effect. 4. For sources that are scores provided by experts (risk agencies/country analysts), only the most recent iteration of the assessment is included, as these scores are generally peer reviewed and change very little from year to year. 5. Evaluation of the extent of corruption in countries is done by country experts, non resident and residents (in the CPI 2007, this consists of the following sources: ADB, AFDB, BTI, CPIA, EIU, FH, MIG, UNECA and GI); and resident business leaders evaluating their own country (in the CPI 2007, this consists of the following sources: IMD, PERC, and WEF). 6. To determine the mean value for a country, standardisation is carried out via a matching percentiles technique. This uses the ranks of countries reported by each individual source. This method is useful for combining sources that have a different distribution. While there is some information loss in this technique, it allows all reported scores to remain within the bounds of the CPI, that is to say, to remain between 0 and 10. 7. A beta-transformation is then performed on scores. This increases the standard deviation among all countries included in the CPI and avoids the process by which the matching percentiles technique results in a smaller standard deviation from year to year. 8. Next, all values for a country are averaged, to determine a country's score. 9. The CPI score and rank are accompanied by the number of sources, high-low range, standard deviation and confidence range for each country. 10. The confidence range is determined by a bootstrap (non-parametric) methodology, which allows inferences to be drawn on the underlying precision of the results. A 90% confidence range is then established, where there is 5% probability that the value is below and 5% probability that the value is above this confidence range. 11. Research shows that the unbiased coverage probability for the confidence range is lower than its nominal value of 90%. The accuracy of the confidence interval estimates increases with a growing number of sources: for 3 sources, 65.3%; for 4 sources, 73.6%; for 5 sources, 78.4%; for 6 sources, 80.2%; and for 7 sources, 81.8%. 12. The overall reliability of data is demonstrated in the high correlation between sources. In this regard, Pearson's and Kendall's rank correlations have been performed, which provided average results of .77 and .62 respectively.


Indeks Persepsi Korupsi 2007 Transparency International

Recommend Documents