INDEKS PERSEPSI KORUPSI INDONESIA 2006 SURVEI DI ANTARA PELAKU BISNIS DI 32 KOTA DI INDONESIA

INDEKS PERSEPSI KORUPSI INDONESIA 2006 SURVEI DI ANTARA PELAKU BISNIS DI 32 KOTA DI INDONESIA

INDEKS PERSEPSI KORUPSI INDONESIA 2006 Survei di antara Pelaku Bisnis di 32 Wilayah di Indonesia Tim Penulis: Anung Karyadi Atri Istiyani Frenky Simanjuntak Jenny Putri (MRI) Buku ini dibuat berdasarkan hasil survei yang dilakukan bersama oleh tim peneliti Transparency International Indonesia dengan Marketing Research Indonesia (MRI) pada bulan Oktober-Desember 2006 di 32 kota di Indonesia. Pelaksanaan survei dan produksi buku ini dapat berlangsung atas dukungan dana dari IndonesiaAustralia Legal Development Agency (IALDF). Isi buku merupakan tanggungjawab Transparency International Indonesia.

ii

DAFTAR ISI 1. Pengantar

1

1.1. Latar Belakang

1

1.2. Tujuan Survei

1

2. Metodologi

3

2.1. Metodologi

3

2.2. Karakteristik Responden

3

2.3. Pengumpulan Data

8

2.4. Waktu

8

3. Indeks Persepsi Korupsi

9

3.1. Apakah itu Indeks Persepsi Korupsi/ IPK?

9

3.2. Bagaimana IPK Indonesia Dihitung?

9

3.3. Temuan Survei: IPK 2006 di 32 Kabupaten/ Kota

10

3.5. Perbandingan Persepsi Korupsi di antara Kelompok Pengusaha

14

4. Evaluasi Pelayanan Publik

16

4.1. P elayanan Publik

16

4.2. Interaksi Bisnis

26

5. Korupsi yang Melingkari Pelaku Usaha

31

6. Penutup

36

Lampiran

37

Lampiran Data Daerah

39

Lampiran Data Institusi

170

iii

TENTANG TRANSPARENCY INTERNATIONAL INDONESIA Transparency International Indonesia (TI Indonesia) didirikan pada bulan Oktober 2000 sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang bersifat nirlaba. Sejak berdirinya, Transparency International Indonesia telah bekerja sama dengan berbagai pihak dalam usaha menghapus korupsi, serta telah mengemban misi untuk mempromosikan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dalam sistem administrasi pemerintahan, bisnis, dan masyarakat sipil di Indonesia. Pada saat ini TI Indonesia tidak hanya bekerja di Jakarta, namun juga di kantor-kantor wilayah dan kantor lapangan di 17 wilayah di Indonesia. Pencapaian kami yang patut digarisbawahi adalah penerapan Pakta Integritas (PI) di Kabupaten Solok, kemudian dilanjutkan upaya pengenalan PI di Tanah Datar dan Bukit Tinggi (Sumatera Barat), Nangroe Aceh Darussalam, Lampung, Medan (Sumatera Utara), Tangerang (Banten), Jember (Jawa Timur), Banjarmasin (Kalimantan Selatan), dan Bulukumba (Sulawesi Selatan). TI Indonesia telah mengeluarkan beberapa publikasi dalam bentuk buku, antara lain: Countering Bribery for Business Sectors, Corruption Perception Index (CPI) Report tahun 2004, Standar Akuntansi Keuangan Politik, Pemantauan Dana Kampanye Pemilu 2004, dan lain-lain. TI Indonesia juga sudah melaksanakan beberapa studi, antara lain dalam topik: Reformasi Pajak, Transparansi Ekonomi Ekstraktif di Indonesia, Sistem Integritas Nasional, serta terlibat aktif dalam pembuatan rancangan undang-undang keuangan partai politik dan rancangan undangundang pemilihan umum. TI Indonesia memiliki Dewan Pengawas, yang diketuai Arief T Soerowidjojo, dan Dewan Pengurus, yang diketuai Todung Mulya Lubis. Sekretaris Nasional di Jakarta, Indonesia, dipimpin Sekretaris Jendral Rizal Malik. Untuk Informasi lebih lanjut, silahkan hubungi: Transparency International Indonesia Jl. Senayan Bawah No. 17 Kebayoran Baru Jakarta 12180 Indonesia Tel: 62-21-720 8515, 726 8780, 726 7827 Fax: 62-21-7287815 Email: [email protected] Web: http://www.ti.or.id

iv

KATA PENGANTAR Setelah bergumul dengan waktu dan hiruk pikuk terjangan banjir Jakarta 2007, Indeks Persepsi Korupsi 32 kota Indonesia tahun 2006 akhirnya bisa kami suguhkan kepada khalayak. Pelaksanaan survei di lapangan sempat terkendala suasana liburan lebaran, disusul Natal dan tahun baru. Sementara ditengah proses finalisasi analisa data dan penulisan laporan, banjir besar Jakarta awal Februari 2007 sempat merendam kantor TI Indonesia lebih dari satu meter. Hal ini memaksa kami selama seminggu menumpang kerja di kantor rekan agar bisa menjaga kontinuitas layanan kepada publik, terutama kelancaran program TI Indonesia. Hingga kini TI Indonesia masih menjalankan aktivitasnya di kantor darurat di lantai II di Senayan Bawah 17, lengkap dengan fasilitas generator dan kelengkapan evakuasi darurat. Sudah menjadi rahasia umum sebagai hasil sebuah survei persepsi, Indeks Persepsi Korupsi bukan dimaksudkan untuk mengukur tingkat korupsi di suatu kota berdasarkan data atau laporan tindak pidana korupsi. Hal itu kami akui amat sulit dilaksanakan, oleh karena itu kami mencoba dengan metode survei persepsi dari kalangan pelaku usaha di 32 kota. Dengan menempatkan kalangan pelaku usaha sebagai responden, diharapkan persepsi yang ada bisa memberikan gambaran tingkat korupsi yang mendekati sesungguhnya. Penambahan jumlah kota dari 21 kota di tahun 2004 menjadi 32 kota di survei tahun 2006 kami percaya merupakan suatu perkembangan positif. Hal ini bisa memberikan kesempatan kepada khalayak untuk melihat gambaran persepsi korupsi di makin banyak kota. Survei yang dilaksanakan setiap dua tahun ini diharapkan bisa diperluas lagi cakupan kotanya di masa mendatang sehingga pada suatu saat bisa menjangkau seluruh kota yang ada di Indonesia. Kelebihan dari Survei Indeks Persepsi Korupsi tahun 2006 ini adalah adanya tambahan kegiatan wawancara mendalam dan Focus Group Discussion (FGD) di 5 kota yang dilakukan secara terpisah dan independen dari pelaksanan survei. Kegiatan tambahan ini cukup penting karena bisa memperdalam temuan-temuan dan sekaligus memperkaya dan melengkapi laporan ini. Layaknya sebuah laporan survei, laporan ini dilengkapi dengan paparan data hasil survey dari 32 kota yang telah berhasil dikumpulkan dengan baik oleh Marketing Research Indonesia (MRI), yang kemudian kami kaji secara mendalam dan diperkaya data-data kualitatif yang diperoleh dari tim peneliti kami dan dari MRI sendiri. Hadirnya laporan ini ketengah khalayak tentu tidak terlepas dari berbagai bantuan dan kerjasama, yang terutama dengan lembaga riset MRI. Untuk itu kami mengucapkan terimakasih kepada MRI khususnya Ibu Jenny Tanan Putri yang telah berhasil merampungkan survey dan laporannya tidak jauh dari batas waktu. Juga kepada Tim Peneliti TI Indonesia yang terdiri atas Anung Karyadi (Koordinator), Frenky Simanjuntak (Research Officer) dan atas bantuan Patricia Istiyani (Senior Researcher). Tim Peneliti disupervisi Tim SC yang terdiri atas Prof. Dr. Mayling Oei - Gardiner, Agus Purnomo dan Rezki Sri Wibowo. Ucapan terima kasih juga kami layangkan kepada Adhi Ardian Kustiardi dan Dwipoto Kusumo yang telah membantu dalam proses percetakan. Akhirnya ucapan terima kasih kami haturkan kepada

v

IALDF, terutama kepada Evin Sofia Djuanidi yang dengan tekun telah memfasilitasi pelaksanaan program ini. Akhirnya, tiada gading tak retak, untuk perbaikan kinerja kami kedepan kami amat berterimakasih terhadap semua kritik membangun dari khalayak. Semoga bermanfaat.

Transparency International Indonesia Hormat kami,

Rizal Malik Sekretaris Jenderal

vi

1. PENGANTAR 1.1. Latar Belakang Praktik korupsi telah terbukti menimbulkan kerugian di banyak bidang dan memperlambat proses pemulihan ekonomi di Indonesia, seperti dampak negatifnya terhadap perbaikan iklim usaha, kebiasaan masyarakat dalam berbisnis dan juga meningkatkan kemiskinan. Berbagai cara telah diusahakan oleh pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah untuk mengurangi praktik suap di kalangan pengusaha dan aparatur pemerintah. Permasalahannya seberapa efektif upaya pemberantasan korupsi khususnya di era otonomi daerah yang telah memberikan keleluasaan terhadap pemerintah daerah, untuk mengurangi praktik korupsi antara pengusaha dan pemerintah. Untuk mengukur tingkat korupsi di suatu negara, Transparency International telah memiliki indikator yang dikenal dengan nama Indeks Persepsi Korupsi (IPK), yaitu indeks yang mengukur persepsi pelaku usaha terhadap praktik suap di suatu daerah1. Sebagai salah satu cabang dari Transparency International yang tersebar di 80 negara, TI Indonesia telah membuat Indeks Persepsi Korupsi untuk level Kabupaten/Kota di Indonesia, untuk melihat perbandingan tingkat di korupsi di tingkat daerah. Sebagai langkah awal, pada tahun 2004, TI Indonesia telah melakukan survei di 21 kabupaten/ kota, dimana daerah-daerah tersebut adalah sebagian besar dimana TI Indonesia telah bekerja. Pada tahun 2006, untuk kedua kalinya, Transparency International Indonesia melakukan survei Indeks Persepsi Korupsi di 32 Kabupaten/Kota dengan total responden 1760, dimana sebagian responden adalah responden survei 2004, dan dengan penambahan wilayah yang berasal dari wilayah timur Indonesia. Disamping mengukur tingkat korupsi di suatu daerah yang didasarkan pada praktek bisnis antara pengusaha dan institusi publik, pada survei ini responden juga ditanyakan mengenai aspek-aspek yang berhubungan dengan praktik korupsi di daerah, seperti penilaian terhadap praktik suap dalam mencari pekerjaan baru yang diperkirakan masih sering terjadi di masyarakat, persepsi pengusaha terhadap praktik korupsi itu sendiri, mengingat masih beragamnya pendapat mengenai setuju atau tidaknya pengusaha memberikan suap atas pelayanan yang diberikan oleh institusi publik. Terakhir adalah mengetahui institusi mana saja yang masih dipercaya pelaku bisnis dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

1.2. Tujuan Survei Tujuan survei ini adalah: 1. Mengukur Indeks Persepsi Korupsi yang akan menggambarkan tingkat korupsi di kabupaten/ kota berdasarkan persepsi pelaku usaha. 2. Mengukur kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh institusi publik kepada para pelaku usaha melalui Indeks Pelayanan/Service Performance Index (SPI).

1

Setiap tahun Transparency International mengeluarkan Corruption Perception Index (CPI)/ Indeks Persepsi Korupsi (IPK), dimana dalam IPK 2006 mencakup 163 negara yang disurvei.

1

3. Mengukur intensitas korupsi di institusi publik dalam hubungannya dengan pelaku usaha, dalam kegiatan pelayanan publik dan memperoleh kontrak bisnis dengan lembaga pemerintah.

2

2. METODOLOGI 2.1. Metodologi Metode penentuan sampel yang digunakan dalam survei ini adalah kuota sampling, dimana untuk daerah dengan aktivitas ekonomi tinggi diwakili oleh jumlah responden yang lebih besar dibanding daerah lainnya. Survei Indeks Persepsi Korupsi 2006 dilaksanakan oleh MRI (Marketing Research Indonesia), sebuah perusahaan riset pemasaran swasta nasional. Survei dilakukan lewat wawancara tatap muka dengan memakai kuesioner terstruktur. Selama wawancara juga dilakukan probing atau pertanyaan yang bersifat mendalam, terutama di antara orang asing dan pimpinan dari perusahaan besar dan PMA. Temuan dituliskan sebagai interpretasi kualitatif terhadap angka-angka kuantitatif. Di samping itu, data-data kualitatif juga dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan Focus Group Discussions (FGD) yang dilakukan di 5 sampel kota, yaitu Jakarta, Batam, Surabaya, Makassar, dan Ambon. Kuesioner yang digunakan adalah sama dengan kuesioner yang digunakan dalam survei IPK pertama di tahun 2004. Namun di tahun 2006, dilakukan beberapa perubahan sebagai penyesuaian terhadap dinamika sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Perbaikan ini menimbulkan konsekuensi bahwa IPK 2004 dan IPK 2006 tidak dapat dibandingkan. Namun angka indeks tetap dapat memberikan gambaran penilaian dunia usaha terhadap tingkat korupsi di daerahnya dan angka indeks tetap dapat dibandingkan antar daerah.

2.2. Karakteristik Responden Responden adalah pelaku usaha yang berasal dari sektor industri formal dari 32 kabupaten/ kota, yang ditandai dengan kepemilikan SIUP dan NPWP. Kuota untuk jumlah dan jenis usaha ditentukan berdasarkan Sensus Ekonomi 1996 yang dilaksanakan oleh BPS untuk mengetahui proporsi dari populasi dan pemetaan kegiatan usaha di Indonesia. Untuk responden perusahaan PMA, beberapa Kamar Dagang dari Negara Asing memberi rekomendasi kepada anggotanya agar berpartisipasi dalam survei ini. Sebagian responden yang diwawancara adalah mereka yang pernah diwawancara di tahun 2004, baik dari perusahaan yang sama, maupun mereka yang sudah pindah ke perusahaan yang lain. Berdasarkan kuota yang ditetapkan untuk kota/kabupaten, maka responden terbanyak berasal dari DKI Jakarta, yaitu seperlima dari total yang diwawancara. Surabaya menempati urutan kedua. Kota-kota lain diberikan kuota dengan jumlah yang hampir sama, yaitu sekitar 50-60 untuk kota-kota yang agak besar, dan 30 untuk kota atau kabupaten yang lebih kecil. Distribusi sampel dapat dilhat pada tabel berikut.

3

Tabel 2.1. Distribusi sampel di 32 kabupaten/kota No.

1 2 3 4 5 6 7 8

Propinsi

Kabupaten/ Kota

Kota Banda Aceh Kota Medan Kabupaten Solok

Jumlah Responden

Nanggroe Aceh Darussalam Sumatera Utara Sumatera Barat Sumatera Barat Sumatera Barat Riau Riau Sumatera Selatan

32 65 33 33 33 67 37 34

Kabupaten Tanah Datar Kota Padang Kota Batam Kota Pekan Baru Kota Palembang

9 10 11 12 13 14 15 16

DKI Jakarta Jawa Barat Banten Banten Jawa Tengah Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur

DKI Jakarta Kota Bekasi Kota Cilegon Kota Tangerang Kabupaten Wonosobo Kota Semarang Kota Yogyakarta Kota Surabaya

17 18 19 20 21

Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan Kalimantan Timur

Kota Pontianak Kota Palangkaraya Kabupaten Kotabaru Kota Banjarmasin Kota Balikpapan

34 33 32 33 66

22 23 24 25

Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan

Kota Manado Kota Gorontalo Kota Pare-pare Kota Makassar

39 33 32 65

26 27 28 29 30 31 32

Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Maluku Maluku

Kota Denpasar Kota Mataram Kota Kupang Kota Maumere Kota Larantuka Kota Tual Kota Ambon

43 34 34

333 60 59 61 33 60 38 176

32 31 33 32

Total Responden

1760

Berdasarkan ukuran usaha didasarkan pada klasifikasi BPS, dimana yang dimaksud perusahaan besar adalah yang memiliki jumlah pegawai diatas 100 orang; perusahaan menengah memiliki pegawai 20-99 orang; dan perusahaan kecil memiliki pegawai di bawah 20 orang. Responden survei tahun ini menggunakan 11% perusahaan Besar, 25% perusahaan Menengah, dan dua pertiga (64%) adalah perusahaan kecil. Untuk kepentingan survei ini, proporsi perusahaan besar ditingkatkan dari yang tercatat dalam data BPS Hasil Sensus Ekonomi 1996. Beberapa grafik berikut menjelaskan karakteristik responden yang digunakan dalam survei ini.

4

Grafik 2.1. Karakteristik responden menurut besar usaha

Grafik 2.2. Karakteristik responden menurut kepemilikan modal

Grafik 2.3. Karakteristik responden menurut jender

Menurut jenis badan hukum, dua pertiga perusahaan yang direkrut merupakan milik perorangan atau keluarga. Berdasarkan komposisi jender responden, hampir tiga dari empat responden adalah laki-laki. Sedangkan hampir separuh adalah pemilik perusahaan, sepertiga adalah manajer, dan sisanya memiliki jabatan lainnya.

5

Grafik 2.4. Karakteristik responden menurut kepemilikan

Grafik 2.5. Karakteristik responden menurut jabatan responden 49 37

Pemilik

Manager

7

4

2

Direktur

General Manager

Direktur Utama/Presiden direktur

Dalam survei ini dipakai data BPS sebagai acuan pembagian sektor usaha dan proporsinya [Sensus Ekonomi tahun 1996] untuk perusahaan lokal. Untuk perusahaan lokal, sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan sektor yang terbesar dimana separuh lebih responden berasal dari sektor ini. PMA lebih banyak dijumpai dalam sektor pengolahan/manufacturing. Sebaran perusahaan menurut sektor diperlihatan pada grafik 2.5.

Grafik 2.6. Karakteristik responden menurut sektor

PMA

Lokal

54 44

6

3

1

5

1

2

1

1

1

Electricity, Gas and Water Supply (n=11)

5

Agriculture, Livestock, Forestry and Fishery (n=13)

12

Mining and Quarrying (n=18)

11

Construction (n=46)

7

Financial, Ownership and Business Services (n=107)

14 4

Services (n=221)

Manufacturing Industry (n=252)

11

Transport and Communication (n=192)

23

Trade, Hotel and Restaurant (n=893)

60 50 40 30 20 10 0

Grafik 2.7. Profil responden (menurut wilayah - absolut) 30

Kab. Larantuka (n=31)

1

32

0

Pare-pare (n=32)

32

0

Maumere (n=32)

32

0

Kotabaru (n=32)

31

1

Banda Aceh (n=32)

31

1

Kab. Tual (n=33)

33

0

Gorontalo (n=33)

33

0

Banjarmasin (n=33)

33

0

Palangkaraya (n=33)

33

0

Kab. Wonosobo (n=33)

33

0

33

0

Kab. Solok (n=33)

33

0

Padang (n=33)

33

0

Kupang (n=34)

33

1

Mataram (n=34)

34

0

Pontianak (n=34)

32

2 2

Ambon (n=32)

Kab. Tanah Datar (n=33)

Palembang (n=34)

32

Pakan Baru (n=37)

34

3

Yogyakarta (n=38)

34

4

Manado (n=39)

33

6

Denpasar (n=43)

33

10 55

Cilegon (n=59)

4

54

Semarang (n=60) Bekasi (n=60) Tangerang (n=61)

6

50

10

52

9

Makassar (n=65)

56

Medan (n=65)

56

9

55

11

56

11

Balikpapan (n=66) Batam (n=67)

9

149

Surabaya (n=176)

27 259

DKI Jakarta (n=333) 0

50

100

74 150

200

250

350

300

Berdasarkan wilayah (kota/ kabupaten), maka jumlah responden per wilayah dengan komposisi antara perusahaan lokal dan PMA tercantum seperti ditunjukkan oleh Grafik 2.7. Jumlah PMA terbanyak diperoleh dari Jakarta, diikuti oleh Surabaya. Keduanya masih merupakan kota yang paling banyak menyerap kantor PMA dikarenakan fasilitas yang dimilikinya.

Grafik 2.8. Profil PMA Berdasarkan Asal Negara (%) 20

7

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

India

Italia

Denmark

RRC

Swiss

Jerman

Malaysia

New Zealand

Kanada

Irlandia

Arab Saudi

1

Swedia

1

Thailand

3

Taiwan

4

Hong Kong

4

Australia

4

Inggris

5

Jerman

5

Perancis

5

Belanda

7

Korea

Singapura

Amerika

Jepang

7

Srilanka

16

Berdasarkan negara asal dari perusahaan PMA, maka untuk tahun 2006 ini, perusahaan penanam modal dari Jepang sedikit lebih banyak daripada perusahaan dari Amerika yang bersedia diwawancara. Negara-negara selanjutnya adalah Singapura dan Korea (masingmasing 7%), Belanda, Perancis, Jerman (masing-masing 5%) dan negara-negara lainnya. Sebagai catatan, sepertiga dari responden sudah pernah diwawancara pada survei yang diadakan tahun 2004 yang lalu.

2.3. Pengumpulan Data Pemilihan responden dilakukan melalui proses menghubungi calon responden lewat telepon dan pengiriman surat pengantar resmi dari TI-Indonesia. Sebagian dari perusahaan PMA menyediakan waktu untuk wawancara ini setelah mendapat rekomendasi dari Kamar Dagang negara yang bersangkutan, seperti British Chamber of Commerce , American Chamber of Commerce, dan Korean Chamber of Commerce. Pendekatan kepada Kamar Dagang ini telah dilakukan pada tahun 2004, sehingga pada tahun 2006, perusahaan PMA yang pernah berpartisipasi langsung dihubungi untuk ditanyakan kesediaannya.

2.4. Waktu Pengumpulan data di lapangan dilakukan dari bulan September sampai Desember 2006, di luar masa libur lebaran dan Natal/Tahun Baru. Perusahaan lokal: 3 Oktober – 23 November 2006 Perusahaan PMA: 27 September – 23 Desember 20062

2

Sebagai catatan, ada sedikit wawancara yang dilakukan di bulan Januari 2007 karena adanya libur Natal dan Tahun Baru. Wawancara dengan perusahaan PMA lebih panjang waktunya karena kesibukan dari responden dan juga adanya penundaan dan penolakan.

8

3. INDEKS PERSEPSI KORUPSI 3.1. Apakah itu Indeks Persepsi Korupsi/ IPK3? Indeks Prestasi Korupsi (IPK) Transparency International mengurutkan wilayah – wilayah di dalam derajat korupsi tertentu yang terjadi pada para pejabat publik. Indeks ini merefleksikan pandangan pelaku bisnis dari daerah tersebut. Indeks dibentuk dari hubungan pengusaha dan pemerintah daerah dalam melakukan bisnis. IPK menitikberatkan praktek korupsi di sektor publik dan mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan pribadi. Pertanyaan-pertanyaan dalam survei IPK lebih ditujukan pada masalah penyalahgunaan jabatan/ kekuasaan untuk keuntungan pribadi, dengan penekanan pada, misalnya, penerimaan suap oleh pejabat publik dalam pengadaan barang untuk publik. Sumber tidak membedakan antara korupsi secara adiministratif atau secara politik, atau antara korupsi kecil dan korupsi besar. Mengapa IPK didasarkan hanya pada persepsi? Sangat sulit untuk meletakkan pernyataan komparatif terhadap tingkat korupsi yang berbeda-beda di tiap negara atau daerah berdasarkan data empirik yang pelik, misalnya dengan membandingkan jumlah tuntutan atau kasus yang diajukan. Data-data yang saling silang antar negara tidak dapat merefleksikan tingkat korupsi yang sebenarnya, malahan cara seperti ini hanya menyoroti kualitas penuntut, pengadilan dan/ atau media dalam mempublikasikan korupsi. Satusatunya cara untuk mengumpulkan data komparatif adalah dengan membangun berdasarkan pengalaman dan persepsi dari pihak-pihak yang berkaitan langsung dalam menghadapi realita korupsi yang terjadi. Nilai indeks yang lebih tinggi merupakan indikator bahwa responden memberikan penilaian yang baik, sementara nilai rendah mengindikasikan bahwa responden menilai bahwa di daerahnya praktek korupsi masih tinggi. Dengan demikian, IPK merepresentasikan pemahaman masyarakat tentang tingkat korupsi dan komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi di daerahnya.

3.2. Bagaimana IPK Indonesia dihitung? Indeks Persepsi Korupsi Indonesia dibentuk dari 2 komponen utama, yaitu: variabel terjadinya suap di dalam kontrak bisnis antara pengusaha dan institusi publik, dan yang kedua adalah variabel komitmen kepala daerah dalam memberantas korupsi. Variabel pertama dianggap mewakili interaksi korupsi yang terjadi antara pengusaha dan pejabat publik mengingat banyaknya pengadaan barang dan jasa di lembaga-lembaga pemerintah, merupakan peluang yang menggiurkan dan meningkatkan resiko terjadinya korupsi. Besarnya kerugian akibat korupsi diperkirakan mencapai 10% - 25% pada skala normal. Dalam beberapa kasus, kerugian yang ditimbulkan mencapai 40% - 50% dari nilai kontrak4. Sedangkan variabel komitmen kepala daerah dalam memberantas korupsi dianggap mewakili penilaian pelaku bisnis terhadap upaya pemberantasan korupsi di masing-masing daerah.

3 4

Uraian ini berdasarkan konsep Corruption Perception Index yang dikeluarkan Transparency International. Transparency International: Mencegah Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Publik: Buku Panduan, 2006

9

Variabel suap yang terjadi dalam kegiatan bisnis antara pengusaha dan institusi publik ditentukan oleh dua indikator. Indikator yang pertama adalah persepsi pengusaha terhadap terjadinya suap untuk mendapatkan kontrak bisnis dengan institusi publik. Yang kedua adalah persepsi pengusaha terhadap terjadinya suap untuk mendapatkan pembayaran atas kontrak bisnis dengan institusi publik yang telah diselesaikan. Artinya persepsi perlunya membayar pungli dan pungutan tidak resmi untuk mendapatkan kontrak publik dan pembayaran setelah kontrak tersebut dilaksanakan. Sedangkan variabel komitmen kepala daerah diwakili oleh indikator penilaian pengusaha terhadap usaha-usaha yang dilakukan pejabat pemerintah daerah dalam memberantas korupsi. Ketiga indikator ini memiliki bobot yang sama dalam menentukan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia, yakni sepertiga. Dengan nilai tertinggi 10 dan nilai terendah adalah 0, maka daerah yang dinilai memiliki tingkat korupsi yang tinggi akan memiliki nilai yang rendah, dan daerah yang dinilai memiliki tingkat korupsi yang rendah akan memiliki nilai yang tinggi.

10

3.3. Temuan Survei: Indeks Persepsi Korupsi 2006 di 32 kabupaten/ kota Tabel 3.1. Indeks Persepsi Korupsi 2006 di 32 kabupaten/ kota beserta komponen pembentuknya

Terjadi suap untuk No

Kabupaten/ Kota

mendapatkan tender dengan institusi publik

Terjadi suap untuk mendapatkan pembayaran atas tender dengan institusi publik

Komitmen Kepala Daerah dalam

Indeks Persepsi

memberantas

Korupsi

korupsi

1

Kota Banda Aceh

4.22

4.84

5.00

2

Kota Medan

4.04

4.23

5.74

4.69 4.67

3

Kabupaten Solok

5.23

4.32

6.98

5.51

4

Kabupaten Tanah Datar

4.85

4.39

7.74

5.66

5

Kota Padang

4.02

4.24

7.92

5.39

6

Kota Batam

4.10

4.37

5.05

4.51

7

Kota Pekan Baru

3.38

3.78

6.13

4.43

8

Kota Palembang

3.68

4.04

6.08

4.60

9

DKI Jakarta

3.35

3.57

5.08

4.00

10

Kota Bekasi

4.17

3.96

4.68

4.27

11

Kota Cilegon

3.14

3.43

4.97

3.85

12

Kota Tangerang

3.69

3.89

5.95

4.51

13

Kabupaten Wonosobo

4.39

4.47

8.13

5.66

14

Kota Semarang

4.63

4.54

6.67

5.28

15

Kota Yogyakarta

4.74

5.07

6.95

5.59

16

Kota Surabaya

3.54

3.81

5.85

4.40

17

Kota Pontianak

3.97

4.26

3.63

3.95

18

Kota Palangkaraya

5.15

5.38

9.29

6.61

19

Kabupaten Kotabaru

4.61

4.69

5.52

4.94

20

Kota Banjarmasin

4.24

4.39

6.16

4.93

21

Kota Balikpapan

4.05

4.05

7.19

5.10

22

Kota Manado

3.85

3.33

7.44

4.87

23

Kota Gorontalo

1.59

1.67

7.07

3.44

24

Kota Pare-pare

5.63

5.39

5.97

5.66

25

Kota Makassar

5.12

5.19

5.43

5.25

26

Kota Denpasar

2.50

2.85

5.67

3.67

27

Kota Mataram

3.46

3.68

3.13

3.42

28

Kota Kupang

4.85

4.78

6.89

5.51

29

Kota Maumere

1.95

2.66

5.05

3.22

30

Kota Larantuka

1.94

2.10

8.60

4.21

31

Kota Tual

3.41

3.03

5.63

4.02

32

Kota Ambon

4.45

4.92

6.46

5.28

3.83

3.96

5.91

4.57

Total

Berdasarkan perhitungan IPK 2006, dapat dilihat bahwa di antara 32 kabupaten/ kota yang disurvei, Palangkaraya memiliki IPK yang paling tinggi dan satu-satunya daerah yang memiliki IPK dengan nilai 6. Bila dilihat dari komponen pembentuk IPK, dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha di Palangkaraya menilai komitmen pemerintah daerah dalam memberantas korupsi sangat baik, dengan nilai 9 dari skala 10, meskipun pelaku usaha juga menilai bahwa masih terjadi suap dalam mendapatkan tender dari institusi publik di 11

Palangkaraya, bila dilihat dari variabel terjadinya suap dalam mendapatkan tender. Sedangkan IPK terendah dari 32 kabupaten/ kota terdapat pada kota Maumere, dimana para pelaku usaha menilai masih banyak terjadi suap pada proses tender dengan institusi publik, terlihat dengan nilai variabel suap yang sangat rendah, yaitu 1.95 dan 2.66, dan mereka juga kurang puas dengan komitmen pemerintah daerah dalam memberantas korupsi, yang ditunjukkan dengan nilain 5.05 pada variabel komitmen kepala daerah.

Tabel 3.2. Indeks Persepsi Korupsi 2006 di 32 kabupaten/ kota diurutkan dari yang tertinggi No

Kabupaten/ Kota

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kota Palangkaraya Kabupaten Wonosobo Kota Pare-pare Kabupaten Tanah Datar Kota Yogyakarta Kabupaten Solok Kota Kupang Kota Padang Kota Semarang Kota Ambon Kota Makassar Kota Balikpapan Kota Kotabaru Kota Banjarmasin Kota Manado Kota Banda Aceh

IPK 2006

No

6.61 5.66 5.66 5.66 5.59 5.51 5.51 5.39 5.28 5.28 5.25 5.10 4.94 4.93 4.87 4.69

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Kabupaten/ Kota

Kota Medan Kota Palembang Kota Tangerang Kota Batam Kota Pekan Baru Kota Surabaya Kota Bekasi Kota Larantuka Kota Tual DKI Jakarta Kota Pontianak Kota Cilegon Kota Denpasar Kota Gorontalo Kota Mataram Kota Maumere

IPK 2006

4.67 4.60 4.51 4.51 4.43 4.40 4.27 4.21 4.02 4.00 3.95 3.85 3.67 3.44 3.42 3.22

Walaupun angka IPK tidak bisa dibandingkan antara tahun 2006 dengan tahun 2004, namun cukup menarik untuk mengingat kembali hasil perhitungan IPK pada tahun 2004 ketika pertama kali diadakannya survei ini, dimana pada saat itu Wonosobo memiliki IPK tertinggi, dan DKI Jakarta memiliki IPK terendah di antara 21 kabupaten/ kota.

12

Tabel 3.3. Indeks Persepsi Korupsi 2004 diurutkan dari yang tertinggi No

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Kabupaten/ Kota

IPK 2004

Kabupaten Wonosobo Kota Banjarmasin Kota Makassar Kota Cilegon Kabupaten Kotabaru Kota Manado Kabupaten Tanah Datar Kota Padang Kabupaten Solok Kota Palembang Kota Bekasi Kota Balikpapan Kota Tangerang Kota Yogyakarta Kota Denpasar Kota Pekan Baru Kota Batam Kota Semarang Kota Medan Kota Surabaya DKI Jakarta

5.63 5.39 5.31 5.28 5.23 5.12 4.87 4.83 4.7 4.67 4.61 4.59 4.54 4.51 4.44 4.37 4.32 4.17 4.09 3.93 3.87

Bila kita melihat kembali penilaian responden terhadap komitmen kepala daerah dalam memberantas korupsi terdapat hal yang menarik. Kota Gorontalo yang memiliki IPK relatif rendah dibanding daerah lain, memiliki skor yang cukup tinggi dalam menilai usaha pemerintah daerah, yakni 7,07 dari skala 10. Kemungkinan yang terjadi adalah bahwa meskipun para pengusaha telah melihat adanya komitmen yang tinggi dari kepala daerah untuk mengurangi korupsi, baik melalui kebijakan, belum terasa dampaknya pada tataran pelaksanaan. Berapa lama kebijakan memerlukan waktu? Hal yang sama juga terjadi pada kota Larantuka, dimana komitmen kepala daerah mendapat skor yang cukup tinggi, namun memiliki IPK yang relatif rendah. Dalam membandingkan komitmen kepala daerah di tahun 2004 dengan 2006, terlihat bahwa pada umumnya pelaku usaha menilai ada kenaikan usahausaha yang dilakukan oleh pemda. Namun ada beberapa yang menilai bahwa komitmen pemerintah daerah mengalami kemunduran.

13

Tabel 3.3. Komitmen Kepala daerah dalam memberantas korupsi menurut persepsi pengusaha

No

Kabupaten/ Kota

2006

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Kota Palangkaraya Kota Larantuka Kabupaten Wonosobo Kota Padang Kabupaten Tanah Datar Kota Manado Kota Balikpapan Kota Gorontalo Kabupaten Solok Kota Yogyakarta Kota Kupang Kota Semarang Kota Ambon Kota Banjarmasin Kota Pekan Baru Kota Palembang Kota Pare-pare Kota Tangerang Kota Surabaya Kota Medan Kota Denpasar Kota Tual Kabupaten Kotabaru Kota Makassar DKI Jakarta Kota Maumere Kota Batam Kota Banda Aceh Kota Cilegon Kota Bekasi Kota Pontianak Kota Mataram

9.29 8.60 8.13 7.92 7.74 7.44 7.19 7.07 6.98 6.95 6.89 6.67 6.46 6.16 6.13 6.08 5.97 5.95 5.85 5.74 5.67 5.63 5.52 5.43 5.08 5.05 5.05 5.00 4.97 4.68 3.63 3.13

14

3.5. Perbandingan persepsi korupsi di antara kelompok pengusaha Selain mengetahui persepsi pengusaha di tiap daerah, perbandingan persepsi menurut kelompok pengusaha juga dapat memberikan gambaran. Dalam perbandingan di antara kelompok pengusaha berdasarkan besar usaha, pengusaha menengah memiliki persepsi yang paling baik dibandingkan pengusaha kecil, namun pengusaha besar memiliki persepsi yang paling rendah di antara ketiganya. Grafik 3.2. Perbandingan Indeks Persepsi Korupsi menurut pengusaha kecil, menengah, dan besar 4.80

4.70

IPK

4.60

4.50

4.40

4.30

4.20 Pengusaha Kecil

Pengusaha Menengah

Pengusaha Besar

Indeks persepsi korupsi menurut pengusaha domestik lebih baik dibanding pengusaha asing. Ternyata para pengusaha asing memiliki persepsi bahwa masih sering terjadi suap dalam proses tender dengan institusi publik. Grafik 3.1. Perbandingan Indeks Persepsi Korupsi menurut pengusaha lokal dan asing 4.70 4.60 4.50

IPK

4.40 4.30 4.20 4.10 4.00 Pengusaha Asing

Pengusaha Lokal

15

4. EVALUASI INSTITUSI PUBLIK Dalam survei ini, kami mengukur persepsi responden terhadap kualitas pelayanan institusi publik. Di dalam survei ini dibedakan bentuk hubungan antara institusi publik dengan para pelaku bisnis yang menjadi responden kami menjadi dua, yaitu: - pelayanan publik - interaksi bisnis

4.1. Pelayanan Publik Kinerja pelayanan publik yang diberikan oleh institusi-institusi kami tampilkan dalam bentuk indeks yang kami sebut Service Performance Index (SPI). Rentang indeks adalah 1-10, di mana angka 0 berarti ”pelayanan sangat buruk” dan 10 ”pelayanan sangat baik.”

Tabel 4.1. Indeks Pelayanan 2004 dan 2006 No.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Institusi

Dinas Kesehatan - Pemda Dinas Pendidikan - Pemda Dinas Tenaga Kerja - Pemda Dinas Kimpraswil - Pemda Pemda (selain dinas di atas) Institusi untuk pengurusan ijin usaha* Pelayanan Air (PAM) Pelayanan Listrik (PLN) Pelayanan Telepon (Telkom) Pelayanan Pajak Pelayanan Imigrasi Pelayanan Bea Cukai BUMN/ BUMD lainnya (selain di atas)** Polisi Peradilan Militer BPN/ Badan Pertanahan Nasional BPOM KPPN DPRD

2004

2006

5.54 5.45 4.82 4.62

5.56 5.8 5.68 5.23 5.15 5.5 5.54 5.35 6.46 5.35 5.62 5.09 5.82 4.7 4.29 6.07 5.58 6 6.09 4.75

4.79 4.98 5.06 5.9 4.18 3.93 3.79 3.67 5.35 5.38 4.02

*) Untuk DKI Jakarta, pengurusan ijin usaha dilakukan di Departemen Hukum dan HAM. Untuk tingkat lokal, pengurusan ijin usaha dilakukan di Pengadilan Negeri. **) Lihat lampiran, BUMN/ BUMD yang termasuk dalam kategori ini.

Tabel di atas menunjukkan bahwa ada tren kenaikan indeks, bila dibandingkan dengan hasil survei CPI tahun 2004. Meskipun menunjukkan adanya sedikit perbaikan, namun pada 16

prinsipnya banyak responden yang melihat bahwa perubahan yang terjadi belum terlalu signifikan. Seperti seorang responden ekspatriat dari Jakarta yang bekerja di sebuah perusahaan asing yang berkomentar tentang pelayanan di imigrasi, “Now, I go in and out. Improving, in terms of not asking money, but they are not smiling.” Grafik 4.1 di bawah ini menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan rata-rata penilaian kualitas pelayanan institusi publik antara pengusaha lokal dan pengusaha asing. Di sisi lain, seperti yang ditunjukkan dalam grafik 4.2, di mata para pelaku bisnis besar, menengah maupun kecil nasional, ternyata ada perbedaan yang cukup signifikan dalam penilaian mereka terhadap kinerja institusi publik.

Grafik 4.1. Perbandingan Indeks Pelayanan antara Pengusaha Nasional dan Asing Dinas Kesehatan - Pemda Dinas Pendidikan - Pemda Dinas Tenaga Kerja - Pemda Dinas Kimpraswil - Pemda Pemda (selain dinas di atas) Institusi untuk pengurusan ijin usaha* Pelayanan Air (PAM) Pelayanan Listrik (PLN) Pelayanan Telepon (Telkom) Pelayanan Pajak Pelayanan Imigrasi Pelayanan Bea Cukai BUMN / BUMD lainnya (selain di atas)** Polisi Peradilan Militer BPN/ Badan Pertanahan Nasional BPOM KPPN DPRD 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 Pengusaha Asing

Pengusaha Lokal

*) Untuk DKI Jakarta, pengurusan ijin usaha dilakukan di Departemen Hukum dan HAM. Untuk tingkat lokal, pengurusan ijin usaha dilakukan di Pengadilan Negeri. **) Lihat lampiran, BUMN/ BUMD yang termasuk dalam kategori ini.

17

Grafik 4.2. Perbandingan Indeks Pelayanan antara Pengusaha Besar, Kecil dan Menengah Nasional Dinas Kesehatan - Pemda Dinas Pendidikan - Pemda Dinas Tenaga Kerja - Pemda Dinas Kimpraswil - Pemda Pemda (selain dinas di atas) Institusi untuk pengurusan ijin usaha* Pelayanan Air (PAM) Pelayanan Listrik (PLN) Pelayanan Telepon (Telkom) Pelayanan Pajak Pelayanan Imigrasi Pelayanan Bea Cukai BUMN/ BUMD lainnya (selain di atas)** Polisi Peradilan Militer BPN/ Badan Pertanahan Nasional BPOM KPPN DPRD 0% Pengusaha Kecil

10%

20%

Pengusaha Menengah

30%

40%

50%

60%

70%

Pengusaha Besar

*) Untuk DKI Jakarta, pengurusan ijin usaha dilakukan di Departemen Hukum dan HAM. Untuk tingkat lokal, pengurusan ijin usaha dilakukan di Pengadilan Negeri. **) Lihat lampiran, BUMN/ BUMD yang termasuk dalam kategori ini.

Tampak di grafik di atas, bahwa penilaian pengusaha besar terhadap pelayanan institusi publik rata-rata lebih baik dibanding pengusaha kecil maupun menengah. Namun pada prinsipnya, pelayanan publik masih marak dengan praktek suap dan pungli. Seorang ibu pengusaha angkutan umum di Ambon mengatakan bahwa pelayanan pengurusan ijin trayek di kota Ambon sudah lebih baik, namun dengan menggunakan unsur uang pelicin/suap; “sekarang pelayanan lebih cepat, asal kita kasih uang lebih sama petugasnya.” Ketika ditanya apakah petugas selalu meminta uang lebih, menurutnya tidak selalu, “kita beri karena memang sudah kebiasaan.” Praktik suap ternyata masih marak terjadi dalam interaksi dengan institusi-institusi publik. Dalam tabel berikut kami menunjukkan persentase dari responden yang berinteraksi dengan institusi publik yang tercantum, dan berapa persen dari interaksi tersebut melibatkan 18

kegiatan suap di dalamnya. Dalam tabel tersebut terlihat bahwa dari seluruh interaksi yang dilakukan oleh responden dengan polisi, 55% interaksi tersebut melibatkan kegiatan suap (terbesar dari seluruh institusi). Seorang pengusaha angkutan bis antar kota di Makassar mengatakan, untuk biaya operasional perjalanan armadanya, dia harus menyiapkan dana yang bisa mencapai sebesar dua kali lipat biaya bensin dan perawatan hanya untuk membayar pungutan liar sepanjang trayek bisnya.

Untuk satu bis dari Makassar ke Palu, bensinnya kurang lebih Rp 300.000,- Tapi untuk biaya uang rokok buat Polantas, LLAJR sepanjang jalan, supir biasanya bawa antara 400 sampai 500 (ribu). Itu tergantung musim. Kalau lebaran, penumpang agak banyak, biasanya mereka minta gede. Tapi kalau lagi sepi, mintanya sedikit.

Kalau mobil saya ditilang, tidak pernah dikasih surat tilang. Biasanya sopir langsung kasih uang dan jalan. Pernah juga dikasih surat tilang, tapi bayarnya juga langsung di jalan. (Responden pengusaha angkot di Ambon)

19

Tabel 4.2. Perbandingan interaksi korup yang terjadi di Institusi publik tahun 2004 dan 2006 2004 No.

Institusi

2006

Jumlah

Interaksi

Jumlah

Interaksi

interaksi

korup

interaksi

korup

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dinas Kesehatan - Pemda Dinas Pendidikan - Pemda Dinas Tenaga Kerja - Pemda Dinas Kimpraswil - Pemda Pemda (selain dinas di atas) Institusi untuk pengurusan ijin usaha* Pelayanan Air (PAM) Pelayanan Listrik (PLN) Pelayanan Telepon (Telkom) Pelayanan Pajak Pelayanan Imigrasi

21% 13% 36% 9%

14% 25% 41% 45%

71% 20% 45% 48% 83%

47% 22% 27% 21% 35%

12 13 14 15 16 17 18 19 20

Pelayanan Bea Cukai BUMN/ BUMD lainnya (selain di atas)** Polisi Peradilan Militer BPN/ Badan Pertanahan Nasional BPOM KPPN DPRD

16%

67%

31% 9% 8%

70% 53% 55%

11%

23%

7%

38%

20% 9% 23% 6% 72% 21% 36% 68% 64% 78% 13%

8% 21% 26% 34% 38% 31% 18% 25% 18% 23% 47%

11% 9% 32% 4% 4% 10% 9% 2% 3%

44% 10% 55% 51% 53% 48% 16% 34% 43%

*) Untuk DKI Jakarta, pengurusan ijin usaha dilakukan di Departemen Hukum dan HAM. Untuk tingkat lokal, pengurusan ijin usaha dilakukan di Pengadilan Negeri. **) Lihat lampiran, BUMN/ BUMD yang termasuk dalam kategori ini.

Meskipun terlihat ada penurunan jumlah interaksi korup yang terjadi bila dibanding dengan hasil survei tahun 2004, namun penurunannya tidak terlalu signifikan. Beberapa responden memang mengatakan bahwa praktek penyelewengan keuangan saat ini justru semakin canggih. Menurut mereka, hal ini disebabkan usaha pemberantasan korupsi yang gencar dilaksanakan pemerintah. Seorang kontraktor dari Batam mengatakan,”sekarang ada KPK, ada TIPIKOR, korupsinya malah makin canggih. Di mana-mana memang begitu. Maling pasti lebih jago daripada polisi.” Tabel di bawah menunjukkan persepsi tentang perubahan praktik suap. Terlihat bahwa sebagian besar responden yang melalukan interaksi korup (membayar suap) dengan institusi pemerintah menyatakan ada peningkatan jumlah orang yang meminta suap. Sementara jumlah uang suap yang diminta juga menurut para responden mengalami kenaikan yang signifikan. Mereka juga memprediksikan bahwa praktek meminta suap akan meningkat dalam rentang waktu tiga tahun ke depan.

20

Dinas Kesehatan - Pemda Dinas Pendidikan - Pemda Dinas Tenaga Kerja - Pemda Dinas Kimpraswil - Pemda Pemda (selain dinas di atas) Institusi untuk pengurusan ijin usaha* Pelayanan Air (PAM) Pelayanan Listrik (PLN) Pelayanan Telepon (Telkom) Pelayanan Pajak Pelayanan Imigrasi Pelayanan Bea Cukai BUMN/ BUMD lainnya (selain di atas)** Polisi Peradilan Militer BPN/ Badan Pertanahan Nasional BPOM KPPN DPRD

Institusi

3% 4% 9% 78% 68% 13% 10% 11% 4% 32% 72% 36% 2% 20% 23% 9% 6% 9% 64% 21%

interaksi

interaksi (n)

358 163 1197 112 1268 375 1132 410 637 1373 226 44 163 562 69 77 178 164 41 188

Jumlah

Jumlah

43% 51% 10% 23% 25% 47% 48% 44% 53% 55% 38% 18% 34% 8% 26% 21% 34% 16% 18% 31%

korup

Jumlah yang berinteraksi

11 9 7 5 4 4 7 6 7 7 12 5 27 15 10 22 7 7 5 37

tahun)

korup (kali/

Jumlah yang berinteraksi

0.9 1.9 1.8 1.6 1.6 1.2 1.3 1.5 1.2 1.7 5.8 2.2 2.9 8.3 5.2 11.5 3.4 1.0 1.7 16.2

(kali/ tahun)

Frekuensi dimintai suap

Interaksi Korupsi rata-rata

18% -32% 11% 34% 22% 15% 3% 15% -2% 19% 21% 22% 41% 22% 31% -5% 19% -8% 29% 21%

terakhir

suap dalam 3 tahun

Peningkatan Jumlah orang yang meminta

21% -21% 23% 32% 32% 32% 24% 32% 9% 30% 34% 32% 53% 32% 31% 7% 36% 12% 21% 32%

tahun terakhir

diminta dalam 3

**) Lihat lampiran, BUMN/ BUMD yang termasuk dalam kategori ini.

21

-7% -26% 5% 11% 7% 3% -3% 2% -3% 4% 6% 6% 24% 9% 11% -5% 9% -5% 14% 26%

mendatang

meminta suap 3 tahun

Peningkatan Jumlah Perkiraan peningkatan uang suap yang jumlah orang yang

Persepsi kemajuan praktik suap dalam waktu 3 tahun

*) Untuk DKI Jakarta, pengurusan ijin usaha dilakukan di Departemen Hukum dan HAM. Untuk tingkat lokal, pengurusan ijin usaha dilakukan di Pengadilan Negeri.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

No.

Interaksi korupsi

Tabel 4.3. Kemajuan institusi dalam 3 tahun menurut responden

Tabel di bawah menunjukkan bahwa responden yang melakukan interaksi suap dengan institusi publik, sebagian besar melakukannya karena diminta.

Tabel 4.4. Inisiatif Melakukan Suap No.

Institusi

1

Dinas Kesehatan - Pemda

2

Dinas Pendidikan - Pemda

3

Dinas Tenaga Kerja - Pemda

4

Dinas Kimpraswil - Pemda

5 6

Menawarkan

Praktik suap

Diminta

8%

43%

57%

21%

53%

47%

26%

84%

16%

34%

82%

18%

Pemda (selain dinas di atas)

38%

79%

21%

Institusi untuk pengurusan ijin usaha*

31%

82%

18%

7

Pelayanan Air (PAM)

18%

43%

57%

8

Pelayanan Listrik (PLN)

25%

57%

43%

9

Pelayanan Telepon (Telkom)

18%

52%

48%

Pelayanan Pajak

23%

76%

24%

11

Pelayanan Imigrasi

47%

90%

10%

12

Pelayanan Bea Cukai

43%

95%

5%

13

BUMN/ BUMD lainnya (selain di atas)**

10%

76%

24% 22%

10

14

Polisi

55%

78%

15

Peradilan

51%

100%

0%

16

Militer

53%

80%

20%

17

BPN/ Badan Pertanahan Nasional

48%

87%

13%

18

BPOM

16%

46%

54%

19

KPPN

34%

86%

14%

20

DPRD

44%

90%

10%

*) Untuk DKI Jakarta, pengurusan ijin usaha dilakukan di Departemen Hukum dan HAM. Untuk tingkat lokal, pengurusan ijin usaha dilakukan di Pengadilan Negeri. **) Lihat lampiran, BUMN/ BUMD yang termasuk dalam kategori ini.

Data dalam tabel di atas sesuai dengan pernyataan beberapa responden yang mengaku selalu dimintai uang pelicin dalam berinteraksi dengan institusi publik. Namun beberapa responden lain mengakui, bahwa mereka sering justru memberikan uang pelicin meskipun tidak diminta. Seorang pengusaha bidang telekomunikasi di Jakarta mengaku, dia selalu menyiapkan biaya entertainment untuk rekanan bisnisnya dari Telkom atau PLN. Menurutnya hal tersebut wajar saja, sebagai ucapan terima kasih dan tidak bersifat mengikat ataupun ada keharusan. Biasalah, kalau selesai proyek, ya kita traktir makan-makan. Nggak ada yang gede-gedean, biasa saja. Tidak mengikat juga, karena toh proyek sudah selesai. Sekedar ucapan terima kasih. Kalau untuk yang kerja di lapangan sih, selama proyek jalan juga kita sering undang makanmakan. Supaya mereka semangat kerjanya. Itu saja sih.

22

Grafik di bawah membandingkan jumlah interaksi korup (terjadi suap) antara perusahaan nasional dan multinasional. Terlihat di dalamnya bahwa perusahaan multinasional lebih banyak yang melakukan interaksi suap di banding perusahaan nasional. Banyak responden ekspatriat yang mengakui bahwa mereka melakukan interaksi suap dengan institusi pemerintah.

Grafik 4.3. Perbandingan Interaksi korup antara perusahaan lokal dan perusahaan multinasional 2006 Dinas Kesehatan - Pemda Dinas Pendidikan - Pemda Dinas Tenaga Kerja - Pemda Dinas Kimpraswil - Pemda Pemda (selain dinas di atas) Institusi untuk pengurusan ijin usaha* Pelayanan Air (PAM) Pelayanan Listrik (PLN) Pelayanan Telepon (Telkom) Pelayanan Pajak Pelayanan Imigrasi Pelayanan Bea Cukai BUMN/ BUMD lainnya (selain di atas)** Polisi Peradilan Militer BPN/ Badan Pertanahan Nasional BPOM KPPN DPRD 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Pengusaha Lokal

*) Untuk DKI Jakarta, pengurusan ijin usaha dilakukan di Departemen Hukum dan HAM. Untuk tingkat lokal, pengurusan ijin usaha dilakukan di Pengadilan Negeri. **) Lihat lampiran, BUMN/ BUMD yang termasuk dalam kategori ini.

23

We sometimes need to pick the Customs people to come. This is bonded area. To speed thing up, we have to pick them. It's common ('wajar') if we take them for lunch, but we don't pay money. (Bea Cukai)

Here it's nice. Everything is negotiable. From my personal experience, abroad, they are (the civil servants) are very competent, but inflexible/rigid. It's very simple, so that we don't lose time. (Polisi)

Good and bad. Varies. They can be very good and very bad. Depending on the person and area. I have a lot of contact in Police of terror investigation. They're very good. In the road, sometimes good, sometimes bad. Swings so much depending on the person. The higher (rank) is better. (Polisi)

If we use money, then there is no problem. (Imigrasi) Small tips, like toward the poor, 10,000 to 20,000. For example the telephone cable, it's not corruption. Thank you, small facilitation fee is ok, to speed thing. (Telkom)

Dari beberapa contoh pernyataan responden pekerja ekspatriat dari perusahaanperusahaan multinasional di atas, terlihat bahwa mereka menganggap membayar suap merupakan sesuatu yang wajar di Indonesia, sehingga mereka juga melakukannya. Untuk pelayanan publik, secara umum, responden terbagi hampir sama antara yang beropini setuju dan tidak setuju memberikan imbalan kecil setelah mereka dilayani dengan baik. Mereka yang setuju tampaknya tidak menganggap ini sebagai suap, melainkan hanya berupa tips, sebagai ucapan terima kasih. •

Small tips, like toward the poor, 10,000 to 20,000. For example the telephone cable, it's not corruption. Thank you, small facilitation fee is ok, to speed thing

•

Someone does a good job. Where do you draw the line? Humanity, but if clearly designed for influencing decision then it's no. As long as the size, timing, frequency and openness (not hidden from others in the company, transparency) will determine whether it's ok or not. If once every month, it's a gift it's perfectly reasonable. The whole world it's ok. Everybody does it.

Mereka yang tidak setuju, tetap berpendapat bahwa hal ini akan merusak sistem, lagipula mereka sudah dibayar dan memang selayaknya melakukan pekerjaannya. •

Because if you allowed it. It'll be easy for people with position to extort. If you give this time, next time you'd get bad service if you don't give

•

For monetary: it's still a bribe. But, it's acceptable if it's a small gift, cake or flowers (I notice Indonesians love cakes), a nice Indonesian thing. A bottle of whisky. A gift with no financial benefit. Pens and calenders. Give out for free at Christmas.

24

Grafik 4.4. Persepsi Pengusaha terhadap praktik suap di pelayanan publik

Alasan: - Pembayaran seperti ini merusak sistem

Alasan:

- Sudah tugasnya

- Untuk berterima kasih karena sudah menolong

- Petugas/pejabat akan selalu mengharap

- Hal ini sopan santun biasa/lumrah

dibayar - Mereka sudah dibayar

- Supaya ijin usaha lancar

- Layanan umum/masyarakat/publik harus

- Gaji pegawai negeri sangat rendah - Hal ini tidak mengubah pelayanan yang

sama untuk semua

diberikan

- Melanggar hukum - Membuat biaya tinggi

- Ini seperti sumbangan/zakat

- Tidak tahu

-Tidak tahu

Di bagian lain dari survei, ditanyakan pula alasan dari mereka mengaku menawarkan hadiah, atau uang, kepada petugas selain dari yang seharusnya dibayar. Alasan yang diberikan ternyata agak berbeda untuk institusi yang berbeda. Untuk bidang utilitas seperti telpon, air, dan listrik, dan juga polisi, maka mayoritas menyatakan pemberian itu sebagai ucapan terima kasih. Sedangkan untuk bidang dimana layanan publik ada hubungan dengan kepengurusan surat-surat, ijin ataupun keperluan usaha, maka alasan utama adalah agar urusan cepat beres.

25

Tabel 4.5. Alasan Menawarkan suap di pelayanan publik Base: Semua yang No.

Institusi

menawarkan pembayaran tambahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Dinas Kesehatan - Pemda Dinas Pendidikan - Pemda Dinas Tenaga Kerja - Pemda Dinas Kimpraswil - Pemda Pemda (selain dinas di atas) Institusi untuk pengurusan ijin usaha Pelayanan Air (PAM) Pelayanan Listrik (PLN) Pelayanan Telepon (Telkom) Pelayanan Pajak Pelayanan Imigrasi Pelayanan Bea Cukai BUMN/ BUMD lainnya (selain di atas) Polisi Peradilan Militer BPN/ Badan Pertanahan Nasional BPOM KPPN DPRD

20 22 34 11 201 42 69 166 141 142 27 20 7 119 4 10 20 16 2 5

Hanya untuk berterima kasih kepada petugasnya

55 73 62 45 44 40 75 73 82 46 33 35 57 54 0 60 40 69 100 40

Kalau tidak, saya tidak dibayari (%)

35 27 32 27 49 52 20 24 18 43 44 55 29 27 50 0 50 31 0 40

Karena kalau tidak dibayar kali ini bisa bermasalah (%)

5 0 9 9 7 7 3 3 1 10 15 10 14 18 0 30 10 0 0 20

4.2. Interaksi Bisnis Tabel berikut menunjukkan perkembangan jumlah interaksi korup dalam hubungan bisnis antara responden dengan institusi publik. Terlihat bahwa sebagian besar responden juga mengaku bahwa ada peningkatan jumlah orang yang meminta suap selama tiga tahun terakhir.

26

Dinas Kesehatan - Pemda Dinas Pendidikan - Pemda Dinas Tenaga Kerja - Pemda Dinas Kimpraswil - Pemda Pemda (selain dinas di atas) Pelayanan Listrik (PLN) Pelayanan Telepon (Telkom) BUMN/ BUMD lainnya (selain di atas)** Polisi DPRD

Institusi

46

46

85

82

72

199

63

46

118

70

Jumlah interaksi (n)

** Lihat lampiran, BUMN/ BUMD yang termasuk dalam kategori ini.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No.

11% 7% 5% 5% 4% 4% 4% 3% 3% 3%

Jumlah interaksi (%)

Interaksi korupsi

27

42% 42% 40% 30% 44% 36% 52% 46% 52% 41%

Jumlah yang berinteraksi korup

30 8 4 9 6 14 10 16 8 4

Jumlah yang berinteraksi korup (kali/ tahun)

10.7 3.2 1.7 4.8 2.4 6.1 3.1 6.2 4.0 1.8

Frekuensi dimintai suap (kali/ tahun)

36% 33% 5% 36% 35% -3% 8% 38% 29% 21%

Peningkatan Jumlah orang yang meminta suap dalam 3 tahun terakhir (%)

Tabel 4.6. Kemajuan institusi publik dalam dalam 3 tahun menurut responden yang memiliki hubungan kontrak kerja

36% 29% 9% 30% 31% 25 20% 35% 4% 32%

Peningkatan Jumlah uang suap yang diminta dalam 3 tahun terakhir (%)

Tabel di bawah menunjukkan bahwa, seperti juga dalam konteks pelayanan publik, sebagian besar responden mengakui bahwa mereka membayar suap karena diminta.

Tabel 4.7. Inisiatif Melakukan Suap No.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Institusi

Praktik suap

Diminta

Menawarkan

42% 42% 40% 30% 44% 36% 52% 46% 52% 41%

83% 67% 74% 68% 66% 84% 82% 81% 71% 74%

17% 33% 26% 32% 34% 16% 18% 19% 29% 26%

Dinas Kesehatan - Pemda Dinas Pendidikan - Pemda Dinas Tenaga Kerja - Pemda Dinas Kimpraswil - Pemda Pemda (selain dinas di atas) Pelayanan Listrik (PLN) Pelayanan Telepon (Telkom) BUMN/ BUMD lainnya (selain di atas)** Polisi DPRD

**) Lihat lampiran, BUMN/ BUMD yang termasuk dalam kategori ini.

Survei menunjukkan bahwa praktek suap paling sering terjadi di akhir masa kontrak (gratifikasi). Urutan kedua adalah pemberian gratifikasi pada saat memenangkan tender. Urutan ketiga adalah ketika mendapatkan undangan dalam proses short listing atau saat mendapatkan surat untuk dibayar sebagai rekanan.

Grafik 4.5. Dimana saja terjadi suap Menerima pembayaran setelah pekerjaan selesai

39

55

2

Mendapatkan surat untuk dibayar sebagai rekanan

38

57

3

Terpilih sebagai kontraktor/supplier (menang tender)

39

56

2

Ikut dipilih sebagai ’shortlist’ (daftar rekanan)

38

56

3

Ikut diundang tender prakualifikasi

64

31 0%

50% Ya

Tidak

28

3

100% Ditunjuk Langsung

Grafik di bawah melukiskan sikap responden yang melakukan interaksi bisnis dengan pemerintah terhadap tindakan suap. 54% menyatakan tidak setuju memberikan suap, sementara 42% setuju. Tabel 4.8 menunjukkan alasan mengapa melakukan suap. Sebagian besar ternyata menjawab bahwa suap yang mereka berikan merupakan sekedar tanda terima kasih. Grafik 4.6. Persepsi pengusaha terhadap praktik suap - Menawarkan hadiah setelah pelayanan (%) – sikap pengusaha yang sesungguhnya (setuju/ tidak setuju)

Tabel 4.8. Alasan memberikan suap untuk mendapatkan kontrak pemerintah Base: Semua yang No.

Institusi

menawarkan pembayaran tambahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dinas Kesehatan - Pemda Dinas Pendidikan - Pemda Dinas Tenaga Kerja - Pemda Dinas Kimpraswil - Pemda Pemda (selain dinas di atas) Pelayanan Listrik (PLN) Pelayanan Telepon (Telkom) BUMN/ BUMD lainnya (selain di atas) Polisi DPRD

Hanya untuk berterima kasih kepada petugasnya

13 33 16 13 48 19 17 17 16 13

38 55 38 23 44 53 47 35 56 38

29

Kalau tidak, saya tidak dibayari (%)

62 39 50 69 42 37 47 59 38 54

Karena kalau tidak dibayar kali ini bisa bermasalah (%)

0 12 19 8 15 5 6 6 6 15

Untuk menjalin hubungan baik (%)

0 0 0 0 4 11 6 6 0 0

Grafik di bawah ini menggambarkan presentase dari jumlah responden yang memiliki kontrak dengan institusi publik yang mengaku mengurangi kualitas kerja/produk yang diberikannya karena membayar suap. Hanya 12 % yang mengaku melakukan hal tersebut dari total 470 responden.

Grafik 4.7. Pengurangan kualitas karena korupsi (%) Basis: Semua yang punya kontrak Pemerintah (n=470)

Tidak tahu/tidak jawab

4

Tidak

85

Ya

12

0

20

40

60

80

100

Grafik di bawah menunjukkan ada 151 responden mengaku membayar sekian persen dari nilai kontrak untuk suap. 26% mengaku membayar 5,9-9,99% dari nilai kontrak untuk suap, 25% mengaku membayar 10-19,99%, dan 20% mengaku membayar suap dengan jumlah lebih dari 20% nilai kontrak.

Grafik 4.8. Persentase suap dari total nilai kontrak (%) Basis: Semua yang membayar sekian persen dari nilai kontrak (n=151) 100 90 80 70 60 50 40 26

30 20 10

7

7

Kurang dari 1 persen

1-1.99 persen

25

20

12

0 2-4.99 persen

5-9.99 persen

30

10-19.99 persen

Lebih dari 20 persen

5. KORUPSI YANG MELINGKARI PELAKU USAHA Praktek suap tidak hanya terjadi pada saat proses tender untuk mendapatkan kontrak bisnis atau pada saat pelaku usaha akan mendapatkan pelayanan publik dari institusi yang bersangkutan. Praktik-praktik korupsi yang lebih luas masih sering dijalankan oleh kedua belah pihak, baik oleh pejabat publik maupun masyarakat. Salah satunya ditemukan dalam lingkungan lapangan pekerjaan dimana praktik suap yang terjadi pada saat saat seseorang ingin melamar pekerjaan. Dari hasil survei terlihat bahwa kemungkinan membayar suap, hadiah, atau adanya ketergantungan pada koneksi teman, keluarga, dan koneksi lainnya untuk memperoleh pekerjaan masih cukup tinggi. Yang paling tinggi kemungkinan perlu menyuap untuk mendapatkan pekerjaan adalah di berada di sektor instansi pemerintah, diikuti BUMN dan yang terakhir adalah swasta. Grafik 5.1. Perlunya koneksi/ hadiah untuk melamar kerja (%)

Sektor Pemerintah (score=3.4)

2

BUMN/BUMD (score=3.8)

2

0

20

30

40

Sama sekali tidak perlu/mungkin

13

23

41

16

10

16

30

39

11

7

Sektor Swasta (score=4.5)

22

33

33

9

50 Tidak mungkin

60 Mungkin

70 Sangat mungkin

80

90

100

Selalu

Sudah menjadi rahasia umum. Jadi Gubernur saja 5 M, jadi bintara 5 juta.

Utk swasta mungkin, walaupun banyak perusahaan keluarga yang dibawahnya profesional Selain apa yang terjadi di lapangan pekerjaan, maraknya kehidupan demokrasi saat ini yang menyuburkan tumbuhnya partai politik sering menimbulkan pertanyaan apakah pelaku usaha sering memberikan sumbangan kepada partai politik. Dari seluruh responden, hanya 8% yang mengaku pernah memberi sumbangan kepada partai politik. Mayoritas mengakui bahwa mereka tidak pernah dimintai. Dari yang mengakui, sebagian bahkan menyatakan bahwa mereka memang dimintai, tetapi tidak pernah memberikannya.

31

Grafik 5.2. Sumbangan untuk partai politik (%)

ALASAN (n = 144 ) Perusahaan perlu menjaga hubungan baik dengan partai politik 44 % Kalau tidak akan terjadi akibat negatif 18 % Perusahaan harus mendukung proses demokrasi 15 % Perusahaan ini pendukung partai tersebut 13 % Asked but refused 6% Hanya untuk dana sosial 5% Meminta sumbangan dengan paksa 1% Lainnya 1%

Ada beberapa alasan menarik yang melatar belakangi pemberian sumbangan kepada partai politik ini. Dari semua yang mengaku pernah memberikan sumbangan, 44% mengatakan bahwa hal itu perlu dilakukan untuk menjaga hubungan baik dengan partai politik. 18% mengatakan kalau tidak memberi, akan terjadi akibat negatif. 15% mengatakan bahwa perusahaan harus mendukung proses demokrasi. 13% mengakui bahwa perusahaan ini adalah pendukung partai tertentu. 6% dari mereka pernah diminta, tetapi menolak, dan 5% diantaranya diminta hanya untuk dana sosial. Hanya 1% dari mereka yang pernah memberikan yang mengaku dimintai sumbangan dengan cara paksa. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa bagi pengusaha yang memberikan, hal ini dilakukan demi untuk menjaga hubungan baik. Kita dimintai, tapi tidak mau.Mereka minta untuk hadir di acara, dsb. Kami tolak. Maraknya praktik korupsi sering menimbulkan pertanyaan, apakah korupsi disebabkan oleh gaji yang rendah. Meskipun banyak pakar telah berusaha menjawab hubungan gaji rendah dan korupsi, responden memiliki pendapatnya sendiri. Ternyata, pendapat terbagi hampir sama rata. Dari mereka yang setuju bahwa penyebab korupsi adalah gaji yang rendah, menyarankan adanya peningkatan dua kali lipat dari penghasilan saat ini. Hal ini terutama diprioritaskan pada mereka yang bekerja di sektor pendidikan dan kepolisian. Namun mereka juga berpendapat bahwa untuk meningkatkan gaji, sumber yang paling efektif adalah peningkatan efisiensi kerja itu sendiri. Sedangkan yang tidak menyetujui gaji adalah penyebab korupsi berpendapat bahwa persoalannya tidak sesederhana itu. Karena yang memiliki gaji besar juga melakukan korupsi, bahkan semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi tingkat korupsinya. Yang terjadi adalah semacam ”pengangguran terselubung”, dimana mereka mendapatkan pendapatan yang tinggi, namun produktivitasnya kecil. Sementara ada juga yang berpendapat bahwa moral jauh lebih penting. Dan hal ini merupakan persoalan yang cukup parah, mengingat yang

32

dipikirkan hanya semata-mata urusan perut, urusan fisik. Kurang memikirkan hakikat yang sesungguhnya juga dianggap salah satu penyebab tingginya korupsi. Grafik 5.3. Apakah gaji yang rendah penyebab tingginya tingkat korupsi? (%) KENAIKAN GAJI Base : All agree (n = 32) Gaji jadi 2X lipat/Double (47 %) Peningkatan 50 persen (19 %) Gaji jadi 3X lipat/Triple (13 %) Lebih dari 3X lipat/triple (9 %) TIDAK TAHU, TIDAK JAWAB (13 %) SEKTOR PRIORITAS Pendidikan (66 %) Kepolisian (53 %) Pelayanan Kesehatan (41 %) Kantor pajak (13 %) Badan Pengurus Ijin Usaha (9 %) Pengadilan (3 %) Depnaker (3 %) TIDAK TAHU, TIDAK JAWAB (6 %) SUMBER YANG PALING EFFEKTIF MEMBERIKAN KONTRIBUSI Meningkatkan efisiensi (41 %) Meningkatnya pengumpulan pajak (28 %) Mengurangi jumlah pegawai pemerintah/ sektor umum (16 %) Menaikkan pajak dan restribusi (13 %)

Meskipun sering melakukan praktik suap dengan berbagai alasan, para pelaku usaha sesungguhnya menyadari efek negatif dari korupsi. Berdasarkan survei, mereka menganggap korupsi sungguh memberikan banyak dampak negatif terhadap pelbagai aspek kehidupan:, diantaranya kemiskinan, reputasi Indonesia di luar negeri, budaya dan nilai masyarakat, kehidupan politik, dan tentu saja bisnis. Yang masih dianggap agak tidak terlalu banyak pengaruh negatifnya adalah dalam kehidupan pribadi, karena sebagian mengisolasi keluarganya (dari interaksi korupsi). Grafik 5.4. Efek negatif dari korupsi (%)

Rata-rata

Kemiskinan 2

8

90

2.87

Reputasi Indonesia di LN 3

8

90

2.87

Budaya dan nilai di Masyarakat

8

16

76

Kehidupan Politik

8

16

77

Iklim usaha/bisnis

Kehidupan pribadi dan keluarga Sedikit dampak negatif

11

19

2.68 2.69 2.59

70

21 [1]Beberapa dampak negatif [2]

2.25

52 Banyak dampak negatif

[3]

33

Rating: 3-point scale: 1=few negative effects; 3=many negative effects

Dampak korupsi terhadap kemiskinan? Pertanyaan yang menarik. Maksud saya, di jaman Suharto yang korupsinya begitu tinggi, masih ada uang yang mengalir untuk itu. sekarang tidak ada sama sekali. Maka korupsi lebih parah saat ini. Mereka lebih pintar dalam menyembunyikan korupsi. Dampaknya pada kemiskinan, jika kekayaan tidak dikorupsi dan didistribusikan lebih merata, maka akan mengurangi kemiskinan.

Selain itu responden juga diberikan pertanyaan mengenai daftar institusi yang diandaikan bisa dihapuskan korupsinya. Ternyata 1 dari 5 pelaku bisnis ingin melihat pengadilan yang bersih. Posisi ini masih tetap sama dengan posisi tahun 2004. Ini berarti persepsi pengadilan yang korup masih tetap dominan. Grafik 5. 5. Institusi yang ingin dihapuskan korupsi di dalamnya(%) 2004

2006 23

Courts, judiciary Tax services, tax payment and refund

17 11

Police

5

Education services, schools

4

Business licenses Roads department, public works

9

DPR/DPRD

8

Pemda

7

Customs

14

Ditje n Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb.

9

State-owned companies

14

Polri/Polisi

10

DPRD Central government ministries

20

Pengadilan

PLN

6

Be a dan Cukai

6 4

PU, pe kerjaan umum, jalan dsb.

3

Others BUMN

3 2

Diknas

2

DepHukum

2 2

Layanan Kesehatan Publik Partai politik

1

BPN

1

Ditjen Imigrasi

1

PAM

1

Proyek yang dibiayai World Ba nk

1

Proye k ya ng dibiayai negara donor lain

1

Telkom dan layanannya

1

34

Di tengah maraknya praktik korupsi, ternyata masih ada institusi yang dipercaya memberantas korupsi. Ketika diminta memilih, sebagian besar masih menaruh harapan pada KPK sebagai lembaga yang diharapkan bisa membantu bila diberikan kekuasaan yang lebih besar. Selain KPK, Media dan Asosiasi Bisnis juga adalah pilihan selanjutnya. Grafik 5.3. Institusi yang masih dipercaya mampu memerangi korupsi

32

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)

24

Asosiasi Bisnis

Media

LSM

Polisi

Tokoh keagamaan senior

Politikus

Tidak ada

20 15

16 12 9

13

22 19 15

17

23 18

14

34 8 23 4 123 Pertama

35

Kedua

Ketiga

6. PENUTUP Hasil survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2006 dapat dimaknai sebagai gambaran tingkat korupsi di 32 kabupaten/ kota di Indonesia, berdasarkan persepsi 1760 responden yang berasal dari pelaku bisnis. Rasio nilai IPK dari kota-kota yang disurvei dalam penelitian ini adalah 4.57. Nilai yang tidak bisa dibilang membanggakan, mengingat hanya 12 kota yang mencapai skor di atas 5 dan hanya satu kota yang mendapat skor diatas 6. Hal ini menunjukkan bahwa menurut persepsi pelaku usaha, praktek korupsi masih umum terjadi, terutama dalam bentuk suap menyuap. Namun di beberapa daerah terlihat tanda-tanda positif, yaitu tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap komitmen pemerintah daerah dalam memberantas korupsi (misalnya di daerah Palangkaraya dan Larantuka). Kepercayaan yang begitu besar sebaiknya dimanfaatkan sebagai peluang bagi aparat setempat untuk memperbaiki kinerjanya di masa depan. Dalam hal tingkat kepuasan responden terhadap pelayanan publik, meskipun terlihat ada peningkatan dibanding dengan hasil survei 2004, terlihat dari pernyataan-pernyataan lepas yang dikeluarkan oleh responden bahwa sebenarnya kondisi belum terlalu banyak berubah. Perubahan yang terjadi, diakui oleh beberapa orang, justru mengarah pada semakin canggihnya praktek korupsi di masyarakat. Adapun harapan masyarakat terhadap perbaikan demi mengurangi praktek korupsi di masyarakat, masih bertumpu pada lembaga-lembaga terkait, seperti kejaksaan dan KPK. Mereka juga mengusulkan agar pemerintah bertindak tegas dalam memberikan hukuman terhadap koruptor, seperti hukuman seumur hidup dan denda bahkan sampai hukuman mati untuk menimbulkan efek jera bagi para pelaku korupsi. Pada akhirnya pengukuran Indeks Persepsi Korupsi dan penilaian kinerja institusi ini diharapkan dapat memicu pemerintah daerah dan pejabat publik lainnya dalam memberantas korupsi, sehingga dapat meningkatkan harapan masyarakat akan kehidupan ekonomi dan sosial yang lebih baik.

36

LAMPIRAN

37

38

KOTA BANDA ACEH Total Responden: 32 Profil Responden: a. Menurut Jenis dan Besar Usaha: Total

32

Total MNC

1

Total Lokal

31

Kecil (1 – 19 peg)

18

Menengah (20-99 peg)

13

Besar (100+ peg)

0

b. Menurut Sektor Usaha: Trade, Hotel and Restaurant Transport Non Oil-Gas Manufacturing Private Service Construction Financial, Ownership and Business Services Others Agriculture, Livestock, Forestry and Fishery Mining and Quarrying Electricity, Gas and Water Supply Oil and Gas Manufacturing Communication General Government Service

16 6 3 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0

c. Menurut kontak dengan institusi: - Pelayanan Publik Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb.

100.0

Pemda - GABUNGAN

84.4

PLN

40.6

Depnaker

37.5

PAM

28.1

Polri/Polisi - GABUNGAN

25.0

Telkom dan layanannya

21.9

Diknas - GABUNGAN

18.8

Layanan Kesehatan Publik - GABUNGAN

18.8

Militer - GABUNGAN

12.5

PU, pekerjaan umum, jalan dsb.

12.5

Other Dept - GABUNGAN

9.4

BPOM BRR

9.4 6.3

DepHukum

6.3

Others BUMN - GABUNGAN

3.1

DPR/DPRD

3.1

Bea dan Cukai

3.1

KPPN

3.1

Ditjen Imigrasi

3.1

BPN

3.1 0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

39

- Kontrak Bisnis NONE

71.9

Pemda - GABUNGAN

9.4

PU, pekerjaan umum, jalan dsb.

9.4

BRR

6.3

Pengadilan

6.3

Other Dept GABUNGAN

3.1

Others BUMN GABUNGAN

3.1

Bea dan Cukai

3.1

Depnaker

3.1

Militer - GABUNGAN

3.1

Diknas - GABUNGAN

3.1 0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

1. Komponen Indeks Persepsi Korupsi a. Aspek Mendapatkan Kontrak Pemerintah dan Bayarannya Menyuap untuk mendapat kontrak (score=4.2)

28

Menyuap agar kontrak dibayar (score=4.8)

13

22 0

41

19 20

28 40

0

6 60

25 80

Ya, Selalu

[0]

Ya, Sangat Mungkin [2.5]

Mungkin

[5]

Tidak Mungkin

Sama sekali tidak perlu/Mungkin

19

100

[7.5]

[10]

b. Aspek Komitmen Kepala Daerah untuk Memberantas Korupsi

19

2006 (score=5)

0

25

20 Ya, Sangat berkomitmen

34

40

60

[10]

16

80

Ya, Agak berkomitmen

Tidak, Kurang berkomitmen [3.33]

40

100 [6.67]

Tidak, Sangat tidak berkomitmen [0]

2. Evaluasi kualitas pelayanan Publik 10= sangat baik; 0= sangat buruk No.

Institusi

2004

2006

1

PLN

-

5.52

2

Telkom dan layanannya

-

6.57

3

PAM

-

5.00

4

PU, pekerjaan umum, jalan dsb.

-

5.00

5

Layanan Kesehatan Publik

-

4.48

6

Diknas

-

5.73

7

Pemda

-

4.37

8

BPN

-

6.36

9

Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb.

-

5.21

10

Ditjen Imigrasi

-

6.15

11

DepHukum

-

4.79

12

Polri/Polisi

-

3.96

13

TNI/Militer

-

5.31

14

Depnaker

-

6.04

15

KPPN

-

6.57

16

Bea dan Cukai

-

6.15

17

Partai politik

-

3.85

18

DPR/DPRD

-

4.79

19

Pengadilan

-

5.42

20

Others BUMN

-

6.15

21

BPOM

-

6.46

22

Proyek yang dibiayai World Bank

-

6.04

23

Proyek yang dibiayai negara donor lain

-

5.84

24

BRR

-

3.64

Basis berbeda untuk tiap institusi

3. Indikator kegiatan suap di pelayanan publik pada institusi yang paling sering berhubungan dengan pengusaha di Banda Aceh (responden minimal 10 orang) a. Pelayanan Publik Bagaimana praktik suap terjadi

Interaksi korupsi No.

Institusi

Jumlah yang berinteraksi korup

Jumlah interaksi

Diminta

Menawarkan

1

Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb.

2

Pemda - GABUNGAN

3

PLN

41%

8%

0%

8%

4

Depnaker

38%

17%

8%

8%

100%

13%

13%

0%

84%

15%

11%

4%

41

b. Kontrak Bisnis [Tidak ada dengan responden yang lebih dari 10] 4. Siapa yg masih dipercaya mengatasi korupsi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)

41

47

34

Media

Polisi

9

3

LSM

9

3

6 3

Asosiasi Bisnis

Politikus 0 6

31

9

22

28

13

16

9

Tokoh keagamaan 06 3 senior

0

20

40 Pilihan-1

60 Pilihan-2

80

100

120

Pilihan-3

5. Situasi Pekerjaan di Banda Aceh Apakah perlu menyuap untuk mendapatkan Pekerjaan di: Pemerintah (score=3.8)

22 13

BUMN (score=4.5)

25 16

16

Swasta (score=4.9)

0

41

6 6

59 22

20

6 6

31 40

13 60

80

Selalu

[0]

Sangat mungkin [2.5]

Mungkin

[5]

Tidak mungkin

Sama sekali tidak perlu/mungkin [10]

42

19

[7.5]

100

KOTA MEDAN Total Responden: 65 Profil Responden: a. Menurut Jenis dan Besar Usaha: Total Total MNC Total Lokal Kecil (1 – 19 peg) Menengah (20-99 peg) Besar (100+ peg)

65 9 56 33 15 8

b. Menurut Sektor Usaha: SEKTOR Trade, Hotel and Restaurant Transport Non Oil-Gas Manufacturing Financial, Ownership and Business Services Communication Private Service Agriculture, Livestock, Forestry and Fishery Construction Mining and Quarrying Electricity, Gas and Water Supply Oil and Gas Manufacturing General Government Service Others

30 10 9 8 3 3 1 1 0 0 0 0 0

c. Menurut kontak dengan institusi: - Pelayanan Publik Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb.

92.3

Pemda - GABUNGAN

89.2

PLN

47.7

DepHukum

36.9

Depnaker

32.3

Telkom dan layanannya

32.3

Polri/Polisi - GABUNGAN

24.6

PAM

15.4

Bea dan Cukai

13.8

BPOM

12.3

Other Dept - GABUNGAN

9.2

Layanan Kesehatan Publik - GABUNGAN

9.2

BPN

6.2

Ditjen Imigrasi

4.6

PU, pekerjaan umum, jalan dsb.

4.6

Pengadilan

3.1

DPR/DPRD

3.1

Diknas - GABUNGAN

3.1

KPPN

1.5

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

43

100.0

- Kontrak Bisnis 78.5

NONE Other Dept - GABUNGAN

6.2

Diknas - GABUNGAN

6.2

Pemda - GABUNGAN

4.6

Layanan Kesehatan Publik - GABUNGAN

4.6

Telkom dan layanannya

4.6

PU, pekerjaan umum, jalan dsb.

3.1

PLN

3.1

Others BUMN - GABUNGAN

1.5

Depnaker

1.5

DepHukum

1.5

Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb.

1.5

BPN

1.5 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0

1. Komponen Indeks Persepsi Korupsi a. Aspek Mendapatkan Kontrak Pemerintah dan Bayarannya Menyuap untuk mendapat kontrak (score=4)

23

Menyuap agar kontrak dibayar (score=4.2)

18

20 0

43

17

5 11

46

20

40

8

60

80

Ya, Selalu

[0]

Ya, Sangat Mungkin [2.5]

Mungkin

[5]

Tidak Mungkin

Sama sekali tidak perlu/Mungkin

9 100

[7.5]

[10]

b. Aspek Komitmen Kepala Daerah untuk Memberantas Korupsi

17

2006 (score=5.7)

0

42

20

Ya, Sangat berkomitmen

38

40 [10]

Tidak, Kurang berkomitmen [3.33]

60 Ya, Agak berkomitmen

80 [6.67]

Tidak, Sangat tidak berkomitmen [0]

44

3

100

2. Evaluasi kualitas pelayanan Publik 10= sangat baik; 0= sangat buruk No.

Institusi

2004

2006

1

PLN

4.93

2.87

2

Telkom dan layanannya

6.04

7.08

3

PAM

5.31

5.94

4

PU, pekerjaan umum, jalan dsb.

4.06

4.90

5

Layanan Kesehatan Publik

-

6.16

6

Diknas

-

6.50

7

Pemda

-

5.28

8

BPN

-

6.14

9

Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb.

10

Ditjen Imigrasi

4.25

6.51

-

5.83

11

DepHukum

4.30

6.41

12

Polri/Polisi

-

5.08

13

TNI/Militer

-

6.21

14

Depnaker

4.44

5.74

15

KPPN

-

6.62

16

Bea dan Cukai

3.72

5.38

17

Partai politik

3.91

4.36

18

DPR/DPRD

3.48

4.87

19

Pengadilan

3.14

4.20

20

Others BUMN

-

6.36

21

BPOM

4.64

6.26

22

Proyek yang dibiayai World Bank

-

6.67

23

Proyek yang dibiayai negara donor lain

-

6.56

24

BRR

-

0.00

Basis berbeda untuk tiap institusi

3. Indikator kegiatan suap di pelayanan publik pada institusi yang paling sering berhubungan dengan pengusaha di Medan (responden minimal 10 orang) a. Pelayanan Publik Interaksi korupsi No .

1 2 3 4 5

Institusi

Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb. Pemda - GABUNGAN PLN DepHukum Telkom dan layanannya

Jumlah interaksi

Jumlah yang berinteraks i korup

92% 89% 48% 37% 32%

28% 48% 42% 33% 48%

45

Bagaimana praktik suap terjadi Diminta

23% 45% 42% 33% 33%

Menawarka n

5% 3% 0% 0% 14%

6 7 8

Depnaker Polri/Polisi - GABUNGAN PAM

32% 25% 15%

29% 44% 50%

29% 44% 50%

b. Kontrak Bisnis [Tidak ada dengan responden yang minimal 10] 4. Siapa yg masih dipercaya mengatasi korupsi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)

25

11

20

LSM

25

18

Asosiasi Bisnis

Polisi

15

Media

14

Tokoh keagamaan senior

6

20

14

17

5

15

9

29

8

14

10

20

25

Politikus 2 5 2

0

30

40

Pilihan-1

50

Pilihan-2

60

70

80

Pilihan-3

5. Situasi Pekerjaan di Medan Apakah perlu menyuap untuk mendapatkan Pekerjaan di:

23

Pemerintah (score=3)

43

15

BUMN (score=3.5)

46

17

Swasta (score=4.3)

0

25 26

22 20

82 9 3

42 40

14

60

80

Selalu

[0]

Sangat mungkin [2.5]

Mungkin

[5]

Tidak mungkin

Sama sekali tidak perlu/mungkin [10]

46

[7.5]

6 100

0% 0% 0%

KABUPATEN SOLOK Total Responden: 33 Profil Responden: a. Menurut Jenis dan Besar Usaha: Total

33

Total MNC

0

Total Lokal

33

Kecil (1 – 19 peg)

32

Menengah (20-99 peg)

1

Besar (100+ peg)

0

b. Menurut Sektor Usaha: Trade, Hotel and Restaurant

21

Private Service

5

Non Oil-Gas Manufacturing

3

Communication

2

Construction

1

Transport

1

c. Menurut kontak dengan institusi: - Pelayanan Publik 72.7

Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb. 63.6

Pemda - GABUNGAN 42.4

Telkom dan layanannya

36.4

PLN 18.2

PAM

15.2

Others BUMN - GABUNGAN BPOM

9.1

DepHukum

9.1

Depnaker

6.1

Polri/Polisi - GABUNGAN

6.1

BPN

6.1 6.1

Layanan Kesehatan Publik - GABUNGAN Bea dan Cukai

3.0

Ditjen Imigrasi

3.0

Diknas - GABUNGAN

3.0

PU, pekerjaan umum, jalan dsb.

3.0 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

47

- Kontrak Bisnis NONE

69.7

Pemda - GABUNGAN

21.2

Diknas - GABUNGAN

21.2

Layanan Kesehatan Publik - GABUNGAN

6.1

PAM

6.1

Other Dept GABUNGAN

3.0

DPR/DPRD

3.0

Militer - GABUNGAN

3.0

Polri/Polisi GABUNGAN

3.0

PU, pekerjaan umum, jalan dsb.

3.0

Telkom dan layanannya

3.0

PLN

3.0 0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

1. Komponen Indeks Persepsi Korupsi a. Aspek Mendapatkan Kontrak Pemerintah dan Bayarannya Menyuap untuk mendapat kontrak (score=5.2)

9

Menyuap agar kontrak dibayar (score=4.3)

24

18 0

24

24 20

33

24 40

33 60

0

80

Ya, Selalu

[0]

Ya, Sangat Mungkin [2.5]

Mungkin

[5]

Tidak Mungkin

Sama sekali tidak perlu/Mungkin

9

100

[7.5]

[10]

b. Aspek Komitmen Kepala Daerah untuk Memberantas Korupsi

36

2006 (score=7)

0

20 Ya, Sangat berkomitmen

36

40

21

60

[10]

80

Ya, Agak berkomitmen

Tidak, Kurang berkomitmen [3.33]

48

3

100 [6.67]

Tidak, Sangat tidak berkomitmen [0]

2. Evaluasi kualitas pelayanan Publik 10= sangat baik; 0= sangat buruk No.

Institusi

2004

2006

1

PLN

5.23

5.56

2

Telkom dan layanannya

6.04

6.67

3

PAM

5.32

6.37

4

PU, pekerjaan umum, jalan dsb.

5.68

5.73

5

Layanan Kesehatan Publik

-

5.76

6

Diknas

-

5.94

7

Pemda

-

6.06

8

BPN

-

6.46

9

Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb.

10

Ditjen Imigrasi

5.23

6.27

-

5.84

11

DepHukum

6.22

5.92

12

Polri/Polisi

-

5.56

13

TNI/Militer

-

6.67

14

Depnaker

5.14

6.37

15

KPPN

-

6.35

16

Bea dan Cukai

4.68

6.22

17

Partai politik

3.69

5.66

18

DPR/DPRD

4.68

5.76

19

Pengadilan

5.05

4.90

20

Others BUMN

-

6.77

21

BPOM

5.86

6.47

22

Proyek yang dibiayai World Bank

-

6.30

23

Proyek yang dibiayai negara donor lain

-

6.18

Basis berbeda untuk tiap institusi

3. Indikator kegiatan suap di pelayanan publik pada institusi yang paling sering berhubungan dengan pengusaha di Kabupaten Solok (responden minimal 10 orang) a. Pelayanan Publik Bagaimana praktik suap terjadi

Interaksi korupsi No.

1 2 3 4

Institusi

Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb. Pemda - GABUNGAN Telkom dan layanannya PLN

Jumlah interaksi 73% 64% 42% 36%

b. Kontrak Bisnis [Tidak ada dengan responden yang lebih dari 10]

49

Jumlah yang berinteraksi korup 0% 14% 0% 8%

Diminta

0% 5% 0% 0%

Menawarkan

0% 10% 0% 8%

4. Siapa yg masih dipercaya mengatasi korupsi 39

Asosiasi Bisnis

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)

21

24

21

Polisi

12

18

LSM

12

18

3

Media

Tokoh keagamaan senior

9

3 3

Politikus 0 3

6

12

33

9

12

12

9

0

10

20

30 Pilihan-1

40 Pilihan-2

50

60

70

Pilihan-3

5. Situasi Pekerjaan di Kabupaten Solok Apakah perlu menyuap untuk mendapatkan Pekerjaan di: Pemerintah (score=4.7)

12 6

BUMN (score=4.8)

9

Swasta (score=4.7)

0

30

24

33

30

27

36

20

40

24 24 21 60

80

Selalu

[0]

Sangat mungkin [2.5]

Mungkin

[5]

Tidak mungkin

Sama sekali tidak perlu/mungkin [10]

50

[7.5]

9 6 6 100

KABUPATEN TANAH DATAR Total Responden: 33 Profil Responden: a. Menurut Jenis dan Besar Usaha: Total

33

Total MNC

0

Total Lokal

33

Kecil (1 – 19 peg)

27

Menengah (20-99 peg)

5

Besar (100+ peg)

1

b. Menurut Sektor Usaha: Trade, Hotel and Restaurant

20

Non Oil-Gas Manufacturing

6

Private Service

3

Construction

2

Transport

1

Communication

1

c. Menurut kontak dengan institusi: - Pelayanan Publik Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb.

84.8 63.6

Pemda - GABUNGAN Telkom dan layanannya

24.2

PLN

24.2

Layanan Kesehatan Publik - GABUNGAN

18.2

PAM

18.2

BPOM

15.2

DepHukum

15.2

Polri/Polisi - GABUNGAN

12.1

BPN

12.1

Others BUMN - GABUNGAN

9.1

Depnaker

9.1

Ditjen Imigrasi

9.1

Other Dept - GABUNGAN

6.1

Diknas - GABUNGAN

6.1 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0

51

- Kontrak Bisnis NONE

60.6

Pemda - GABUNGAN

27.3

Diknas - GABUNGAN

9.1

Layanan Kesehatan Publik - GABUNGAN

9.1

Pengadilan

6.1

PU, pekerjaan umum, jalan dsb.

6.1

Others BUMN GABUNGAN

3.0

Polri/Polisi GABUNGAN

3.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

1. Komponen Indeks Persepsi Korupsi a. Aspek Mendapatkan Kontrak Pemerintah dan Bayarannya Menyuap untuk mendapat kontrak (score=4.8)

18

Menyuap agar kontrak dibayar (score=4.4)

12

12

39

18

0

18

58

20

40

6 6

60

80

Ya, Selalu

[0]

Ya, Sangat Mungkin [2.5]

Mungkin

[5]

Tidak Mungkin

Sama sekali tidak perlu/Mungkin

12

100

[7.5]

[10]

b. Aspek Komitmen Kepala Daerah untuk Memberantas Korupsi

39

2006 (score=7.7)

0

45

20

Ya, Sangat berkomitmen

40 [10]

Tidak, Kurang berkomitmen [3.33]

60 Ya, Agak berkomitmen

9 0

80 [6.67]

Tidak, Sangat tidak berkomitmen [0]

52

100

2. Evaluasi kualitas pelayanan Publik 10= sangat baik; 0= sangat buruk No.

Institusi

2004

2006

1

PLN

4.59

5.76

2

Telkom dan layanannya

6.22

6.37

3

PAM

5.00

6.47

4

PU, pekerjaan umum, jalan dsb.

4.50

5.96

5

Layanan Kesehatan Publik

-

5.36

6

Diknas

-

5.76

7

Pemda

-

6.06

8

BPN

-

5.76

9

Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb.

10

Ditjen Imigrasi

4.77

5.76

-

6.15

11

DepHukum

5.41

5.86

12

Polri/Polisi

-

5.15

13

TNI/Militer

-

6.06

14

Depnaker

5.68

5.96

15

KPPN

-

6.25

16

Bea dan Cukai

3.92

5.66

17

Partai politik

3.96

5.66

18

DPR/DPRD

3.51

5.52

19

Pengadilan

3.98

4.95

20

Others BUMN

-

5.96

21

BPOM

5.56

6.16

22

Proyek yang dibiayai World Bank

-

5.66

23

Proyek yang dibiayai negara donor lain

-

5.73

Basis berbeda untuk tiap institusi

3. Indikator kegiatan suap di pelayanan publik pada institusi yang paling sering berhubungan dengan pengusaha di Kabupaten Tanah Datar (responden minimal 10 orang) a. Pelayanan Publik Interaksi korupsi No.

1 2

Institusi

Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb. Pemda - GABUNGAN

Jumlah interaksi

Jumlah yang berinteraksi korup

85% 64%

14% 14%

b. Kontrak Bisnis [Tidak ada dengan responden yang lebih dari 10]

53

Bagaimana praktik suap terjadi Diminta

4% 10%

Menawarkan

11% 5%

4. Siapa yg masih dipercaya mengatasi korupsi

LSM

27

Asosiasi Bisnis

24

24

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)

18

21

Polisi

6

Media

3

Politikus 0 6

0

3

9

30

18

Tokoh keagamaan senior

18

9

21

15

9

9

21

6

10

20

30 Pilihan-1

40

50

Pilihan-2

60

70

80

Pilihan-3

5. Situasi Pekerjaan di Kabupaten Tanah Datar Apakah perlu menyuap untuk mendapatkan Pekerjaan di Pemerintah (score=4.3)

BUMN (score=5.4)

Swasta (score=5.3)

9 3

27 18

3

42 36

21

0

12 3 33

42 20

40

27 60

80

Selalu

[0]

Sangat mungkin [2.5]

Mungkin

[5]

Tidak mungkin

Sama sekali tidak perlu/mungkin [10]

54

3

[7.5]

6 100

KOTA PADANG Total Responden: 33 Profil Responden: a. Menurut Jenis dan Besar Usaha: Total

33

Total MNC

0

Total Lokal

33

Kecil (1 – 19 peg)

21

Menengah (20-99 peg)

6

Besar (100+ peg)

6

b. Menurut Sektor Usaha: Trade, Hotel and Restaurant

19

Private Service

5

Non Oil-Gas Manufacturing

3

Financial, Ownership and Business Services

2

Mining and Quarrying

1

Construction

1

Transport

1

Communication

1

c. Menurut kontak dengan institusi: - Pelayanan Publik Pemda - GABUNGAN

81.8 75.8

Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb. Telkom dan layanannya

48.5

PLN

36.4

Polri/Polisi - GABUNGAN

33.3

PAM

27.3 21.2

Layanan Kesehatan Publik - GABUNGAN Others BUMN - GABUNGAN

12.1

Depnaker

12.1

DepHukum

12.1

Diknas - GABUNGAN BPN

9.1 6.1

Other Dept - GABUNGAN

3.0

Pengadilan

3.0

Militer - GABUNGAN

3.0 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0

55

- Kontrak Bisnis 63.6

NONE 27.3

Pemda - GABUNGAN 15.2

Diknas - GABUNGAN Other Dept - GABUNGAN

9.1

DPR/DPRD

9.1 6.1

PU, pekerjaan umum, jalan dsb. Others BUMN - GABUNGAN

3.0

KPPN

3.0

Depnaker

3.0

Militer - GABUNGAN

3.0

Polri/Polisi - GABUNGAN

3.0

Layanan Kesehatan Publik - GABUNGAN

3.0

PLN

3.0 0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

1. Komponen Indeks Persepsi Korupsi a. Aspek Mendapatkan Kontrak Pemerintah dan Bayarannya Menyuap untuk mendapat kontrak (score=4)

21

Menyuap agar kontrak dibayar (score=4.2)

21

18

39

18

0

12

48

20

40

6

60

80

Ya, Selalu

[0]

Ya, Sangat Mungkin [2.5]

Mungkin

[5]

Tidak Mungkin

Sama sekali tidak perlu/Mungkin

6

9 100

[7.5]

[10]

b. Aspek Komitmen Kepala Daerah untuk Memberantas Korupsi

55

2006 (score=7.9)

0

20

Ya, Sangat berkomitmen

24

40 [10]

Tidak, Kurang berkomitmen [3.33]

60 Ya, Agak berkomitmen

18

80 [6.67]

Tidak, Sangat tidak berkomitmen [0]

56

0

100

2. Evaluasi kualitas pelayanan Publik 10= sangat baik; 0= sangat buruk No.

Institusi

2004

2006

1

PLN

5.32

4.55

2

Telkom dan layanannya

7.09

6.47

3

PAM

6.31

5.66

4

PU, pekerjaan umum, jalan dsb.

6.17

5.56

5

Layanan Kesehatan Publik

-

5.66

6

Diknas

-

5.86

7

Pemda

-

5.15

8

BPN

-

5.56

9

Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb.

10

Ditjen Imigrasi

5.53

5.66

-

5.66

11

DepHukum

5.53

5.25

12

Polri/Polisi

-

4.95

13

TNI/Militer

-

6.47

14

Depnaker

6.10

5.76

15

KPPN

-

6.35

16

Bea dan Cukai

4.54

5.81

17

Partai politik

4.82

4.79

18

DPR/DPRD

5.04

5.10

19

Pengadilan

5.18

4.06

20

Others BUMN

-

6.06

21

BPOM

6.38

5.84

22

Proyek yang dibiayai World Bank

-

5.92

23

Proyek yang dibiayai negara donor lain

-

6.02

Basis berbeda untuk tiap institusi

3. Indikator kegiatan suap di pelayanan publik pada institusi yang paling sering berhubungan dengan pengusaha di Padang (responden minimal 10 orang) a. Pelayanan Publik Interaksi korupsi No.

1 2 3 4 5

Institusi

Pemda - GABUNGAN Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb. Telkom dan layanannya PLN Polri/Polisi - GABUNGAN

82%

Jumlah yang berinteraksi korup 41%

76% 48% 36% 33%

16% 19% 25% 36%

Jumlah interaksi

57

Bagaimana praktik suap terjadi Diminta

Menawarkan

19%

22%

12% 6% 0% 36%

4% 13% 25% 0%

b. Kontrak Bisnis [Tidak ada dengan responden yang lebih dari 10] 4. Siapa yg masih dipercaya mengatasi korupsi Asosiasi Bisnis

30

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)

24

24

Media

21

21

Polisi

9

Tokoh keagamaan senior

9

LSM 3

Politikus

12

18

12

27

3

12

18

12

12

24

303

0

10

20

30 Pilihan-1

40 Pilihan-2

50

60

70

Pilihan-3

5. Situasi Pekerjaan di Padang Apakah perlu menyuap untuk mendapatkan Pekerjaan di Pemerintah (score=3.9)

15

BUMN (score=4.4)

15

24 21

21

Swasta (score=3.9)

0

52

9 0

39 21

20

21 39

40

60

80

Selalu

[0]

Sangat mungkin [2.5]

Mungkin

[5]

Tidak mungkin

Sama sekali tidak perlu/mungkin [10]

58

15

[7.5]

3 3 100

KOTA BATAM Total Responden: 67 Profil Responden: a. Menurut Jenis dan Besar Usaha: Total Total MNC Total Lokal Kecil (1 – 19 peg) Menengah (20-99 peg) Besar (100+ peg)

67 11 56 33 18 5

b. Menurut Sektor Usaha: SEKTOR Trade, Hotel and Restaurant Private Service Non Oil-Gas Manufacturing Communication Transport Electricity, Gas and Water Supply Construction Financial, Ownership and Business Services Agriculture, Livestock, Forestry and Fishery Mining and Quarrying Oil and Gas Manufacturing General Government Service Others

26 11 10 7 4 3 3 3 0 0 0 0 0

c. Menurut kontak dengan institusi: - Pelayanan Publik Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb.

98.5

Pemda - GABUNGAN

68.7 58.2

Telkom dan layanannya

55.2

PLN Depnaker

43.3

Bea dan Cukai

35.8 32.8

Ditjen Imigrasi PAM

32.8

Polri/Polisi - GABUNGAN

26.9

Diknas - GABUNGAN

23.9 19.4

DepHukum Layanan Kesehatan Publik - GABUNGAN

16.4

Others BUMN - GABUNGAN

10.4 9.0

DPR/DPRD

6.0

BPOM BPN

6.0

Militer - GABUNGAN

4.5

Proyek yang dibiayai World Bank

1.5

Pengadilan

1.5

Partai politik

1.5

KPPN

1.5

PU, pekerjaan umum, jalan dsb.

1.5 0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

59

- Kontrak Bisnis NONE

68.7

Telkom dan layanannya

10.4

Pemda - GABUNGAN

9.0

Others BUMN - GABUNGAN

7.5

PLN

6.0

Agen Pemerintah - GABUNGAN

3.0

Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb.

3.0

Diknas - GABUNGAN

3.0

Other Dept - GABUNGAN

1.5

DPR/DPRD

1.5

DepHukum

1.5

PU, pekerjaan umum, jalan dsb.

1.5

PAM

1.5

0.0

10.0 20.0

30.0

40.0 50.0

60.0

70.0

80.0

1. Komponen Indeks Persepsi Korupsi a. Aspek Mendapatkan Kontrak Pemerintah dan Bayarannya Menyuap untuk mendapat kontrak (score=4.1)

24

Menyuap agar kontrak dibayar (score=4.4)

21 0

Ya, Selalu

[0]

Mungkin

[5]

18

31

16

24

33

20

40

3

27 60

3

80

100

Ya, Sangat Mungkin [2.5] Tidak Mungkin

Sama sekali tidak perlu/Mungkin

[7.5]

[10]

b. Aspek Komitmen Kepala Daerah untuk Memberantas Korupsi

21

2006 (score=5.1)

0

24

20

Ya, Sangat berkomitmen

39

40 [10]

Tidak, Kurang berkomitmen [3.33]

60 Ya, Agak berkomitmen

15

80 [6.67]

Tidak, Sangat tidak berkomitmen [0]

60

100

2. Evaluasi kualitas pelayanan Publik 10= sangat baik; 0= sangat buruk No.

Institusi

2004

2006

1

PLN

3.39

5.57

2

Telkom dan layanannya

5.41

6.67

3

PAM

3.78

5.62

4

PU, pekerjaan umum, jalan dsb.

3.39

4.23

5

Layanan Kesehatan Publik

-

4.83

6

Diknas

-

5.27

7

Pemda

-

4.93

8

BPN

-

5.46

9

Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb.

10

Ditjen Imigrasi

3.71

5.37

-

5.00

11

DepHukum

3.71

5.00

12

Polri/Polisi

-

4.03

13

TNI/Militer

-

6.07

14

Depnaker

3.77

5.82

15

KPPN

-

5.82

16

Bea dan Cukai

3.02

4.43

17

Partai politik

3.14

4.48

18

DPR/DPRD

3.39

4.95

19

Pengadilan

2.89

4.44

20

Others BUMN

-

5.51

21

BPOM

3.52

4.90

22

Proyek yang dibiayai World Bank

-

5.44

23

Proyek yang dibiayai negara donor lain

-

5.52

-

0.00

24 BRR Basis berbeda untuk tiap institusi

3. Indikator kegiatan suap di pelayanan publik pada institusi yang paling sering berhubungan dengan pengusaha di Batam (responden minimal 10 orang) a. Pelayanan Publik Bagaimana praktik suap terjadi

Interaksi korupsi No.

1 2 3 4 5 6 7

Institusi

Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb. Pemda - GABUNGAN Telkom dan layanannya PLN Depnaker Bea dan Cukai PAM

Jumlah yang berinteraksi korup

Jumlah interaksi 99% 69% 58% 55% 43% 36% 33%

12% 30% 8% 8% 21% 17% 18%

61

Diminta

11% 28% 3% 3% 21% 17% 9%

Menawarkan

2% 2% 5% 5% 0% 0% 9%

8 9 10 11 12

Ditjen Imigrasi Polri/Polisi - GABUNGAN Diknas - GABUNGAN DepHukum Layanan Kesehatan Publik GABUNGAN

33% 27% 24% 19%

55% 72% 50% 15%

55% 67% 6% 15%

0% 6% 44% 0%

16%

0%

0%

0%

b. Kontrak Bisnis [Tidak ada dengan responden yang minimal 10] 4. Siapa yg masih dipercaya mengatasi korupsi

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)

27

Asosiasi Bisnis

27

Media

24

21

21

18

24

Polisi

12

12

LSM

9

18

Politikus

19

25

12

16

3 01

Tokoh keagamaan 11 6 senior

0

10

20

30 Pilihan-1

40 Pilihan-2

62

50 Pilihan-3

60

70

80

5. Situasi Pekerjaan di Batam Apakah perlu menyuap untuk mendapatkan Pekerjaan di: Pemerintah (score=3.3)

21

37

15

BUMN (score=3.8)

10

Swasta (score=4.8)

0

30

36

34

21 20

12 0

39 40

25 60

80

Selalu

[0]

Sangat mungkin [2.5]

Mungkin

[5]

Tidak mungkin

Sama sekali tidak perlu/mungkin [10]

63

13 1

[7.5]

4 100

KOTA PEKAN BARU Total Responden: 37 Profil Responden: a. Menurut Jenis dan Besar Usaha: Total

37

Total MNC

3

Total Lokal

34

Kecil (1 – 19 peg)

20

Menengah (20-99 peg)

9

Besar (100+ peg)

5

b. Menurut Sektor Usaha: Trade, Hotel and Restaurant

21

Financial, Ownership and Business Services

5

Private Service

5

Construction

2

Non Oil-Gas Manufacturing

2

Mining and Quarrying

1

Transport

1

c. Menurut kontak dengan institusi: - Pelayanan Publik Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb.

91.9

PLN

81.1

Telkom dan layanannya

67.6

Pemda - GABUNGAN

64.9

Polri/Polisi - GABUNGAN

35.1

Depnaker

29.7

DepHukum

13.5

BPN

13.5

Others BUMN - GABUNGAN

10.8

BPOM

8.1

Militer - GABUNGAN

8.1

Diknas - GABUNGAN

8.1

PU, pekerjaan umum, jalan dsb.

8.1

PAM

8.1

KPPN

5.4

Ditjen Imigrasi

5.4

Layanan Kesehatan Publik - GABUNGAN

5.4

Other Dept - GABUNGAN

2.7

Pengadilan

2.7

DPR/DPRD

2.7

Bea dan Cukai

2.7 0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

64

100.0

- Kontrak Bisnis NONE

48.6

Pemda - GABUNGAN

27.0

Depnaker

13.5

Layanan Kesehatan Publik - GABUNGAN

13.5

PU, pekerjaan umum, jalan dsb.

13.5

Diknas - GABUNGAN

10.8

PLN

10.8

Others BUMN - GABUNGAN

8.1

Telkom dan layanannya

8.1

Other Dept - GABUNGAN

5.4

DPR/DPRD

5.4

BPN

5.4

Agen Pemerintah - GABUNGAN

2.7

BPOM

2.7

Pengadilan

2.7

Bea dan Cukai

2.7

Polri/Polisi - GABUNGAN

2.7

DepHukum

2.7

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

1. Komponen Indeks Persepsi Korupsi a. Aspek Mendapatkan Kontrak Pemerintah dan Bayarannya Menyuap untuk mendapat kontrak (score=3.4)

35

Menyuap agar kontrak dibayar (score=3.8)

35 0

Ya, Selalu

[0]

Mungkin

[5]

16

14

20

40

32

11 5

22

24

60

80

5 100

Ya, Sangat Mungkin [2.5] Tidak Mungkin

Sama sekali tidak perlu/Mungkin

[7.5]

[10]

b. Aspek Komitmen Kepala Daerah untuk Memberantas Korupsi

32

2006 (score=6.1)

0

22

20

Ya, Sangat berkomitmen

40 [10]

Tidak, Kurang berkomitmen [3.33]

43

60 Ya, Agak berkomitmen

80 [6.67]

Tidak, Sangat tidak berkomitmen [0]

65

3

100

2. Evaluasi kualitas pelayanan Publik 10= sangat baik; 0= sangat buruk No.

Institusi

2004

2006

1

PLN

2.38

4.23

2

Telkom dan layanannya

4.28

6.13

3

PAM

3.25

4.50

4

PU, pekerjaan umum, jalan dsb.

2.54

5.23

5

Layanan Kesehatan Publik

-

5.14

6

Diknas

-

5.41

7

Pemda

-

4.14

8

BPN

-

5.59

9

Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb.

10

Ditjen Imigrasi

3.09

5.59

-

5.32

11

DepHukum

2.86

5.05

12

Polri/Polisi

-

3.60

13

TNI/Militer

-

5.59

14

Depnaker

3.02

5.41

15

KPPN

-

6.04

16

Bea dan Cukai

2.78

4.87

17

Partai politik

2.30

3.96

18

DPR/DPRD

2.78

4.68

19

Pengadilan

2.46

4.23

20

Others BUMN

-

5.32

21

BPOM

3.65

5.95

22

Proyek yang dibiayai World Bank

-

5.32

23

Proyek yang dibiayai negara donor lain

-

5.68

Basis berbeda untuk tiap institusi

3. Indikator kegiatan suap di pelayanan publik pada institusi yang paling sering berhubungan dengan pengusaha di Pekan baru (responden minimal 10 orang) a. Pelayanan Publik Bagaimana praktik suap terjadi

Interaksi korupsi No.

Institusi

Jumlah interaksi

Jumlah yang berinteraksi korup

Diminta

Menawarkan

1

Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb.

92%

44%

41%

3%

2

PLN

81%

33%

33%

0%

3

Telkom dan layanannya

68%

12%

12%

0%

4

Pemda - GABUNGAN

65%

67%

63%

4%

5

Polri/Polisi - GABUNGAN

35%

69%

54%

15%

6

Depnaker

30%

9%

9%

0%

66

b. Kontrak Bisnis No.

Institusi

Jumlah interaksi 1

Bagaimana praktik suap terjadi

Interaksi korupsi

Pemda - GABUNGAN

27%

Jumlah yang berinteraksi korup 50%

Diminta 50%

4. Siapa yg masih dipercaya mengatasi korupsi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)

43

Asosiasi Bisnis

16

22

Media

22

16

11

Polisi

8

11

11

3

Politikus 0

Tokoh keagamaan 03 senior

11

19

LSM

14

32

19

16

16

5

0

10

20

30 Pilihan-1

40

50

Pilihan-2

60

70

80

Pilihan-3

5. Situasi Pekerjaan di Pekan baru Apakah perlu menyuap untuk mendapatkan Pekerjaan di Pemerintah (score=3.1)

32

19

19

BUMN (score=3.9)

24

16

Swasta (score=4.8)

0

30 30

19 20

16

32 40

22 60

80

Selalu

[0]

Sangat mungkin [2.5]

Mungkin

[5]

Tidak mungkin

Sama sekali tidak perlu/mungkin [10]

67

14 0

[7.5]

3 11 100

Menawarkan 0%

KOTA PALEMBANG Total Responden: 34 Profil Responden: a. Menurut Jenis dan Besar Usaha: Total

34

Total MNC

2

Total Lokal

32

Kecil (1 – 19 peg)

20

Menengah (20-99 peg)

8

Besar (100+ peg)

4

b. Menurut Sektor Usaha: Trade, Hotel and Restaurant

20

Private Service

6

Communication

4

Non Oil-Gas Manufacturing

2

Construction

1

Transport

1

c. Menurut kontak dengan institusi: - Pelayanan Publik Pemda - GABUNGAN

97.1

PLN

91.2

Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb.

82.4

Telkom dan layanannya

58.8

PAM

55.9

DepHukum

52.9

Depnaker

44.1

Polri/Polisi - GABUNGAN

41.2

Layanan Kesehatan Publik - GABUNGAN

32.4

Diknas - GABUNGAN

29.4

BPOM

23.5

DPR/DPRD

14.7

Ditjen Imigrasi

11.8

BPN

11.8

PU, pekerjaan umum, jalan dsb.

11.8

Pengadilan

5.9

Bea dan Cukai

5.9

Others BUMN - GABUNGAN

2.9

Militer - GABUNGAN

2.9 0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

68

120.0

- Kontrak Bisnis NONE

70.6

Diknas - GABUNGAN

17.6

Pemda - GABUNGAN

14.7

Other Dept GABUNGAN

8.8

Layanan Kesehatan Publik - GABUNGAN

8.8

Others BUMN GABUNGAN

5.9

Telkom dan layanannya

5.9

Depnaker

2.9

Polri/Polisi GABUNGAN

2.9

PU, pekerjaan umum, jalan dsb.

2.9

PAM

2.9 0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

1. Komponen Indeks Persepsi Korupsi a. Aspek Mendapatkan Kontrak Pemerintah dan Bayarannya Menyuap untuk mendapat kontrak (score=3.7)

18

Menyuap agar kontrak dibayar (score=4)

29

15

41

21

0

53

20

40

12 0

60

80

Ya, Selalu

[0]

Ya, Sangat Mungkin [2.5]

Mungkin

[5]

Tidak Mungkin

Sama sekali tidak perlu/Mungkin

12 0

100

[7.5]

[10]

b. Aspek Komitmen Kepala Daerah untuk Memberantas Korupsi

24

2006 (score=6.1)

0

41

20

Ya, Sangat berkomitmen

40 [10]

Tidak, Kurang berkomitmen [3.33]

29

60 Ya, Agak berkomitmen

80 [6.67]

Tidak, Sangat tidak berkomitmen [0]

69

6

100

2. Evaluasi kualitas pelayanan Publik 10= sangat baik; 0= sangat buruk No.

Institusi

2004

2006

1

PLN

7.00

5.39

2

Telkom dan layanannya

7.33

6.18

3

PAM

6.08

5.39

4

PU, pekerjaan umum, jalan dsb.

5.90

4.41

5

Layanan Kesehatan Publik

-

5.30

6

Diknas

-

5.49

7

Pemda

-

4.21

8

BPN

-

4.51

9

Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb.

10

Ditjen Imigrasi

4.50

4.80

-

5.39

11

DepHukum

5.83

5.20

12

Polri/Polisi

-

4.02

13

TNI/Militer

-

5.59

14

Depnaker

6.50

4.80

15

KPPN

-

5.49

16

Bea dan Cukai

3.42

4.80

17

Partai politik

3.60

5.00

18

DPR/DPRD

3.68

4.41

19

Pengadilan

5.67

3.72

20

Others BUMN

-

5.10

21

BPOM

7.09

5.30

22

Proyek yang dibiayai World Bank

-

4.90

23

Proyek yang dibiayai negara donor lain

-

5.10

Basis berbeda untuk tiap institusi

3. Indikator kegiatan suap di pelayanan publik pada institusi yang paling sering berhubungan dengan pengusaha di Palembang (responden minimal 10 orang) a. Pelayanan Publik Interaksi korupsi No.

1 2 3 4 5 6 7

Institusi

Pemda - GABUNGAN PLN Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb. Telkom dan layanannya PAM DepHukum Depnaker

Bagaimana praktik suap terjadi

Jumlah interaksi

Jumlah yang berinteraksi korup

97% 91%

39% 42%

36% 39%

3% 3%

82% 59% 56% 53% 44%

21% 25% 37% 6% 27%

21% 25% 37% 6% 27%

0% 0% 0% 0% 0%

70

Diminta

Menawarkan

8 9 10

Polri/Polisi - GABUNGAN Layanan Kesehatan Publik GABUNGAN Diknas - GABUNGAN

41%

71%

64%

7%

32% 29%

9% 30%

0% 30%

9% 0%

b. Kontrak Bisnis [Tidak ada dengan responden yang lebih dari 10] 4. Siapa yg masih dipercaya mengatasi korupsi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)

35

LSM

21

Asosiasi Bisnis

21

Media

21

18

Tokoh keagamaan senior

21

9

21

18

Polisi 3

9

29

21

29

15

3 30

Politikus 0 6

0

10

20

30

40

Pilihan-1

50

Pilihan-2

60

70

80

90

Pilihan-3

5. Situasi Pekerjaan di Palembang Apakah perlu menyuap untuk mendapatkan Pekerjaan di Pemerintah (score=3.7)

3

BUMN (score=4.2)

3

53 38

6

Swasta (score=4.6)

38 47

21

0

20

60 12 0

62 40

9 3

60

80

Selalu

[0]

Sangat mungkin [2.5]

Mungkin

[5]

Tidak mungkin

Sama sekali tidak perlu/mungkin [10]

71

[7.5]

100

KOTA DKI JAKARTA Total Responden: 333 Profil Responden: a. Menurut Jenis dan Besar Usaha: Total

333

Total MNC

74

Total Lokal

259

Kecil (1 – 19 peg)

155

Menengah (20-99 peg)

66

Besar (100+ peg)

38

b. Menurut Sektor Usaha: Trade, Hotel and Restaurant Non Oil-Gas Manufacturing Private Service Financial, Ownership and Business Services Transport Communication Construction Mining and Quarrying Agriculture, Livestock, Forestry and Fishery Oil and Gas Manufacturing Electricity, Gas and Water Supply General Government Service Others

166 52 40 29 18 9 8 4 2 2 1 1 1

c. Menurut kontak dengan institusi: - Pelayanan Publik 78.4

Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb.

70.9

Pemda - GABUNGAN

64.0

PLN

62.5

Telkom dan layanannya 34.5

Polri/Polisi - GABUNGAN

31.8

DepHukum

30.6

PAM

24.3

Ditjen Imigrasi

18.3

Depnaker

16.8

Layanan Kesehatan Publik - GABUNGAN

16.5

Bea dan Cukai

11.1

BPN Others BUMN - GABUNGAN

8.1

BPOM

7.2

Diknas - GABUNGAN

7.2

PU, pekerjaan umum, jalan dsb.

6.9

Pengadilan Other Dept - GABUNGAN

5.4 3.3

Militer - GABUNGAN

3.3

Agen Pemerintah - GABUNGAN

3.0

DPR/DPRD

2.1

KPPN

2.1

Partai politik

1.5

Proyek yang dibiayai negara donor lain

1.2

Others - GABUNGAN

0.9

Proyek yang dibiayai World Bank

0.6 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0

72

- Kontrak Bisnis NONE

67.3

Others BUMN - GABUNGAN

8.7

Other Dept - GABUNGAN

6.9

Pemda - GABUNGAN

6.6

Telkom dan layanannya PLN

6.3 5.7

Diknas - GABUNGAN

5.4

Bea dan Cukai

5.1

Polri/Polisi - GABUNGAN Depnaker

4.2

5.1

Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb.

3.3

Layanan Kesehatan Publik - GABUNGAN

3.3

Militer - GABUNGAN

2.7

PU, pekerjaan umum, jalan dsb. DPR/DPRD

2.1 1.8

Agen Pemerintah - GABUNGAN

1.5

Pengadilan

1.5

Partai politik DepHukum

1.5

Others - GABUNGAN

1.2

Ditjen Imigrasi

1.2

BPOM

0.9

BPN Proyek yang dibiayai World Bank

0.9 0.6

KPPN

0.6

1.5

PAM

0.6

Proyek yang dibiayai negara donor lain

0.3 0.0

10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

1. Komponen Indeks Persepsi Korupsi a. Aspek Mendapatkan Kontrak Pemerintah dan Bayarannya Menyuap untuk mendapat kontrak (score=3.4)

24

Menyuap agar kontrak dibayar (score=3.6)

23 0

30

35

25 20

40

40

60

8 3 80

Ya, Selalu

[0]

Ya, Sangat Mungkin [2.5]

Mungkin

[5]

Tidak Mungkin

Sama sekali tidak perlu/Mungkin

8 2

100

[7.5]

[10]

b. Aspek Komitmen Kepala Daerah untuk Memberantas Korupsi

9

2006 (score=5.1)

0

43

20

Ya, Sangat berkomitmen

34

40 [10]

Tidak, Kurang berkomitmen [3.33]

60 Ya, Agak berkomitmen

11

80 [6.67]

Tidak, Sangat tidak berkomitmen [0]

73

100

2. Evaluasi kualitas pelayanan Publik 10= sangat baik; 0= sangat buruk No.

Institusi

2004

2006

1

PLN

5.20

5.73

2

Telkom dan layanannya

5.75

6.33

3

PAM

5.03

5.44

4

PU, pekerjaan umum, jalan dsb.

3.93

5.08

5

Layanan Kesehatan Publik

-

5.42

6

Diknas

-

5.47

7

Pemda

-

4.30

8

BPN

-

5.28

9

Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb.

10

Ditjen Imigrasi

3.29

4.92

-

5.06

11

DepHukum

4.29

5.26

12

Polri/Polisi

-

4.47

13

TNI/Militer

-

5.83

14

Depnaker

4.00

5.15

15

KPPN

-

5.91

16

Bea dan Cukai

3.38

4.18

17

Partai politik

3.29

4.32

18

DPR/DPRD

3.47

4.49

19

Pengadilan

2.85

3.82

20

Others BUMN

-

5.28

21

BPOM

5.22

5.93

22

Proyek yang dibiayai World Bank

-

5.75

23

Proyek yang dibiayai negara donor lain

-

5.76

24

BRR

-

0.00

Basis berbeda untuk tiap institusi

3. Indikator kegiatan suap di pelayanan publik pada institusi yang paling sering berhubungan dengan pengusaha di DKI Jakarta (responden minimal 10 orang) a. Pelayanan Publik No .

1 2 3 4 5 6

Institusi

Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb. Pemda - GABUNGAN PLN Telkom dan layanannya Polri/Polisi - GABUNGAN DepHukum

Interaksi korupsi

Bagaimana praktik suap terjadi

Jumlah interaks i

Jumlah yang berinteraksi korup

Dimint a

Menawarka n

78% 71% 64% 62% 35% 32%

24% 51% 29% 20% 63% 30%

21% 47% 18% 12% 53% 26%

2% 4% 10% 8% 10% 4%

74

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

PAM Ditjen Imigrasi Depnaker Layanan Kesehatan Publik GABUNGAN Bea dan Cukai BPN Others BUMN - GABUNGAN Diknas - GABUNGAN BPOM PU, pekerjaan umum, jalan dsb. Pengadilan Militer - GABUNGAN Other Dept - GABUNGAN Agen Pemerintah - GABUNGAN

31% 24% 18%

17% 54% 49%

10% 51% 46%

7% 4% 3%

17% 17% 11% 8% 7% 7% 7% 5% 3% 3% 3%

13% 42% 54% 19% 25% 33% 26% 39% 55% 36% 30%

5% 42% 51% 11% 17% 21% 22% 39% 45% 36% 30%

7% 0% 3% 7% 8% 13% 4% 0% 9% 0% 0%

b. Kontrak Bisnis No.

Institusi

Bagaimana praktik suap terjadi

Interaksi korupsi Jumlah interaksi

1Others BUMN - GABUNGAN 2Other Dept - GABUNGAN 3Pemda - GABUNGAN 4Telkom dan layanannya 5PLN 6Diknas - GABUNGAN 7Polri/Polisi - GABUNGAN 8Bea dan Cukai 9Depnaker 10Layanan Kesehatan Publik - GABUNGAN 11Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb.

9% 7% 7% 6% 6% 5% 5% 5% 4% 3% 3%

75

Jumlah yang berinteraksi korup 48% 43% 55% 57% 74% 61% 71% 71% 57% 27% 55%

Diminta Menawarkan 38% 35% 55% 43% 47% 33% 53% 71% 50% 18% 36%

10% 9% 0% 14% 26% 28% 18% 0% 7% 9% 18%

4. Siapa yg masih dipercaya mengatasi korupsi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)

44

22

Asosiasi Bisnis

14

12

Media

LSM

10

Polisi

8

23

13

13

22

26

20

24

16

11

Politikus 2 1 3

Tokoh keagamaan 22 senior

8

0

10

20

30

40

Pilihan-1

50

Pilihan-2

60

70

80

90

Pilihan-3

5. Situasi Pekerjaan di DKI Jakarta Apakah perlu menyuap untuk mendapatkan Pekerjaan di: Pemerintah (score=2.8)

24

45

23

BUMN (score=2.9)

44

13

Swasta (score=4.3)

0

28 20

23

51

29

40

39 40

15

60

80

Selalu

[0]

Sangat mungkin [2.5]

Mungkin

[5]

Tidak mungkin

Sama sekali tidak perlu/mungkin [10]

76

[7.5]

5 100

KOTA BEKASI Total Responden: 60 Profil Responden: a. Menurut Jenis dan Besar Usaha: Total

60

Total MNC

10

Total Lokal

50

Kecil (1 – 19 peg)

30

Menengah (20-99 peg)

15

Besar (100+ peg)

5

b. Menurut Sektor Usaha: Trade, Hotel and Restaurant Non Oil-Gas Manufacturing Private Service Transport Communication Agriculture, Livestock, Forestry and Fishery Construction Mining and Quarrying Electricity, Gas and Water Supply Financial, Ownership and Business Services Oil and Gas Manufacturing General Government Service Others

27 12 9 5 5 1 1 0 0 0 0 0 0

c. Menurut kontak dengan institusi: - Pelayanan Publik Pemda - GABUNGAN

75.0

Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb.

61.7 60.0

PLN

56.7

Telkom dan layanannya 36.7

Polri/Polisi - GABUNGAN DepHukum

21.7

Depnaker

18.3 18.3

Layanan Kesehatan Publik - GABUNGAN Ditjen Imigrasi

15.0

PU, pekerjaan umum, jalan dsb.

15.0

PAM

15.0

Bea dan Cukai

11.7 11.7

BPN

10.0

Militer - GABUNGAN

6.7

KPPN BPOM

5.0

Others BUMN - GABUNGAN

5.0 5.0

Diknas - GABUNGAN

3.3

Pengadilan

1.7

Other Dept - GABUNGAN 0.0

10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

77

- Kontrak Bisnis NONE

63.3

Pemda - GABUNGAN

16.7

Diknas - GABUNGAN

11.7

Polri/Polisi - GABUNGAN

10.0

Militer - GABUNGAN

8.3

Telkom dan layanannya

8.3

Layanan Kesehatan Publik - GABUNGAN

6.7

Others BUMN - GABUNGAN

5.0

PLN

5.0

Depnaker

3.3

Others - GABUNGAN

1.7

Other Dept - GABUNGAN

1.7

Pengadilan

1.7

Partai politik

1.7

BPN

1.7

PU, pekerjaan umum, jalan dsb.

1.7 0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

1. Komponen Indeks Persepsi Korupsi a. Aspek Mendapatkan Kontrak Pemerintah dan Bayarannya Menyuap untuk mendapat kontrak (score=4.2)

18

Menyuap agar kontrak dibayar (score=4)

20

22

38

23

0

20

18

40 40

12 5

60

80

Ya, Selalu

[0]

Ya, Sangat Mungkin [2.5]

Mungkin

[5]

Tidak Mungkin

Sama sekali tidak perlu/Mungkin

3

100

[7.5]

[10]

b. Aspek Komitmen Kepala Daerah untuk Memberantas Korupsi

5

2006 (score=4.7)

0

37

33

20

Ya, Sangat berkomitmen

40 [10]

Tidak, Kurang berkomitmen [3.33]

60 Ya, Agak berkomitmen

12

80 [6.67]

Tidak, Sangat tidak berkomitmen [0]

78

100

2. Evaluasi kualitas pelayanan Publik 10= sangat baik; 0= sangat buruk No.

Institusi

2004

2006

1

PLN

5.20

5.31

2

Telkom dan layanannya

5.96

5.72

3

PAM

4.39

5.50

4

PU, pekerjaan umum, jalan dsb.

3.74

4.94

5

Layanan Kesehatan Publik

-

5.48

6

Diknas

-

5.29

7

Pemda

-

4.89

8

BPN

-

5.42

9

Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb.

10

Ditjen Imigrasi

3.84

4.92

-

5.58

11

DepHukum

4.44

5.42

12

Polri/Polisi

-

4.44

13

TNI/Militer

-

5.56

14

Depnaker

3.68

5.11

15

KPPN

-

5.85

16

Bea dan Cukai

3.18

4.67

17

Partai politik

3.84

5.26

18

DPR/DPRD

3.69

4.48

19

Pengadilan

2.88

4.17

20

Others BUMN

-

5.63

21

BPOM

4.54

5.76

22

Proyek yang dibiayai World Bank

-

5.78

23

Proyek yang dibiayai negara donor lain

-

5.56

24

BRR

-

0.00

Basis berbeda untuk tiap institusi

3. Indikator kegiatan suap di pelayanan publik pada institusi yang paling sering berhubungan dengan pengusaha di Bekasi (responden minimal 10 orang) a. Pelayanan Publik No.

1 2 3 4 5 6

Institusi

Pemda - GABUNGAN Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb. PLN Telkom dan layanannya Polri/Polisi - GABUNGAN DepHukum

Interaksi korupsi

Bagaimana praktik suap terjadi

Jumlah interaks i

Jumlah yang berinteraksi korup

Dimint a

Menawarka n

75%

40%

36%

4%

62% 60% 57% 37% 22%

19% 25% 15% 50% 38%

16% 17% 9% 45% 31%

3% 8% 6% 5% 8%

79

7 8

Layanan Kesehatan Publik GABUNGAN Depnaker

18% 18%

0% 36%

0% 27%

0% 9%

b. Kontrak Bisnis No.

Institusi

Jumlah interaksi 1

Bagaimana praktik suap terjadi

Interaksi korupsi

Pemda - GABUNGAN

Jumlah yang berinteraksi korup

17%

40%

Diminta

Menawarkan

20%

20%

4. Siapa yg masih dipercaya mengatasi korupsi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)

Polisi

3 3

22

13

8

Tokoh keagamaan senior

35

27

10

LSM

3

13

18

Media

18

13

22

Asosiasi Bisnis

7

30

37

5

Politikus 20 7

0

10

20

30 Pilihan-1

40 Pilihan-2

50

60

70

80

Pilihan-3

5. Situasi Pekerjaan di Bekasi Apakah perlu menyuap untuk mendapatkan Pekerjaan di:

23

Pemerintah (score=3)

45

18

BUMN (score=3.1)

8

Swasta (score=4.7)

48 30

0

20

35 40

25

52

80

Selalu

[0]

Sangat mungkin [2.5]

Mungkin

[5]

Tidak mungkin

80

8 2

17

60

Sama sekali tidak perlu/mungkin [10]

20

[7.5]

8 100

KOTA CILEGON Total Responden: 59 Profil Responden: a. Menurut Jenis dan Besar Usaha: Total

59

Total MNC

4

Total Lokal

55

Kecil (1 – 19 peg)

32

Menengah (20-99 peg)

16

Besar (100+ peg)

7

b. Menurut Sektor Usaha: Trade, Hotel and Restaurant Non Oil-Gas Manufacturing Communication Transport Private Service Others Mining and Quarrying Electricity, Gas and Water Supply Financial, Ownership and Business Services Agriculture, Livestock, Forestry and Fishery Construction Oil and Gas Manufacturing General Government Service

31 11 6 3 3 2 1 1 1 0 0 0 0

c. Menurut kontak dengan institusi: - Pelayanan Publik Pemda - GABUNGAN

67.8

Telkom dan layanannya

67.8

PLN

66.1

Layanan Kesehatan Publik - GABUNGAN

33.9

Polri/Polisi - GABUNGAN

32.2

Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb.

30.5

PAM

18.6

DepHukum

13.6

Depnaker

11.9

Bea dan Cukai

10.2

Ditjen Imigrasi

6.8

BPN Others BUMN - GABUNGAN PU, pekerjaan umum, jalan dsb.

6.8 5.1 5.1

Pengadilan

3.4

Militer - GABUNGAN

3.4

Diknas - GABUNGAN

3.4

Proyek yang dibiayai negara donor lain

1.7

BPOM

1.7

KPPN

1.7

0.0

10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

81

- Kontrak Bisnis NONE

88.1

Others BUMN GABUNGAN

5.1

Pemda - GABUNGAN

5.1

PLN

5.1

Other Dept GABUNGAN

3.4

Diknas - GABUNGAN

3.4

Layanan Kesehatan Publik - GABUNGAN

3.4

PU, pekerjaan umum, jalan dsb.

3.4

Polri/Polisi GABUNGAN

1.7

Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb.

1.7

Telkom dan layanannya

1.7 0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

1. Komponen Indeks Persepsi Korupsi a. Aspek Mendapatkan Kontrak Pemerintah dan Bayarannya Menyuap untuk mendapat kontrak (score=3.1)

27

Menyuap agar kontrak dibayar (score=3.4)

32

24 0

31

25 20

41

40

60

10 0 80

Ya, Selalu

[0]

Ya, Sangat Mungkin [2.5]

Mungkin

[5]

Tidak Mungkin

Sama sekali tidak perlu/Mungkin

8 2

100

[7.5]

[10]

b. Aspek Komitmen Kepala Daerah untuk Memberantas Korupsi

15

2006 (score=5)

0

27

20 Ya, Sangat berkomitmen

49

40

60

[10]

8

80

Ya, Agak berkomitmen

Tidak, Kurang berkomitmen [3.33]

82

100 [6.67]

Tidak, Sangat tidak berkomitmen [0]

2. Evaluasi kualitas pelayanan Publik 10= sangat baik; 0= sangat buruk No.

Institusi

2004

2006

1

PLN

4.81

5.82

2

Telkom dan layanannya

5.93

6.50

3

PAM

4.81

5.48

4

PU, pekerjaan umum, jalan dsb.

4.66

4.58

5

Layanan Kesehatan Publik

-

5.54

6

Diknas

-

5.65

7

Pemda

-

4.86

8

BPN

-

5.59

9

Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb.

10

Ditjen Imigrasi

4.13

5.20

-

5.20

11

DepHukum

4.55

5.76

12

Polri/Polisi

-

4.86

13

TNI/Militer

-

5.54

14

Depnaker

4.71

5.37

15

KPPN

-

5.88

16

Bea dan Cukai

4.02

4.35

17

Partai politik

4.28

4.01

18

DPR/DPRD

4.07

4.18

19

Pengadilan

3.81

4.01

20

Others BUMN

-

5.54

21

BPOM

4.44

5.59

22

Proyek yang dibiayai World Bank

-

5.03

23

Proyek yang dibiayai negara donor lain

-

5.14

-

0.00

24 BRR Basis berbeda untuk tiap institusi

3. Indikator kegiatan suap di pelayanan publik pada institusi yang paling sering berhubungan dengan pengusaha di Cilegon (responden minimal 10 orang) a. Pelayanan Publik No.

1 2 3 4 5 6 7

Institusi

Telkom dan layanannya Pemda - GABUNGAN PLN Layanan Kesehatan Publik GABUNGAN Polri/Polisi - GABUNGAN Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb. PAM

Bagaimana praktik suap terjadi

Interaksi korupsi Jumlah interaksi

Jumlah yang berinteraksi korup

Dimint a

68% 68% 66%

10% 30% 13%

8% 28% 13%

3% 3% 0%

34% 32%

10% 53%

5% 53%

5% 0%

31% 19%

11% 9%

11% 9%

0% 0%

83

Menawarka n

b. Kontrak Bisnis [Tidak ada dengan responden minimal 10 orang] 4. Siapa yg masih dipercaya mengatasi korupsi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)

42

LSM

15

Polisi

14

Asosiasi Bisnis

14

Media

19

Politikus

3

10

15

17

19

5

7

5

0

12

20

24

7

Tokoh keagamaan senior

12

20

12

8

10

20

30 Pilihan-1

40 Pilihan-2

50

60

70

Pilihan-3

5. Situasi Pekerjaan di Cilegon Apakah perlu menyuap untuk mendapatkan Pekerjaan di: Pemerintah (score=2.8)

39

27

31

BUMN (score=3.4)

24

24

Swasta (score=4.2)

0

20

15 20

27

17

34 40

24

60

80

Selalu

[0]

Sangat mungkin [2.5]

Mungkin

[5]

Tidak mungkin

Sama sekali tidak perlu/mungkin [10]

84

12 2

[7.5]

2 3 100

KOTA TANGERANG Total Responden: 61 Profil Responden: a. Menurut Jenis dan Besar Usaha: Total

61

Total MNC

9

Total Lokal

52

Kecil (1 – 19 peg)

32

Menengah (20-99 peg)

14

Besar (100+ peg)

6

b. Menurut Sektor Usaha: Trade, Hotel and Restaurant Private Service Non Oil-Gas Manufacturing Transport Financial, Ownership and Business Services Communication Electricity, Gas and Water Supply Agriculture, Livestock, Forestry and Fishery Mining and Quarrying Construction Oil and Gas Manufacturing General Government Service Others

33 10 8 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0

c. Menurut kontak dengan institusi: - Pelayanan Publik Pemda - GABUNGAN

88.5

Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb.

78.7 68.9

PLN

60.7

Telkom dan layanannya Polri/Polisi - GABUNGAN

31.1

Layanan Kesehatan Publik - GABUNGAN

18.0 16.4

DepHukum Depnaker

14.8

Ditjen Imigrasi

11.5

BPN

11.5 11.5

PAM Bea dan Cukai

9.8

Militer - GABUNGAN Diknas - GABUNGAN Other Dept - GABUNGAN Others BUMN - GABUNGAN

4.9 4.9 3.3 3.3

Proyek yang dibiayai negara donor lain

1.6

Proyek yang dibiayai World Bank

1.6

BPOM

1.6

Pengadilan

1.6

KPPN

1.6

PU, pekerjaan umum, jalan dsb.

1.6 0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

85

- Kontrak Bisnis NONE

90.2

Other Dept GABUNGAN

4.9

Others BUMN GABUNGAN

3.3

Layanan Kesehatan Publik - GABUNGAN

3.3

Telkom dan layanannya

3.3

PLN

3.3

DPR/DPRD

1.6

KPPN

1.6

Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb.

1.6

Pemda - GABUNGAN

1.6

Diknas - GABUNGAN

1.6 0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

1. Komponen Indeks Persepsi Korupsi a. Aspek Mendapatkan Kontrak Pemerintah dan Bayarannya Menyuap untuk mendapat kontrak (score=3.7)

15

Menyuap agar kontrak dibayar (score=3.9)

28

10

52

28

0

59

20

40

60

30 80

Ya, Selalu

[0]

Ya, Sangat Mungkin [2.5]

Mungkin

[5]

Tidak Mungkin

Sama sekali tidak perlu/Mungkin

50

100

[7.5]

[10]

b. Aspek Komitmen Kepala Daerah untuk Memberantas Korupsi

15

2006 (score=5.9)

0

54

20

Ya, Sangat berkomitmen

23

40 [10]

Tidak, Kurang berkomitmen [3.33]

60 Ya, Agak berkomitmen

80 [6.67]

Tidak, Sangat tidak berkomitmen [0]

86

7

100

2. Evaluasi kualitas pelayanan Publik 10= sangat baik; 0= sangat buruk No.

Institusi

2004

2006

1

PLN

4.75

5.85

2

Telkom dan layanannya

5.22

6.18

3

PAM

4.51

5.73

4

PU, pekerjaan umum, jalan dsb.

4.36

5.25

5

Layanan Kesehatan Publik

-

5.89

6

Diknas

-

5.93

7

Pemda

-

5.03

8

BPN

-

5.81

9

Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb.

10

Ditjen Imigrasi

3.57

5.08

-

5.33

11

DepHukum

4.54

5.41

12

Polri/Polisi

-

4.48

13

TNI/Militer

-

5.93

14

Depnaker

4.01

5.61

15

KPPN

-

5.79

16

Bea dan Cukai

3.23

4.53

17

Partai politik

3.97

4.69

18

DPR/DPRD

4.01

4.92

19

Pengadilan

3.33

4.29

20

Others BUMN

-

5.65

21

BPOM

4.68

5.95

22

Proyek yang dibiayai World Bank

-

6.24

23

Proyek yang dibiayai negara donor lain

-

6.30

24

BRR

-

0.00

Basis berbeda untuk tiap institusi

3. Indikator kegiatan suap di pelayanan publik pada institusi yang paling sering berhubungan dengan pengusaha di Tangerang (responden minimal 10 orang) a. Pelayanan Publik No.

1 2 3 4 5 6 7

Institusi

Bagaimana praktik suap terjadi

Interaksi korupsi Jumlah interaksi

Jumlah yang berinteraksi korup

Diminta

Menawarkan

89% 79% 69% 61% 31%

13% 10% 24% 16% 37%

11% 10% 14% 3% 32%

2% 0% 10% 14% 5%

18% 16%

9% 20%

0% 10%

9% 10%

Pemda - GABUNGAN Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb. PLN Telkom dan layanannya Polri/Polisi - GABUNGAN Layanan Kesehatan Publik GABUNGAN DepHukum

87

b. Kontrak Bisnis [Tidak ada dengan responden yang minimal 10] 4. Siapa yg masih dipercaya mengatasi korupsi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)

48

Asosiasi Bisnis

13

LSM

11

Polisi

8

Media

8

Tokoh keagamaan senior

10

18

20

8

21

23

23

10

18

23

5 02

Politikus 2 3

8

0

10

20

30 Pilihan-1

40

50

Pilihan-2

60

70

80

90

Pilihan-3

5. Situasi Pekerjaan di Tangerang Apakah perlu menyuap untuk mendapatkan Pekerjaan di: Pemerintah (score=2.9)

33 25

BUMN (score=3.1)

13

Swasta (score=4.8)

0

28 34

16 20

46 40

34

23

80

Selalu

[0]

Sangat mungkin [2.5]

Mungkin

[5]

Tidak mungkin

88

53

16 60

Sama sekali tidak perlu/mungkin [10]

30

[7.5]

8 100

KOTA WONOSOBO Total Responden: 33 Profil Responden: a. Menurut Jenis dan Besar Usaha: Total

33

Total MNC

0

Total Lokal

33

Kecil (1 – 19 peg)

27

Menengah (20-99 peg)

6

Besar (100+ peg)

0

b. Menurut Sektor Usaha: Non Oil-Gas Manufacturing Trade, Hotel and Restaurant Private Service Construction Transport Communication Agriculture, Livestock, Forestry and Fishery Mining and Quarrying Electricity, Gas and Water Supply Financial, Ownership and Business Services Oil and Gas Manufacturing General Government Service Others

15 13 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

c. Menurut kontak dengan institusi: - Pelayanan Publik PLN

60.6 48.5

Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb. Pemda - GABUNGAN

45.5

PAM

45.5 21.2

Telkom dan layanannya 9.1

BPOM Other Dept - GABUNGAN

6.1

Depnaker

6.1

Polri/Polisi - GABUNGAN

6.1

PU, pekerjaan umum, jalan dsb.

6.1

Bea dan Cukai

3.0

DepHukum

3.0

Diknas - GABUNGAN

3.0

Layanan Kesehatan Publik - GABUNGAN

3.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

89

70.0

- Kontrak Bisnis NONE

60.6 21.2

Pemda - GABUNGAN Diknas - GABUNGAN

18.2

Other Dept - GABUNGAN

12.1

Partai politik

6.1

Layanan Kesehatan Publik - GABUNGAN

6.1

PU, pekerjaan umum, jalan dsb.

6.1

Telkom dan layanannya

6.1

Others - GABUNGAN

3.0

Agen Pemerintah - GABUNGAN

3.0

Militer - GABUNGAN

3.0

Polri/Polisi - GABUNGAN

3.0

Ditjen Imigrasi

3.0

PAM

3.0

PLN

3.0 0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

1. Komponen Indeks Persepsi Korupsi a. Aspek Mendapatkan Kontrak Pemerintah dan Bayarannya Menyuap untuk mendapat kontrak (score=4.4)

Menyuap agar kontrak dibayar (score=4.5)

6

27

0

36

0

20

55

9 3

52 40

9 3

60

80

Ya, Selalu

[0]

Ya, Sangat Mungkin [2.5]

Mungkin

[5]

Tidak Mungkin

Sama sekali tidak perlu/Mungkin

100

[7.5]

[10]

b. Aspek Komitmen Kepala Daerah untuk Memberantas Korupsi

45

2006 (score=8.1)

0

20

Ya, Sangat berkomitmen

30

48

40 [10]

Tidak, Kurang berkomitmen [3.33]

60 Ya, Agak berkomitmen

80 [6.67]

Tidak, Sangat tidak berkomitmen [0]

90

100

2. Evaluasi kualitas pelayanan Publik 10= sangat baik; 0= sangat buruk No.

Institusi

2004

2006

1

PLN

6.49

7.17

2

Telkom dan layanannya

6.76

7.58

3

PAM

6.04

6.77

4

PU, pekerjaan umum, jalan dsb.

5.86

5.25

5

Layanan Kesehatan Publik

-

6.26

6

Diknas

-

6.87

7

Pemda

-

5.76

8

BPN

-

6.67

9

Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb.

10

Ditjen Imigrasi

5.41

6.16

-

6.06

11

DepHukum

6.04

5.66

12

Polri/Polisi

-

4.24

13

TNI/Militer

-

7.68

14

Depnaker

6.04

6.16

15

KPPN

-

6.57

16

Bea dan Cukai

5.59

5.76

17

Partai politik

4.68

5.46

18

DPR/DPRD

4.86

4.65

19

Pengadilan

4.23

4.14

20

Others BUMN

-

6.47

21

BPOM

6.58

7.17

22

Proyek yang dibiayai World Bank

-

6.97

23

Proyek yang dibiayai negara donor lain

-

6.57

24

BRR

-

0.00

Basis berbeda untuk tiap institusi

3. Indikator kegiatan suap di pelayanan publik pada institusi yang paling sering berhubungan dengan pengusaha di Wonosobo (responden minimal 10 orang) a. Pelayanan Publik No .

1 2 3 4

Institusi

PLN Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb. PAM Pemda - GABUNGAN

Interaksi korupsi Jumlah interaks i 61%

Jumlah yang berinteraksi korup 20%

48% 45% 45%

0% 0% 13%

91

Bagaimana praktik suap terjadi Dimint a

Menawarka n

10%

10%

0% 0% 0%

0% 0% 13%

b. Kontrak Bisnis [Tidak ada dengan responden minimal 10 orang] 4. Siapa yg masih dipercaya mengatasi korupsi

Asosiasi Bisnis

39

LSM

33

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)

Media

Polisi 30

27

12

12

30

9

24

15

24

15

15

27

Politikus 03

6

Tokoh keagamaan 03 senior

0

10

20

30

40

Pilihan-1

50

60

Pilihan-2

70

80

90

Pilihan-3

5. Situasi Pekerjaan di Wonosobo Apakah perlu menyuap untuk mendapatkan Pekerjaan di:

12

Pemerintah (score=3)

6

BUMN (score=3.7)

Swasta (score=4.8)

55

33

39

3

55

36

0

20

0

33 40

21

60

80

Selalu

[0]

Sangat mungkin [2.5]

Mungkin

[5]

Tidak mungkin

Sama sekali tidak perlu/mungkin [10]

92

0

[7.5]

6 100

KOTA SEMARANG Total Responden: 60 Profil Responden: a. Menurut Jenis dan Besar Usaha: Total

60

Total MNC

6

Total Lokal

54

Kecil (1 – 19 peg)

23

Menengah (20-99 peg)

19

Besar (100+ peg)

12

b. Menurut Sektor Usaha: Trade, Hotel and Restaurant Private Service Transport Non Oil-Gas Manufacturing Mining and Quarrying Financial, Ownership and Business Services Agriculture, Livestock, Forestry and Fishery Electricity, Gas and Water Supply Construction Oil and Gas Manufacturing Communication General Government Service Others

35 13 6 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0

c. Menurut kontak dengan institusi: - Pelayanan Publik PLN

80.0

Telkom dan layanannya

78.3

Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb.

58.3

PAM

58.3

Polri/Polisi - GABUNGAN

50.0

Pemda - GABUNGAN

40.0

DepHukum

28.3

Layanan Kesehatan Publik - GABUNGAN

13.3

Depnaker

10.0

Diknas - GABUNGAN

10.0

PU, pekerjaan umum, jalan dsb.

10.0

Others BUMN - GABUNGAN BPN

8.3 5.0

Other Dept - GABUNGAN

3.3

Proyek yang dibiayai World Bank

3.3

Bea dan Cukai

3.3

Agen Pemerintah - GABUNGAN

1.7

BPOM

1.7

DPR/DPRD

1.7

Militer - GABUNGAN

1.7

Ditjen Imigrasi

1.7 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0

93

- Kontrak Bisnis 71.7

NONE 15.0

Pemda - GABUNGAN

10.0

Diknas - GABUNGAN

6.7

Others BUMN - GABUNGAN

6.7

Layanan Kesehatan Publik - GABUNGAN

5.0

Polri/Polisi - GABUNGAN

3.3

DPR/DPRD

3.3

PU, pekerjaan umum, jalan dsb. Other Dept - GABUNGAN

1.7

Pengadilan

1.7

Partai politik

1.7

Bea dan Cukai

1.7

Depnaker

1.7

Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb.

1.7

BPN

1.7

Telkom dan layanannya

1.7

PLN

1.7 0.0

10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

1. Komponen Indeks Persepsi Korupsi a. Aspek Mendapatkan Kontrak Pemerintah dan Bayarannya Menyuap untuk mendapat kontrak (score=4.6)

13

Menyuap agar kontrak dibayar (score=4.5)

17 0

22

40

15

45

20

40

17

17 60

7

80

Ya, Selalu

[0]

Ya, Sangat Mungkin [2.5]

Mungkin

[5]

Tidak Mungkin

Sama sekali tidak perlu/Mungkin

8

100

[7.5]

[10]

b. Aspek Komitmen Kepala Daerah untuk Memberantas Korupsi

27

2006 (score=6.7)

0

42

20

Ya, Sangat berkomitmen

40 [10]

Tidak, Kurang berkomitmen [3.33]

20

60 Ya, Agak berkomitmen

3

80 [6.67]

Tidak, Sangat tidak berkomitmen [0]

94

100

2. Evaluasi kualitas pelayanan Publik 10= sangat baik; 0= sangat buruk No.

Institusi

2004

2006

1

PLN

5.24

6.45

2

Telkom dan layanannya

5.72

6.95

3

PAM

5.24

6.61

4

PU, pekerjaan umum, jalan dsb.

5.30

6.67

5

Layanan Kesehatan Publik

-

6.72

6

Diknas

-

7.06

7

Pemda

-

6.67

8

BPN

-

6.78

9

Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb.

10

Ditjen Imigrasi

4.34

6.00

-

6.61

11

DepHukum

4.76

6.56

12

Polri/Polisi

-

4.39

13

TNI/Militer

-

6.84

14

Depnaker

5.24

6.00

15

KPPN

-

7.34

16

Bea dan Cukai

4.58

6.00

17

Partai politik

3.99

6.33

18

DPR/DPRD

4.34

6.22

19

Pengadilan

3.93

5.28

20

Others BUMN

-

6.78

21

BPOM

6.07

7.28

22

Proyek yang dibiayai World Bank

-

7.28

23

Proyek yang dibiayai negara donor lain

-

7.17

Basis berbeda untuk tiap institusi

3. Indikator kegiatan suap di pelayanan publik pada institusi yang paling sering berhubungan dengan pengusaha di Semarang (responden minimal 10 orang) a. Pelayanan Publik No .

Institusi

80% 78% 58%

Jumlah yang berinteraksi korup 79% 64% 63%

58% 50% 40% 28%

43% 67% 63% 76%

Jumlah interaksi 1 2 3 4 5 6 7

PLN Telkom dan layanannya PAM Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb. Polri/Polisi - GABUNGAN Pemda - GABUNGAN DepHukum

Bagaimana praktik suap terjadi

Interaksi korupsi

95

Dimint a

Menawarka n

35% 32% 23%

44% 32% 40%

31% 53% 54% 65%

11% 13% 8% 12%

b. Kontrak Bisnis [Tidak ada dengan responden minimal 10 orang] 4. Siapa yg masih dipercaya mengatasi korupsi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)

33

LSM

25

20

Polisi

15

Asosiasi Bisnis

13

Media

12

Tokoh keagamaan senior

5

15

18

15

18

12

15

20

3

17

25

7

Politikus 2 2 5

0

10

20

30

40

Pilihan-1

50

Pilihan-2

60

70

80

Pilihan-3

5. Situasi Pekerjaan di Semarang Apakah perlu menyuap untuk mendapatkan Pekerjaan di:

15

Pemerintah (score=4)

10

BUMN (score=4.3)

13

Swasta (score=4.5)

0

23

47

20

55

15 20

12 2 13 0

55 40

12 5

60

80

Selalu

[0]

Sangat mungkin [2.5]

Mungkin

[5]

Tidak mungkin

Sama sekali tidak perlu/mungkin [10]

96

[7.5]

100

KOTA YOGYAKARTA Total Responden: 38 Profil Responden: a. Menurut Jenis dan Besar Usaha: Total

38

Total MNC

4

Total Lokal

34

Kecil (1 – 19 peg)

21

Menengah (20-99 peg)

8

Besar (100+ peg)

5

b. Menurut Sektor Usaha: Trade, Hotel and Restaurant Private Service Non Oil-Gas Manufacturing Communication Transport Agriculture, Livestock, Forestry and Fishery Mining and Quarrying Electricity, Gas and Water Supply Construction Financial, Ownership and Business Services Oil and Gas Manufacturing General Government Service Others

22 10 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0

c. Menurut kontak dengan institusi: - Pelayanan Publik Telkom dan layanannya

86.8

PLN

86.8

Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb.

81.6 76.3

Pemda - GABUNGAN 44.7

DepHukum

42.1

PAM Polri/Polisi - GABUNGAN

26.3

Layanan Kesehatan Publik - GABUNGAN

23.7

Depnaker

21.1 15.8

Bea dan Cukai

13.2

PU, pekerjaan umum, jalan dsb. Ditjen Imigrasi

10.5

BPN

10.5

Diknas - GABUNGAN Other Dept - GABUNGAN

10.5 7.9

BPOM

2.6

Others BUMN - GABUNGAN

2.6

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

97

100.0

- Kontrak Bisnis NONE

60.5

Diknas - GABUNGAN

18.4

Layanan Kesehatan Publik - GABUNGAN

15.8

DPR/DPRD

7.9

Pemda - GABUNGAN

7.9

Others BUMN - GABUNGAN

5.3

Partai politik

5.3

Other Dept - GABUNGAN

2.6

Pengadilan

2.6

Militer - GABUNGAN

2.6

Polri/Polisi - GABUNGAN

2.6

Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb.

2.6

Telkom dan layanannya

2.6

PLN

2.6 0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

1. Komponen Indeks Persepsi Korupsi a. Aspek Mendapatkan Kontrak Pemerintah dan Bayarannya Menyuap untuk mendapat kontrak (score=4.7)

13

Menyuap agar kontrak dibayar (score=5.1)

11

58

11 5 0

11

63 20

13

40

60

8

80

Ya, Selalu

[0]

Ya, Sangat Mungkin [2.5]

Mungkin

[5]

Tidak Mungkin

Sama sekali tidak perlu/Mungkin

8

100

[7.5]

[10]

b. Aspek Komitmen Kepala Daerah untuk Memberantas Korupsi

26

2006 (score=7)

0

50

20 Ya, Sangat berkomitmen

40

13 3

60

[10]

80

Ya, Agak berkomitmen

Tidak, Kurang berkomitmen [3.33]

98

100 [6.67]

Tidak, Sangat tidak berkomitmen [0]

2. Evaluasi kualitas pelayanan Publik 10= sangat baik; 0= sangat buruk No.

Institusi

2004

2006

1

PLN

5.73

5.97

2

Telkom dan layanannya

5.56

6.58

3

PAM

5.81

6.31

4

PU, pekerjaan umum, jalan dsb.

5.73

5.59

5

Layanan Kesehatan Publik

-

5.88

6

Diknas

-

7.02

7

Pemda

-

5.70

8

BPN

-

5.86

9

Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb.

10

Ditjen Imigrasi

5.47

5.00

-

5.97

11

DepHukum

5.73

5.44

12

Polri/Polisi

-

3.25

13

TNI/Militer

-

6.14

14

Depnaker

5.73

5.97

15

KPPN

-

6.14

16

Bea dan Cukai

4.53

5.26

17

Partai politik

4.44

4.65

18

DPR/DPRD

4.44

4.14

19

Pengadilan

4.44

3.68

20

Others BUMN

-

5.18

21

BPOM

5.73

6.41

22

Proyek yang dibiayai World Bank

-

6.49

23

Proyek yang dibiayai negara donor lain

-

6.49

24

BRR

-

0.00

Basis berbeda untuk tiap institusi

3. Indikator kegiatan suap di pelayanan publik pada institusi yang paling sering berhubungan dengan pengusaha di Yogyakarta (responden minimal 10 orang) a. Pelayanan Publik No .

Institusi

87% 87%

Jumlah yang berinteraksi korup 12% 3%

82% 76% 45% 42% 26%

32% 31% 35% 13% 40%

Jumlah interaksi 1 2 3 4 5 6 7

PLN Telkom dan layanannya Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb. Pemda - GABUNGAN DepHukum PAM Polri/Polisi - GABUNGAN

Bagaimana praktik suap terjadi

Interaksi korupsi

99

Dimint a

Menawarka n

6% 0%

6% 3%

32% 28% 29% 0% 20%

0% 3% 6% 13% 20%

b. Kontrak Bisnis [Tidak ada dengan responden minimal 10 orang] 4. Siapa yg masih dipercaya mengatasi korupsi

Media

26

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)

24

24

LSM

18

16

8

13

18

Tokoh keagamaan senior

13

18

8

16

11

Asosiasi Bisnis

Polisi

13

24

13

13

21

Politikus 03

0

10

20

30 Pilihan-1

40 Pilihan-2

50

60

70

Pilihan-3

5. Situasi Pekerjaan di Yogyakarta Apakah perlu menyuap untuk mendapatkan Pekerjaan di: Pemerintah (score=4.9)

0

BUMN (score=4.7)

0

32

5

Swasta (score=4.6)

0

47

37

45

24

61

20

40

13 11

60

80

[0]

Sangat mungkin [2.5]

Mungkin

[5]

Tidak mungkin

100

8

3 8

Selalu

Sama sekali tidak perlu/mungkin [10]

8

[7.5]

100

KOTA SURABAYA Total Responden: 176 Profil Responden: a. Menurut Jenis dan Besar Usaha: Total

176

Total MNC

27

Total Lokal

149

Kecil (1 – 19 peg)

76

Menengah (20-99 peg)

49

Besar (100+ peg)

24

b. Menurut Sektor Usaha: Trade, Hotel and Restaurant Financial, Ownership and Business Services Non Oil-Gas Manufacturing Transport Private Service Construction Communication Agriculture, Livestock, Forestry and Fishery Electricity, Gas and Water Supply Others Mining and Quarrying Oil and Gas Manufacturing General Government Service

78 28 27 18 13 3 3 2 2 2 0 0 0

c. Menurut kontak dengan institusi: - Pelayanan Publik 86.9

Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb. 77.3

PLN

74.4

Telkom dan layanannya

72.2

Pemda - GABUNGAN 48.9

PAM

44.9

Polri/Polisi - GABUNGAN

36.4

Layanan Kesehatan Publik - GABUNGAN

35.2

Depnaker 25.0

Bea dan Cukai

23.3

DepHukum

22.7

BPN

15.3

Militer - GABUNGAN

14.2

Ditjen Imigrasi

13.6

Others BUMN - GABUNGAN

13.1

Pengadilan

10.8

PU, pekerjaan umum, jalan dsb.

9.7

BPOM Diknas - GABUNGAN

7.4

Partai politik

6.3

DPR/DPRD

5.1

KPPN

4.0

Other Dept - GABUNGAN 1.7 0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

101

- Kontrak Bisnis NONE

78.4

Pemda - GABUNGAN

8.0 6.8

Others BUMN - GABUNGAN

5.1

Telkom dan layanannya PLN

4.0

Other Dept - GABUNGAN

3.4

Diknas - GABUNGAN

3.4

Bea dan Cukai

2.8

PU, pekerjaan umum, jalan dsb.

2.8

Polri/Polisi - GABUNGAN

2.3

BPOM

1.7

Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb.

1.7

Layanan Kesehatan Publik - GABUNGAN

1.7

DPR/DPRD

1.1

Militer - GABUNGAN

1.1

DepHukum

1.1

PAM

1.1

Pengadilan

0.6

Partai politik

0.6

KPPN

0.6

Depnaker

0.6 0.6

BPN

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0

1. Komponen Indeks Persepsi Korupsi a. Aspek Mendapatkan Kontrak Pemerintah dan Bayarannya

Menyuap untuk mendapat kontrak (score=3.5)

23

Menyuap agar kontrak dibayar (score=3.8)

22 0

Ya, Selalu

[0]

Mungkin

[5]

23

45

17

72

49

20

40

13 0

60

80

100

Ya, Sangat Mungkin [2.5] Tidak Mungkin

Sama sekali tidak perlu/Mungkin

[7.5]

[10]

b. Aspek Komitmen Kepala Daerah untuk Memberantas Korupsi

22

2006 (score=5.8)

0

36

20

Ya, Sangat berkomitmen

37

40 [10]

Tidak, Kurang berkomitmen [3.33]

60 Ya, Agak berkomitmen

80 [6.67]

Tidak, Sangat tidak berkomitmen [0]

102

5

100

2. Evaluasi kualitas pelayanan Publik 10= sangat baik; 0= sangat buruk No.

Institusi

2004

2006

1

PLN

4.32

5.93

2

Telkom dan layanannya

4.71

6.56

3

PAM

4.49

5.70

4

PU, pekerjaan umum, jalan dsb.

4.54

5.32

5

Layanan Kesehatan Publik

-

5.63

6

Diknas

-

5.55

7

Pemda

-

4.95

8

BPN

-

4.51

9

Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb.

10

Ditjen Imigrasi

3.20

4.72

-

5.49

11

DepHukum

3.72

5.17

12

Polri/Polisi

-

4.34

13

TNI/Militer

-

5.97

14

Depnaker

4.71

5.56

15

KPPN

-

5.76

16

Bea dan Cukai

3.46

4.87

17

Partai politik

4.12

4.18

18

DPR/DPRD

4.07

4.00

19

Pengadilan

3.38

3.56

20

Others BUMN

-

6.08

21

BPOM

5.87

6.00

22

Proyek yang dibiayai World Bank

-

5.58

23

Proyek yang dibiayai negara donor lain

-

5.42

24

BRR

-

0.00

Basis berbeda untuk tiap institusi

3. Indikator kegiatan suap di pelayanan publik pada institusi yang paling sering berhubungan dengan pengusaha di Surabaya (responden minimal 10 orang) a. Pelayanan Publik No.

Institusi

Jumlah interaksi 1 2 3 4 5 6

Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb. PLN Telkom dan layanannya Pemda - GABUNGAN PAM Polri/Polisi - GABUNGAN

Bagaimana praktik suap terjadi

Interaksi korupsi

87% 77% 74% 72% 49% 45%

103

Jumlah yang berinteraksi korup

Diminta

Menawarkan

50% 41% 34% 66% 26% 82%

34% 18% 7% 46% 12% 53%

16% 24% 27% 20% 14% 29%

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Layanan Kesehatan Publik GABUNGAN Depnaker Bea dan Cukai DepHukum BPN Militer - GABUNGAN Ditjen Imigrasi Others BUMN - GABUNGAN Pengadilan PU, pekerjaan umum, jalan dsb. BPOM Diknas - GABUNGAN Partai politik

36% 35% 25% 23% 23% 15% 14% 14% 13% 11% 10% 7% 6%

13% 47% 66% 59% 60% 63% 44% 13% 87% 58% 24% 38% 64%

3% 34% 57% 44% 53% 48% 28% 8% 87% 42% 6% 31% 55%

9% 13% 9% 15% 8% 15% 16% 4% 0% 16% 18% 8% 9%

b. Kontrak Bisnis No.

Institusi

Jumlah interaksi 1 2

Pemda - GABUNGAN Others BUMN - GABUNGAN

8% 7%

4. Siapa yg masih dipercaya mengatasi korupsi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)

31

Asosiasi Bisnis

23

27

Media

15

22

LSM

8

Polisi

5

Tokoh keagamaan senior

3

Politikus

20

13

6

27

12

18

22

15

9

9

3 3 3

0

10

20

30 Pilihan-1

40

Bagaimana praktik suap terjadi

Interaksi korupsi

50

Pilihan-2

60

70

80

90

Pilihan-3

104

Jumlah yang berinteraksi korup 57% 50%

Diminta

Menawarkan

36% 17%

21% 33%

5. Situasi Pekerjaan di Surabaya Apakah perlu menyuap untuk mendapatkan Pekerjaan di: Pemerintah (score=3.2)

23

33

20

BUMN (score=3.4)

13

Swasta (score=4.5)

0

39

28

49

16 20

51 31

53 40

14

60

80

Selalu

[0]

Sangat mungkin [2.5]

Mungkin

[5]

Tidak mungkin

Sama sekali tidak perlu/mungkin [10]

105

[7.5]

3 100

KOTA PONTIANAK Total Responden: 34 Profil Responden: a. Menurut Jenis dan Besar Usaha: Total

34

Total MNC

2

Total Lokal

32

Kecil (1 – 19 peg)

20

Menengah (20-99 peg)

8

Besar (100+ peg)

4

b. Menurut Sektor Usaha: Trade, Hotel and Restaurant Private Service Non Oil-Gas Manufacturing Transport Agriculture, Livestock, Forestry and Fishery Construction Mining and Quarrying Electricity, Gas and Water Supply Financial, Ownership and Business Services Oil and Gas Manufacturing Communication General Government Service Others

20 7 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0

c. Menurut kontak dengan institusi: - Pelayanan Publik Pemda - GABUNGAN

91.2

Ditjen Pajak, urusan pajak, f iskal, dsb.

88.2

Telkom dan layanannya

76.5

PLN

76.5

Polri/Polisi - GABUNGAN

55.9

PAM

52.9

Ditjen Imigrasi

35.3

Layanan Kesehatan Publik - GABUNGAN

35.3

Depnaker

23.5

BPOM

20.6

BPN

20.6

Pengadilan

14.7

DepHukum

14.7

Diknas - GABUNGAN

14.7

Others BUMN - GABUNGAN

11.8

Bea dan Cukai

8.8

Other Dept - GABUNGAN

5.9

DPR/DPRD

5.9

PU, pekerjaan umum, jalan dsb.

2.9 0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

106

- Kontrak Bisnis NONE

67.6

Diknas - GABUNGAN

14.7

Layanan Kesehatan Publik - GABUNGAN

11.8

Pengadilan

5.9

BPN

5.9

Pemda - GABUNGAN

5.9

Telkom dan layanannya

5.9

PLN

5.9

Other Dept - GABUNGAN

2.9

BPOM

2.9

Others BUMN - GABUNGAN

2.9

DPR/DPRD

2.9

Bea dan Cukai

2.9

KPPN

2.9

Depnaker

2.9

Militer - GABUNGAN

2.9 2.9

PAM 0.0

10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

1. Komponen Indeks Persepsi Korupsi a. Aspek Mendapatkan Kontrak Pemerintah dan Bayarannya Menyuap untuk mendapat kontrak (score=4)

15

Menyuap agar kontrak dibayar (score=4.3)

29

9

44

24

0

59

20

40

63

60

80

Ya, Selalu

[0]

Ya, Sangat Mungkin [2.5]

Mungkin

[5]

Tidak Mungkin

Sama sekali tidak perlu/Mungkin

6 6

100

[7.5]

[10]

b. Aspek Komitmen Kepala Daerah untuk Memberantas Korupsi

2006 (score=3.6)

0 12

0

85

20

Ya, Sangat berkomitmen

40 [10]

Tidak, Kurang berkomitmen [3.33]

3

60 Ya, Agak berkomitmen

80 [6.67]

Tidak, Sangat tidak berkomitmen [0]

107

100

2. Evaluasi kualitas pelayanan Publik 10= sangat baik; 0= sangat buruk No.

Institusi

2004

2006

1

PLN

-

2.74

2

Telkom dan layanannya

-

5.59

3

PAM

-

3.53

4

PU, pekerjaan umum, jalan dsb.

-

4.02

5

Layanan Kesehatan Publik

-

4.61

6

Diknas

-

5.20

7

Pemda

-

4.90

8

BPN

-

4.90

9

Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb.

-

4.71

10

Ditjen Imigrasi

-

5.00

11

DepHukum

-

4.90

12

Polri/Polisi

-

4.02

13

TNI/Militer

-

6.18

14

Depnaker

-

5.20

15

KPPN

-

5.39

16

Bea dan Cukai

-

4.22

17

Partai politik

-

3.63

18

DPR/DPRD

-

4.04

19

Pengadilan

-

3.92

20

Others BUMN

-

4.90

21

BPOM

-

5.10

22

Proyek yang dibiayai World Bank

-

5.46

23

Proyek yang dibiayai negara donor lain

-

5.35

24

BRR

-

0.00

Basis berbeda untuk tiap institusi

3. Indikator kegiatan suap di pelayanan publik pada institusi yang paling sering berhubungan dengan pengusaha di Pontianak (responden minimal 10 orang) a. Pelayanan Publik No.

1 2 3 4 5 6

Institusi

Pemda - GABUNGAN Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb. PLN Telkom dan layanannya Polri/Polisi - GABUNGAN PAM

Bagaimana praktik suap terjadi

Interaksi korupsi Jumlah interaksi

Jumlah yang berinteraksi korup

Dimint a

Menawarka n

91%

48%

35%

13%

88% 76% 76% 56% 53%

17% 35% 42% 47% 33%

13% 23% 15% 26% 22%

3% 12% 27% 21% 11%

108

7 8

Layanan Kesehatan Publik GABUNGAN Ditjen Imigrasi

35% 35%

0% 50%

0% 50%

b. Kontrak Bisnis [Tidak ada dengan responden minimal 10 orang] 4. Siapa yg masih dipercaya mengatasi korupsi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)

Media

18

24

6

Tokoh keagamaan 0 senior

24

9

15

LSM

6

26

24

Polisi

6

24

26

Asosiasi Bisnis

12

15

29

12

Politikus 0 3

0

10

20

30

Pilihan-1

Pilihan-2

40

50

60

Pilihan-3

5. Situasi Pekerjaan di Pontianak Apakah perlu menyuap untuk mendapatkan Pekerjaan di: Pemerintah (score=4.3)

9 6

BUMN (score=4.6)

Swasta (score=4.9)

3

18

62

15

68

21

0

33 63

56 20

40

18 60

80

Selalu

[0]

Sangat mungkin [2.5]

Mungkin

[5]

Tidak mungkin

Sama sekali tidak perlu/mungkin [10]

109

[7.5]

3 100

0% 0%

KOTA PALANGKARAYA Total Responden: 33 Profil Responden: a. Menurut Jenis dan Besar Usaha: Total

33

Total MNC

0

Total Lokal

33

Kecil (1 – 19 peg)

22

Menengah (20-99 peg)

11

Besar (100+ peg)

0

b. Menurut Sektor Usaha: Trade, Hotel and Restaurant Private Service Communication Transport Agriculture, Livestock, Forestry and Fishery Construction Non Oil-Gas Manufacturing Mining and Quarrying Electricity, Gas and Water Supply Financial, Ownership and Business Services Oil and Gas Manufacturing General Government Service Others

16 6 5 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0

c. Menurut kontak dengan institusi: - Pelayanan Publik PLN

100.0

Telkom dan layanannya

97.0

Pemda - GABUNGAN

87.9

Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb.

66.7

PAM

60.6

Layanan Kesehatan Publik - GABUNGAN

36.4

DepHukum

30.3

BPN

27.3

Diknas - GABUNGAN

27.3

Polri/Polisi GABUNGAN

15.2

PU, pekerjaan umum, jalan dsb.

9.1

Ditjen Imigrasi

3.0 0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

110

120.0

- Kontrak Bisnis NONE

72.7

Pemda - GABUNGAN

21.2

PU, pekerjaan umum, jalan dsb.

12.1

Other Dept - GABUNGAN

6.1

Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb.

6.1

Layanan Kesehatan Publik - GABUNGAN

6.1

BPOM

3.0

DPR/DPRD

3.0

Depnaker

3.0

Polri/Polisi - GABUNGAN

3.0

BPN

3.0

Diknas - GABUNGAN

3.0

Telkom dan layanannya

3.0

PLN

3.0 0.0

10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

1. Komponen Indeks Persepsi Korupsi a. Aspek Mendapatkan Kontrak Pemerintah dan Bayarannya Menyuap untuk mendapat kontrak (score=5.2)

12

Menyuap agar kontrak dibayar (score=5.4)

6

9

12

0

20

45

27

52

21

40

60

9

80

Ya, Selalu

[0]

Ya, Sangat Mungkin [2.5]

Mungkin

[5]

Tidak Mungkin

Sama sekali tidak perlu/Mungkin

6

100

[7.5]

[10]

b. Aspek Komitmen Kepala Daerah untuk Memberantas Korupsi

82

2006 (score=9.3)

0

20

Ya, Sangat berkomitmen

15

40 [10]

Tidak, Kurang berkomitmen [3.33]

60 Ya, Agak berkomitmen

80 [6.67]

Tidak, Sangat tidak berkomitmen [0]

111

30

100

2. Evaluasi kualitas pelayanan Publik 10= sangat baik; 0= sangat buruk No.

Institusi

2004

2006

1

PLN

-

5.46

2

Telkom dan layanannya

-

6.87

3

PAM

-

6.16

4

PU, pekerjaan umum, jalan dsb.

-

4.65

5

Layanan Kesehatan Publik

-

6.37

6

Diknas

-

6.37

7

Pemda

-

6.16

8

BPN

-

5.86

9

Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb.

-

5.96

10

Ditjen Imigrasi

-

5.86

11

DepHukum

-

5.96

12

Polri/Polisi

-

6.16

13

TNI/Militer

-

6.47

14

Depnaker

-

6.16

15

KPPN

-

6.16

16

Bea dan Cukai

-

5.56

17

Partai politik

-

5.35

18

DPR/DPRD

-

5.96

19

Pengadilan

-

5.35

20

Others BUMN

-

5.76

21

BPOM

-

5.66

22

Proyek yang dibiayai World Bank

-

5.86

23

Proyek yang dibiayai negara donor lain

-

5.86

24

BRR

-

0.00

Basis berbeda untuk tiap institusi

3. Indikator kegiatan suap di pelayanan publik pada institusi yang paling sering berhubungan dengan pengusaha di Palangkaraya (responden minimal 10 orang) a. Pelayanan Publik No .

1 2 3 4 5 6 7

Institusi

PLN Telkom dan layanannya Pemda - GABUNGAN Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb. PAM Layanan Kesehatan Publik GABUNGAN DepHukum

Bagaimana praktik suap terjadi

Interaksi korupsi Jumlah interaks i

Jumlah yang berinteraksi korup

Dimint a

Menawarka n

100% 97% 88%

3% 0% 7%

3% 0% 7%

0% 0% 0%

67% 61%

5% 0%

5% 0%

0% 0%

36% 30%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

112

b. Kontrak Bisnis [Tidak ada dengan responden minimal 10 orang] 4. Siapa yg masih dipercaya mengatasi korupsi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)

Asosiasi Bisnis

LSM 0

Politikus 0

12

9

3

39

18

9

Tokoh keagamaan senior

18

24

15

Media

15

3

30

Polisi

3

21

42

9

15

3

9

0

10

20

30 Pilihan-1

40

50

Pilihan-2

60

70

Pilihan-3

5. Situasi Pekerjaan di Palangkaraya Apakah perlu menyuap untuk mendapatkan Pekerjaan di: Pemerintah (score=5.1)

6

BUMN (score=5.5)

6

18

52

9

45

21

Swasta (score=4.2)

0

15 30

18 20

36 40

80

Selalu

[0]

Sangat mungkin [2.5]

Mungkin

[5]

Tidak mungkin

Sama sekali tidak perlu/mungkin [10]

113

6 18

60

[7.5]

9

6 100

KOTA KOTABARU Total Responden: 32 Profil Responden: a. Menurut Jenis dan Besar Usaha: Total

32

Total MNC

1

Total Lokal

31

Kecil (1 – 19 peg)

23

Menengah (20-99 peg)

6

Besar (100+ peg)

2

b. Menurut Sektor Usaha: Trade, Hotel and Restaurant Private Service Non Oil-Gas Manufacturing Transport Communication Agriculture, Livestock, Forestry and Fishery Mining and Quarrying Construction Electricity, Gas and Water Supply Financial, Ownership and Business Services Oil and Gas Manufacturing General Government Service Others

15 5 3 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0

c. Menurut kontak dengan institusi: - Pelayanan Publik Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb.

100.0

Telkom dan layanannya

100.0

PLN

100.0

Pemda - GABUNGAN

84.4

PAM

81.3

Layanan Kesehatan Publik - GABUNGAN

56.3

BPN

15.6

Ditjen Imigrasi

12.5

DepHukum

9.4

Diknas - GABUNGAN

3.1

PU, pekerjaan umum, jalan dsb.

3.1 0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

114

- Kontrak Bisnis NONE

87.5

Pemda - GABUNGAN

9.4

Diknas - GABUNGAN

6.3

Other Dept GABUNGAN

3.1

Depnaker

3.1

PU, pekerjaan umum, jalan dsb.

3.1

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

1. Komponen Indeks Persepsi Korupsi a. Aspek Mendapatkan Kontrak Pemerintah dan Bayarannya Menyuap untuk mendapat kontrak (score=4.6)

6

Menyuap agar kontrak dibayar (score=4.7)

9

16

66

9

0

13 0

66 20

40

16 0 60

80

Ya, Selalu

[0]

Ya, Sangat Mungkin [2.5]

Mungkin

[5]

Tidak Mungkin

Sama sekali tidak perlu/Mungkin

100

[7.5]

[10]

b. Aspek Komitmen Kepala Daerah untuk Memberantas Korupsi

6

2006 (score=5.5)

0

59

20

Ya, Sangat berkomitmen

28

40 [10]

Tidak, Kurang berkomitmen [3.33]

60 Ya, Agak berkomitmen

80 [6.67]

Tidak, Sangat tidak berkomitmen [0]

115

6

100

2. Evaluasi kualitas pelayanan Publik 10= sangat baik; 0= sangat buruk No.

Institusi

2004

2006

1

PLN

4.69

6.15

2

Telkom dan layanannya

5.84

6.67

3

PAM

3.64

5.00

4

PU, pekerjaan umum, jalan dsb.

5.00

6.04

5

Layanan Kesehatan Publik

-

5.31

6

Diknas

-

6.25

7

Pemda

-

5.52

8

BPN

-

5.73

9

Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb.

10

Ditjen Imigrasi

5.31

5.52

-

6.25

11

DepHukum

5.21

6.04

12

Polri/Polisi

-

5.52

13

TNI/Militer

-

6.57

14

Depnaker

5.84

6.25

15

KPPN

-

6.25

16

Bea dan Cukai

5.31

5.73

17

Partai politik

4.27

4.90

18

DPR/DPRD

3.96

5.31

19

Pengadilan

4.58

3.85

20

Others BUMN

-

5.94

21

BPOM

5.00

6.04

22

Proyek yang dibiayai World Bank

-

6.67

23

Proyek yang dibiayai negara donor lain

-

6.57

24

BRR

-

0.00

Basis berbeda untuk tiap institusi

3. Indikator kegiatan suap di pelayanan publik pada institusi yang paling sering berhubungan dengan pengusaha di Kotabaru (responden minimal 10 orang) a. Pelayanan Publik No .

Institusi

100% 100%

Jumlah yang berinteraksi korup 16% 13%

100% 84% 81%

16% 48% 12%

6% 37% 4%

9% 11% 8%

56%

17%

11%

6%

Jumlah interaksi 1 2 3 4 5 6

PLN Telkom dan layanannya Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb. Pemda - GABUNGAN PAM Layanan Kesehatan Publik GABUNGAN

Bagaimana praktik suap terjadi

Interaksi korupsi

116

Dimint a

Menawarka n

6% 3%

9% 9%

b. Kontrak Bisnis [Tidak ada dengan responden yang lebih dari 10]

4. Siapa yg masih dipercaya mengatasi korupsi

Asosiasi Bisnis

50

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)

13

22

Media

9

Polisi

9

LSM

25

25

31

19

6

Politikus

22

0

16

19

13

3 3 3

Tokoh keagamaan 0 senior

0

13

10

20

30 Pilihan-1

40 Pilihan-2

50

60

70

80

Pilihan-3

5. Situasi Pekerjaan di Kotabaru Apakah perlu menyuap untuk mendapatkan Pekerjaan di:

Pemerintah (score=4.9)

BUMN (score=5.3)

Swasta (score=5.2)

0

19

63

0 9

16 0

69

0 16 0

16

59 20

40

25 60

80

Selalu

[0]

Sangat mungkin [2.5]

Mungkin

[5]

Tidak mungkin

Sama sekali tidak perlu/mungkin [10]

117

[7.5]

3 0 100

KOTA BANJARMASIN Total Responden: 33 Profil Responden: a. Menurut Jenis dan Besar Usaha: Total

33

Total MNC

0

Total Lokal

33

Kecil (1 – 19 peg)

21

Menengah (20-99 peg)

9

Besar (100+ peg)

3

b. Menurut Sektor Usaha: Trade, Hotel and Restaurant Private Service Non Oil-Gas Manufacturing Transport Communication General Government Service Agriculture, Livestock, Forestry and Fishery Mining and Quarrying Electricity, Gas and Water Supply Construction Financial, Ownership and Business Services Oil and Gas Manufacturing Others

20 6 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0

c. Menurut kontak dengan institusi: - Pelayanan Publik PAM

100.0

Telkom dan layanannya

100.0

PLN

100.0

Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb.

97.0

Pemda - GABUNGAN

66.7

DepHukum

21.2

Polri/Polisi - GABUNGAN

15.2

BPN

9.1

Diknas - GABUNGAN

9.1

Layanan Kesehatan Publik - GABUNGAN

6.1

Bea dan Cukai

3.0

Depnaker

3.0

Ditjen Imigrasi

3.0 0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

118

120.0

- Kontrak Bisnis NONE

75.8

Pemda - GABUNGAN

18.2

Others BUMN - GABUNGAN

15.2

Other Dept - GABUNGAN

9.1

Layanan Kesehatan Publik - GABUNGAN

9.1

DPR/DPRD

6.1

Partai politik

6.1

PU, pekerjaan umum, jalan dsb.

6.1

PAM

6.1

Telkom dan layanannya

6.1

PLN

6.1

Pengadilan

3.0

Diknas - GABUNGAN

3.0

0.0

10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

1. Komponen Indeks Persepsi Korupsi a. Aspek Mendapatkan Kontrak Pemerintah dan Bayarannya Menyuap untuk mendapat kontrak (score=4.2)

12

Menyuap agar kontrak dibayar (score=4.4)

9

15

64

12

0

90

73 20

40

60

60

80

Ya, Selalu

[0]

Ya, Sangat Mungkin [2.5]

Mungkin

[5]

Tidak Mungkin

Sama sekali tidak perlu/Mungkin

100

[7.5]

[10]

b. Aspek Komitmen Kepala Daerah untuk Memberantas Korupsi

21

2006 (score=6.2)

0

48

20

Ya, Sangat berkomitmen

40 [10]

Tidak, Kurang berkomitmen [3.33]

24

60 Ya, Agak berkomitmen

80 [6.67]

Tidak, Sangat tidak berkomitmen [0]

119

6

100

2. Evaluasi kualitas pelayanan Publik 10= sangat baik; 0= sangat buruk No.

Institusi

2004

2006

1

PLN

5.98

5.15

2

Telkom dan layanannya

6.61

5.56

3

PAM

6.17

5.56

4

PU, pekerjaan umum, jalan dsb.

5.09

5.15

5

Layanan Kesehatan Publik

-

5.86

6

Diknas

-

5.96

7

Pemda

-

5.35

8

BPN

-

5.35

9

Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb.

10

Ditjen Imigrasi

5.35

4.85

-

5.96

11

DepHukum

5.41

5.46

12

Polri/Polisi

-

4.44

13

TNI/Militer

-

5.46

14

Depnaker

5.66

5.46

15

KPPN

-

5.76

16

Bea dan Cukai

4.91

5.66

17

Partai politik

5.22

5.15

18

DPR/DPRD

5.41

5.05

19

Pengadilan

4.21

4.44

20

Others BUMN

-

5.35

21

BPOM

6.42

5.46

22

Proyek yang dibiayai World Bank

-

5.56

23

Proyek yang dibiayai negara donor lain

-

5.35

Basis berbeda untuk tiap institusi

3. Indikator kegiatan suap di pelayanan publik pada institusi yang paling sering berhubungan dengan pengusaha di Banjarmasin (responden minimal 10 orang) a. Pelayanan Publik No.

1 2 3 4 5

Institusi

PLN Telkom dan layanannya PAM Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb. Pemda - GABUNGAN

Bagaimana praktik suap terjadi

Interaksi korupsi Jumlah interaksi

Jumlah yang berinteraksi korup

Diminta

Menawarkan

100% 100% 100%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

97% 67%

3% 14%

3% 5%

0% 9%

120

b. Kontrak Bisnis [Tidak ada dengan responden minimal 10 orang] 4. Siapa yg masih dipercaya mengatasi korupsi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)

27

Media

27

24

Asosiasi Bisnis

30

18

Polisi

12

15

LSM

12

12

6

12

Politikus

9

42

12

9

30 6

Tokoh keagamaan 0 senior

12

0

9

10

20

30 Pilihan-1

40 Pilihan-2

50

60

70

Pilihan-3

5. Situasi Pekerjaan di Banjarmasin Apakah perlu menyuap untuk mendapatkan Pekerjaan di:

Pemerintah (score=4.5)

6

18

9

BUMN (score=4.4)

15

9

Swasta (score=3.6)

64

12 0

64

9 0

39

0

20

48 40

60

80

Selalu

[0]

Sangat mungkin [2.5]

Mungkin

[5]

Tidak mungkin

Sama sekali tidak perlu/mungkin [10]

121

30

[7.5]

100

KOTA BALIKPAPAN Total Responden: 66 Profil Responden: a. Menurut Jenis dan Besar Usaha: Total

66

Total MNC

11

Total Lokal

55

Kecil (1 – 19 peg)

33

Menengah (20-99 peg)

13

Besar (100+ peg)

9

b. Menurut Sektor Usaha: Trade, Hotel and Restaurant Private Service Non Oil-Gas Manufacturing Mining and Quarrying Transport Financial, Ownership and Business Services Communication Agriculture, Livestock, Forestry and Fishery Construction Others Electricity, Gas and Water Supply Oil and Gas Manufacturing General Government Service

30 9 7 6 5 4 2 1 1 1 0 0 0

c. Menurut kontak dengan institusi: - Pelayanan Publik Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb.

68.2

PLN

66.7

Telkom dan layanannya

57.6

Pemda - GABUNGAN

56.1

Polri/Polisi - GABUNGAN

45.5

PAM

36.4

Depnaker

22.7

Bea dan Cukai

21.2

Ditjen Imigrasi

19.7

DepHukum

18.2

Others BUMN - GABUNGAN

12.1

Diknas - GABUNGAN

10.6

BPN

9.1

Layanan Kesehatan Publik - GABUNGAN

6.1

Pengadilan

4.5

Militer - GABUNGAN

4.5

Other Dept - GABUNGAN

1.5

BPOM

1.5

KPPN

1.5

PU, pekerjaan umum, jalan dsb.

1.5 0.0

10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

122

- Kontrak Bisnis NONE

69.7

Pemda - GABUNGAN

21.2

Diknas - GABUNGAN

4.5

Others BUMN GABUNGAN

3.0

PU, pekerjaan umum, jalan dsb.

3.0

Bea dan Cukai

1.5

Depnaker

1.5

Militer - GABUNGAN

1.5

Layanan Kesehatan Publik - GABUNGAN

1.5

Telkom dan layanannya

1.5 0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

1. Komponen Indeks Persepsi Korupsi a. Aspek Mendapatkan Kontrak Pemerintah dan Bayarannya Menyuap untuk mendapat kontrak (score=4.1)

15

Menyuap agar kontrak dibayar (score=4.1)

15

26

21

0 Ya, Selalu

[0]

Mungkin

[5]

47

6 6

53

20

40

8 3

60

80

100

Ya, Sangat Mungkin [2.5] Tidak Mungkin

Sama sekali tidak perlu/Mungkin

[7.5]

[10]

b. Aspek Komitmen Kepala Daerah untuk Memberantas Korupsi

35

2006 (score=7.2)

0

42

20

Ya, Sangat berkomitmen

40 [10]

Tidak, Kurang berkomitmen [3.33]

60 Ya, Agak berkomitmen

20

80 [6.67]

Tidak, Sangat tidak berkomitmen [0]

123

0

100

2. Evaluasi kualitas pelayanan Publik 10= sangat baik; 0= sangat buruk No.

Institusi

2004

2006

1

PLN

3.33

3.89

2

Telkom dan layanannya

6.60

6.06

3

PAM

1.93

5.46

4

PU, pekerjaan umum, jalan dsb.

4.07

5.51

5

Layanan Kesehatan Publik

-

5.96

6

Diknas

-

5.96

7

Pemda

-

5.81

8

BPN

-

5.56

9

Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb.

10

Ditjen Imigrasi

3.20

5.40

-

5.73

11

DepHukum

5.67

5.41

12

Polri/Polisi

-

5.00

13

TNI/Militer

-

5.64

14

Depnaker

4.53

6.21

15

KPPN

-

6.02

16

Bea dan Cukai

3.00

5.19

17

Partai politik

3.13

5.34

18

DPR/DPRD

3.20

5.20

19

Pengadilan

2.86

4.73

20

Others BUMN

-

5.76

21

BPOM

4.40

5.79

22

Proyek yang dibiayai World Bank

-

5.39

23

Proyek yang dibiayai negara donor lain

-

5.39

24

BRR

-

0.00

Basis berbeda untuk tiap institusi

3. Indikator kegiatan suap di pelayanan publik pada institusi yang paling sering berhubungan dengan pengusaha di Balikpapan (responden minimal 10 orang) a. Pelayanan Publik No.

Institusi

Jumlah interaksi 1 2 3 4 5 6 7

Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb. PLN Telkom dan layanannya Pemda - GABUNGAN Polri/Polisi - GABUNGAN PAM Depnaker

Bagaimana praktik suap terjadi

Interaksi korupsi

68% 67% 58% 56% 45% 36% 23%

124

Jumlah yang berinteraksi korup 38% 27% 11% 43% 70% 13% 27%

Diminta

20% 16% 5% 32% 57% 4% 27%

Menawarkan

18% 11% 5% 11% 13% 8% 0%

8 9 10

Bea dan Cukai Ditjen Imigrasi DepHukum

21% 20% 18%

36% 69% 33%

36% 62% 25%

0% 8% 8%

b. Kontrak Bisnis No.

Institusi

Bagaimana praktik suap terjadi

Interaksi korupsi Jumlah yang berinteraksi korup

Jumlah interaksi 1Pemda - GABUNGAN

21%

Diminta Menawarkan

50%

50%

4. Siapa yg masih dipercaya mengatasi korupsi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)

39

18

27

Asosiasi Bisnis

15

15

Media

LSM

14

Politikus 0 6

Tokoh keagamaan 03 senior

0

23

14

6

Polisi

12

29

12

18

24

8

6

8

10

20

30 Pilihan-1

40

50

Pilihan-2

60

70

80

Pilihan-3

5. Situasi Pekerjaan di Balikpapan Apakah perlu menyuap untuk mendapatkan Pekerjaan di: Pemerintah (score=3.5)

14 6

BUMN (score=4.3)

39

32

12

Swasta (score=4.5)

39

0

48

21 20

60 9 3

45 40

18

60

80

Selalu

[0]

Sangat mungkin [2.5]

Mungkin

[5]

Tidak mungkin

Sama sekali tidak perlu/mungkin [10]

125

[7.5]

3 100

0%

KOTA MANADO Total Responden: 39 Profil Responden: a. Menurut Jenis dan Besar Usaha: Total Total Local Kecil Menengah Besar Multinational (MNC)

39 33 20 9 4 6

b. Menurut Sektor Usaha: Mining and Quarrying Trade, Hotel and Restaurant Financial, Ownership and Business Services Non Oil-Gas Manufacturing Transport Communication General Government Private Service

1 17 5 7 3 1 1 4

c. Menurut kontak dengan institusi: - Pelayanan Publik PLN

- Kontrak Bisnis 95

Telkom dan layanannya

92

PAM

62

Depnaker

26

BPOM

21

Layanan Kesehatan Publik - GABUNGAN

15

Others BUMN - GABUNGAN

15

BPN

8

Ditjen Imigrasi

8

Militer - GABUNGAN

5

Pengadilan

5

Bea dan Cukai

5

PLN

8 8 3

28

DepHukum

8

Layanan Kesehatan Publik - GABUNGAN

54

Polri/Polisi - GABUNGAN

Pemda - GABUNGAN

Telkom dan layanannya

67

Pemda - GABUNGAN

87

NONE

97

Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb.

Polri/Polisi - GABUNGAN

3

Others BUMN - GABUNGAN

3

Militer - GABUNGAN

3

Diknas - GABUNGAN

3

Pemprov

3

DepHukum

3

BPOM

3

BPN

3

Pengadilan

3

TNI/Militer

3

Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb.

3

Diknas - GABUNGAN

3

Proyek yang dibiayai World Bank

3

DPR/DPRD

3

KPPN

3

Depnaker

3

DPR/DPRD

3

PU, pekerjaan umum, jalan dsb.

3

PU, pekerjaan umum, jalan dsb.

3

Diknas

0

20

40

60

80

100

3 0

126

10

20

30

40

50

60

70

80

90 100

1. Komponen Indeks Persepsi Korupsi a. Aspek Mendapatkan Kontrak Pemerintah dan Bayarannya Menyuap agar kontrak dibayar

28

Menyuap untuk mendapat kontrak

33

21

0

21

36

20

23

40

60

Ya, Selalu

13

10

5

10

80

100

[0]

Ya, Sangat mungkin [2,5] Mungkin

[5]

Tidak mungkin

[7,5]

Sama sekali tidak perlu/mungkin [10]

b. Aspek Komitmen Kepala Daerah untuk Memberantas Korupsi

41

2006 (score=7.4)

0

41

20

Ya, Sangat berkomitmen

40 [10]

Tidak, Kurang berkomitmen [3.33]

60

18

80

Ya, Agak berkomitmen

[6.67]

Tidak, Sangat tidak berkomitmen [0]

2. Evaluasi kualitas pelayanan Publik 10= sangat baik; 0= sangat buruk No.

Institusi

2004

2006

1

PLN

5.76

2.82

2

Telkom dan layanannya

6.29

6.50

3

PAM

5.30

4.19

4

PU, pekerjaan umum, jalan dsb.

5.30

5.64

5

Layanan Kesehatan Publik

-

5.56

6

Diknas

-

6.24

7

Pemda

-

5.39

8

BPN

-

6.07

9

Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb.

5.08

5.81

10

Ditjen Imigrasi

-

5.90

127

0

100

11

DepHukum

5.83

5.56

12

Polri/Polisi

-

5.39

13

TNI/Militer

-

6.76

14

Depnaker

5.46

6.07

15

KPPN

-

6.24

16

Bea dan Cukai

6.06

5.64

17

Partai politik

4.85

4.96

18

DPR/DPRD

5.23

4.79

19

Pengadilan

4.77

5.13

20

Others BUMN

-

6.07

21

BPOM

6.06

6.50

22

Proyek yang dibiayai World Bank

-

6.16

23

Proyek yang dibiayai negara donor lain

-

5.90

24

BRR

-

0.00

Basis berbeda untuk tiap institusi

3. Indikator kegiatan suap di pelayanan publik pada institusi yang paling sering berhubungan dengan pengusaha di Manado (responden minimal 10 orang) a. Pelayanan Publik No .

Institusi

97%

Jumlah yang berinteraksi korup 29%

95% 92% 67% 62% 54% 28% 26%

22% 19% 27% 42% 10% 27% 20%

Jumlah interaksi 1 2 3 4 5 6 7 8

PLN Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb. Telkom dan layanannya PAM Pemda - GABUNGAN Depnaker Polri/Polisi - GABUNGAN DepHukum

Bagaimana praktik suap terjadi

Interaksi korupsi

b. Kontrak Bisnis [Tidak ada dengan responden yang lebih dari 10]

128

Dimint a

Menawarka n

11%

18%

5% 6% 19% 25% 10% 9% 10%

16% 14% 8% 17% 0% 18% 10%

4. Siapa yg masih dipercaya mengatasi korupsi Asosiasi Bisnis

33

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)

23

LSM

13

21

Media

8

Polisi

8

Politikus

Tokoh keagamaan senior

18

5

3

0

15

15

15

18

26

21

18

31

5 0

5 0

10

20

30

Pilihan-1

40 Pilihan-2

50

60

70

Pilihan-3

5. Situasi Pekerjaan di Manado Apakah perlu menyuap untuk mendapatkan Pekerjaan di: Pemerintah (score=3.1)

21

44

13

BUMN (score=4)

28

13

Swasta (score=3.6)

0

31 49

46 20

8 3 31

40

60

[0]

Sangat mungkin [2.5]

Mungkin

[5]

Tidak mungkin

Sama sekali tidak perlu/mungkin [10]

129

5 5 80

Selalu

[7.5]

33

100

KOTA GORONTALO Total Responden: 32 Profil Responden: a. Menurut Jenis dan Besar Usaha: Total MNC

0

Total Lokal

33

Kecil (1 – 19 peg)

25

Menengah (20-99 peg)

4

Besar (100+ peg)

4

b. Menurut Sektor Usaha: Trade, Hotel and Restaurant Non Oil-Gas Manufacturing Transport Communication Private Service Construction Agriculture, Livestock, Forestry and Fishery Mining and Quarrying Electricity, Gas and Water Supply Financial, Ownership and Business Services Oil and Gas Manufacturing General Government Service Others

24 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0

c. Menurut kontak dengan institusi: - Pelayanan Publik 100.0

Pemda - GABUNGAN

97.0

Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb. 78.8

PLN

69.7

Telkom dan layanannya 54.5

Depnaker

48.5

PAM 24.2

Polri/Polisi - GABUNGAN

15.2

BPOM

12.1

Ditjen Imigrasi

6.1

Bea dan Cukai DepHukum

6.1

Other Dept - GABUNGAN

3.0

KPPN

3.0

Militer - GABUNGAN

3.0

BPN

3.0

Diknas - GABUNGAN

3.0

Layanan Kesehatan Publik - GABUNGAN

3.0 0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

130

120.0

- Kontrak Bisnis NONE

93.9

Pemda - GABUNGAN

6.1

PU, pekerjaan umum, jalan dsb.

6.1

KPPN

3.0

Layanan Kesehatan Publik - GABUNGAN

3.0

Telkom dan layanannya

3.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

1. Komponen Indeks Persepsi Korupsi a. Aspek Mendapatkan Kontrak Pemerintah dan Bayarannya Menyuap untuk mendapat kontrak (score=1.6)

52

Menyuap agar kontrak dibayar (score=1.7)

52 0

36

33

20

40

60

12 30 80

Ya, Selalu

[0]

Ya, Sangat Mungkin [2.5]

Mungkin

[5]

Tidak Mungkin

Sama sekali tidak perlu/Mungkin

9 30

100

[7.5]

[10]

b. Aspek Komitmen Kepala Daerah untuk Memberantas Korupsi

39

2006 (score=7.1)

0

33

20

Ya, Sangat berkomitmen

40 [10]

Tidak, Kurang berkomitmen [3.33]

60 Ya, Agak berkomitmen

27

80 [6.67]

Tidak, Sangat tidak berkomitmen [0]

131

0

100

2. Evaluasi kualitas pelayanan Publik 10= sangat baik; 0= sangat buruk No.

Institusi

2004

2006

1

PLN

-

4.95

2

Telkom dan layanannya

-

6.47

3

PAM

-

6.27

4

PU, pekerjaan umum, jalan dsb.

-

5.76

5

Layanan Kesehatan Publik

-

5.35

6

Diknas

-

5.96

7

Pemda

-

5.35

8

BPN

-

6.37

9

Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb.

-

5.76

10

Ditjen Imigrasi

-

6.16

11

DepHukum

-

5.66

12

Polri/Polisi

-

5.05

13

TNI/Militer

-

6.27

14

Depnaker

-

5.96

15

KPPN

-

6.37

16

Bea dan Cukai

-

6.06

17

Partai politik

-

5.25

18

DPR/DPRD

-

5.25

19

Pengadilan

-

4.55

20

Others BUMN

-

6.06

21

BPOM

-

6.06

22

Proyek yang dibiayai World Bank

-

5.66

23

Proyek yang dibiayai negara donor lain

-

5.66

24

BRR

-

0.00

Basis berbeda untuk tiap institusi

3. Indikator kegiatan suap di pelayanan publik pada institusi yang paling sering berhubungan dengan pengusaha di Gorontalo (responden minimal 10 orang) a. Pelayanan Publik No.

Institusi

Interaksi korupsi

100%

Jumlah yang berinteraksi korup 42%

97% 79% 70% 55% 48%

28% 27% 22% 33% 13%

Jumlah interaksi 1 2 3 4 5 6

Pemda - GABUNGAN Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb. PLN Telkom dan layanannya Depnaker PAM

132

Bagaimana praktik suap terjadi Diminta

Menawarkan

15%

27%

6% 4% 4% 6% 6%

22% 23% 17% 28% 6%

b. Kontrak Bisnis [Tidak ada dengan responden yang lebih dari 10] 4. Siapa yg masih dipercaya mengatasi korupsi

Asosiasi Bisnis

36

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)

15

21

LSM

12

33

15

Polisi

39

12

Media

18

9

Politikus

9

15

9

12

27

6 0 6

Tokoh keagamaan 03 0 senior

0

10

20

30 Pilihan-1

40

50

Pilihan-2

60

70

80

Pilihan-3

5. Situasi Pekerjaan di Gorontalo Apakah perlu menyuap untuk mendapatkan Pekerjaan di:

Pemerintah (score=1.9)

42

42

39

BUMN (score=2.7)

24

30

Swasta (score=2.4)

0

12 30 27

45 20

40

21 60

80

Selalu

[0]

Sangat mungkin [2.5]

Mungkin

[5]

Tidak mungkin

Sama sekali tidak perlu/mungkin [10]

133

9 0

[7.5]

30 100

KOTA PARE-PARE Total Responden: 32 Profil Responden: a. Menurut Jenis dan Besar Usaha: Total

32

Total MNC

0

Total Lokal

32

Kecil (1 – 19 peg)

19

Menengah (20-99 peg)

8

Besar (100+ peg)

5

b. Menurut Sektor Usaha: Trade, Hotel and Restaurant Communication Private Service Construction Non Oil-Gas Manufacturing Transport Agriculture, Livestock, Forestry and Fishery Mining and Quarrying Electricity, Gas and Water Supply Financial, Ownership and Business Services Oil and Gas Manufacturing General Government Service Others

22 4 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

c. Menurut kontak dengan institusi: - Pelayanan Publik Telkom dan layanannya

100.0

Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb.

96.9

PLN

90.6 84.4

Pemda - GABUNGAN 34.4

Polri/Polisi - GABUNGAN

28.1

Depnaker PAM

28.1

BPOM

21.9

Diknas - GABUNGAN

21.9 15.6

Others BUMN - GABUNGAN

15.6

Layanan Kesehatan Publik - GABUNGAN DepHukum BPN

9.4 6.3

DPR/DPRD

3.1

Bea dan Cukai

3.1

KPPN

3.1

PU, pekerjaan umum, jalan dsb.

3.1 0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

134

120.0

- Kontrak Bisnis NONE

68.8

Pemda - GABUNGAN

25.0

DPR/DPRD

18.8

Diknas - GABUNGAN

15.6

Others BUMN GABUNGAN

9.4

Partai politik

9.4

Depnaker

6.3

Other Dept GABUNGAN

3.1

Polri/Polisi GABUNGAN

3.1

Ditjen Imigrasi

3.1

Telkom dan layanannya

3.1 0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

1. Komponen Indeks Persepsi Korupsi a. Aspek Mendapatkan Kontrak Pemerintah dan Bayarannya Menyuap untuk mendapat kontrak (score=5.6)

Menyuap agar kontrak dibayar (score=5.4)

3

16

34

3 13 0

47

50 20

34

40

60

0

80

Ya, Selalu

[0]

Ya, Sangat Mungkin [2.5]

Mungkin

[5]

Tidak Mungkin

Sama sekali tidak perlu/Mungkin

0

100

[7.5]

[10]

b. Aspek Komitmen Kepala Daerah untuk Memberantas Korupsi

6

2006 (score=6)

0

47

20 Ya, Sangat berkomitmen

22

40

60

[10]

0

80

Ya, Agak berkomitmen

Tidak, Kurang berkomitmen [3.33]

135

100 [6.67]

Tidak, Sangat tidak berkomitmen [0]

2. Evaluasi kualitas pelayanan Publik 10= sangat baik; 0= sangat buruk No.

Institusi

2004

2006

1

PLN

-

6.15

2

Telkom dan layanannya

-

6.67

3

PAM

-

6.25

4

PU, pekerjaan umum, jalan dsb.

-

6.36

5

Layanan Kesehatan Publik

-

6.46

6

Diknas

-

6.57

7

Pemda

-

6.25

8

BPN

-

6.46

9

Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb.

-

5.31

10

Ditjen Imigrasi

-

6.57

11

DepHukum

-

5.73

12

Polri/Polisi

-

5.31

13

TNI/Militer

-

6.36

14

Depnaker

-

6.04

15

KPPN

-

6.46

16

Bea dan Cukai

-

6.15

17

Partai politik

-

5.00

18

DPR/DPRD

-

5.21

19

Pengadilan

-

4.79

20

Others BUMN

-

6.15

21

BPOM

-

6.25

22

Proyek yang dibiayai World Bank

-

5.94

23

Proyek yang dibiayai negara donor lain

-

5.94

24

BRR

-

0.00

Basis berbeda untuk tiap institusi

3. Indikator kegiatan suap di pelayanan publik pada institusi yang paling sering berhubungan dengan pengusaha di Pare-pare (responden minimal 10 orang) a. Pelayanan Publik No.

Institusi

Interaksi korupsi

100%

Jumlah yang berinteraksi korup 0%

97% 91% 84% 34%

6% 3% 22% 55%

Jumlah interaksi 1 2 3 4 5

Telkom dan layanannya Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb. PLN Pemda - GABUNGAN Polri/Polisi - GABUNGAN

136

Bagaimana praktik suap terjadi Diminta

Menawarkan

0%

0%

6% 3% 19% 55%

0% 0% 4% 0%

b. Kontrak Bisnis [Tidak ada dengan responden yang lebih dari 10] 4. Siapa yg masih dipercaya mengatasi korupsi

Asosiasi Bisnis

34

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)

25

25

LSM

22

19

Media

6

13

9

31

16

Polisi 3

19

38

16

9

Tokoh keagamaan 30 6 senior

Politikus 0 6

0

10

20

30

40

Pilihan-1

50

Pilihan-2

60

70

80

90

Pilihan-3

5. Situasi Pekerjaan di Pare-pare Apakah perlu menyuap untuk mendapatkan Pekerjaan di: Pemerintah (score=6)

30

50

47

0

BUMN (score=6)

30

50

47

0

6

Swasta (score=4.7)

25

0

20

44 40

25 60

80

Selalu

[0]

Sangat mungkin [2.5]

Mungkin

[5]

Tidak mungkin

Sama sekali tidak perlu/mungkin [10]

137

[7.5]

0 100

KOTA MAKASSAR Total Responden: 65 Profil Responden: a. Menurut Jenis dan Besar Usaha: Total Total MNC Total Lokal Kecil (1 – 19 peg) Menengah (20-99 peg) Besar (100+ peg)

65 9 56 32 16 8

b. Menurut Sektor Usaha: SEKTOR Trade, Hotel and Restaurant Financial, Ownership and Business Services Communication Private Service Transport Non Oil-Gas Manufacturing Mining and Quarrying Electricity, Gas and Water Supply Construction General Government Service Agriculture, Livestock, Forestry and Fishery Oil and Gas Manufacturing Others

36 6 6 6 4 3 1 1 1 1 0 0 0

c. Menurut kontak dengan institusi: - Pelayanan Publik Telkom dan layanannya

87.7

PLN

81.5 75.4

Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb.

72.3

Pemda - GABUNGAN PAM

66.2

Polri/Polisi - GABUNGAN

41.5 26.2

DepHukum Layanan Kesehatan Publik - GABUNGAN

23.1

Depnaker

20.0

BPOM

13.8 12.3

Diknas - GABUNGAN Ditjen Imigrasi

7.7

PU, pekerjaan umum, jalan dsb.

7.7

Bea dan Cukai

6.2 6.2

Militer - GABUNGAN Others BUMN - GABUNGAN

4.6

KPPN

4.6 3.1

Pengadilan DPR/DPRD

3.1

Other Dept - GABUNGAN

1.5

Proyek yang dibiayai World Bank

1.5 1.5

BPN 0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

138

- Kontrak Bisnis NONE

78.5

Pemda - GABUNGAN

9.2

Telkom dan layanannya

7.7

Diknas - GABUNGAN

6.2

PLN

6.2

Other Dept - GABUNGAN

4.6

DPR/DPRD

4.6

Agen Pemerintah - GABUNGAN

3.1

Others BUMN - GABUNGAN

3.1

Bea dan Cukai

3.1

Polri/Polisi - GABUNGAN

3.1

Others - GABUNGAN

1.5

BPOM

1.5

Pengadilan

1.5

KPPN

1.5

Depnaker

1.5

Militer - GABUNGAN

1.5

Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb.

1.5

Layanan Kesehatan Publik - GABUNGAN

1.5

PU, pekerjaan umum, jalan dsb.

1.5

PAM

1.5

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0

1. Komponen Indeks Persepsi Korupsi a. Aspek Mendapatkan Kontrak Pemerintah dan Bayarannya Menyuap untuk mendapat kontrak (score=5.1)

17

Menyuap agar kontrak dibayar (score=5.2)

17

9

25

0 Ya, Selalu

[0]

Mungkin

[5]

28

22

28

20

40

17

26 60

12 80

100

Ya, Sangat Mungkin [2.5] Tidak Mungkin

Sama sekali tidak perlu/Mungkin

[7.5]

[10]

b. Aspek Komitmen Kepala Daerah untuk Memberantas Korupsi

15

2006 (score=5.4)

0

32

20

Ya, Sangat berkomitmen

45

40 [10]

Tidak, Kurang berkomitmen [3.33]

60 Ya, Agak berkomitmen

3

80 [6.67]

Tidak, Sangat tidak berkomitmen [0]

139

100

2. Evaluasi kualitas pelayanan Publik 10= sangat baik; 0= sangat buruk No.

Institusi

2004

2006

1

PLN

7.27

5.44

2

Telkom dan layanannya

7.50

6.67

3

PAM

7.73

6.05

4

PU, pekerjaan umum, jalan dsb.

7.20

5.44

5

Layanan Kesehatan Publik

-

6.31

6

Diknas

-

6.00

7

Pemda

-

5.13

8

BPN

-

6.16

9

Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb.

10

Ditjen Imigrasi

6.89

5.69

-

5.95

11

DepHukum

6.52

5.69

12

Polri/Polisi

-

5.08

13

TNI/Militer

-

6.31

14

Depnaker

7.27

5.74

15

KPPN

-

6.31

16

Bea dan Cukai

6.59

5.49

17

Partai politik

5.83

5.49

18

DPR/DPRD

5.91

5.08

19

Pengadilan

6.06

4.92

20

Others BUMN

-

6.00

21

BPOM

7.50

5.85

22

Proyek yang dibiayai World Bank

-

5.95

23

Proyek yang dibiayai negara donor lain

-

6.10

24

BRR

-

0.00

Basis berbeda untuk tiap institusi

3. Indikator kegiatan suap di pelayanan publik pada institusi yang paling sering berhubungan dengan pengusaha di Makassar (responden minimal 10 orang) a. Pelayanan Publik No.

1 2 3 4 5 6 7

Institusi

Bagaimana praktik suap terjadi

Interaksi korupsi Jumlah interaksi

Jumlah yang berinteraksi korup

Diminta

Menawarkan

88% 82% 75% 72% 66% 42% 26%

11% 4% 18% 38% 2% 30% 12%

5% 4% 12% 30% 0% 22% 6%

5% 0% 6% 9% 2% 7% 6%

Telkom dan layanannya PLN Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb. Pemda - GABUNGAN PAM Polri/Polisi - GABUNGAN DepHukum

140

8 9

Layanan Kesehatan Publik GABUNGAN Depnaker

23% 20%

0% 0%

0% 0%

b. Kontrak Bisnis [Tidak ada dengan responden yang lebih dari 10] 4. Siapa yg masih dipercaya mengatasi korupsi

Media

34

Asosiasi Bisnis

23

28

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)

15

17

LSM

6

Politikus

18

22

11

Tokoh keagamaan senior

15

20

6

11

23

12

3 3 5

Polisi 2

9

0

14

10

20

30

40

Pilihan-1

50

Pilihan-2

60

70

80

Pilihan-3

5. Situasi Pekerjaan di Makassar Apakah perlu menyuap untuk mendapatkan Pekerjaan di: Pemerintah (score=2.8)

29

34

17

BUMN (score=3.5)

31

11

Swasta (score=4.3)

0

34 45

28 20

60

48 40

60

[0]

Sangat mungkin [2.5]

Mungkin

[5]

Tidak mungkin

Sama sekali tidak perlu/mungkin [10]

141

8 6 80

Selalu

[7.5]

30

100

0% 0%

KOTA DENPASAR Total Responden: 43 Profil Responden: a. Menurut Jenis dan Besar Usaha: Total

43

Total MNC

10

Total Lokal

33

Kecil (1 – 19 peg)

18

Menengah (20-99 peg)

10

Besar (100+ peg)

5

b. Menurut Sektor Usaha: Trade, Hotel and Restaurant Non Oil-Gas Manufacturing Financial, Ownership and Business Services Transport Private Service Communication Electricity, Gas and Water Supply Construction Agriculture, Livestock, Forestry and Fishery Mining and Quarrying Oil and Gas Manufacturing General Government Service Others

21 7 4 4 3 2 1 1 0 0 0 0 0

c. Menurut kontak dengan institusi: - Pelayanan Publik Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb.

83.7

PLN

79.1

Telkom dan layanannya

76.7

Pemda - GABUNGAN

55.8

Depnaker

53.5

Layanan Kesehatan Publik - GABUNGAN

44.2

Polri/Polisi - GABUNGAN

27.9

PAM

27.9

Ditjen Imigrasi

25.6

DepHukum

18.6

BPOM

14.0

Bea dan Cukai

11.6

Others BUMN - GABUNGAN

9.3

PU, pekerjaan umum, jalan dsb.

9.3

Other Dept - GABUNGAN

4.7

BPN

4.7

Diknas - GABUNGAN Militer - GABUNGAN

4.7 2.3 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0

142

- Kontrak Bisnis NONE

88.4

Telkom dan layanannya

9.3

Others BUMN GABUNGAN

4.7

Pemda - GABUNGAN

4.7

PLN

4.7

Pengadilan

2.3

Militer - GABUNGAN

2.3

Polri/Polisi GABUNGAN

2.3

Diknas - GABUNGAN

2.3

Layanan Kesehatan Publik - GABUNGAN

2.3

PU, pekerjaan umum, jalan dsb.

2.3

PAM

2.3

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

1. Komponen Indeks Persepsi Korupsi a. Aspek Mendapatkan Kontrak Pemerintah dan Bayarannya Menyuap untuk mendapat kontrak (score=2.5)

40

Menyuap agar kontrak dibayar (score=2.8)

28

33 0

Ya, Selalu

[0]

Mungkin

[5]

28

28

20

40

22

35 60

22

80

100

Ya, Sangat Mungkin [2.5] Tidak Mungkin

Sama sekali tidak perlu/Mungkin

[7.5]

[10]

b. Aspek Komitmen Kepala Daerah untuk Memberantas Korupsi

14

2006 (score=5.7)

0

44

20

Ya, Sangat berkomitmen

28

40 [10]

Tidak, Kurang berkomitmen [3.33]

60 Ya, Agak berkomitmen

7

80 [6.67]

Tidak, Sangat tidak berkomitmen [0]

143

100

2. Evaluasi kualitas pelayanan Publik 10= sangat baik; 0= sangat buruk No.

Institusi

2004

2006

1

PLN

6.49

6.05

2

Telkom dan layanannya

6.58

6.59

3

PAM

5.93

5.82

4

PU, pekerjaan umum, jalan dsb.

5.40

4.65

5

Layanan Kesehatan Publik

-

5.19

6

Diknas

-

5.04

7

Pemda

-

4.42

8

BPN

-

5.24

9

Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb.

10

Ditjen Imigrasi

5.32

4.57

-

5.64

11

DepHukum

6.02

4.57

12

Polri/Polisi

-

4.03

13

TNI/Militer

-

5.35

14

Depnaker

6.06

5.58

15

KPPN

-

5.48

16

Bea dan Cukai

2.89

4.88

17

Partai politik

2.56

3.41

18

DPR/DPRD

3.75

3.80

19

Pengadilan

3.59

3.10

20

Others BUMN

-

5.58

21

BPOM

6.11

5.27

22

Proyek yang dibiayai World Bank

-

4.34

23

Proyek yang dibiayai negara donor lain

-

4.65

24

BRR

-

0.00

Basis berbeda untuk tiap institusi

3. Indikator kegiatan suap di pelayanan publik pada institusi yang paling sering berhubungan dengan pengusaha di Denpasar (responden minimal 10 orang) a. Pelayanan Publik No.

1 2 3 4 5 6

Institusi

Bagaimana praktik suap terjadi

Interaksi korupsi Jumlah interaksi

Jumlah yang berinteraksi korup

84% 79% 77% 56% 53%

14% 0% 0% 29% 9%

14% 0% 0% 17% 9%

0% 0% 0% 13% 0%

44%

5%

5%

0%

Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb. PLN Telkom dan layanannya Pemda - GABUNGAN Depnaker Layanan Kesehatan Publik GABUNGAN

144

Diminta

Menawarkan

7 8 9

PAM Polri/Polisi - GABUNGAN Ditjen Imigrasi

28% 28% 26%

0% 42% 9%

0% 33% 9%

b. Kontrak Bisnis [Tidak ada dengan responden yang lebih dari 10] 4. Siapa yg masih dipercaya mengatasi korupsi Asosiasi Bisnis

35

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)

14

28

Media

12

LSM

9

14

7

33

12

Tokoh keagamaan senior

5

5

Politikus

5

5 2

7

7

Polisi 2

0

9

5

19

2

10

20

30 Pilihan-1

40 Pilihan-2

50

60

70

Pilihan-3

5. Situasi Pekerjaan di Denpasar Apakah perlu menyuap untuk mendapatkan Pekerjaan di:

Pemerintah (score=2.4)

35

40

26

BUMN (score=3)

33

16

Swasta (score=4.5)

0

21

16 20

40 47

40

60

80

[0]

Sangat mungkin [2.5]

Mungkin

[5]

Tidak mungkin

145

20 12

Selalu

Sama sekali tidak perlu/mungkin [10]

50

[7.5]

9 100

0% 8% 0%

KOTA MATARAM Total Responden: 34 Profil Responden: a. Menurut Jenis dan Besar Usaha: Total

34

Total MNC

0

Total Lokal

34

Kecil (1 – 19 peg)

24

Menengah (20-99 peg)

6

Besar (100+ peg)

4

b. Menurut Sektor Usaha: Trade, Hotel and Restaurant Private Service Non Oil-Gas Manufacturing Transport Construction Agriculture, Livestock, Forestry and Fishery Mining and Quarrying Electricity, Gas and Water Supply Financial, Ownership and Business Services Oil and Gas Manufacturing Communication General Government Service Others

21 5 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0

c. Menurut kontak dengan institusi: - Pelayanan Publik Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb.

85.3

Pemda - GABUNGAN

76.5 70.6

PLN

67.6

Telkom dan layanannya PAM

50.0

Polri/Polisi - GABUNGAN

44.1 35.3

Depnaker Layanan Kesehatan Publik - GABUNGAN

32.4

BPOM

26.5

Diknas - GABUNGAN

17.6 11.8

Others BUMN - GABUNGAN DepHukum

11.8

Partai politik

8.8

KPPN

8.8 8.8

PU, pekerjaan umum, jalan dsb. DPR/DPRD Militer - GABUNGAN

5.9 5.9

Other Dept - GABUNGAN

2.9

Proyek yang dibiayai negara donor lain

2.9

Pengadilan

2.9

Ditjen Imigrasi

2.9

BPN

2.9 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0

146

- Kontrak Bisnis NONE

61.8

Pemda - GABUNGAN

29.4

Depnaker

20.6

Diknas - GABUNGAN

20.6

DPR/DPRD

17.6

Telkom dan layanannya

14.7

Pengadilan

11.8

KPPN

11.8

Polri/Polisi - GABUNGAN

11.8

Layanan Kesehatan Publik - GABUNGAN

11.8

PLN

11.8

Partai politik

8.8

Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb.

8.8 8.8

BPN Other Dept - GABUNGAN

5.9

BPOM

5.9

Others BUMN - GABUNGAN

5.9

Militer - GABUNGAN

5.9

PU, pekerjaan umum, jalan dsb.

5.9

PAM

5.9

Others - GABUNGAN

2.9

Agen Pemerintah - GABUNGAN

2.9

Proyek yang dibiayai negara donor lain

2.9

Proyek yang dibiayai World Bank

2.9

Bea dan Cukai

2.9

Ditjen Imigrasi

2.9 0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

1. Komponen Indeks Persepsi Korupsi a. Aspek Mendapatkan Kontrak Pemerintah dan Bayarannya Menyuap untuk mendapat kontrak (score=3.5)

21

Menyuap agar kontrak dibayar (score=3.7)

21 0

26

47

21

50

20

40

60

90 80

Ya, Selalu

[0]

Ya, Sangat Mungkin [2.5]

Mungkin

[5]

Tidak Mungkin

Sama sekali tidak perlu/Mungkin

60

100

[7.5]

[10]

b. Aspek Komitmen Kepala Daerah untuk Memberantas Korupsi

6

2006 (score=3.1)

0

15

44

20

Ya, Sangat berkomitmen

40 [10]

Tidak, Kurang berkomitmen [3.33]

32

60 Ya, Agak berkomitmen

80 [6.67]

Tidak, Sangat tidak berkomitmen [0]

147

100

2. Evaluasi kualitas pelayanan Publik 10= sangat baik; 0= sangat buruk No.

Institusi

2004

2006

1

PLN

-

5.00

2

Telkom dan layanannya

-

6.57

3

PAM

-

5.79

4

PU, pekerjaan umum, jalan dsb.

-

5.98

5

Layanan Kesehatan Publik

-

5.88

6

Diknas

-

6.18

7

Pemda

-

5.79

8

BPN

-

6.27

9

Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb.

-

5.39

10

Ditjen Imigrasi

-

5.86

11

DepHukum

-

5.25

12

Polri/Polisi

-

4.95

13

TNI/Militer

-

5.96

14

Depnaker

-

5.98

15

KPPN

-

6.25

16

Bea dan Cukai

-

5.59

17

Partai politik

-

4.65

18

DPR/DPRD

-

4.22

19

Pengadilan

-

4.85

20

Others BUMN

-

6.38

21

BPOM

-

6.47

22

Proyek yang dibiayai World Bank

-

6.13

23

Proyek yang dibiayai negara donor lain

-

6.11

24

BRR

-

0.00

Basis berbeda untuk tiap institusi 3. Indikator kegiatan suap di pelayanan publik pada institusi yang paling sering berhubungan dengan pengusaha di Mataram (responden minimal 10 orang) a. Pelayanan Publik No.

Institusi

Jumlah interaksi 1 2 3 4 5 6

Bagaimana praktik suap terjadi

Interaksi korupsi

Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb. Pemda - GABUNGAN PLN Telkom dan layanannya PAM Polri/Polisi - GABUNGAN

85% 76% 71% 68% 50% 44%

148

Jumlah yang berinteraksi korup 21% 23% 21% 4% 6% 27%

Diminta

Menawarkan

17% 15% 13% 4% 0% 20%

3% 8% 8% 0% 6% 7%

7 8

Depnaker Layanan Kesehatan Publik GABUNGAN

35%

0%

0%

0%

32%

0%

0%

0%

b. Kontrak Bisnis No.

Institusi

Jumlah yang berinteraksi korup

Jumlah interaksi 1

Bagaimana praktik suap terjadi

Interaksi korupsi

Pemda - GABUNGAN

29%

Diminta

Menawarkan

30%

0%

30%

4. Siapa yg masih dipercaya mengatasi korupsi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)

44

LSM

21

Asosiasi Bisnis

21

15

Media

6

Polisi

6

Tokoh keagamaan senior

0

9

50

60

9

3

21

29

15

3 3

Politikus 0 3

9

12

18

6

6

10

20

30 Pilihan-1

40 Pilihan-2

70

Pilihan-3

5. Situasi Pekerjaan di Mataram Apakah perlu menyuap untuk mendapatkan Pekerjaan di:

Pemerintah (score=3.8)

BUMN (score=4.8)

21 3

38

24 12

Swasta (score=5.3)

24

0

18

47

12 20

24

38 40

29 60

80

Selalu

[0]

Sangat mungkin [2.5]

Mungkin

[5]

Tidak mungkin

Sama sekali tidak perlu/mungkin [10]

149

[7.5]

0 0 9 100

KOTA KUPANG Total Responden: 34 Profil Responden: a. Menurut Jenis dan Besar Usaha: Total

34

Total MNC

1

Total Lokal

33

Kecil (1 – 19 peg)

21

Menengah (20-99 peg)

11

Besar (100+ peg)

1

b. Menurut Sektor Usaha: Trade, Hotel and Restaurant Non Oil-Gas Manufacturing Private Service Agriculture, Livestock, Forestry and Fishery Mining and Quarrying Construction Transport Electricity, Gas and Water Supply Financial, Ownership and Business Services Oil and Gas Manufacturing Communication General Government Service Others

19 7 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0

c. Menurut kontak dengan institusi: - Pelayanan Publik PLN

85.3

Telkom dan layanannya

82.4

PAM

47.1

BPOM

35.3

Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb.

35.3

Pemda - GABUNGAN

32.4

Polri/Polisi - GABUNGAN

23.5

Layanan Kesehatan Publik - GABUNGAN

23.5

Diknas - GABUNGAN

11.8

Ditjen Imigrasi

8.8

BPN PU, pekerjaan umum, jalan dsb.

8.8 5.9

Others BUMN - GABUNGAN

2.9

Pengadilan

2.9

DPR/DPRD

2.9

Bea dan Cukai

2.9

KPPN

2.9

Depnaker

2.9

Militer - GABUNGAN

2.9

DepHukum

2.9

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0

150

- Kontrak Bisnis NONE

67.6 17.6

Pemda - GABUNGAN PU, pekerjaan umum, jalan dsb.

8.8

PLN

8.8

Proyek yang dibiayai World Bank

5.9

Partai politik

5.9 5.9

KPPN Others - GABUNGAN

2.9

Agen Pemerintah - GABUNGAN

2.9

Others BUMN - GABUNGAN

2.9

DPR/DPRD

2.9

Bea dan Cukai

2.9

Depnaker

2.9

BPN

2.9

Diknas - GABUNGAN

2.9 0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

1. Komponen Indeks Persepsi Korupsi a. Aspek Mendapatkan Kontrak Pemerintah dan Bayarannya Menyuap untuk mendapat kontrak (score=4.9)

24

9

Menyuap agar kontrak dibayar (score=4.8)

24

6

0

26

32

35

20

40

26 60

9

80

Ya, Selalu

[0]

Ya, Sangat Mungkin [2.5]

Mungkin

[5]

Tidak Mungkin

Sama sekali tidak perlu/Mungkin

9

100

[7.5]

[10]

b. Aspek Komitmen Kepala Daerah untuk Memberantas Korupsi

32

2006 (score=6.9)

0

32

20

Ya, Sangat berkomitmen

40 [10]

Tidak, Kurang berkomitmen [3.33]

21

60 Ya, Agak berkomitmen

3

80 [6.67]

Tidak, Sangat tidak berkomitmen [0]

151

100

2. Evaluasi kualitas pelayanan Publik 10= sangat baik; 0= sangat buruk No.

Institusi

2004

2006

1

PLN

-

5.59

2

Telkom dan layanannya

-

6.57

3

PAM

-

4.44

4

PU, pekerjaan umum, jalan dsb.

-

5.27

5

Layanan Kesehatan Publik

-

5.00

6

Diknas

-

5.25

7

Pemda

-

5.96

8

BPN

-

5.93

9

Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb.

-

6.47

10

Ditjen Imigrasi

-

5.88

11

DepHukum

-

6.14

12

Polri/Polisi

-

5.29

13

TNI/Militer

-

6.06

14

Depnaker

-

6.78

15

KPPN

-

6.67

16

Bea dan Cukai

-

6.08

17

Partai politik

-

5.19

18

DPR/DPRD

-

4.36

19

Pengadilan

-

3.73

20

Others BUMN

-

6.56

21

BPOM

-

6.67

22

Proyek yang dibiayai World Bank

-

6.46

23

Proyek yang dibiayai negara donor lain

-

6.30

24

BRR

-

0.00

Basis berbeda untuk tiap institusi

3. Indikator kegiatan suap di pelayanan publik pada institusi yang paling sering berhubungan dengan pengusaha di Kupang (responden minimal 10 orang) a. Pelayanan Publik No.

Institusi

85% 82% 47%

Jumlah yang berinteraksi korup 10% 14% 19%

35% 35% 32%

17% 25% 18%

Jumlah interaksi 1 2 3 4 5 6

PLN Telkom dan layanannya PAM Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb. BPOM Pemda - GABUNGAN

Bagaimana praktik suap terjadi

Interaksi korupsi

152

Dimint a

Menawarka n

7% 0% 6%

3% 14% 13%

0% 0% 0%

17% 25% 18%

b. Kontrak Bisnis [Tidak ada dengan responden yang lebih dari 10] 4. Siapa yg masih dipercaya mengatasi korupsi

Asosiasi Bisnis

24

Media

21

LSM

21

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)

24

24

15

32

18

18

Polisi

9

26

24

12

12

3

Tokoh keagamaan 30 9 senior

Politikus 0 9

0

10

20

30

40

Pilihan-1

50

Pilihan-2

60

70

80

90

Pilihan-3

5. Situasi Pekerjaan di Kupang Apakah perlu menyuap untuk mendapatkan Pekerjaan di:

24

Pemerintah (score=4)

15

BUMN (score=4.7)

Swasta (score=6.5)

6 9

3 9 0

26

18

26

24

35 20

3 3

29 40

60

80

Selalu

[0]

Sangat mungkin [2.5]

Mungkin

[5]

Tidak mungkin

Sama sekali tidak perlu/mungkin [10]

153

24

[7.5]

100

KOTA MAUMERE Total Responden: 32 Profil Responden: a. Menurut Jenis dan Besar Usaha: Total

32

Total MNC

0

Total Lokal

32

Kecil (1 – 19 peg)

30

Menengah (20-99 peg)

2

Besar (100+ peg)

0

b. Menurut Sektor Usaha: Non Oil-Gas Manufacturing Trade, Hotel and Restaurant Private Service Construction Financial, Ownership and Business Services Agriculture, Livestock, Forestry and Fishery Mining and Quarrying Electricity, Gas and Water Supply Oil and Gas Manufacturing Transport Communication General Government Service Others

16 12 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

c. Menurut kontak dengan institusi: - Pelayanan Publik Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb.

96.9

Pemda - GABUNGAN

87.5

PLN

62.5

Depnaker

59.4

Telkom dan layanannya

53.1

Polri/Polisi - GABUNGAN

50.0

Others BUMN - GABUNGAN

43.8

BPOM

28.1

PAM Pengadilan

25.0 9.4

Ditjen Imigrasi

9.4

BPN

6.3

Diknas - GABUNGAN

6.3

Layanan Kesehatan Publik - GABUNGAN

6.3

Other Dept - GABUNGAN

3.1

Proyek yang dibiayai World Bank

3.1

DPR/DPRD

3.1

KPPN

3.1

Militer - GABUNGAN

3.1

PU, pekerjaan umum, jalan dsb.

3.1 0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

154

120.0

- Kontrak Bisnis

NONE

Pemda - GABUNGAN

90.6

6.3

PU, pekerjaan umum, jalan dsb.

3.1

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

1. Komponen Indeks Persepsi Korupsi a. Aspek Mendapatkan Kontrak Pemerintah dan Bayarannya Menyuap untuk mendapat kontrak (score=2)

56

Menyuap agar kontrak dibayar (score=2.7)

16

47 0

25

16

20

40

25 60

9 3 80

Ya, Selalu

[0]

Ya, Sangat Mungkin [2.5]

Mungkin

[5]

Tidak Mungkin

Sama sekali tidak perlu/Mungkin

03

100

[7.5]

[10]

b. Aspek Komitmen Kepala Daerah untuk Memberantas Korupsi

9

2006 (score=5.1)

0

41

20

Ya, Sangat berkomitmen

38

40 [10]

Tidak, Kurang berkomitmen [3.33]

60 Ya, Agak berkomitmen

9

80 [6.67]

Tidak, Sangat tidak berkomitmen [0]

155

100

2. Evaluasi kualitas pelayanan Publik 10= sangat baik; 0= sangat buruk No.

Institusi

2004

2006

1

PLN

-

3.85

2

Telkom dan layanannya

-

6.22

3

PAM

-

3.98

4

PU, pekerjaan umum, jalan dsb.

-

4.90

5

Layanan Kesehatan Publik

-

3.44

6

Diknas

-

5.49

7

Pemda

-

5.63

8

BPN

-

5.77

9

Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb.

-

5.73

10

Ditjen Imigrasi

-

5.61

11

DepHukum

-

6.30

12

Polri/Polisi

-

6.04

13

TNI/Militer

-

6.67

14

Depnaker

-

6.45

15

KPPN

-

6.11

16

Bea dan Cukai

-

6.67

17

Partai politik

-

5.56

18

DPR/DPRD

-

4.79

19

Pengadilan

-

5.10

20

Others BUMN

-

6.04

21

BPOM

-

6.25

22

Proyek yang dibiayai World Bank

-

6.50

23

Proyek yang dibiayai negara donor lain

-

6.50

24

BRR

-

0.00

Basis berbeda untuk tiap institusi

3. Indikator kegiatan suap di pelayanan publik pada institusi yang paling sering berhubungan dengan pengusaha di Maumere (responden minimal 10 orang) a. Pelayanan Publik No .

1 2 3 4 5 6 7

Institusi

Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb. Pemda - GABUNGAN PLN Depnaker Telkom dan layanannya Polri/Polisi - GABUNGAN Others BUMN - GABUNGAN

Bagaimana praktik suap terjadi

Interaksi korupsi Jumlah interaksi

Jumlah yang berinteraksi korup

Dimint a

Menawarka n

97% 88% 63% 59% 53% 50% 44%

23% 11% 20% 0% 12% 6% 0%

19% 11% 15% 0% 12% 6% 0%

3% 0% 5% 0% 0% 0% 0%

156

b. Kontrak Bisnis [Tidak ada dengan responden yang lebih dari 10] 4. Siapa yg masih dipercaya mengatasi korupsi

Asosiasi Bisnis

47

Media

9

19

28

Polisi

9

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)

9

9

Tokoh keagamaan senior

9

9

LSM

13

6

9

13

9

47

13

28

9

Politikus 0 3 0

0

10

20

30 Pilihan-1

40 Pilihan-2

50

60

70

Pilihan-3

5. Situasi Pekerjaan di Maumere Apakah perlu menyuap untuk mendapatkan Pekerjaan di: Pemerintah (score=4.1)

28

16

22

BUMN (score=4.8)

13

28

Swasta (score=5)

0

28

19

31 9

20

19

25 40

[0]

Sangat mungkin [2.5]

Mungkin

[5]

Tidak mungkin

157

28 80

Selalu

Sama sekali tidak perlu/mungkin [10]

16

9 60

[7.5]

9

100

KOTA LARANTUKA Total Responden: 31 Profil Responden: a. Menurut Jenis dan Besar Usaha: Total

31

Total MNC

1

Total Lokal

30

Kecil (1 – 19 peg)

30

Menengah (20-99 peg)

0

Besar (100+ peg)

0

b. Menurut Sektor Usaha: Trade, Hotel and Restaurant Non Oil-Gas Manufacturing Private Service Construction Financial, Ownership and Business Services Agriculture, Livestock, Forestry and Fishery Mining and Quarrying Electricity, Gas and Water Supply Oil and Gas Manufacturing Transport Communication General Government Service Others

15 11 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

c. Menurut kontak dengan institusi: - Pelayanan Publik Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb.

93.5

Pemda - GABUNGAN

93.5

Others BUMN - GABUNGAN

74.2

Telkom dan layanannya

64.5

PLN

54.8

PAM

41.9

Depnaker

32.3

Polri/Polisi - GABUNGAN

29.0

BPN

16.1

BPOM

12.9

Other Dept - GABUNGAN

6.5

KPPN

6.5

Militer - GABUNGAN

6.5

Agen Pemerintah - GABUNGAN

3.2

DPR/DPRD

3.2

Partai politik

3.2

Bea dan Cukai

3.2

Ditjen Imigrasi

3.2

Diknas - GABUNGAN

3.2 0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

158

- Kontrak Bisnis NONE

87.1

Pengadilan

6.5

Pemda - GABUNGAN

6.5

Other Dept GABUNGAN

3.2

Others BUMN GABUNGAN

3.2

Partai politik

3.2

Depnaker

3.2

Polri/Polisi GABUNGAN

3.2

BPN

3.2

Diknas - GABUNGAN

3.2

Layanan Kesehatan Publik - GABUNGAN

3.2

PU, pekerjaan umum, jalan dsb.

3.2 0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

1. Komponen Indeks Persepsi Korupsi a. Aspek Mendapatkan Kontrak Pemerintah dan Bayarannya Menyuap untuk mendapat kontrak (score=1.9)

48

Menyuap agar kontrak dibayar (score=2.1)

48 0

Ya, Selalu

[0]

Mungkin

[5]

29

19

23

20

40

26

60

80

30

30 100

Ya, Sangat Mungkin [2.5] Tidak Mungkin

Sama sekali tidak perlu/Mungkin

[7.5]

[10]

b. Aspek Komitmen Kepala Daerah untuk Memberantas Korupsi

61

2006 (score=8.6)

0

20

Ya, Sangat berkomitmen

40 [10]

Tidak, Kurang berkomitmen [3.33]

60 Ya, Agak berkomitmen

35

30

80

100

[6.67]

Tidak, Sangat tidak berkomitmen [0]

159

2. Evaluasi kualitas pelayanan Publik 10= sangat baik; 0= sangat buruk No.

Institusi

2004

2006

1

PLN

-

6.24

2

Telkom dan layanannya

-

6.67

3

PAM

-

3.22

4

PU, pekerjaan umum, jalan dsb.

-

3.87

5

Layanan Kesehatan Publik

-

3.98

6

Diknas

-

5.00

7

Pemda

-

6.45

8

BPN

-

4.30

9

Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb.

-

6.35

10

Ditjen Imigrasi

-

5.56

11

DepHukum

-

6.67

12

Polri/Polisi

-

6.24

13

TNI/Militer

-

6.89

14

Depnaker

-

6.03

15

KPPN

-

5.56

16

Bea dan Cukai

-

6.67

17

Partai politik

-

5.33

18

DPR/DPRD

-

4.81

19

Pengadilan

-

5.36

20

Others BUMN

-

6.35

21

BPOM

-

5.00

22

Proyek yang dibiayai World Bank

-

6.67

23

Proyek yang dibiayai negara donor lain

-

6.67

24

BRR

-

0.00

Basis berbeda untuk tiap institusi

3. Indikator kegiatan suap di pelayanan publik pada institusi yang paling sering berhubungan dengan pengusaha di Larantuka (responden minimal 10 orang) a. Pelayanan Publik No.

Institusi

94%

Jumlah yang berinteraksi korup 7%

94% 74% 65% 55% 42% 32%

7% 9% 0% 24% 15% 0%

Jumlah interaksi 1 2 3 4 5 6 7

Pemda - GABUNGAN Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb. Others BUMN - GABUNGAN Telkom dan layanannya PLN PAM Depnaker

Bagaimana praktik suap terjadi

Interaksi korupsi

160

Diminta

Menawarkan

3%

3%

7% 4% 0% 0% 0% 0%

0% 4% 0% 24% 15% 0%

b. Kontrak Bisnis [Tidak ada dengan responden yang lebih dari 10] 4. Siapa yg masih dipercaya mengatasi korupsi 29

Asosiasi Bisnis

16

23

Media

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)

16

19

LSM

6

Politikus

6

Tokoh keagamaan 3 senior

16

13

10

Polisi

10

35

23

13

16

6

30

6

0

13

10

20

30

40

Pilihan-1

Pilihan-2

50

60

70

80

Pilihan-3

5. Situasi Pekerjaan di Larantuka Apakah perlu menyuap untuk mendapatkan Pekerjaan di: Pemerintah (score=4.2)

19

29

13

BUMN (score=4.5)

29 29

Swasta (score=4)

23

0

23 23

20

23

40

35 23 60

[0]

Sangat mungkin [2.5]

Mungkin

[5]

Tidak mungkin

161

13 80

Selalu

Sama sekali tidak perlu/mungkin [10]

6

[7.5]

0 13 100

KOTA TUAL Total Responden: 33 Profil Responden: a. Menurut Jenis dan Besar Usaha: Total

33

Total MNC

0

Total Lokal

33

Kecil (1 – 19 peg)

30

Menengah (20-99 peg)

3

Besar (100+ peg)

0

b. Menurut Sektor Usaha: Trade, Hotel and Restaurant Private Service Non Oil-Gas Manufacturing Construction Electricity, Gas and Water Supply Financial, Ownership and Business Services Transport Communication Agriculture, Livestock, Forestry and Fishery Mining and Quarrying Oil and Gas Manufacturing General Government Service Others

14 6 5 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0

c. Menurut kontak dengan institusi: - Pelayanan Publik Pemda - GABUNGAN

90.9

Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb.

84.8

PLN

33.3

Telkom dan layanannya

30.3

DepHukum

21.2

Layanan Kesehatan Publik - GABUNGAN

21.2

Polri/Polisi - GABUNGAN Diknas - GABUNGAN

18.2 6.1

Others BUMN - GABUNGAN

3.0

Pengadilan

3.0

DPR/DPRD

3.0

PU, pekerjaan umum, jalan dsb.

3.0

PAM

3.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

162

- Kontrak Bisnis NONE

78.8

Pemda - GABUNGAN

15.2

DPR/DPRD

9.1

Agen Pemerintah GABUNGAN

3.0

Pengadilan

3.0

KPPN

3.0

Depnaker

3.0

Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb.

3.0

Diknas - GABUNGAN

3.0

Layanan Kesehatan Publik - GABUNGAN

3.0

PU, pekerjaan umum, jalan dsb.

3.0

PLN

3.0 0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

1. Komponen Indeks Persepsi Korupsi a. Aspek Mendapatkan Kontrak Pemerintah dan Bayarannya Menyuap untuk mendapat kontrak (score=3.4)

36

Menyuap agar kontrak dibayar (score=3)

15

42 0

30

15

20

40

27 60

6

9

6

80

Ya, Selalu

[0]

Ya, Sangat Mungkin [2.5]

Mungkin

[5]

Tidak Mungkin

Sama sekali tidak perlu/Mungkin

12

100

[7.5]

[10]

b. Aspek Komitmen Kepala Daerah untuk Memberantas Korupsi

18

2006 (score=5.6)

0

48

20

Ya, Sangat berkomitmen

40 [10]

Tidak, Kurang berkomitmen [3.33]

12

60 Ya, Agak berkomitmen

18

80 [6.67]

Tidak, Sangat tidak berkomitmen [0]

163

100

2. Evaluasi kualitas pelayanan Publik 10= sangat baik; 0= sangat buruk No.

Institusi

2004

2006

1

PLN

-

5.35

2

Telkom dan layanannya

-

6.47

3

PAM

-

5.76

4

PU, pekerjaan umum, jalan dsb.

-

5.86

5

Layanan Kesehatan Publik

-

5.76

6

Diknas

-

6.16

7

Pemda

-

6.27

8

BPN

-

6.37

9

Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb.

-

5.96

10

Ditjen Imigrasi

-

6.57

11

DepHukum

-

6.37

12

Polri/Polisi

-

5.94

13

TNI/Militer

-

6.57

14

Depnaker

-

6.47

15

KPPN

-

6.67

16

Bea dan Cukai

-

6.67

17

Partai politik

-

5.86

18

DPR/DPRD

-

5.56

19

Pengadilan

-

5.25

20

Others BUMN

-

6.57

21

BPOM

-

6.47

22

Proyek yang dibiayai World Bank

-

6.16

23

Proyek yang dibiayai negara donor lain

-

6.37

24

BRR

-

0.00

Basis berbeda untuk tiap institusi

3. Indikator kegiatan suap di pelayanan publik pada institusi yang paling sering berhubungan dengan pengusaha di Tual (responden minimal 10 orang) a. Pelayanan Publik No .

1 2 3 4

Institusi

Pemda - GABUNGAN Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb. PLN Telkom dan layanannya

Bagaimana praktik suap terjadi

Interaksi korupsi Jumlah interaksi

Jumlah yang berinteraksi korup

Dimint a

Menawarka n

91%

10%

3%

7%

85% 33% 30%

7% 9% 0%

4% 9% 0%

4% 0% 0%

164

b. Kontrak Bisnis [Tidak ada dengan responden yang lebih dari 10] 4. Siapa yg masih dipercaya mengatasi korupsi

LSM

Media

21

Asosiasi Bisnis

21

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)

Polisi

18

15

9

24

24

9

Politikus

15

24

9

12

18

27

27

12

6 0

Tokoh keagamaan 303 senior

0

10

20

30 Pilihan-1

40

50

Pilihan-2

60

70

80

Pilihan-3

5. Situasi Pekerjaan di Tual Apakah perlu menyuap untuk mendapatkan Pekerjaan di: Pemerintah (score=3.8)

39 27

BUMN (score=4.5)

6

24

Swasta (score=5.9)

0

6

21 30

3 9 20

9

15

12

15

36 40

24 60

80

Selalu

[0]

Sangat mungkin [2.5]

Mungkin

[5]

Tidak mungkin

Sama sekali tidak perlu/mungkin [10]

165

[7.5]

100

KOTA AMBON Total Responden: 32 Profil Responden: a. Menurut Jenis dan Besar Usaha: Total

32

Total MNC

0

Total Lokal

32

Kecil (1 – 19 peg)

27

Menengah (20-99 peg)

5

Besar (100+ peg)

0

b. Menurut Sektor Usaha: Trade, Hotel and Restaurant Construction Financial, Ownership and Business Services Private Service Agriculture, Livestock, Forestry and Fishery Transport Non Oil-Gas Manufacturing Communication General Government Service Mining and Quarrying Electricity, Gas and Water Supply Oil and Gas Manufacturing Others

13 4 4 4 2 2 1 1 1 0 0 0 0

c. Menurut kontak dengan institusi: - Pelayanan Publik Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb.

62.5

Pemda - GABUNGAN

62.5

PLN

62.5

Telkom dan layanannya

53.1

Layanan Kesehatan Publik - GABUNGAN

28.1

DepHukum

25.0

PAM

21.9

Diknas - GABUNGAN

18.8

Depnaker

15.6

PU, pekerjaan umum, jalan dsb.

15.6

Polri/Polisi - GABUNGAN

12.5

BPN

12.5

KPPN BPOM

9.4 6.3

Others BUMN - GABUNGAN

3.1

Pengadilan

3.1

DPR/DPRD

3.1

Partai politik

3.1

Militer - GABUNGAN

3.1

Ditjen Imigrasi

3.1 0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

166

70.0

- Kontrak Bisnis NONE

68.8

Pemda - GABUNGAN

21.9

PU, pekerjaan umum, jalan dsb.

15.6

Layanan Kesehatan Publik - GABUNGAN

9.4

Other Dept - GABUNGAN

6.3

Others BUMN - GABUNGAN

6.3

Diknas - GABUNGAN

6.3

Agen Pemerintah - GABUNGAN

3.1

Proyek yang dibiayai World Bank

3.1

BPOM

3.1

DPR/DPRD

3.1

Partai politik

3.1

KPPN

3.1

Depnaker

3.1

Militer - GABUNGAN

3.1

PLN

3.1

0.0

10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

1. Komponen Indeks Persepsi Korupsi a. Aspek Mendapatkan Kontrak Pemerintah dan Bayarannya Menyuap untuk mendapat kontrak (score=4.5)

28

Menyuap agar kontrak dibayar (score=4.9)

16

22 0

25

16

28

20

40

13

13 60

22 80

Ya, Selalu

[0]

Ya, Sangat Mungkin [2.5]

Mungkin

[5]

Tidak Mungkin

Sama sekali tidak perlu/Mungkin

19

100

[7.5]

[10]

b. Aspek Komitmen Kepala Daerah untuk Memberantas Korupsi

34

2006 (score=6.5)

0

31

20

Ya, Sangat berkomitmen

40 [10]

Tidak, Kurang berkomitmen [3.33]

28

60 Ya, Agak berkomitmen

80 [6.67]

Tidak, Sangat tidak berkomitmen [0]

167

6

100

2. Evaluasi kualitas pelayanan Publik 10= sangat baik; 0= sangat buruk No.

Institusi

2004

2006

1

PLN

-

5.31

2

Telkom dan layanannya

-

6.77

3

PAM

-

5.42

4

PU, pekerjaan umum, jalan dsb.

-

5.84

5

Layanan Kesehatan Publik

-

6.15

6

Diknas

-

6.25

7

Pemda

-

5.52

8

BPN

-

5.83

9

Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb.

-

5.84

10

Ditjen Imigrasi

-

6.24

11

DepHukum

-

6.35

12

Polri/Polisi

-

5.63

13

TNI/Militer

-

6.25

14

Depnaker

-

5.94

15

KPPN

-

6.56

16

Bea dan Cukai

-

6.24

17

Partai politik

-

5.83

18

DPR/DPRD

-

5.63

19

Pengadilan

-

5.52

20

Others BUMN

-

6.46

21

BPOM

-

6.88

22

Proyek yang dibiayai World Bank

-

5.94

23

Proyek yang dibiayai negara donor lain

-

5.73

24

BRR

-

0.00

Basis berbeda untuk tiap institusi

3. Indikator kegiatan suap di pelayanan publik pada institusi yang paling sering berhubungan dengan pengusaha di Ambon (responden minimal 10 orang) a. Pelayanan Publik No .

1 2 3 4

Institusi

PLN Pemda - GABUNGAN Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb. Telkom dan layanannya

Bagaimana praktik suap terjadi

Interaksi korupsi Jumlah interaksi

Jumlah yang berinteraksi korup

Dimint a

Menawarka n

63% 63%

20% 20%

10% 20%

10% 0%

63% 53%

0% 12%

0% 0%

0% 12%

168

b. Kontrak Bisnis [Tidak ada dengan responden yang lebih dari 10] 4. Siapa yg masih dipercaya mengatasi korupsi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)

34

13

Media

19

25

Polisi

19

25

Asosiasi Bisnis

19

LSM

6

Tokoh keagamaan senior

9

22

13

16

19

3

Politikus 0 3

6

19

16

9

6

0

10

20

30

Pilihan-1

40 Pilihan-2

50

60

70

Pilihan-3

5. Situasi Pekerjaan di Ambon Apakah perlu menyuap untuk mendapatkan Pekerjaan di:

34

Pemerintah (score=3)

28

25

BUMN (score=3.7)

25

16

Swasta (score=4.4)

0

25

25 20

40

28 3

60

80

[0]

Sangat mungkin [2.5]

Mungkin

[5]

Tidak mungkin

169

13

38

Selalu

Sama sekali tidak perlu/mungkin [10]

9 3

[7.5]

6

16 100

LAYANAN KESEHATAN PUBLIK Total Responden : 406 Profil dari responden yang kontak dengan layanan kesehatan publik : a. Berdasarkan Jenis dan Besar Usaha: Pelayanan Umum Total

Kontrak Bisnis

Total Kontak

362

74

406

Total MNC

65

8

70

Total Lokal

297

66

336

Kecil (1 – 19 pegawai)

114

39

139

Menengah (20-99 pegawai)

99

21

110

Besar (100+ pegawai)

84

6

87

b. Berdasarkan Sektor Usaha: Pelayanan Umum Total

Kontrak Bisnis

Total Kontak

362

74

406

65

8

70

Trade, Hotel and Restaurant

186

44

214

Non Oil-Gas Manufacturing

65

6

70

Private Service

32

9

37

Transport

27

3

29

Financial, Ownership and Business Services

20

5

22

Construction

7

4

9

Communication

7

3

7

Agriculture, Livestock, Forestry and Fishery

6

0

6

Mining and Quarrying

6

0

6

Electricity, Gas and Water Supply

3

0

3

Oil and Gas Manufacturing

1

0

1

General Government Service

1

0

1

Multinational (MNC)

170

c. Berdasarkan penetrasi kontak per daerah: - Pelayanan Umum KTBR (n=32) DPS (n=43) SBY (n=176) PKRY (n=33) PNAK (n=34) CLG (n=59) MTRM (n=34) PLB (n=34) AMBN (n=32) YOG (n=38) KPG (n=34) MKS (n=65) TUAL (n=33) PDG (n=33) ACEH (n=32) BKS (n=60) TNDT (n=33) TGR (n=61) JKT (n=333) BTM (n=67) PRPR (n=32) MND (n=39) SMG (n=60) MDN (n=65) MAME (n=32) BLPP (n=66) BJMS (n=33) SLK (n=33) PKBR (n=37) GRTL (n=33) WNSB (n=33) Total (n=1760)

- Kontrak Bisnis 56%

GRTL (n=2)

44% 36% 36% 35% 34% 32% 32%

BJMS (n=8)

38% 36%

TGR (n=6)

33%

MTRM (n=13)

31%

AMBN (n=10)

30%

PLB (n=10)

30%

CLG (n=7)

29%

PKBR (n=19)

26%

LRTK (n=4)

25%

SMG (n=17)

24%

TNDT (n=13)

23%

PKRY (n=9)

22%

MDN (n=14)

21%

MND (n=5)

20%

DPS (n=5)

20%

SLK (n=10)

20%

BKS (n=22)

18%

WNSB (n=13)

9%

15%

TUAL (n=7)

6% 6% 6% 6% 5% 3% 3%

14%

JKT (n=109)

10%

PDG (n=12)

8%

SBY (n=38)

8%

MKS (n=14)

7%

BLPP (n=20)

20%

5%

Total (n=471)

21% 0%

40%

PNAK (n=11)

28% 24% 24% 23% 21% 21% 19% 18% 18% 18% 17% 16% 16% 15% 13%

50%

YOG (n=15)

40%

60%

171

16% 0%

20%

40%

60%

1. SPI Layanan Kesehatan Publik 2004 – 2006 by region Skala: 0 = sangat buruk; 10 = sangat baik No.

Kabupaten/Kota

Diantara semua responden

Diantara yang menyuap

2004

2006

2004

2006

-

4.48

-

0.00

Medan

4.59

6.16

3.33

7.78

3

Kab. Solok

6.04

5.76

3.33

0.00

4

Kab. Tanah Datar

5.09

5.36

0.00

6.67

5

Padang

6.17

5.66

0.00

6.67

6

Batam

4.21

4.83

3.33

0.00

7

Pakan Baru

3.33

5.14

0.00

3.33

8

Palembang

8.08

5.30

6.67

6.67

9

DKI Jakarta

4.88

5.42

4.44

5.56

10

Bekasi

5.00

5.48

3.33

5.00

11

Cilegon

5.19

5.54

5.00

6.67

12

Tangerang

5.34

5.89

3.33

6.67

13

Kab. Wonosobo

6.76

6.26

3.33

0.00

14

Semarang

5.72

6.72

3.33

5.00

15

Yogyakarta

6.41

5.88

6.67

4.00

16

Surabaya

6.09

5.63

3.33

5.00

17

Pontianak

-

4.61

-

0.00

18

Palangkaraya

-

6.37

-

0.00

19

Kotabaru

4.90

5.31

5.00

4.44

20

Banjarmasin

6.54

5.86

5.84

0.00

21

Balikpapan

5.33

5.96

0.00

0.00

22

Manado

5.46

5.56

0.00

6.67

23

Gorontalo

-

5.35

-

6.67

1

Banda Aceh

2

24

Pare-pare

-

6.46

-

0.00

25

Makassar

8.18

6.31

0.00

0.00

26

Denpasar

6.67

5.19

0.00

6.67

27

Mataram

-

5.88

-

6.67

28

Kupang

-

5.00

-

0.00

29

Maumere

-

3.44

-

0.00

30

Kab. Larantuka

-

3.98

-

0.00

31

Kab. Tual

-

5.76

-

3.33

32

Ambon

-

6.15

-

6.67

Catatan: Basis berbeda untuk tiap daerah pada tahun 2004 dan 2006

172

2a. Interaksi korupsi yang terjadi pada pelayanan publik, dan siapa yang meminta dan menawarkan 2004 No

Kabupaten/Kota

1

Kota Banda Aceh

2

Base

2006

Jumlah Interaksi

Interaksi korup

Base

Jumlah Interaksi

Interaksi korup

Diminta

Menawarkan

-

-

-

32

6 (19% )

0%

0%

0%

Kota Medan

69

7 (10% )

29%

65

6 (9% )

17%

17%

0%

3

Kab. Solok

37

6 (16% )

17%

33

2 (6% )

0%

0%

0%

4

Kab. Tanah Datar

37

6 (16% )

0%

33

6 (18% )

0%

0%

0%

5

Kota Padang

47

15 (32% )

7%

33

7 (21% )

14%

0%

14%

6

Kota Batam

53

13 (25% )

23%

67

11 (16% )

0%

0%

0%

7

Kota Pekan Baru

42

10 (24% )

0%

37

2 (5% )

50%

50%

0%

8

Kota Palembang

40

6 (15% )

17%

34

11 (32% )

9%

0%

9%

9

DKI Jakarta

260

68 (26% )

13%

333

56 (17% )

13%

5%

7%

10

Kota Bekasi

66

10 (15% )

10%

60

11 (18% )

0%

0%

0%

11

Kota Cilegon

63

11 (17% )

18%

59

20 (34% )

10%

5%

5%

12

Kota Tangerang

69

8 (12% )

13%

61

11 (18% )

9%

0%

9%

13

Kab. Wonosobo

37

3 (8% )

67%

33

1 (3% )

0%

0%

0%

14

Kota Semarang

56

18 (32% )

11%

60

8 (13% )

13%

0%

13%

15

Kota Yogyakarta

39

12 (31% )

17%

38

9 (24% )

0%

0%

0%

16

Kota Surabaya

128

35 (27% )

17%

176

64 (36% )

13%

3%

9%

17

Kota Pontianak

-

-

-

34

12 (35% )

0%

0%

0%

18

Kota Palangkaraya

-

-

-

33

12 (36% )

0%

0%

0%

19

Kab. Kotabaru

32

9 (28% )

22%

32

18 (56% )

17%

11%

6%

20

Kota Banjarmasin

53

19 (36% )

21%

33

2 (6% )

0%

0%

0%

21

Kota Balikpapan

50

9 (18% )

0%

66

4 (6% )

0%

0%

0%

22

Kota Manado

44

8 (18% )

0%

39

6 (15% )

17%

17%

0%

23

Kota Gorontalo

-

-

-

33

1 (3% )

0%

0%

0%

24

Kota Pare-pare

-

-

-

32

5 (16% )

0%

0%

0%

25

Kota Makassar

44

8 (18% )

0%

65

15 (23% )

0%

0%

0%

26

Kota Denpasar

39

6 (15% )

0%

43

19 (44% )

5%

5%

0%

27

Kota Mataram

-

-

-

34

11 (32% )

0%

0%

0%

28

Kota Kupang

-

-

-

34

8 (24% )

0%

0%

0%

29

Kota Maumere

-

-

-

32

2 (6% )

0%

0%

0%

30

Kab. Larantuka

-

-

-

31

0 (0% )

-

-

-

31

Kota Tual

-

-

-

33

7 (21% )

0%

0%

0%

32

Kota Ambon

-

-

-

32

9 (28% )

0%

0%

0%

173

2b. Interaksi korupsi yang terjadi pada kontrak bisnis, dan siapa yang meminta dan menawarkan

No

Kabupaten/Kota

1

Kota Banda Aceh

2

Base

Jumlah Interaksi

Interaksi korup

Diminta

Menawarkan

9

0 (0% )

-

-

-

Kota Medan

14

3 (21% )

67%

67%

0%

3

Kab. Solok

10

2 (20% )

0%

0%

0%

4

Kab. Tanah Datar

13

3 (23% )

33%

33%

0%

5

Kota Padang

12

1 (8% )

100%

100%

0%

6

Kota Batam

21

0 (0% )

-

-

-

7

Kota Pekan Baru

19

5 (26% )

0%

0%

0%

8

Kota Palembang

10

3 (30% )

33%

33%

0%

9

DKI Jakarta

109

11 (10% )

27%

18%

9%

10

Kota Bekasi

22

4 (18% )

50%

50%

0%

11

Kota Cilegon

7

2 (29% )

50%

50%

0%

12

Kota Tangerang

6

2 (33% )

50%

50%

0%

13

Kab. Wonosobo

13

2 (15% )

0%

0%

0%

14

Kota Semarang

17

4 (24% )

25%

25%

0%

15

Kota Yogyakarta

15

6 (40% )

83%

50%

33%

16

Kota Surabaya

38

3 (8% )

33%

0%

33%

17

Kota Pontianak

11

4 (36% )

0%

0%

0%

18

Kota Palangkaraya

9

2 (22% )

0%

0%

0%

19

Kab. Kotabaru

4

0 (0% )

-

-

-

20

Kota Banjarmasin

8

3 (38% )

0%

0%

0%

21

Kota Balikpapan

20

1 (5% )

0%

0%

0%

22

Kota Manado

5

1 (20% )

0%

0%

0%

23

Kota Gorontalo

2

1 (50% )

100%

100%

0%

24

Kota Pare-pare

10

0 (0% )

-

-

-

25

Kota Makassar

14

1 (7% )

0%

0%

0%

26

Kota Denpasar

5

1 (20% )

0%

0%

0%

27

Kota Mataram

13

4 (31% )

25%

25%

0%

28

Kota Kupang

11

0 (0% )

-

-

-

29

Kota Maumere

3

0 (0% )

-

-

-

30

Kab. Larantuka

4

1 (25% )

0%

0%

0%

31

Kota Tual

7

1 (14% )

100%

100%

0%

32

Kota Ambon

10

3 (30% )

100%

100%

0%

174

3. Persepsi pengusaha mengenai perkembangan institusi Layanan Kesehatan Publik dalam 3 tahun terakhir (Berdasarkan jumlah orang yang korupsi dalam 3 tahun terakhir) a. Pelayanan publik

Net Peningkatan

DPS (n=1)

100

0

KTBR (n=3)

100

0

CLG (n=2)

100

0

PLB (n=1)

100

0

PKBR (n=1)

100

0

SBY (n=8)

25

50

25

100

0

SMG (n=1) 0

100

0

TGR (n=1) 0

100

0 14

86

PDG (n=1) 0

100

MDN (n=1) 0

100

TOTAL (n=28) 0

20

40 Meningkat

100 100

0 0 0 -14

-100

60 Sama

100

-100

18

46

36

100

0

MND (n=1) 0

JKT (n=7) 0

100

Menurun

175

80

18 100

b. Kontrak Bisnis

Net Peningkatan

DPS (n=2)

50

50

0

PKBR (n=2)

50

50

0

25

JKT (n=12)

67

50 50

8

17

MND (n=1) 0

100

0

SBY (n=2) 0

100

0

BLPP (n=1) 0

100

0

WNSB (n=1) 0

100

0

SMG (n=1) 0

100

0

BKS (n=1) 0

100

0

BTM (n=1) 0

100

-100

MDN (n=1) 0

100

-100

20

TOTAL (n=25) 0

68 20

40 Meningkat

0 0 0 0 0

12 60

Sama

0

80

8 100

Menurun

4. Alasan Menawarkan suap di Layanan Kesehatan Publik Pelayanan Masyarakat Basis: Yang menawarkan Karena kalau tidak, saya tidak akan dilayani/mendapat kontrak/ijin usaha Karena kalau tidak dibayar kali ini, lain kali bisa bermasalah Hanya untuk berterima kasih kepada petugasnya Don't Know

176

Hubungan Bisnis

20

13

35

62

5

0

55

38

5

0

DIKNAS Total Responden : 243 Profil dari responden yang kontak dengan Diknas : a. Berdasarkan Jenis dan Besar Usaha: Pelayanan Umum Total

Kontrak Bisnis

Total Kontak

164

120

243

Total MNC

24

6

27

Total Lokal

140

114

216

Kecil (1 – 19 pegawai)

65

63

111

Menengah (20-99 pegawai)

46

36

69

Besar (100+ pegawai)

29

15

36

b. Berdasarkan Sektor Usaha: Pelayanan Umum Total

Kontrak Bisnis

Total Kontak

164

120

243

Multinational (MNC)

24

6

27

Trade, Hotel and Restaurant

68

63

109

Private Service

48

19

58

Non Oil-Gas Manufacturing

13

18

28

Financial, Ownership and Business Services

9

5

13

Construction

7

7

11

Transport

7

3

9

Mining and Quarrying

5

0

5

Communication

3

4

5

Agriculture, Livestock, Forestry and Fishery

2

1

3

Electricity, Gas and Water Supply

1

0

1

General Government Service

1

0

1

177

c. Berdasarkan penetrasi kontak per daerah: - Pelayanan Umum PLB (n=34) PKRY (n=33) BTM (n=67) PRPR (n=32) AMBN (n=32) ACEH (n=32) MTRM (n=34) PNAK (n=34) MKS (n=65) KPG (n=34) BLPP (n=66) YOG (n=38) SMG (n=60) BJMS (n=33) PDG (n=33) PKBR (n=37) SBY (n=176) JKT (n=333) MAME (n=32) TUAL (n=33) TNDT (n=33) BKS (n=60) TGR (n=61) DPS (n=43) CLG (n=59) LRTK (n=31) KTBR (n=32) MDN (n=65) GRTL (n=33) WNSB (n=33) SLK (n=33) MND (n=39) Total (n=1760)

- Kontrak Bisnis 29% 27%

24% 22% 19% 19% 18% 15% 12% 12% 11% 11% 10% 9% 9% 8% 7% 7% 6% 6% 6% 5% 5% 5% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 9% 0%

10%

20%

SLK (n=10) PLB (n=10) MTRM (n=13) PRPR (n=10) KTBR (n=4) YOG (n=15) WNSB (n=13) PNAK (n=11) PDG (n=12) SMG (n=17) BKS (n=22) MKS (n=14) CLG (n=7) MDN (n=14) LRTK (n=4) TNDT (n=13) PKBR (n=19) AMBN (n=10) MND (n=5) DPS (n=5) TGR (n=6) JKT (n=109) SBY (n=38) BLPP (n=20) TUAL (n=7) BJMS (n=8) PKRY (n=9) ACEH (n=9) BTM (n=21) KPG (n=11) Total (n=471)

30%

178

70% 60% 54% 50% 50% 47% 46% 45% 42% 35% 32% 29% 29% 29% 25% 23% 21% 20% 20% 20% 17% 17% 16% 15% 14% 13% 11% 11% 10% 9% 25% 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

1. SPI Diknas 2004 – 2006 by region Skala: 0 = sangat buruk; 10 = sangat baik No.

Kabupaten/Kota

Diantara semua responden

Diantara yang menyuap

2004

2006

2004

2006

-

5.73

-

6.67

Medan

4.78

6.50

0.00

6.67

3

Kab. Solok

6.04

5.94

3.33

6.67

4

Kab. Tanah Datar

4.87

5.76

0.00

0.00

5

Padang

5.67

5.86

3.33

6.67

6

Batam

3.96

5.27

3.33

5.42

7

Pakan Baru

3.49

5.41

3.33

2.22

8

Palembang

7.25

5.49

3.33

4.67

9

DKI Jakarta

4.63

5.47

4.44

4.79

10

Bekasi

4.70

5.29

3.33

4.00

11

Cilegon

4.87

5.65

5.00

0.00

12

Tangerang

5.17

5.93

0.00

0.00

13

Kab. Wonosobo

6.31

6.87

4.17

10.00

14

Semarang

6.01

7.06

5.56

5.00

15

Yogyakarta

5.90

7.02

4.44

5.84

16

Surabaya

6.46

5.55

3.33

2.78

17

Pontianak

-

5.20

-

6.00

18

Palangkaraya

-

6.37

-

0.00

19

Kotabaru

5.00

6.25

4.44

3.33

20

Banjarmasin

6.54

5.96

6.67

0.00

21

Balikpapan

6.47

5.96

0.00

5.00

22

Manado

5.30

6.24

3.34

0.00

23

Gorontalo

-

5.96

-

0.00

1

Banda Aceh

2

24

Pare-pare

-

6.57

-

6.67

25

Makassar

8.18

6.00

6.67

6.67

26

Denpasar

6.10

5.04

3.33

10.00

27

Mataram

-

6.18

-

6.67

28

Kupang

-

5.25

-

0.00

29

Maumere

-

5.49

-

0.00

30

Kab. Larantuka

-

5.00

-

0.00

31

Kab. Tual

-

6.16

-

3.33

32

Ambon

-

6.25

-

6.67

Catatan: Basis berbeda untuk tiap daerah pada tahun 2004 dan 2006

179

2a. Interaksi korupsi yang terjadi pada pelayanan publik, dan siapa yang meminta dan menawarkan 2004 No

Kabupaten/Kota

1

Kota Banda Aceh

2

Base

2006

Jumlah Interaksi

Interaksi korup

Base

Jumlah Interaksi

Interaksi korup

Diminta

Menawarkan

-

-

-

32

6 (19% )

33%

0%

33%

Kota Medan

69

3 (4% )

0%

65

2 (3% )

0%

0%

0%

3

Kab. Solok

37

5 (14% )

20%

33

1 (3% )

0%

0%

0%

4

Kab. Tanah Datar

37

10 (27% )

0%

33

2 (6% )

0%

0%

0%

5

Kota Padang

47

10 (21% )

40%

33

3 (9% )

0%

0%

0%

6

Kota Batam

53

10 (19% )

10%

67

16 (24% )

50%

6%

44%

7

Kota Pekan Baru

42

7 (17% )

29%

37

3 (8% )

33%

33%

0%

8

Kota Palembang

40

7 (18% )

29%

34

10 (29% )

30%

30%

0%

9

DKI Jakarta

260

44 (17% )

20%

333

24 (7% )

25%

17%

8%

10

Kota Bekasi

66

6 (9% )

33%

60

3 (5% )

0%

0%

0%

11

Kota Cilegon

63

7 (11% )

57%

59

2 (3% )

0%

0%

0%

12

Kota Tangerang

69

5 (7% )

0%

61

3 (5% )

0%

0%

0%

13

Kab. Wonosobo

37

7 (19% )

57%

33

1 (3% )

0%

0%

0%

14

Kota Semarang

56

9 (16% )

33%

60

6 (10% )

0%

0%

0%

15

Kota Yogyakarta

39

14 (36% )

21%

38

4 (11% )

25%

25%

0%

16

Kota Surabaya

128

15 (12% )

7%

176

13 (7% )

38%

31%

8%

17

Kota Pontianak

-

-

-

34

5 (15% )

60%

40%

20%

18

Kota Palangkaraya

-

-

-

33

9 (27% )

0%

0%

0%

19

Kab. Kotabaru

32

10 (31% )

30%

32

1 (3% )

100%

100%

0%

20

Kota Banjarmasin

53

2 (4% )

50%

33

3 (9% )

0%

0%

0%

21

Kota Balikpapan

50

2 (4% )

0%

66

7 (11% )

14%

0%

14%

22

Kota Manado

44

4 (9% )

50%

39

1 (3% )

0%

0%

0%

23

Kota Gorontalo

-

-

-

33

1 (3% )

0%

0%

0%

24

Kota Pare-pare

-

-

-

32

7 (22% )

14%

0%

14%

25

Kota Makassar

44

5 (11% )

20%

65

8 (12% )

0%

0%

0%

26

Kota Denpasar

39

6 (15% )

17%

43

2 (5% )

50%

0%

50%

27

Kota Mataram

-

-

-

34

6 (18% )

17%

17%

0%

28

Kota Kupang

-

-

-

34

4 (12% )

0%

0%

0%

29

Kota Maumere

-

-

-

32

2 (6% )

0%

0%

0%

30

Kab. Larantuka

-

-

-

31

1 (3% )

0%

0%

0%

31

Kota Tual

-

-

-

33

2 (6% )

0%

0%

0%

32

Kota Ambon

-

-

-

32

6 (19% )

0%

0%

0%

180

2b. Interaksi korupsi yang terjadi pada kontrak bisnis, dan siapa yang meminta dan menawarkan

No

Kabupaten/Kota

1

Kota Banda Aceh

2

Base

Jumlah Interaksi

Interaksi korup

Diminta

Menawarkan

9

1 (11% )

0%

0%

0%

Kota Medan

14

4 (29% )

50%

50%

0%

3

Kab. Solok

10

7 (70% )

43%

43%

0%

4

Kab. Tanah Datar

13

3 (23% )

0%

0%

0%

5

Kota Padang

12

5 (42% )

40%

20%

20%

6

Kota Batam

21

2 (10% )

0%

0%

0%

7

Kota Pekan Baru

19

4 (21% )

50%

50%

0%

8

Kota Palembang

10

6 (60% )

67%

33%

33%

9

DKI Jakarta

109

18 (17% )

61%

33%

28%

10

Kota Bekasi

22

7 (32% )

71%

57%

14%

11

Kota Cilegon

7

2 (29% )

0%

0%

0%

12

Kota Tangerang

6

1 (17% )

0%

0%

0%

13

Kab. Wonosobo

13

6 (46% )

17%

0%

17%

14

Kota Semarang

17

6 (35% )

33%

17%

17%

15

Kota Yogyakarta

15

7 (47% )

57%

29%

29%

16

Kota Surabaya

38

6 (16% )

17%

0%

17%

17

Kota Pontianak

11

5 (45% )

80%

60%

20%

18

Kota Palangkaraya

9

1 (11% )

0%

0%

0%

19

Kab. Kotabaru

4

2 (50% )

50%

50%

0%

20

Kota Banjarmasin

8

1 (13% )

0%

0%

0%

21

Kota Balikpapan

20

3 (15% )

33%

33%

0%

22

Kota Manado

5

1 (20% )

0%

0%

0%

23

Kota Gorontalo

2

0 (0% )

-

-

-

24

Kota Pare-pare

10

5 (50% )

20%

0%

20%

25

Kota Makassar

14

4 (29% )

25%

25%

0%

26

Kota Denpasar

5

1 (20% )

0%

0%

0%

27

Kota Mataram

13

7 (54% )

14%

14%

0%

28

Kota Kupang

11

1 (9% )

0%

0%

0%

29

Kota Maumere

3

0 (0% )

-

-

-

30

Kab. Larantuka

4

1 (25% )

0%

0%

0%

31

Kota Tual

7

1 (14% )

100%

100%

0%

32

Kota Ambon

10

2 (20% )

100%

100%

0%

181

3. Persepsi pengusaha mengenai perkembangan institusi diknas dalam 3 tahun terakhir (Berdasarkan jumlah orang yang korupsi dalam 3 tahun terakhir) a. Pelayanan publik

Net Peningkatan

KTBR (n=1)

0

100

PNAK (n=3) PLB (n=3)

33

0

67

33

33

33

33

0

MTRM (n=1) 0

100

0

DPS (n=1) 0

100

0

BLPP (n=1) 0

100

0

YOG (n=1) 0

100

0

JKT (n=6) 0

100

0

ACEH (n=2) 0 SBY (n=5) 0 BTM (n=8) 0

50

50

PRPR (n=1) 0

100

PKBR (n=1) 0

100

TOTAL (n=34) 0

20

Meningkat

0

-100

60 Sama

0

-100

44 40

0

-88

44

12

0

-60

88

13

0

-50

60

40

100

Menurun

182

80

-32 100

b. Kontrak Bisnis

Net Peningkatan

TUAL (n=1)

100

0

100

AMBN (n=2)

100

0

100

MKS (n=1)

100

0

100

MTRM (n=1)

100

0

100

KTBR (n=1)

100

0

100

SLK (n=3)

100

0

100

MDN (n=2)

100

0

100

0

60 50

BKS (n=5)

40

60

SMG (n=2)

50

50

0

PDG (n=2)

50

50

0

PKBR (n=2)

50

50

0

JKT (n=11) YOG (n=4)

25

50

25

PLB (n=4)

25

50

25

PNAK (n=4)

25

9 0 0

50

25

-25

PRPR (n=1) 0

100

0

BLPP (n=1) 0

100

0

WNSB (n=1) 0

100

0

SBY (n=1) 0

100

TOTAL (n=49) 20

40 Meningkat

0 0 -100

60 Sama

0

16

35

49 0

50

27

36

36

50

80

33 100

Menurun

4. Alasan Menawarkan suap di Diknas Pelayanan Masyarakat Basis : Yang menawarkan Karena kalau tidak, saya tidak akan dilayani/mendapat kontrak/ijin usaha Karena kalau tidak dibayar kali ini, lain kali bisa bermasalah Hanya untuk berterima kasih kepada petugasnya

183

Hubungan Bisnis 22

33

27

39

0

12

73

55

DEPNAKER Total Responden : 453 Profil dari responden yang kontak dengan Depnaker : a. Berdasarkan Jenis dan Besar Usaha: Pelayanan Umum

Kontrak Bisnis

Total Kontak

Total

418

46

453

Total MNC

142

5

145

Total Lokal

276

41

308

Kecil (1 – 19 pegawai)

95

14

109

Menengah (20-99 pegawai)

93

16

104

Besar (100+ pegawai)

88

11

95

b. Berdasarkan Sektor Usaha: Pelayanan Umum

Kontrak Bisnis

Total Kontak

Total

418

46

453

Multinational (MNC)

142

5

145

Trade, Hotel and Restaurant

174

24

190

Non Oil-Gas Manufacturing

108

7

114

Private Service

41

7

47

Financial, Ownership and Business Services

30

2

31

Transport

26

4

30

Mining and Quarrying

12

0

12

Construction

7

2

9

Agriculture, Livestock, Forestry and Fishery

6

0

6

Communication

6

0

6

Electricity, Gas and Water Supply

4

0

4

Oil and Gas Manufacturing

1

0

1

184

c. Berdasarkan penetrasi kontak per daerah: - Pelayanan Umum MAME (n=32) GRTL (n=33) MND (n=39) DPS (n=43) PLB (n=34) BTM (n=67) ACEH (n=32) MTRM (n=34) SBY (n=176) MDN (n=65) LRTK (n=31) PKBR (n=37) PRPR (n=32) PNAK (n=34) BLPP (n=66) YOG (n=38) MKS (n=65) BKS (n=60) JKT (n=333) AMBN (n=32) TGR (n=61) PDG (n=33) CLG (n=59) SMG (n=60) TNDT (n=33) WNSB (n=33) SLK (n=33) BJMS (n=33) KPG (n=34) Total (n=1760)

- Kontrak Bisnis MTRM (n=13)

59% 55% 54% 53% 44% 43% 38% 35% 35% 32% 32% 30% 28% 24% 23% 21% 20% 18% 18% 16% 15% 12% 12% 10% 9% 6% 6% 3% 3% 24% 0%

54%

PKBR (n=19)

26%

LRTK (n=4)

25%

KTBR (n=4)

25%

PRPR (n=10)

20%

MND (n=5)

20%

TUAL (n=7)

14%

JKT (n=109)

13%

PKRY (n=9)

11%

ACEH (n=9)

11%

AMBN (n=10)

10%

PLB (n=10)

10%

KPG (n=11)

9%

PNAK (n=11)

9%

BKS (n=22)

9%

PDG (n=12)

8%

MKS (n=14)

7%

MDN (n=14)

7%

SMG (n=17)

6%

BLPP (n=20)

5%

SBY (n=38)

3%

Total (n=471)

50%

100%

185

10% 0%

50%

100%

1. SPI Depnaker 2004 – 2006 by region Skala: 0 = sangat buruk; 10 = sangat baik No.

Kabupaten/Kota

Diantara semua responden

Diantara yang menyuap

2004

2006

2004

2006

-

6.04

-

5.56

Medan

4.44

5.74

3.81

6.11

3

Kab. Solok

5.14

6.37

0.00

0.00

4

Kab. Tanah Datar

5.68

5.96

0.00

0.00

5

Padang

6.10

5.76

4.67

0.00

6

Batam

3.77

5.82

3.57

5.00

7

Pakan Baru

3.02

5.41

2.96

3.33

8

Palembang

6.50

4.80

6.67

4.67

9

DKI Jakarta

4.00

5.15

3.07

4.47

10

Bekasi

3.68

5.11

3.70

4.00

11

Cilegon

4.71

5.37

4.82

6.67

12

Tangerang

4.01

5.61

5.00

3.33

13

Kab. Wonosobo

6.04

6.16

5.00

0.00

14

Semarang

5.24

6.00

4.44

0.00

15

Yogyakarta

5.73

5.97

3.33

3.33

16

Surabaya

4.71

5.56

3.52

3.91

17

Pontianak

-

5.20

-

3.33

18

Palangkaraya

-

6.16

-

0.00

19

Kotabaru

5.84

6.25

3.33

3.33

20

Banjarmasin

5.66

5.46

5.24

0.00

21

Balikpapan

4.53

6.21

3.84

6.00

22

Manado

5.46

6.07

5.24

5.00

23

Gorontalo

-

5.96

-

5.56

1

Banda Aceh

2

24

Pare-pare

-

6.04

-

5.56

25

Makassar

7.27

5.74

7.78

6.67

26

Denpasar

6.06

5.58

3.33

5.00

27

Mataram

-

5.98

-

6.67

28

Kupang

-

6.78

-

0.00

29

Maumere

-

6.45

-

0.00

30

Kab. Larantuka

-

6.03

-

0.00

31

Kab. Tual

-

6.47

-

6.67

32

Ambon

-

5.94

-

0.00

Catatan: Basis berbeda untuk tiap daerah pada tahun 2004 dan 2006

186

2a. Interaksi korupsi yang terjadi pada pelayanan publik, dan siapa yang meminta dan menawarkan 2004 No

Kabupaten/Kota

1

Kota Banda Aceh

2

Base

2006

Jumlah Interaksi

Interaksi korup

Base

Jumlah Interaksi

Interaksi korup

Diminta

Menawarkan

-

-

-

32

12 (38% )

17%

8%

8%

Kota Medan

69

36 (52% )

58%

65

21 (32% )

29%

29%

0%

3

Kab. Solok

37

4 (11% )

0%

33

2 (6% )

0%

0%

0%

4

Kab. Tanah Datar

37

6 (16% )

0%

33

3 (9% )

0%

0%

0%

5

Kota Padang

47

16 (34% )

31%

33

4 (12% )

0%

0%

0%

6

Kota Batam

53

22 (42% )

64%

67

29 (43% )

21%

21%

0%

7

Kota Pekan Baru

42

14 (33% )

64%

37

11 (30% )

9%

9%

0%

8

Kota Palembang

40

9 (23% )

11%

34

15 (44% )

27%

27%

0%

9

DKI Jakarta

260

98 (38% )

51%

333

61 (18% )

49%

46%

3%

10

Kota Bekasi

66

17 (26% )

53%

60

11 (18% )

36%

27%

9%

11

Kota Cilegon

63

24 (38% )

38%

59

7 (12% )

29%

29%

0%

12

Kota Tangerang

69

11 (16% )

55%

61

9 (15% )

22%

22%

0%

13

Kab. Wonosobo

37

11 (30% )

18%

33

2 (6% )

0%

0%

0%

14

Kota Semarang

56

11 (20% )

27%

60

6 (10% )

0%

0%

0%

15

Kota Yogyakarta

39

10 (26% )

20%

38

8 (21% )

13%

13%

0%

16

Kota Surabaya

128

61 (48% )

30%

176

62 (35% )

47%

34%

13%

17

Kota Pontianak

-

-

-

34

8 (24% )

13%

13%

0%

18

Kota Palangkaraya

-

-

-

33

0 (0% )

-

-

-

19

Kab. Kotabaru

32

13 (41% )

23%

32

0 (0% )

-

-

-

20

Kota Banjarmasin

53

25 (47% )

56%

33

1 (3% )

0%

0%

0%

21

Kota Balikpapan

50

48 (96% )

27%

66

15 (23% )

27%

27%

0%

22

Kota Manado

44

14 (32% )

50%

39

21 (54% )

10%

10%

0%

23

Kota Gorontalo

-

-

-

33

18 (55% )

33%

6%

28%

24

Kota Pare-pare

-

-

-

32

9 (28% )

33%

33%

0%

25

Kota Makassar

44

15 (34% )

20%

65

13 (20% )

0%

0%

0%

26

Kota Denpasar

39

8 (21% )

13%

43

23 (53% )

9%

9%

0%

27

Kota Mataram

-

-

-

34

12 (35% )

0%

0%

0%

28

Kota Kupang

-

-

-

34

1 (3% )

0%

0%

0%

29

Kota Maumere

-

-

-

32

19 (59% )

0%

0%

0%

30

Kab. Larantuka

-

-

-

31

10 (32% )

0%

0%

0%

31

Kota Tual

-

-

-

33

0 (0% )

-

-

-

32

Kota Ambon

-

-

-

32

5 (16% )

0%

0%

0%

187

2b. Interaksi korupsi yang terjadi pada kontrak bisnis, dan siapa yang meminta dan menawarkan

No

Kabupaten/Kota

9

Jumlah Interaksi 1 (11% )

Interaksi korup 100%

Base

1

Kota Banda Aceh

2

Kota Medan

14

1 (7% )

3

Kab. Solok

10

4

Kab. Tanah Datar

5

Diminta

Menawarkan

100%

0%

100%

100%

0%

0 (0% )

-

-

-

13

0 (0% )

-

-

-

Kota Padang

12

1 (8% )

0%

0%

0%

6

Kota Batam

21

0 (0% )

-

-

-

7

Kota Pekan Baru

19

5 (26% )

0%

0%

0%

8

Kota Palembang

10

1 (10% )

100%

0%

100%

9

DKI Jakarta

109

14 (13% )

57%

50%

7%

10

Kota Bekasi

22

2 (9% )

50%

0%

50%

11

Kota Cilegon

7

0 (0% )

-

-

-

12

Kota Tangerang

6

0 (0% )

-

-

-

13

Kab. Wonosobo

13

0 (0% )

-

-

-

14

Kota Semarang

17

1 (6% )

0%

0%

0%

15

Kota Yogyakarta

15

0 (0% )

-

-

-

16

Kota Surabaya

38

1 (3% )

0%

0%

0%

17

Kota Pontianak

11

1 (9% )

0%

0%

0%

18

Kota Palangkaraya

9

1 (11% )

0%

0%

0%

19

Kab. Kotabaru

4

1 (25% )

100%

100%

0%

20

Kota Banjarmasin

8

0 (0% )

-

-

-

21

Kota Balikpapan

20

1 (5% )

100%

100%

0%

22

Kota Manado

5

1 (20% )

0%

0%

0%

23

Kota Gorontalo

2

0 (0% )

-

-

-

24

Kota Pare-pare

10

2 (20% )

100%

100%

0%

25

Kota Makassar

14

1 (7% )

100%

100%

0%

26

Kota Denpasar

5

0 (0% )

-

-

-

27

Kota Mataram

13

7 (54% )

43%

43%

0%

28

Kota Kupang

11

1 (9% )

0%

0%

0%

29

Kota Maumere

3

0 (0% )

-

-

-

30

Kab. Larantuka

4

1 (25% )

0%

0%

0%

31

Kota Tual

7

1 (14% )

100%

0%

100%

32

Kota Ambon

10

1 (10% )

0%

0%

0%

188

3. Persepsi pengusaha mengenai perkembangan institusi depnaker dalam 3 tahun terakhir (Berdasarkan jumlah orang yang korupsi dalam 3 tahun terakhir) a. Pelayanan publik

Net Peningkatan

DPS (n=2)

100

0

YOG (n=1)

100

0

PKBR (n=1)

100

0

BKS (n=4) GRTL (n=6) ACEH (n=2)

50

BTM (n=6)

50

CLG (n=2)

50

0

50

TGR (n=2)

50

0

50

SBY (n=29) BLPP (n=4) 0

25

-50

100

-100 16

56 20

40 Meningkat

0 -25

50

28

20

-10 0

50

PNAK (n=1) 0

0

21

75

MND (n=2) 0

33

-33

100

PLB (n=4) 0

TOTAL (n=105)

3

69

10

50

0

50

33

75

33

0

73

17

100

0

67

23

MDN (n=6)

17

33

100

50 0

50

33

JKT (n=30)

17

17

67

PRPR (n=3)

0

25

75

100

60 Sama

Menurun

189

80

11 100

b. Kontrak Bisnis

Net Peningkatan

TUAL (n=1)

100

0

MKS (n=1)

100

0

KTBR (n=1)

100

0

MTRM (n=3) JKT (n=8)

100 67

25

63

13

100

0

33

67

100

-13 BLPP (n=1) 0

0

100

0 PLB (n=1) 0

100

0

ACEH (n=1) 0

100

0

0 0 PRPR (n=2) 0

50

50

-50 BKS (n=1) 0

100

MDN (n=1) 0

100

-100 -100 TOTAL (n=21)

24

48

29

5 0

20

40 Meningkat

60 Sama

80

100

Menurun

4. Alasan Menawarkan suap di Depnaker Pelayanan Masyarakat Basis : Yang menawarkan Karena kalau tidak, saya tidak akan dilayani/mendapat kontrak/ijin usaha Karena kalau tidak dibayar kali ini, lain kali bisa bermasalah Hanya untuk berterima kasih kepada petugasnya

190

Hubungan Bisnis 34

16

32

50

9

19

62

38

PU, PEKERJAAN UMUM, JALAN DSB. Total Responden : 151 Profil dari responden yang kontak dengan PU, pekerjaan umum, jalan dsb. : a. Berdasarkan Jenis dan Besar Usaha: Pelayanan Umum Total

Kontrak Bisnis

Total Kontak

113

63

151

Total MNC

24

7

29

Total Lokal

89

56

122

Kecil (1 – 19 pegawai)

27

27

47

Menengah (20-99 pegawai)

33

25

44

Besar (100+ pegawai)

29

4

31

b. Berdasarkan Sektor Usaha: Pelayanan Umum Total

Kontrak Bisnis

Total Kontak

113

63

151

Multinational (MNC)

24

7

29

Trade, Hotel and Restaurant

40

18

53

Construction

14

22

26

Non Oil-Gas Manufacturing

18

5

20

Private Service

18

4

20

Financial, Ownership and Business Services

8

6

11

Transport

5

2

7

Communication

2

3

4

Mining and Quarrying

3

0

3

Agriculture, Livestock, Forestry and Fishery

1

1

2

Electricity, Gas and Water Supply

0

1

1

Oil and Gas Manufacturing

1

0

1

General Government Service

1

1

1

191

c. Berdasarkan penetrasi kontak per daerah: - Pelayanan Umum AMBN (n=32) BKS (n=60)

16%

GRTL (n=2)

15%

AMBN (n=10) PKRY (n=9)

YOG (n=38)

13%

ACEH (n=32)

13%

PLB (n=34)

12%

SBY (n=176)

11%

SMG (n=60)

10%

DPS (n=43)

9%

PKRY (n=33)

9%

MTRM (n=34)

9%

PKBR (n=37)

8%

MKS (n=65)

8%

JKT (n=333)

7%

WNSB (n=33)

6%

KPG (n=34)

6%

CLG (n=59)

5%

MDN (n=65)

5%

PRPR (n=32)

3%

MAME (n=32)

3%

KTBR (n=32)

3%

TUAL (n=33)

3%

SLK (n=33)

3%

- Kontrak Bisnis

CLG (n=7)

Total (n=1760)

20% 17%

MTRM (n=13)

15% 15% 15% 14%

TUAL (n=7) MDN (n=14)

14% 13%

SBY (n=38) SMG (n=17)

12%

BLPP (n=20) PLB (n=10)

10% 10% 10% 7% 6% 5%

BTM (n=21) BKS (n=22)

5% 13%

Total (n=471)

6% 0%

25% 20%

WNSB (n=13) TNDT (n=13)

SLK (n=10)

1%

25%

DPS (n=5) PDG (n=12)

MKS (n=14) JKT (n=109)

BTM (n=67)

26% 25%

BJMS (n=8) MND (n=5)

3%

2%

29% 27%

LRTK (n=4) KTBR (n=4)

3% 2%

33% 33%

KPG (n=11) PKBR (n=19)

MND (n=39) TGR (n=61)

50% 44%

MAME (n=3) ACEH (n=9)

PNAK (n=34)

BLPP (n=66)

100%

50%

100%

192

0%

50%

100%

1. SPI PU, pekerjaan umum, jalan dsb. 2004 – 2006 by region Skala: 0 = sangat buruk; 10 = sangat baik No.

Kabupaten/Kota

Diantara semua responden

Diantara yang menyuap

2004

2006

2004

2006

-

5.00

-

5.00

1

Banda Aceh

2

Medan

4.06

4.90

5.56

5.00

3

Kab. Solok

5.68

5.73

6.67

0.00

4

Kab. Tanah Datar

4.50

5.96

3.33

0.00

5

Padang

6.17

5.56

6.00

0.00

6

Batam

3.39

4.23

0.00

0.00

7

Pakan Baru

2.54

5.23

2.22

4.67

8

Palembang

5.90

4.41

6.67

0.00

9

DKI Jakarta

3.93

5.08

3.70

4.44

10

Bekasi

3.74

4.94

0.00

5.84

11

Cilegon

4.66

4.58

3.33

0.00

12

Tangerang

4.36

5.25

0.00

0.00

13

Kab. Wonosobo

5.86

5.25

6.67

6.67

14

Semarang

5.30

6.67

3.33

4.44

15

Yogyakarta

5.73

5.59

6.67

6.67

16

Surabaya

4.54

5.32

2.71

4.45

17

Pontianak

-

4.02

-

0.00

18

Palangkaraya

-

4.65

-

6.67

19

Kotabaru

5.00

6.04

0.00

6.67

20

Banjarmasin

5.09

5.15

5.00

0.00

21

Balikpapan

4.07

5.51

0.00

6.67

22

Manado

5.30

5.64

6.67

0.00

23

Gorontalo

-

5.76

-

6.67

24

Pare-pare

-

6.36

-

0.00

25

Makassar

7.20

5.44

3.33

6.67

26

Denpasar

5.40

4.65

0.00

3.33

27

Mataram

-

5.98

-

6.67

28

Kupang

-

5.27

-

6.67

29

Maumere

-

4.90

-

3.33

30

Kab. Larantuka

-

3.87

-

0.00

31

Kab. Tual

-

5.86

-

3.33

32

Ambon

-

5.84

-

5.33

Catatan: Basis berbeda untuk tiap daerah pada tahun 2004 dan 2006

193

2a. Interaksi korupsi yang terjadi pada pelayanan publik, dan siapa yang meminta dan menawarkan 2004 No

Kabupaten/Kota

1

Kota Banda Aceh

2

2006

Jumlah Interaksi

Base

Interaksi korup

Base

Jumlah Interaksi

Interaksi korup

Diminta

Menawar kan

-

-

-

32

4 (13% )

0%

0%

0%

Kota Medan

69

3 (4% )

100%

65

3 (5% )

33%

33%

0%

3

Kab. Solok

37

2 (5% )

100%

33

1 (3% )

0%

0%

0%

4

Kab. Tanah Datar

37

5 (14% )

40%

33

0 (0% )

-

-

-

5

Kota Padang

47

10 (21% )

50%

33

0 (0% )

-

-

-

6

Kota Batam

53

3 (6% )

0%

67

1 (1% )

0%

0%

0%

7

Kota Pekan Baru

42

5 (12% )

60%

37

3 (8% )

67%

67%

0%

8

Kota Palembang

40

6 (15% )

17%

34

4 (12% )

0%

0%

0%

9

DKI Jakarta

260

25 (10% )

36%

333

23 (7% )

26%

22%

4%

10

Kota Bekasi

66

4 (6% )

0%

60

9 (15% )

44%

33%

11%

11

Kota Cilegon

63

2 (3% )

50%

59

3 (5% )

0%

0%

0%

12

Kota Tangerang

69

0 (0% )

-

61

1 (2% )

100%

100%

0%

13

Kab. Wonosobo

37

4 (11% )

50%

33

2 (6% )

0%

0%

0%

14

Kota Semarang

56

7 (13% )

57%

60

6 (10% )

33%

17%

17%

15

Kota Yogyakarta

39

12 (31% )

17%

38

5 (13% )

20%

20%

0%

16

Kota Surabaya

128

27 (21% )

59%

176

19 (11% )

58%

42%

16%

17

Kota Pontianak

-

-

-

34

1 (3% )

0%

0%

0%

18

Kota Palangkaraya

-

-

-

33

3 (9% )

0%

0%

0%

19

Kab. Kotabaru

32

2 (6% )

0%

32

1 (3% )

100%

100%

0%

20

Kota Banjarmasin

53

4 (8% )

50%

33

0 (0% )

-

-

-

21

Kota Balikpapan

50

0 (0% )

-

66

1 (2% )

0%

0%

0%

22

Kota Manado

44

3 (7% )

67%

39

1 (3% )

100%

100%

0%

23

Kota Gorontalo

-

-

-

33

0 (0% )

-

-

-

24

Kota Pare-pare

-

-

-

32

1 (3% )

0%

0%

0%

25

Kota Makassar

44

4 (9% )

25%

65

5 (8% )

20%

0%

20%

26

Kota Denpasar

39

0 (0% )

-

43

4 (9% )

25%

25%

0%

27

Kota Mataram

-

-

-

34

3 (9% )

67%

67%

0%

28

Kota Kupang

-

-

-

34

2 (6% )

0%

0%

0%

29

Kota Maumere

-

-

-

32

1 (3% )

100%

100%

0%

30

Kab. Larantuka

-

-

-

31

0 (0% )

-

-

-

31

Kota Tual

-

-

-

33

1 (3% )

0%

0%

0%

32

Kota Ambon

-

-

-

32

5 (16% )

60%

60%

0%

194

2b. Interaksi korupsi yang terjadi pada kontrak bisnis, dan siapa yang meminta dan menawarkan

No

Kabupaten/Kota

Base

Jumlah Interaksi

Interaksi korup

Diminta

Menawarkan

9

3 (33% )

67%

0%

67%

1

Kota Banda Aceh

2

Kota Medan

14

2 (14% )

50%

50%

0%

3

Kab. Solok

10

1 (10% )

100%

100%

0%

4

Kab. Tanah Datar

13

2 (15% )

0%

0%

0%

5

Kota Padang

12

2 (17% )

0%

0%

0%

6

Kota Batam

21

1 (5% )

0%

0%

0%

7

Kota Pekan Baru

19

5 (26% )

60%

60%

0%

8

Kota Palembang

10

1 (10% )

100%

0%

100%

9

DKI Jakarta

109

7 (6% )

71%

57%

14%

10

Kota Bekasi

22

1 (5% )

0%

0%

0%

11

Kota Cilegon

7

2 (29% )

0%

0%

0%

12

Kota Tangerang

6

0 (0% )

-

-

-

13

Kab. Wonosobo

13

2 (15% )

100%

100%

0%

14

Kota Semarang

17

2 (12% )

100%

100%

0%

15

Kota Yogyakarta

15

0 (0% )

-

-

-

16

Kota Surabaya

38

5 (13% )

80%

60%

20%

17

Kota Pontianak

11

0 (0% )

-

-

-

18

Kota Palangkaraya

9

4 (44% )

25%

25%

0%

19

Kab. Kotabaru

4

1 (25% )

100%

100%

0%

20

Kota Banjarmasin

8

2 (25% )

0%

0%

0%

21

Kota Balikpapan

20

2 (10% )

50%

50%

0%

22

Kota Manado

5

1 (20% )

100%

100%

0%

23

Kota Gorontalo

2

2 (100% )

50%

50%

0%

24

Kota Pare-pare

10

0 (0% )

-

-

-

25

Kota Makassar

14

1 (7% )

0%

0%

0%

26

Kota Denpasar

5

1 (20% )

0%

0%

0%

27

Kota Mataram

13

2 (15% )

0%

0%

0%

28

Kota Kupang

11

3 (27% )

33%

33%

0%

29

Kota Maumere

3

1 (33% )

0%

0%

0%

30

Kab. Larantuka

4

1 (25% )

0%

0%

0%

31

Kota Tual

7

1 (14% )

100%

0%

100%

32

Kota Ambon

10

5 (50% )

100%

100%

0%

195

3. Persepsi pengusaha mengenai perkembangan institusi PU, pekerjaan umum, jalan dsb. dalam 3 tahun terakhir (Berdasarkan jumlah orang yang korupsi dalam 3 tahun terakhir) a. Pelayanan publik

Net Peningkatan

AMBN (n=3)

100

0

MAME (n=1)

100

0

MTRM (n=2)

100

0

DPS (n=1)

100

0

KTBR (n=1)

100

0

PKBR (n=2)

50

SMG (n=2)

50

JKT (n=6)

50 0

50

33

BKS (n=4)

75

18

100 100 100 100 50 0

67

25

SBY (n=11)

0

100

73

0

33

0

25

9

9

MND (n=1) 0

100

0

0

MKS (n=1) 0

100

0

0

YOG (n=1) 0

100

0

0

TGR (n=1) 0

100

0

0

MDN (n=1) 0

100

0

0

TOTAL (n=38)

39 0

20

55 40 Meningkat

60 Sama

5 80

Menurun

196

100

34

b. Kontrak Bisnis

Net Peningkatan

TUAL (n=1)

100

0

AMBN (n=5)

100

0

GRTL (n=1)

100

0

100

KTBR (n=1)

100

0

100

PKRY (n=1)

100

0

100

SMG (n=2)

100

0

100

PLB (n=1)

100

0

100

SLK (n=1)

100

0

100

0

50

ACEH (n=2)

50

PKBR (n=3)

33

JKT (n=5)

50 0

100 100

67

20

-33

60

20

0

MND (n=1) 0

100

0

0

KPG (n=1) 0

100

0

0

BLPP (n=1) 0

100

0

0

WNSB (n=2) 0

100

0

0

MDN (n=1) 0

100

0

0

SBY (n=4) 0

75

TOTAL (n=33)

25

48 0

20

39 40 Meningkat

60 Sama

-25 12

80

36 100

Menurun

4. Alasan Menawarkan suap di PU, pekerjaan umum, jalan dsb. Pelayanan Masyarakat Basis: Yang menawarkan Karena kalau tidak, saya tidak akan dilayani/mendapat kontrak/ijin usaha Karena kalau tidak dibayar kali ini, lain kali bisa bermasalah Hanya untuk berterima kasih kepada petugasnya Don't Know

Hubungan Bisnis

11

13

27

69

9

8

45

23

18

0

197

PEMDA Total Responden : 1338 Profil dari responden yang kontak dengan Pemda : a. Berdasarkan Jenis dan Besar Usaha: Pelayanan Umum Total

Kontrak Bisnis

Total Kontak

1272

206

1338

Total MNC

144

10

146

Total Lokal

1128

196

1192

Kecil (1 – 19 pegawai)

683

104

726

Menengah (20-99 pegawai)

289

63

306

Besar (100+ pegawai)

156

29

160

b. Berdasarkan Sektor Usaha: Pelayanan Umum Total

Kontrak Bisnis

Total Kontak

1272

206

1338

Multinational (MNC)

144

10

146

Trade, Hotel and Restaurant

670

104

694

Non Oil-Gas Manufacturing

187

29

201

Private Service

144

22

151

Transport

76

13

84

Financial, Ownership and Business Services

76

10

82

Communication

42

6

43

Construction

35

16

39

Mining and Quarrying

14

0

14

Agriculture, Livestock, Forestry and Fishery

13

2

13

Electricity, Gas and Water Supply

7

0

7

General Government Service

3

4

5

Oil and Gas Manufacturing

1

0

1

198

c. Berdasarkan penetrasi kontak per daerah: - Pelayanan Umum GRTL (n=33) PLB (n=34) LRTK (n=31) PNAK (n=34) TUAL (n=33) MDN (n=65) TGR (n=61) PKRY (n=33) MAME (n=32) PRPR (n=32) KTBR (n=32) ACEH (n=32) PDG (n=33) MTRM (n=34) YOG (n=38) BKS (n=60) MKS (n=65) SBY (n=176) JKT (n=333) BTM (n=67) CLG (n=59) BJMS (n=33) PKBR (n=37) TNDT (n=33) SLK (n=33) AMBN (n=32) MND (n=39) BLPP (n=66) DPS (n=43) WNSB (n=33) SMG (n=60) KPG (n=34) Total (n=1760)

- Kontrak Bisnis

100% 97% 94% 91% 91% 89% 89% 88% 88% 84% 84% 84% 82% 76% 76% 75% 72% 72% 71% 69% 68% 67% 65% 64% 64% 63% 62% 56% 56% 45% 40% 32% 72% 0%

50%

GRTL (n=2) PRPR (n=10) PKRY (n=9) MTRM (n=13) KTBR (n=4) BJMS (n=8) PDG (n=12) TUAL (n=7) AMBN (n=10) BLPP (n=20) SLK (n=10) TNDT (n=13) MAME (n=3) MND (n=5) KPG (n=11) WNSB SMG (n=17) PKBR (n=19) LRTK (n=4) PLB (n=10) BKS (n=22) MKS (n=14) CLG (n=7) DPS (n=5) SBY (n=38) ACEH (n=9) BTM (n=21) MDN (n=14) JKT (n=109) YOG (n=15) PNAK (n=11) TGR (n=6) Total (n=471)

100%

0%

199

100% 80% 78% 77% 75% 75% 75% 71% 70% 70% 70% 69% 67% 60% 55% 54% 53% 53% 50% 50% 45% 43% 43% 40% 37% 33% 29% 21% 20% 20% 18% 17% 44% 50%

100%

1. SPI Pemda 2004 – 2006 by region Skala: 0 = sangat buruk; 10 = sangat baik No.

Kabupaten/Kota

Diantara semua responden

Diantara yang menyuap

2004

2006

2004

2006

1

Banda Aceh

-

4.37

-

2.67

2

Medan

-

5.28

-

5.24

3

Kab. Solok

-

6.06

-

5.72

4

Kab. Tanah Datar

-

6.06

-

6.67

5

Padang

-

5.15

-

5.00

6

Batam

-

4.93

-

4.67

7

Pakan Baru

-

4.14

-

3.50

8

Palembang

-

4.21

-

3.09

9

DKI Jakarta

-

4.30

-

3.84

10

Bekasi

-

4.89

-

4.50

11

Cilegon

-

4.86

-

5.00

12

Tangerang

-

5.03

-

3.81

13

Kab. Wonosobo

-

5.76

-

6.67

14

Semarang

-

6.67

-

6.25

15

Yogyakarta

-

5.70

-

4.82

16

Surabaya

-

4.95

-

4.66

17

Pontianak

-

4.90

-

4.22

18

Palangkaraya

-

6.16

-

5.56

19

Kotabaru

-

5.52

-

5.00

20

Banjarmasin

-

5.35

-

5.00

21

Balikpapan

-

5.81

-

5.79

22

Manado

-

5.39

-

4.85

23

Gorontalo

-

5.35

-

4.76

24

Pare-pare

-

6.25

-

6.30

25

Makassar

-

5.13

-

4.74

26

Denpasar

-

4.42

-

3.75

27

Mataram

-

5.79

-

4.07

28

Kupang

-

5.96

-

5.00

29

Maumere

-

5.63

-

4.17

30

Kab. Larantuka

-

6.45

-

6.67

31

Kab. Tual

-

6.27

-

5.56

32

Ambon

-

5.52

-

5.00

Catatan: Basis berbeda untuk tiap daerah pada tahun 2004 dan 2006

200

2a. Interaksi korupsi yang terjadi pada pelayanan publik, dan siapa yang meminta dan menawarkan 2004 No

Kabupaten/Kota

1

Kota Banda Aceh

2

Base

Jumlah Interaksi

2006 Interaksi korup

Base

Jumlah Interaksi

Interaksi korup

Diminta

Menawarkan

-

-

-

32

27 (84% )

15%

11%

4%

Kota Medan

69

-

-

65

58 (89% )

48%

45%

3%

3

Kab. Solok

37

-

-

33

21 (64% )

14%

5%

10%

4

Kab. Tanah Datar

37

-

-

33

21 (64% )

14%

10%

5%

5

Kota Padang

47

-

-

33

27 (82% )

41%

19%

22%

6

Kota Batam

53

-

-

67

46 (69% )

30%

28%

2%

7

Kota Pekan Baru

42

-

-

37

24 (65% )

67%

63%

4%

8

Kota Palembang

40

-

-

34

33 (97% )

39%

36%

3%

9

DKI Jakarta

260

-

-

333

236 (71% )

51%

47%

4%

10

Kota Bekasi

66

-

-

60

45 (75% )

40%

36%

4%

11

Kota Cilegon

63

-

-

59

40 (68% )

30%

28%

3%

12

Kota Tangerang

69

-

-

61

54 (89% )

13%

11%

2%

13

Kab. Wonosobo

37

-

-

33

15 (45% )

13%

0%

13%

14

Kota Semarang

56

-

-

60

24 (40% )

63%

54%

8%

15

Kota Yogyakarta

39

-

-

38

29 (76% )

31%

28%

3%

16

Kota Surabaya

128

-

-

176

127 (72% )

66%

46%

20%

17

Kota Pontianak

-

-

-

34

31 (91% )

48%

35%

13%

18

Kota Palangkaraya

-

-

-

33

29 (88% )

7%

7%

0%

19

Kab. Kotabaru

32

-

-

32

27 (84% )

48%

37%

11%

20

Kota Banjarmasin

53

-

-

33

22 (67% )

14%

5%

9%

21

Kota Balikpapan

50

-

-

66

37 (56% )

43%

32%

11%

22

Kota Manado

44

-

-

39

24 (62% )

42%

25%

17%

23

Kota Gorontalo

-

-

-

33

33 (100% )

42%

15%

27%

24

Kota Pare-pare

-

-

-

32

27 (84% )

22%

19%

4%

25

Kota Makassar

44

-

-

65

47 (72% )

38%

30%

9%

26

Kota Denpasar

39

-

-

43

24 (56% )

29%

17%

13%

27

Kota Mataram

-

-

-

34

26 (76% )

23%

15%

8%

28

Kota Kupang

-

-

-

34

11 (32% )

18%

0%

18%

29

Kota Maumere

-

-

-

32

28 (88% )

11%

11%

0%

30

Kab. Larantuka

-

-

-

31

29 (94% )

7%

3%

3%

31

Kota Tual

-

-

-

33

30 (91% )

10%

3%

7%

32

Kota Ambon

-

-

-

32

20 (63% )

20%

20%

0%

201

2b. Interaksi korupsi yang terjadi pada kontrak bisnis, dan siapa yang meminta dan menawarkan

No

Kabupaten/Kota

Base

Jumlah Interaksi

Interaksi korup

Diminta

Menawarkan

9

3 (33% )

33%

33%

0%

1

Kota Banda Aceh

2

Kota Medan

14

3 (21% )

33%

33%

0%

3

Kab. Solok

10

7 (70% )

71%

57%

14%

4

Kab. Tanah Datar

13

9 (69% )

22%

0%

22%

5

Kota Padang

12

9 (75% )

11%

0%

11%

6

Kota Batam

21

6 (29% )

17%

17%

0%

7

Kota Pekan Baru

19

10 (53% )

50%

50%

0%

8

Kota Palembang

10

5 (50% )

60%

40%

20%

9

DKI Jakarta

109

22 (20% )

55%

55%

0%

10

Kota Bekasi

22

10 (45% )

40%

20%

20%

11

Kota Cilegon

7

3 (43% )

0%

0%

0%

12

Kota Tangerang

6

1 (17% )

0%

0%

0%

13

Kab. Wonosobo

13

7 (54% )

29%

14%

14%

14

Kota Semarang

17

9 (53% )

44%

33%

11%

15

Kota Yogyakarta

15

3 (20% )

33%

33%

0%

16

Kota Surabaya

38

14 (37% )

57%

36%

21%

17

Kota Pontianak

11

2 (18% )

0%

0%

0%

18

Kota Palangkaraya

9

7 (78% )

14%

14%

0%

19

Kab. Kotabaru

4

3 (75% )

100%

100%

0%

20

Kota Banjarmasin

8

6 (75% )

17%

17%

0%

21

Kota Balikpapan

20

14 (70% )

50%

50%

0%

22

Kota Manado

5

3 (60% )

33%

33%

0%

23

Kota Gorontalo

2

2 (100% )

50%

50%

0%

24

Kota Pare-pare

10

8 (80% )

75%

63%

13%

25

Kota Makassar

14

6 (43% )

33%

33%

0%

26

Kota Denpasar

5

2 (40% )

50%

50%

0%

27

Kota Mataram

13

10 (77% )

30%

30%

0%

28

Kota Kupang

11

6 (55% )

0%

0%

0%

29

Kota Maumere

3

2 (67% )

50%

50%

0%

30

Kab. Larantuka

4

2 (50% )

0%

0%

0%

31

Kota Tual

7

5 (71% )

20%

0%

20%

32

Kota Ambon

10

7 (70% )

86%

86%

0%

202

3. Persepsi pengusaha mengenai perkembangan institusi Pemda dalam 3 tahun terakhir (Berdasarkan jumlah orang yang korupsi dalam 3 tahun terakhir) a. Pelayanan publik

Net Peningkatan

AMBN (n=4) 100 LRTK (n=2) 100 PKRY (n=2) 100 PKBR (n=16) 75 TUAL (n=3) 67 MTRM (n=6) 17 67 GRTL (n=14) 14 64 PNAK (n=15) 33 60 CLG (n=12) 25 58 SMG (n=15) 40 53 WNSB (n=2) 50 50 BKS (n=18) 44 44 YOG (n=9) 22 44 DPS (n=7) 57 43 MND (n=10) 30 40 MKS (n=18) 44 39 MAME (n=3) 67 33 PRPR (n=6) 50 33 TNDT (n=3) 33 33 JKT (n=121) 60 32 BTM (n=14) 50 29 PDG (n=11) 45 27 27 ACEH (n=4) 75 25 SBY (n=84) 62 25 KTBR (n=13) 69 23 PLB (n=13) 46 23 MDN (n=28) 57 21 TGR (n=7) 57 14 BLPP (n=16) 69 13 BJMS (n=3) 0 100 SLK (n=3) 0 67 KPG (n=2) 0 0 50 TOTAL (n=484) 50 36 0

20

40 Meningkat

60 Sama

Menurun

203

0 0 0 6

19 33

0 17 21 7 17 7 0 11

33 0 30 17 0 17 33 7 21 0 13 8 31 21 29 19 0 33

80

14 100

100 100 100 69 67 50 43 53 42 47 50 33 11 43 10 22 33 17 0 25 7 -18 25 12 15 -8 0 -14 -6 0 -33 0 22

b. Kontrak Bisnis

Net Peningkatan

GRTL (n=1)

100

0

MKS (n=2)

100

0

MAME (n=1)

100

0

YOG (n=1)

100

0

TNDT (n=2)

100

0

PDG (n=1)

0

100

AMBN (n=6)

0

17

83

SLK (n=5)

0

20

80

PLB (n=3)

67

33

0

MTRM (n=3)

67

33

0

KTBR (n=3)

BKS (n=4)

13

50

0

75

25

PRPR (n=6)

0

50

50 38

SBY (n=8)

20

20

60

JKT (n=12)

0

33

67

PKBR (n=5)

33

50

17

MND (n=1) 0

100

0

DPS (n=1) 0

100

0

BLPP (n=7) 0

100

0

BJMS (n=1) 0

100

0

PKRY (n=1) 0

100

0

MDN (n=1) 0

100

0

ACEH (n=1) 0

100

0

SMG (n=4) 0

25

75

WNSB (n=2) 0

50

50

TUAL (n=1) 0

100 100

BTM (n=1) 0 TOTAL (n=84)

20

10

46

44 0

100 100 100 100 100 100 83 80 67 67 67 40 50 25 25 -17 0 0 0 0 0 0 0 -25 -50 -100 -100 35

40 Meningkat

60 Sama

80

100

Menurun

4. Alasan Menawarkan suap di Pemda Pelayanan Masyarakat Basis : Yang menawarkan

Hubungan Bisnis

201

48

49

42

7

15

44

44

1

4

Karena kalau tidak, saya tidak akan dilayani/mendapat kontrak/ijin usaha Karena kalau tidak dibayar kali ini, lain kali bisa bermasalah Hanya untuk berterima kasih kepada petugasnya Untuk menjalin hubungan baik

204

DEPHUKUM Total Responden : 389 Profil dari responden yang kontak dengan Dephukum : a. Berdasarkan Jenis dan Besar Usaha: Pelayanan Umum Total

Kontrak Bisnis

Total Kontak

384

11

389

Total MNC

89

3

91

Total Lokal

295

8

298

Kecil (1 – 19 pegawai)

127

1

128

Menengah (20-99 pegawai)

79

5

80

Besar (100+ pegawai)

89

2

90

b. Berdasarkan Sektor Usaha: Pelayanan Umum Total

Kontrak Bisnis

Total Kontak

384

11

389

89

3

91

Trade, Hotel and Restaurant

174

4

177

Non Oil-Gas Manufacturing

69

2

70

Private Service

39

0

39

Financial, Ownership and Business Services

31

4

32

Transport

29

1

29

Construction

11

0

11

Communication

10

0

10

Mining and Quarrying

8

0

8

Agriculture, Livestock, Forestry and Fishery

4

0

4

Electricity, Gas and Water Supply

3

0

3

General Government Service

2

0

2

Oil and Gas Manufacturing

1

0

1

Multinational (MNC)

205

c. Berdasarkan penetrasi kontak per daerah: - Pelayanan Umum PLB (n=34) YOG (n=38) MDN (n=65) JKT (n=333) PKRY (n=33) SMG (n=60) MKS (n=65) MND (n=39) AMBN (n=32) SBY (n=176) BKS (n=60) TUAL (n=33) BJMS (n=33) BTM (n=67) DPS (n=43) BLPP (n=66) TGR (n=61) TNDT (n=33) PNAK (n=34) CLG (n=59) PKBR (n=37) PDG (n=33) MTRM (n=34) PRPR (n=32) KTBR (n=32) SLK (n=33) ACEH (n=32) GRTL (n=33) WNSB (n=33) KPG (n=34) Total (n=1760)

- Kontrak Bisnis

53% 45% 37% 32% 30% 28%

MND (n=5)

20%

MDN (n=14)

26% 26% 25% 23% 22% 21% 21% 19% 19% 18% 16% 15% 15% 14% 14% 12% 12% 9% 9% 9% 6% 6% 3% 3%

7%

SBY (n=38)

5%

PKBR (n=19)

5%

BTM (n=21)

5%

JKT (n=109)

5%

Total (n=471)

2%

22% 0%

50%

100% 0%

206

5%

10%

15%

20%

25%

1. SPI DepHukum 2004 – 2006 by region Skala: 0 = sangat buruk; 10 = sangat baik No.

Kabupaten/Kota

Diantara semua responden

Diantara yang menyuap

2004

2006

2004

2006

-

4.79

-

0.00

Medan

4.30

6.41

3.87

7.50

3

Kab. Solok

6.22

5.92

5.24

0.00

4

Kab. Tanah Datar

5.41

5.86

5.28

6.67

5

Padang

5.53

5.25

4.21

0.00

6

Batam

3.71

5.00

3.13

6.67

7

Pakan Baru

2.86

5.05

2.78

4.44

8

Palembang

5.83

5.20

5.00

3.33

9

DKI Jakarta

4.29

5.26

3.69

4.86

10

Bekasi

4.44

5.42

3.12

5.33

11

Cilegon

4.55

5.76

4.63

6.67

12

Tangerang

4.54

5.41

3.33

3.33

13

Kab. Wonosobo

6.04

5.66

4.76

3.33

14

Semarang

4.76

6.56

3.54

6.41

15

Yogyakarta

5.73

5.44

3.81

6.11

16

Surabaya

3.72

5.17

3.26

3.20

17

Pontianak

-

4.90

-

1.11

18

Palangkaraya

-

5.96

-

0.00

19

Kotabaru

5.21

6.04

4.33

0.00

20

Banjarmasin

5.41

5.46

4.85

6.67

21

Balikpapan

5.67

5.41

4.33

4.17

22

Manado

5.83

5.56

5.48

3.34

23

Gorontalo

-

5.66

-

6.67

1

Banda Aceh

2

24

Pare-pare

-

5.73

-

0.00

25

Makassar

6.52

5.69

6.15

5.00

26

Denpasar

6.02

4.57

3.33

3.33

27

Mataram

-

5.25

-

3.33

28

Kupang

-

6.14

-

0.00

29

Maumere

-

6.30

-

0.00

30

Kab. Larantuka

-

6.67

-

0.00

31

Kab. Tual

-

6.37

-

0.00

32

Ambon

-

6.35

-

0.00

Catatan: Basis berbeda untuk tiap daerah pada tahun 2004 dan 2006

207

2a. Interaksi korupsi yang terjadi pada pelayanan publik, dan siapa yang meminta dan menawarkan 2004 No

Kabupaten/Kota

1

Kota Banda Aceh

2

Base

2006

Jumlah Interaksi

Interaksi korup

Base

Jumlah Interaksi

Interaksi korup

Diminta

Menawar kan

-

-

-

32

2 (6% )

0%

0%

0%

Kota Medan

69

56 (81% )

77%

65

24 (37% )

33%

33%

0%

3

Kab. Solok

37

30 (81% )

23%

33

3 (9% )

0%

0%

0%

4

Kab. Tanah Datar

37

28 (76% )

43%

33

5 (15% )

20%

0%

20%

5

Kota Padang

47

40 (85% )

48%

33

4 (12% )

0%

0%

0%

6

Kota Batam

53

28 (53% )

61%

67

13 (19% )

15%

15%

0%

7

Kota Pekan Baru

42

38 (90% )

63%

37

5 (14% )

60%

60%

0%

8

Kota Palembang

40

40 (100% )

30%

34

18 (53% )

6%

6%

0%

9

DKI Jakarta

260

159 (61% )

53%

333

106 (32% )

30%

26%

4%

10

Kota Bekasi

66

35 (53% )

46%

60

13 (22% )

38%

31%

8%

11

Kota Cilegon

63

40 (63% )

45%

59

8 (14% )

13%

13%

0%

12

Kota Tangerang

69

41 (59% )

49%

61

10 (16% )

20%

10%

10%

13

Kab. Wonosobo

37

25 (68% )

28%

33

1 (3% )

100%

0%

100%

14

Kota Semarang

56

26 (46% )

62%

60

17 (28% )

76%

65%

12%

15

Kota Yogyakarta

39

31 (79% )

23%

38

17 (45% )

35%

29%

6%

16

Kota Surabaya

128

115 (90% )

41%

176

41 (23% )

59%

44%

15%

17

Kota Pontianak

-

-

-

34

5 (15% )

60%

60%

0%

18

Kota Palangkaraya

-

-

-

33

10 (30% )

0%

0%

0%

19

Kab. Kotabaru

32

30 (94% )

33%

32

3 (9% )

0%

0%

0%

20

Kota Banjarmasin

53

53 (100% )

62%

33

7 (21% )

29%

29%

0%

21

Kota Balikpapan

50

26 (52% )

38%

66

12 (18% )

33%

25%

8%

22

Kota Manado

44

19 (43% )

74%

39

10 (26% )

20%

10%

10%

23

Kota Gorontalo

-

-

-

33

2 (6% )

50%

0%

50%

24

Kota Pare-pare

-

-

-

32

3 (9% )

0%

0%

0%

25

Kota Makassar

44

42 (95% )

31%

65

17 (26% )

12%

6%

6%

26

Kota Denpasar

39

34 (87% )

12%

43

8 (19% )

25%

25%

0%

27

Kota Mataram

-

-

-

34

4 (12% )

25%

25%

0%

28

Kota Kupang

-

-

-

34

1 (3% )

0%

0%

0%

29

Kota Maumere

-

-

-

32

0 (0% )

-

-

-

30

Kab. Larantuka

-

-

-

31

0 (0% )

-

-

-

31

Kota Tual

-

-

-

33

7 (21% )

0%

0%

0%

32

Kota Ambon

-

-

-

32

8 (25% )

13%

13%

0%

208

2b. Interaksi korupsi yang terjadi pada kontrak bisnis, dan siapa yang meminta dan menawarkan

9

Jumlah Interaksi 0 (0% )

Kota Medan

14

3

Kab. Solok

4

No

Kabupaten/Kota

1

Kota Banda Aceh

2

Base

Interaksi korup

Diminta

Menawarkan

-

-

-

1 (7% )

100%

100%

0%

10

0 (0% )

-

-

-

Kab. Tanah Datar

13

0 (0% )

-

-

-

5

Kota Padang

12

0 (0% )

-

-

-

6

Kota Batam

21

1 (5% )

0%

0%

0%

7

Kota Pekan Baru

19

1 (5% )

0%

0%

0%

8

Kota Palembang

10

0 (0% )

-

-

-

9

DKI Jakarta

109

5 (5% )

80%

60%

20%

10

Kota Bekasi

22

0 (0% )

-

-

-

11

Kota Cilegon

7

0 (0% )

-

-

-

12

Kota Tangerang

6

0 (0% )

-

-

-

13

Kab. Wonosobo

13

0 (0% )

-

-

-

14

Kota Semarang

17

0 (0% )

-

-

-

15

Kota Yogyakarta

15

0 (0% )

-

-

-

16

Kota Surabaya

38

2 (5% )

100%

100%

0%

17

Kota Pontianak

11

0 (0% )

-

-

-

18

Kota Palangkaraya

9

0 (0% )

-

-

-

19

Kab. Kotabaru

4

0 (0% )

-

-

-

20

Kota Banjarmasin

8

0 (0% )

-

-

-

21

Kota Balikpapan

20

0 (0% )

-

-

-

22

Kota Manado

5

1 (20% )

0%

0%

0%

23

Kota Gorontalo

2

0 (0% )

-

-

-

24

Kota Pare-pare

10

0 (0% )

-

-

-

25

Kota Makassar

14

0 (0% )

-

-

-

26

Kota Denpasar

5

0 (0% )

-

-

-

27

Kota Mataram

13

0 (0% )

-

-

-

28

Kota Kupang

11

0 (0% )

-

-

-

29

Kota Maumere

3

0 (0% )

-

-

-

30

Kab. Larantuka

4

0 (0% )

-

-

-

31

Kota Tual

7

0 (0% )

-

-

-

32

Kota Ambon

10

0 (0% )

-

-

-

209

3. Persepsi pengusaha mengenai perkembangan institusi dephukum dalam 3 tahun terakhir (Berdasarkan jumlah orang yang korupsi dalam 3 tahun terakhir) a. Pelayanan publik

Net Peningkatan

AMBN (n=1)

100

0

DPS (n=2)

100

0

WNSB (n=1)

100

0

SMG (n=13) PNAK (n=3) 50

MND (n=2)

50

YOG (n=6)

33

PKBR (n=3)

33

JKT (n=32)

50

0

BLPP (n=4) 0

100

0

CLG (n=1) 0

100

0

MDN (n=8) 0 MKS (n=2) 0

50

50

BJMS (n=2) 0

50

50

TGR (n=2) 0

50

50

GRTL (n=1) 0

100

MTRM (n=1) 0

100

PLB (n=1) 0

100

TNDT (n=1) 0

100

TOTAL (n=117) 0

20

0

-50 -50 -100 -100 -100 -100

40 Meningkat

0

-50

60 Sama

15

16

53

31

0

-25

25

75

50

8

8

75

17

67

0

20

60

62

25

6

63

100

0

33

33

100

17

17

50

20

SBY (n=24)

0

50

31

BKS (n=5)

0

33

67

BTM (n=2)

15

8

77

100

Menurun

210

80

100

b. Kontrak Bisnis

Net Peningkatan

SBY (n=2)

100

0

100 JKT (n=4)

25

75

0

25 MDN (n=1) 0

100

0

0

43

TOTAL (n=7)

57

0

43 0

20

40 Meningkat

60 Sama

80

100

Menurun

4. Alasan Menawarkan suap di DepHukum Pelayanan Masyarakat Basis : Yang menawarkan Karena kalau tidak, saya tidak akan dilayani/mendapat kontrak/ijin usaha Karena kalau tidak dibayar kali ini, lain kali bisa bermasalah Hanya untuk berterima kasih kepada petugasnya Untuk menjalin hubungan baik

211

Hubungan Bisnis 42

5

52

40

7

20

40

40

2

20

PAM Total Responden : 661 Profil dari responden yang kontak dengan pam : a. Berdasarkan Jenis dan Besar Usaha: Pelayanan Umum Total

Kontrak Bisnis

Total Kontak

654

16

661

Total MNC

52

0

52

Total Lokal

602

16

609

Kecil (1 – 19 pegawai)

326

8

331

Menengah (20-99 pegawai)

180

6

182

96

2

96

Besar (100+ pegawai)

b. Berdasarkan Sektor Usaha: Pelayanan Umum Total

Kontrak Bisnis

Total Kontak

654

16

661

52

0

52

355

9

361

Private Service

81

1

81

Non Oil-Gas Manufacturing

75

1

75

Financial, Ownership and Business Services

38

2

38

Transport

38

1

38

Communication

27

1

27

Construction

20

1

21

Mining and Quarrying

6

0

6

Agriculture, Livestock, Forestry and Fishery

5

0

5

Electricity, Gas and Water Supply

4

0

4

General Government Service

4

0

4

Multinational (MNC) Trade, Hotel and Restaurant

212

c. Berdasarkan penetrasi kontak per daerah: - Pelayanan Umum BJMS (n=33) KTBR (n=32) MND (n=39) MKS (n=65) PKRY (n=33) SMG (n=60) PLB (n=34) PNAK (n=34) MTRM (n=34) SBY (n=176) GRTL (n=33) KPG (n=34) WNSB (n=33) YOG (n=38) LRTK (n=31) BLPP (n=66) BTM (n=67) JKT (n=333) PRPR (n=32) ACEH (n=32) DPS (n=43) PDG (n=33) MAME (n=32) AMBN (n=32) CLG (n=59) TNDT (n=33) SLK (n=33) MDN (n=65) BKS (n=60) TGR (n=61) PKBR (n=37) TUAL (n=33) Total (n=1760)

- Kontrak Bisnis 100% 81%

67% 66% 61% 58% 56% 53% 50% 49% 48% 47% 45% 42% 42% 36% 33% 31% 28% 28% 28% 27% 25% 22% 19% 18% 18% 15% 15% 11% 8% 3%

25%

DPS (n=5)

20%

SLK (n=10)

20%

MTRM (n=13)

15%

PLB (n=10)

10%

PNAK (n=11)

9%

WNSB (n=13)

8%

MKS (n=14)

7%

SBY (n=38)

5%

BTM (n=21)

5%

JKT (n=109)

2%

Total (n=471)

37% 0%

BJMS (n=8)

50%

100%

213

3% 0%

50%

100%

1. SPI PAM 2004 – 2006 by region Skala: 0 = sangat buruk; 10 = sangat baik No.

Kabupaten/Kota

Diantara semua responden

Diantara yang menyuap

2004

2006

2004

2006

-

5.00

-

1.67

1

Banda Aceh

2

Medan

5.31

5.94

3.33

4.67

3

Kab. Solok

5.32

6.37

0.00

0.00

4

Kab. Tanah Datar

5.00

6.47

6.67

6.67

5

Padang

6.31

5.66

6.67

3.33

6

Batam

3.78

5.62

3.33

5.00

7

Pakan Baru

3.25

4.50

0.00

6.67

8

Palembang

6.08

5.39

0.00

4.29

9

DKI Jakarta

5.03

5.44

4.22

4.31

10

Bekasi

4.39

5.50

3.33

0.00

11

Cilegon

4.81

5.48

6.67

6.67

12

Tangerang

4.51

5.73

2.50

6.67

13

Kab. Wonosobo

6.04

6.77

6.67

3.33

14

Semarang

5.24

6.61

3.33

6.97

15

Yogyakarta

5.81

6.31

0.00

5.00

16

Surabaya

4.49

5.70

3.33

5.80

17

Pontianak

-

3.53

-

2.22

18

Palangkaraya

-

6.16

-

0.00

19

Kotabaru

3.64

5.00

3.33

5.56

20

Banjarmasin

6.17

5.56

5.56

0.00

21

Balikpapan

1.93

5.46

0.00

4.44

22

Manado

5.30

4.19

3.33

3.81

23

Gorontalo

-

6.27

-

5.00

24

Pare-pare

-

6.25

-

0.00

25

Makassar

7.73

6.05

8.89

5.00

26

Denpasar

5.93

5.82

6.67

0.00

27

Mataram

-

5.79

-

3.33

28

Kupang

-

4.44

-

4.44

29

Maumere

-

3.98

-

6.67

30

Kab. Larantuka

-

3.22

-

3.33

31

Kab. Tual

-

5.76

-

0.00

32

Ambon

-

5.42

-

0.00

Catatan: Basis berbeda untuk tiap daerah pada tahun 2004 dan 2006

214

2a. Interaksi korupsi yang terjadi pada pelayanan publik, dan siapa yang meminta dan menawarkan 2004 No

Kabupaten/Kota

1

Kota Banda Aceh

2

Base

2006

Jumlah Interaksi

Interaksi korup

Base

Jumlah Interaksi

Interaksi korup

Diminta

Menawar kan

-

-

-

32

9 (28% )

22%

11%

11%

Kota Medan

69

6 (9% )

33%

65

10 (15% )

50%

50%

0%

3

Kab. Solok

37

4 (11% )

0%

33

6 (18% )

0%

0%

0%

4

Kab. Tanah Datar

37

6 (16% )

17%

33

6 (18% )

17%

0%

17%

5

Kota Padang

47

4 (9% )

50%

33

9 (27% )

11%

0%

11%

6

Kota Batam

53

10 (19% )

40%

67

22 (33% )

18%

9%

9%

7

Kota Pekan Baru

42

6 (14% )

0%

37

3 (8% )

33%

33%

0%

8

Kota Palembang

40

5 (13% )

0%

34

19 (56% )

37%

37%

0%

9

DKI Jakarta

260

49 (19% )

31%

333

102 (31% )

17%

10%

7%

10

Kota Bekasi

66

7 (11% )

14%

60

9 (15% )

0%

0%

0%

11

Kota Cilegon

63

7 (11% )

14%

59

11 (19% )

9%

9%

0%

12

Kota Tangerang

69

12 (17% )

33%

61

7 (11% )

14%

14%

0%

13

Kab. Wonosobo

37

16 (43% )

6%

33

15 (45% )

0%

0%

0%

14

Kota Semarang

56

13 (23% )

38%

60

35 (58% )

63%

23%

40%

15

Kota Yogyakarta

39

5 (13% )

0%

38

16 (42% )

13%

0%

13%

16

Kota Surabaya

128

75 (59% )

16%

176

86 (49% )

26%

12%

14%

17

Kota Pontianak

-

-

-

34

18 (53% )

33%

22%

11%

18

Kota Palangkaraya

-

-

-

33

20 (61% )

0%

0%

0%

19

Kab. Kotabaru

32

6 (19% )

17%

32

26 (81% )

12%

4%

8%

20

Kota Banjarmasin

53

8 (15% )

38%

33

33 (100% )

0%

0%

0%

21

Kota Balikpapan

50

2 (4% )

0%

66

24 (36% )

13%

4%

8%

22

Kota Manado

44

8 (18% )

13%

39

26 (67% )

27%

19%

8%

23

Kota Gorontalo

-

-

-

33

16 (48% )

13%

6%

6%

24

Kota Pare-pare

-

-

-

32

9 (28% )

0%

0%

0%

25

Kota Makassar

44

12 (27% )

25%

65

43 (66% )

2%

0%

2%

26

Kota Denpasar

39

6 (15% )

17%

43

12 (28% )

0%

0%

0%

27

Kota Mataram

-

-

-

34

17 (50% )

6%

0%

6%

28

Kota Kupang

-

-

-

34

16 (47% )

19%

6%

13%

29

Kota Maumere

-

-

-

32

8 (25% )

38%

25%

13%

30

Kab. Larantuka

-

-

-

31

13 (42% )

15%

0%

15%

31

Kota Tual

-

-

-

33

1 (3% )

0%

0%

0%

32

Kota Ambon

-

-

-

32

7 (22% )

0%

0%

0%

215

2b. Interaksi korupsi yang terjadi pada kontrak bisnis, dan siapa yang meminta dan menawarkan

No

Kabupaten/Kota

Base

Menawar kan

Jumlah Interaksi

Interaksi korup

Diminta

9

0 (0% )

-

-

-

1

Kota Banda Aceh

2

Kota Medan

14

0 (0% )

-

-

-

3

Kab. Solok

10

2 (20% )

0%

0%

0%

4

Kab. Tanah Datar

13

0 (0% )

-

-

-

5

Kota Padang

12

0 (0% )

-

-

-

6

Kota Batam

21

1 (5% )

0%

0%

0%

7

Kota Pekan Baru

19

0 (0% )

-

-

-

8

Kota Palembang

10

1 (10% )

0%

0%

0%

9

DKI Jakarta

109

2 (2% )

100%

0%

100%

10

Kota Bekasi

22

0 (0% )

-

-

-

11

Kota Cilegon

7

0 (0% )

-

-

-

12

Kota Tangerang

6

0 (0% )

-

-

-

13

Kab. Wonosobo

13

1 (8% )

100%

0%

100%

14

Kota Semarang

17

0 (0% )

-

-

-

15

Kota Yogyakarta

15

0 (0% )

-

-

-

16

Kota Surabaya

38

2 (5% )

50%

0%

50%

17

Kota Pontianak

11

1 (9% )

0%

0%

0%

18

Kota Palangkaraya

9

0 (0% )

-

-

-

19

Kab. Kotabaru

4

0 (0% )

-

-

-

20

Kota Banjarmasin

8

2 (25% )

0%

0%

0%

21

Kota Balikpapan

20

0 (0% )

-

-

-

22

Kota Manado

5

0 (0% )

-

-

-

23

Kota Gorontalo

2

0 (0% )

-

-

-

24

Kota Pare-pare

10

0 (0% )

-

-

-

25

Kota Makassar

14

1 (7% )

100%

100%

0%

26

Kota Denpasar

5

1 (20% )

0%

0%

0%

27

Kota Mataram

13

2 (15% )

0%

0%

0%

28

Kota Kupang

11

0 (0% )

-

-

-

29

Kota Maumere

3

0 (0% )

-

-

-

30

Kab. Larantuka

4

0 (0% )

-

-

-

31

Kota Tual

7

0 (0% )

-

-

-

32

Kota Ambon

10

0 (0% )

-

-

-

216

3. Persepsi pengusaha mengenai perkembangan institusi PAM dalam 3 tahun terakhir (Berdasarkan jumlah orang yang korupsi dalam 3 tahun terakhir) a. Pelayanan publik

Net Peningkatan

GRTL (n=2)

100

0

MTRM (n=1)

100

0

CLG (n=1)

100

0

TGR (n=1)

100

0

KTBR (n=3) 50

PNAK (n=6)

50

LRTK (n=2)

50

SMG (n=22)

35

MAME (n=3)

33

PLB (n=7)

27

32

6

59 33

33

29

43 43

43

14

SBY (n=22)

17

0

29

MND (n=7)

0

50 33

41

JKT (n=17)

36

55

9

0

33

67

ACEH (n=2)

MKS (n=1) 0

100

0

BLPP (n=3) 0

100

0

YOG (n=2) 0

100

0

PDG (n=1) 0

100

0

PKBR (n=1) 0

100

0

KPG (n=3) 0 MDN (n=5) 0 BTM (n=4) 0

33

67 60

40 75

25

TNDT (n=1) 0 TOTAL (n=117)

100

0

26

45

28 20

40 Meningkat

60 Sama

Menurun

217

80

100

100 100 100 100 67 50 33 50 14 29 0 0 -29 -27 0 0 0 0 0 -33 -60 -75 -100 3

b. Kontrak Bisnis

Net Peningkatan

MKS (n=1) 0

100

0

0 SBY (n=1) 0

100

0

0 WNSB (n=1) 0

100

0

0 JKT (n=2) 0

100

0

0 TOTAL (n=5) 0

100

0

0 0

20

40 Meningkat

60 Sama

80

100

Menurun

4. Alasan Menawarkan suap di PAM Pelayanan Masyarakat Basis : Yang menawarkan Karena kalau tidak, saya tidak akan dilayani/mendapat kontrak/ijin usaha Karena kalau tidak dibayar kali ini, lain kali bisa bermasalah Hanya untuk berterima kasih kepada petugasnya Don't Know

218

Hubungan Bisnis 69

4

20

0

3

0

75

100

1

0

PLN Total Responden : 1227 Profil dari responden yang kontak dengan pln : a. Berdasarkan Jenis dan Besar Usaha: Pelayanan Umum Total

Kontrak Bisnis

Total Kontak

1210

72

1227

Total MNC

112

12

114

Total Lokal

1098

60

1113

Kecil (1 – 19 pegawai)

640

31

646

Menengah (20-99 pegawai)

310

19

316

Besar (100+ pegawai)

148

10

151

b. Berdasarkan Sektor Usaha: Pelayanan Umum Total

Kontrak Bisnis

Total Kontak

1210

72

1227

Multinational (MNC)

112

12

114

Trade, Hotel and Restaurant

615

28

623

Non Oil-Gas Manufacturing

162

12

164

Private Service

155

8

157

Transport

76

5

77

Financial, Ownership and Business Services

75

6

76

Communication

55

4

55

Construction

32

2

33

Mining and Quarrying

13

2

13

Agriculture, Livestock, Forestry and Fishery

9

1

10

Electricity, Gas and Water Supply

7

2

8

General Government Service

5

1

5

Oil and Gas Manufacturing

1

1

1

219

c. Berdasarkan penetrasi kontak per daerah: - Pelayanan Umum KTBR (n=32) BJMS (n=33) PKRY (n=33) MND (n=39) PLB (n=34) PRPR (n=32) YOG (n=38) KPG (n=34) MKS (n=65) PKBR (n=37) SMG (n=60) DPS (n=43) GRTL (n=33) SBY (n=176) PNAK (n=34) MTRM (n=34) TGR (n=61) BLPP (n=66) CLG (n=59) JKT (n=333) AMBN (n=32) MAME (n=32) WNSB (n=33) BKS (n=60) BTM (n=67) LRTK (n=31) MDN (n=65) ACEH (n=32) SLK (n=33) PDG (n=33) TUAL (n=33) TNDT (n=33) Total (n=1760)

- Kontrak Bisnis 100%MND (n=5) 100% 100%CLG (n=7) 97% DPS (n=5)

91% 91% 87% 85% 82% 81% 80% 79% 79% 77% 76% 71% 69% 67% 66% 64% 63% 63% 61% 60% 55% 55%

33%

MTRM (n=13)

31%

MKS (n=14)

29%

KPG (n=11)

27%

BJMS (n=8)

25%

PKBR (n=19)

21%

BTM (n=21)

19%

SBY (n=38)

18%

PNAK (n=11)

18%

JKT (n=109)

17%

TUAL (n=7)

14%

MDN (n=14)

14%

BKS (n=22)

14%

PKRY (n=9)

11%

AMBN (n=10)

10%

SLK (n=10)

10%

PDG (n=12)

41% 36% 36% 33% 24% 69% 50%

40%

TGR (n=6)

48%

0%

60% 43%

8%

WNSB (n=13)

8%

YOG (n=15)

7%

SMG (n=17)

6%

Total (n=471)

100%

220

15% 0%

50%

100%

1. SPI PLN 2004 – 2006 by region Skala: 0 = sangat buruk; 10 = sangat baik No.

Kabupaten/Kota

Diantara semua responden

Diantara yang menyuap

2004

2006

2004

2006

-

5.52

-

6.67

1

Banda Aceh

2

Medan

4.93

2.87

4.28

2.05

3

Kab. Solok

5.23

5.56

1.67

3.33

4

Kab. Tanah Datar

4.59

5.76

5.00

3.33

5

Padang

5.32

4.55

5.56

3.33

6

Batam

3.39

5.57

3.33

5.84

7

Pakan Baru

2.38

4.23

1.67

4.17

8

Palembang

7.00

5.39

3.33

4.87

9

DKI Jakarta

5.20

5.73

4.44

5.60

10

Bekasi

5.20

5.31

5.24

6.00

11

Cilegon

4.81

5.82

3.89

4.67

12

Tangerang

4.75

5.85

3.86

5.67

13

Kab. Wonosobo

6.49

7.17

6.67

5.33

14

Semarang

5.24

6.45

3.54

6.49

15

Yogyakarta

5.73

5.97

3.33

5.84

16

Surabaya

4.32

5.93

2.55

5.72

17

Pontianak

-

2.74

-

3.33

18

Palangkaraya

-

5.46

-

6.67

19

Kotabaru

4.69

6.15

6.67

6.00

20

Banjarmasin

5.98

5.15

3.33

0.00

21

Balikpapan

3.33

3.89

3.33

3.33

22

Manado

5.76

2.82

3.81

2.42

23

Gorontalo

-

4.95

-

3.33

24

Pare-pare

-

6.15

-

6.67

25

Makassar

7.27

5.44

7.34

6.67

26

Denpasar

6.49

6.05

6.67

6.67

27

Mataram

-

5.00

-

5.00

28

Kupang

-

5.59

-

5.84

29

Maumere

-

3.85

-

4.17

30

Kab. Larantuka

-

6.24

-

6.67

31

Kab. Tual

-

5.35

-

6.67

32

Ambon

-

5.31

-

3.34

Catatan: Basis berbeda untuk tiap daerah pada tahun 2004 dan 2006

221

2a. Interaksi korupsi yang terjadi pada pelayanan publik, dan siapa yang meminta dan menawarkan 2004 No

Kabupaten/Kota

1

Kota Banda Aceh

2

Base

2006

Jumlah Interaksi

Interaksi korup

Base

Jumlah Interaksi

Interaksi korup

Diminta

Menawar kan

-

-

-

32

13 (41% )

8%

0%

8%

Kota Medan

69

20 (29% )

35%

65

31 (48% )

42%

42%

0%

3

Kab. Solok

37

10 (27% )

20%

33

12 (36% )

8%

0%

8%

4

Kab. Tanah Datar

37

16 (43% )

13%

33

8 (24% )

13%

0%

13%

5

Kota Padang

47

17 (36% )

35%

33

12 (36% )

25%

0%

25%

6

Kota Batam

53

15 (28% )

53%

67

37 (55% )

8%

3%

5%

7

Kota Pekan Baru

42

22 (52% )

18%

37

30 (81% )

33%

33%

0%

8

Kota Palembang

40

14 (35% )

7%

34

31 (91% )

42%

39%

3%

9

DKI Jakarta

260

131 (50% )

27%

333

213 (64% )

29%

18%

10%

10

Kota Bekasi

66

34 (52% )

21%

60

36 (60% )

25%

17%

8%

11

Kota Cilegon

63

22 (35% )

27%

59

39 (66% )

13%

13%

0%

12

Kota Tangerang

69

36 (52% )

53%

61

42 (69% )

24%

14%

10%

13

Kab. Wonosobo

37

20 (54% )

10%

33

20 (61% )

20%

10%

10%

14

Kota Semarang

56

32 (57% )

50%

60

48 (80% )

79%

35%

44%

15

Kota Yogyakarta

39

18 (46% )

11%

38

33 (87% )

12%

6%

6%

16

Kota Surabaya

128

96 (75% )

18%

176

136 (77% )

41%

18%

24%

17

Kota Pontianak

-

-

-

34

26 (76% )

35%

23%

12%

18

Kota Palangkaraya

-

-

-

33

33 (100% )

3%

3%

0%

19

Kab. Kotabaru

32

8 (25% )

13%

32

32 (100% )

16%

6%

9%

20

Kota Banjarmasin

53

13 (25% )

38%

33

33 (100% )

0%

0%

0%

21

Kota Balikpapan

50

12 (24% )

17%

66

44 (67% )

27%

16%

11%

22

Kota Manado

44

20 (45% )

35%

39

38 (97% )

29%

11%

18%

23

Kota Gorontalo

-

-

-

33

26 (79% )

27%

4%

23%

24

Kota Pare-pare

-

-

-

32

29 (91% )

3%

3%

0%

25

Kota Makassar

44

25 (57% )

20%

65

53 (82% )

4%

4%

0%

26

Kota Denpasar

39

14 (36% )

7%

43

34 (79% )

0%

0%

0%

27

Kota Mataram

-

-

-

34

24 (71% )

21%

13%

8%

28

Kota Kupang

-

-

-

34

29 (85% )

10%

7%

3%

29

Kota Maumere

-

-

-

32

20 (63% )

20%

15%

5%

30

Kab. Larantuka

-

-

-

31

17 (55% )

24%

0%

24%

31

Kota Tual

-

-

-

33

11 (33% )

9%

9%

0%

32

Kota Ambon

-

-

-

32

20 (63% )

20%

10%

10%

222

2b. Interaksi korupsi yang terjadi pada kontrak bisnis, dan siapa yang meminta dan menawarkan

9

Jumlah Interaksi 0 (0% )

Kota Medan

14

3

Kab. Solok

4

No

Kabupaten/Kota

1

Kota Banda Aceh

2

Base

Interaksi korup

Diminta

Menawarkan

-

-

-

2 (14% )

50%

50%

0%

10

1 (10% )

0%

0%

0%

Kab. Tanah Datar

13

0 (0% )

-

-

-

5

Kota Padang

12

1 (8% )

100%

0%

100%

6

Kota Batam

21

4 (19% )

25%

0%

25%

7

Kota Pekan Baru

19

4 (21% )

75%

75%

0%

8

Kota Palembang

10

0 (0% )

-

-

-

9

DKI Jakarta

109

19 (17% )

74%

47%

26%

10

Kota Bekasi

22

3 (14% )

33%

33%

0%

11

Kota Cilegon

7

3 (43% )

0%

0%

0%

12

Kota Tangerang

6

2 (33% )

0%

0%

0%

13

Kab. Wonosobo

13

1 (8% )

100%

0%

100%

14

Kota Semarang

17

1 (6% )

100%

100%

0%

15

Kota Yogyakarta

15

1 (7% )

0%

0%

0%

16

Kota Surabaya

38

7 (18% )

57%

29%

29%

17

Kota Pontianak

11

2 (18% )

0%

0%

0%

18

Kota Palangkaraya

9

1 (11% )

0%

0%

0%

19

Kab. Kotabaru

4

0 (0% )

-

-

-

20

Kota Banjarmasin

8

2 (25% )

0%

0%

0%

21

Kota Balikpapan

20

0 (0% )

-

-

-

22

Kota Manado

5

3 (60% )

33%

33%

0%

23

Kota Gorontalo

2

0 (0% )

-

-

-

24

Kota Pare-pare

10

0 (0% )

-

-

-

25

Kota Makassar

14

4 (29% )

25%

25%

0%

26

Kota Denpasar

5

2 (40% )

50%

50%

0%

27

Kota Mataram

13

4 (31% )

25%

0%

25%

28

Kota Kupang

11

3 (27% )

33%

33%

0%

29

Kota Maumere

3

0 (0% )

-

-

-

30

Kab. Larantuka

4

0 (0% )

-

-

-

31

Kota Tual

7

1 (14% )

0%

0%

0%

32

Kota Ambon

10

1 (10% )

0%

0%

0%

223

3. Persepsi pengusaha mengenai perkembangan institusi PLN dalam 3 tahun terakhir (Berdasarkan jumlah orang yang korupsi dalam 3 tahun terakhir) a. Pelayanan publik TUAL (n=1) GRTL (n=7) PKBR (n=10) MAME (n=4) MTRM (n=5) CLG (n=5) MKS (n=2) WNSB (n=4) YOG (n=4) LRTK (n=4) AMBN (n=4) SMG (n=38) PNAK (n=9) KTBR (n=5) TGR (n=10) BTM (n=3) JKT (n=61) BLPP (n=12) BKS (n=9) SBY (n=56) MDN (n=13) MND (n=11) PRPR (n=1) PKRY (n=1) TNDT (n=1) ACEH (n=1) PLB (n=13) PDG (n=3) KPG (n=3) SLK (n=1) TOTAL (n=301)

Net Peningkatan 0

100

0 14 10 10 0 25 20 20 0 0 0

86 80 75 20 20

60 60 50 50 50 50 50 45 44 40 40 33 31 25 22 21 15

25 0

0 20

40

0

67 10

59 17 22 23 23 27

58 56 55 62 64

0 0 0 0

100 100 100 100 38

62 67

33 100 100 20

18

48

33 0

16 11

39 44 60

9 0 0 0 0 0 0 0 0

50 50 50 0 50

40 Meningkat

60 Sama

Menurun

224

80

100

100 71 70 75 40 40 50 50 50 50 0 29 33 40 20 33 21 8 0 -2 -8 -18 0 0 0 0 -38 -67 -100 -100 15

b. Kontrak Bisnis

Net Peningkatan

DPS (n=1)

0

100

PKBR (n=3) JKT (n=14)

0 7

71

21

14

MND (n=1) 0

100

0

MKS (n=1) 0

100

0

KPG (n=1) 0

100

0

WNSB (n=1) 0

100

0

SMG (n=1) 0

100

0

BKS (n=1) 0

100

0

BTM (n=1) 0

100

0

SBY (n=4) 0

100

PDG (n=1) 0

100

MDN (n=1) 0

100

0

20

40 Meningkat

0 0 0 0 0 0

-100 -100 19 60

Sama

-25 -100

66

16

0

25

75

MTRM (n=1) 0

TOTAL (n=32)

100

33

33

33

80

-3 100

Menurun

4. Alasan Menawarkan suap di PLN Hubungan Bisnis

Pelayanan Masyarakat Basis : Yang menawarkan

166

19

24

37

3

5

73

53

1

11

1

0

Karena kalau tidak, saya tidak akan dilayani/mendapat kontrak/ijin usaha Karena kalau tidak dibayar kali ini, lain kali bisa bermasalah Hanya untuk berterima kasih kepada petugasnya Untuk menjalin hubungan baik Don't Know

225

TELKOM DAN LAYANANNYA Total Responden : 1158 Profil dari responden yang kontak dengan telkom dan layanannya: a. Berdasarkan Jenis dan Besar Usaha: Pelayanan Umum Total

Kontrak Bisnis

Total Kontak

1144

83

1158

Total MNC

110

11

114

Total Lokal

1034

72

1044

Kecil (1 – 19 pegawai)

591

39

598

Menengah (20-99 pegawai)

296

23

299

Besar (100+ pegawai)

147

10

147

b. Berdasarkan Sektor Usaha: Pelayanan Umum Total

Kontrak Bisnis

Total Kontak

1144

83

1158

Multinational (MNC)

110

11

114

Trade, Hotel and Restaurant

586

28

589

Private Service

147

10

147

Non Oil-Gas Manufacturing

130

8

132

Transport

79

6

80

Financial, Ownership and Business Services

76

7

79

Communication

64

17

66

Construction

27

2

27

Mining and Quarrying

14

1

14

Agriculture, Livestock, Forestry and Fishery

7

2

9

Electricity, Gas and Water Supply

5

1

6

General Government Service

5

1

5

226

c. Berdasarkan penetrasi kontak per daerah: - Pelayanan Umum PRPR (n=32) KTBR (n=32) BJMS (n=33) PKRY (n=33) MND (n=39) MKS (n=65) YOG (n=38) KPG (n=34) SMG (n=60) DPS (n=43) PNAK (n=34) SBY (n=176) GRTL (n=33) CLG (n=59) MTRM (n=34) PKBR (n=37) LRTK (n=31) JKT (n=333) TGR (n=61) PLB (n=34) BTM (n=67) BLPP (n=66) BKS (n=60) AMBN (n=32) MAME (n=32) PDG (n=33) SLK (n=33) MDN (n=65) TUAL (n=33) TNDT (n=33) ACEH (n=32) WNSB (n=33) Total (n=1760)

- Kontrak Bisnis 100% DPS (n=5) 100% MND (n=5) 100% 97% GRTL (n=2) 92% MTRM (n=13) 88% MKS (n=14) 87%

82% 78% 77% 76% 74% 70% 68% 68% 68% 65% 62% 61% 59% 58% 58% 57% 53% 53% 48%

60% 50% 38% 36%

TGR (n=6)

33%

BTM (n=21)

33%

BJMS (n=8)

25%

SBY (n=38)

24%

BKS (n=22)

23%

MDN (n=14)

21%

PLB (n=10)

20%

JKT (n=109)

19%

PNAK (n=11)

18%

PKBR (n=19)

16%

WNSB (n=13)

15%

CLG (n=7)

14%

PKRY (n=9)

11%

PRPR (n=10)

10%

SLK (n=10)

10%

42% 32% 30%

YOG (n=15)

24% 22% 21% 50%

7%

SMG (n=17)

6%

BLPP (n=20)

5%

Total (n=471)

65% 0%

80%

100%

227

18% 0%

50%

100%

1. SPI Telkom dan layanannya 2004 – 2006 by region Skala: 0 = sangat buruk; 10 = sangat baik No.

Kabupaten/Kota

Diantara semua responden

Diantara yang menyuap

2004

2006

2004

2006

-

6.57

-

0.00

1

Banda Aceh

2

Medan

6.04

7.08

4.44

7.00

3

Kab. Solok

6.04

6.67

3.33

0.00

4

Kab. Tanah Datar

6.22

6.37

3.33

0.00

5

Padang

7.09

6.47

6.67

5.56

6

Batam

5.41

6.67

3.33

6.67

7

Pakan Baru

4.28

6.13

4.17

6.00

8

Palembang

7.33

6.18

3.33

6.00

9

DKI Jakarta

5.75

6.33

4.96

6.46

10

Bekasi

5.96

5.72

4.81

6.11

11

Cilegon

5.93

6.50

4.81

6.67

12

Tangerang

5.22

6.18

4.82

6.11

13

Kab. Wonosobo

6.76

7.58

6.67

6.67

14

Semarang

5.72

6.95

4.10

6.89

15

Yogyakarta

5.56

6.58

4.44

6.67

16

Surabaya

4.71

6.56

3.89

6.17

17

Pontianak

-

5.59

-

5.46

18

Palangkaraya

-

6.87

-

0.00

19

Kotabaru

5.84

6.67

5.00

6.67

20

Banjarmasin

6.61

5.56

5.00

0.00

21

Balikpapan

6.60

6.06

6.67

6.00

22

Manado

6.29

6.50

5.00

6.19

23

Gorontalo

-

6.47

-

6.67

24

Pare-pare

-

6.67

-

0.00

25

Makassar

7.50

6.67

7.78

7.23

26

Denpasar

6.58

6.59

0.00

3.34

27

Mataram

-

6.57

-

6.67

28

Kupang

-

6.57

-

5.84

29

Maumere

-

6.22

-

6.67

30

Kab. Larantuka

-

6.67

-

0.00

31

Kab. Tual

-

6.47

-

0.00

32

Ambon

-

6.77

-

5.00

Catatan: Basis berbeda untuk tiap daerah pada tahun 2004 dan 2006

228

2a. Interaksi korupsi yang terjadi pada pelayanan publik, dan siapa yang meminta dan menawarkan 2004 No

Kabupaten/Kota

1

Kota Banda Aceh

2

Base

2006

Jumlah Interaksi

Interaksi korup

Base

Jumlah Interaksi

Interaksi korup

Diminta

Menawar kan

-

-

-

32

7 (22% )

0%

0%

0%

Kota Medan

69

26 (38% )

35%

65

21 (32% )

48%

33%

14%

3

Kab. Solok

37

13 (35% )

15%

33

14 (42% )

0%

0%

0%

4

Kab. Tanah Datar

37

15 (41% )

7%

33

8 (24% )

0%

0%

0%

5

Kota Padang

47

20 (43% )

10%

33

16 (48% )

19%

6%

13%

6

Kota Batam

53

24 (45% )

8%

67

39 (58% )

8%

3%

5%

7

Kota Pekan Baru

42

28 (67% )

14%

37

25 (68% )

12%

12%

0%

8

Kota Palembang

40

10 (25% )

10%

34

20 (59% )

25%

25%

0%

9

DKI Jakarta

260

150 (58% )

30%

333

208 (62% )

20%

12%

8%

10

Kota Bekasi

66

45 (68% )

20%

60

34 (57% )

15%

9%

6%

11

Kota Cilegon

63

32 (51% )

28%

59

40 (68% )

10%

8%

3%

12

Kota Tangerang

69

29 (42% )

31%

61

37 (61% )

16%

3%

14%

13

Kab. Wonosobo

37

20 (54% )

5%

33

7 (21% )

29%

0%

29%

14

Kota Semarang

56

33 (59% )

39%

60

47 (78% )

64%

32%

32%

15

Kota Yogyakarta

39

12 (31% )

25%

38

33 (87% )

3%

0%

3%

16

Kota Surabaya

128

89 (70% )

7%

176

131 (74% )

34%

7%

27%

17

Kota Pontianak

-

-

-

34

26 (76% )

42%

15%

27%

18

Kota Palangkaraya

-

-

-

33

32 (97% )

0%

0%

0%

19

Kab. Kotabaru

32

8 (25% )

25%

32

32 (100% )

13%

3%

9%

20

Kota Banjarmasin

53

9 (17% )

22%

33

33 (100% )

0%

0%

0%

21

Kota Balikpapan

50

7 (14% )

14%

66

38 (58% )

11%

5%

5%

22

Kota Manado

44

32 (73% )

13%

39

36 (92% )

19%

6%

14%

23

Kota Gorontalo

-

-

-

33

23 (70% )

22%

4%

17%

24

Kota Pare-pare

-

-

-

32

32 (100% )

0%

0%

0%

25

Kota Makassar

44

20 (45% )

30%

65

57 (88% )

11%

5%

5%

26

Kota Denpasar

39

17 (44% )

0%

43

33 (77% )

0%

0%

0%

27

Kota Mataram

-

-

-

34

23 (68% )

4%

4%

0%

28

Kota Kupang

-

-

-

34

28 (82% )

14%

0%

14%

29

Kota Maumere

-

-

-

32

17 (53% )

12%

12%

0%

30

Kab. Larantuka

-

-

-

31

20 (65% )

0%

0%

0%

31

Kota Tual

-

-

-

33

10 (30% )

0%

0%

0%

32

Kota Ambon

-

-

-

32

17 (53% )

12%

0%

12%

229

2b. Interaksi korupsi yang terjadi pada kontrak bisnis, dan siapa yang meminta dan menawarkan

9

Jumlah Interaksi 0 (0% )

Kota Medan

14

3

Kab. Solok

4

No

Kabupaten/Kota

1

Kota Banda Aceh

2

Base

Interaksi korup

Diminta

Menawarkan

-

-

-

3 (21% )

33%

33%

0%

10

1 (10% )

0%

0%

0%

Kab. Tanah Datar

13

0 (0% )

-

-

-

5

Kota Padang

12

0 (0% )

-

-

-

6

Kota Batam

21

7 (33% )

14%

14%

0%

7

Kota Pekan Baru

19

3 (16% )

67%

33%

33%

8

Kota Palembang

10

2 (20% )

0%

0%

0%

9

DKI Jakarta

109

21 (19% )

57%

43%

14%

10

Kota Bekasi

22

5 (23% )

20%

0%

20%

11

Kota Cilegon

7

1 (14% )

0%

0%

0%

12

Kota Tangerang

6

2 (33% )

0%

0%

0%

13

Kab. Wonosobo

13

2 (15% )

50%

0%

50%

14

Kota Semarang

17

1 (6% )

100%

100%

0%

15

Kota Yogyakarta

15

1 (7% )

0%

0%

0%

16

Kota Surabaya

38

9 (24% )

22%

0%

22%

17

Kota Pontianak

11

2 (18% )

0%

0%

0%

18

Kota Palangkaraya

9

1 (11% )

0%

0%

0%

19

Kab. Kotabaru

4

0 (0% )

-

-

-

20

Kota Banjarmasin

8

2 (25% )

0%

0%

0%

21

Kota Balikpapan

20

1 (5% )

100%

100%

0%

22

Kota Manado

5

3 (60% )

33%

33%

0%

23

Kota Gorontalo

2

1 (50% )

0%

0%

0%

24

Kota Pare-pare

10

1 (10% )

0%

0%

0%

25

Kota Makassar

14

5 (36% )

0%

0%

0%

26

Kota Denpasar

5

4 (80% )

50%

50%

0%

27

Kota Mataram

13

5 (38% )

0%

0%

0%

28

Kota Kupang

11

0 (0% )

-

-

-

29

Kota Maumere

3

0 (0% )

-

-

-

30

Kab. Larantuka

4

0 (0% )

-

-

-

31

Kota Tual

7

0 (0% )

-

-

-

32

Kota Ambon

10

0 (0% )

-

-

-

230

3. Persepsi pengusaha mengenai perkembangan institusi Telkom dan layanannya dalam 3 tahun terakhir (Berdasarkan jumlah orang yang korupsi dalam 3 tahun terakhir) a. Pelayanan publik

Net Peningkatan

CLG (n=4) GRTL (n=5)

20

20

60

KTBR (n=4)

50

AMBN (n=2)

50

0

50

MAME (n=2)

50

0

50

SMG (n=30)

47

PNAK (n=11)

45

TGR (n=6)

33

JKT (n=42)

33

BLPP (n=4) MKS (n=6)

17

37

18

36 33

33

14

52

0

75 20

60

20

17

67

17

SBY (n=45)

0

50

25

BKS (n=5)

25

0

75

40

49

11

MTRM (n=1) 0

100

WNSB (n=2) 0

100

MND (n=7) 0

0 0 29

71

PDG (n=3) 0

67

PKBR (n=3) 0

67

PLB (n=5) 0

33 33 40

60

BTM (n=3) 0

67

33

MDN (n=10) 0

70

30

YOG (n=1) 0

100

KPG (n=4) 0

50

TOTAL (n=205) 0

28

45

26 20

40 Meningkat

b. Kontrak Bisnis

60 Sama

80

100

Menurun

Net Peningkatan

DPS (n=2)

50

50

0

PKBR (n=2)

50

50

0

25

JKT (n=12)

67

8

100

0

SBY (n=2) 0

100

0

BLPP (n=1) 0

100

0

WNSB (n=1) 0

100

0

SMG (n=1) 0

100

0

BKS (n=1) 0

100

0

BTM (n=1) 0

100

MDN (n=1) 0

100 20

0

40 Meningkat

0 0 0 0 0 0

-100 12 60

Sama

50

-100

68 20

50

17

MND (n=1) 0

TOTAL (n=25)

50 40 50 0 0 30 27 0 19 25 0 0 -29 0 0 -29 -33 -33 -40 -67 -70 -100 -50 -2

80

Menurun

231

8 100

4. Alasan Menawarkan suap di Telkom dan layanannya Hubungan Bisnis

Pelayanan Masyarakat Basis: Yang menawarkan

141

17

18

47

1

6

82

47

0

6

1

0

Karena kalau tidak, saya tidak akan dilayani/ mendapat kontrak/ijin usaha Karena kalau tidak dibayar kali ini, lain kali bisa bermasalah Hanya untuk berterima kasih kepada petugasnya Untuk menjalin hubungan baik Don't know

232

DITJEN PAJAK, URUSAN PAJAK, FISKAL, DSB. Total Responden : 1399 Profil dari responden yang kontak dengan ditjen pajak, urusan pajak, fiskal, dsb. : a. Berdasarkan Jenis dan Besar Usaha: Pelayanan Umum Total

Kontrak Bisnis

Total Kontak

1391

29

1399

Total MNC

178

6

180

Total Lokal

1213

23

1219

Kecil (1 – 19 pegawai)

744

11

747

Menengah (20-99 pegawai)

306

6

309

Besar (100+ pegawai)

163

6

163

b. Berdasarkan Sektor Usaha: Pelayanan Umum Total

Kontrak Bisnis

Total Kontak

1391

29

1399

Multinational (MNC)

178

6

180

Trade, Hotel and Restaurant

706

13

708

Non Oil-Gas Manufacturing

203

3

203

Private Service

162

2

163

Transport

96

0

96

Financial, Ownership and Business Services

87

4

89

Communication

50

3

51

Construction

39

3

41

Mining and Quarrying

16

0

16

Agriculture, Livestock, Forestry and Fishery

12

0

12

Electricity, Gas and Water Supply

10

1

10

General Government Service

3

0

3

Oil and Gas Manufacturing

2

0

2

233

c. Berdasarkan penetrasi kontak per daerah: - Pelayanan Umum KTBR (n=32) ACEH (n=32) BTM (n=67) GRTL (n=33) BJMS (n=33) PRPR (n=32) MAME (n=32) MND (n=39) LRTK (n=31) MDN (n=65) PKBR (n=37) PNAK (n=34) SBY (n=176) MTRM (n=34) TUAL (n=33) TNDT (n=33) DPS (n=43) PLB (n=34) YOG (n=38) TGR (n=61) JKT (n=333) PDG (n=33) MKS (n=65) SLK (n=33) BLPP (n=66) PKRY (n=33) AMBN (n=32) BKS (n=60) SMG (n=60) WNSB (n=33) KPG (n=34) CLG (n=59) Total (n=1760)

100% 100% 99% 97% 97% 97% 97% 95% 94% 92% 92% 88% 87% 85% 85% 85% 84% 82% 82% 79% 78% 76% 75% 73% 68% 67% 63% 62% 58% 48% 35% 31%

- Kontrak Bisnis MTRM (n=13)

23%

PKRY (n=9)

22%

MND (n=5)

20%

TGR (n=6)

17%

TUAL (n=7)

14%

CLG (n=7)

14%

JKT (n=109)

10%

BTM (n=21)

10%

SBY (n=38)

8%

MKS (n=14)

7%

MDN (n=14)

7%

YOG (n=15)

7%

SMG (n=17)

6%

Total (n=471)

6%

79% 0%

50%

0%

100%

234

50%

100%

1. SPI Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb. 2004 – 2006 by region Skala: 0 = sangat buruk; 10 = sangat baik

No.

Diantara semua responden

Kabupaten/Kota

Diantara yang menyuap

2004

2006

2004

2006

-

5.21

-

5.00

1

Banda Aceh

2

Medan

4.25

6.51

3.63

7.06

3

Kab. Solok

5.23

6.27

2.50

0.00

4

Kab. Tanah Datar

4.77

5.76

3.33

6.67

5

Padang

5.53

5.66

5.71

5.84

6

Batam

3.71

5.37

2.41

5.00

7

Pakan Baru

3.09

5.59

2.50

4.67

8

Palembang

4.50

4.80

3.75

3.89

9

DKI Jakarta

3.29

4.92

2.74

4.58

10

Bekasi

3.84

4.92

3.45

5.24

11

Cilegon

4.13

5.20

3.33

5.00

12

Tangerang

3.57

5.08

3.62

2.66

13

Kab. Wonosobo

5.41

6.16

4.00

0.00

14

Semarang

4.34

6.00

3.53

6.89

15

Yogyakarta

5.47

5.00

4.44

4.33

16

Surabaya

3.20

4.72

2.59

4.30

17

Pontianak

-

4.71

-

2.66

18

Palangkaraya

-

5.96

-

6.67

19

Kotabaru

5.31

5.52

6.67

5.33

20

Banjarmasin

5.35

4.85

4.92

3.33

21

Balikpapan

3.20

5.40

2.56

5.29

22

Manado

5.08

5.81

3.70

5.42

23

Gorontalo

-

5.76

-

5.93

24

Pare-pare

-

5.31

-

3.33

25

Makassar

6.89

5.69

6.67

5.55

26

Denpasar

5.32

4.57

3.33

3.33

27

Mataram

-

5.39

-

3.89

28

Kupang

-

6.47

-

5.00

29

Maumere

-

5.73

-

4.76

30

Kab. Larantuka

-

6.35

-

5.00

31

Kab. Tual

-

5.96

-

5.00

32

Ambon

-

5.84

-

0.00

Catatan: Basis berbeda untuk tiap daerah pada tahun 2004 dan 2006

235

Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb. 2a. Interaksi korupsi yang terjadi pada pelayanan publik, dan siapa yang meminta dan menawarkan 2004 No

Kabupaten/Kota

1

Kota Banda Aceh

2

2006

Jumlah Interaksi

Base

Interaksi korup

Base

Jumlah Interaksi

Interaksi korup

Diminta

Mena warkan

-

-

-

32

32 (100% )

13%

13%

0%

Kota Medan

69

49 (71% )

67%

65

60 (92% )

28%

23%

5%

3

Kab. Solok

37

33 (89% )

12%

33

24 (73% )

0%

0%

0%

4

Kab. Tanah Datar

37

33 (89% )

9%

33

28 (85% )

14%

4%

11%

5

Kota Padang

47

36 (77% )

19%

33

25 (76% )

16%

12%

4%

6

Kota Batam

53

43 (81% )

42%

67

66 (99% )

12%

11%

2%

7

Kota Pekan Baru

42

33 (79% )

36%

37

34 (92% )

44%

41%

3%

8

Kota Palembang

40

36 (90% )

22%

34

28 (82% )

21%

21%

0%

9

DKI Jakarta

260

214 (82% )

44%

333

261 (78% )

24%

21%

2%

10

Kota Bekasi

66

58 (88% )

47%

60

37 (62% )

19%

16%

3%

11

Kota Cilegon

63

57 (90% )

40%

59

18 (31% )

11%

11%

0%

12

Kota Tangerang

69

54 (78% )

43%

61

48 (79% )

10%

10%

0%

13

Kab. Wonosobo

37

25 (68% )

20%

33

16 (48% )

0%

0%

0%

14

Kota Semarang

56

38 (68% )

45%

60

35 (58% )

43%

31%

11%

15

Kota Yogyakarta

39

29 (74% )

21%

38

31 (82% )

32%

32%

0%

16

Kota Surabaya

128

123 (96% )

37%

176

153 (87% )

50%

34%

16%

17

Kota Pontianak

-

-

-

34

30 (88% )

17%

13%

3%

18

Kota Palangkaraya

-

-

-

33

22 (67% )

5%

5%

0%

19

Kab. Kotabaru

32

30 (94% )

7%

32

32 (100% )

16%

6%

9%

20

Kota Banjarmasin

53

46 (87% )

46%

33

32 (97% )

3%

3%

0%

21

Kota Balikpapan

50

50 (100% )

26%

66

45 (68% )

38%

20%

18%

22

Kota Manado

44

40 (91% )

23%

39

37 (95% )

22%

5%

16%

23

Kota Gorontalo

-

-

-

33

32 (97% )

28%

6%

22%

24

Kota Pare-pare

-

-

-

32

31 (97% )

6%

6%

0%

25

Kota Makassar

44

36 (82% )

22%

65

49 (75% )

18%

12%

6%

26

Kota Denpasar

39

32 (82% )

9%

43

36 (84% )

14%

14%

0%

27

Kota Mataram

-

-

-

34

29 (85% )

21%

17%

3%

28

Kota Kupang

-

-

-

34

12 (35% )

17%

0%

17%

29

Kota Maumere

-

-

-

32

31 (97% )

23%

19%

3%

30

Kab. Larantuka

-

-

-

31

29 (94% )

7%

7%

0%

31

Kota Tual

-

-

-

33

28 (85% )

7%

4%

4%

32

Kota Ambon

-

-

-

32

20 (63% )

0%

0%

0%

236

2b. Interaksi korupsi yang terjadi pada kontrak bisnis, dan siapa yang meminta dan menawarkan N o 1

Kabupaten/Kota Kota Banda Aceh

9

0 (0% )

-

-

Menawarka n -

Base

Jumlah Interaksi

Interaksi korup

Diminta

2

Kota Medan

14

1 (7% )

100%

100%

0%

3

Kab. Solok

10

0 (0% )

-

-

-

4

Kab. Tanah Datar

13

0 (0% )

-

-

-

5

Kota Padang

12

0 (0% )

-

-

-

6

Kota Batam

21

2 (10% )

0%

0%

0%

7

Kota Pekan Baru

19

0 (0% )

-

-

-

8

Kota Palembang

10

0 (0% )

-

-

-

9

DKI Jakarta

109

11 (10% )

55%

36%

18%

10

Kota Bekasi

22

0 (0% )

-

-

-

11

Kota Cilegon

7

1 (14% )

100%

100%

0%

12

Kota Tangerang

6

1 (17% )

0%

0%

0%

13

Kab. Wonosobo

13

0 (0% )

-

-

-

14

Kota Semarang

17

1 (6% )

0%

0%

0%

15

Kota Yogyakarta

15

1 (7% )

0%

0%

0%

16

Kota Surabaya

38

3 (8% )

33%

0%

33%

17

Kota Pontianak

11

0 (0% )

-

-

-

18

Kota Palangkaraya

9

2 (22% )

0%

0%

0%

19

Kab. Kotabaru

4

0 (0% )

-

-

-

20

Kota Banjarmasin

8

0 (0% )

-

-

-

21

Kota Balikpapan

20

0 (0% )

-

-

-

22

Kota Manado

5

1 (20% )

0%

0%

0%

23

Kota Gorontalo

2

0 (0% )

-

-

-

24

Kota Pare-pare

10

0 (0% )

-

-

-

25

Kota Makassar

14

1 (7% )

0%

0%

0%

26

Kota Denpasar

5

0 (0% )

-

-

-

27

Kota Mataram

13

3 (23% )

0%

0%

0%

28

Kota Kupang

11

0 (0% )

-

-

-

29

Kota Maumere

3

0 (0% )

-

-

-

30

Kab. Larantuka

4

0 (0% )

-

-

-

31

Kota Tual

7

1 (14% )

0%

0%

0%

32

Kota Ambon

10

0 (0% )

-

-

-

237

3. Persepsi pengusaha mengenai perkembangan institusi ditjen pajak, urusan pajak, fiskal, dsb. dalam 3 tahun terakhir (Berdasarkan jumlah orang yang korupsi dalam 3 tahun terakhir) a. Pelayanan publik

Net Peningkatan

LRTK (n=2) 100 PKRY (n=1) 100 DPS (n=5) 80 20 PNAK (n=5) 80 0 20 MTRM (n=6) 67 17 17 PKBR (n=15) 60 27 13 KTBR (n=5) 60 20 20 MAME (n=7) 57 43 GRTL (n=9) 56 22 22 SMG (n=15) 53 40 7 TUAL (n=2) 50 50 ACEH (n=4) 50 50 YOG (n=10) 50 10 40 CLG (n=2) 50 0 50 BLPP (n=17) 47 47 6 TGR (n=5) 40 40 20 BTM (n=8) 38 50 13 BKS (n=7) 29 71 TNDT (n=4) 25 75 MND (n=8) 25 50 25 PDG (n=4) 25 0 75 SBY (n=76) 24 61 16 JKT (n=62) 23 69 6 PLB (n=6) 17 50 33 MDN (n=17) 12 59 29 MKS (n=9) 11 67 22 PRPR (n=2) 0 50 50 KPG (n=2) 0 50 0 BJMS (n=1) 0 100 TOTAL (n=316) 34 50 15 0

20

40 Meningkat

60 Sama

80

Menurun

238

0 0 0

0

0 0

0 0

100

100 100 80 60 50 47 40 57 33 47 50 50 10 0 41 20 25 29 25 0 -50 8 16 -17 -18 -11 -50 0 -100 19

b. Kontrak Bisnis

Net Peningkatan

CLG (n=1)

0

100

100

JKT (n=6)

0

67

33

33

SBY (n=1) 0

0

100

0

MDN (n=1) 0

0

100

0

TOTAL (n=9)

0

67

33

33 0

20

40 Meningkat

60 Sama

80

100

Menurun

4. Alasan Menawarkan suap di Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb. Pelayanan Masyarakat Basis : Yang menawarkan Karena kalau tidak, saya tidak akan dilayani/mendapat kontrak/ijin usaha Karena kalau tidak dibayar kali ini, lain kali bisa bermasalah Hanya untuk berterima kasih kepada petugasnya Untuk menjalin hubungan baik

Hubungan Bisnis

142

9

43

56

10

11

46

33

2

11

239

DITJEN IMIGRASI Total Responden : 236 Profil dari responden yang kontak dengan Ditjen Imigrasi : a. Berdasarkan Jenis dan Besar Usaha: Pelayanan Umum

Kontrak Bisnis

Total Kontak

Total

230

7

236

Total MNC

128

2

129

Total Lokal

102

5

107

Kecil (1 – 19 pegawai)

35

2

37

Menengah (20-99 pegawai)

34

2

36

Besar (100+ pegawai)

33

1

34

b. Berdasarkan Sektor Usaha: Pelayanan Umum

Kontrak Bisnis

Total Kontak

Total

230

7

236

Multinational (MNC)

128

2

129

Non Oil-Gas Manufacturing

78

1

78

Trade, Hotel and Restaurant

70

4

74

Financial, Ownership and Business Services

18

1

19

Private Service

17

0

17

Transport

15

1

16

Mining and Quarrying

13

0

13

Agriculture, Livestock, Forestry and Fishery

7

0

7

Electricity, Gas and Water Supply

3

0

3

Communication

3

0

3

Construction

2

0

2

Oil and Gas Manufacturing

2

0

2

240

c. Berdasarkan penetrasi kontak per daerah: - Pelayanan Umum PNAK (n=34)

- Kontrak Bisnis

35%

BTM (n=67) DPS (n=43)

26%

JKT (n=333) BLPP (n=66)

24% 20%

33%

BKS (n=60)

PRPR (n=10)

10%

15% 14%

SBY (n=176) KTBR (n=32)

13% 12%

GRTL (n=33) PLB (n=34)

12%

TGR (n=61) YOG (n=38)

11% 11%

MAME (n=32) TNDT (n=33)

9% 9%

KPG (n=34)

9% 8%

MND (n=39) MKS (n=65)

MTRM (n=13)

8%

WNSB (n=13)

8%

8% 7%

CLG (n=59) PKBR (n=37)

5% 5%

MDN (n=65) LRTK (n=31)

3%

AMBN (n=32) ACEH (n=32)

3% 3%

BJMS (n=33)

3% 3%

PKRY (n=33) SLK (n=33)

JKT (n=109)

3% 3%

MTRM (n=34) SMG (n=60)

4%

Total (n=471) 1%

2% 13%

Total (n=1760) 0%

100% 0%

50%

241

50%

100%

1. SPI Ditjen Imigrasi 2004 – 2006 by region Skala: 0 = sangat buruk; 10 = sangat baik No.

Kabupaten/Kota

Diantara semua responden

Diantara yang menyuap

2004

2006

2004

2006

1

Banda Aceh

-

6.15

-

0.00

2

Medan

-

5.83

-

6.67

3

Kab. Solok

-

5.84

-

0.00

4

Kab. Tanah Datar

-

6.15

-

0.00

5

Padang

-

5.66

-

0.00

6

Batam

-

5.00

-

3.89

7

Pakan Baru

-

5.32

-

0.00

8

Palembang

-

5.39

-

3.33

9

DKI Jakarta

-

5.06

-

4.30

10

Bekasi

-

5.58

-

4.67

11

Cilegon

-

5.20

-

5.00

12

Tangerang

-

5.33

-

4.44

13

Kab. Wonosobo

-

6.06

-

0.00

14

Semarang

-

6.61

-

3.33

15

Yogyakarta

-

5.97

-

5.00

16

Surabaya

-

5.49

-

5.15

17

Pontianak

-

5.00

-

2.78

18

Palangkaraya

-

5.86

-

0.00

19

Kotabaru

-

6.25

-

3.33

20

Banjarmasin

-

5.96

-

6.67

21

Balikpapan

-

5.73

-

4.81

22

Manado

-

5.90

-

0.00

23

Gorontalo

-

6.16

-

0.00

24

Pare-pare

-

6.57

-

6.67

25

Makassar

-

5.95

-

0.00

26

Denpasar

-

5.64

-

3.33

27

Mataram

-

5.86

-

0.00

28

Kupang

-

5.88

-

6.67

29

Maumere

-

5.61

-

3.33

30

Kab. Larantuka

-

5.56

-

0.00

31

Kab. Tual

-

6.57

-

0.00

32

Ambon

-

6.24

-

0.00

Catatan: Basis berbeda untuk tiap daerah pada tahun 2004 dan 2006

242

2a. Interaksi korupsi yang terjadi pada pelayanan publik, dan siapa yang meminta dan menawarkan 2004 No

Kabupaten/Kota

1

Kota Banda Aceh

2

Base

Jumlah Interaksi

2006 Interaksi korup

Base

Jumlah Interaksi

Interaksi korup

Diminta

Menawarkan

-

-

-

32

1 (3% )

0%

0%

0%

Kota Medan

69

-

-

65

3 (5% )

33%

33%

0%

3

Kab. Solok

37

-

-

33

1 (3% )

0%

0%

0%

4

Kab. Tanah Datar

37

-

-

33

3 (9% )

0%

0%

0%

5

Kota Padang

47

-

-

33

0 (0% )

-

-

-

6

Kota Batam

53

-

-

67

22 (33% )

55%

55%

0%

7

Kota Pekan Baru

42

-

-

37

2 (5% )

50%

50%

0%

8

Kota Palembang

40

-

-

34

4 (12% )

50%

50%

0%

9

DKI Jakarta

260

-

-

333

81 (24% )

54%

51%

4%

10

Kota Bekasi

66

-

-

60

9 (15% )

56%

56%

0%

11

Kota Cilegon

63

-

-

59

4 (7% )

50%

50%

0%

12

Kota Tangerang

69

-

-

61

7 (11% )

43%

43%

0%

13

Kab. Wonosobo

37

-

-

33

0 (0% )

-

-

-

14

Kota Semarang

56

-

-

60

1 (2% )

100%

0%

100%

15

Kota Yogyakarta

39

-

-

38

4 (11% )

100%

100%

0%

16

Kota Surabaya

128

-

-

176

25 (14% )

44%

28%

16%

17

Kota Pontianak

-

-

-

34

12 (35% )

50%

50%

0%

18

Kota Palangkaraya

-

-

-

33

1 (3% )

0%

0%

0%

19

Kab. Kotabaru

32

-

-

32

4 (13% )

25%

25%

0%

20

Kota Banjarmasin

53

-

-

33

1 (3% )

100%

100%

0%

21

Kota Balikpapan

50

-

-

66

13 (20% )

69%

62%

8%

22

Kota Manado

44

-

-

39

3 (8% )

0%

0%

0%

23

Kota Gorontalo

-

-

-

33

4 (12% )

0%

0%

0%

24

Kota Pare-pare

-

-

-

32

0 (0% )

-

-

-

25

Kota Makassar

44

-

-

65

5 (8% )

0%

0%

0%

26

Kota Denpasar

39

-

-

43

11 (26% )

9%

9%

0%

27

Kota Mataram

-

-

-

34

1 (3% )

0%

0%

0%

28

Kota Kupang

-

-

-

34

3 (9% )

67%

0%

67%

29

Kota Maumere

-

-

-

32

3 (9% )

33%

33%

0%

30

Kab. Larantuka

-

-

-

31

1 (3% )

0%

0%

0%

31

Kota Tual

-

-

-

33

0 (0% )

-

-

-

32

Kota Ambon

-

-

-

32

1 (3% )

0%

0%

0%

243

2b. Interaksi korupsi yang terjadi pada kontrak bisnis, dan siapa yang meminta dan menawarkan

9

Jumlah Interaksi 0 (0% )

-

-

Menawarka n -

Kota Medan

14

0 (0% )

-

-

-

3

Kab. Solok

10

0 (0% )

-

-

-

4

Kab. Tanah Datar

13

0 (0% )

-

-

-

5

Kota Padang

12

0 (0% )

-

-

-

6

Kota Batam

21

0 (0% )

-

-

-

7

Kota Pekan Baru

19

0 (0% )

-

-

-

8

Kota Palembang

10

0 (0% )

-

-

-

9

DKI Jakarta

109

4 (4% )

75%

50%

25%

10

Kota Bekasi

22

0 (0% )

-

-

-

11

Kota Cilegon

7

0 (0% )

-

-

-

12

Kota Tangerang

6

0 (0% )

-

-

-

13

Kab. Wonosobo

13

1 (8% )

0%

0%

0%

14

Kota Semarang

17

0 (0% )

-

-

-

15

Kota Yogyakarta

15

0 (0% )

-

-

-

16

Kota Surabaya

38

0 (0% )

-

-

-

17

Kota Pontianak

11

0 (0% )

-

-

-

18

Kota Palangkaraya

9

0 (0% )

-

-

-

19

Kab. Kotabaru

4

0 (0% )

-

-

-

20

Kota Banjarmasin

8

0 (0% )

-

-

-

21

Kota Balikpapan

20

0 (0% )

-

-

-

22

Kota Manado

5

0 (0% )

-

-

-

23

Kota Gorontalo

2

0 (0% )

-

-

-

24

Kota Pare-pare

10

1 (10% )

100%

100%

0%

25

Kota Makassar

14

0 (0% )

-

-

-

26

Kota Denpasar

5

0 (0% )

-

-

-

27

Kota Mataram

13

1 (8% )

0%

0%

0%

28

Kota Kupang

11

0 (0% )

-

-

-

29

Kota Maumere

3

0 (0% )

-

-

-

30

Kab. Larantuka

4

0 (0% )

-

-

-

31

Kota Tual

7

0 (0% )

-

-

-

32

Kota Ambon

10

0 (0% )

-

-

-

No

Kabupaten/Kota

1

Kota Banda Aceh

2

Base

244

Interaksi korup

Diminta

3. Persepsi pengusaha mengenai perkembangan institusi ditjen imigrasi dalam 3 tahun terakhir (Berdasarkan jumlah orang yang korupsi dalam 3 tahun terakhir) a. Pelayanan publik

Net Peningkatan

MAME (n=1)

100

0

DPS (n=1)

100

0

PNAK (n=6)

83

YOG (n=4)

17

75

BTM (n=12)

0

58

CLG (n=2) BKS (n=5)

0

JKT (n=44)

42

20

20

27

61

22

83

0

36

25

BLPP (n=9)

17

40

36

100

50

50

40

SBY (n=11)

25

25

50

0

100

9 11

78

14 0

22

KTBR (n=1) 0

100

0

0

SMG (n=1) 0

100

0

0

TGR (n=3) 0

100

0

0

PLB (n=2) 0

100

0

0

MDN (n=1) 0

100

0

0

BJMS (n=1) 0

100

-100

PKBR (n=1) 0

100

-100

TOTAL (n=107)

35 0

20

49 40 Meningkat

14

60 Sama

Menurun

245

80

21 100

b. Kontrak Bisnis

Net Peningkatan

JKT (n=3)

0

100

100

PRPR (n=1) 0

0

100

0

TOTAL (n=4)

25

75

0

75

0

20

40 Meningkat

60 Sama

80

100

Menurun

4. Alasan Menawarkan suap di Ditjen Imigrasi Pelayanan Masyarakat Basis : Yang menawarkan Karena kalau tidak, saya tidak akan dilayani/mendapat kontrak/ijin usaha Karena kalau tidak dibayar kali ini, lain kali bisa bermasalah Hanya untuk berterima kasih kepada petugasnya Untuk menjalin hubungan baik

246

Hubungan Bisnis 27

3

44

100

15

0

33

0

7

0

BEA DAN CUKAI Total Responden : 228 Profil dari responden yang kontak dengan bea dan cukai : a. Berdasarkan Jenis dan Besar Usaha: Pelayanan Umum

Kontrak Bisnis

Total Kontak

Total

199

31

228

Total MNC

121

6

127

Total Lokal

78

25

101

Kecil (1 – 19 pegawai)

17

11

27

Menengah (20-99 pegawai)

26

7

33

Besar (100+ pegawai)

35

7

41

b. Berdasarkan Sektor Usaha: Pelayanan Umum

Kontrak Bisnis

Total Kontak

Total

199

31

228

Multinational (MNC)

121

6

127

Non Oil-Gas Manufacturing

85

3

88

Trade, Hotel and Restaurant

45

11

56

Transport

25

8

31

Mining and Quarrying

12

0

12

Private Service

10

2

12

Financial, Ownership and Business Services

8

2

10

Agriculture, Livestock, Forestry and Fishery

4

0

4

Electricity, Gas and Water Supply

3

0

3

Construction

0

3

3

Communication

1

2

3

Oil and Gas Manufacturing

2

0

2

247

c. Berdasarkan penetrasi kontak per daerah: - Pelayanan Umum BTM (n=67)

- Kontrak Bisnis

36%

SBY (n=176)

25%

BLPP (n=66)

JKT (n=109)

16%

21%

JKT (n=333)

MKS (n=14)

17%

YOG (n=38)

14%

16%

MDN (n=65)

14%

BKS (n=60)

SBY (n=38)

13%

12%

DPS (n=43)

12%

CLG (n=59)

10%

TGR (n=61)

10%

PNAK (n=34)

ACEH (n=9)

9%

MKS (n=65)

11%

KPG (n=11)

9%

PNAK (n=11)

9%

6%

GRTL (n=33)

6%

PLB (n=34)

6%

MND (n=39)

5%

SMG (n=60)

3%

LRTK (n=31)

3%

PRPR (n=32)

3%

ACEH (n=32)

3%

BJMS (n=33)

3%

WNSB (n=33)

3%

SLK (n=33)

3%

KPG (n=34)

3%

PKBR (n=37)

3%

Total (n=1760)

SMG (n=17)

6%

PKBR (n=19)

5%

5%

BLPP (n=20)

Total (n=471)

11% 0%

8%

MTRM (n=13)

25%

50%

248

7% 0%

10%

20%

1. SPI Bea dan Cukai 2004 – 2006 by region Skala: 0 = sangat buruk; 10 = sangat baik No.

Kabupaten/Kota

Diantara semua responden

Diantara yang menyuap

2004

2006

2004

2006

-

6.15

-

6.67

Medan

3.72

5.38

3.89

3.33

3

Kab. Solok

4.68

6.22

3.33

0.00

4

Kab. Tanah Datar

3.92

5.66

0.00

0.00

5

Padang

4.54

5.81

3.33

0.00

6

Batam

3.02

4.43

2.74

3.33

7

Pakan Baru

2.78

4.87

1.11

0.00

8

Palembang

3.42

4.80

3.33

0.00

9

DKI Jakarta

3.38

4.18

2.71

3.82

10

Bekasi

3.18

4.67

2.22

5.00

11

Cilegon

4.02

4.35

2.38

6.67

12

Tangerang

3.23

4.53

2.66

3.33

13

Kab. Wonosobo

5.59

5.76

3.33

0.00

14

Semarang

4.58

6.00

3.33

6.67

15

Yogyakarta

4.53

5.26

3.33

3.33

16

Surabaya

3.46

4.87

2.94

2.50

17

Pontianak

-

4.22

-

6.67

18

Palangkaraya

-

5.56

-

0.00

19

Kotabaru

5.31

5.73

3.34

0.00

20

Banjarmasin

4.91

5.66

4.07

0.00

21

Balikpapan

3.00

5.19

2.08

5.56

22

Manado

6.06

5.64

5.00

0.00

23

Gorontalo

-

6.06

-

3.33

1

Banda Aceh

2

24

Pare-pare

-

6.15

-

0.00

25

Makassar

6.59

5.49

0.00

6.67

26

Denpasar

2.89

4.88

3.33

1.67

27

Mataram

-

5.59

-

0.00

28

Kupang

-

6.08

-

0.00

29

Maumere

-

6.67

-

0.00

30

Kab. Larantuka

-

6.67

-

6.67

31

Kab. Tual

-

6.67

-

0.00

32

Ambon

-

6.24

-

0.00

Catatan: Basis berbeda untuk tiap daerah pada tahun 2004 dan 2006

249

2a. Interaksi korupsi yang terjadi pada pelayanan publik, dan siapa yang meminta dan menawarkan 2004 No

Kabupaten/Kota

1

Kota Banda Aceh

2

Base

2006

Jumlah Interaksi

Interaksi korup

Base

Jumlah Interaksi

Interaksi korup

Diminta

Menawarkan

-

-

-

32

1 (3% )

0%

0%

0%

Kota Medan

69

7 (10% )

86%

65

9 (14% )

11%

11%

0%

3

Kab. Solok

37

2 (5% )

50%

33

1 (3% )

0%

0%

0%

4

Kab. Tanah Datar

37

0 (0% )

-

33

0 (0% )

-

-

-

5

Kota Padang

47

3 (6% )

67%

33

0 (0% )

-

-

-

6

Kota Batam

53

20 (38% )

85%

67

24 (36% )

17%

17%

0%

7

Kota Pekan Baru

42

4 (10% )

75%

37

1 (3% )

100%

100%

0%

8

Kota Palembang

40

3 (8% )

33%

34

2 (6% )

50%

50%

0%

9

DKI Jakarta

260

67 (26% )

64%

333

55 (17% )

42%

42%

0%

10

Kota Bekasi

66

5 (8% )

60%

60

7 (12% )

57%

57%

0%

11

Kota Cilegon

63

11 (17% )

64%

59

6 (10% )

17%

17%

0%

12

Kota Tangerang

69

8 (12% )

63%

61

6 (10% )

67%

50%

17%

13

Kab. Wonosobo

37

1 (3% )

100%

33

1 (3% )

0%

0%

0%

14

Kota Semarang

56

10 (18% )

90%

60

2 (3% )

0%

0%

0%

15

Kota Yogyakarta

39

3 (8% )

67%

38

6 (16% )

67%

67%

0%

16

Kota Surabaya

128

35 (27% )

49%

176

44 (25% )

66%

57%

9%

17

Kota Pontianak

-

-

-

34

3 (9% )

33%

0%

33%

18

Kota Palangkaraya

-

-

-

33

0 (0% )

-

-

-

19

Kab. Kotabaru

32

6 (19% )

33%

32

0 (0% )

-

-

-

20

Kota Banjarmasin

53

11 (21% )

82%

33

1 (3% )

0%

0%

0%

21

Kota Balikpapan

50

13 (26% )

62%

66

14 (21% )

36%

36%

0%

22

Kota Manado

44

6 (14% )

33%

39

2 (5% )

0%

0%

0%

23

Kota Gorontalo

-

-

-

33

2 (6% )

50%

0%

50%

24

Kota Pare-pare

-

-

-

32

1 (3% )

0%

0%

0%

25

Kota Makassar

44

2 (5% )

0%

65

4 (6% )

0%

0%

0%

26

Kota Denpasar

39

3 (8% )

67%

43

5 (12% )

40%

40%

0%

27

Kota Mataram

-

-

-

34

0 (0% )

-

-

-

28

Kota Kupang

-

-

-

34

1 (3% )

0%

0%

0%

29

Kota Maumere

-

-

-

32

0 (0% )

-

-

-

30

Kab. Larantuka

-

-

-

31

1 (3% )

100%

0%

100%

31

Kota Tual

-

-

-

33

0 (0% )

-

-

-

32

Kota Ambon

-

-

-

32

0 (0% )

-

-

-

250

2b. Interaksi korupsi yang terjadi pada kontrak bisnis, dan siapa yang meminta dan menawarkan

9

1 (11% )

Interaksi korup 100%

Kota Medan

14

0 (0% )

3

Kab. Solok

10

4

Kab. Tanah Datar

5

No

Kabupaten/Kota

1

Kota Banda Aceh

2

Base

Jumlah Interaksi

Diminta

Menawarkan

100%

0%

-

-

-

0 (0% )

-

-

-

13

0 (0% )

-

-

-

Kota Padang

12

0 (0% )

-

-

-

6

Kota Batam

21

0 (0% )

-

-

-

7

Kota Pekan Baru

19

1 (5% )

0%

0%

0%

8

Kota Palembang

10

0 (0% )

-

-

-

9

DKI Jakarta

109

17 (16% )

71%

71%

0%

10

Kota Bekasi

22

0 (0% )

-

-

-

11

Kota Cilegon

7

0 (0% )

-

-

-

12

Kota Tangerang

6

0 (0% )

-

-

-

13

Kab. Wonosobo

13

0 (0% )

-

-

-

14

Kota Semarang

17

1 (6% )

100%

100%

0%

15

Kota Yogyakarta

15

0 (0% )

-

-

-

16

Kota Surabaya

38

5 (13% )

80%

40%

40%

17

Kota Pontianak

11

1 (9% )

100%

100%

0%

18

Kota Palangkaraya

9

0 (0% )

-

-

-

19

Kab. Kotabaru

4

0 (0% )

-

-

-

20

Kota Banjarmasin

8

0 (0% )

-

-

-

21

Kota Balikpapan

20

1 (5% )

100%

100%

0%

22

Kota Manado

5

0 (0% )

-

-

-

23

Kota Gorontalo

2

0 (0% )

-

-

-

24

Kota Pare-pare

10

0 (0% )

-

-

-

25

Kota Makassar

14

2 (14% )

50%

50%

0%

26

Kota Denpasar

5

0 (0% )

-

-

-

27

Kota Mataram

13

1 (8% )

0%

0%

0%

28

Kota Kupang

11

1 (9% )

0%

0%

0%

29

Kota Maumere

3

0 (0% )

-

-

-

30

Kab. Larantuka

4

0 (0% )

-

-

-

31

Kota Tual

7

0 (0% )

-

-

-

32

Kota Ambon

10

0 (0% )

-

-

-

251

3. Persepsi pengusaha mengenai perkembangan institusi bea dan cukai dalam 3 tahun terakhir (Berdasarkan jumlah orang yang korupsi dalam 3 tahun terakhir) a. Pelayanan publik

Net Peningkatan 100

GRTL (n=1)

100

0

DPS (n=2)

100

0

100

BTM (n=4)

100

0

100

PKBR (n=1)

100

0

100

YOG (n=4)

75

TGR (n=4)

0

50

BLPP (n=5)

50

40

BKS (n=4)

60

25

JKT (n=23)

50

22

SBY (n=29)

50

25

50

0

40

25 70

17

0

76

0 9

13

7

10

LRTK (n=1) 0

100

0

0

PLB (n=1) 0

100

0

0

MDN (n=1) 0

100

0

PNAK (n=1) 0

100

CLG (n=1) 0

100

TOTAL (n=82)

32 0

-100 -100 59

20

40 Meningkat

60 Sama

0

Menurun

252

10 80

22 100

b. Kontrak Bisnis

Net Peningkatan

MKS (n=1)

100

0

SMG (n=1)

100

0

100

100 33

JKT (n=12)

67

0

33 SBY (n=4) 0

100

0

BLPP (n=1) 0

100

0

PNAK (n=1) 0

100

0

ACEH (n=1) 0

100

0

0

0

0

0 29

TOTAL (n=21)

0

71

20

40 Meningkat

0

60 Sama

80

29

100

Menurun

4. Alasan Menawarkan suap di Bea dan Cukai Pelayanan Masyarakat Basis : Yang menawarkan Karena kalau tidak, saya tidak akan dilayani/mendapat kontrak/ijin usaha Karena kalau tidak dibayar kali ini, lain kali bisa bermasalah Hanya untuk berterima kasih kepada petugasnya

253

Hubungan Bisnis 20

10

55

80

10

10

35

10

OTHERS BUMN Total Responden : 242 Profil dari responden yang kontak dengan others bumn : a. Berdasarkan Jenis dan Besar Usaha: Pelayanan Umum Total

Kontrak Bisnis

Total Kontak

164

91

242

Total MNC

46

18

57

Total Lokal

118

73

185

Kecil (1 – 19 pegawai)

59

34

91

Menengah (20-99 pegawai)

22

28

48

Besar (100+ pegawai)

37

11

46

b. Berdasarkan Sektor Usaha: Pelayanan Umum Total

Kontrak Bisnis

Total Kontak

164

91

242

Multinational (MNC)

46

18

57

Trade, Hotel and Restaurant

62

34

94

Non Oil-Gas Manufacturing

41

15

53

Financial, Ownership and Business Services

15

14

26

Transport

14

14

26

Private Service

8

5

13

Mining and Quarrying

9

0

9

Communication

5

5

8

Construction

4

2

6

Agriculture, Livestock, Forestry and Fishery

2

0

2

Oil and Gas Manufacturing

2

1

2

Electricity, Gas and Water Supply

0

1

1

254

c. Berdasarkan penetrasi kontak per daerah: - Pelayanan Umum LRTK (n=31)

- Kontrak Bisnis BJMS (n=8)

74%

MAME (n=32)

44%

PRPR (n=32)

16%

DPS (n=5)

MND (n=39)

15%

TGR (n=6)

SLK (n=33)

15%

SBY (n=176)

12%

JKT (n=109)

PDG (n=33)

12%

LRTK (n=4)

MTRM (n=34)

12%

PNAK (n=34)

12% 11% 10%

DPS (n=43)

9%

TNDT (n=33)

9%

SMG (n=60)

8% 8%

JKT (n=333) CLG (n=59)

5%

MKS (n=65)

5%

32% 30% 27% 25%

BTM (n=21)

24%

SMG (n=17)

24%

AMBN (n=10)

20%

MND (n=5)

20%

PLB (n=10)

20%

PKBR (n=19)

16%

MTRM (n=13)

15%

5%

BKS (n=60)

40% 33%

PRPR (n=10)

BLPP (n=66)

BTM (n=67)

43%

SBY (n=38)

14%

PKBR (n=37)

63%

CLG (n=7)

MKS (n=14)

14%

BKS (n=22)

14%

YOG (n=15)

13%

TGR (n=61)

3%

ACEH (n=9)

AMBN (n=32)

3%

BLPP (n=20)

10%

ACEH (n=32)

3%

KPG (n=11)

9%

TUAL (n=33)

3%

PNAK (n=11)

9%

KPG (n=34)

3%

PDG (n=12)

8%

PLB (n=34)

3%

TNDT (n=13)

8%

YOG (n=38)

3%

MDN (n=14)

7%

Total (n=1760)

Total (n=471)

9% 0%

11%

20%

40%

60%

80%

255

19% 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

1. SPI Others BUMN 2004 – 2006 by region Skala: 0 = sangat buruk; 10 = sangat baik No.

Kabupaten/Kota

Diantara semua responden

Diantara yang menyuap

2004

2006

2004

2006

-

6.15

-

0.00

Medan

4.39

6.36

2.50

0.00

3

Kab. Solok

5.95

6.77

0.00

0.00

4

Kab. Tanah Datar

5.37

5.96

0.00

6.67

5

Padang

5.96

6.06

4.16

6.67

6

Batam

3.90

5.51

2.22

6.67

7

Pakan Baru

3.17

5.32

0.00

6.67

8

Palembang

4.00

5.10

3.33

0.00

9

DKI Jakarta

4.12

5.28

3.63

5.69

10

Bekasi

4.04

5.63

3.33

6.67

11

Cilegon

4.34

5.54

2.22

6.67

12

Tangerang

4.20

5.65

3.33

0.00

13

Kab. Wonosobo

5.50

6.47

6.67

0.00

14

Semarang

4.94

6.78

3.33

5.00

15

Yogyakarta

5.73

5.18

5.00

6.67

16

Surabaya

4.92

6.08

3.81

7.04

17

Pontianak

-

4.90

-

6.67

18

Palangkaraya

-

5.76

-

0.00

19

Kotabaru

5.52

5.94

6.67

0.00

20

Banjarmasin

5.28

5.35

3.33

0.00

21

Balikpapan

4.87

5.76

3.33

6.67

22

Manado

5.84

6.07

6.67

0.00

23

Gorontalo

-

6.06

-

0.00

1

Banda Aceh

2

24

Pare-pare

-

6.15

-

6.67

25

Makassar

7.05

6.00

3.33

0.00

26

Denpasar

5.24

5.58

0.00

0.00

27

Mataram

-

6.38

-

0.00

28

Kupang

-

6.56

-

0.00

29

Maumere

-

6.04

-

0.00

30

Kab. Larantuka

-

6.35

-

6.67

31

Kab. Tual

-

6.57

-

0.00

32

Ambon

-

6.46

-

8.34

Catatan: Basis berbeda untuk tiap daerah pada tahun 2004 dan 2006

256

2a. Interaksi korupsi yang terjadi pada pelayanan publik, dan siapa yang meminta dan menawarkan 2004 No

Kabupaten/Kota

1

Kota Banda Aceh

2

Base

2006

Jumlah Interaksi

Interaksi korup

Base

Jumlah Interaksi

Interaksi korup

Diminta

Menawarkan

-

-

-

32

1 (3% )

0%

0%

0%

Kota Medan

69

6 (9% )

67%

65

0 (0% )

-

-

-

3

Kab. Solok

37

6 (16% )

0%

33

5 (15% )

0%

0%

0%

4

Kab. Tanah Datar

37

11 (30% )

0%

33

3 (9% )

0%

0%

0%

5

Kota Padang

47

16 (34% )

50%

33

4 (12% )

0%

0%

0%

6

Kota Batam

53

7 (13% )

43%

67

7 (10% )

14%

14%

0%

7

Kota Pekan Baru

42

5 (12% )

20%

37

4 (11% )

50%

50%

0%

8

Kota Palembang

40

8 (20% )

13%

34

1 (3% )

0%

0%

0%

9

DKI Jakarta

260

68 (26% )

34%

333

27 (8% )

19%

11%

7%

10

Kota Bekasi

66

5 (8% )

20%

60

3 (5% )

0%

0%

0%

11

Kota Cilegon

63

10 (16% )

30%

59

3 (5% )

0%

0%

0%

12

Kota Tangerang

69

6 (9% )

17%

61

2 (3% )

0%

0%

0%

13

Kab. Wonosobo

37

2 (5% )

50%

33

0 (0% )

-

-

-

14

Kota Semarang

56

8 (14% )

50%

60

5 (8% )

20%

20%

0%

15

Kota Yogyakarta

39

8 (21% )

25%

38

1 (3% )

100%

100%

0%

16

Kota Surabaya

128

22 (17% )

32%

176

24 (14% )

13%

8%

4%

17

Kota Pontianak

-

-

-

34

4 (12% )

0%

0%

0%

18

Kota Palangkaraya

-

-

-

33

0 (0% )

-

-

-

19

Kab. Kotabaru

32

8 (25% )

13%

32

0 (0% )

-

-

-

20

Kota Banjarmasin

53

6 (11% )

17%

33

0 (0% )

-

-

-

21

Kota Balikpapan

50

5 (10% )

20%

66

8 (12% )

25%

25%

0%

22

Kota Manado

44

4 (9% )

50%

39

6 (15% )

0%

0%

0%

23

Kota Gorontalo

-

-

-

33

0 (0% )

-

-

-

24

Kota Pare-pare

-

-

-

32

5 (16% )

0%

0%

0%

25

Kota Makassar

44

12 (27% )

8%

65

3 (5% )

0%

0%

0%

26

Kota Denpasar

39

5 (13% )

0%

43

4 (9% )

0%

0%

0%

27

Kota Mataram

-

-

-

34

4 (12% )

0%

0%

0%

28

Kota Kupang

-

-

-

34

1 (3% )

0%

0%

0%

29

Kota Maumere

-

-

-

32

14 (44% )

0%

0%

0%

30

Kab. Larantuka

-

-

-

31

23 (74% )

9%

4%

4%

31

Kota Tual

-

-

-

33

1 (3% )

0%

0%

0%

32

Kota Ambon

-

-

-

32

1 (3% )

0%

0%

0%

257

2b. Interaksi korupsi yang terjadi pada kontrak bisnis, dan siapa yang meminta dan menawarkan

No

Kabupaten/Kota

1

Kota Banda Aceh

2

Base

Jumlah Interaksi

Interaksi korup

Diminta

Menawarkan

9

1 (11% )

0%

0%

0%

Kota Medan

14

1 (7% )

0%

0%

0%

3

Kab. Solok

10

0 (0% )

-

-

-

4

Kab. Tanah Datar

13

1 (8% )

100%

0%

100%

5

Kota Padang

12

1 (8% )

100%

100%

0%

6

Kota Batam

21

5 (24% )

20%

20%

0%

7

Kota Pekan Baru

19

3 (16% )

0%

0%

0%

8

Kota Palembang

10

2 (20% )

0%

0%

0%

9

DKI Jakarta

109

29 (27% )

48%

38%

10%

10

Kota Bekasi

22

3 (14% )

33%

33%

0%

11

Kota Cilegon

7

3 (43% )

33%

33%

0%

12

Kota Tangerang

6

2 (33% )

0%

0%

0%

13

Kab. Wonosobo

13

0 (0% )

-

-

-

14

Kota Semarang

17

4 (24% )

75%

75%

0%

15

Kota Yogyakarta

15

2 (13% )

50%

0%

50%

16

Kota Surabaya

38

12 (32% )

50%

17%

33%

17

Kota Pontianak

11

1 (9% )

100%

100%

0%

18

Kota Palangkaraya

9

0 (0% )

-

-

-

19

Kab. Kotabaru

4

0 (0% )

-

-

-

20

Kota Banjarmasin

8

5 (63% )

0%

0%

0%

21

Kota Balikpapan

20

2 (10% )

0%

0%

0%

22

Kota Manado

5

1 (20% )

0%

0%

0%

23

Kota Gorontalo

2

0 (0% )

-

-

-

24

Kota Pare-pare

10

3 (30% )

67%

67%

0%

25

Kota Makassar

14

2 (14% )

0%

0%

0%

26

Kota Denpasar

5

2 (40% )

0%

0%

0%

27

Kota Mataram

13

2 (15% )

0%

0%

0%

28

Kota Kupang

11

1 (9% )

0%

0%

0%

29

Kota Maumere

3

0 (0% )

-

-

-

30

Kab. Larantuka

4

1 (25% )

0%

0%

0%

31

Kota Tual

7

0 (0% )

-

-

-

32

Kota Ambon

10

2 (20% )

100%

100%

0%

258

3. Persepsi pengusaha mengenai perkembangan institusi Others BUMN dalam 3 tahun terakhir (Berdasarkan jumlah orang yang korupsi dalam 3 tahun terakhir) a. Pelayanan publik

Net Peningkatan

YOG (n=1)

100

0

BTM (n=1)

100

0

100 100 PKBR (n=2)

100

0

100 SBY (n=3)

67

33

0

67 JKT (n=5)

20

80

0

20 LRTK (n=2) 0

100

0

0 BLPP (n=2) 0

100

0

0 SMG (n=1) 0

100

0

0 TOTAL (n=17)

41

59

0

41 0

20

40 Meningkat

60 Sama

80

Menurun

259

100

b. Kontrak Bisnis

Net Peningkatan

AMBN (n=2)

100

0

CLG (n=1)

100

0

BKS (n=1)

100

0

TNDT (n=1)

100

0

PDG (n=1)

100

0

BTM (n=1)

100

0

SMG (n=3)

67

JKT (n=14)

33

50

SBY (n=6)

36

17

100

0

PRPR (n=2) 0

100

67

0 0 -100

50

35 60 Sama

100

0

YOG (n=1) 0

Meningkat

100

17 0

40

100

43

100

20

100

0

PNAK (n=1) 0

0

100

7

67

TOTAL (n=34)

100

12 80

38 100

Menurun

4. Alasan Menawarkan suap di Others BUMN Pelayanan Masyarakat Basis: Yang menawarkan Karena kalau tidak, saya tidak akan dilayani/mendapat kontrak/ijin usaha Karena kalau tidak dibayar kali ini, lain kali bisa bermasalah Hanya untuk berterima kasih kepada petugasnya Untuk menjalin hubungan baik

260

Hubungan Bisnis 7

17

29

59

14

6

57

35

0

6

POLRI/POLISI Total Responden : 593 Profil dari responden yang kontak dengan Polri/Polisi : a. Berdasarkan Jenis dan Besar Usaha: Pelayanan Umum

Kontrak Bisnis

Total Kontak

Total

568

49

593

Total MNC

119

3

120

Total Lokal

449

46

473

Kecil (1 – 19 pegawai)

177

26

190

Menengah (20-99 pegawai)

140

15

149

Besar (100+ pegawai)

132

5

134

b. Berdasarkan Sektor Usaha: Pelayanan Umum

Kontrak Bisnis

Total Kontak

Total

568

49

593

Multinational (MNC)

119

3

120

Trade, Hotel and Restaurant

279

25

291

Non Oil-Gas Manufacturing

105

6

109

Private Service

56

7

60

Transport

48

5

50

Financial, Ownership and Business Services

39

4

41

Mining and Quarrying

15

1

15

Construction

8

0

8

Communication

8

0

8

Agriculture, Livestock, Forestry and Fishery

5

1

6

Electricity, Gas and Water Supply

2

0

2

261

c. Berdasarkan penetrasi kontak per daerah: - Pelayanan Umum PNAK (n=34) MAME (n=32) SMG (n=60) BLPP (n=66) SBY (n=176) MTRM (n=34) MKS (n=65) PLB (n=34) BKS (n=60) PKBR (n=37) JKT (n=333) PRPR (n=32) PDG (n=33) CLG (n=59) TGR (n=61) LRTK (n=31) MND (n=39) DPS (n=43) BTM (n=67) YOG (n=38) ACEH (n=32) MDN (n=65) GRTL (n=33) KPG (n=34) TUAL (n=33) BJMS (n=33) PKRY (n=33) AMBN (n=32) TNDT (n=33) WNSB (n=33) SLK (n=33) Total (n=1760)

50% 50%

- Kontrak Bisnis 56% MTRM (n=13) BKS (n=22)

45% 45% 44% 42% 41%

25%

MND (n=5)

20%

DPS (n=5)

20%

SMG (n=17)

18%

JKT (n=109)

16%

MKS (n=14)

14%

CLG (n=7)

14%

PKRY (n=9)

11%

SBY (n=38)

11%

PRPR (n=10)

10%

PLB (n=10)

10%

SLK (n=10)

10%

PDG (n=12)

18% 15% 15% 13% 12%

8%

WNSB (n=13)

8%

TNDT (n=13)

8%

YOG (n=15)

6% 6%

7%

PKBR (n=19)

20%

30%

5%

Total (n=471)

32% 10%

27%

LRTK (n=4)

37% 35% 35% 34% 33% 32% 31% 29% 28% 28% 27% 26% 25% 25% 24% 24%

0%

31%

40%

50%

60%

262

10% 0%

10%

20%

30%

40%

1. SPI Polri/Polisi 2004 – 2006 by region Skala: 0 = sangat buruk; 10 = sangat baik No.

Kabupaten/Kota

Diantara semua responden

Diantara yang menyuap

2004

2006

2004

2006

-

3.96

-

5.00

Medan

3.72

5.08

3.86

6.67

3

Kab. Solok

4.68

5.56

5.00

0.00

4

Kab. Tanah Datar

3.51

5.15

1.67

5.00

5

Padang

4.32

4.95

2.78

2.50

6

Batam

2.58

4.03

2.33

4.36

7

Pakan Baru

2.06

3.60

2.42

3.33

8

Palembang

5.50

4.02

3.33

2.67

9

DKI Jakarta

3.18

4.47

2.71

4.70

10

Bekasi

3.28

4.44

2.78

4.89

11

Cilegon

4.39

4.86

3.67

4.33

12

Tangerang

3.58

4.48

3.57

3.33

13

Kab. Wonosobo

4.50

4.24

2.50

6.67

14

Semarang

3.51

4.39

2.85

2.50

15

Yogyakarta

4.44

3.25

4.00

5.83

16

Surabaya

3.12

4.34

2.26

3.99

17

Pontianak

-

4.02

-

4.44

18

Palangkaraya

-

6.16

-

0.00

19

Kotabaru

4.90

5.52

3.33

0.00

20

Banjarmasin

4.46

4.44

4.44

3.33

21

Balikpapan

3.13

5.00

2.38

5.24

22

Manado

5.23

5.39

3.94

5.56

23

Gorontalo

-

5.05

-

6.67

1

Banda Aceh

2

24

Pare-pare

-

5.31

-

5.24

25

Makassar

5.61

5.08

4.67

5.00

26

Denpasar

5.49

4.03

3.33

3.33

27

Mataram

-

4.95

-

5.84

28

Kupang

-

5.29

-

5.00

29

Maumere

-

6.04

-

6.67

30

Kab. Larantuka

-

6.24

-

6.67

31

Kab. Tual

-

5.94

-

5.56

32

Ambon

-

5.63

-

6.67

Catatan: Basis berbeda untuk tiap daerah pada tahun 2004 dan 2006

263

2a. Interaksi korupsi yang terjadi pada pelayanan publik, dan siapa yang meminta dan menawarkan 2004 No

Kabupaten/Kota

1

Kota Banda Aceh

2

Base

Jumlah Interaksi

2006 Interaksi korup

Base

Jumlah Interaksi

Interaksi korup

Diminta

Menawarkan

-

-

-

32

8 (25% )

50%

50%

0%

Kota Medan

69

21 (30% )

90%

65

16 (25% )

44%

44%

0%

3

Kab. Solok

37

7 (19% )

57%

33

2 (6% )

0%

0%

0%

4

Kab. Tanah Datar

37

7 (19% )

57%

33

4 (12% )

50%

25%

25%

5

Kota Padang

47

10 (21% )

60%

33

11 (33% )

36%

36%

0%

6

Kota Batam

53

27 (51% )

74%

67

18 (27% )

72%

67%

6%

7

Kota Pekan Baru

42

13 (31% )

85%

37

13 (35% )

69%

54%

15%

8

Kota Palembang

40

12 (30% )

33%

34

14 (41% )

71%

64%

7%

9

DKI Jakarta

260

98 (38% )

65%

333

115 (35% )

63%

53%

10%

10

Kota Bekasi

66

16 (24% )

75%

60

22 (37% )

50%

45%

5%

11

Kota Cilegon

63

13 (21% )

77%

59

19 (32% )

53%

53%

0%

12

Kota Tangerang

69

19 (28% )

79%

61

19 (31% )

37%

32%

5%

13

Kab. Wonosobo

37

5 (14% )

80%

33

2 (6% )

50%

0%

50%

14

Kota Semarang

56

13 (23% )

54%

60

30 (50% )

67%

53%

13%

15

Kota Yogyakarta

39

8 (21% )

63%

38

10 (26% )

40%

20%

20%

16

Kota Surabaya

128

76 (59% )

70%

176

79 (45% )

82%

53%

29%

17

Kota Pontianak

-

-

-

34

19 (56% )

47%

26%

21%

18

Kota Palangkaraya

-

-

-

33

5 (15% )

0%

0%

0%

19

Kab. Kotabaru

32

9 (28% )

44%

32

0 (0% )

-

-

-

20

Kota Banjarmasin

53

18 (34% )

83%

33

5 (15% )

40%

40%

0%

21

Kota Balikpapan

50

19 (38% )

74%

66

30 (45% )

70%

57%

13%

22

Kota Manado

44

13 (30% )

85%

39

11 (28% )

27%

9%

18%

23

Kota Gorontalo

-

-

-

33

8 (24% )

25%

0%

25%

24

Kota Pare-pare

-

-

-

32

11 (34% )

55%

55%

0%

25

Kota Makassar

44

10 (23% )

50%

65

27 (42% )

30%

22%

7%

26

Kota Denpasar

39

6 (15% )

17%

43

12 (28% )

42%

33%

8%

27

Kota Mataram

-

-

-

34

15 (44% )

27%

20%

7%

28

Kota Kupang

-

-

-

34

8 (24% )

25%

13%

13%

29

Kota Maumere

-

-

-

32

16 (50% )

6%

6%

0%

30

Kab. Larantuka

-

-

-

31

9 (29% )

22%

22%

0%

31

Kota Tual

-

-

-

33

6 (18% )

50%

17%

33%

32

Kota Ambon

-

-

-

32

4 (13% )

25%

0%

25%

264

2b. Interaksi korupsi yang terjadi pada kontrak bisnis, dan siapa yang meminta dan menawarkan N o 1

Kabupaten/Kota Kota Banda Aceh

9

0 (0% )

-

-

Menawarka n -

Base

Jumlah Interaksi

Interaksi korup

Diminta

2

Kota Medan

14

0 (0% )

-

-

-

3

Kab. Solok

10

1 (10% )

0%

0%

0%

4

Kab. Tanah Datar

13

1 (8% )

0%

0%

0%

5

Kota Padang

12

1 (8% )

0%

0%

0%

6

Kota Batam

21

0 (0% )

-

-

-

7

Kota Pekan Baru

19

1 (5% )

100%

100%

0%

8

Kota Palembang

10

1 (10% )

100%

0%

100%

9

DKI Jakarta

109

17 (16% )

71%

53%

18%

10

Kota Bekasi

22

6 (27% )

67%

50%

17%

11

Kota Cilegon

7

1 (14% )

0%

0%

0%

12

Kota Tangerang

6

0 (0% )

-

-

-

13

Kab. Wonosobo

13

1 (8% )

0%

0%

0%

14

Kota Semarang

17

3 (18% )

67%

67%

0%

15

Kota Yogyakarta

15

1 (7% )

0%

0%

0%

16

Kota Surabaya

38

4 (11% )

50%

25%

25%

17

Kota Pontianak

11

0 (0% )

-

-

-

18

Kota Palangkaraya

9

1 (11% )

0%

0%

0%

19

Kab. Kotabaru

4

0 (0% )

-

-

-

20

Kota Banjarmasin

8

0 (0% )

-

-

-

21

Kota Balikpapan

20

0 (0% )

-

-

-

22

Kota Manado

5

1 (20% )

0%

0%

0%

23

Kota Gorontalo

2

0 (0% )

-

-

-

24

Kota Pare-pare

10

1 (10% )

100%

100%

0%

25

Kota Makassar

14

2 (14% )

50%

0%

50%

26

Kota Denpasar

5

1 (20% )

0%

0%

0%

27

Kota Mataram

13

4 (31% )

0%

0%

0%

28

Kota Kupang

11

0 (0% )

-

-

-

29

Kota Maumere

3

0 (0% )

-

-

-

30

Kab. Larantuka

4

1 (25% )

0%

0%

0%

31

Kota Tual

7

0 (0% )

-

-

-

32

Kota Ambon

10

0 (0% )

-

-

-

265

3. Persepsi pengusaha mengenai perkembangan institusi Polri/Polisi dalam 3 tahun terakhir (Berdasarkan jumlah orang yang korupsi dalam 3 tahun terakhir) a. Pelayanan publik

TNDT (n=2) YOG (n=4) CLG (n=10) TUAL (n=3) BTM (n=13) DPS (n=5) PKBR (n=9) BKS (n=11) LRTK (n=2) ACEH (n=4) GRTL (n=2) MTRM (n=4) BJMS (n=2) PNAK (n=9) TGR (n=7) MDN (n=7) SMG (n=20) MND (n=3) JKT (n=72) SBY (n=65) PDG (n=4) PLB (n=10) PRPR (n=6) BLPP (n=21) MKS (n=8) MAME (n=1) KPG (n=2) WNSB (n=1) AMBN (n=1) TOTAL (n=308)

Net Peningkatan

100 75 70 67 62 60 56 55 50 50 50 50 50 44 43 43 40 33 28 28 25 25 20 17 14 13 25

25 30 33

0

0

31 40 33

11

8 0

36 50 50 50 50 50

0 0 0

9 0 0

33

22 57

0

29

29 55

5

33

33 64 63

7 9 50

50

0 0 0 0

30 83 86

0 0 50

100 100 100 100 35

0

0 0

20

0 0 0 52

40 Meningkat

60 Sama

Menurun

266

13 80

100

100 75 40 67 54 60 22 45 50 50 0 0 0 22 43 14 35 0 21 18 -25 -10 17 14 -38 0 0 0 -100 22

b. Kontrak Bisnis

Net Peningkatan

PKBR (n=1)

0

100

100 SBY (n=2)

0

50

50

50 SMG (n=2)

0

50

50

50 JKT (n=12)

BKS (n=4)

17

33

50

0

75

25

33

PRPR (n=1) 0

100

0

MKS (n=1) 0

100

0

PLB (n=1) 0

100

TOTAL (n=24)

20

Meningkat

60 Sama

0

13

46

40

0

-100

42

0

25

80

29 100

Menurun

4. Alasan Menawarkan suap di Polri/Polisi Pelayanan Masyarakat Basis: Yang menawarkan

Hubungan Bisnis

119

16

27

38

18

6

54

56

3

0

2

0

Karena kalau tidak, saya tidak akan dilayani/mendapat kontrak/ijin usaha Karena kalau tidak dibayar kali ini, lain kali bisa bermasalah Hanya untuk berterima kasih kepada petugasnya Untuk menjalin hubungan baik Don't Know

267

PENGADILAN Total Responden : 96 Profil dari responden yang kontak dengan pengadilan : a. Berdasarkan Jenis dan Besar Usaha: Pelayanan Umum

Kontrak Bisnis

Total Kontak

Total

72

27

96

Total MNC

36

1

36

Total Lokal

36

26

60

Kecil (1 – 19 pegawai)

10

14

22

9

9

18

17

3

20

Menengah (20-99 pegawai) Besar (100+ pegawai)

b. Berdasarkan Sektor Usaha: Pelayanan Umum

Kontrak Bisnis

Total Kontak

Total

72

27

96

Multinational (MNC)

36

1

36

Non Oil-Gas Manufacturing

24

5

29

Trade, Hotel and Restaurant

14

13

26

Financial, Ownership and Business Services

10

4

13

Private Service

8

3

10

Mining and Quarrying

6

0

6

Transport

5

1

6

Agriculture, Livestock, Forestry and Fishery

2

0

2

Construction

1

1

2

Communication

1

0

1

268

c. Berdasarkan penetrasi kontak per daerah: - Pelayanan Umum PNAK (n=34)

- Kontrak Bisnis LRTK (n=4)

15%

SBY (n=176)

13%

MAME (n=32)

MTRM (n=13)

9%

PLB (n=34)

50% 31%

ACEH (n=9)

22%

6%

JKT (n=333)

5%

MND (n=39)

5%

BLPP (n=66) 3%

BKS (n=60)

3%

AMBN (n=32)

3%

MKS (n=65)

3%

MDN (n=65)

3%

TUAL (n=33)

20%

DPS (n=5)

20%

PNAK (n=11)

5%

CLG (n=59)

MND (n=5)

18%

TNDT (n=13)

15%

TUAL (n=7)

14%

BJMS (n=8)

13%

MKS (n=14)

7%

3%

YOG (n=15)

7%

PDG (n=33)

3%

SMG (n=17)

6%

KPG (n=34)

3%

PKBR (n=19)

5%

MTRM (n=34)

3%

PKBR (n=37)

3%

JKT (n=109)

5%

BKS (n=22)

5%

TGR (n=61)

2%

BTM (n=67)

1%

Total (n=1760)

SBY (n=38) 4%

0%

3%

Total (n=471) 10%

20%

269

6% 0%

20%

40%

60%

1. SPI Pengadilan 2004 – 2006 by region Skala: 0 = sangat buruk; 10 = sangat baik No.

Kabupaten/Kota

Diantara semua responden

Diantara yang menyuap

2004

2006

2004

2006

-

5.42

-

0.00

Medan

3.14

4.20

2.50

0.00

3

Kab. Solok

5.05

4.90

0.00

0.00

4

Kab. Tanah Datar

3.98

4.95

0.00

0.00

5

Padang

5.18

4.06

3.34

0.00

6

Batam

2.89

4.44

3.33

0.00

7

Pakan Baru

2.46

4.23

0.00

0.00

8

Palembang

5.67

3.72

0.00

3.33

9

DKI Jakarta

2.85

3.82

2.35

3.33

10

Bekasi

2.88

4.17

3.33

3.33

11

Cilegon

3.81

4.01

12

Tangerang

3.33

4.29

3.33

0.00

13

Kab. Wonosobo

4.23

4.14

0.00

0.00

14

Semarang

3.93

5.28

3.33

0.00

15

Yogyakarta

4.44

3.68

3.33

0.00

16

Surabaya

3.38

3.56

2.59

1.27

17

Pontianak

-

3.92

-

5.00

18

Palangkaraya

-

5.35

-

0.00

19

Kotabaru

4.58

3.85

3.33

0.00

20

Banjarmasin

4.21

4.44

3.33

0.00

21

Balikpapan

2.86

4.73

0.00

3.33

22

Manado

4.77

5.13

2.22

0.00

23

Gorontalo

-

4.55

-

0.00

1

Banda Aceh

2

0.00

24

Pare-pare

-

4.79

-

0.00

25

Makassar

6.06

4.92

0.00

6.67

26

Denpasar

3.59

3.10

0.00

0.00

27

Mataram

-

4.85

-

0.00

28

Kupang

-

3.73

-

0.00

29

Maumere

-

5.10

-

0.00

30

Kab. Larantuka

-

5.36

-

0.00

31

Kab. Tual

-

5.25

-

0.00

32

Ambon

-

5.52

-

0.00

Catatan: Basis berbeda untuk tiap daerah pada tahun 2004 dan 2006

270

2a. Interaksi korupsi yang terjadi pada pelayanan publik, dan siapa yang meminta dan menawarkan 2004 No

Kabupaten/Kota

1

Kota Banda Aceh

2

Base

2006

Jumlah Interaksi

Interaksi korup

Base

Jumlah Interaksi

Interaksi korup

Diminta

Menawarkan

-

-

-

32

0 (0% )

-

-

-

Kota Medan

69

4 (6% )

100%

65

2 (3% )

50%

50%

0%

3

Kab. Solok

37

0 (0% )

-

33

0 (0% )

-

-

-

4

Kab. Tanah Datar

37

5 (14% )

0%

33

0 (0% )

-

-

-

5

Kota Padang

47

6 (13% )

33%

33

1 (3% )

0%

0%

0%

6

Kota Batam

53

5 (9% )

60%

67

1 (1% )

0%

0%

0%

7

Kota Pekan Baru

42

7 (17% )

57%

37

1 (3% )

0%

0%

0%

8

Kota Palembang

40

1 (3% )

0%

34

2 (6% )

100%

100%

0%

9

DKI Jakarta

260

41 (16% )

41%

333

18 (5% )

39%

39%

0%

10

Kota Bekasi

66

5 (8% )

40%

60

2 (3% )

50%

50%

0%

11

Kota Cilegon

63

4 (6% )

0%

59

2 (3% )

0%

0%

0%

12

Kota Tangerang

69

6 (9% )

50%

61

1 (2% )

100%

100%

0%

13

Kab. Wonosobo

37

1 (3% )

0%

33

0 (0% )

-

-

-

14

Kota Semarang

56

6 (11% )

50%

60

0 (0% )

-

-

-

15

Kota Yogyakarta

39

3 (8% )

67%

38

0 (0% )

-

-

-

16

Kota Surabaya

128

13 (10% )

69%

176

23 (13% )

87%

87%

0%

17

Kota Pontianak

-

-

-

34

5 (15% )

0%

0%

0%

18

Kota Palangkaraya

-

-

-

33

0 (0% )

-

-

-

19

Kab. Kotabaru

32

2 (6% )

50%

32

0 (0% )

-

-

-

20

Kota Banjarmasin

53

5 (9% )

100%

33

0 (0% )

-

-

-

21

Kota Balikpapan

50

3 (6% )

100%

66

3 (5% )

33%

33%

0%

22

Kota Manado

44

3 (7% )

100%

39

2 (5% )

50%

50%

0%

23

Kota Gorontalo

-

-

-

33

0 (0% )

-

-

-

24

Kota Pare-pare

-

-

-

32

0 (0% )

-

-

-

25

Kota Makassar

44

0 (0% )

-

65

2 (3% )

50%

50%

0%

26

Kota Denpasar

39

0 (0% )

-

43

0 (0% )

-

-

-

27

Kota Mataram

-

-

-

34

1 (3% )

0%

0%

0%

28

Kota Kupang

-

-

-

34

1 (3% )

0%

0%

0%

29

Kota Maumere

-

-

-

32

3 (9% )

0%

0%

0%

30

Kab. Larantuka

-

-

-

31

0 (0% )

-

-

-

31

Kota Tual

-

-

-

33

1 (3% )

0%

0%

0%

32

Kota Ambon

-

-

-

32

1 (3% )

0%

0%

0%

271

2b. Interaksi korupsi yang terjadi pada kontrak bisnis, dan siapa yang meminta dan menawarkan

No

Kabupaten/Kota

1

Kota Banda Aceh

2

Base

Jumlah Interaksi

Interaksi korup

Diminta

Menawarkan

9

2 (22% )

0%

0%

0%

Kota Medan

14

0 (0% )

-

-

-

3

Kab. Solok

10

0 (0% )

-

-

-

4

Kab. Tanah Datar

13

2 (15% )

0%

0%

0%

5

Kota Padang

12

0 (0% )

-

-

-

6

Kota Batam

21

0 (0% )

-

-

-

7

Kota Pekan Baru

19

1 (5% )

0%

0%

0%

8

Kota Palembang

10

0 (0% )

-

-

-

9

DKI Jakarta

109

5 (5% )

80%

80%

0%

10

Kota Bekasi

22

1 (5% )

0%

0%

0%

11

Kota Cilegon

7

0 (0% )

-

-

-

12

Kota Tangerang

6

0 (0% )

-

-

-

13

Kab. Wonosobo

13

0 (0% )

-

-

-

14

Kota Semarang

17

1 (6% )

0%

0%

0%

15

Kota Yogyakarta

15

1 (7% )

0%

0%

0%

16

Kota Surabaya

38

1 (3% )

100%

100%

0%

17

Kota Pontianak

11

2 (18% )

100%

100%

0%

18

Kota Palangkaraya

9

0 (0% )

-

-

-

19

Kab. Kotabaru

4

0 (0% )

-

-

-

20

Kota Banjarmasin

8

1 (13% )

0%

0%

0%

21

Kota Balikpapan

20

0 (0% )

-

-

-

22

Kota Manado

5

1 (20% )

0%

0%

0%

23

Kota Gorontalo

2

0 (0% )

-

-

-

24

Kota Pare-pare

10

0 (0% )

-

-

-

25

Kota Makassar

14

1 (7% )

0%

0%

0%

26

Kota Denpasar

5

1 (20% )

0%

0%

0%

27

Kota Mataram

13

4 (31% )

0%

0%

0%

28

Kota Kupang

11

0 (0% )

-

-

-

29

Kota Maumere

3

0 (0% )

-

-

-

30

Kab. Larantuka

4

2 (50% )

0%

0%

0%

31

Kota Tual

7

1 (14% )

0%

0%

0%

32

Kota Ambon

10

0 (0% )

-

-

-

272

3. Persepsi pengusaha mengenai perkembangan institusi Pengadilan dalam 3 tahun terakhir (Berdasarkan jumlah orang yang korupsi dalam 3 tahun terakhir) a. Pelayanan publik

Net Peningkatan

MND (n=1)

0

100

100 BLPP (n=1)

0

100

100 TGR (n=1)

0

100

100 JKT (n=7)

14

29

57

43 SBY (n=20)

5

60

35

30

BKS (n=1) 0

100

0

PLB (n=2) 0

100

0

MDN (n=1) 0

100

0

MKS (n=1) 0

100

TOTAL (n=35)

20

9

51 40 Meningkat

60 Sama

0 0 -100

40 0

0

Menurun

273

80

31 100

b. Kontrak Bisnis

Net Peningkatan

SBY (n=1)

0

100

100

PNAK (n=2)

50

0

50

50

75

25

JKT (n=4)

0

25

0

57

43

TOTAL (n=7)

43 0

20

40 Meningkat

60 Sama

80

100

Menurun

4. Alasan Menawarkan suap di Pengadilan Pelayanan Masyarakat Basis: Yang menawarkan Karena kalau tidak, saya tidak akan dilayani/mendapat kontrak/ijin usaha Karena kalau tidak dibayar kali ini, lain kali bisa bermasalah Hanya untuk berterima kasih kepada petugasnya Untuk menjalin hubungan baik Others

274

Hubungan Bisnis 4

3

50

67

0

33

0

33

25

0

25

0

MILITER Total Responden : 105 Profil dari responden yang kontak dengan militer : a. Berdasarkan Jenis dan Besar Usaha: Pelayanan Umum

Kontrak Bisnis

Total Kontak

Total

80

29

105

Total MNC

28

2

30

Total Lokal

52

27

75

Kecil (1 – 19 pegawai)

12

12

23

Menengah (20-99 pegawai)

17

10

25

Besar (100+ pegawai)

23

5

27

b. Berdasarkan Sektor Usaha: Pelayanan Umum

Kontrak Bisnis

Total Kontak

Total

80

29

105

Multinational (MNC)

28

2

30

Trade, Hotel and Restaurant

27

16

42

Non Oil-Gas Manufacturing

18

2

20

Financial, Ownership and Business Services

8

3

11

Mining and Quarrying

7

0

7

Transport

4

4

7

Private Service

6

0

6

Communication

5

2

5

Electricity, Gas and Water Supply

2

0

2

Construction

0

2

2

Agriculture, Livestock, Forestry and Fishery

1

0

1

275

c. Berdasarkan penetrasi kontak per daerah: - Pelayanan Umum SBY (n=176)

- Kontrak Bisnis 15%

ACEH (n=32)

BKS (n=22)

23%

13%

BKS (n=60)

10%

PKBR (n=37)

8%

LRTK (n=31)

6%

MKS (n=65)

6%

MTRM (n=34)

6%

MND (n=39)

5%

TGR (n=61)

5%

BLPP (n=66)

5%

BTM (n=67)

4%

MND (n=5)

20%

DPS (n=5)

20%

MTRM (n=13)

15%

ACEH (n=9)

11%

AMBN (n=10)

10%

SLK (n=10)

10%

PNAK (n=11)

9%

CLG (n=59)

3%

JKT (n=333)

3%

AMBN (n=32)

3%

MAME (n=32)

3%

GRTL (n=33)

3%

PDG (n=33)

3%

KPG (n=34)

3%

YOG (n=15)

PLB (n=34)

3%

SBY (n=38)

5%

BLPP (n=20)

5%

DPS (n=43)

8% 8%

5%

7% 7%

Total (n=471)

5% 0%

JKT (n=109)

MKS (n=14)

2%

Total (n=1760)

8%

WNSB (n=13)

2%

SMG (n=60)

PDG (n=12)

10%

15%

20%

276

6% 0%

5%

10%

15%

20%

25%

1. SPI TNI/Militer 2004 – 2006 by region Skala: 0 = sangat buruk; 10 = sangat baik No.

Kabupaten/Kota

Diantara semua responden

Diantara yang menyuap

2004

2006

2004

2006

-

5.31

-

5.56

Medan

4.69

6.21

3.33

0.00

3

Kab. Solok

6.58

6.67

6.67

0.00

4

Kab. Tanah Datar

4.59

6.06

0.00

0.00

5

Padang

6.23

6.47

0.00

0.00

6

Batam

4.40

6.07

0.00

6.67

7

Pakan Baru

3.49

5.59

0.00

3.33

8

Palembang

6.25

5.59

0.00

0.00

9

DKI Jakarta

5.20

5.83

3.89

6.39

10

Bekasi

4.90

5.56

3.33

6.25

11

Cilegon

5.34

5.54

6.00

0.00

12

Tangerang

4.69

5.93

4.00

3.33

13

Kab. Wonosobo

6.22

7.68

0.00

6.67

14

Semarang

5.48

6.84

3.33

0.00

15

Yogyakarta

5.21

6.14

6.67

0.00

16

Surabaya

5.40

5.97

2.91

4.63

17

Pontianak

-

6.18

-

0.00

18

Palangkaraya

-

6.47

-

0.00

19

Kotabaru

5.94

6.57

6.67

0.00

20

Banjarmasin

5.79

5.46

6.67

0.00

21

Balikpapan

5.27

5.64

3.33

5.56

22

Manado

6.14

6.76

3.33

6.67

23

Gorontalo

-

6.27

-

6.67

1

Banda Aceh

2

24

Pare-pare

-

6.36

-

0.00

25

Makassar

7.20

6.31

3.33

0.00

26

Denpasar

5.15

5.35

0.00

0.00

27

Mataram

-

5.96

-

0.00

28

Kupang

-

6.06

-

0.00

29

Maumere

-

6.67

-

0.00

30

Kab. Larantuka

-

6.89

-

8.34

31

Kab. Tual

-

6.57

-

0.00

32

Ambon

-

6.25

-

0.00

Catatan: Basis berbeda untuk tiap daerah pada tahun 2004 dan 2006

277

2a. Interaksi korupsi yang terjadi pada pelayanan publik, dan siapa yang meminta dan menawarkan 2004 No

Kabupaten/Kota

1

Kota Banda Aceh

2

Base

2006

Jumlah Interaksi

Interaksi korup

Base

Jumlah Interaksi

Interaksi korup

Diminta

Menawarkan

-

-

-

32

4 (13% )

75%

75%

0%

Kota Medan

69

4 (6% )

50%

65

0 (0% )

-

-

-

3

Kab. Solok

37

2 (5% )

50%

33

0 (0% )

-

-

-

4

Kab. Tanah Datar

37

0 (0% )

-

33

0 (0% )

-

-

-

5

Kota Padang

47

0 (0% )

-

33

1 (3% )

0%

0%

0%

6

Kota Batam

53

1 (2% )

0%

67

3 (4% )

33%

33%

0%

7

Kota Pekan Baru

42

1 (2% )

100%

37

3 (8% )

67%

67%

0%

8

Kota Palembang

40

4 (10% )

0%

34

1 (3% )

0%

0%

0%

9

DKI Jakarta

260

32 (12% )

56%

333

11 (3% )

55%

45%

9%

10

Kota Bekasi

66

4 (6% )

50%

60

6 (10% )

83%

83%

0%

11

Kota Cilegon

63

6 (10% )

83%

59

2 (3% )

0%

0%

0%

12

Kota Tangerang

69

12 (17% )

83%

61

3 (5% )

33%

33%

0%

13

Kab. Wonosobo

37

0 (0% )

-

33

0 (0% )

-

-

-

14

Kota Semarang

56

4 (7% )

50%

60

1 (2% )

0%

0%

0%

15

Kota Yogyakarta

39

2 (5% )

50%

38

0 (0% )

-

-

-

16

Kota Surabaya

128

21 (16% )

38%

176

27 (15% )

63%

48%

15%

17

Kota Pontianak

-

-

-

34

0 (0% )

-

-

-

18

Kota Palangkaraya

-

-

-

33

0 (0% )

-

-

-

19

Kab. Kotabaru

32

4 (13% )

25%

32

0 (0% )

-

-

-

20

Kota Banjarmasin

53

6 (11% )

83%

33

0 (0% )

-

-

-

21

Kota Balikpapan

50

2 (4% )

50%

66

3 (5% )

67%

0%

67%

22

Kota Manado

44

2 (5% )

50%

39

2 (5% )

50%

50%

0%

23

Kota Gorontalo

-

-

-

33

1 (3% )

100%

0%

100%

24

Kota Pare-pare

-

-

-

32

0 (0% )

-

-

-

25

Kota Makassar

44

3 (7% )

33%

65

4 (6% )

0%

0%

0%

26

Kota Denpasar

39

0 (0% )

-

43

1 (2% )

0%

0%

0%

27

Kota Mataram

-

-

-

34

2 (6% )

0%

0%

0%

28

Kota Kupang

-

-

-

34

1 (3% )

0%

0%

0%

29

Kota Maumere

-

-

-

32

1 (3% )

0%

0%

0%

30

Kab. Larantuka

-

-

-

31

2 (6% )

100%

100%

0%

31

Kota Tual

-

-

-

33

0 (0% )

-

-

-

32

Kota Ambon

-

-

-

32

1 (3% )

0%

0%

0%

278

2b. Interaksi korupsi yang terjadi pada kontrak bisnis, dan siapa yang meminta dan menawarkan

No

Kabupaten/Kota

1

Kota Banda Aceh

2

Base

Jumlah Interaksi

Interaksi korup

Diminta

Menawarkan

9

1 (11% )

0%

0%

0%

Kota Medan

14

0 (0% )

-

-

-

3

Kab. Solok

10

1 (10% )

0%

0%

0%

4

Kab. Tanah Datar

13

0 (0% )

-

-

-

5

Kota Padang

12

1 (8% )

0%

0%

0%

6

Kota Batam

21

0 (0% )

-

-

-

7

Kota Pekan Baru

19

0 (0% )

-

-

-

8

Kota Palembang

10

0 (0% )

-

-

-

9

DKI Jakarta

109

9 (8% )

67%

56%

11%

10

Kota Bekasi

22

5 (23% )

60%

40%

20%

11

Kota Cilegon

7

0 (0% )

-

-

-

12

Kota Tangerang

6

0 (0% )

-

-

-

13

Kab. Wonosobo

13

1 (8% )

100%

100%

0%

14

Kota Semarang

17

0 (0% )

-

-

-

15

Kota Yogyakarta

15

1 (7% )

0%

0%

0%

16

Kota Surabaya

38

2 (5% )

50%

50%

0%

17

Kota Pontianak

11

1 (9% )

0%

0%

0%

18

Kota Palangkaraya

9

0 (0% )

-

-

-

19

Kab. Kotabaru

4

0 (0% )

-

-

-

20

Kota Banjarmasin

8

0 (0% )

-

-

-

21

Kota Balikpapan

20

1 (5% )

100%

0%

100%

22

Kota Manado

5

1 (20% )

0%

0%

0%

23

Kota Gorontalo

2

0 (0% )

-

-

-

24

Kota Pare-pare

10

0 (0% )

-

-

-

25

Kota Makassar

14

1 (7% )

0%

0%

0%

26

Kota Denpasar

5

1 (20% )

0%

0%

0%

27

Kota Mataram

13

2 (15% )

0%

0%

0%

28

Kota Kupang

11

0 (0% )

-

-

-

29

Kota Maumere

3

0 (0% )

-

-

-

30

Kab. Larantuka

4

0 (0% )

-

-

-

31

Kota Tual

7

0 (0% )

-

-

-

32

Kota Ambon

10

1 (10% )

0%

0%

0%

279

3. Persepsi pengusaha mengenai perkembangan institusi militer dalam 3 tahun terakhir (Berdasarkan jumlah orang yang korupsi dalam 3 tahun terakhir) a. Pelayanan publik

Net Peningkatan

TGR (n=1)

0

100

BLPP (n=2)

50

PKBR (n=2)

50

0

50

100 50

50

0

0 BKS (n=5)

0

80

20

20 JKT (n=6)

17

67

17

0 SBY (n=17)

35

53

12

-24 MND (n=1) 0

0

100

0 LRTK (n=2) 0

0

100

0 BTM (n=1) 0

100

0

ACEH (n=3) 0

100

0

0 0 GRTL (n=1) 0

100

-100 TOTAL (n=41) 0

22

61

17 20

40 Meningkat

60 Sama

Menurun

280

80

100

-5

b. Kontrak Bisnis

Net Peningkatan

SBY (n=1)

100

0

100 100

BKS (n=3)

0

100 JKT (n=6)

17

50

33

-17

BLPP (n=1) 0

100

0

0

WNSB (n=1) 0

100

0

0

42

TOTAL (n=12)

42

17

25 0

20

40 Meningkat

60 Sama

80

100

Menurun

4. Alasan menawarkan suap di Militer Pelayanan Masyarakat Basis: Yang menawarkan Karena kalau tidak, saya tidak akan dilayani/mendapat kontrak/ijin usaha Karena kalau tidak dibayar kali ini, lain kali bisa bermasalah Hanya untuk berterima kasih kepada petugasnya Don't Know

281

Hubungan Bisnis 10

8

0

50

30

38

60

38

10

0

BPN Total Responden : 191 Profil dari responden yang kontak dengan BPN : a. Berdasarkan Jenis dan Besar Usaha: Pelayanan Umum Total

Kontrak Bisnis

Total Kontak

182

18

191

Total MNC

41

0

41

Total Lokal

141

18

150

Kecil (1 – 19 pegawai)

50

6

52

Menengah (20-99 pegawai)

45

8

49

Besar (100+ pegawai)

46

4

49

b. Berdasarkan Sektor Usaha: Pelayanan Umum Total

Kontrak Bisnis

Total Kontak

182

18

191

Multinational (MNC)

41

0

41

Trade, Hotel and Restaurant

59

7

63

Non Oil-Gas Manufacturing

39

2

40

Private Service

32

5

34

Financial, Ownership and Business Services

22

0

22

Transport

8

1

9

Mining and Quarrying

7

1

8

Agriculture, Livestock, Forestry and Fishery

6

0

6

Construction

6

1

6

Electricity, Gas and Water Supply

1

0

1

General Government Service

1

1

1

282

c. Berdasarkan penetrasi kontak per daerah: - Pelayanan Umum PKRY (n=33) SBY (n=176) PNAK (n=34) LRTK (n=31) KTBR (n=32) PKBR (n=37) AMBN (n=32) TNDT (n=33) PLB (n=34) BKS (n=60) TGR (n=61) JKT (n=333) YOG (n=38) BLPP (n=66) BJMS (n=33) KPG (n=34) MND (n=39) CLG (n=59) PRPR (n=32) MAME (n=32) MDN (n=65) SLK (n=33) PDG (n=33) BTM (n=67) SMG (n=60) DPS (n=43) ACEH (n=32) GRTL (n=33) MTRM (n=34) MKS (n=65) Total (n=1760)

- Kontrak Bisnis

27% 23% 21% 16% 16% 14% 13% 12% 12% 12% 11% 11% 11% 9% 9% 9% 8% 7% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 5% 5% 3% 3% 3% 2% 10% 0%

LRTK (n=4)

25%

MTRM (n=13)

23%

MND (n=5)

20%

PNAK (n=11)

18%

PKRY (n=9)

11%

PKBR (n=19)

11%

KPG (n=11)

50%

MDN (n=14)

7%

SMG (n=17)

6%

BKS (n=22)

5%

JKT (n=109)

3%

SBY (n=38)

3%

Total (n=471)

4%

100%

283

9%

0%

50%

100%

1. SPI BPN 2004 – 2006 by region Skala: 0 = sangat buruk; 10 = sangat baik No.

Kabupaten/Kota

Diantara semua responden

Diantara yang menyuap

2004

2006

2004

2006

1

Banda Aceh

-

6.36

-

6.67

2

Medan

-

6.14

-

10.00

3

Kab. Solok

-

6.46

-

0.00

4

Kab. Tanah Datar

-

5.76

-

6.67

5

Padang

-

5.56

-

6.67

6

Batam

-

5.46

-

5.00

7

Pakan Baru

-

5.59

-

4.44

8

Palembang

-

4.51

-

1.67

9

DKI Jakarta

-

5.28

-

4.13

10

Bekasi

-

5.42

-

5.00

11

Cilegon

-

5.59

-

6.67

12

Tangerang

-

5.81

-

6.67

13

Kab. Wonosobo

-

6.67

-

0.00

14

Semarang

-

6.78

-

5.00

15

Yogyakarta

-

5.86

-

4.45

16

Surabaya

-

4.51

-

2.64

17

Pontianak

-

4.90

-

2.22

18

Palangkaraya

-

5.86

-

0.00

19

Kotabaru

-

5.73

-

5.00

20

Banjarmasin

-

5.35

-

3.33

21

Balikpapan

-

5.56

-

4.67

22

Manado

-

6.07

-

6.67

23

Gorontalo

-

6.37

-

3.33

24

Pare-pare

-

6.46

-

6.67

25

Makassar

-

6.16

-

6.67

26

Denpasar

-

5.24

-

3.33

27

Mataram

-

6.27

-

0.00

28

Kupang

-

5.93

-

0.00

29

Maumere

-

5.77

-

3.33

30

Kab. Larantuka

-

4.30

-

0.00

31

Kab. Tual

-

6.37

-

0.00

32

Ambon

-

5.83

-

6.67

Catatan: Basis berbeda untuk tiap daerah pada tahun 2004 dan 2006

284

2a. Interaksi korupsi yang terjadi pada pelayanan publik, dan siapa yang meminta dan menawarkan 2004 No

Kabupaten/Kota

1

Kota Banda Aceh

2

Base

Jumlah Interaksi

2006 Interaksi korup

Base

Jumlah Interaksi

Interaksi korup

Diminta

Menawar kan

-

-

-

32

1 (3% )

100%

100%

0%

Kota Medan

69

-

-

65

4 (6% )

50%

50%

0%

3

Kab. Solok

37

-

-

33

2 (6% )

0%

0%

0%

4

Kab. Tanah Datar

37

-

-

33

4 (12% )

25%

0%

25%

5

Kota Padang

47

-

-

33

2 (6% )

50%

0%

50%

6

Kota Batam

53

-

-

67

4 (6% )

50%

50%

0%

7

Kota Pekan Baru

42

-

-

37

5 (14% )

20%

20%

0%

8

Kota Palembang

40

-

-

34

4 (12% )

100%

100%

0%

9

DKI Jakarta

260

-

-

333

37 (11% )

54%

51%

3%

10

Kota Bekasi

66

-

-

60

7 (12% )

57%

57%

0%

11

Kota Cilegon

63

-

-

59

4 (7% )

25%

25%

0%

12

Kota Tangerang

69

-

-

61

7 (11% )

14%

14%

0%

13

Kab. Wonosobo

37

-

-

33

0 (0% )

-

-

-

14

Kota Semarang

56

-

-

60

3 (5% )

33%

0%

33%

15

Kota Yogyakarta

39

-

-

38

4 (11% )

75%

50%

25%

16

Kota Surabaya

128

-

-

176

40 (23% )

60%

53%

8%

17

Kota Pontianak

-

-

-

34

7 (21% )

43%

29%

14%

18

Kota Palangkaraya

-

-

-

33

9 (27% )

0%

0%

0%

19

Kab. Kotabaru

32

-

-

32

5 (16% )

40%

20%

20%

20

Kota Banjarmasin

53

-

-

33

3 (9% )

33%

33%

0%

21

Kota Balikpapan

50

-

-

66

6 (9% )

83%

83%

0%

22

Kota Manado

44

-

-

39

3 (8% )

67%

67%

0%

23

Kota Gorontalo

-

-

-

33

1 (3% )

100%

0%

100%

24

Kota Pare-pare

-

-

-

32

2 (6% )

50%

50%

0%

25

Kota Makassar

44

-

-

65

1 (2% )

100%

100%

0%

26

Kota Denpasar

39

-

-

43

2 (5% )

50%

50%

0%

27

Kota Mataram

-

-

-

34

1 (3% )

0%

0%

0%

28

Kota Kupang

-

-

-

34

3 (9% )

0%

0%

0%

29

Kota Maumere

-

-

-

32

2 (6% )

50%

50%

0%

30

Kab. Larantuka

-

-

-

31

5 (16% )

0%

0%

0%

31

Kota Tual

-

-

-

33

0 (0% )

-

-

-

32

Kota Ambon

-

-

-

32

4 (13% )

25%

25%

0%

285

2b. Interaksi korupsi yang terjadi pada kontrak bisnis, dan siapa yang meminta dan menawarkan

No

Kabupaten/Kota

1

Kota Banda Aceh

2

Base

Jumlah Interaksi

Interaksi korup

Diminta

Menawarkan

9

0 (0% )

-

-

-

Kota Medan

14

1 (7% )

100%

100%

0%

3

Kab. Solok

10

0 (0% )

-

-

-

4

Kab. Tanah Datar

13

0 (0% )

-

-

-

5

Kota Padang

12

0 (0% )

-

-

-

6

Kota Batam

21

0 (0% )

-

-

-

7

Kota Pekan Baru

19

2 (11% )

100%

100%

0%

8

Kota Palembang

10

0 (0% )

-

-

-

9

DKI Jakarta

109

3 (3% )

100%

100%

0%

10

Kota Bekasi

22

1 (5% )

0%

0%

0%

11

Kota Cilegon

7

0 (0% )

-

-

-

12

Kota Tangerang

6

0 (0% )

-

-

-

13

Kab. Wonosobo

13

0 (0% )

-

-

-

14

Kota Semarang

17

1 (6% )

100%

100%

0%

15

Kota Yogyakarta

15

0 (0% )

-

-

-

16

Kota Surabaya

38

1 (3% )

0%

0%

0%

17

Kota Pontianak

11

2 (18% )

50%

50%

0%

18

Kota Palangkaraya

9

1 (11% )

0%

0%

0%

19

Kab. Kotabaru

4

0 (0% )

-

-

-

20

Kota Banjarmasin

8

0 (0% )

-

-

-

21

Kota Balikpapan

20

0 (0% )

-

-

-

22

Kota Manado

5

1 (20% )

0%

0%

0%

23

Kota Gorontalo

2

0 (0% )

-

-

-

24

Kota Pare-pare

10

0 (0% )

-

-

-

25

Kota Makassar

14

0 (0% )

-

-

-

26

Kota Denpasar

5

0 (0% )

-

-

-

27

Kota Mataram

13

3 (23% )

0%

0%

0%

28

Kota Kupang

11

1 (9% )

0%

0%

0%

29

Kota Maumere

3

0 (0% )

-

-

-

30

Kab. Larantuka

4

1 (25% )

0%

0%

0%

31

Kota Tual

7

0 (0% )

-

-

-

32

Kota Ambon

10

0 (0% )

-

-

-

286

3. Persepsi pengusaha mengenai perkembangan institusi bpn dalam 3 tahun terakhir (Berdasarkan jumlah orang yang korupsi dalam 3 tahun terakhir) a. Pelayanan publik

Net Peningkatan

AMBN (n=1)

100

0

GRTL (n=1)

100

0

MAME (n=1)

100

0

DPS (n=1)

100

0

BJMS (n=1)

100

0

CLG (n=1)

100

PNAK (n=3)

0

67

33

MND (n=2)

50

50

BKS (n=4)

50

50

YOG (n=3)

33

SBY (n=24)

33

0 0 33

29

JKT (n=20)

0

63

20

8

75

5

PRPR (n=1) 0

100

0

MKS (n=1) 0

100

0

KTBR (n=2) 0

100

0

BLPP (n=5) 0

100

0

SMG (n=1) 0

100

0

TGR (n=1) 0

100

0

BTM (n=2) 0

100

0

PKBR (n=1) 0

100

0

MDN (n=2) 0

100

0

ACEH (n=1) 0

100

PLB (n=4) 0 TNDT (n=1) 0

25 100

PDG (n=1) 0 TOTAL (n=85)

100 27

0

0

75

65 20

40 Meningkat

60 Sama

287

Menurun

8 80

100

100 100 100 100 100 100 67 50 50 0 21 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -25 -100 -100 19

b. Kontrak Bisnis

Net Peningkatan

PNAK (n=1)

100

0

100 100

PKBR (n=2)

0

100 SMG (n=1) 0

100

0

0 JKT (n=3) 0

100

0

0 MDN (n=1) 0

100

0

0 38

TOTAL (n=8)

63

0

38 0

20

40 Meningkat

60 Sama

80

100

Menurun

4. Alasan Menawarkan suap di BPN Pelayanan Masyarakat Basis : Yang menawarkan

Hubungan Bisnis

20

5

50

80

10

0

40

0

0

20

Karena kalau tidak, saya tidak akan dilayani/mendapat kontrak/ijin usaha Karena kalau tidak dibayar kali ini, lain kali bisa bermasalah Hanya untuk berterima kasih kepada petugasnya Untuk menjalin hubungan baik

288

BPOM Total Responden : 176 Profil dari responden yang kontak dengan BPOM : a. Berdasarkan Jenis dan Besar Usaha: Pelayanan Umum Total

Kontrak Bisnis

Total Kontak

164

14

176

Total MNC

33

2

35

Total Lokal

131

12

141

Kecil (1 – 19 pegawai)

69

5

74

Menengah (20-99 pegawai)

32

5

36

Besar (100+ pegawai)

30

2

31

b. Berdasarkan Sektor Usaha: Pelayanan Umum Total

Kontrak Bisnis

Total Kontak

164

14

176

33

2

35

Trade, Hotel and Restaurant

103

9

111

Non Oil-Gas Manufacturing

46

1

47

Private Service

6

0

6

Transport

3

1

4

Financial, Ownership and Business Services

2

1

3

Electricity, Gas and Water Supply

2

0

2

Agriculture, Livestock, Forestry and Fishery

1

0

1

Construction

0

1

1

Communication

1

1

1

Multinational (MNC)

289

c. Berdasarkan penetrasi kontak per daerah: - Pelayanan Umum

- Kontrak Bisnis

35%

KPG (n=34)

MND (n=5)

28%

MAME (n=32)

20%

26%

MTRM (n=34) PLB (n=34)

24%

PRPR (n=32)

MTRM (n=13)

22%

PNAK (n=34)

21%

MND (n=39)

21%

15%

PKRY (n=9)

11%

15%

GRTL (n=33)

15%

TNDT (n=33) DPS (n=43)

14%

MKS (n=65)

14%

LRTK (n=31)

AMBN (n=10)

10%

13%

MDN (n=65)

PNAK (n=11)

12%

SBY (n=176)

10%

ACEH (n=32)

9%

WNSB (n=33)

9%

9%

SBY (n=38)

8%

9%

SLK (n=33) PKBR (n=37)

8%

JKT (n=333)

MKS (n=14)

7%

AMBN (n=32)

6%

BTM (n=67)

6%

PKBR (n=19)

5%

BKS (n=60)

7%

5%

3%

YOG (n=38) CLG (n=59)

2%

SMG (n=60)

2%

TGR (n=61)

2%

BLPP (n=66)

2%

Total (n=1760)

9% 0%

10%

20%

30%

JKT (n=109)

3%

Total (n=471)

3%

40%

290

0%

5%

10%

15%

20%

25%

1. SPI BPOM 2004 – 2006 by region Skala: 0 = sangat buruk; 10 = sangat baik No.

Kabupaten/Kota

Diantara semua responden

Diantara yang menyuap

2004

2006

2004

2006

-

6.46

-

0.00

Medan

4.64

6.26

4.44

6.67

3

Kab. Solok

5.86

6.47

0.00

0.00

4

Kab. Tanah Datar

5.56

6.16

0.00

0.00

5

Padang

6.38

5.84

6.67

0.00

6

Batam

3.52

4.90

3.33

0.00

7

Pakan Baru

3.65

5.95

0.00

0.00

8

Palembang

7.09

5.30

0.00

3.34

9

DKI Jakarta

5.22

5.93

4.82

5.19

10

Bekasi

4.54

5.76

3.33

6.67

11

Cilegon

4.44

5.59

3.33

0.00

12

Tangerang

4.68

5.95

13

Kab. Wonosobo

6.58

7.17

6.67

0.00

14

Semarang

6.07

7.28

3.33

0.00

15

Yogyakarta

5.73

6.41

0.00

0.00

16

Surabaya

5.87

6.00

3.33

6.67

17

Pontianak

-

5.10

-

3.34

18

Palangkaraya

-

5.66

-

0.00

19

Kotabaru

5.00

6.04

6.67

0.00

20

Banjarmasin

6.42

5.46

5.83

0.00

21

Balikpapan

4.40

5.79

0.00

0.00

22

Manado

6.06

6.50

4.44

6.67

23

Gorontalo

-

6.06

-

6.67

1

Banda Aceh

2

0.00

24

Pare-pare

-

6.25

-

0.00

25

Makassar

7.50

5.85

6.67

6.67

26

Denpasar

6.11

5.27

0.00

6.67

27

Mataram

-

6.47

-

6.67

28

Kupang

-

6.67

-

6.67

29

Maumere

-

6.25

-

0.00

30

Kab. Larantuka

-

5.00

-

0.00

31

Kab. Tual

-

6.47

-

0.00

32

Ambon

-

6.88

-

0.00

Catatan: Basis berbeda untuk tiap daerah pada tahun 2004 dan 2006

291

2a. Interaksi korupsi yang terjadi pada pelayanan publik, dan siapa yang meminta dan menawarkan 2004 No

Kabupaten/Kota

1

Kota Banda Aceh

2

Base

2006

Jumlah Interaksi

Interaksi korup

Base

Jumlah Interaksi

Interaksi korup

Diminta

Menawarkan

-

-

-

32

3 (9% )

0%

0%

0%

Kota Medan

69

10 (14% )

30%

65

8 (12% )

13%

13%

0%

3

Kab. Solok

37

5 (14% )

0%

33

3 (9% )

0%

0%

0%

4

Kab. Tanah Datar

37

5 (14% )

0%

33

5 (15% )

0%

0%

0%

5

Kota Padang

47

3 (6% )

33%

33

0 (0% )

-

-

-

6

Kota Batam

53

2 (4% )

50%

67

4 (6% )

0%

0%

0%

7

Kota Pekan Baru

42

4 (10% )

0%

37

3 (8% )

0%

0%

0%

8

Kota Palembang

40

3 (8% )

0%

34

8 (24% )

25%

25%

0%

9

DKI Jakarta

260

35 (13% )

26%

333

24 (7% )

33%

21%

13%

10

Kota Bekasi

66

2 (3% )

50%

60

3 (5% )

33%

0%

33%

11

Kota Cilegon

63

3 (5% )

33%

59

1 (2% )

0%

0%

0%

12

Kota Tangerang

69

0 (0% )

-

61

1 (2% )

0%

0%

0%

13

Kab. Wonosobo

37

9 (24% )

11%

33

3 (9% )

0%

0%

0%

14

Kota Semarang

56

3 (5% )

33%

60

1 (2% )

0%

0%

0%

15

Kota Yogyakarta

39

4 (10% )

0%

38

1 (3% )

0%

0%

0%

16

Kota Surabaya

128

24 (19% )

13%

176

17 (10% )

24%

6%

18%

17

Kota Pontianak

-

-

-

34

7 (21% )

14%

0%

14%

18

Kota Palangkaraya

-

-

-

33

0 (0% )

-

-

-

19

Kab. Kotabaru

32

9 (28% )

11%

32

0 (0% )

-

-

-

20

Kota Banjarmasin

53

15 (28% )

53%

33

0 (0% )

-

-

-

21

Kota Balikpapan

50

0 (0% )

-

66

1 (2% )

0%

0%

0%

22

Kota Manado

44

7 (16% )

43%

39

8 (21% )

25%

13%

13%

23

Kota Gorontalo

-

-

-

33

5 (15% )

20%

0%

20%

24

Kota Pare-pare

-

-

-

32

7 (22% )

0%

0%

0%

25

Kota Makassar

44

3 (7% )

33%

65

9 (14% )

11%

11%

0%

26

Kota Denpasar

39

4 (10% )

0%

43

6 (14% )

17%

17%

0%

27

Kota Mataram

-

-

-

34

9 (26% )

11%

0%

11%

28

Kota Kupang

-

-

-

34

12 (35% )

25%

0%

25%

29

Kota Maumere

-

-

-

32

9 (28% )

0%

0%

0%

30

Kab. Larantuka

-

-

-

31

4 (13% )

0%

0%

0%

31

Kota Tual

-

-

-

33

0 (0% )

-

-

-

32

Kota Ambon

-

-

-

32

2 (6% )

0%

0%

0%

292

2b. Interaksi korupsi yang terjadi pada kontrak bisnis, dan siapa yang meminta dan menawarkan

9

Jumlah Interaksi 0 (0% )

Kota Medan

14

3

Kab. Solok

4

No

Kabupaten/Kota

1

Kota Banda Aceh

2

Base

Interaksi korup

Diminta

Menawarkan

-

-

-

0 (0% )

-

-

-

10

0 (0% )

-

-

-

Kab. Tanah Datar

13

0 (0% )

-

-

-

5

Kota Padang

12

0 (0% )

-

-

-

6

Kota Batam

21

0 (0% )

-

-

-

7

Kota Pekan Baru

19

1 (5% )

0%

0%

0%

8

Kota Palembang

10

0 (0% )

-

-

-

9

DKI Jakarta

109

3 (3% )

33%

33%

0%

10

Kota Bekasi

22

0 (0% )

-

-

-

11

Kota Cilegon

7

0 (0% )

-

-

-

12

Kota Tangerang

6

0 (0% )

-

-

-

13

Kab. Wonosobo

13

0 (0% )

-

-

-

14

Kota Semarang

17

0 (0% )

-

-

-

15

Kota Yogyakarta

15

0 (0% )

-

-

-

16

Kota Surabaya

38

3 (8% )

67%

0%

67%

17

Kota Pontianak

11

1 (9% )

100%

100%

0%

18

Kota Palangkaraya

9

1 (11% )

0%

0%

0%

19

Kab. Kotabaru

4

0 (0% )

-

-

-

20

Kota Banjarmasin

8

0 (0% )

-

-

-

21

Kota Balikpapan

20

0 (0% )

-

-

-

22

Kota Manado

5

1 (20% )

0%

0%

0%

23

Kota Gorontalo

2

0 (0% )

-

-

-

24

Kota Pare-pare

10

0 (0% )

-

-

-

25

Kota Makassar

14

1 (7% )

0%

0%

0%

26

Kota Denpasar

5

0 (0% )

-

-

-

27

Kota Mataram

13

2 (15% )

0%

0%

0%

28

Kota Kupang

11

0 (0% )

-

-

-

29

Kota Maumere

3

0 (0% )

-

-

-

30

Kab. Larantuka

4

0 (0% )

-

-

-

31

Kota Tual

7

0 (0% )

-

-

-

32

Kota Ambon

10

1 (10% )

0%

0%

0%

293

3. Persepsi pengusaha mengenai perkembangan institusi bpom dalam 3 tahun terakhir (Berdasarkan jumlah orang yang korupsi dalam 3 tahun terakhir) a. Pelayanan publik

Net Peningkatan

MTRM (n=1)

100

0

100 DPS (n=1)

100

0

100 PNAK (n=1)

100

0

100 JKT (n=8)

13

63

13

0 MKS (n=1) 0

100

0

0 BKS (n=1) 0

100

0

0 PLB (n=2) 0

100

0

0 MDN (n=1) 0

100

0

0 SBY (n=4) 0

50

50

-50 GRTL (n=1) 0

100

-100 MND (n=2) 0

100

-100 TOTAL (n=26)

15

46

23

-8 0

20

40 Meningkat

60 Sama

Menurun

294

80

100

b. Kontrak Bisnis

Net Peningkatan

PNAK (n=1)

0

100

100

JKT (n=1) 0

0

100

0

50

50

SBY (n=2) 0

-50

25

50

25

TOTAL (n=4)

0 0

20

40 Meningkat

60 Sama

80

100

Menurun

4. Alasan Menawarkan suap di BPOM Pelayanan Masyarakat Basis : Yang menawarkan Karena kalau tidak, saya tidak akan dilayani/mendapat kontrak/ijin usaha Karena kalau tidak dibayar kali ini, lain kali bisa bermasalah Hanya untuk berterima kasih kepada petugasnya

295

Hubungan Bisnis 16

3

31

33

0

33

69

67

KPPN Total Responden : 56 Profil dari responden yang kontak dengan KPPN : a. Berdasarkan Jenis dan Besar Usaha: Pelayanan Umum

Kontrak Bisnis

Total Kontak

Total

42

16

56

Total MNC

19

2

21

Total Lokal

23

14

35

Kecil (1 – 19 pegawai)

8

4

10

Menengah (20-99 pegawai)

8

8

16

Besar (100+ pegawai)

7

2

9

b. Berdasarkan Sektor Usaha: Pelayanan Umum

Kontrak Bisnis

Total Kontak

Total

42

16

56

Multinational (MNC)

19

2

21

Trade, Hotel and Restaurant

15

7

22

Non Oil-Gas Manufacturing

13

0

13

Financial, Ownership and Business Services

5

2

7

Mining and Quarrying

5

0

5

Construction

2

5

5

Private Service

1

2

3

Transport

1

0

1

296

c. Berdasarkan penetrasi kontak per daerah: - Pelayanan Umum

- Kontrak Bisnis

AMBN (n=32)

9%

MTRM (n=34)

GRTL (n=2)

50%

9%

BKS (n=60)

MTRM (n=13)

7%

LRTK (n=31)

31%

6%

PKBR (n=37)

KPG (n=11)

5%

MKS (n=65)

5%

SBY (n=176)

18%

TGR (n=6)

17%

4%

PRPR (n=32)

3%

MAME (n=32)

3%

ACEH (n=32)

3%

GRTL (n=33)

3%

KPG (n=34)

3%

MND (n=39)

TUAL (n=7)

AMBN (n=10)

10%

PNAK (n=11)

9%

PDG (n=12)

3%

JKT (n=333)

14%

8%

2%

CLG (n=59)

2%

TGR (n=61)

2%

MDN (n=65)

2%

BLPP (n=66)

2%

BTM (n=67)

1%

Total (n=1760)

MKS (n=14)

SBY (n=38)

3%

JKT (n=109)

2%

Total (n=471)

2% 0%

7%

5%

10%

297

3% 0%

20%

40%

60%

1. SPI KPPN 2004 – 2006 by region Skala: 0 = sangat buruk; 10 = sangat baik

No.

Di antara semua responden

Kabupaten/Kota

Di antara yang menyuap

2004

2006

2004

2006

1

Banda Aceh

-

6.57

-

6.67

2

Medan

-

6.62

-

0.00

3

Kab. Solok

-

6.35

-

0.00

4

Kab. Tanah Datar

-

6.25

-

0.00

5

Padang

-

6.35

-

0.00

6

Batam

-

5.82

-

0.00

7

Pakan Baru

-

6.04

-

0.00

8

Palembang

-

5.49

-

0.00

9

DKI Jakarta

-

5.91

-

2.22

10

Bekasi

-

5.85

-

6.67

11

Cilegon

-

5.88

-

0.00

12

Tangerang

-

5.79

-

0.00

13

Kab. Wonosobo

-

6.57

-

0.00

14

Semarang

-

7.34

-

0.00

15

Yogyakarta

-

6.14

-

0.00

16

Surabaya

-

5.76

-

5.00

17

Pontianak

-

5.39

-

0.00

18

Palangkaraya

-

6.16

-

0.00

19

Kotabaru

-

6.25

-

0.00

20

Banjarmasin

-

5.76

-

0.00

21

Balikpapan

-

6.02

-

0.00

22

Manado

-

6.24

-

0.00

23

Gorontalo

-

6.37

-

6.67

24

Pare-pare

-

6.46

-

0.00

25

Makassar

-

6.31

-

0.00

26

Denpasar

-

5.48

-

0.00

27

Mataram

-

6.25

-

10.00

28

Kupang

-

6.67

-

0.00

29

Maumere

-

6.11

-

3.33

30

Kab. Larantuka

-

5.56

-

3.33

31

Kab. Tual

-

6.67

-

0.00

32

Ambon

-

6.56

-

6.67

Catatan: Basis berbeda untuk tiap daerah pada tahun 2004 dan 2006

298

2a. Interaksi korupsi yang terjadi pada pelayanan publik, dan siapa yang meminta dan menawarkan

2004 No

Kabupaten/Kota

1

Kota Banda Aceh

2

Base

Jumlah Interaksi

2006 Interaksi korup

Base

Jumlah Interaksi

Interaksi korup

Diminta

Menawarkan

-

-

-

32

1 (3% )

100%

100%

0%

Kota Medan

69

-

-

65

1 (2% )

0%

0%

0%

3

Kab. Solok

37

-

-

33

0 (0% )

-

-

-

4

Kab. Tanah Datar

37

-

-

33

0 (0% )

-

-

-

5

Kota Padang

47

-

-

33

0 (0% )

-

-

-

6

Kota Batam

53

-

-

67

1 (1% )

0%

0%

0%

7

Kota Pekan Baru

42

-

-

37

2 (5% )

0%

0%

0%

8

Kota Palembang

40

-

-

34

0 (0% )

-

-

-

9

DKI Jakarta

260

-

-

333

7 (2% )

29%

14%

14%

10

Kota Bekasi

66

-

-

60

4 (7% )

50%

50%

0%

11

Kota Cilegon

63

-

-

59

1 (2% )

0%

0%

0%

12

Kota Tangerang

69

-

-

61

1 (2% )

0%

0%

0%

13

Kab. Wonosobo

37

-

-

33

0 (0% )

-

-

-

14

Kota Semarang

56

-

-

60

0 (0% )

-

-

-

15

Kota Yogyakarta

39

-

-

38

0 (0% )

-

-

-

16

Kota Surabaya

128

-

-

176

7 (4% )

57%

43%

14%

17

Kota Pontianak

-

-

-

34

0 (0% )

-

-

-

18

Kota Palangkaraya

-

-

-

33

0 (0% )

-

-

-

19

Kab. Kotabaru

32

-

-

32

0 (0% )

-

-

-

20

Kota Banjarmasin

53

-

-

33

0 (0% )

-

-

-

21

Kota Balikpapan

50

-

-

66

1 (2% )

0%

0%

0%

22

Kota Manado

44

-

-

39

1 (3% )

0%

0%

0%

23

Kota Gorontalo

-

-

-

33

1 (3% )

0%

0%

0%

24

Kota Pare-pare

-

-

-

32

1 (3% )

0%

0%

0%

25

Kota Makassar

44

-

-

65

3 (5% )

0%

0%

0%

26

Kota Denpasar

39

-

-

43

0 (0% )

-

-

-

27

Kota Mataram

-

-

-

34

3 (9% )

33%

33%

0%

28

Kota Kupang

-

-

-

34

1 (3% )

0%

0%

0%

29

Kota Maumere

-

-

-

32

1 (3% )

100%

100%

0%

30

Kab. Larantuka

-

-

-

31

2 (6% )

50%

50%

0%

31

Kota Tual

-

-

-

33

0 (0% )

-

-

-

32

Kota Ambon

-

-

-

32

3 (9% )

67%

67%

0%

299

2b. Interaksi korupsi yang terjadi pada kontrak bisnis, dan siapa yang meminta dan menawarkan N o 1

Kabupaten/Kota Kota Banda Aceh

Base

Jumlah Interaksi

Interaksi korup

Diminta

Menawarkan

9

0 (0% )

-

-

-

2

Kota Medan

14

0 (0% )

-

-

-

3

Kab. Solok

10

0 (0% )

-

-

-

4

Kab. Tanah Datar

13

0 (0% )

-

-

-

5

Kota Padang

12

1 (8% )

0%

0%

0%

6

Kota Batam

21

0 (0% )

-

-

-

7

Kota Pekan Baru

19

0 (0% )

-

-

-

8

Kota Palembang

10

0 (0% )

-

-

-

9

DKI Jakarta

109

2 (2% )

50%

50%

0%

10

Kota Bekasi

22

0 (0% )

-

-

-

11

Kota Cilegon

7

0 (0% )

-

-

-

12

Kota Tangerang

6

1 (17% )

0%

0%

0%

13

Kab. Wonosobo

13

0 (0% )

-

-

-

14

Kota Semarang

17

0 (0% )

-

-

-

15

Kota Yogyakarta

15

0 (0% )

-

-

-

16

Kota Surabaya

38

1 (3% )

100%

100%

0%

17

Kota Pontianak

11

1 (9% )

100%

100%

0%

18

Kota Palangkaraya

9

0 (0% )

-

-

-

19

Kab. Kotabaru

4

0 (0% )

-

-

-

20

Kota Banjarmasin

8

0 (0% )

-

-

-

21

Kota Balikpapan

20

0 (0% )

-

-

-

22

Kota Manado

5

0 (0% )

-

-

-

23

Kota Gorontalo

2

1 (50% )

100%

100%

0%

24

Kota Pare-pare

10

0 (0% )

-

-

-

25

Kota Makassar

14

1 (7% )

0%

0%

0%

26

Kota Denpasar

5

0 (0% )

-

-

-

27

Kota Mataram

13

4 (31% )

0%

0%

0%

28

Kota Kupang

11

2 (18% )

0%

0%

0%

29

Kota Maumere

3

0 (0% )

-

-

-

30

Kab. Larantuka

4

0 (0% )

-

-

-

31

Kota Tual

7

1 (14% )

0%

0%

0%

32

Kota Ambon

10

1 (10% )

100%

100%

0%

300

3. Persepsi pengusaha mengenai perkembangan institusi KPPN dalam 3 tahun terakhir (Berdasarkan jumlah orang yang korupsi dalam 3 tahun terakhir) a. Pelayanan publik

Net Peningkatan

AMBN (n=2)

100

0

100 LRTK (n=1)

100

0

100 MAME (n=1)

100

0

100 MTRM (n=1)

100

0

100 BKS (n=2) 0

100

0

0 JKT (n=2) 0

100

0

ACEH (n=1) 0

100

0

SBY (n=4) 0

TOTAL (n=14)

75

25

36

0

20

57

40 Meningkat

60 Sama

Menurun

301

0

-25 7

80

0

29 100

b. Kontrak Bisnis

Net Peningkatan

A MBN (n=1)

100

0

GRTL (n=1)

100

0

100 100 100

SBY (n=1)

0

100 100

PNA K (n=1)

0

100 JKT (n=1) 0

100

0

0 80

TOTA L (n=5)

20

0

80 0

20

40 Meningkat

60 Sama

80

100

Menurun

4. Alasan Menawarkan suap di KPPN Pelayanan Masyarakat Basis: Yang menawarkan Hanya untuk berterima kasih kepada petugasnya

302

Hubungan Bisnis 2

0

100

0

DPR/DPRD Total Responden : 87 Profil dari responden yang kontak dengan DPR/DPRD : a. Berdasarkan Jenis dan Besar Usaha: Pelayanan Umum

Kontrak Bisnis

Total Kontak

Total

45

46

87

Total MNC

16

3

19

Total Lokal

29

43

68

Kecil (1 – 19 pegawai)

9

19

25

Menengah (20-99 pegawai)

7

16

23

13

8

20

Besar (100+ pegawai)

b. Berdasarkan Sektor Usaha: Pelayanan Umum

Kontrak Bisnis

Total Kontak

Total

45

46

87

Multinational (MNC)

16

3

19

Trade, Hotel and Restaurant

15

26

38

Non Oil-Gas Manufacturing

6

5

10

Private Service

6

4

10

Financial, Ownership and Business Services

7

2

9

Transport

3

4

7

Construction

0

5

5

Mining and Quarrying

4

0

4

Agriculture, Livestock, Forestry and Fishery

2

0

2

Electricity, Gas and Water Supply

1

0

1

303

c. Berdasarkan penetrasi kontak per daerah: - Pelayanan Umum

PLB (n=34)

- Kontrak Bisnis

PRPR (n=10)

15%

BTM (n=67)

60%

MTRM (n=13)

9%

46%

MTRM (n=34)

6%

TUAL (n=7)

PNAK (n=34)

6%

BJMS (n=8)

25%

PDG (n=12)

25%

SBY (n=176)

5%

LRTK (n=31)

3%

AMBN (n=32)

3%

PRPR (n=32)

3%

MAME (n=32)

3%

ACEH (n=32)

3%

MKS (n=65)

3%

MDN (n=65)

3%

TUAL (n=33)

3%

KPG (n=34)

3%

PKBR (n=37) MND (n=39) JKT (n=333)

MKS (n=14)

20%

YOG (n=15)

20% 17%

SMG (n=17)

12%

PKRY (n=9)

11%

PKBR (n=19)

11%

AMBN (n=10)

10%

SLK (n=10)

10% 9%

3%

PNAK (n=11)

9%

3%

JKT (n=109)

6%

SBY (n=38)

5%

BTM (n=21)

5%

Total (n=471)

3% 0%

MND (n=5)

KPG (n=11)

2%

Total (n=1760)

21%

TGR (n=6)

2%

SMG (n=60)

43%

10%

20%

304

10% 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

1. SPI DPR/DPRD 2004 – 2006 by region Skala: 0 = sangat buruk; 10 = sangat baik No.

Kabupaten/Kota

Diantara semua responden

Diantara yang menyuap

2004

2006

2004

2006

-

4.79

-

6.67

Medan

3.48

4.87

3.33

3.33

3

Kab. Solok

4.68

5.76

0.00

0.00

4

Kab. Tanah Datar

3.51

5.52

0.00

0.00

5

Padang

5.04

5.10

4.44

6.67

6

Batam

3.39

4.95

3.33

6.67

7

Pakan Baru

2.78

4.68

0.00

3.33

8

Palembang

3.68

4.41

3.33

3.33

9

DKI Jakarta

3.47

4.49

2.92

3.89

10

Bekasi

3.69

4.48

0.00

0.00

11

Cilegon

4.07

4.18

6.67

0.00

12

Tangerang

4.01

4.92

3.33

3.33

13

Kab. Wonosobo

4.86

4.65

3.33

0.00

14

Semarang

4.34

6.22

3.33

0.00

15

Yogyakarta

4.44

4.14

3.33

0.00

16

Surabaya

4.07

4.00

1.90

1.67

17

Pontianak

-

4.04

-

6.67

18

Palangkaraya

-

5.96

-

6.67

19

Kotabaru

3.96

5.31

6.67

0.00

20

Banjarmasin

5.41

5.05

0.00

0.00

21

Balikpapan

3.20

5.20

0.00

0.00

22

Manado

5.23

4.79

0.00

0.00

23

Gorontalo

-

5.25

-

0.00

1

Banda Aceh

2

24

Pare-pare

-

5.21

-

6.00

25

Makassar

5.91

5.08

3.33

5.00

26

Denpasar

3.75

3.80

0.00

0.00

27

Mataram

-

4.22

-

3.33

28

Kupang

-

4.36

-

0.00

29

Maumere

-

4.79

-

0.00

30

Kab. Larantuka

-

4.81

-

0.00

31

Kab. Tual

-

5.56

-

3.33

32

Ambon

-

5.63

-

0.00

Catatan: Basis berbeda untuk tiap daerah pada tahun 2004 dan 2006

305

2a. Interaksi korupsi yang terjadi pada pelayanan publik, dan siapa yang meminta dan menawarkan 2004 No

Kabupaten/Kota

1

Kota Banda Aceh

2

Base

2006

Jumlah Interaksi

Interaksi korup

Base

Jumlah Interaksi

Interaksi korup

Diminta

Menawarkan

-

-

-

32

1 (3% )

100%

100%

0%

Kota Medan

69

4 (6% )

25%

65

2 (3% )

50%

50%

0%

3

Kab. Solok

37

0 (0% )

-

33

0 (0% )

-

-

-

4

Kab. Tanah Datar

37

1 (3% )

0%

33

0 (0% )

-

-

-

5

Kota Padang

47

6 (13% )

50%

33

0 (0% )

-

-

-

6

Kota Batam

53

2 (4% )

50%

67

6 (9% )

17%

17%

0%

7

Kota Pekan Baru

42

3 (7% )

100%

37

1 (3% )

100%

100%

0%

8

Kota Palembang

40

6 (15% )

17%

34

5 (15% )

40%

40%

0%

9

DKI Jakarta

260

19 (7% )

42%

333

7 (2% )

29%

29%

0%

10

Kota Bekasi

66

2 (3% )

0%

60

0 (0% )

-

-

-

11

Kota Cilegon

63

5 (8% )

20%

59

0 (0% )

-

-

-

12

Kota Tangerang

69

4 (6% )

50%

61

0 (0% )

-

-

-

13

Kab. Wonosobo

37

2 (5% )

50%

33

0 (0% )

-

-

-

14

Kota Semarang

56

2 (4% )

50%

60

1 (2% )

0%

0%

0%

15

Kota Yogyakarta

39

2 (5% )

50%

38

0 (0% )

-

-

-

16

Kota Surabaya

128

13 (10% )

54%

176

9 (5% )

78%

78%

0%

17

Kota Pontianak

-

-

-

34

2 (6% )

0%

0%

0%

18

Kota Palangkaraya

-

-

-

33

0 (0% )

-

-

-

19

Kab. Kotabaru

32

4 (13% )

25%

32

0 (0% )

-

-

-

20

Kota Banjarmasin

53

1 (2% )

0%

33

0 (0% )

-

-

-

21

Kota Balikpapan

50

0 (0% )

-

66

0 (0% )

-

-

-

22

Kota Manado

44

4 (9% )

0%

39

1 (3% )

100%

100%

0%

23

Kota Gorontalo

-

-

-

33

0 (0% )

-

-

-

24

Kota Pare-pare

-

-

-

32

1 (3% )

100%

100%

0%

25

Kota Makassar

44

7 (16% )

29%

65

2 (3% )

50%

0%

50%

26

Kota Denpasar

39

1 (3% )

0%

43

0 (0% )

-

-

-

27

Kota Mataram

-

-

-

34

2 (6% )

50%

50%

0%

28

Kota Kupang

-

-

-

34

1 (3% )

0%

0%

0%

29

Kota Maumere

-

-

-

32

1 (3% )

0%

0%

0%

30

Kab. Larantuka

-

-

-

31

1 (3% )

0%

0%

0%

31

Kota Tual

-

-

-

33

1 (3% )

0%

0%

0%

32

Kota Ambon

-

-

-

32

1 (3% )

0%

0%

0%

306

2b. Interaksi korupsi yang terjadi pada kontrak bisnis, dan siapa yang meminta dan menawarkan

No

Kabupaten/Kota

1

Kota Banda Aceh

2

Base

Jumlah Interaksi

Interaksi korup

Diminta

Menawarkan

9

0 (0% )

-

-

-

Kota Medan

14

0 (0% )

-

-

-

3

Kab. Solok

10

1 (10% )

0%

0%

0%

4

Kab. Tanah Datar

13

0 (0% )

-

-

-

5

Kota Padang

12

3 (25% )

67%

33%

33%

6

Kota Batam

21

1 (5% )

0%

0%

0%

7

Kota Pekan Baru

19

2 (11% )

50%

50%

0%

8

Kota Palembang

10

0 (0% )

-

-

-

9

DKI Jakarta

109

6 (6% )

67%

67%

0%

10

Kota Bekasi

22

0 (0% )

-

-

-

11

Kota Cilegon

7

0 (0% )

-

-

-

12

Kota Tangerang

6

1 (17% )

100%

100%

0%

13

Kab. Wonosobo

13

0 (0% )

-

-

-

14

Kota Semarang

17

2 (12% )

0%

0%

0%

15

Kota Yogyakarta

15

3 (20% )

0%

0%

0%

16

Kota Surabaya

38

2 (5% )

50%

0%

50%

17

Kota Pontianak

11

1 (9% )

100%

100%

0%

18

Kota Palangkaraya

9

1 (11% )

100%

0%

100%

19

Kab. Kotabaru

4

0 (0% )

-

-

-

20

Kota Banjarmasin

8

2 (25% )

0%

0%

0%

21

Kota Balikpapan

20

0 (0% )

-

-

-

22

Kota Manado

5

1 (20% )

0%

0%

0%

23

Kota Gorontalo

2

0 (0% )

-

-

-

24

Kota Pare-pare

10

6 (60% )

83%

83%

0%

25

Kota Makassar

14

3 (21% )

33%

0%

33%

26

Kota Denpasar

5

0 (0% )

-

-

-

27

Kota Mataram

13

6 (46% )

17%

17%

0%

28

Kota Kupang

11

1 (9% )

0%

0%

0%

29

Kota Maumere

3

0 (0% )

-

-

-

30

Kab. Larantuka

4

0 (0% )

-

-

-

31

Kota Tual

7

3 (43% )

33%

0%

33%

32

Kota Ambon

10

1 (10% )

0%

0%

0%

307

3. Persepsi pengusaha mengenai perkembangan institusi DPR/DPRD dalam 3 tahun terakhir (Berdasarkan jumlah orang yang korupsi dalam 3 tahun terakhir) a. Pelayanan publik

Net Peningkatan

MND (n=1)

0

100

100 MTRM (n=1)

0

100

100 PLB (n=2)

0

50

50

50 SBY (n=7)

0

57

43

43 PRPR (n=1) 0

0

100

0 MKS (n=1) 0

0

100

0 PKBR (n=1) 0

0

100

0 MDN (n=1) 0

0

100

0 ACEH (n=1) 0

0

100

0 JKT (n=2) 0

50

50

-50 BTM (n=1) 0

100

-100 TOTAL (n=19)

11

58

32

21 0

20

40 Meningkat

60 Sama

Menurun

308

80

100

b. Kontrak Bisnis

Net Peningkatan

TUAL (n=1)

100

0

100 MKS (n=1)

100

0

100 MTRM (n=1)

100

0

100 PKBR (n=1)

100

0

100 PDG (n=2)

50

50

0

50 PRPR (n=5)

20

60

20

0 PKRY (n=1) 0

100

0

0 PNAK (n=1) 0

100

0

0 TGR (n=1) 0

100

0

0 JKT (n=4) 0

100

0

0 SBY (n=1) 0

100

-100 TOTAL (n=19)

32

58

11

21 0

20

40 Meningkat

60 Sama

80

100

Menurun

4. Alasan menawarkan suap di DPR/DPRD Pelayanan Masyarakat Basis: Yang menawarkan Karena kalau tidak, saya tidak akan dilayani/mendapat kontrak/ijin usaha Karena kalau tidak dibayar kali ini, lain kali bisa bermasalah Hanya untuk berterima kasih kepada petugasnya

309

Hubungan Bisnis 5

13

40

54

20

15

40

38

AGEN PEMERINTAH Total Responden : 27 Profil dari responden yang kontak dengan agen pemerintah : a. Berdasarkan Jenis dan Besar Usaha: Pelayanan Umum Total

Kontrak Bisnis

Total Kontak

12

15

27

Total MNC

9

0

9

Total Lokal

3

15

18

Kecil (1 – 19 pegawai)

1

7

8

Menengah (20-99 pegawai)

1

6

7

Besar (100+ pegawai)

1

2

3

b. Berdasarkan Sektor Usaha: Pelayanan Umum Total

Kontrak Bisnis

Total Kontak

12

15

27

Multinational (MNC)

9

0

9

Non Oil-Gas Manufacturing

7

1

8

Trade, Hotel and Restaurant

0

7

7

Private Service

2

3

5

Financial, Ownership and Business Services

2

1

3

Transport

0

2

2

Oil and Gas Manufacturing

1

0

1

General Government Service

0

1

1

310

c. Berdasarkan penetrasi kontak per daerah: - Pelayanan Umum

LRTK (n=31)

- Kontrak Bisnis

3%

TUAL (n=7)

14%

MKS (n=14)

14%

AMBN (n=10)

10%

BTM (n=21)

JKT (n=333)

10%

3% KPG (n=11)

SMG (n=60)

2%

9%

MTRM (n=13)

8%

WNSB (n=13)

8%

PKBR (n=19)

5%

JKT (n=109)

Total (n=1760)

5%

1% Total (n=471)

0%

1%

2%

3%

4%

5%

311

3% 0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

2a. Interaksi korupsi yang terjadi pada pelayanan publik, dan siapa yang meminta dan menawarkan 2004 No

Kabupaten/Kota

1

Kota Banda Aceh

2

Base

Jumlah Interaksi

2006 Interaksi korup

Base

Jumlah Interaksi

Interaksi korup

Menawa rkan

Diminta

-

-

-

32

0 (0% )

-

-

-

Kota Medan

69

-

-

65

0 (0% )

-

-

-

3

Kab. Solok

37

-

-

33

0 (0% )

-

-

-

4

Kab. Tanah Datar

37

-

-

33

0 (0% )

-

-

-

5

Kota Padang

47

-

-

33

0 (0% )

-

-

-

6

Kota Batam

53

-

-

67

0 (0% )

-

-

-

7

Kota Pekan Baru

42

-

-

37

0 (0% )

-

-

-

8

Kota Palembang

40

-

-

34

0 (0% )

-

-

-

9

DKI Jakarta

260

-

-

333

10 (3% )

30%

30%

0%

10

Kota Bekasi

66

-

-

60

0 (0% )

-

-

-

11

Kota Cilegon

63

-

-

59

0 (0% )

-

-

-

12

Kota Tangerang

69

-

-

61

0 (0% )

-

-

-

13

Kab. Wonosobo

37

-

-

33

0 (0% )

-

-

-

14

Kota Semarang

56

-

-

60

1 (2% )

0%

0%

0%

15

Kota Yogyakarta

39

-

-

38

0 (0% )

-

-

-

16

Kota Surabaya

128

-

-

176

0 (0% )

-

-

-

17

Kota Pontianak

-

-

-

34

0 (0% )

-

-

-

18

Kota Palangkaraya

-

-

-

33

0 (0% )

-

-

-

19

Kab. Kotabaru

32

-

-

32

0 (0% )

-

-

-

20

Kota Banjarmasin

53

-

-

33

0 (0% )

-

-

-

21

Kota Balikpapan

50

-

-

66

0 (0% )

-

-

-

22

Kota Manado

44

-

-

39

0 (0% )

-

-

-

23

Kota Gorontalo

-

-

-

33

0 (0% )

-

-

-

24

Kota Pare-pare

-

-

-

32

0 (0% )

-

-

-

25

Kota Makassar

44

-

-

65

0 (0% )

-

-

-

26

Kota Denpasar

39

-

-

43

0 (0% )

-

-

-

27

Kota Mataram

-

-

-

34

0 (0% )

-

-

-

28

Kota Kupang

-

-

-

34

0 (0% )

-

-

-

29

Kota Maumere

-

-

-

32

0 (0% )

-

-

-

30

Kab. Larantuka

-

-

-

31

1 (3% )

0%

0%

0%

31

Kota Tual

-

-

-

33

0 (0% )

-

-

-

32

Kota Ambon

-

-

-

32

0 (0% )

-

-

-

312

2b. Interaksi korupsi yang terjadi pada kontrak bisnis, dan siapa yang meminta dan menawarkan

No

Kabupaten/Kota

1

Kota Banda Aceh

2

Base

Jumlah Interaksi

Interaksi korup

Diminta

Menawarkan

9

0 (0% )

-

-

-

Kota Medan

14

0 (0% )

-

-

-

3

Kab. Solok

10

0 (0% )

-

-

-

4

Kab. Tanah Datar

13

0 (0% )

-

-

-

5

Kota Padang

12

0 (0% )

-

-

-

6

Kota Batam

21

2 (10% )

0%

0%

0%

7

Kota Pekan Baru

19

1 (5% )

0%

0%

0%

8

Kota Palembang

10

0 (0% )

-

-

-

9

DKI Jakarta

109

5 (5% )

40%

40%

0%

10

Kota Bekasi

22

0 (0% )

-

-

-

11

Kota Cilegon

7

0 (0% )

-

-

-

12

Kota Tangerang

6

0 (0% )

-

-

-

13

Kab. Wonosobo

13

1 (8% )

0%

0%

0%

14

Kota Semarang

17

0 (0% )

-

-

-

15

Kota Yogyakarta

15

0 (0% )

-

-

-

16

Kota Surabaya

38

0 (0% )

-

-

-

17

Kota Pontianak

11

0 (0% )

-

-

-

18

Kota Palangkaraya

9

0 (0% )

-

-

-

19

Kab. Kotabaru

4

0 (0% )

-

-

-

20

Kota Banjarmasin

8

0 (0% )

-

-

-

21

Kota Balikpapan

20

0 (0% )

-

-

-

22

Kota Manado

5

0 (0% )

-

-

-

23

Kota Gorontalo

2

0 (0% )

-

-

-

24

Kota Pare-pare

10

0 (0% )

-

-

-

25

Kota Makassar

14

2 (14% )

0%

0%

0%

26

Kota Denpasar

5

0 (0% )

-

-

-

27

Kota Mataram

13

1 (8% )

100%

100%

0%

28

Kota Kupang

11

1 (9% )

0%

0%

0%

29

Kota Maumere

3

0 (0% )

-

-

-

30

Kab. Larantuka

4

0 (0% )

-

-

-

31

Kota Tual

7

1 (14% )

0%

0%

0%

32

Kota Ambon

10

1 (10% )

100%

100%

0%

313

3. Persepsi pengusaha mengenai perkembangan institusi agen pemerintah dalam 3 tahun terakhir (Berdasarkan jumlah orang yang korupsi dalam 3 tahun terakhir) a. Pelayanan publik

Net Peningkatan

JKT (n=3) 0

67

33

-33

TOTAL (n=3) 0

67

33

-33

0

20

40 Meningkat

60 Sama

Menurun

314

80

100

b. Kontrak Bisnis

Net Peningkatan

AMBN (n=1)

100

0

100 MTRM (n=1)

100

0

100

50

JKT (n=2)

50

0

50

75

TOTAL (n=4)

25

0

75 0

20

40 Meningkat

60 Sama

80

100

Menurun

4. Alasan Menawarkan suap di Agen Pemerintah Pelayanan Masyarakat Basis : Yang menawarkan Hanya untuk berterima kasih kepada petugasnya

315

Hubungan Bisnis 0

1

0

100

OTHER DEPT. Total Responden : 117 Profil dari responden yang kontak dengan Other Dept : a. Berdasarkan Jenis dan Besar Usaha: Pelayanan Umum

Kontrak Bisnis

Total Kontak

Total

48

72

117

Total MNC

10

8

17

Total Lokal

38

64

100

Kecil (1 – 19 pegawai)

18

38

55

Menengah (20-99 pegawai)

10

16

25

Besar (100+ pegawai)

10

10

20

b. Berdasarkan Sektor Usaha: Pelayanan Umum

Kontrak Bisnis

Total Kontak

Total

48

72

117

Multinational (MNC)

10

8

17

Trade, Hotel and Restaurant

17

38

53

Non Oil-Gas Manufacturing

12

7

18

Transport

8

5

13

Private Service

5

7

12

Financial, Ownership and Business Services

3

5

8

Construction

0

5

5

Communication

1

2

3

Agriculture, Livestock, Forestry and Fishery

0

1

1

Mining and Quarrying

1

0

1

General Government Service

0

1

1

316

c. Berdasarkan penetrasi kontak per daerah: - Pelayanan Umum

- Kontrak Bisnis

ACEH (n=32)

TGR (n=6)

9%

MDN (n=65)

9%

YOG (n=38)

TNDT (n=33) PNAK (n=34)

30%

CLG (n=7)

29%

6%

MDN (n=14)

6%

LRTK (n=4)

25%

KTBR (n=4)

25%

6%

DPS (n=43)

31%

PLB (n=10)

6%

WNSB (n=33)

38%

WNSB (n=13)

8%

LRTK (n=31)

50%

BJMS (n=8)

29%

PDG (n=12)

5%

25%

PKRY (n=9)

22%

SMG (n=60)

3%

MKS (n=14)

21%

JKT (n=333)

3%

JKT (n=109)

21%

TGR (n=61)

3%

AMBN (n=10)

MAME (n=32)

3%

GRTL (n=33)

3%

PDG (n=33)

3%

MTRM (n=34)

3%

PKBR (n=37) 2%

BKS (n=60)

2%

MKS (n=65)

2%

BLPP (n=66)

2%

Total (n=1760)

15%

ACEH (n=9)

11%

PKBR (n=19)

11%

PRPR (n=10)

10% 10%

PNAK (n=11)

9%

YOG (n=15)

7%

SMG (n=17)

3% 0%

16%

MTRM (n=13)

SLK (n=10)

3%

SBY (n=176)

20%

SBY (n=38)

6%

BTM (n=21)

5%

BKS (n=22)

5%

Total (n=471) 5%

10%

317

15% 0%

20%

40%

60%

2a. Interaksi korupsi yang terjadi pada pelayanan publik, dan siapa yang meminta dan menawarkan 2004 No

Kabupaten/Kota

1

Kota Banda Aceh

2

Base

Jumlah Interaksi

2006 Interaksi korup

Base

Jumlah Interaksi

Interaksi korup

Diminta

Menawarkan

-

-

-

32

3 (9% )

0%

0%

0%

Kota Medan

69

-

-

65

6 (9% )

17%

17%

0%

3

Kab. Solok

37

-

-

33

0 (0% )

-

-

-

4

Kab. Tanah Datar

37

-

-

33

2 (6% )

0%

0%

0%

5

Kota Padang

47

-

-

33

1 (3% )

100%

100%

0%

6

Kota Batam

53

-

-

67

0 (0% )

-

-

-

7

Kota Pekan Baru

42

-

-

37

1 (3% )

0%

0%

0%

8

Kota Palembang

40

-

-

34

0 (0% )

-

-

-

9

DKI Jakarta

260

-

-

333

11 (3% )

36%

36%

0%

10

Kota Bekasi

66

-

-

60

1 (2% )

0%

0%

0%

11

Kota Cilegon

63

-

-

59

0 (0% )

-

-

-

12

Kota Tangerang

69

-

-

61

2 (3% )

100%

100%

0%

13

Kab. Wonosobo

37

-

-

33

2 (6% )

0%

0%

0%

14

Kota Semarang

56

-

-

60

2 (3% )

0%

0%

0%

15

Kota Yogyakarta

39

-

-

38

3 (8% )

0%

0%

0%

16

Kota Surabaya

128

-

-

176

3 (2% )

67%

67%

0%

17

Kota Pontianak

-

-

-

34

2 (6% )

100%

50%

50%

18

Kota Palangkaraya

-

-

-

33

0 (0% )

-

-

-

19

Kab. Kotabaru

32

-

-

32

0 (0% )

-

-

-

20

Kota Banjarmasin

53

-

-

33

0 (0% )

-

-

-

21

Kota Balikpapan

50

-

-

66

1 (2% )

100%

100%

0%

22

Kota Manado

44

-

-

39

0 (0% )

-

-

-

23

Kota Gorontalo

-

-

-

33

1 (3% )

0%

0%

0%

24

Kota Pare-pare

-

-

-

32

0 (0% )

-

-

-

25

Kota Makassar

44

-

-

65

1 (2% )

0%

0%

0%

26

Kota Denpasar

39

-

-

43

2 (5% )

50%

50%

0%

27

Kota Mataram

-

-

-

34

1 (3% )

0%

0%

0%

28

Kota Kupang

-

-

-

34

0 (0% )

-

-

-

29

Kota Maumere

-

-

-

32

1 (3% )

0%

0%

0%

30

Kab. Larantuka

-

-

-

31

2 (6% )

0%

0%

0%

31

Kota Tual

-

-

-

33

0 (0% )

-

-

-

32

Kota Ambon

-

-

-

32

0 (0% )

-

-

-

318

2b. Interaksi korupsi yang terjadi pada kontrak bisnis, dan siapa yang meminta dan menawarkan

No

Kabupaten/Kota

1

Kota Banda Aceh

2

Base

Jumlah Interaksi

Interaksi korup

Diminta

Menawarkan

9

1 (11% )

0%

0%

0%

Kota Medan

14

4 (29% )

50%

50%

0%

3

Kab. Solok

10

1 (10% )

0%

0%

0%

4

Kab. Tanah Datar

13

0 (0% )

-

-

-

5

Kota Padang

12

3 (25% )

33%

0%

33%

6

Kota Batam

21

1 (5% )

100%

0%

100%

7

Kota Pekan Baru

19

2 (11% )

50%

50%

0%

8

Kota Palembang

10

3 (30% )

67%

33%

33%

9

DKI Jakarta

109

23 (21% )

43%

35%

9%

10

Kota Bekasi

22

1 (5% )

100%

0%

100%

11

Kota Cilegon

7

2 (29% )

50%

50%

0%

12

Kota Tangerang

6

3 (50% )

33%

33%

0%

13

Kab. Wonosobo

13

4 (31% )

0%

0%

0%

14

Kota Semarang

17

1 (6% )

100%

0%

100%

15

Kota Yogyakarta

15

1 (7% )

100%

0%

100%

16

Kota Surabaya

38

6 (16% )

17%

17%

0%

17

Kota Pontianak

11

1 (9% )

100%

100%

0%

18

Kota Palangkaraya

9

2 (22% )

50%

50%

0%

19

Kab. Kotabaru

4

1 (25% )

0%

0%

0%

20

Kota Banjarmasin

8

3 (38% )

33%

33%

0%

21

Kota Balikpapan

20

0 (0% )

-

-

-

22

Kota Manado

5

0 (0% )

-

-

-

23

Kota Gorontalo

2

0 (0% )

-

-

-

24

Kota Pare-pare

10

1 (10% )

0%

0%

0%

25

Kota Makassar

14

3 (21% )

0%

0%

0%

26

Kota Denpasar

5

0 (0% )

-

-

-

27

Kota Mataram

13

2 (15% )

50%

50%

0%

28

Kota Kupang

11

0 (0% )

-

-

-

29

Kota Maumere

3

0 (0% )

-

-

-

30

Kab. Larantuka

4

1 (25% )

0%

0%

0%

31

Kota Tual

7

0 (0% )

-

-

-

32

Kota Ambon

10

2 (20% )

100%

100%

0%

319

3. Persepsi pengusaha mengenai perkembangan institusi Other Dept. dalam 3 tahun terakhir (Berdasarkan jumlah orang yang korupsi dalam 3 tahun terakhir) a. Pelayanan publik

Net Peningkatan

DPS (n=1)

100

0

100 TGR (n=2)

50

50

0

50 PNAK (n=2)

50

0

50

0 JKT (n=4)

25

75

0

25 SBY (n=2) 0

100

0

0 BLPP (n=1) 0

100

0

PDG (n=1) 0

100

0

MDN (n=1) 0

100

0

TOTAL (n=14)

29

0

64

20

40 Meningkat

60 Sama

Menurun

320

7

80

0

0

0

21 100

b. Kontrak Bisnis

Net Peningkatan

MTRM (n=1)

100

0

100

BJMS (n=1)

100

0

100

CLG (n=1)

100

0

100

TGR (n=1)

100

0

100

PKBR (n=1)

100

0

100

0

50

AMBN (n=2)

50

MDN (n=2)

50

JKT (n=10)

50 50

0

0 30

50

20

-10

SBY (n=1) 0

100

0

0

PNAK (n=1) 0

100

0

0

YOG (n=1) 0

100

0

0

BKS (n=1) 0

100

0

BTM (n=1) 0

100

0

PLB (n=2) 0

100

SMG (n=1) 0

100

PDG (n=1) 0

100

-50 -100 -100 -100 28

41

31 0

20

0

50

50

PKRY (n=1) 0

TOTAL (n=29)

0

40 Meningkat

60 Sama

80

3 100

Menurun

4. Alasan Menawarkan suap di Other Dept. Pelayanan Masyarakat Basis: Yang menawarkan Karena kalau tidak, saya tidak akan dilayani/mendapat kontrak/ijin usaha Karena kalau tidak dibayar kali ini, lain kali bisa bermasalah Hanya untuk berterima kasih kepada petugasnya Untuk menjalin hubungan baik

321

Hubungan Bisnis 3

14

33

57

33

0

67

36

0

7

PARTAI POLITIK Total Responden : 45 Profil dari responden yang kontak dengan partai politik : a. Berdasarkan Jenis dan Besar Usaha: Pelayanan Umum Total

Kontrak Bisnis

Total Kontak

22

24

45

Total MNC

6

1

7

Total Lokal

16

23

38

Kecil (1 – 19 pegawai)

8

8

15

Menengah (20-99 pegawai)

5

9

14

Besar (100+ pegawai)

3

6

9

b. Berdasarkan Sektor Usaha: Pelayanan Umum Total

Kontrak Bisnis

Total Kontak

22

24

45

Multinational (MNC)

6

1

7

Trade, Hotel and Restaurant

8

17

24

Non Oil-Gas Manufacturing

4

2

6

Construction

1

2

3

Financial, Ownership and Business Services

3

0

3

Transport

2

1

3

Private Service

1

2

3

Agriculture, Livestock, Forestry and Fishery

1

0

1

Mining and Quarrying

1

0

1

Electricity, Gas and Water Supply

1

0

1

322

c. Berdasarkan penetrasi kontak per daerah: - Pelayanan Umum

- Kontrak Bisnis PRPR (n=10)

MTRM (n=34)

30%

9%

SBY (n=176)

LRTK (n=4)

25%

BJMS (n=8)

25%

6%

MTRM (n=13)

LRTK (n=31)

23%

KPG (n=11)

3%

18%

WNSB (n=13) AMBN (n=32)

3%

15%

YOG (n=15)

13% 10%

AMBN (n=10) JKT (n=333)

2%

BTM (n=67)

1%

Total (n=1760)

6%

SMG (n=17) JKT (n=109)

5%

BKS (n=22)

5% 3%

SBY (n=38)

1%

5%

Total (n=471) 0%

5%

10%

0%

323

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

1. SPI Partai politik 2004 – 2006 by region Skala: 0 = sangat buruk; 10 = sangat baik No.

Kabupaten/Kota

Diantara semua responden

Diantara yang menyuap

2004

2006

2004

2006

-

3.85

-

0.00

Medan

3.91

4.36

3.33

0.00

3

Kab. Solok

3.69

5.66

0.00

0.00

4

Kab. Tanah Datar

3.96

5.66

0.00

0.00

5

Padang

4.82

4.79

3.33

0.00

6

Batam

3.14

4.48

1.67

0.00

7

Pakan Baru

2.30

3.96

0.00

0.00

8

Palembang

3.60

5.00

0.00

0.00

9

DKI Jakarta

3.29

4.32

1.90

3.34

10

Bekasi

3.84

5.26

3.33

0.00

11

Cilegon

4.28

4.01

0.00

0.00

12

Tangerang

3.97

4.69

3.33

0.00

13

Kab. Wonosobo

4.68

5.46

3.33

0.00

14

Semarang

3.99

6.33

3.81

3.33

15

Yogyakarta

4.44

4.65

3.33

0.00

16

Surabaya

4.12

4.18

3.33

0.95

17

Pontianak

-

3.63

-

0.00

18

Palangkaraya

-

5.35

-

0.00

19

Kotabaru

4.27

4.90

6.67

0.00

20

Banjarmasin

5.22

5.15

0.00

0.00

21

Balikpapan

3.13

5.34

0.00

0.00

22

Manado

4.85

4.96

3.33

0.00

23

Gorontalo

-

5.25

-

0.00

1

Banda Aceh

2

24

Pare-pare

-

5.00

-

5.56

25

Makassar

5.83

5.49

0.00

0.00

26

Denpasar

2.56

3.41

3.33

0.00

27

Mataram

-

4.65

-

0.00

28

Kupang

-

5.19

-

6.67

29

Maumere

-

5.56

-

0.00

30

Kab. Larantuka

-

5.33

-

0.00

31

Kab. Tual

-

5.86

-

0.00

32

Ambon

-

5.83

-

0.00

Catatan: Basis berbeda untuk tiap daerah pada tahun 2004 dan 2006

324

2a. Interaksi korupsi yang terjadi pada pelayanan publik, dan siapa yang meminta dan menawarkan 2004 No

Kabupaten/Kota

1

Kota Banda Aceh

2

Base

2006

Jumlah Interaksi

Interaksi korup

Base

Jumlah Interaksi

Interaksi korup

Diminta

Menawarkan

-

-

-

32

0 (0% )

-

-

-

Kota Medan

69

2 (3% )

50%

65

0 (0% )

-

-

-

3

Kab. Solok

37

1 (3% )

100%

33

0 (0% )

-

-

-

4

Kab. Tanah Datar

37

2 (5% )

50%

33

0 (0% )

-

-

-

5

Kota Padang

47

5 (11% )

40%

33

0 (0% )

-

-

-

6

Kota Batam

53

4 (8% )

50%

67

1 (1% )

0%

0%

0%

7

Kota Pekan Baru

42

2 (5% )

50%

37

0 (0% )

-

-

-

8

Kota Palembang

40

1 (3% )

0%

34

0 (0% )

-

-

-

9

DKI Jakarta

260

18 (7% )

39%

333

5 (2% )

0%

0%

0%

10

Kota Bekasi

66

4 (6% )

100%

60

0 (0% )

-

-

-

11

Kota Cilegon

63

1 (2% )

0%

59

0 (0% )

-

-

-

12

Kota Tangerang

69

3 (4% )

67%

61

0 (0% )

-

-

-

13

Kab. Wonosobo

37

6 (16% )

50%

33

0 (0% )

-

-

-

14

Kota Semarang

56

10 (18% )

70%

60

0 (0% )

-

-

-

15

Kota Yogyakarta

39

3 (8% )

33%

38

0 (0% )

-

-

-

16

Kota Surabaya

128

13 (10% )

62%

176

11 (6% )

64%

55%

9%

17

Kota Pontianak

-

-

-

34

0 (0% )

-

-

-

18

Kota Palangkaraya

-

-

-

33

0 (0% )

-

-

-

19

Kab. Kotabaru

32

3 (9% )

33%

32

0 (0% )

-

-

-

20

Kota Banjarmasin

53

0 (0% )

-

33

0 (0% )

-

-

-

21

Kota Balikpapan

50

0 (0% )

-

66

0 (0% )

-

-

-

22

Kota Manado

44

3 (7% )

33%

39

0 (0% )

-

-

-

23

Kota Gorontalo

-

-

-

33

0 (0% )

-

-

-

24

Kota Pare-pare

-

-

-

32

0 (0% )

-

-

-

25

Kota Makassar

44

4 (9% )

0%

65

0 (0% )

-

-

-

26

Kota Denpasar

39

1 (3% )

100%

43

0 (0% )

-

-

-

27

Kota Mataram

-

-

-

34

3 (9% )

0%

0%

0%

28

Kota Kupang

-

-

-

34

0 (0% )

-

-

-

29

Kota Maumere

-

-

-

32

0 (0% )

-

-

-

30

Kab. Larantuka

-

-

-

31

1 (3% )

0%

0%

0%

31

Kota Tual

-

-

-

33

0 (0% )

-

-

-

32

Kota Ambon

-

-

-

32

1 (3% )

0%

0%

0%

325

2b. Interaksi korupsi yang terjadi pada kontrak bisnis, dan siapa yang meminta dan menawarkan

9

Jumlah Interaksi 0 (0% )

Kota Medan

14

3

Kab. Solok

4

No

Kabupaten/Kota

1

Kota Banda Aceh

2

Base

Interaksi korup

Diminta

Menawarkan

-

-

-

0 (0% )

-

-

-

10

0 (0% )

-

-

-

Kab. Tanah Datar

13

0 (0% )

-

-

-

5

Kota Padang

12

0 (0% )

-

-

-

6

Kota Batam

21

0 (0% )

-

-

-

7

Kota Pekan Baru

19

0 (0% )

-

-

-

8

Kota Palembang

10

0 (0% )

-

-

-

9

DKI Jakarta

109

5 (5% )

40%

40%

0%

10

Kota Bekasi

22

1 (5% )

0%

0%

0%

11

Kota Cilegon

7

0 (0% )

-

-

-

12

Kota Tangerang

6

0 (0% )

-

-

-

13

Kab. Wonosobo

13

2 (15% )

0%

0%

0%

14

Kota Semarang

17

1 (6% )

100%

100%

0%

15

Kota Yogyakarta

15

2 (13% )

0%

0%

0%

16

Kota Surabaya

38

1 (3% )

0%

0%

0%

17

Kota Pontianak

11

0 (0% )

-

-

-

18

Kota Palangkaraya

9

0 (0% )

-

-

-

19

Kab. Kotabaru

4

0 (0% )

-

-

-

20

Kota Banjarmasin

8

2 (25% )

0%

0%

0%

21

Kota Balikpapan

20

0 (0% )

-

-

-

22

Kota Manado

5

0 (0% )

-

-

-

23

Kota Gorontalo

2

0 (0% )

-

-

-

24

Kota Pare-pare

10

3 (30% )

100%

100%

0%

25

Kota Makassar

14

0 (0% )

-

-

-

26

Kota Denpasar

5

0 (0% )

-

-

-

27

Kota Mataram

13

3 (23% )

0%

0%

0%

28

Kota Kupang

11

2 (18% )

50%

50%

0%

29

Kota Maumere

3

0 (0% )

-

-

-

30

Kab. Larantuka

4

1 (25% )

0%

0%

0%

31

Kota Tual

7

0 (0% )

-

-

-

32

Kota Ambon

10

1 (10% )

0%

0%

0%

326

3. Persepsi pengusaha mengenai perkembangan institusi Partai Politik dalam 3 tahun terakhir (Berdasarkan jumlah orang yang korupsi dalam 3 tahun terakhir) a. Pelayanan publik

SBY (n=7)

Net Peningkatan

29

57

14

14

TOTA L (n=7)

29

57

14

14 0

20

40 Meningkat

60 Sama

80

100

Menurun

b. Kontrak Bisnis

Net Peningkatan

KPG (n=1) 0

0

100

0 SMG (n=1) 0

0

100

0

JKT (n=2) 0

0

100

0

PRPR (n=3) 0

33

67

-33

TOTAL (n=7) 0

14

86

-14 0

20

40 Meningkat

60 Sama

Menurun

327

80

100

4. Alasan Menawarkan suap di Partai politik Pelayanan Masyarakat Basis : Yang menawarkan Karena kalau tidak, saya tidak akan dilayani/mendapat kontrak/ijin usaha

Hubungan Bisnis 1

3

0

67

100

33

Hanya untuk berterima kasih kepada petugasnya

328