Korupsi Struktural di Indonesia

Seminar PPI Belanda, ‘ Korupsi Struktural’ Groningen, 25 Maret 2012

Korupsi Struktural di Indonesia

Rimawan Pradiptyo, PhD (York, UK) Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada

Pengantar •  Analisis pada paparan ini merupakan penggabungan dari beberapa arOkel yang saya susun sejak 2009. •  Data yang digunakan berdasarkan putusan MA yang diupload di www.putusan.mahkamahagung.go.id. Sejauh yang saya ketahui, database tersebut adalah database korupsi satu-‐satunya di dunia yang didasarkan pada putusan MA di Ongkat individu. •  Beberapa paper terkait analisis korupsi telah saya upload di www.ssrn.com. Anda Onggal click ‘search’ lalu keOka nama saya di kolom ‘author’ dan anda akan bisa mengunduh paper-‐paper tersebut secara graOs. Semua paper di sana telah saya presentasikan di berbagai conference di berbagai belahan penjuru dunia. •  Dalam paparan ini analisis economic evaluaOon, logisOc regression dan Tobin’s logisOc regression (Tobit) digunakan untuk menilai efekOvitas KPK dan juga mengevaluasi putusan pengadilan tentang berbagai kasus korupsi di Indonesia. •  Data base masih terbatas pada periode 2001-‐2009, dan saat ini kami sedang meng-‐update database untuk mencakup periode 2001-‐2011. Rimawan Pradiptyo, FEB-‐UGM, Groningen, 25 Maret 2012

2

Pembahasan Anatomi Korupsi Dampak Korupsi Program Pemberantasan Korupsi Evaluasi Kinerja KPK Evaluasi Kinerja Pengadilan Korupsi Struktural

Rimawan Pradiptyo, FEB-‐UGM, Groningen, 25 Maret 2012

3

CorrupOons

• 

• 

• 

• 

•  Efficient grease hypothesis, Leff (1964), Meon and Weill (2005): Corruption: illegal, immoral or dishonest behaviour, especially Corruption might grease the by people in positions of economy in the country where the power (Cambridge Advanced institution is ineffective. Learner’s Dictionary, 2003) •  Kuncoro (2004), Rivayani (2011): The abuse of public power and influence for private ends (Waterbury, found that in Indonesia, there was a 1973) An act “in which the power of positive correlation between time spend with government officials public office is used for personal gain in a manner that and the amount of bribery contravenes the rules of the •  Economic analysis of corruption game” (Jain, 2001) (Rose-Ackerman, 1975, Bowles, Corruption includes Bowles (2000): 2000, Polinsky and Shavell, 2001, –  Embezzlement 2007 etc) –  Bribery •  Police corruption (Bowles and –  Extortion Rimawan Pradiptyo, FEB-‐UGM, Groningen, 4 1997) 25 Maret Garoupa, 2012

Penjahat Konvensional

Koruptor

•  Umumnya berpendidikan rendah dan berasal dari keluarga kurang mampu •  Sebagian besar kejahatan akibat dorongan memenuhi kebutuhan hidup •  Korban bullying bertendensi sebagai penjahat keOka dewasa(Bowles & Pradiptyo, 2005) •  Perilaku kejahatan sensiOf terhadap umur (Bowles and Pradiptyo, 2005) •  Cenderung mudah terdeteksi

•  Umumnya berpendidikan Onggi dan memiliki jabatan •  Tindak korupsi cenderung kurang sensiOf terhadap umur •  Menggunakan metoda yang canggih dan Odak mudah dibukOkan •  Menggunaan jabatan untuk menghalangi penyidikan •  Pendeteksian cenderung rendah


5

Desistant Rate

Appearance Multiplier Offence Multiplier of Cohort 1953 by Gender

Desistant rate of cohort 1953

6.00 5.00 Male

4.00

Female

3.00

Total

2.00 1.00

10.00 8.00 Male

6.00

Female

4.00

Total

2.00

9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39

0.00

39

33 36

27 30

21 24

15 18

9 12

0.00

Average appearances

Number of appearances

7.00

Age at last appearance

Age at first offence Rimawan Pradiptyo, FEB-‐UGM, Groningen, Sumber: Bowles and Pradiptyo (2005) 25 Maret 2012

6

Pola Kejahatan Konvensional vs Korupsi •  Appearance mulOplier menghitung berapa kali seorang pelaku kejahatan akan melakukan reoffending behaviour dan diajukan ke pengadilan jika mereka memulai karir kejahatan-‐nya pada usia tertentu. –  Semakin muda seseorang mengawali karir kriminalitas, semakin Onggi apperance mulOpliernya.

•  Desistant rate menghitung berapa kemungkinan seseorang memulai melakukan Ondak pidana pada usia tertentu dan kemudian ybs berhenO melakukan Ondakan tersebut. –  Semakin muda seseorang mengawali karir kriminalitas, semakin rendah desistant rate-‐nya.

•  Fakta ini hanya berlaku untuk kejahatan konvensional, di mana sebagian besar pelaku berhenO melakukan Ondak pidana pada usia 40 tahun. Namun untuk korupsi, umur 40 tahun barulah awal dari karir korupsi. •  Data di atas diperoleh dari Offender Index yang disusun di Inggris sejak tahun 1953 untuk semua orang yang lahir di minggu ke 2 dan ke 3 di bulan Agustus 1953 dan memiliki catatan kriminalitas. Observasi dilakukan hingga tahun 1993 atau saat mereka berumur 40 tahun. Rimawan Pradiptyo, FEB-‐UGM, Groningen, 25 Maret 2012

7

Kecanggihan Korupsi di Indonesia Korupsi oleh anggota • Pra Pengadilan masyarakat

Korupsi oleh Polisi

• Pra pengadilan

Makelar Kasus

Korupsi oleh Jaksa dan Hakim

Teori Korupsi di Ekonomika Kriminalitas

Teknologi Baru dalam Korupsi Rimawan Pradiptyo, FEB-‐UGM, Groningen, 25 Maret 2012

•  Pengadilan

Korupsi di LP

• Pasca Pengadilan

8

24 Metoda Praktik Makelar Kasus (Kompas, 2010) •  Makelar kasus melibatkan polisi, jaksa, hakim, petugas penjara, dll. •  Implikasi: –  meningkatkan error types I and II dalam pengambilan LP keputusan Hakim –  Praktik pungli merebak di Jaksa lembaga penegak hukum Polisi –  Meningkatkan ketidakpastian hukum •  Meski India bergejolak akibat korupsi, namun makelar kasus BELUM DIKENAL di India Rimawan Pradiptyo, FEB-‐UGM, Groningen, 25 Maret 2012

9

Sumber Penyebab Makelar Kasus UU Tipikor

Denda Max Rp 1 M

UU Lain Denda puluhan/ ratusan miliar rup iah Hukuman lain lebih berat

Intensitas Korupsi O mempengaruhi hu dak kuman


Apakah fenomena ini by accident ataukah by designed? 10

Rasionalitas Bisnis vs PNS Entry

Exit

Pasar Sunk Cost

Sunk Cost

Bisnis •  Sulit dipecat (bisa Entry

Sunk Cost

PNS


masuk, tak bisa keluar) •  Riskless prospect •  Korupsi = upaya mengembalikan investasi keOka entry 11

Rasionalitas Bisnis

Rasionalitas PNS

•  Para calon PNS menanggung sunk cost •  Pelaku bisnis harus untuk menjadi PNS (usaha untuk tes menanggung sunk costs keOka CPNS, kelengkapan administrasi dll) ybs ingin memasuki pasar KeOka seseorang sudah menjadi PNS, (mempelajari seluk-‐beluk bisnis, •  terlepas dari kinerja ybs, kemungkinan mencari informasi yang dipecat hampir mendekaO 0 diperlukan dll) •  Dampaknya PNS menghadapi riskless prospect. Meski sulit untuk menjadi •  KeOka pelaku bisnis akan PNS, namun setelah menjadi PNS ybs meninggalkan pasar pun, Odak pecat-‐able. mereka menanggung sunk costs •  PNS pusat hanya bisa dipecat oleh (closing down sale hingga 70% Menteri dan proses ini bisa memakan untuk meminimasi kerugian) waktu 3-‐4 tahun atau lebih (selama itu •  Sunk costs adalah semua biaya si PNS tetap menerima gaji) •  Di negara maju, apapun jenis yang perlu dikeluarkan oleh pengusaha untuk memulai atau pekerjaannya, seOap pekerja memiliki probabilitas yang cukup besar untuk mengakhiri usaha dan biaya dipecat selama ybs Odak memenuhi tersebut Odak dapat dialihkan kinerja tertentu. ke konsumen. Rimawan Pradiptyo, FEB-‐UGM, Groningen, 12 25 Maret 2012

Rasionalitas Bisnis vs Keuangan Negara Pemasukan

Pengeluaran Pemasukan dan Pengeluaran via satu pintu

Pemasukan

Penerimaan

Anggaran Rimawan Pradiptyo, FEB-‐UGM, Groningen, 25 Maret 2012

•  Uang yang sudah dikeluarkan sulit dimasukkan kembali •  Uang yang sudah terlanjur masuk, sulit dikembalikan

Pengeluaran

13

Rasionalitas Bisnis vs Pilleg/Pilkada Penerimaan Output

Biaya Input Semurah mungkin

Semaksimal mungkin

Biaya PoliOk

Pendapatan dari jabatan

PoliOsi Sangat Mahal

Tidak Besar


14

Rasionalitas Bisnis vs Parpol Output

Biaya Input

Sumber Pembiayaan jelas

Minimasi Biaya

Kegiatan Parpol

Sumbangan Parpol

Parpol Tidak Jelas

Cenderung Berbiaya Besar


15



16

Dampak Korupsi • M ulOplier ekonomi Onggi •  Cenderung terjadi di dalam negeri • M e n u r u n k a n k e s e n j a n g a n pendapatan

Tanpa Korupsi

Masyarakat Public Money •  Multiplier ekonomi relatif kecil •  Meningkatkan kesenjangan pendapatan •  Misallocation of

Korupsi IndividualRimawan Pradiptyo, FEB-‐UGM, Groningen, 25 Maret 2012

resources 17

Dampak Korupsi + Pencucian Uang Tidak menekan nilai Rupiah •  M u l t i p l i e r ekonomi lebih banyak terjadi di dalam negeri • 

No Money Laundering

Uang Kejahatan

Money Laundering

DomesOc market/bankyak

Cash Demand for Outflow Foreign Currency Rimawan Pradiptyo, FEB-‐UGM, Groningen, Increase 25 Maret 2012

•  Memberikan tekanan terhadap nilai Rupiah •  Meningkatkan loanable fund di LN •  Multiplier ekonomi lebih dinikmati pihak asing • Dana sulit kembali ke dalam negeri 18

Dampak Korupsi •  Dampak korupsi adalah misallocaOon of resources sehingga perekonomian Odak dapat berkembang opOmum •  Biaya sosial korupsi Odak saja dari besarnya uang yang dikorupsi (biaya eksplisit korupsi), namun juga mencakup perbedaan mulOplier ekonomi jika uang tersebut Odak dikorupsi dibandingkan dengan jika uang tersebut dikorupsi (biaya implisit korupsi atau opportunity costs) •  Selama uang hasil korupsi Odak dicuci ke luar negeri, dampak korupsi Odaklah sebesar jika uang hasil korupsi dicuci ke luar negeri –  Kalaupun toh uang yang dicuci di luar negeri bisa dikembalikan, maksimal hanya 75% dari uang yang dicuci ke luar negeri bisa dikembalikan ke tanah air, mengingat proses penelusuran dan penyidikan pencucian uang dilakukan oleh pihak mitra asing (FIU/financial invesOgaOve unit dari negara mitra atau setara dengan PPATK di Indonesia) Rimawan Pradiptyo, FEB-‐UGM, Groningen, 25 Maret 2012

19

The Social Costs of Corruption Biaya Eksplisit Korupsi Biaya AnOsipasi Terhadap Korupsi Biaya Reaksi dari Korupsi Biaya Oportunitas (implisit) Korupsi Rimawan Pradiptyo, FEB-‐UGM, Groningen, 25 Maret 2012

20

Biaya Sosial Korupsi •  Biaya Eksplisit Korupsi

–  Nilai uang yang dikorupsi, baik itu dinikmati sendiri maupun bukan (kerugian negara secara eksplisit)

•  Biaya Implisit Korupsi

–  Opportunity costs yang ditimbulkan akibat korupsi –  Beban cicilan bunga di masa datang yang timbul akibat korupsi di masa lalu –  Perbedaan multiplier ekonomi antara kondisi tanpa adanya korupsi dengan kondisi jika terdapat korupsi

•  Biaya Antisipasi Tindak Kejahatan

–  Biaya sosialisasi korupsi sebagai bahaya laten –  Reformasi birokrasi untuk menurunkan hasrat korupsi (memisahkan orang korupsi karena terpaksa atau karena keserakahan)

•  Biaya Akibat Reaksi Terhadap Kejahatan –  –  –  – 

Biaya peradilan (jaksa, hakim, dll) Biaya penyidikan (KPK, PPATK, dll) Policing costs (biaya operasional KPK dan PPATK) Biaya proses perampasan aset di luar dan di dalam negeri Rimawan Pradiptyo, FEB-‐UGM, Groningen, 25 Maret 2012

21

Contoh Kasus: Beban Biaya Dana Rekapitalisasi Perbankan (1998-‐2000) •  Pengelolaan aset oleh BPPN:

Kasus Bank BDNI:

•  Desember 1997, modal BDNI sejumlah 16,904 triliun rupiah •  April 1998 total kredit yang diberikan kepada perusahannya sendiri sinilai 12,847 triliun rupiah •  Terjadi krisis moneter, para nasabah menarik uang dari BDNI sehingga Total Rp618.13T b a n k t e r s e b u t d i t u t u p o l e h •  Konglomerat diuntungkan dari proses Pemerintah pada tanggal 21 Agustus rekapitulasi perbankan. Perusahaan-‐ 1998 perusahaan yang ditangani BPPN dijual kembali ke para konglomerat dengan •  Pemberian kredit melanggar Pasal 11 ayat (4) Undang-‐Undang Nomor 7 harga murah. Tahun 1992 jo. Undang-‐Undang •  Master Seklement of AcquisiOon Nomor 10 Tahun 1998. Agreement (MSAA) antara bankir dan •  Samsu Nursalim Odak dipidana tetapi BPPN: ‘bila aset yang dijual Odak cukup penyelesaiannya melalui Master untuk melunasi utang konglomerat, S e k l e m e n t A n d A c q u i s i O o n maka BPPN akan menanggung Agreement (MSAA). kekurangannya’. Tagihan BLBI: Rp217.53 T Tagihan BBO dll: Rp194.66 T Aset eks BBO dll: Rp112.02 T Aset pemerintah di bank-‐bank rekap : Rp103.70 T ________________________ –  –  –  – 

• 

Sumber: hkp://www.oociOes.org/ekonomiindonesia/ banrampok.html Rimawan Pradiptyo, FEB-‐UGM, Groningen,

Sumber: Hiarej, E.O.S (2009) 25 Maret • 2012

22



23

Program Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi

Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) 2004

UU AnO Korupsi 1999 & 2001

UU AnO Pencucian Uang PPATK 2005 dan 2010

Program AnO Korupsi Rimawan Pradiptyo, FEB-‐UGM, Groningen, 25 Maret 2012

Reformasi Birokrasi (2003)

Asset recovery dengan pembukOan terbalik (dalam proses review) 24

Dual System Penanggulangan Korupsi Polisi dan Jaksa •  Korupsi skala menangah ke bawah (kurang dari Rp 1 Miliar) •  Memiliki keterbatasan wewenang untuk merekam percapakan telepon, email, sms, BBM dari tersangka pelaku korupsi tanpa surat dari pengadilan •  Karena keterbatasan SDM umumnya bukO-‐bukO yang diajukan ke pengadilan Odak sekomprehensif KPK

KPK •  Merupakan lembaga ad-‐hoc. •  Menyelidiki kasus-‐kasus korupsi menengah ke atas (Rp 1M ke atas) •  Memiliki kewenangan merekam percakapan telepon, email, sms dari tersangka tanpa perlu ijin dari pengadilan •  Keunggulan SDM membuat bukO-‐bukO yang ditampilkan di pengadilan komprehensif dan kuat.


25

Konsep Merugikan Keuangan Negara Pasal-‐2 TPK -‐ (UU NO 31/1999 & 20 / 2001)

Pasal 2 (Break of Law) - secara melawan hukum; Setiap Orang atau Korporasi

- memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Pasal 3 (Abuse of Power) - dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

- menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; Sumber: Dr Haryono Umar (2009) disampaikan pada Seminar Korupsi dan Money Laundering: Tantangan, Prospek dan Dampak terhadap Perekonomian Magister Sains Pdradiptyo, an Doktor , FEB-‐UGM, 31 Januari 2009 Rimawan FEB-‐UGM, Groningen, 26 25 Maret 2012

UU AnO Korupsi UN ConvenDon Against CorrupDon

•  Penyogokan kepada PNS, pegawai negeri asing dan di sektor swasta •  Penggelapan di sektor publik dan swasta •  Memperjualbelikan pengaruh/ kekuasaan •  Penyalahgunaan kekuasaan •  Ellicit enrichment •  Pencucian hasil korupsi •  Penyembunyian hasil korupsi •  Mempengaruhi proses pengadilan

UU Tipikor

•  Penyogokan kepada PNS dan staff pengadilan •  Penggelapan di sektor publik •  Memperjualbelikan pengaruh/kekuasaan •  Penyalahgunaan kekuasaan •  Ellicit of enrichment


27

Hukuman di UU 20/2001 Pasal

Nilai Korupsi

Jenis Korupsi

Denda

Penjara

Pasal 5

Rp 5 jt -‐ ∞

Penyogokan PNS/ penyelenggara negara

Rp 50-‐250 1-‐5 th juta

Pasal 6

Rp 5 jt -‐ ∞

Penyogokan Rp Hakim, aparat 150-‐750 hukum & saksi ahli juta

3-‐15th

Pasal 8

Rp 5 jt -‐ ∞

Penggelapan uang oleh PNS

Rp 150 – 750 juta

3-‐15th

Pasal 12 Rp 5 jt -‐ ∞

Korupsi oleh PNS

Rp 200 jt – Rp 1 M

4-‐20th

Catatan: Jaksa dan hakim belum tentu menuntut/ menjatuhkan hukuman pembayaran uang pengganti sebesar Rimawan Pradiptyo, FEB-‐UGM, Groningen, 28 jumlah uang yang dikorupsi25 Maret 2012

Kelemahan UU AnOkorupsi

•  Hanya mencakup Ondak pidana korupsi di sektor publik (belum mencakup korupsi di sektor swasta) •  UU anOkorupsi Odak mengatur kegiatan pasca korupsi (money laundering) yang sulit dipisahkan dari korupsi itu sendiri •  UU anOkorupsi Odak menjangkau Ondak korupsi yang lebih luas misalnya: –  Money poliOk (KUHP 148-‐150) –  Pemilu DPR/D (UU12/2003) –  Pilpres (UU 23/2003) –  Pilleg (UU 10/2008) –  UU Suap No 11/1980 –  UU Perbankan Rimawan Pradiptyo, FEB-‐UGM, Groningen, 25 Maret 2012

29

Kelemahan (lanjutan) •  Kurang memperhaOkan rasionalitas pelaku/calon pelaku korupsi –  Pencantuman hukuman maksimal justru merangsang pelaku/calon pelaku untuk melakukan perhitungan Ongkat korupsi yang menguntungkan –  Pencantuman denda maksimum di UU membuat efek jera lemah dengan semakin berjalannya waktu, karena inflasi di Indonesia Onggi –  Semakin Onggi inflasi, semakin rendah efek jera denda dan kebutuhan amandemen UU makin mendesak (biaya bagi tax payers)

•  Koruptor diasumsikan memiliki karakterisOk yang sama dengan penjahat konvensional Rimawan Pradiptyo, FEB-‐UGM, Groningen, 25 Maret 2012

30

Kompleksitas Korupsi di Indonesia Diatur di UU Tipikor YudikaOf

Lembaga Internasional di Indonesia

Belum Diatur di UU Tipikor

Swasta Internasional di Indonesia

LegislaOf

EksekuOf

Swasta Nasional

Korupsi Rimawan Pradiptyo, FEB-‐UGM, Groningen, 25 Maret 2012

Non-‐Profit OrganisaOon

31



32

Evaluasi Kinerja KPK •  Apakah penanggulangan korupsi yang dilakukan KPK efekOf? •  Apakah penanggulangan korupsi yang dilakukan KPK cost-‐effec9ve? •  Evaluasi kinerja KPK dilakukan dengan menggunakan Economic EvaluaOon (evidence-‐ based policy) •  Evidence-‐based policy digunakan untuk membedakan ‘Mitos’ dengan ‘Realitas’ •  ‘KPK perlu dibubarkan karena Odak efekOf memberantas korupsi’. Apakah ini ‘mitos’ ataukah ‘realitas’? Rimawan Pradiptyo, FEB-‐UGM, Groningen, 25 Maret 2012

33

Input-‐Output-‐Outcome   Input: semua sumberdaya yang digunakan untuk mendirikan dan menjalankan fungsi KPK.   Outcomes: ◦  Intermediate outcomes: jumlah penuntutan   Mengindikasikan detecOon rate dari KPK dan menciptakan general deterrence effect kepada potenOal offenders ◦  Final outcomes: rate of convicOon   General Deterrence Benefits   Specific Deterrence Benefits   Incapacita9on Benefits   Res9tu9on Benefits   Rehabilita9on Benefits Rimawan Pradiptyo, FEB-‐UGM, Groningen, 25 Maret 2012

34

EffecOveness Analysis (Penuntutan) Year

Prosecutor

KPK

1999

6

1

2000

14

3

2001

20

4

2002

25

8

2003

56

20

Baseline (Total)

121

36

2004

119

31

2005

162

46

2006

95

100

2007

51

25

2008

34

7

461

209

IntervenDon (Total)

Underlying of KPK


137

EffecDveness

72 35

EffecOveness Analysis (Hukuman) Year

Prosecutor

KPK

4 12

1 2

2003

15 22 32

4 8 16

Baseline (Total)

85

31

2004

86 101 62 21 33

17 36 42 19 7

1999 2000 2001 2002

2005 2006 2007 2008 IntervenDon (Total)

Underlying of KPK

111 303 121 Rimawan Pradiptyo, FEB-‐UGM, Groningen, 25 Maret 2012

EffecDveness

10 36

Cost-‐EffecOveness of KPK

Tahun

2004 2005

Biaya operasional KPK (Harga Berlaku)

Rp39,31 miliar Rp48.55 miliar

2006

Rp221.80 miliar

2007

Rp164.05 miliar

2008

Rp204.71 miliar

Total

Biaya Operasional KPK (Harga Konstan (2008))

Rp55.79 miliar Rp62.48 miliar Rp261.28 miliar Rp180.46 miliar Rp204.71 miliar

Rp678.43 miliar

Rp764.72 miliar

Cost-Effectiveness (Prosecution) = 72: Rp764,7 miliar = 1: Rp10,6 miliar Cost-Effectiveness (Conviction) = 10: Rp764,7 miliar = 1: Rp76,5 miliar Rimawan Pradiptyo, FEB-‐UGM, Groningen, 25 Maret 2012

37

Manfaat Sangsi Hukum (Bowles & Pradiptyo, 2005) •  General Deterrence Benefits; Odak bisa diesOmasi •  Specific Deterrence Benefits; Odak ada kemungkinan reoffending (Odak bisa diesOmasi) •  Incapacita9on Benefits; lama waktu dipenjara (esOmasi biaya koruptor keOka dipenjara Odak mudah dilakukan) •  Punishment Benefits; proxy: biaya denda •  Rehabilita9on Benefits; sulit diesOmasi •  Res9tu9on Benefits; proxy: biaya pengganO, nilai aset yang disita, biaya pengadilan, dll Proxy manfaat hukuman = Hukuman Finansial yaitu penjumlahan Denda + Uang PengganD + Perampasan Aset sebagai barang bukD (terbatas pada uang saja). Rimawan Pradiptyo, FEB-‐UGM, Groningen, 25 Maret 2012

38

EsOmasi Rata-‐rata Manfaat/Kasus Tahun

Dituntut (Real Price 2008)

Dihukum (Real Price 2008)

2004

Rp8,84 miliar

Rp7,62 miliar

2005

Rp15,13 miliar

Rp5,05 miliar

Rp866,03 miliar

Rp7,87 miliar

Rp6,84 miliar

Rp1,80 miliar

Rp5,44 miliar

Rp1,22 miliar

Rp180,46 miliar

Rp4,71 miliar

2006 2007 2008 Rata-‐rata

Benefit-Cost Ratio (Prosecution) = Rp180,5 miliar : Rp10,6 miliar = 17.03 Benefit-Cost Ratio (Conviction) = Rimawan Pradiptyo, F= EB-‐UGM, Groningen, Rp4,71 milar: Rp76.5 miliar 0.062 25 Maret 2012

39

Mengapa benefit-‐cost KPK rendah? •  Biaya korupsi hanya dihitung berdasarkan explicit cost of corrupOon dan belum memperhitungkan social cost of corrupOon (biaya ekplisit dan implisit korupsi) •  UU AnOkorupsi menggunakan hukuman maksimum –  Inflasi di Indonesia Onggi 2001-‐2009 inflasi 100% –  Hukuman maksimum justru mendorong potenOal offenders untuk melakukan korupsi

•  Koruptor Odak bisa dihukum lebih berat dari intensitas hukuman yang diatur dalam UU AnOkorupsi •  Tuntutan dan putusan pengadilan tentang denda dan biaya pengganD Ddak ada kaitannya dengan jumlah uang yang dikorupsi!! Rimawan Pradiptyo, FEB-‐UGM, Groningen, 25 Maret 2012

40



41

Evaluasi Kinerja Pengadilan Data set terdiri dari 549 kasus, melibatkan 831 terdakwa

Data dibagi dalam 5 (lima) skala korupsi Gurem ∈ (Rp 0, Rp10 juta) Kecil ∈ [Rp10 juta, Rp100 juta) Sedang ∈ [Rp100juta, Rp1 miliar) Besar ∈ [Rp1 miliar, Rp25 miliar) Kakap ∈ [Rp25 miliar, ∾] Rimawan Pradiptyo, FEB-‐UGM, Groningen, 25 Maret 2012

42

Evaluasi Putusan Pengadilan •  Becker (1968) deterrence effect (efek jera) akan opOmum ditentukan oleh dua faktor: –  Detec9on rate –  Intensitas hukuman •  Hypothesis: Jenis dan intensitas hukuman = f(social cost of crime) –  Hanya biaya eksplisit korupsi yang diperhitungkan

•  LogisOc Regressions: –  Probabilitas pengenaan hukuman = f(criminogenic factors, biaya eksplisit korupsi, dll) •  TOBIT (Tobin’s LogisOc) Regressions: –  Intensitas hukuman = f(criminogenic factors, biaya eksplisit korupsi, d ll) Rimawan Pradiptyo, FEB-‐UGM, Groningen, 25 Maret 2012

43

LOGIT (Denda) Gender Umur Biaya Ekplisit Korupsi D_Jawa* D_Jabodetabek D_Karyawan_BUMN D_Anggota_DPR D_Swasta D_Korupsi_Kakap D_Korupsi_Besar*** D_Korupsi_Kecil* D_Korupsi_Gurem D_Denda_PN*** D_Banding_PT D_Peninjuan_Kembali

TOBIT (Denda) 0.7496 0.4905 0.3908 0.0842 0.1963 0.0865 0.1479 0.8366 1 0.038 0.098 0.656 0.000 0.103 0.873

Gender Age Explicit Cost D_Jawa D_Jabodetabek D_Karyawan_BUMN D_Anggota_DPR D_Swasta** D_Korupsi_Kakap*** D_Korupsi_Besar*** D_Korupsi_Kecil*** D_Korupsi_Gurem Ln(DC_Denda)*** D_Banding_PT** D_Peninjauan_Kembali


0.400 0.498 0.241 0.289 0.132 0.806 0.523 0.029 0.000 0.004 0.006 0.150 0.000 0.018 0.257 44

Hukuman Denda •  Intensitas Hukuman (ideal) – Kakap > Besar > Sedang > Kecil > Gurem •  Probabilitas Menerima Hukuman (ideal) – Kakap > Besar > Sedang > Kecil > Gurem •  Intensitas Hukuman (di lapangan) –  Kakap atau Besar > Sedang = Gurem > Kecil •  Probabilitas Menerima Hukuman (di lapangan) – Besar > Kakap = Sedang = Gurem > Kecil


45

LOGIT (Biaya PengganD) Gender Umur Biaya Ekplisit Korupsi D_Jawa** D_Jabodetabek** D_Karyawan_BUMN D_Anggota_DPR D_Swasta** D_Korupsi_Kakap** D_Korupsi_Besar D_Korupsi_Kecil D_Korupsi_Gurem D_B_PengganD_PN*** D_Banding_PT** D_Peninjauan_Kembali

TOBIT (Biaya PengganD) 0.426 0.539 0.301 0.023 0.014 0.252 0.564 0.047 0.027 0.135 0.161 0.536 0.000 0.033 0.449

Gender Umur Biaya Ekplisit Korupsi D_Jawa D_GreaterJakarta D_Karyawan_BUMN D_Anggota_DPR D_Private Sector D_Korupsi_Kakap*** D_Korupsi_Besar D_Korupsi_Kecil D_Korupsi_Gurem D_B_PengganD_PN*** D_Banding_PT D_Peninjaun_Kembali**


0.806 0.118 0.927 0.346 0.134 0.916 0.508 0.445 0.000 0.482 0.995 0.903 0.000 0.721 0.035 46

Hukuman Uang PengganO •  Intensitas Hukuman (ideal) – Kakap > Besar > Sedang > Kecil > Gurem •  Probabilitas Menerima Hukuman (ideal) – Kakap > Besar > Sedang > Kecil > Gurem •  Intensitas Hukuman (di lapangan) –  Besar = Sedang = Kecil = Gurem > Kakap •  Probabilitas Menerima Hukuman (di lapangan) – Besar = Sedang = Kecil = Gurem > Kakap


47

Rata-rata hukuman penjara Rata-rata tuntutan hukuman penjara Rata-rata hukuman penjara oleh MA oleh Jaksa (bulan) [B] Skala Korupsi (bulan) [A] B:A (%)

Gurem

22.3

13.7

61.4%

Kecil

21.6

15.2

70.3%

Sedang

53.2

32.8

61.6%

Besar

79.0

43.5

55.0%

Kakap

115.7

58.0

50.1%

53.8

31.7

58.8%

Total


48

Perbandingan Kerugian dan Hukuman Finansial kepada koruptor (harga 2008) Total Biaya Eksplisit Korupsi (hasil hitungan jaksa)

Skala Korupsi

Gurem

Jumlah Pelaku

22 Rp108,40 Jt

Total Hukuman Finansial yang dituntut jaksa / Total Biaya Eksplisit Korupsi (%)

Total Hukuman Finansial yang dijatuhkan MA/ Total Biaya Eksplisit Korupsi/ (%)

1682.2% 1141.3%

Kecil

128

Rp6,300 M

183.2%

401.1%

Medium

240

Rp101,3 M

118.6%

88.9%

Besar

122

Rp735,5 M

65.6%

49.4%

Kakap

30

Rp72,2 T

44.0%

6.7%

Total

542

Rp73,1 T

44.4%

7.3%


49

Beban siapa?? n  Nilai biaya eksplisit korupsi Rp73,07 T, namun total nilai hukuman finansial hanya Rp5,32 T (7,29%) n  Biaya oportunitas korupsi belum termasuk!!!

n  Lalu siapa yang menanggung kerugian sebesar Rp73,07T -‐ Rp5,32 T = Rp67,75 T??? n  Tentu saja para pembayar pajak yang budiman n  Ibu-‐ibu pembeli sabun colek dan mie instant n  Anak-‐anak yang membeli permen n  Orang tua yang membelikan anaknya obat dan susu kaleng

n  Proporsi penerimaan pajak di Indonesia didominasi oleh pajak Odak langsung (pajak penjualan, dll) dan bukan oleh pajak langsung (pajak pendapatan). Dengan demikian seluruh konsumen di Indonesia pada dasarnya adalah PEMBAYAR PAJAK

n Hanya di Indonesia terjadi pemberian SUBSIDI dari RAKYAT KEPADA KORUPTOR, dan sistem ini dihasilkan justru oleh UU AnDkorupsi!! Rimawan Pradiptyo, FEB-‐UGM, Groningen, 25 Maret 2012

50



51

Korupsi Struktural •  Korupsi di Indonesia Odak saja bersifat sistemik, namun lebih dari itu korupsi di Indonesia cenderung bersifat struktural •  Korupsi struktural adalah korupsi yang terjadi akibat sistem yang berlaku di suatu negara cenderung mendorong individu yang Onggal di negara tersebut untuk melakukan korupsi. •  Dalam korupsi struktural, sistem yang berlaku memberikan insenOf lebih Onggi untuk melakukan korupsi daripada insenOf untuk mematuhi hukum. •  Korupsi struktural terjadi akibat: –  Perumus kebijakan Odak berorientasi pada opOmasi kemakmuran masyarakat (social welfare funcOon) –  Perumus kebijakan mengedepankan rasionalitas pribadi (supply side) daripada berusaha memahami rasionalitas subyek yang terkena kebijakan (demand side) Rimawan Pradiptyo, FEB-‐UGM, Groningen, 25 Maret 2012

52

Tanggung Jawab Siapa •  RUU hanya akan disahkan menjadi UU jika mendapat persetujuan dari DPR •  Menurut Principal-‐Agency Theory (untuk penyederhanaan saya sebut sebagai Teori Bos-‐Jongos): –  Principal = DPR atau legislaOf (legislator = pembuat UU) –  Agent = Birokrat atau eksekuOf •  Namun demikian, posisi DPR dihadapan rakyat:

–  Principal: Rakyat –  Agent: DPR

•  Konsekuensi: –  Jika UU Tipikor menciptakan sistem subsidi kepada koruptor, maka tanggung jawab terletak pada legislator atau DPR yang menyetujui RUU menjadi UU –  Anggota DPR = legislator = pembuat UU, jadi kinerja seorang legislator bisa diukur dari kualitas UU yang dibuatnya –  Meski sebagian besar UU diusulkan oleh Birokrat, tetap saja pertanggung jawaban tentang mutu UU ada di anggota DPR, karena anggota DPR adalah legislator yang tugas utamanya membuat UU Rimawan Pradiptyo, FEB-‐UGM, Groningen, 25 Maret 2012

53

Perbandingan Fungsi DPR

Anggaran Pengawasan Dari keOga tuposi DPR, fungsi legislasi kurang mendapat fokus dari anggota DPR. Padahal anggota DPR adalah legislator (pembuat legislasi)

Legislasi

DPR Rimawan Pradiptyo, FEB-‐UGM, Groningen, 25 Maret 2012

Berapa persen dari UU teknis yang dirancang dan diusulkan oleh DPR? 54

UU yang Dihasilkan Pasca Reformasi (1999-‐2010) 50

47

45 40 UU APBN, 27, 7%

35 30

UU Pemekaran, 122, 31%

30

28

25

25

24

22

21

19

20 15

5 5

1

4

2

20

15 15 13

11

10

8

10 UU Teknis, 239, 62%

12

11

23

4

2

4 0 0 0 0

3 0

2

3

2 2

0

0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

UU APBN

UU Teknis


UU Pemekaran 55

Apakah DPR = Mesin Pembuat UU? •  Selama periode 1999-‐2010 tercatat 388 UU dihasilkan oleh DPR –  122 UU pemekaran –  27 UU APBN –  239 UU teknis

•  Di masa pemerintahan Presiden Habibie yang berumur hanya 1,5 tahun, tercatat 77 UU dihasilkan pada saat itu dan banyak UU yang merupakan adopsi dari UU dari negara lain. •  Di awal era otonomi daerah, seOap UU pemekaran daerah hanya mencakup 1 daerah yang dimekarkan. Lambat laun 1 UU pemekaran berisi beberapa daerah sekaligus. –  Biaya gaji pegawai membengkak akibat pemekaran karena dibutuhkan kepala daerah baru, kantor-‐kantor pemerintah baru (Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, BPS, Rumah Sakit, dll)

•  Sebagian besar UU teknis diajukan oleh birokrat. Jika DPR adalah principal dan Birokrat adalah agent, lalu mengapa RUU justru sebagian besar diajukan oleh agent? Apakah di rumah tangga para anggota DPR kontrak kerja pembantu rumah tangga mereka diajukan juga oleh para pembantu mereka? Lalu bagaimana dengan tupoksi anggota DPR sebagai legislator? Rimawan Pradiptyo, FEB-‐UGM, Groningen, 25 Maret 2012

56

Terima Kasih


57

Korupsi Struktural di Indonesia

Recommend Documents