KORUPSI DI INDONESIA

KORUPSI DI INDONESIA KELOMPOK PERADILAN

Disusun oleh : 11.12.5960 Angga hermanto Dosen Drs. Muhammad Idris P, MM

JURUSAN SISTEM INFORMASI SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER AMIKOM YOGYAKARTA 2011

KATA PENGANTAR assalamu’ alaikum Wb. Wb Alhamdulillah adalah kata yang paling pantas kita ucapkan atas kehadiran allah swt yang mana telah memberikan rahmad dan hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir pancasila yang menyangkut tentang “ korupsi di Indonesia” Tugas akhir ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan program strata 1 jurusan system informasi pada sekolah tinggi manajemen informatika dan computer amikom Yogyakarta. Dengan keterbatasan yang ada penulis berusaha menyelesaikan tugas akhir pancasila yang merupakan mata kuliah yang harus ditempuh ataupun dilalui karena merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana pada stmik amikom Yogyakarta Penulis menyadari sepenuhnya bahwa segala sesuatu apapun tak ada yang sempurna, maka dari tugas akhir pancasila yang telah dibuat ini tentunya banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan adanya saran dan kritikan yang mungkin dari kedua hal tersebut nantinya dapat membantu menyempurnakan segala kekurangan yang terdapat dalam tugas akhir ini. Terakhir, semoga saja laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Yogyakarta, oktober 2011

penulis

DAFTAR ISI Halaman Judul ...................................................................................................................................................... ! Kata Pengantar ..................................................................................................................................................... !! Daftar Isi ................................................................................................................................................................. !!! Bab I. pendahuluan ............................................................................................................................................ 1 1.1 Latar Belakang ................................................................................................................................. 1 1.2 Rumusan Masalah .......................................................................................................................... 1 1.3 Pendekatan ....................................................................................................................................... 2 a. Historis .......................................................................................................................................... 2 b. Sosiologis ....................................................................................................................................... 2 c. Yuridis ............................................................................................................................................ 3 Bab II. Pembahasan .......................................................................................................................................... 4 Bab III. Penutup ................................................................................................................................................... 11 3.1 Kesimpulan ........................................................................................................................................ 11 3.2 Saran ..................................................................................................................................................... 11 Referensi ................................................................................................................................................................ 12

BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Korupsi merupakan salah satu permasalahan yang paling rumit sepanjang sejarah indonesia Dari berbagai aspeknya, terbukti bahwa korupsi adalah masalah yang memberikan tanggapani negatif terhadap kehidupan bangsa indonesia. Korupsi di Indonesia sudah merupakan penyakit social yang sangat berbahaya yang mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Korupsi mengakibatkan kerugian materil keuangan negara yang sangat besar. contoh kasus yang tak kunjung memperoleh titik penyelesaian adalah Kasus Korupsi mantan Presiden Soeharto dan kroninya, dana BLBI dan kasus -kasus korupsi besar lainnya korupsi pun mendapatkan perhatian serius dari para ilmuwan sosial berbagai bidang, baik sosiolog, ekonom, pakar politik, legislator, dan Indonesian Coruption Watch (ICW). Mereka memberikan perhatian khusus terhadap korupsi yang merajalela, baik secara teori maupun dalam penanggulangan dan pemecahannya. Karena korupsi membawa dampak negatif yang cukup luas dan dapat membawa negara ke jurang kehancuran. Walaupun peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang tindak pidana korupsi sudah ada. Di Indonesia sendiri, undang-undang tentang tindak pidana korupsi sudah 4 (empat) kali mengalami perubahan. peraturan perundangundangan yang mengatur tentang korupsi, yakni : 1. Undang-undang nomor 24 Tahun 1960 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, 2. Undang-undang nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi 3. Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, 4. Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undangundang pemberantasan tindak pidana korupsi 1.2 Rumusan Masalah a. Definisi korupsi b. Penyebab yang melatarbelakangi terjadinya korupsi

c. Akibat yang ditimbulkan oleh korupsi d. Hukuman yang pantas diberikan kepada para koruptor e. Strategi yang dilakukan untuk memberantas korupsi 1.3 Pendekatan 1. Pendekatan Histori Korupsi di Indonesia sudah 'membudaya' sejak dulu, sebelum dan sesudah kemerdekaan indonesia, di era Orde Lama, Orde Baru, berlanjut hingga era Reformasi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, namun sampai sekarang belum terselesaikan. sebelum Indonesia merdeka Indonesia sudah diwarnai oleh "budaya-tradisi korupsi" yang tiada henti karena didorong oleh motif kekuasaan, kekayaan dan wanita. Kita dapat menyimak bagaimana tradisi korupsi berjalan dengan perebutan kekusaan di Kerajaan, Majapahit, Banten yang mengakibatkan terjadinya perpecahan yaitu melemahnya mataram yang di karenakan Oleh faktor intervensi dari luar, yaitu campur tangan VOC di lingkungan Kerajaan Mataram. penyebab utama mudahnya bangsa asing (Belanda) mampu menjajah Indonesia sekitar 350 tahun lebih karena perilaku elit bangsawan yang korup, lebih suka memperkaya pribadi dan keluarga, kurang mengutamakan aspek pendidikan moral, kurang memperhatikan hukum apalagi demokrasi Terlebih lagi sebagian besar penduduk di Nusantara tergolong miskin, mudah dihasut provokasi atau mudah termakan isu dan yang lebih parah mudah diadu domba. Perilaku "korup" bukan hanya didominasi oleh masyarakat Nusantara saja, rupanya orang-orang Portugis, Spanyol dan Belanda pun gemar "mengkorup" harta-harta institusi atau pemerintahannya. Kita pun tahu kalau penyebab hancur dan runtuhnya VOC juga karena korupsi. Lebih dari 200 orang pengumpul Liverantie dan Contingenten di Batavia kedapatan korup dan dipulangkan ke negeri Belanda. Lebih dari ratusan bahkan kalau diperkirakan termasuk yang belum diketahui oleh pimpinan Belanda hampir mencapai ribuan orang Belanda juga gemar korup. 2. Pendekatan sosiologi Secara awam korupsi selalu diartikan sebagai perilaku yang merusak atau mengandung pengertian penyalahgunaan atau penyimpangan, sehingga korupsi

selalu dianggap memberikan dampak yang negative.Wujud perilaku korupsi mencakup berbagai bentuk dan teknik yang digunakan oleh seseorang atau kelompok yang terlibat di dalamnya. Bentuk perilaku korupsi dapat berupa perilaku yang sederhana sampai yang sangat kompleks. Kelompok masyarakat yang melakukan tindakan korupsi ini juga beragam dari lapisan bawah hingga lapisan atas dari berbagai profesi. 3. Pendekatan yuridis Pendekatan yuridis,yaitu mengkaji peraturan yuridis yang mengatur tentang tindak pidana korupsi khususnya mengenai delik formil dan unsur penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pidana korupsi yang merupakan ruang lingkup dari wilayah hukum pidana khusus di luar KUHP sesuai dengan hukum Indonesia. Tindakan Yang mengakibatkan kerugian negara dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi walaupun dalam undangundang menentukan sebagai delik formil, namun akibat dari perbuatan para Terdakwa dalam praktik peradilan di Indonesia masih tetap harus dibuktikan oleh para penegak hukum khususnya Hakim mengenai adanya kerugian keuangan negara yang timbul akibat perbuatan para Terdakwa. Sementara mengenai pertimbangan Hakim mengenai penyalahgunaan kewenangan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Diharapkan lahir Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di daerah-daerah supaya penanganan kasus korupsi di daerah-daerah lebih cepat dalam penyelesaiannya.

BAB II. PEMBAHASAN a. Definisi Korupsi Menurut Prof. Subekti, korupsi adalah suatu tindak perdana yang memperkaya diri yang secara langsung merugikan negara atau perekonomian negara. Jadi, unsur dalam perbuatan korupsi meliputi dua aspek. Aspek yang memperkaya diri dengan menggunakan

kedudukannya

dan

aspek

penggunaan

uang

negara

untuk

kepentingannya. Menurut Black’s Law Dictionary korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain. Menurut Syeh Hussein Alatas menyebutkan benang merah yang menjelujuri dalam aktivitas korupsi, yaitu subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan tujuan-tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran norma-norma, tugas, dan kesejahteraan umum, dibarengi dengan kerahasian, penghianatan, penipuan dan kemasabodohan yang luar biasa akan akibat yang diderita oleh masyarakat. Kartono (1983) memberi batasan korupsi sebagi tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi merupakan gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan

negara

dengan

menggunakan

wewenang

dan

kekuatankekuatan

formal(misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri. Selanjutnya pengertian korupsi menurut undag undang yaitu : Pasal 2 Undang-Udang No. 31 Tahun 1999 “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonoman negara…” Pasal 3 Undang-Udang No. 31 Tahun 1999 Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

b. Penyebab yang melatarbelakangi terjadinya korupsi 1.

Penyuapan atau Penyogokan

Korupsi Penyuapan atau penyogokan ini merupakan korupsi yang terbanyak terjadi di indonesia. Bahkan kebanyakan masyarakat menganggapnya sinonim dengan korupsi itu sendiri. Bentuk Penyuapan atau penyogokan bisa berupa uang cash, hadiah barang kekayaan (emas perhiasan, jam, lukisan), pembayaran biaya jalan-jalan dan berhibur, menyediakan beasiswa untuk anak atau saudara pihak yang disuap dan lain-lain. Walaupun penyuapan ini dianggap sebagai kriminal oleh berbagai peraturan perundangan di seluruh dunia, tetapi ia berkembang sangat luas, terutama di birokrasi negara sedang berkembang, sehingga seakan-akan menjadi kepercayaan bahwa orang dapat membeli apa saja yang ia mau dan ia suka dengan uang (suap). 2.

Nepotisme dan Kronisme

Ini merupakan bentuk korupsi utama yang merajalela di negara belum berkembang dan sedang berkembang. Nepotisme Memberikan pekerjaan kepada teman atau saudara yang memenuhi kualifikasi pun juga bisa dianggap sebagai nepotisme, walaupun dari segi manajemen tidak besar resikonya bagi birokrasi institusi berkenaan daripada memberikannya kepada yang tidak memenuhi kualifikasi. Sebenarnya nepotisme tidak terbatas hanya pada pemberian pekerjaan saja, tetapi meliputi semua bentuk transaksi dalam hal urusan publik yang didasarkan pada unsur perasaan dan kesukaan dari pada faktor hukum dan perundangan. 3.

Penggelapan, Penipuan, dan Pemerasan

korupsi penggelapan, penipuan, dan pemerasan biasanya hanya melibatkan individu sendiri, Pelakunya biasanya orang yang berkedudukan tinggi atau cukup tinggi dan berkekuasaan seperti bos, presiden, perdana menteri, rektor perguruan tinggi, dan lainlain. Biasanya untuk menutupi perbuatan korupnya, si pelaku menggunakan bentuk korupsi yang lain yaitu penyuapan atau nepotisme agar tindakan korupnya tidak diketahui pihak luar. Si pelaku menggunakan kekayaan publik untuk memperkaya diri sendiri, misalnya menggunakan fasilitas kantor seperti mobil, komputer, telepon, dan lain-lain

4.

Adapun sebab-sebab utama terjadinya korupsi dapat diringkaskan sebagai berikut a. Adanya nafsu atau ingin bisa hidup enak dan bermewah-mewahan b. Kurangnya penghayatan terhadap nilai-nalai agama dan moral. c. Kelemahan peraturan atau sistem kerja. d. Kekuasaan politik. e. Gaji yang diterima tidak mampu menutupi kebutuhan biaya hidup.

Ciri ciri pelaku korupsi, antara lain yaitu : 1. Melibatkan lebih dari satu orang. Setiap perbuatan korupsi tidak mungkin dilakukan sendiri, pasti melibatkan lebih dari satu orang. Bahkan, pada perkembangannya dilakukan secara bersama- sama untuk menyulitkan pengusutan 2. Serba kerahasiaan. Meski dilakukan bersama-sama, korupsi dilakukan dalam koridor kerahasiaan yang sangat ketat. Masing-masing pihak yang terlibat akan berusaha semaksimal mungkin menutupi apa yang telah dilakukan. 3. Melibat elemen perizinan dan keuntungan timbal balik. Yang dimaksud elemen perizinan adalah bidang strategis yang dikuasai oleh negara menyangkut pengembangan usaha tertentu. Misalnya izin mendirikan bangunan, izin perusahaan,dan lain-lain. 4. Selalu berusaha menyembunyikan perbuatan/maksud tertentu dibalik Kebenaran 5. Koruptor menginginkan keputusan-keputusan yang tegas dan memiliki pengaruh. Senantiasa berusaha mempengaruhi pengambil kebijakan agar berpihak padanya. Mengutamakan kepentingannya dan melindungi segala apa yang diinginkan. 6. Tindakan korupsi mengundang penipuan yang dilakukan oleh badan hukum publik dan masyarakat umum. Badan hukum yang dimaksud suatu lembaga yang bergerak dalam pelayanan publik atau penyedia barang dan jasa kepentingan publik.

7. Setiap tindak korupsi adalah pengkhianatan kepercayaan. Ketika seseorang berjuang meraih kedudukan tertentu, dia pasti berjanji akan melakukan hal yang terbaik untuk kepentingan semua pihak. Tetapi setelah mendapat kepercayaanm kedudukan tidak pernah melakukan apa yang telah dijanjikan. c. Akibat yang ditimbulkan oleh korupsi Korupsi Sangat berbahaya bagi segala aspek kehidupan manusia. Baik dari segi politik,sosial, budaya, ekonomi dan birokrasi Korupsi akan memunculkan rasa individualis yang tinggi, egoisme dan tiadanya ketulusan dalam suatu hubungan atau relasi. Korupsi menimbulkan perbedaan yang sangat menyolok antara si kaya dan si miskin Korupsi sangat berbahaya bagi standar moral di dalam masyarakat, saat mereka menganggap korupsi adalah suatu hal yang biasa. Terutama bagi pemahaman generasi muda. ketidakstabilan, revolusi sosial, pengambilan alih kekuasaan oleh militer, menimbulkan ketimpangan sosial budaya pengurangan kemampuan aparatur pemerintah, pengurangan kapasitas administrasi, hilangnya kewibawaan administrasi Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan akibat akibat korupsi adalah sebagai berikut : 1. Tata ekonomi seperti larinya modal keluar negeri, gangguan terhadap perusahaan, gangguan penanaman modal. 2. Tata sosial budaya seperti revolusi sosial, ketimpangan sosial. 3. Tata politik seperti pengambil alihan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri hilangnya kewibawaan pemerintah, ketidakstabilan politik. 4. Tata administrasi seperti tidak efisien, kurangnya kemampuan administrasi, hilangnya keahlian, hilangnya sumber-sumber negara, keterbatasan kebijaksanaan pemerintah, pengambilan tindakantindakan represif.

Secara umum akibat korupsi adalah merugikan negara dan merusak sendi sendi kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan nasional seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. d. hukuman yang pantas diberikan kepada para koruptor 1. Pidana Mati Dapat dipidana mati karena kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dilakukan dalam keadaan tertentu. 2. Pidana Penjara A. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perkonomian Negara. (Pasal 2 ayat 1) B. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak satu Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3) C. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus

lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta) bagi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di siding pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. (Pasal 21) D. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) bagi setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, pasal 35, dan pasal 36. 3. Pidana Tambahan a) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut. b) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. c) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun. d) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana. e) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

f) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana e. Strategi yang dilakukan untuk memberantas korupsi 1. Menanamkan aspirasi nasional yang positif, yaitu mengutamakan kepentingan nasional. 2. para pemimpin dan pejabat memberikan teladan, memberantas dan menindak korupsi. 3. Adanya sanksi dan kekuatan untuk menindak, memberantas dan menghukum tindak korupsi. 4. Menciptakan aparatur pemerintah yang jujur 5. pencatatan ulang terhadap kekayaan perorangan yang mencolok dengan pengenaan pajak yang tinggi. 6. Gerakan “Masyarakat Anti Korupsi”

Bab III. Penutup 3.1 Kesimpulan Pancasila merupakan sumber nilai anti korupsi. Korupsi itu terjadi ketika ada niat dan kesempatan. Kunci terwujudnya Indonesia sebagai Negara hukum adalah menjadikan nilai-nilai pancasila dan norma-norma agama. Serta peraturan perundangundangan sebagai acuan dasar untuk seluruh masyarakat Indonesia. Suatu pemerintah dengan pelayanan public yang baik merupakan pemerintahan yang bersih (termasuk dari korupsi) dan berwibawa. Korupsi merupakan penyalahgunaan wewenang yang ada pada pejabat atau pegawai demi keuntungan pribadi, keluarga dan teman atau kelompoknya yang dapat menghambat pembangunan, karena merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan dan menghianati cita-cita perjuangan bangsa. serta memperlambat tercapainya tujuan nasional seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

3.2 Saran Sikap untuk menghindari korupsi seharusnya ditanamkan sejak dini. Dan pencegahan korupsi dapat dimulai dari hal yang kecil.

DAFTAR PUSTAKA Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1977. Kartono, kartini. 1983. Pathologi social Jakarta. Edisi baru. Cv. Rajawali press Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 Tanggal 29 Maret 1971 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi www.google.com pengartian korupsi menurut para ahli