Peta Korupsi Politik di Indonesia
Arif Nur Alam Pegiat Anti Korupsi Pertemuan Nasional Forum Masyarakat Katolik Indonesia – ke 10
Cipanas, !9 Desember 2012
Problem Dasar Diagnosis Masih Relevan • Sejarah politik di Indonesia menunjukkan bahwa akar korupsi adalah praktek rent-seeking mengakar sejak jaman prakemerdekaan. • Para actor, elit kekuasaan bermusyawarah (APBN), masih tertutup, bahkan cenderung belum signifikan kebaikan sebesar-besarnya bagi rakyat, tapi justru melakukan “korupsi berjamaah”. • Korupsi di Indonesia tidak bisa diselesaikan cuma dengan program-program kampanye anti-korupsi dan legislasi. Sebab akarnya ada di politik. Richard Robison:The Rise of Capital, 1986
Aktor Relatif Tak Banyak Berubah • Kini, meski aktor-aktornya telah mengalami perubahan, namun prilakunya tetap sama. • Aktornya, tak ada perubahan berarti, masih di seputar: birokrat, politisi dan pengusaha. • Militer cenderung mengalami pelemahan sejak reformasi, namun mereka lebih banyak mengambil jatah-jatah bisnis keamanan yang berbasis di daerah (pertambangan, batubara dan sebagainya).
Trend Mengkhawatirkan • Tren yang menguat saat ini adalah “pengusaha menjadi politisi” dan sebaliknya “politisi menjadi pengusaha”. Misalnya anggota DPR/D dan pemerintah yang kemudian diketahui memiliki/menggandeng para pengusaha hitam. • “Merger” (bukan sekedar kolusi) antara “pengusahapenguasa” – perpindahan actor – actor dikelembagaan “yudikatif, legislative, eksekutif” ini menunjukkan bahwa konsolidasi di tingkat elit semakin kuat. • Akomadasi actor elit dilevel kekuasaan masih berwatak pragmatis kelompok/pribadi • Akibatnya terjadi ketimpangan pola relasi kekuasaan dengan civil society. Di level nasional relative berproses
Tipologi Korupsi Mutakhir • Secara umum masih Model Transaktif, terbuka dalam sistem politik multipartai dan kekuasaan politik terfragmentasi • Kekinian belum bisa lepas ke “Model Predatory”, seiring dengan sistem kekuasaan politik yang sudah terkonsolidasi sejak awal. Mis; institusi Negara independen masih diisi oleh actor partai, Mis, BPK, MK dan lainnya. Suap, Bancakan APBN/D > memperdagangkan pengaruh.
7
Sumber : Diambil dari Presentasi KPK dalam peluncuran IPK Indonesia 2011
Problem Korupsi Politik • Korupsi politik & administrative adalah “the big killer” bagi sebagian besar orang di negara berkembang. • Kepentingan elite politik dan bisnis saat ini belum serius menghendaki hilangnya calo anggaran serta pemberantasan korupsi secara radikal • Tidak ada/banyak partai (Koalisi dan Oposisi) yang sungguh2 bisa menjadi partner gerakan sosial antikorupsi secara konsisten dan berkelanjutan
9
PENGUASAAN KEKUATAN GLOBAL ATAS NEGARA BERKEMBANG KEKUATAN GLOBAL SUMBER BAHAN BAKU: LAHAN, PERTAMBANGAN, MINERAL, MIGAS, HUTAN, IKAN, PUPUK DLL
LEMBAGA PERBANKAN
Multy National Multy National Multy National Corporation Corporation Corporation
SEKTOR PUBLIK (BUMN) INDUSTRI, PETANIAN, PERKEBUNAN, IT, PERIKANAN, PETERNAKAN,
PASAR MODAL
10
10
PENGUASAAN BARANG-2 KONSUMSI OLEH MNC
11
11
12 MNC YG MENGUASI PASAR PAKAN TERNAK/IKAN 11
Belanda 12 5 1
Brasil Jepang
Thailand 10 2
3
6 7
CHINA
USA 4
9
8
12
12
PENGUASAAN BENIH ASING DI INDONESIA Benih Hortikultura (Buah dan Sayuran)
Benih Tanaman Pangan
Benih Hortikultura dan Tanaman Pangan 1. PT East West Seed 1. PT Advanta 1. PT. Benih Inti Indonesia (Thailand) Seed Indonesia Subur Intani Inggris) 2. PT Bayer Indonesia (BISI) (Jerman) 2. PT Dupont Internasional Tbk 3. PT Syngenta Indonesia (AS) (Thailand) Agriculture 4. PT Takii Seed Indonesia Indonesia 2. PT Syngenta (Jepang) Indonesia (Swiss) (Amerika Serikat) 5. PT Marcopolo Seed 3. PT Branita Nusantara (Perancis) Sandhini/group 6. PT Nunhems Indonesia Monsanto (Jerman) (Amerika Serikat) 7. PT Namdhari (India) 8. PT Koreana Seed Indonesia (Korsel) 9. PT Rijk Zwaan (Belanda) 13
13
Solusi untuk Masalah
• Relasi pengusaha dan elite birokrasi/politik di nasional/daerah sangat menguasai PBJ di setiap kementerian/lembaga, Dinas/SKPD • Korupsi PBJ dalam APBN/D sangat ditentukan oleh struktur politcobusiness di daerah/nasional • PBJ sumber dana politik • Problem utama korupsi politik. perlu ada solusi teknis-sistemik yang lebih cepat - progresif oleh presiden Jokowi – JK 3 tahun ke depan hingga ke daerah sektor layanan publik.
15
Kecap Good Governance • Satu dekade terakhir, Pemberantasan Korupsi di Indonesia diwarnai berbagai model atau inisiatif: PBJ Elektronik, Open Budget, Open Data, Pakta Intergritas, MOU antara Lembaga Publik, membangun Zona Integritas dan instrument promotion lainnya, semua itu penting tapi tidak cukup bisa menyelesaikan akar masalah. • Kampanye kasus menarik dan populer di mata media, namun seringkali tak mampu menjerat para pemain besar. Misal korupsi perpajakan kasus Gayus, Hambalang, Century dan lainnya • Sementara model instrument good governance, seringkali hanya menjadi alat bagi pemerintah/ kepala daerah atau menteri untuk menunjukkan citra pada konstituennya bahwa mereka memiliki komitmen anti-korupsi. Keberlanjutannya sering menjadi tanda tanya besar. • Jika pendekatan yang hingga sekarang masih terus dilakukan maka takkan pernah membersihkan Indonesia dari penyakit kronis korupsi politik.
Kebocoran Arus Dana dalam Perekonomian Pajak, Retribusi & PNBP Pengadaan Barang/Jasa
Bocor Bocor
Subsidi & Bantuan Bocor
Pemerintahan Permainan Oknum
Masyarakat Bocor
Penghasilan FORMAL
Penghasilan INFORMAL
Dunia Usaha Masuk Kantong Pribadi, Kelompok Atau golongan
Bocor
Transaksi B2B
Bocor PPh Perorangan Mark Up Biaya
INVESTASI
Bocor
PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM OLEH ASING
18
18
Masih Perlu Strategi Baru? • Semoga melalui forum ini, kita dapat sama-sama bisa memberikan kontribusi bagi proses penyempurnaannya – atau bila perlu menemukan sebuah strategi kebijakan untuk mengefektifkan perang terhadap korupsi di Indonesia. • Bagaimanapun kita telah menetapkan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa, secara social – kultural adalah kejahatan kemanusian, kita bisa sepakat korupsi musuh bersama SEKIAN – SELAMAT BERDISKUSI
