Laporan. Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) 2009

Laporan

Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) 2009

Direktorat Penelitian dan Pengembangan 2010

DAFTAR ISI DAFTAR ISI............................................................................................

i

DAFTAR TABEL.......................................................................................

ii

DAFTAR LAMPIRAN................................................................................

iii

BAB 1 PENDAHULUAN............................................................................

1

1.1.

Latar Belakang....................................................................

1

1.2.

Tujuan dan Manfaat...............................................................

1

1.3.

Metodologi..........................................................................

2

1.3.1. Desain Studi.........................................................................

2

1.3.2. Unit Sampel (Unit Utama Peserta)..............................................

2

1.3.3. Tahapan Pelaksanaan PIAK.......................................................

2

1.3.4. Indikator dan Bobot yang Digunakan............................................

3

BAB 2 PENILAIAN INISIATIF ANTI KORUPSI PILOT PROJECT2009........................................................................

5

2.1.

Perhitungan Nilai Rata-Rata PIAK................................................

5

2.2.

Kode Etik.............................................................................

7

2.3.

Peningkatan Transparansi dalam Manajemen SDM............................

9

2.4.

Peningkatan Transparansi dalam Pengadaan...................................

10

2.5.

Peningkatan Transparansi Penyelenggara Negara.............................

11

2.6.

Peningkatan Akses Publik dalam Memperoleh Informasi Unit Utama............................................................................

12

2.7.

Kegiatan Promosi Anti Korupsi...................................................

13

2.8.

Pelaksanaan Rekomedasi KPK....................................................

14

2.9.

Penilaian Atas Inisiatif Anti Korupsi Lainnya...................................

15

BAB 3 KESIMPULAN....................................................................................

16

i

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Variabel, Indikator, Sub Indikator serta Bobot PIAK 2009......................................................................

4

Tabel 2.1. Nilai Rata-Rata PIAK 2009 Dengan Variabel Inovasi.....................................................

5

Tabel 2.2. Nilai Rata-Rata PIAK 2009 Tanpa Variabel Inovasi.......................................................

6

Tabel 2.3. Nilai Rata-Rata PIAK 2009 Tiap Unit Utama.............................

7

Tabel 2.4. Penilaian Indikator Kode Etik...............................................

8

Tabel 2.5. Penilaian Indikator Transparansi Dalam Manajemen SDM..............................................................

9

Tabel 2.6. Penilaian Indikator Transparansi Dalam Pengadaan.....................................................................

10

Tabel 2.7. Penilaian Indikator Transparansi Penyelenggara Negara..........................................................................

11

Tabel 2.8. Penilaian Indikator Akses Publik Dalam Memperoleh Informasi Unit Utama............................. Tabel 2.9. Penilaian Indikator Kegiatan Promosi Anti Korupsi.....................

13 14

Tabel 2.10.Penilaian Indikator Pelaksanaan Rekomendasi KPK......................................................

ii

15

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner PIAK 2009.......................................................

L- 1

Lampiran 2. Hasil Penilaian Direktorat Jenderal Anggaran.........................

L- 2

Lampiran 3. Hasil Penilaian Direktorat Jenderal Bea Cukai........................

L- 3

Lampiran 4. Hasil Penilaian Direktorat Jenderal Pajak.............................

L- 4

Lampiran 5. Hasil Penilaian Direktorat Jenderal Perbendaharaan........................................…..................

L- 5

Lampiran 6. Hasil Penilaian Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan..............................

L- 6

Lampiran 7. Hasil Penilaian Sekertaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional......................................

L- 7

Lampiran 8. Contoh Dokumen Pendukung.............................................

L- 8

Lampiran 9. Contoh Media Informasi dan Promosi Anti

L- 9

Korupsi....................................................................... Lampiran 10. Contoh Website Unit Utama.............................................

L-10

Lampiran 11. Contoh e-Procurement Unit Utama....................................

L-11

iii

Laporan Penilaian Inisiatif Anti Korupsi 2009

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang

Hal yang menjadi kunci penting keberhasilan upaya pemberantasan korupsi pada suatu unit utama/lembaga adalah inisiatif dari internal unit utama sendiri. Beberapa inisiatif seperti pembuatan kode etik, pengawasan atas pengadaan barang dan jasa, serta transparansi dalam rekrutmen pegawai merupakan upaya yang mampu mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. KPK selaku instansi yang bertugas melakukan pencegahan korupsi, memiliki instrumen untuk mengukur serta menghargai upaya-upaya tersebut. Untuk itulah KPK memulai penggunaan satu instrumen penilaian yang disebut Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK). Penggunaan instrumen ini, bersama-sama dengan survei integritas merupakan kombinasi yang amat sesuai untuk mendorong dan mengupayakan munculnya inisiatif unit utama dalam melakukan langkah nyata pemberantasan korupsi dan peningkatan kualitas layanannya. Hal terpenting dalam PIAK adalah indikator yang digunakan. Karena dasar penilaian dari PIAK adalah inisiatif, maka penetapan indikator harus dapat disepakati bersama, dapat diaplikasikan ke semua unit utama yang terlibat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Untuk itu instrumen Focus Group Discussion (FGD) menjadi bagian terpenting dalam penentuan indikator serta kriteria penilaian PIAK ini. Hasil akhir dari PIAK adalah mengumumkan unit utama/lembaga yang memiliki nilai tertinggi dalam mengupayakan inisiatif anti korupsi di lembaganya. PIAK menilai unit utama berdasarkan pendapat internal unit utama (self assessment). Penilaian PIAK dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif agar seluruh inovasi unit utama dapat terakomodir. PIAK 2009 adalah pilot project yang diikuti oleh beberapa unit utama setingkat eselon 1. Diharapkan jumlahnya akan meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun. Dari hasil penilaian ini, diharapkan unit utama yang menjadi peserta dapat meningkatkan semangatnya dalam melaksanakan inovasi yang telah dicanangkan serta terinspirasi oleh inovasi-inovasi diterapkan oleh unit utama lainnya terkait pemberantasan korupsi.

1.2.

Tujuan dan Manfaat

Secara umum tujuan dan manfaat pelaksanaan PIAK adalah sebagai berikut: 1. Memberikan gambaran tentang upaya-upaya anti korupsi yang secara nyata telah dilakukan oleh unit utama di sektor publik. 2. Mendorong unit utama agar bertanggung jawab terhadap keberhasilan upaya pencegahan korupsi di unit utamanya. 3. Memastikan bahwa tiap unit utama memiliki inisiatif dan komitmen yang cukup kuat terhadap upaya pemberantasan korupsi yang berada di lingkungan dan kewenangannya.

Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK

1


1.3. Metodologi 1.3.1. Desain Studi PIAK merupakan penilaian komprehensif yang mengkombinasikan penilaian kuantitatif dan kualitatif secara terukur. Hal menonjol yang menjadi ciri dari PIAK adalah : 1. Diterapkannya indikator yang terukur dan tidak bersifat abstrak, sehingga menjamin validitas pelaporan, 2. Penggunaan tenaga ahli untuk menjamin independensi penilaian, 3. Self assessment dari unit utama ditunjang oleh peninjauan dan penilaian ulang oleh KPK, 4. unit utama diberikan kesempatan untuk membuat laporan kualitatif untuk mengungkapkan inisiatif anti korupsi yang sudah dilaksanakan tetapi belum terangkum dalam laporan kuantitatif.

1.3.2. Unit Sampel (Unit Utama Peserta) Sebagai pilot project, untuk tahun 2009 ini pelaksanaan PIAK dilakukan terbatas kepada pihak-pihak yang berkomitmen untuk ikut serta. Unit sampel dalam PIAK adalah unit utama setingkat eselon satu. Hingga akhir 2009, terdapat enam unit utama dari dua kementerian yang berkomitmen untuk berpartisipasi dalam PIAK 2009, yaitu:

1. Kementerian Keuangan a. Direktorat Jenderal Bea Cukai b. Direktorat Jenderal Pajak c. Direktorat Jenderal Perbendaharaan d. Direktorat Jenderal Anggaran 2. Kementerian Pendidikan Nasional a. Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan b. Sekretariat Jendral

1.3.3. Tahapan Pelaksanaan PIAK Terdapat lima tahapan penting dalam pelaksanaan PIAK yakni: 1. Penetapan indikator utama Penetapan indikator utama ini dilakukan melalui dua tahap : a. Konsultasi dengan pakar b. FGD dengan pakar dari berbagai disiplin ilmu yang relevan serta praktisi dari internal KPK. FGD dilakukan pada 29 Juli 2009. Dari FGD ini ditetapkan indikator dan kriteria yang akan digunakan dalam penilaian PIAK, termasuk penetapan bobot untuk tiap indikator dan kriteria. 2. Penyusunan dan penyebaran kuesioner


2


Indikator yang ditetapkan melalui FGD dirinci dalam bentuk kuesioner yang lebih detil. Kuesioner bersifat objektif sehingga memudahkan verifikasi. 3. Self-Assessment oleh Unit Utama Pada tahap ini, unit utama memberikan jawaban sendiri. Untuk menunjang validitas jawaban, unit utama diharapkan memberikan bukti yang relevan. Sinkronisasi jawaban dan lampiran bukti ini yang dijadikan dasar bagi KPK untuk melakukan verifikasi. Atas dasar verifikasi tersebut, dihitung skor yang menunjukkan tingkatan inisiatif anti korupsi suatu unit utama. 4. Penilaian oleh KPK dan Tim Ahli Penilaian dibagi menjadi dua jenis, yaitu penilaian variabel utama yang menggunakan pendekatan kuantitatif dan penilaian variabel inovasi yang menggunakan pendekatan kualitatif. Penilaian pertama dilakukan oleh KPK dengan memeriksa jawaban pada kuesioner dan melakukan verifikasi atas bukti yang disertakan oleh unit-unit peserta PIAK. Sedangkan penilaian yang kedua dilakukan oleh pakar, sehingga hasilnya tetap objektif. 5. Laporan Akhir dan Diseminasi Hasil Setelah penilaian dan pemeringkatan selesai dilakukan, dibuatlah laporan akhir yang merinci secara lengkap skor masing-masing unit utama sesuai indikator yang ditetapkan. Hasilnya dipaparkan kepada peserta PIAK dalam sebuah rapat tertutup. Sedangkan pengumuman kepada masyarakat luas dilakukan melalui media, untuk mengumumkan peraih peringkat terbaik. Peringkat bawah tidak akan diumumkan secara luas. Berdasarkan urutannya, rangkaian tahapan kegiatan PIAK tahun 2009 adalah sebagai berikut:

AgustusSeptember Penetapan Indikator Utama

Oktober Penyusunan dan Penyebaran Kuesioner

November Self Assessment oleh Unit Utama

NovemberDesember Penilaian oleh KPK dan Tim Ahli

DesemberJanuari LaporanAkhir dan Disseminasi Hasil

1.3.4. Indikator dan Bobot yang digunakan Terdapat dua jenis indikator yang digunakan dalam PIAK: 1. Indikator utama Indikator utama merupakan indikator yang wajib dipenuhi dan dianalisis oleh unit utama target. Indikator ini merupakan pedoman dalam penilaian kuantitatif. Penentuan indikator wajib diputuskan oleh KPK berdasarkan hasil FGD (Focus Group Discussion) dan pendapat para ahli. 2. Indikator inovasi Indikator inovasi ini bersifat bebas dan dinilai secara kualitatif. Indikator ini disiapkan untuk mengantisipasi jika ternyata unit utama memiliki inovasi lain di luar indikator utama.


3


Tiap indikator yang digunakan dalam PIAK ini menggunakan bobot yang ditentukan berdasarkan kebutuhan pencegahan korupsi atau berdasarkan kebutuhan KPK. Untuk mempermudah kuantifikasi penentuan bobot ini, maka digunakan alat statistik, meskipun penentuan akhir tetap menjadi kewenangan KPK sebagai penentu guideline. Secara lebih lengkap indikator dan bobot yang digunakan dalam PIAK 2009 adalah sebagai berikut : Tabel 1.1. Variabel, Indikator, Sub-Indikator serta Bobot PIAK 2009

Variabel

Indikator 1. Kode Etik (0.301)

Sub Indikator Ketersediaan Kode Etik (0.196) Penegakan Kode Etik (termasuk reward & punishment) (0.493) Ketersediaan Mekanisme Penerapan dan Pelembagaan Kode Etik (0.311)

Utama (0.875) 2. Peningkatan Transparansi dalam Manajemen

Tersedianya sistem penilaian kinerja yang terukur (0.311)

SDM (0.212)

Tersedianya proses promosi dan penempatan dalam jabatan yang terbuka dan transparan (0.196)

3. Peningkatan Transparansi dalam Pengadaan (0.129) 4. Peningkatan Transparansi PN (0.097) 5. Peningkatan Akses Publik dalam Memperoleh

Penerapan pengadaan secara elektronik (0.750) Adanya mekanisme kontrol dari eksternal (0.250) Persentase kepatuhan LHKPN (0.800) Mekanisme pelaporan gratifikasi (0.200) Keterbukaan unit utama dalam menyebarkan informasi (0.500)

Informasi unit utama (0.089)

Tingkat keaktifan unit utama dalam meyebarkan informasi (0.500)

6. Pelaksanaan Rekomendasi

Persentase dari pelaksanaan rekomendasi dari KPK (0.750)

Perbaikan yang Diberikan KPK (0.088) 7. Kegiatan Promosi Anti Korupsi (0.083) Inovasi (0.125)

Tersedianya proses recruitment yang terbuka dan transparan (0.493)

Action plan rekomendasi dari KPK (0.250) Kegiatan promosi internal (0.750) Kegiatan promosi eksternal (0.250)

8. Kecukupan dan Keefektivan dari Inisiatif Anti Korupsi lainnya (1.000)

Ketujuh indikator utama tersebut, diturunkan dalam bentuk kuesioner yang terdiri dari 50 pertanyaan (lampiran 1). Tiap pertanyaan dalam kuesioner tersebut harus diisi oleh unit utama peserta PIAK dengan melampirkan bukti-bukti untuk membuktikan validitas jawaban. Selain mengisi kuesioner, unit utama diharapkan melengkapi pengisian kuesioner dengan laporan kualitatif yang berisikan laporan tentang inovasi upaya pencegahan korupsi di luar tujuh indikator utama.


4


BAB II Penilaian Inisiatif Anti Korupsi Pilot Project 2009 2.1. Perhitungan Nilai Rata-Rata PIAK Pilot project Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) 2009 menilai enam unit utama di dua Kementerian. Dari dua jenis laporan yang diharapkan memberikan kontribusi dalam PIAK, hanya satu laporan yang dikirimkan oleh unit utama, yakni laporan kuantitatif. Tidak ada unit utama yang membuat laporan kualitatif. Kemungkinan hal ini disebabkan oleh tiga hal, yaitu; (i) Keterbatasan waktu dan sumber daya unit utama untuk mempersiapkan laporan tersebut; (ii) Ketidakpahaman unit utama dalam penulisan laporan kualitatif; (iii) Memang tidak ada inovasi lain di luar inisiatif utama. PIAK 2009, terdiri dari dua variabel yaitu variabel utama dan variabel inovasi. Variabel utama memiliki bobot 0,875 sedangkan variabel inovasi memiliki bobot 0,125. Variabel utama diturunkan dalam 7 indikator, yaitu: Kode Etik (bobot 0,301), Peningkatan Transparansi dalam Manajemen SDM (bobot 0,212), Peningkatan Transparansi dalam Pengadaan (bobot 0,129), Peningkatan Transparansi Penyelenggara Negara (bobot 0,097), Peningkatan Akses Publik dalam Memperoleh Informasi unit utama (bobot 0,089), Pelaksanaan Rekomendasi Perbaikan yang Diberikan KPK (bobot 0,088), dan Kegiatan Promosi Anti Korupsi (bobot 0,083). Tabel 2.1. Nilai Rata-rata PIAK 2009 dengan Variabel Inovasi VARIABEL

INDIKATOR

Nilai

SUB INDIKATOR Penegakkan Kode Etik (termasuk Reward & Punishment) (0.493)

Kode Etik (0.301)

Peningkatan Transparansi dlm Manajemen SDM (0.212)

Utama (0.875) 6.182

Inovasi (0.125)

Peningkatan Transparansi dlm Pengadaan (0.129) Peningkatan Transparansi PN (0.097)

4.19

7.62

6.4

5.55

Peningkatan Akses Publik dlm Memperoleh Informasi Instansi (0.089)

8.21

Pelaksanaan Rekomendasi Perbaikan yg diberikan KPK (0.088)

7.75

Kegiatan Promosi Anti Korupsi (0.083)

6.36

Ketersediaan Mekanisme Penerapan dan Pelembagaan Kode Etik (0.311)

Nilai 3.12 5.28

Ketersediaan Kode Etik (0.196)

5.17

Tersedianya proses recruitment yg terbuka & Transparan (0.493)

7.62

Tersedianya sistem penilaian kinerja yg terukur (0.311)

8.53

Tersedianya proses promosi dan penempatan dlm jabatan yg terbuka dan transparan (0.196)

3.89

Penerapan Pengadaan secara elektronik (0.750)

6.67

Adanya mekanisme kontrol dari eksternal (0.250)

5.58

Persentase kepatuhan LHKPN (0.800)

6.11

Mekanisme Pelaporan Gratifikasi (0.200)

3.33

Keterbukaan instansi dalam menyebarkan informasi (0.500) Tingkat keaktifan instansi dalam menyebarkan informasi (0.500)

9.5 6.92


7

Action Plan atas pelaksanaan rekomendasi dari KPK (0.250)

10

Kegiatan promosi internal (0.750)

6.33

Kegiatan promosi eksternal (0.250)

6.44

Kecukupan dan efektivitas dari inisiatif Anti Korupsi lainnya (1.000)

0

Masing-masing indikator memiliki beberapa sub indikator penilaian yang telah ditentukan bobotnya. Variabel inovasi terdiri dari indikator kecukupan dan efektivitas dari inisiatif anti Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK

5


korupsi lainnya. Bila variabel utama telah tercermin dalam kuesioner dan telah ditentukan skor dalam setiap pilihan jawabannya, maka variabel inovasi dinilai secara kualitatif oleh pakar yang independen. Pada PIAK 2009, tidak ada unit utama yang mengumpulkan laporan kualitatif (bobot dari laporan kualitatif adalah 0.125), sehingga menutup peluang bagi unit-unit utama yang bersangkutan untuk memperoleh bobot di atas 0.875. Mengingat kondisi tersebut, maka dalam laporan ini, penilaian umum dibagi menjadi dua kategori: (i) Penilaian keseluruhan; dan (ii) Penilaian terbatas pada 7 indikator. Penilaian keseluruhan meliputi Nilai Rata-rata PIAK 2009 dengan variabel Inovasi dan Nilai Rata-rata PIAK 2009 tanpa variabel Inovasi. Nilai rata-rata PIAK yang memperhatikan variabel Inovasi akan menghasilkan nilai yang lebih rendah karena pembaginya lebih besar. Sedangkan penilaian yang terbatas pada 7 indikator akan menerangkan perolehan nilai masing-masing unit utama dalam setiap indikator. Dari skala 1-10, secara keseluruhan, rata-rata nilai PIAK 2009 adalah 6,182. Nilai menjadi rendah antara lain karena tidak ada laporan dari unit utama terkait inovasi di luar variabel utama. Namun apabila penilaian dilakukan hanya terbatas pada penilaian 7 indikator, tanpa memperhatikan indikator inovasi, nilai rata-rata PIAK menjadi lebih tinggi (7,065). Gambaran menyeluruh mengenai nilai rata-rata untuk seluruh indikator ditampilkan sebagai berikut: Tabel 2.2. Nilai Rata-rata PIAK 2009 Tanpa Variabel Inovasi VARIABEL

INDIKATOR

Nilai

SUB INDIKATOR Penegakkan Kode Etik (termasuk Reward & Punishment) (0.493)

Kode Etik (0.344)

Peningkatan Transparansi dlm Manajemen SDM (0.242)

Utama 7.065

Peningkatan Transparansi dlm Pengadaan (0.147) Peningkatan Transparansi PN (0.111)

4.19

7.62

6.4

5.55

Peningkatan Akses Publik dlm Memperoleh Informasi Instansi (0.102)

8.21

Pelaksanaan Rekomendasi Perbaikan yg diberikan KPK (0.101)

7.75

Kegiatan Promosi Anti Korupsi (0.095)

6.36

Ketersediaan Mekanisme Penerapan dan Pelembagaan Kode Etik (0.311)

Nilai 3.12 5.28

Ketersediaan Kode Etik (0.196)

5.17

Tersedianya proses recruitment yg terbuka & Transparan (0.493)

7.89

Tersedianya sistem penilaian kinerja yg terukur (0.311)

8.53

Tersedianya proses promosi dan penempatan dlm jabatan yg terbuka dan transparan (0.196)

3.89

Penerapan Pengadaan secara elektronik (0.750)

6.67

Adanya mekanisme kontrol dari eksternal (0.250)

5.58

Persentase kepatuhan LHKPN (0.800)

6.11

Mekanisme Pelaporan Gratifikasi (0.200)

3.33

Keterbukaan instansi dalam menyebarkan informasi (0.500) Tingkat keaktifan instansi dalam menyebarkan informasi (0.500)

9.5 6.92


7

Action Plan atas pelaksanaan rekomendasi dari KPK (0.250)

10

Kegiatan promosi internal (0.750)

6.33

Kegiatan promosi eksternal (0.250)

6.44

Jika dibandingkan antara indikator, maka indikator dengan rata-rata nilai terendah adalah inisiatif terhadap kode etik (4,19). Rata-rata nilai tertinggi adalah inisiatif peningkatan akses publik terhadap informasi unit utama dengan skor (8,21). Secara umum dapat disimpulkan bahwa unit-unit utama peserta PIAK 2009 lebih terfokus dalam membuka akses informasi terhadap publik dibandingkan membangun ketaatan kode etik di internal lembaga. Nilai rata-rata PIAK 2009 bervariasi di antara unit utama. Unit utama yang mencapai nilai PIAK tertinggi adalah Ditjen Anggaran dengan rata-rata nilai 7.797, sementara yang terendah adalah Ditjen PMPTK dengan rata-rata nilai 3,765. Nilai PIAK Ditjen Anggaran mencapai 8.91 untuk sistem penilaian yang hanya mempertimbangkan 7 indikator utama tanpa indikator Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK

6


inovasi. Beberapa hal yang membantu tingginya skor Ditjen Anggaran di antaranya adalah tingginya nilai transparansi penyelenggara negara (terutama karena adanya upaya untuk membantu pelaporan gratifikasi dan tingginya angka kepatuhan pelaporan harta kekayaan), kode etik, promosi anti korupsi, dan pelaksanaan rekomendasi KPK. Dari empat indikator tersebut, Ditjen Anggaran mendapatkan skor yang baik.

Tabel 2.3. Nilai rata-rata PIAK 2009 Tiap Unit Utama Nilai PIAK 2009

Unit Utama/ Instansi Kemkeu Ditjen Anggaran Ditjen Bea Cukai Ditjen Pajak Ditjen Perbendaharaan Kemdiknas Setjen Kemdiknas Ditjen PMPTK Rata-rata

Dengan Tanpa Indikator Indikator Inovasi Inovasi 7.158 7.797 7.781 6.950 6.103 4.162 4.013 3.765 6.182

8.18 8.91 8.89 7.94 6.97 4.76 4.59 4.30 7.06

Dari tabel di atas terlihat bahwa secara umum unit-unit utama di lingkungan Kemkeu memperoleh nilai yang relatif lebih tinggi. Hal ini merupakan hasil dari berbagai upaya perbaikan yang dilakukan oleh Kemkeu selama ini yang layak diapresiasi. Kemkeu memang merupakan pilot project reformasi birokrasi dan diharapkan mampu menjadi contoh bagi unit utama lainnya dalam upaya pencegahan korupsi.

2.2. Kode Etik Pelaksanaan kode etik yang ketat termasuk tersedianya mekanisme kontrol, menjadi modal utama dalam upaya pencegahan korupsi di suatu unit utama. Sebenarnya, setiap penyelenggara negara telah dilengkapi oleh kode etik, meskipun masih bersifat umum karena setiap pegawai negeri pada saat diangkat wajib mengucapkan sumpah jabatan. Peraturan mengenai kode etik PNS juga sudah lama diberlakukan1. Namun, peraturan tentang kode etik PNS dalam penerapannya ternyata belum mampu mencegah PNS dari perilaku koruptif. Terbukti hingga saat ini, kritik terhadap perilaku koruptif PNS masih terus mengemuka. Dimunculkannya indikator kode etik dalam PIAK 2009 dimaksudkan untuk mendorong inisiatif unit utama untuk terus memperbaharui dan melakukan perbaikan penerapan kode etik di 1 Beberapa peraturan terkait kode etik sebenarnya telah ada diantaranya: Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil; Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14/SE/1975, tentang Petunjuk Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil ; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;


7


instansi atau unit utamanya. Aspek yang dinilai oleh indikator kode etik ini tidak terbatas pada ada tidaknya kode etik yang dimaksud, namun mencakup juga ada atau tidaknya inisiatif dari unit utama untuk membangun sistem agar penegakan kode etik berjalan dengan efektif. Pada PIAK 2009, indikator kode etik merupakan indikator dengan bobot tertinggi (0,301). Penilaian indikator kode etik, dilakukan dengan menilai tiga sub indikator yakni (i) ketersediaan kode etik, (ii) penegakan kode etik dan (iii) mekanisme penerapan kode etik. Dari ketiga sub indikator tersebut, penegakan kode etik merupakan sub indikator yang memiliki bobot tertinggi (0,493). Artinya, jika suatu unit utama memperoleh nilai sempurna untuk sub indikator penegakan kode etik, maka unit utama tersebut berpeluang memiliki nilai PIAK 2009 yang tinggi. Tabel 2.4. Penilaian Indikator Kode Etik

Unit Utama/ Instansi

Kemkeu Ditjen Anggaran Ditjen Bea Cukai Ditjen Pajak Ditjen Perbendaharaan

Kemdiknas Ditjen PMPTK Setjen Kemdiknas

Rata-rata

Rata-rata

6.29 6.77 6.6 6.36 5.43 0 0 0 4.19

Ketersediaan Kode Etik 7.75 6 9.5 9.5 6 0 0 0 5.17

Penegakan Kode Etik 4.683 6.67 5.4 3.33 3.33 0.000 0 0 3.12

Mekanisme Penerapan & Pelembagaan Kode Etik 7.918 7.4 6.67 9.2 8.4 0.000 0 0 5.28

Nilai rata-rata indikator kode etik PIAK 2009 adalah 4,19. Tidak cukup baik untuk penilaian secara total. Ditjen PMPTK menyatakan telah menyusun kode etik profesi dan melampirkan bukti yang ada, berupa kode etik profesi guru. Walaupun demikian, karena guru merupakan target binaan dari Ditjen PMPTK dan bukan merupakan pegawai yang ada di bawah Ditjen PMPTK, kode etik ini dianggap tidak bisa menjadi poin penilaian PIAK. Di antara unit utama lainnya, ketersediaan kode etik Ditjen Bea Cukai mendapat nilai terbesar (9.5). Hal ini disebabkan kelengkapan kode etik Ditjen Bea Cukai tidak hanya dalam bentuk buku saku, tapi juga terus diperbaharui. Sejak keluarnya KMK no.515/KMK.04/2002, Kode etik dan Perilaku Pegawai di lingkungan Ditjen Bea Cukai telah dibentuk. Penerbitan kode etik ini diikuti oleh pembentukan komisi etik. Bahkan KMK no.15/KMK.04/2002 tersebut telah disempurnakan melalui Peraturan Menteri Keuangan No.1/PM.4/2008 tanggal 13 juni 2008 tentang Kode Etik Pegawai Ditjen Bea Cukai. Secara umum ketersediaan kode etik di Bea Cukai sangat baik. Sayangnya, meskipun kode etik telah tersedia, belum ada unit kerja khusus yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengawasi penerapan kode etik. Di masa mendatang, masih terbuka ruang perbaikan bagi unit-unit utama untuk mengembangkan pelaksanaan kode etik di lingkungannya, misalnya dengan melakukan metode “lifestyle check” terhadap pegawai secara random. Ditjen Anggaran, walaupun pada sub indikator ketersediaan kode etik hanya mencapai nilai 6,


8


unggul atas unit-unit utama lainnya terutama karena telah memiliki SOP penanganan pelanggaran kode etik. Ini sangat berpengaruh kepada penegakan kode etik (6.67) serta penerapan dan pelembagaan kode etik (7.4). Penggabungan nilai dari 3 sub indikator tersebut menghasilkan angka 6.77 sehingga secara total menempatkan Ditjen Anggaran di atas unitunit utama lain.

2.3. Peningkatan Transparansi dalam Manajemen SDM Indikator transparansi dalam manajemen SDM pada dasarnya menyoroti tiga hal, yakni (i) proses rekrutmen yang terbuka dan transparan, (ii) proses penempatan dan promosi yang terbuka,terukur dan transparan serta (iii) sistem penilaian kinerja yang terukur. Indikator transparansi manajemen SDM ini umumnya memiliki problem serupa, yakni pemusatan sistem manajemen SDM dan cenderung mengekang fleksibilitas unit utama dalam melakukan inisiatif dalam perbaikannya. Tabel 2.5. Penilaian Indikator Transparansi dalam Manajemen SDM

Unit Utama/ Instansi Ditjen Bea Cukai Ditjen Anggaran Setjen Kemdiknas Ditjen PMPTK Ditjen Perbendaharaan Ditjen Pajak

Kemkeu Kemdiknas Rata-rata

Rata-rata

8.09 7.63 7.61 7.51 7.5 7.37 7.65 7.56 7.62

Proses Rekrutmen 8.86 8.86 8.57 7.14 8.86 8.86 8.86 7.86 8.53

Penilaian Kinerja 8.6 8.6 9.4 8.2 8.2 8.2 8.4 8.80 8.53

Promosi dan Penempatan 5.33 3 2.33 7.33 3 2.33 3.42 4.83 3.89

Hasil PIAK 2009 menunjukkan bahwa enam unit utama peserta telah melakukan inisiatif perbaikan manajemen SDM, terlihat dari nilai rata-rata indikator utama manajemen SDM yang relatif baik (7.62). Jika nilai antar sub indikator dibandingkan, maka promosi dan penempatan merupakan sub indikator yang terendah nilainya (3.89) dan harus diperbaiki. Unit utama yang memperoleh skor tertinggi pada indikator ini adalah Ditjen Bea Cukai (8.09). Jika dilakukan perbandingan antar Kementerian, meskipun telah lebih dahulu menjadi pilot project reformasi birokrasi, nilai indikator manajemen SDM di Kemkeu tidak terpaut jauh dari Kemdiknas. Bahkan skor untuk indikator manajemen SDM pada unit-unit utama di Kemdiknas, relatif lebih tinggi dibandingkan dua unit utama di lingkungan Kemkeu, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Perbendaharaan. Ini patut dicatat sebagai suatu prestasi tersendiri bagi Kemdiknas yang perlu lebih ditingkatkan lagi di tahun mendatang.


9


2.4. Peningkatan Transparansi dalam Pengadaan Indikator transparansi dalam pengadaan memberikan gambaran tentang inisiatif yang dilakukan oleh unit-unit utama, yang terbagi pada implementasi e-procurement (lelang pengadaan secara elektronik) dan mekanisme kontrol eksternal (di luar Unit Layanan Pengadaan atau panitia pengadaan). Dilihat dari tabel di bawah ini, hasil perhitungan AIA secara total tidak menunjukkan nilai yang terlalu menggembirakan. Rendahnya nilai total disebabkan oleh nilai 0 pada sub indikator kontrol eksternal di Ditjen PMPTK dan Setjen Kemdiknas, dan rendahnya nilai pada sub indikator implementasi e-procurement pada dua unit utama tersebut. Nilai tertinggi pada indikator ini dicapai oleh Ditjen Bea dan Cukai (8.06), yang sebagian besar merupakan kontribusi dari aspek kontrol eksternal (8,25). Ditjen Anggaran sebenarnya mengungguli Ditjen Bea Cukai dalam aspek mekanisme kontrol eksternal (8.75), tetapi ketika digabungkan dengan implementasi e-procurement (7), nilai gabungannya menjadi turun. Tabel 2.6. Penilaian Indikator Transparansi dalam Pengadaan


Kemkeu Ditjen Bea Cukai Ditjen Anggaran Ditjen Perbendaharaan Ditjen Pajak Kemdiknas Setjen Kemdiknas Ditjen PMPTK Rata-rata

Rata-rata

7.72 8.06 7.81 7.69 6.75 3.75 4.88 2.63 6.4

EProcurement 7.5 7.67 7 7 6.25 5 6.5 3.5 6.67

Kontrol Eksternal 8.38 8.25 8.75 8.25 8.25 0.00 0 0 5.58

Ditjen Anggaran secara tegas memastikan adanya mekanisme kontrol eksternal dengan menyertakan bukti yang kuat. Mekanisme yang dimaksud adalah helpdesk PBJ Kemkeu di bawah Inspektur V, Itjen Kemkeu. Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai dan Ditjen Pajak mengakui adanya mekanisme kontrol eksternal tetapi tidak memberikan penjelasan yang cukup serta tidak menyertakan bukti yang mendukung. Menarik untuk diperhatikan bahwa keberadaan helpdesk PBJ Kemkeu tidak diketahui oleh Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai dan Ditjen Pajak, walaupun patut diakui bahwa pembentukannya masih relatif baru (berdasarkan SK Irjen 41/2009 tanggal 5 Juni 2009). Pada tahun-tahun berikutnya, diharapkan manfaat helpdesk PBJ Kemkeu semakin bertambah signifikan sehingga akan meningkatkan akuntabilitas pengadaan barang/jasa di lingkungan Kemkeu. Implementasi e-procurement di lingkungan Kemdiknas perlu mendapat perhatian, mengingat pada aspek ini terlihat kesenjangan yang cukup jauh dibandingkan unit-unit utama di lingkungan Kemkeu. Ditjen PMPTK belum mengimplementasikan e-procurement, namun telah


10


merencanakan implementasi e-procurement pada tahun 2010. Hal ini tetap perlu mendapat pengakuan dan dukungan positif, sebagai perwujudan semangat meningkatkan transparansi dalam pengadaan dan suatu inisiatif anti korupsi. Pada tahun 2010, diharapkan komitmen Ditjen PMPTK menerapkan e-procurement benar-benar dibuktikan secara konkrit.

2.5. Peningkatan Transparansi Penyelenggara Negara Peningkatan transparansi Penyelenggara Negara memiliki dua sub indikator penilaian, yaitu persentase kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan mekanisme pelaporan gratifikasi. Kepatuhan LHKPN diukur dari persentase antara wajib lapor dan wajib lapor yang sudah melaporkan harta kekayaannya kepada KPK. Wajib lapor adalah penyelenggara negara yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999, yaitu pejabat negara yang menyelenggarakan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif atau pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaporan harta kekayaan ini juga merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (menPAN) dengan KPK perihal peningkatan koordinasi pencegahan korupsi melalui penerapan Sistem Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur tgl. 25 Mei 2004, dan berdasarkan diktum pertama dan kedua Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi serta Surat Edaran MenPAN Nomor 268/M.PAN/10/2002. Berdasarkan beberapa aturan tersebut, maka pejabat yang menjadi wajib lapor di antaranya ialah: pejabat eselon II yang disamakan, semua Kepala Kantor di lingkungan Kementerian Keuangan, pemeriksa Bea Cukai, pemeriksa pajak, auditor, pejabat yang mengeluarkan perijinan, pejabat/kepala unit pelayanan masyarakat, dan pejabat pembuat regulasi. Bobot sub indikator kepatuhan LHKPN lebih berat dibandingkan bobot sub indikator mekanisme pelaporan gratifikasi. Tabel 2.7. Penilaian Indikator Transparansi Penyelenggara Negara

Unit Utama/ Instansi Ditjen Anggaran Ditjen Bea Cukai Ditjen PMPTK Setjen Kemdiknas Ditjen Pajak Ditjen Perbendaharaan Kemdiknas Kemkeu Rata-rata

Rata-rata

8.4 7.33 6.4 5.87 5.07 0.8 6.13 5.27 5.55

LHKPN

8 6.67 8 7.33 6.33 1 7.67 5.33 6.11

Gratifikasi

10 10 0 0 0 0 0 5 3.33

Pelaporan gratifikasi sendiri didasarkan pada UU No.20 Tahun 2001 Pasal 12 B ayat (1) dan ayat 2, yang berbunyi, “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK

11


dengan kewajiban atau tugasnya. Namun dalam pasal 12 C disebutkan, bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima”. Sub indikator ini menilai apakah terdapat mekanisme dalam unit utama yang membantu penyelenggara negara untuk dapat melaporkan gratifikasi yang diterimanya atau tidak, dan bukan mengenai tingkat pelaporan gratifikasinya. Unit utama yang memiliki nilai tertinggi pada indikator transparansi penyelenggara negara adalah Ditjen Anggaran, berkat tingginya tingkat pelaporan LHKPN di unit utamanya. Selain itu, terdapat unit yang membantu menangani laporan gratifikasi, yaitu pada sub bagian mutasi. Meskipun Dit jen Anggaran tidak mengenakan sanksi apabila terdapat wajib lapor yang tidak melaporkan harta kekayaannya, namun karena bobot untuk penilaian ini sangat kecil, maka tidak berpengaruh besar pada nilai keseluruhan. Sebenarnya Ditjen Bea Cukai juga memiliki mekanisme pelaporan gratifikasi, sehingga nilainya mencapai 10. Namun sayangnya nilai pelaporan LHKPN tidak terlalu baik.

2.6. Peningkatan Akses Publik dalam Memperoleh Informasi Unit Utama Peningkatan akses publik dalam memperoleh informasi terdiri dari dua sub indikator penilaian, yaitu keterbukaan unit utama dalam menyebarkan informasi dan tingkat keaktifan unit utama dalam menyebarkan informasi. Masing-masing sub indikator memiliki bobot penilaian yang sama. Keterbukaan unit utama dalam menyebarluaskan informasi dan seberapa aktif suatu unit utama menyebarkannya merupakan faktor penentu dalam upaya menerapkan prinsip transparansi serta akuntabilitas. Tingginya skor yang diperoleh unit utama tersebut disebabkan oleh banyaknya penggunaan jenis media untuk menyampaikan informasi-informasi terkait dengan tugas pokok dan fungsi unit utama. Pada umumnya unit utama telah menyediakan website resmi, majalah/buletin, leaflet/flyer, dan papan pengumuman. Untuk Ditjen Pajak, bahkan tersedia media-media seperti booth pajak, mobil pajak keliling, billboard dan videotron di ruang terbuka, Blitzmegaplex, dan TV KA. Tentunya inovasi-inovasi semacam ini layak mendapat apresiasi. Website resmi unit utama pada umumnya telah berisi informasi-informasi penting, seperti kelembagaan, peraturan, prosedur, berita, kegiatan maupun pengaduan. Bahkan Ditjen Bea Cukai misalnya, telah memuat hasil survey pengaduan dan realisasi penerimaan bea dan cukai. Website Ditjen Pajak pun cukup lengkap menjelaskan hal-hal terkait peraturan perpajakan. Tersedia pula fasilitas download formulir-formulir perpajakan serta aplikasi seperti e-NPWP, e-filling, e-SPT dan e-registration. Selain lengkapnya isi maupun media informasi yang digunakan, hal yang juga patut diapresiasi adalah aktifnya unit utama melakukan update data secara real time. Berdasarkan jawaban-jawaban yang diberikan oleh masing-masing unit utama, skor terbesar dicapai oleh tiga unit utama yaitu Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai, serta Ditjen PMPTK. Secara lengkap disajikan dalam tabel di bawah ini:


12


Tabel 2.8. Penilaian Indikator Akses Publik dalam Memperoleh Informasi Unit Utama


Rata-rata

Ditjen Pajak Ditjen Bea Cukai Ditjen PMPTK Ditjen Anggaran Ditjen Perbendaharaan Setjen Kemdiknas Kemkeu Kemdiknas Rata-rata

9.5 9.5 9.5 9 7 4.75 8.75 7.13 8.21

Keterbukaan

9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5

Tingkat Keaktifan 9.5 9.5 9.5 8.5 4.5 0 8 4.75 6.92

Unit utama juga telah memiliki unit khusus yang menangani akses informasi. Pada Ditjen Bea Cukai, akses informasi untuk tingkat pusat ditangani oleh Subdit Humas dan Penyuluhan. Sedangkan untuk instansi vertikal, ditangani oleh Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi serta Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi. Pada Ditjen Pajak terdapat unit eselon 2 yang secara khusus menangani publikasi dan kehumasan, yaitu Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas (P2Humas).

2.7. Kegiatan Promosi Anti korupsi Kegiatan promosi anti korupsi merupakan salah satu upaya internalisasi kepada segenap pihak di suatu unit utama terhadap pemahaman korupsi sehingga tercipta perilaku anti korupsi. Kegiatan promosi anti korupsi idealnya dilakukan baik kepada pihak internal maupun pihak eksternal yang senantiasa berhubungan dengan unit utama karena pencegahan perilaku korupsi akan optimal bila semua pihak memiliki kesepahaman akan perilaku anti korupsi. Dalam PIAK 2009, kegiatan promosi anti korupsi merupakan indikator kuantitatif dengan bobot 0,08. Untuk menilai indikator kegiatan promosi anti korupsi, penilaian dilakukan pada dua sub indikator yakni kegiatan promosi anti korupsi internal dan kegiatan promosi anti korupsi eksternal dengan bobot masing-masing 0,75 dan 0,25. Nilai rata-rata kegiatan promosi anti korupsi pada PIAK 2009 adalah 6,36. Jika dilihat dari sub indikator promosi anti korupsi internal dan promosi anti korupsi eksternal, masing-masing memiliki nilai yang hampir sama yaitu 6,33 untuk promosi anti korupsi internal dan 6,44 untuk promosi anti korupsi eksternal. Unit-unit utama di Kemkeu, kecuali Ditjen Pajak, sudah mencapai nilai yang cukup tinggi pada indikator ini. Ditjen Pajak memiliki nilai yang tidak terlalu baik pada kegiatan promosi anti korupsi internal karena tidak lebih dari 50% unit kerja yang menerima sosialisasi atau pelatihan anti korupsi selama tahun 2009. Sedangkan untuk kegiatan promosi anti korupsi eksternal, unit-unit utama Kemkeu sudah mencapai nilai yang cukup tinggi kecuali Ditjen


13


Perbendaharaan karena tidak memiliki inisiatif untuk memproduksi materi anti korupsi sendiri. Tabel 2.9. Penilaian Indikator Kegiatan Promosi Anti Korupsi


Kemkeu Ditjen Bea Cukai Ditjen Anggaran Ditjen Perbendaharaan Ditjen Pajak Kemdiknas Ditjen PMPTK Setjen Kemdiknas Rata-rata

Rata-rata

7.75 9.08 9.08 8.25 4.58 3.58 4.42 2.75 6.36

Promosi Internal 7.5 9 9 9 3 4 5 3 6.33

Promosi Eksternal 8.5 9.33 9.33 6 9.33 2.34 2.67 2 6.44

Berbeda dengan unit utama di Kemkeu, unit-unit utama di Kemdiknas memperoleh nilai yang kurang baik pada indikator ini. Secara umum hal ini dikarenakan masih rendahnya persentase unit kerja yang telah menerima sosialisasi anti korupsi, sedikitnya media informasi yang digunakan untuk promosi anti korupsi dan tidak adanya inisiatif untuk memproduksi materi anti korupsi sendiri. Hal yang perlu menjadi perhatian untuk hasil penilaian indikator kegiatan promosi anti korupsi pada masing-masing unit utama adalah ukuran unit utama, jumlah pihak eksternal dan intensitas hubungan antara pihak internal dan eksternal. Secara ukuran organisasi, Ditjen Pajak, Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen Bea Cukai tentu tidak bisa disamakan dengan Setjen Kemdiknas dan Ditjen Anggaran. Unit utama yang memiliki sub-ordinasi hingga ke daerah tentu harus memiliki usaha yang lebih dibanding unit utama yang hanya ada di pusat dalam melakukan kegiatan promosi anti korupsi. Jumlah pihak eksternal dan intensitas hubungan pihak internal dan eksternal juga perlu menjadi pertimbangan. Unit utama seperti Setjen Kemdiknas tentu tidak bisa disamakan dengan Ditjen Pajak ataupun Ditjen Perbendaharaan dalam hal jumlah pihak eksternal dan intensitas hubungan antara pihak internal dengan pihak eksternal. Unit utama yang memiliki jumlah pihak eksternal lebih banyak dan intensitas hubungan pihak internal dan eksternal lebih tinggi tentu harus melakukan usaha lebih dalam inisiatif kegiatan promosi anti korupsi baik internal maupun eksternal.

2.8. Pelaksanaan Rekomendasi KPK Inisiatif melaksanakan rekomendasi KPK dalam PIAK 2009 dijadikan salah satu indikator kuantitatif sebagai salah satu bentuk upaya pencegahan korupsi melalui perbaikan sistem. Sebagai salah satu tugas untuk melakukan monitor, KPK berwenang memberikan rekomendasi perbaikan sistem kepada seluruh lembaga negara dan pemerintahan jika ditemui adanya kelemahan sistem yang berpotensi menyebabkan terjadinya korupsi. Meskipun rekomendasi


14


tersebut pada dasarnya adalah dorongan dari eksternal untuk melakukan perbaikan sistem di sebuah unit utama, namun pelaksanaan rekomendasi tersebut sebenarnya bersifat sukarela sehingga jelas dibutuhkan adanya inisiatif dan kesadaran dari masing-masing unit utama untuk berubah. Tabel 2.10. Penilaian Indikator Pelaksanaan Rekomendasi KPK

Unit Utama/ Instansi Ditjen Bea Cukai Ditjen Anggaran Ditjen Pajak Ditjen Perbendaharaan Setjen Kemdiknas Kemkeu Kemdiknas Rata-rata

Rata-rata

Pelaksanaan Rekomendasi

9.25 9.25 7.75 6.25 6.25 8.13 6.25 7.75

9 9 7 5 5 7.5 5 7

Action Plan

10 10 10 10 10 10 10 10

Bobot untuk indikator Pelaksanaan Rekomendasi KPK adalah 0,088 yang dibagi menjadi dua sub indikator yaitu pembuatan rencana tindakan (action plan) dan persentase pelaksanaan rekomendasi KPK. Secara khusus, Ditjen PMPTK dikeluarkan dari indikator Pelaksanaan Rekomendasi KPK karena belum pernah mendapatkan rekomendasi dari KPK. Rata-rata nilai indikator Pelaksanaan Rekomendasi KPK mencapai angka 7.75. Pada sub indikator pembuatan action plan, lima unit utama yang dinilai sudah membuat action plan sesuai dengan rekomendasi KPK sehingga nilai pada sub indikator ini adalah 10. Sedangkan untuk sub indikator pelaksanaan rekomendasi, unit-unit utama di Kemkeu mendapat nilai yang cukup baik karena dua unit utamanya yaitu Ditjen Anggaran dan Ditjen Bea Cukai mencapai skor 9. Sedangkan untuk Kemdiknas yang diwakili oleh Setjen, hanya mendapatkan nilai 5 karena baru 69% rekomendasi KPK yang telah dilaksanakan hingga saat PIAK 2009 diluncurkan. Cukup tingginya nilai indikator Pelaksanaan Rekomendasi KPK tentu sangat diapresiasi sebagai bentuk kerjasama yang baik antara KPK dengan Kemkeu dan Kemdiknas dalam upaya pencegahan korupsi. KPK berharap pelaksanaan rekomendasi KPK diiringi juga dengan penurunan perilaku koruptif di masing-masing unit utama Kemkeu dan Kemdiknas.

2.9. Penilaian atas Inisiatif Anti Korupsi Lainnya Penilaian untuk indikator ini sebenarnya ditujukan untuk menilai laporan kualitatif terhadap upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh unit utama di luar tujuh (7) indikator yang telah ditetapkan. Sayangnya tidak satupun dari unit-unit utama peserta PIAK 2009 yang mengirimkan laporan kualitatif tersebut.


15


BAB III KESIMPULAN Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) adalah instrumen yang digunakan untuk menilai dan memberikan penghargaan bagi unit utama yang telah membuat inisiatif-inisiatif dalam mengupayakan integritas serta budaya anti korupsi di unit utamanya. Pada tahun 2009, KPK memulai pelaksanaan PIAK sebagai pilot project di enam unit utama setingkat eselon 1 di tingkat pusat, terdiri dari empat unit utama berasal dari lingkungan Kemkeu, yaitu Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen Anggaran serta dua unit utama berasal dari lingkungan Kemdiknas, yaitu Ditjen PMPTK dan Setjen. Keikutsertaan keenam unit utama ini saja layak mendapatkan apresiasi tersendiri karena menunjukkan itikad baik masing-masing untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan korupsi. PIAK 2009 menggunakan dua jenis variabel, yaitu variabel utama dan variabel inovasi. Variabel utama terdiri dari tujuh (7) indikator, yaitu: kode etik, peningkatan transparansi dalam manajemen SDM, peningkatan transparansi dalam pengadaan, peningkatan transparansi Penyelenggara Negara, peningkatan akses publik dalam memperoleh informasi unit utama, pelaksanaan rekomendasi perbaikan yang diberikan KPK, dan kegiatan promosi anti korupsi. Pada PIAK 2009 ini, tidak ada unit utama yang mengisi Variabel Inovasi. Secara keseluruhan rata-rata nilai PIAK 2009 adalah 6,182 (skala 1-10). Nilai tertinggi diperoleh oleh Ditjen Anggaran dengan rata-rata nilai 7,797. Peringkat selanjutnya secara berurutan adalah Ditjen Bea Cukai (7,781), Ditjen Pajak (6,950), Ditjen Perbendaharaan (6,103), Setjen Depdiknas (4,013) dan Ditjen PMPTK (3,765) Ditjen Anggaran mendapatkan nilai tertinggi diantaranya karena tingginya nilai transparansi penyelenggara negara (terutama karena adanya upaya untuk membantu pelaporan gratifikasi dan tingginya angka kepatuhan pelaporan harta kekayaan), kode etik, promosi anti korupsi, dan pelaksanaan rekomendasi KPK. Dari empat indikator tersebut, Ditjen Anggaran mendapatkan skor yang baik. Hal yang patut menjadi catatan adalah rendahnya nilai indikator kode etik dibandingkan dengan indikator lain. Ini diakibatkan oleh beberapa unit utama tidak menyediakan kode etik khusus serta upaya penegakannya. Hendaknya faktor ini menjadi perhatian serius di masa mendatang, mengingat bobot terbesar penilaian justru ada pada indikator ini. Indikator akses publik terhadap informasi mengenai unit utama mendapatkan poin tertinggi karena seluruh unit utama telah memiliki media informasi yang memadai. Website resmi unit utama pada umumnya telah berisi informasi-informasi penting seperti kelembagaan, peraturan, prosedur, berita, kegiatan maupun pengaduan. Tersedianya informasi yang cukup memadai bagi publik merupakan hal yang patut mendapatkan apresiasi. Skor Peningkatan Transparansi dalam Manajemen SDM secara rata-rata cukup baik. Namun bila dilihat lebih detil ke nilai tiap indikator, dapat dilihat bahwa kriteria promosi penempatan jabatan yang terbuka dan transparan meraih nilai yang sangat rendah. Hal ini patut menjadi perhatian serius dari seluruh unit. Indikator peningkatan transparansi dalam pengadaan mencapai nilai yang kurang baik. Belum semua unit utama menerapkan e-procurement dan menyediakan akses untuk kontrol


16


eksternal atas proses pengadaan. Hal ini menyebabkan PBJ rentan penyimpangan. Diharapkan unit-unit yang masih memiliki skor rendah, agar memperbaiki sistem pengadaannya agar lebih transparan. Kurangnya kesadaran pelaporan LHKPN maupun gratifikasi menyebabkan skor indikator transparansi penyelenggara negara menjadi kurang baik. Diharapkan di tahun berikutnya, prosentasi pelaporan oleh penyelenggara negara yang menjadi wajib lapor dapat terus ditingkatkan. Kegiatan promosi anti korupsi, baik secara internal kepada pegawai unit yang bersangkutan maupun secara eksternal kepada stakeholder, nampaknya masih harus terus menerus digalakkan. Hal ini terlihat dari skor promosi anti korupsi yang belum menggembirakan. Indikator pelaksanaan rekomedasi KPK hanya berlaku bagi unit yang pernah menerima rekomendasi dari KPK. Nilainya sudah cukup baik karena seluruh unit peserta telah membuat rencana tindak (action plan) dan melaksanakan sebagian rekomedasinya. Sebagai peraih nilai tetinggi, Ditjen Anggaran layak mendapatkan penghargaan karena upayanya dalam membangun integritas internal. Demikian pula unit-unit utama lain, tentunya patut terus didukung dalam membangun dan menjalankan inovasi-inovasi di lingkungan kerja masing-masing. Diharapkan nilai PIAK di tahun mendatang meningkat seiring dengan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang semakin membaik di Indonesia.


17

Laporan. Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) 2009

Recommend Documents