strategi komunikasi Pendidikan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya ; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi Pendidikan dan budaya anti korupsi- strategi komunikasi Pendidikan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya ; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi Pendidikan dan budaya anti korupsi - strategi komunikasi Pendidikan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya ; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi Pendidikan dan budaya anti korupsi - strategi komunikasi Pendidikan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya ; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi Pendidikan dan budaya anti korupsi- strategi komunikasi Pendidikan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya ; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi Pendidikan dan budaya anti korupsi - strategi komunikasi Pendidikan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya ; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi Pendidikan dan budaya anti korupsi - strategi komunikasi Pendidikan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya ; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi Pendidikan dan budaya anti korupsi- strategi komunikasi Pendidikan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya ; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi Pendidikan dan budaya anti korupsi - strategi komunikasi Pendidikan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya ; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi Pendidikan dan budaya anti korupsi - strategi komunikasi Pendidikan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya ; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi Pendidikan dan budaya anti korupsi- strategi komunikasi Pendidikan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya ; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi Pendidikan dan budaya anti korupsi - strategi komunikasi Pendidikan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya ; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi Pendidikan dan budaya anti korupsi - strategi komunikasi Pendidikan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya ; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi Pendidikan dan budaya anti korupsi- strategi komunikasi Pendidikan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya ; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi Pendidikan dan budaya anti korupsi - strategi komunikasi Pendidikan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya ; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi Pendidikan dan budaya anti korupsi - strategi komunikasi Pendidikan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya ; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi Pendidikan dan budaya anti korupsi- strategi komunikasi Pendidikan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya ; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi Pendidikan dan budaya anti korupsi - strategi komunikasi Pendidikan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya ; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi Pendidikan dan budaya anti korupsi - strategi komunikasi Pendidikan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya ; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi Pendidikan dan budaya anti korupsi- strategi komunikasi Pendidikan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya ; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi Pendidikan dan budaya anti korupsi - strategi komunikasi Pendidikan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya ; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi Pendidikan dan budaya anti korupsi - strategi komunikasi Pendidikan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya ; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi Pendidikan dan budaya anti korupsi- strategi komunikasi Pendidikan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya ; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi Pendidikan dan budaya anti korupsi - strategi komunikasi Pendidikan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya ; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi Pendidikan dan budaya anti korupsi - strategi komunikasi Pendidikan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya ; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi Pendidikan dan budaya anti korupsi- strategi komunikasi Pendidikan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya ; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi Pendidikan dan budaya anti korupsi - strategi komunikasi Pendidikan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya ; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi Pendidikan dan budaya anti korupsi -strategi komunikasi Pendidikan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya ; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi Pendidikan dan budaya anti korupsi- strategi komunikasi Pendidikan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya ; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi Pendidikan dan budaya anti korupsi - strategi komunikasi Pendidikan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya ; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi Pendidikan dan budaya anti korupsi -
STRATEGI
KOMUNIKASI
BUDAYA
PENDIDIKAN
ANTIKORUPSI
STRATEGI
BUDAYA
STRATEGI KOMUNIKA S
ANTIKORUPSI
PENDIDIKAI N DAN BU
DAYA
ANTI KORU
PSI
KOMUNIKASI
PENDIDIKAN
BUDAYA
ANTIKORUPSI
strategi komunikasi Pendidikan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya ; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi Pendidikan dan budaya anti korupsi- strategi komunikasi Pendidikan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya ; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi Pendidikan dan budaya anti korupsi - strategi komunikasi Pendidikan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya ; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi Pendidikan dan budaya anti korupsi - strategi komunikasi Pendidikan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya ; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi Pendidikan dan budaya anti korupsi- strategi komunikasi Pendidikan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya ; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi Pendidikan dan budaya anti korupsi - strategi komunikasi Pendidikan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya ; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi Pendidikan dan budaya anti korupsi - strategi komunikasi Pendidikan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya ; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi Pendidikan dan budaya anti korupsi- strategi komunikasi Pendidikan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya ; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi Pendidikan dan budaya anti korupsi - strategi komunikasi Pendidikan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya ; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi Pendidikan dan budaya anti korupsi - strategi komunikasi Pendidikan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya ; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi Pendidikan dan budaya anti korupsi- strategi komunikasi Pendidikan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya ; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi Pendidikan dan budaya anti korupsi - strategi komunikasi Pendidikan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya ; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi Pendidikan dan budaya anti korupsi - strategi komunikasi Pendidikan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya ; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi Pendidikan dan budaya anti korupsi- strategi komunikasi Pendidikan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya ; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi Pendidikan dan budaya anti korupsi - strategi komunikasi Pendidikan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya ; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi Pendidikan dan budaya anti korupsi - strategi komunikasi Pendidikan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya ; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi Pendidikan dan budaya anti korupsi- strategi komunikasi Pendidikan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya ; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi Pendidikan dan budaya anti korupsi - strategi komunikasi Pendidikan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya ; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi Pendidikan dan budaya anti korupsi - strategi komunikasi Pendidikan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya ; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi Pendidikan dan budaya anti korupsi- strategi komunikasi Pendidikan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya ; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi Pendidikan dan budaya anti korupsi - strategi komunikasi Pendidikan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya ; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi Pendidikan dan budaya anti korupsi - strategi komunikasi Pendidikan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya ; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi Pendidikan dan budaya anti korupsi- strategi komunikasi Pendidikan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya ; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi Pendidikan dan budaya anti korupsi - strategi komunikasi Pendidikan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya ; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi Pendidikan dan budaya anti korupsi - strategi komunikasi Pendidikan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya ; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi Pendidikan dan budaya anti korupsi- strategi komunikasi Pendidikan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya ; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi Pendidikan dan budaya anti korupsi - strategi komunikasi Pendidikan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya ; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi Pendidikan dan budaya anti korupsi -strategi komunikasi Pendidikan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya ; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi Pendidikan dan budaya anti korupsi- strategi komunikasi Pendidikan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya ; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi Pendidikan dan budaya anti korupsi - strategi komunikasi Pendidikan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya ; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi komunikasi Pendidikan dan budaya anti korupsi; strategi Pendidikan dan budaya anti korupsi -
STRATEGI
KOMUNIKASI
BUDAYA
PENDIDIKAN
ANTIKORUPSI
STRATEGI
BUDAYA
STRATEGI KOMUNIKA S
ANTIKORUPSI
PENDIDIKAI N DAN BU
DAYA
ANTI KORU
PSI
KOMUNIKASI
PENDIDIKAN
BUDAYA
ANTIKORUPSI
Katalog Dalam Terbitan. Kementerian Kesehatan RI 364.132 3 Ind
Indonesia. Kementerian Kesehatan RI. Sekretariat Jenderal Strategi komunikasi pendidikan dan budaya anti korupsi (PBAK) Kementerian Kesehatan. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI. 2013. ISBN 978-602-235-359-1
1. Judul
I. CORRUPTION – LAW AND LEGISLATION II. CORRUPTION – GOVERNMENT POLICY
KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwasanya kami bisa menyelesaikan Strategi Komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi (PBAK) Kementerian Kesehatan Tahun 2013. Era keterbukaan informasi di Indonesia menyebabkan masyarakat semakin pandai, berani dan terbuka dalam menyampaikan pandangan, pendapat dan keluhan yang dialami khususnya dalam bidang kesehatan. Sejalan hal tersebut Kementerian Kesehatan berupaya untuk memenuhi hak untuk tahu masyarakat, sementara masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan berperan serta aktif dalam setiap proses penyelenggaraan pembangunan. Sehingga akan terwujud tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi di lingkungan Kementerian Kesehatan. Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) di Indonesia memasuki era baru dengan kehadiran Strategi Nasional PPK. Di dalam Stranas ini, layanan informasi dan komunikasi publik menjadi bagian tak terpisahkan. Strategi komunikasi PBAK yang telah disusun akan berfungsi: (1) sebagai pedoman untuk memilih dan menetapkan unsur‐unsur komunikasi, antara lain analisis situasi, pemilihan khalayak, pengemasan pesan, pemilihan media, penentuan waktu dan alokasi anggaran serta monitoring dan evaluasi dampak; (2) memberikan acuan dalam berkomunikasi tentang nilai-nilai budaya anti korupsi sebagai bagian pembudayaan anti korupsi di lingkungan Kementerian Kesehatan; dan (3) membantu Kementerian Kesehatan dalam mengembangkan sinergitas komunikasi pesan PBAK dengan Kementerian/Lembaga lain dan para mitra strategis.
i
Strategi komunikasi PBAK ini menggambarkan panduan dalam berkomunikasi untuk perubahan perilaku dan budaya anti korupsi di lingkungan Kementerian Kesehatan mulai dari analisis situasi potensi rawan korupsi, analisis budaya dan komunikasi antikorupsi, penetapan dampak dan sasaran komunikasi, pemilihan khalayak sasaran, pengemasan pesan komunikasi, pemilihan media dan kegiatan komunikasi, penetapan komunikator, pelaksanaan kegiatan komunikasi, monitoring dan evaluasi strategi komunikasi PBAK. Keberadaan Rencana Strategi Komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi diharapkan dapat mendorong Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan, masyarakat dan sektor swasta untuk meningkatkan peran aktif dalam mencegah dan memberantas korupsi. Upaya tersebut merupakan bagian dari kebijakan Kementerian Kesehatan dalam mewujudkan Kementerian Kesehatan yang bebas dari korupsi dan sebagai kontribusi dalam melaksanakan program antikorupsi secara nasional. Kritik dan saran sangat kami harapkan untuk peningkatan strategi komunikasi dalam melakukan perubahan perilaku dan budaya anti korupsi di lingkungan Kementerian Kesehatan di masa mendatang.
ii
DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar
i
Daftar Isi
ii
BAB I PENDAHULUAN A.
Latar Belakang ...........................................
7
B.
Pengertian ..................................................
10
C.
Maksud dan Tujuan ...................................
11
D.
Ruang Lingkup ..........................................
11
BAB II STRATEGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI KORUPSI (PBAK) A.
Analisis Situasi ............................................
12
B.
Penetapan Tujuan/Sasaran Komunikasi .....
18
C.
Pemilihan Khalayak Sasaran ........................
25
D.
Pengemasan Pesan Komunikasi ..................
25
E.
Pemilihan Media/Aktivitas Komunikasi ........
26
F.
Penetapan Komunikator ...............................
27
G.
Pelaksanaan Kegiatan Komunikasi ...............
27
H.
Rencana Aksi Komunikasi ............................
28
I.
Materi Komunikasi ........................................
28
J.
Jadwal Kegiatan PBAK ....................................
29
K.
Skema Pembiayaan .......................................
30
iii
BAB III MONITORING DAN EVALUASI STRATEGI KOMUNIKASI A.
Tujuan ...........................................................
32
B.
Lingkup ..........................................................
32
C.
Metode dan Alat .............................................
33
BAB IV PENUTUP
35
iv
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 232/Menkes/SK/VI/2013 TENTANG STRATEGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI KORUPSI KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2013 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang :
a. bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi perlu disusun Strategi Komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi Kementerian Kesehatan; b. bahwa pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kementerian Kesehatan sebagai salah satu kegiatan reformasi birokrasi yang dilaksanakan Kementerian Kesehatan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pelaksanaan Strategi Komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi Kementerian Kesehatan Tahun 2013;
1
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2
5.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7.
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8.
Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012-2025 dan Jangka Menengah 2012-2014
9.
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);
MEMUTUSKAN : .....
3
MEMUTUSKAN: Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STRATEGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI KORUPSI KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2013.
KESATU
:
Strategi Komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi Kementerian Kesehatan Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
KEDUA
:
Rencana Aksi Strategi Komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi Kementerian Kesehatan Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. Kegiatan Pendidikan dan Budaya Antikorupsi di lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2013 yaitu : 1. Penyusunan Buku Panduan Penggunaan Fasilitas Kantor 2. Penyusunan Gratifikasi
Buku
Panduan
3. Pertemuan Peningkatan tentang Antikorupsi
tentang
Pemahaman
4. Penyebarluasan informasi tentang nilainilai antikorupsi
4
5. Penyebarluasan informasi tentang peran penting dan manfaat whitsle blower dan justice collaboration KETIGA
:
Strategi Komunikasi Pendidikan dan Budaya Antikorupsi (PBAK) untuk dilaksanakan terutama di 4 (empat) lokus terpilih dan satuan kerja lain di lingkungan Kementerian Kesehatan RI.
KEEMPAT
:
Empat lokus sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga terdiri atas: 1. Biro Umum, Sekretariat Jenderal; 2. Kantor Kesehatan Pelabuhan Tanjung Priok, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan; 3. RSUP H. Adam Malik Medan, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan; dan 4. Politeknik Kesehatan Manado, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
KELIMA
:
Seluruh pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kegiatan Strategi Komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi (PBAK) Kementerian Kesehatan Tahun 2013 dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan.
5
KEENAM
:
Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
6
LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI ESEHATAN NOMOR: 232/Menkes/SK/VI/2013 TENTANG STRATEGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI KORUPSI KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2013 BAB I PENDAHULUAN A.
Latar Belakang Korupsi merupakan perbuatan mengambil sesuatu yang sebenarnya bukan haknya, yang merugikan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk keuntungan pribadi atau golongan. Korupsi merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 junto UU No.20 Tahun 2001). Tindakan korupsi dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari pribadi yang terdiri dari (a) aspek moral, seperti: lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, sikap atau perilaku hidup konsumtif dan (b) aspek sosial seperti keluarga yang dapat mendorong seseorang untuk berperilaku korup. Faktor eksternal bisa tercermin dalam aspek ekonomi, misalnya: penghasilan atau gaji tidak mencukupi kebutuhan, instabilitas politik, kepentingan politis, kekuasaan, ketiadaan akuntabilitas dan transparansi, serta lemahnya penegakan hukum serta
7
aspek sosial yaitu lingkungan atau masyarakat yang kurang mendukung perilaku anti korupsi. Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah berkembang secara sistematis dan kronis termasuk Pejabat Publik, Pejabat Negara atau Aparatur Negara. Hal ini berdampak tidak hanya merugikan keuangan negara, akan tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Hal ini bisa dilihat dari Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 2011 baru mencapai 3,0 atau berada dibawah rata-rata negara Asia lainnya. Sementara Indeks Integritas Nasional tahun 2012 sebesar 6,37 atau meningkat dibandingkan Indeks Integritas Nasional tahun 2011 yang mencapai 6,31. Kendati dalam beberapa tahun terakhir makin banyak kasus tipikor terungkap, namun secara keseluruhan keberhasilan Pencegahan dan pemberantasan Korupsi (PPK) belum memenuhi harapan publik tentang penerapan karakter anti korupsi di lingkungan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat. Berdasarkan hasil Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) pada bulan Oktober 2012 di 33 provinsi, 170 kabupaten/kota (49 kota dan 121 kabupaten) yang dilakukan terhadap 10.000 sampel rumah tangga menunjukkan bahwa sebagian besar (27 persen) responden menilai pemerintah merupakan sumber yang paling efektif (mudah diterima, dapat membawa hasil, berguna) dalam memberikan pengetahuan anti korupsi. Untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi (PPK) harus dilakukan lebih mendasar, intensif dan efektif. Pemerintah telah mengeluarkan: (1) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011, (2) Instruksi Presiden
8
Nomor 17 Tahun 2011, (3) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) Jangka Panjang Tahun 2012 - 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 – 2014, dan (4) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 2013 dibutuhkan pengembangan strategi komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi (PBAK) di semua Kementerian atau Lembaga termasuk Kementerian Kesehatan. Ketiadaan strategi komunikasi menyebabkan belum adanya perencanaan yang baik, menyeluruh, terpadu, dan sesuai kebutuhan yang ada. Keterlibatan masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan media massa dalam mendukung aksi PBAK di Kementerian Kesehatan juga belum dikembangkan secara masif dain intensif. Untuk menilai perilaku dan budaya anti korupsi bagi karyawan di lingkungan Kementerian Kesehatan telah dilakukan pre-assessment PBAK pada empat satuan kerja terpilih sejak tanggal 20-29 Mei 2013. Dasar pemilihan satuan kerja yang dilakukan pre-assessment PBAK adalah satuan kerja yang memenuhi kriteria berikut: (1) memberikan layanan publik, (2) melakukan pengadaan barang dan jasa, (3) mengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan (4) memberikan layanan administrasi pada Unit Layanan Terpadu/ULT khusus satuan kerja Biro Umum. Empat satuan kerja tersebut memiliki karakteristik dan latar belakang yang berbeda karena fungsi layanan dan perbedaan etnis dan budaya yang dimiliki.
9
Empat Satuan Kerja yang telah dilakukan preassessment PBAK adalah: 1. Politeknik Kesehatan Manado. 2. RSUP Adam Malik Medan. 3. Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Tanjung Priok. 4. Biro Umum Sekretariat Jenderal. B.
Pengertian Strategi merupakan rencana pelaksanaan kegiatan secara sistematis untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada dan kemungkinan hambatan/masalah yang akan dihadapi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan melalui suatu saluran kepada penerima pesan. Komunikasi dapat berupa komunikasi verbal, non verbal dan tertulis. Sedangkan strategi komunikasi merupakan perencanaan untuk menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan isu, kejadian, keadaan atau audiens. Strategi komunikasi ini merupakan panduan untuk menyebarluaskan kepada masyarakat, pemangku kepentingan atau kolega. Dalam strategi komunikasi yang dikembangkan ini menjelaskan mengenai panduan dalam pemilihan khalayak, perumusan pesan, pemilihan media, pemilihan komunikator dan penetapan dampak komunikasi yang diinginkan. Strategi komunikasi PBAK menggambarkan panduan dalam berkomunikasi untuk perubahan perilaku dan budaya anti korupsi di lingkungan Kementerian Kesehatan mulai dari: (1) analisis situasi potensi rawan
10
korupsi, (2) analisis budaya dan komunikasi antikorupsi, (3) penetapan dampak dan sasaran komunikasi, (4) pemilihan khalayak sasaran, (5) pengemasan pesan komunikasi, (6) pemilihan media dan kegiatan komunikasi, (7) penetapan komunikator, (8) pelaksanaan kegiatan komunikasi, dan (9) monitoring dan evaluasi strategi komunikasi PBAK. C.
Maksud dan Tujuan Maksud ditetapkan strategi komunikasi PBAK adalah: 1. Untuk mempermudah rancangan program dan kegiatan komunikasi PBAK di empat satuan kerja. 2. Sebagai pedoman pelaksanaan PBAK di empat satuan kerja. 3. Membantu Kementerian Kesehatan dalam mengembangkan sinergisitas komunikasi pesan PBAK. Tujuan penyusunan Strategi Komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi adalah: 1. Memberikan informasi dan meningkatkan kepedulian tentang perilaku dan budaya anti korupsi. 2. Membangun pemahaman dan kesadaran seluruh karyawan di empat satuan kerja terhadap perilaku dan budaya anti korupsi. 3. Meningkatkan peran serta karyawan empat satuan kerja dalam pelaksanaan budaya anti korupsi.
D.
Ruang Lingkup Ruang Lingkup dalam dokumen Strategi Komunikasi PBAK ini adalah:
11
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Analisis situasi perilaku dan komunikasi anti korupsi. Penetapan dampak dan sasaran komunikasi. Pemilihan khalayak sasaran. Pengemasan pesan komunikasi. Pemilihan media dan kegiatan komunikasi Penetapan komunikator. Pelaksanaan kegiatan komunikasi. Monitoring dan evaluasi strategi komunikasi PBAK.
BAB II STRATEGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI KORUPSI (PBAK) A.
Analisis Situasi Untuk mengetahui kondisi aspek budaya dan komunikasi PPK di lingkungan Kementerian Kesehatan telah dilakukan pre-assessment PBAK pada empat satuan kerja (Politeknik Kesehatan Manado, RSUP Adam Malik Medan, KKP Kelas I Tanjung Priok, dan Biro Umum Sekretariat Jenderal) dengan metode survei melalui kuesioner standar yang melibatkan seluruh karyawan (pimpinan, staf, dan honorer). Tingkat partisipasi karyawan Kementerian Kesehatan di empat satuan kerja sebanyak 2.234 orang (84,59% dari total karyawan). KKP Tanjung Priok menduduki urutan pertama persentase karyawan/responden yang mengikuti pre-assessment PBAK (97,20%), kemudian diikuti oleh Poltekkes Manado (86,75%), RSUP H. Adam Malik
12
(84,02%) dan terakhir Biro Umum (86,44%). Tingkat partisipasi dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut: Tabel 1 Tingkat Partisipasi yang mengikuti Assessment PBAK Di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI Tahun 2013 No.
Satuan Kerja Lokus
1.
Poltekkes Manado
2.
Jumlah
Jumlah
Pegawai
Responden
Persentase Responden
256
222
86,75%
RSUP Adam Malik Medan
1.890
1.588
84,02%
3.
KKP Tanjung Priok
143
139
97,20%
4.
Biro Umum
354
306
86,44%
2.641
2.234
84,59%
Jumlah
Tabel diatas menunjukkan bahwa tidak semua karyawan di empat satuan kerja dapat mengikuti pre-assessment PBAK karena sedang tugas belajar, ijin belajar, sakit, bekerja dengan sistem shift piket dan dinas luar daerah. Pre-assessment PBAK meliputi dua aspek yaitu aspek budaya dan aspek komunikasi. Penilaian aspek budaya terdiri dari 41 pernyataan dengan 8 dimensi yang diukur yaitu: (1) sikap kepemimpinan (diisi oleh staf), (2) rekan sejawat, (3) mitra kerja aparatur satker inferior, (4) mitra
13
kerja aparatur superior, (5) mitra kerja non aparatur, (6) responden dan peraturan/ketentuan kerja, (7) kebutuhan pribadi dan (8) persepsi gratifikasi. Sedangkan aspek komunikasi terdiri dari 15 pernyataan dengan 5 aspek yang dinilai yaitu: (1) aktivitas komunikasi, (2) media komunikasi, (3) pesan komunikator, (4) komunikator komunikasi dan (5) kebutuhan komunikasi. Hasil kualifikasi budaya dan arah komunikasi di Kementerian Kesehatan tahun 2013 terlihat pada tabel 2 sebagai berikut: Tabel 2 Hasil Pre-Assessment PBAK Kualifikasi Budaya dan Arah Komunikasi di Kementerian Kesehatan Tahun 2013 Kualifikasi Budaya No
Satker
Skor
1
Poltekkes Manado
84%
2
RSUP Adam Malik Medan
71,45%
3
KKP Tanjung Priok
80%
4
Biro Umum
71%
Kualifikasi Sangat Anti Korupsi
Arah Komunikasi Skor
Arah Komunikasi
84%
Advokasi
71,45%
Advokasi
Sangat Anti Korupsi
80%
Advokasi
Anti Korupsi
71%
Advokasi
Anti Korupsi
14
Untuk aspek budaya, skor yang diperoleh mulai dari 71% sampai dengan 84% yang dapat dikategorikan sebagai Anti Korupsi sampai Sangat Anti Korupsi. Skor tertinggi hasil pre-assessment Poltekkes Manado dengan skor 84% (Sangat Anti Korupsi), KKP Tanjung Priok dengan skor 80% (Sangat Anti Korupsi), RSUP Adam Malik Medan dengan skor nilai 71,45% (Anti Korupsi) dan Biro Umum dengan skor 71% (Anti Korupsi). Hasil pre-assessment menunjukkan bahwa arah komunikasi PBAK adalah Advokasi. Adapun aspek komunikasi terdiri dari level komunikasi, aspek komunikasi, dan tahap krusial terlihat pada tabel 3 sebagai berikut: Tabel 3 Hasil Pre-Assessment PBAK Aspek Komunikasi di Kementerian Kesehatan Tahun 2013 Level Komunikasi Satker Poltekkes Manado RSUP Adam Malik Medan KKP Tanjung Priok Biro Umum
Aspek Komunikasi
Skor
Level
Skor
47,00
Pembudayaan
7,90
36,94
Penggerakan
6,57
40,33
Penggerakan
7,03
43,30
Penggerakan
7,30
15
Aspek Kebutuhan Komunikasi Kebutuhan Komunikasi Kebutuhan Komunikasi Kebutuhan Komunikasi
Tahap Krusial Skor
Tahap
14,70
Dampak
11,94
Dampak
12,82
Dampak
13,20
Dampak
Tabel diatas menjelaskan bahwa level komunikasi pada 3 satuan kerja berada pada level penggerakan sedangkan 1 (satu) satuan kerja (Poltekkes Manado) sudah berada pada level pembudayaan. Hasil penilaian dimensi nilai budaya anti korupsi pada satuan kerja dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Tabel 4 Hasil Pre-Assessment PBAK Dimensi Nilai Budaya Antikorupsi Kementerian Kesehatan Tahun 2013 Persentase Masing-masing Satker RSUP KKP Biro Poltekkes Adam Tanjung Umum Manado Malik Priok Medan
No
Dimensi
1
Sikap Kepemimpinan
85%
70%
76%
67%
2
Rekan Sejawat
82%
79%
80%
80%
3
Mitra kerja Aparatur Satker Inferior
88%
83%
82%
80%
4
Mitra kerja Aparatur Satker Superior
100%
91%
95%
94%
5
Mitra Kerja Aparatur
non
90%
81%
85%
82%
6
Peraturan/Ketentuan Kerja
83%
84%
82%
80%
7
Kebutuhan Pribadi
68%
43%
71%
49%
8
Persepsi Gratifikasi
80%
45%
75%
47%
16
Dimensi nilai budaya anti korupsi yang persentasenya paling rendah dan perlu mendapat perhatian adalah dimensi kebutuhan pribadi dan persepsi gratifikasi. Penilaian dimensi kebutuhan pribadi di RSUP Adam Malik Medan (43%), Poltekkes Manado (68%), dan KKP Tanjung Priok (71%). Penilaian persepsi gratifikasi pada Biro Umum (47%). Adapun dimensi kebutuhan pribadi menyangkut: (1) Penghasilan resmi saya dapat mencukupi gaya hidup saya; (2) saya memanfaatkan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi; (3) saya pernah menggunakan fasilitas pribadi untuk mendukung operasional satker; (4) pimpinan satker saya akan memberikan tambahan dana pibadi apabila satker membutuhkannya; dan (5) pembiayaan diluar DIPA masih diperlukan oleh Satker. Dimensi persepsi gratifikasi meliputi: (1) pemahaman mengenai gratifikasi masih rendah; (2) menerima pemberian dari rekanan merupakan hal yang wajar; (3) memberikan hadiah pada atasan merupakan hal yang wajar; (4) bertemu dengan rekanan di luar jam kantor merupakan hal yang wajar; dan (5) menerima hadiah ulang tahun dari rekanan hal yang wajar. Berdasarkan data analisis diatas maka perlu dilakukan perubahan pada aspek komunikasi dan dimensi nilai budaya anti korupsi. Peningkatan dari level penggerakan ke level pembudayaan perlu dilakukan pada aspek komunikasi, sedangkan pada dimensi nilai budaya anti korupsi perlu dilakukan perubahan pada dimensi kebutuhan pribadi dan persepsi gratifikasi.
17
B. Penetapan Tujuan/Sasaran Komunikasi Berdasarkan hasil analisis pre-assessment PBAK dan pemilihan strategi komunikasi yang sesuai, Kementerian Kesehatan menetapkan tujuan dan sasaran komunikasi yang akan dilaksanakan selama tahun 2013. Tujuan dan sasaran tersebut menyangkut kegiatan penanganan aspek kebutuhan pribadi dan persepsi gratifikasi sebagaimana dalam tabel 5 dan tabel 6. Tabel 5 Tujuan dan Sasaran Komunikasi pada nilai Budaya Kebutuhan Pribadi Tujuan Komunikasi
Sasaran Komunikasi
Memahami
1.
(afektif) bahwa Kebutuhan pribadi itu selalu meningkat sesuai dengan penghasilan dan perkembangan harga kebutuhan.
Melaksanakan dan memperkuat aktivitas antikorupsi
18
Menyarankan (to suggest) untuk bersyukur dan hidup sederhana sesuai dengan penghasilan sekarang; 2. Memotivasi (motivating) untuk meningkatkan penghasilan dengan bekerja keras dan mendapatkan hasil sesuai prosedur; 3. Tanggung jawab untuk tidak menggunakan fasilitas kantor untuk keperluan pribadi. Memotivasi karyawan agar bekerja keras, selalu bersyukur, merencanakan keuangan keluarga dengan baik, dan disiplin dalam melaksanakan tugas.
Tabel 6 Tujuan dan Sasaran Komunikasi pada nilai Budaya Persepsi Gratifikasi Tujuan Komunikasi
Sasaran Komunikasi
Mengetahui (kognitif) persepsi gratifikasi
Menyampaikan informasi untuk memahami gratifikasi
Memahami (afektif) gratifikasi
Menyarankan (to suggest) untuk belajar membedakan mana yang gratifikasi mana yang tidak
Melaksanakan (konatif)
Menolak pemberian dan melapor jika ada gratifikasi.
Target perubahan skor dimensi kebutuhan pribadi dan persepsi gratifikasi masing-masing meningkat 1% dari nilai yang dicapai pada pre-assessment PBAK. Rincian perubahan skor nilai budaya anti korupsi di Kementerian Kesehatan sebagaimana tergambar dalam tabel 7.
19
Tabel 7 Nilai Capaian dan Target Perubahan Nilai Budaya Antikorupsi Di Kementerian Kesehatan Tahun 2013
No.
Satuan Kerja
Skor Dimensi Kebutuhan Pribadi Capaian (%)
Skor Dimensi Persepsi Gratifikasi
Target (%)
Capaian (%)
Target (%)
1.
Poltekkes Manado
68
69
80
81
2.
RSUP Adam Malik Medan
43
44
45
46
3.
KKP Tanjung Priok
71
72
75
76
4.
Biro Umum
49
50
47
48
Target perubahan nilai budaya anti korupsi akan dievaluasi melalui post-assessment pada bulan November 2013. Sebelum post-assessment, perlu dilakukan intervensi terhadap 4 satuan kerja sesuai dengan arah komunikasi terpilih yang akan diuraikan sebagai berikut: 1. Strategi Advokasi dengan cara: a. Mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan komunikasi untuk efektifitas PBAK di lingkungan lembaga pemerintah dan sektor swasta. b. Meningkatkan kesadaran integritas dan internalisasi nilai-nilai anti korupsi.
20
c. Meningkatkan kesadaran dan keterlibatan komunitas dan masyarakat dalam upaya PPK dalam bentuk wishtleblower dan justice collaborator. 2. Strategi Komunikasi dengan cara: a. Mendorong penulisan dan penerbitan buku oleh para aparatur pemerintah, pegiat anti korupsi, wakil dari kalangan swasta dan kalangan akademisi yang memiliki perhatian dan keahlian di bidang PBAK. b. Mendorong penyelenggaraan event bersama dalam kaitan PBAK yang melibatkan kelompok masyarakat, kementerian, lembaga dan komunitas nasional atau internasional. c. Mendorong dan mengembangkan kesadaran aparatur pemerintah dan masyarakat untuk memiliiki nilai berani untuk menolak gratifikasi, peduli untuk melaporkan korupsi dan mandiri dalam bertindak. d. Mendorong setiap lembaga mengembangkan diskusi mengenai praktik dan nilai anti korupsi dalam lembaga. e. Lomba/kontes penulisan artikel, program radio, dan film pendek/iklan televisi tentang aktivitas PBAK di masing‐masing lembaga. f. Penyebarluasan informasi mengenai peran penting dan manfaat whistleblower system dan justice collaborator. g. Mendorong satuan kerja untuk melakukan Penjaminan keamanan identitas bagi whistleblower dan atau justice colaborator di setiap satuan kerja selama belum terbukti/kasus masuk ke pengadilan. h. Mendorong komunitas dan masyarakat untuk memberikan dukungan moral bagi whistle blower dan atau justice colaborator.
21
3. Nilai Budaya Anti Korupsi. Nilai-nilai dominan anti korupsi yang akan dikomunikasikan adalah TANGGUNG JAWAB dan DISIPLIN. Hal ini sesuai dengan sinergisitas rencana aksi berbasis tema pada tahun 2013 yang mengusung isu “Keterbukaan” melalui penguatan karakter melalui keterbukaan dan lembaga pemerintah diharapkan bisa menekan dan menghilangkan peluang korupsi, sedangkan di tingkat masyarakat diharapkan dapat mengurangi sikap permisif terhadap pelaku tindak pidana korupsi. 4. Kegiatan utama komunikasi yang akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2013 ini adalah: 1. Penyusunan dan sosialisasi buku panduan penggunaan fasilitas kantor. 2. Penyusunan dan sosialisasi buku panduan memahami gratifikasi. 3. Workshop dan/atau pertemuan peningkatan pemahaman tentang anti korupsi. 4. Penyebarluasan nilai-nilai anti korupsi (disiplin dan tanggung jawab) berkaitan dengan kebutuhan pribadi dan persepsi gratifikasi. 5. Penyebarluasan informasi tentang peran penting dan manfaat whistle blower dan justice collaborator. Berdasarkan kegiatan utama yang telah ditetapkan, dikembangkan konsep rumah pesan sebagai berikut:
22
Gambar 1 Rumah Pesan Komunikasi PBAK
Tujuan utama pesan komunikasi tersebut adalah Kementerian Kesehatan bertekad mewujudkan aparatur yang bersih dan melayani melalui 3 (tiga) pilar yakni: 1. Memiliki peraturan dan infrastruktur yang komprehensif di bidang pencegahan dan pemberantasan korupsi. Beberapa peraturan dan infrastruktur yang ada telah dikembangkan Kementerian Kesehatan antara lain Peraturan Menkes Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kode Etik PNS di Kementerian Kesehatan, SK Menkes Nomor: HK.03.01/Menkes/066/I/2010 tentang Wajib Lapor Harta Kekayaan bagi Pejabat di Lingkungan Kementerian Kesehatan, Pembentukan unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Pembentukan Unit Layanan Terpadu (ULT), Pembentukan Unit
23
Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Kesehatan, adanya HALO KEMKES 500567 untuk layanan informasi dan pengaduan, adanya pakta integritas, sanksi dan pembinaan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Kesehatan. 2. Pimpinan dan segenap jajaran Kementerian Kesehatan memiliki komitmen dalam menerapkan nilai-nilai anti korupsi. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan antara lain: pelaporan LHKPN, pelaporan gratifikasi, komitmen Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, informasi dan edukasi Whistleblower System, pemutaran filler zona integritas dan WBK, implementasi materi pendidikan anti korupsi untuk Diklat (Pra Jabatan, Pimpinan dan Teknis), dan pelaksanaan Lelang Jabatan Eselon Satu. 3. Aparatur Kementerian Kesehatan senantiasa memberikan pelayanan yang baik, mendorong mitra kerja untuk menerapkan nilai-nilai anti korupsi. Beberapa kegiatan yang sudah dilakukan untuk mewujudkan tersebut adalah: Pelayanan Publik dan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan, Pakta Integritas Penyedia Barang/Jasa, Sistem Pelaporan Kekayaan, Pemenuhan Mutu Layanan Publik sesuai standar (ISO, Joint Comittion International/JCI, dll), penerimaan CPNS dan TKHI secara online, Opini BPK tahun 2012 WTP, Sistem pelaporan dan penanganan pengaduan masyarakat secara terpadu, dan Survei Integritas Pelayanan Publik oleh KPK.
24
C. Pemilihan Khalayak Sasaran Sasaran kegiatan PBAK tahun 2013 pada empat satuan kerja adalah khalayak internal yang meliputi: 1) Pejabat struktural dan fungsional. 2) Pengelola keuangan (Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan/ Penguji SPM, Bendahara, Pejabat Pengadaan, Panitia Pengadaan, dan Panitia Penerima Pekerjaan). 3) Seluruh karyawan dan keluarga. D. Pengemasan Pesan Komunikasi Berdasarkan analisis situasi, pesan utama untuk komunikasi anti korupsi adalah SEHAT TANPA KORUPSI, serta nilai dominan anti korupsi yang akan dikomunikasikan adalah Tanggungjawab dan Disiplin. Nilai tanggung jawab akan mewujudkan pribadi yang utuh dan mengenal diri dengan baik. Setiap pribadi akan menyadari bahwa keberadaannya adalah untuk melakukan perbuatan baik demi kemaslahatan sesama manusia. Segala tindakan dan kegiatan yang dilakukan akan dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, negara, dan bangsa. Dengan kesadaran seperti ini maka seseorang tidak akan terlibat dalam praktek korupsi. Sedangkan nilai disiplin sebagai kunci keberhasilan semua orang. Ketekunan dan konsistensi untuk terus mengembangkan potensi diri membuat seseorang akan selalu mampu memberdayakan dirinya dalam menjalani
25
tugasnya. Kepatuhan pada prinsip kebaikan dan kebenaran menjadi pegangan utama dalam bekerja. Seseorang yang mempunyai pegangan kuat terhadap nilai kedisiplinan tidak akan terjerumus dalam kemalasan yang mendambakan kekayaan dengan cara yang mudah. E. Pemilihan Media/Aktivitas Komunikasi Arah komunikasi yang dipilih pada PBAK adalah ADVOKASI dengan media dan bentuk publikasi yang dipilih mempertimbangkan beberapa aspek seperti: 1) Hasil pre-assessment PBAK. 2) Karakteristik budaya dan etnik yang ada pada empat satuan kerja. 3) Ketersediaan alokasi anggaran pada tahun 2013. 4) Ketersediaan media komunikasi. 5) Sumber daya manusia. Media dan bentuk publikasi yang akan dilaksanakan adalah sebagaimana dalam tabel 9. Tabel 9 Pilihan Media dan Bentuk Publikasi No.
Media
Bentuk Publikasi/Kemasan
1.
Media Tatap Muka
rapat resmi/berkala, seminar, lokakarya (workshop), ceramah agama
2.
Media Massa (Cetak dan Penyiaran)
majalah internal, leaflet, brosur, televisi internal, iklan layanan melali media cetak maupun penyiaran
26
3.
Media luar ruangan
Spanduk, standing banner, backdrop, baliho, poster
4.
Internet dan sosial media
laman (website), portal, media sosial: Youtube, twitter, blog jejaring, facebook, forum diskusi online
5.
Spesial Event
Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN), dan Hari-hari besar lainnya
F. Penetapan Komunikator Pembawa pesan (komunikator) yang dipilih dengan mempertimbangkan: 1) Kewenangan sesuai tugas dan fungsi. 2) Kredibilitas. 3) Kompetensi yang dimiliki. 4) Pengalaman. 5) Kedekatan komunikator dengan khalayak sasaran (proximity). 6) Daya tarik (atraktif). Beberapa komunikator yang dapat dipilih: 1) Pejabat di lingkungan Kementerian Kesehatan 2) Pimpinan satuan kerja 3) Profesional 4) Motivator 5) Tokoh agama G. Pelaksanaan Kegiatan Komunikasi Kegiatan PBAK dilaksanakan Juli s,d, November 2013.
27
H. Rencana Aksi Komunikasi No.
Kegiatan
Komunikator
Media
Sasaran
1
Penyusunan dan sosialisasi buku panduan penggunaan fasilitas kantor
Pimpinan Unit Utama Media cetak: buku dan dan Pimpinan Satuan ebook Kerja
Seluruh Pegawai pada empat satker terpilih
2
Penyusunan dan sosialisasi Buku Panduan tentang Gratifikasi
Pimpinan Unit Utama Media cetak: buku dan dan Pimpinan Satuan ebook Kerja
Seluruh Pegawai pada empat satker terpilih
3
Workshop/Pertemuan peningkatan pemahaman tentang antikorupsi (alternatif Topik tentang Gaya Hidup PNS, Kesederhanaan, Perencanaan keuangan keluarga, sesuai Lokus )
Pimpinan Satuan Kerja, Pemuka Agama untuk Pertemuan Agama, Motivator, sesuai Lokus
4
Penyebarluasan informasi tentang nilai- Pimpinan Unit Utama nilai antikorupsi (disiplin, dan tanggung dan Pimpinan Satuan jawab ) berkaitan dengan kebutuhan Kerja pribadi dan gratifikasi
Media cetak: Leaflet, Seluruh Pegawai stiker, poster, banner dan pada empat satker Media luar ruang: Banner; terpilih Film WBBM
5
Penyebarluasan informasi tentang peran penting dan manfaat whitsle blower dan justice collaborator
Media cetak: Leaflet, Seluruh Pegawai stiker, poster, banner dan pada empat satker Media luar ruang: Banner; terpilih Film WBBM
Irjen dan Sesjen
Pertemuan berkala, forum Seluruh Pegawai pertemuan yang ada pada empat satker terpilih
I. Materi Komunikasi Pesan utama untuk komunikasi anti korupsi di lingkungan Kementerian Kesehatan adalah SEHAT TANPA KORUPSI. Hal ini mengingat bahwa korupsi akan merampas hak masyarakat untuk sehat. Nilai-nilai dominan anti korupsi yang akan dikomunikasi adalah Disiplin dan Tanggungjawab.
28
Nilai tanggung jawab akan memuwujudkan pribadi yang utuh dan mengenal diri dengan baik akan menyadari bahwa keberadaan dirinya di muka bumi adalah untuk melakukan perbuatan baik demi kemaslahatan sesama manusia. Segala tindak tanduk dan kegiatan yang dilakukannya akan dipertanggung jawabkan sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, negara, dan bangsanya. Dengan kesadaran seperti ini maka seseorang tidak akan tergelincir dalam perbuatan tercela dan nista. Sedangkan nilai dispilin sebagai kunci keberhasilan semua orang. Ketekunan dan konsistensi untuk terus mengembangkan potensi diri membuat seseorang akan selalu mampu memberdayakan dirinya dalam menjalani tugasnya. Kepatuhan pada prinsip kebaikan dan kebenaran menjadi pegangan utama dalam bekerja. Seseorang yang mempunyai pegangan kuat terhadap nilai kedisiplinan tidak akan terjerumus dalam kemalasan yang mendambakan kekayaan dengan cara yang mudah. J. Jadwal Kegiatan PBAK No. 1.
2.
Kegiatan Penyusunan dan sosialisasi panduan penggunaan fasilitas kantor Penyusunan dan sosialisasi buku panduan memahami gratifikasi
Bulan Juli – November 2013
Penanggung jawab Biro Umum, Promkes & Puskomblik
Juli – November 2013
Itjen, Promkes & Puskomblik
29
Keterangan
3.
Workshop dan/atau pertemuan peningkatan pemahaman tentang anti korupsi Penyebarluasan nilainilai anti korupsi (disiplin dan tanggung jawab) berkaitan dengan kebutuhan probadi dan persepsi gratifikasi Penyebarluasan informasi tentang peran penting dan manfaat whistle blower dan justice collaborator
4.
5.
Juli – November 2013
Promkes & Puskomblik
Juli – November 2013
Promkes & Puskomblik
Juli – November 2013
Itjen, Promkes & Puskomblik
Rencana Biaya (Rp)
Sumber
Dilaksanakan pada empat satuan kerja
K. Skema Pembiayaan No.
Kegiatan Komunikasi
1.
Penyusunan dan sosialisasi buku panduan penggunaan fasilitas kantor
258.000.000
DIPA Satker 2013
2.
Penyusunan dan sosialisasi buku panduan memahami gratifikasi
250.000.000
DIPA Satker 2013
30
Keterangan
3.
Workshop/Pertem uan peningkatan pemahaman tentang anti korupsi
178.000.000
DIPA Satker 2013
4.
Penyebarluasan informasi tentang nilai-nilai anti korupsi berkaitan dengan kebutuhan pribadi dan gratifikasi
50.000.000
DIPA Satker 2013
5.
Penyebarluasan informasi tentang peran penting dan manfaat whitsleblower dan justice collaborator
50.000.000
DIPA Satker 2013
Total
786.000.000
31
BAB III MONITORING DAN EVALUASI STRATEGI KOMUNIKASI A. Tujuan Kegiatan monitoring strategi komunikasi diselenggarakan untuk memastikan rangkaian kegiatan komunikasi yang dilakukan dapat mencapai sasaran dan memberi dampak sesuai yang diharapkan. Evaluasi merupakan kegiatan pengukuran secara sistematis yang dilakukan oleh pemerintah untuk menilai sejauh mana keberhasilan program dalam mencapai tujuannya. Evaluasi secara keseluruhan juga akan mencakup evaluasi terhadap kajian di bidang kegiatan komunikasi. Tujuan monitoring dan evaluasi agar setiap penanggung jawab dan pengambil keputusan dapat mengetahui keberhasilan maupun permasalahan yang dihadapi sedini mungkin untuk dapat ditangani secara tepat waktu. B. Lingkup Lingkup evaluasi dilakukan berdasarkan tiga aspek utama, yaitu: 1. Keberhasilan dan Kegagalan Strategi Kriteria keberhasilan strakom PBAK dengan cara membandingkan hasil assessment budaya anti korupsi dan pola komunikasi lembaga mengenai PBAK. Kriteria
32
tersebut tidak hanya mengukur keberhasilan atau kegagalan khalayak sasaran dalam nenerapkan inovasi, tetapi juga kesuksesan dan kegagalan pelaku komunikasi PBAK dalam menyampaikan nilai‐nilai anti korupsi. 2. Sudut Pandang Khalayak Sasaran Kriteria keberhasilan strakom PBAK dari sudut khalayak sasaran dicirikan oleh hal-hal sebagai berikut: (1) adanya unsur pemahaman, kepedulian, dan kemampuan karyawan pada empat satuan kerja dalam menyeleksi dan menerapkan nilai-nilai anti korupsi, dan (2) komitmen dan kesepakatan aktif untuk meningkatkan dan mengembangkan budaya anti korupsi di empat satuan kerja. 3. Sudut Pandang Pelaku Komunikasi Kriteria keberhasilan strakom dari sudut pelaku komunikasi dicirikan oleh hal-hal sebagai berikut: (1) citra positif satuan kerja di mata masyarakat mengenai pembudayaan anti korupsi, (2) penyampaian informasi yang lengkap dan benar berkenaan dengan nilai‐nilai anti korupsi sesuai kepentingan khalayak sasaran, dan (3) perluasan jangkauan informasi, dan pemantapan budaya anti korupsi. C. Metode dan Alat Monitoring dan evaluasi Strategi Komunikasi PBAK yang dilaksanakan di empat satuan kerja tahun 2013 dimulai sejak tahapan pra‐desain strategi komunikasi, penyusunan desain strategi komunikasi, dan pelaksanaan. Metode yang digunakan adalah post-assessment PBAK aspek budaya dan pola komunikasi PBAK. Alat yang
33
digunakan adalah kuesioner standar yang sama dengan pre-assessment PBAK. Kemudian pencapaian nilai skor aspek budaya dan pola komunikasi PBAK akan dilakukan penilaian apakah sudah terjadi perubahan aspek budaya dan komunikasi PBAK yang sudah dilaksanakan. Selain itu dilakukan monitoring dan evaluasi bentuk lain dengan melakukan uji petik beberapa media yang ada sesuai dengan strategi komunikasi yang telah ditetapkan. Metode monitoring dan evaluasi sebagaimana diuraikan dalam tabel 11.
yang
dilakukan
Tabel 11 Metode Monitoring dan Evaluasi PBAK No.
Sumber
Metode
1.
Assesment Budaya Antikorupsi
1. Memahami tentang persepsi setiap khalayak sasaran terhadap delapan dimensi PBAK. 2. Menganalisis tngkatan budaya anti korupsi di level satuan kerja.
2.
Assessment Pola Komunikasi PBAK
1. Monitoring perencanaan dan pelaksanaan komunikasi PBAK 2. Assessment terhadap respon khalayak sasaran atas pesan yang disampaikan.
3.
Pemantauan lain
Uji petik beberapa media dan lokasi dengan khalayak sasaran yang berbeda melalui penyebaran kuesioner dan interview ke khalayak sasaran.
34
BAB IV PENUTUP Strategi Komunikasi PBAK yang dilakukan merupakan salah satu upaya untuk mendorong percepatan pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Kementerian Kesehatan. Pelaksanaan strategi komunikasi melibatkan seluruh karyawan khususnya di empat satuan kerja terpilih, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran setiap karyawan terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kementerian Kesehatan. Selanjutnya diharapkan strategi komunikasi PBAK ini dapat direplikasi pada satuan kerja lain di lingkungan Kementerian Kesehatan dan pada akhirnya menjadi model pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif.
35
