STRATEGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI KORUPSI BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
2013
1
DAFTAR ISI STRATEGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI KORUPSI
COVER ......................................................................................................................... i SAMBUTAN .................................................................................................................. 1 DAFTAR ISI .................................................................................................................. 2 BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................. 3 A. Latar Belakang ................................................................................................. 3 B. Pengertian ........................................................................................................ 5 C. Maksud dan Tujuan .......................................................................................... 6 D. Ruang Lingkup ................................................................................................. 7 BAB II STRATEGI KOMUNIKASI PBAK ....................................................................... 8 A. Analisis Situasi ................................................................................................. 8 B. Penetapan Dampak / Sasaran Komunikasi ...................................................... 15 C. Pemilihan Khalayak Sasaran ........................................................................... 18 D. Pengemasan Pesan Komunikasi ..................................................................... 19 E. Pemilihan Media / Aktivitas Komunikasi ........................................................... 20 F. Penetapan Komunikator ................................................................................... 21 G. Pelaksanaan Kegiatan Komunikasi .................................................................. 21 BAB III MONITORING DAN EVALUASI STRAKOM ..................................................... 23 A. Tujuan .............................................................................................................. 23 B. Lingkup ............................................................................................................. 23 C. Metode dan Alat ............................................................................................... 24 BAB IV PENUTUP......................................................................................................... 25
2
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Rencana Strategis Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2010 – 2014 menggambarkan kelanjutan, peningkatan, pengembangan, dan pemantapan pengelolaan pertanahan yang selama ini telah dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi faktual yang terjadi saat ini, maupun refleksi obyektif ke depan. Visi Pembangunan Badan Pertanahan Nasional Tahun 2010-2014 adalah “MENJADI
LEMBAGA
YANG
MAMPU
MEWUJUDKAN
TANAH
DAN
PERTANAHAN UNTUK SEBESAR-BESAR KEMAKMURAN RAKYAT, SERTA KEADILAN
DAN
KEBERLANJUTAN
SISTEM
KEMASYARAKATAN,
KEBANGSAAN DAN KENEGARAAN REPUBLIK INDONESIA” yang selanjutnya dituangkan dalam misi sebagai berikut: 1. Peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan sumber-sumber baru kemakmuran rakyat,
pengurangan
kemiskinan
dan
kesenjangan
pendapatan,
serta
pemantapan ketahanan pangan; 2. Peningkatan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dan bermartabat dalam kaitannya denganpenguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T); 3. Perwujudan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa, konflik dan perkara pertanahan di seluruh tanah air dan penataan perangkat hukum dan sistem pengelolaan pertanahan sehingga tidak melahirkan sengketa, konflik dan perkara di kemudian hari; 4. Keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi yang akan datang terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan masyarakat, dan 5. Penguatan lembaga pertanahan sesuai dengan jiwa, semangat, prinsip dan aturan yang tertuang dalam UUPA dan aspirasi rakyat secara luas untuk mencapai tujuan pembangunan bidang pertanahan yaitu “Mengelola tanah seoptimal mungkin untuk mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat”.
3
Sasaran yang akan dicapai adalah terwujudnya sistem pengelolaan pertanahan yang efisien, efektif dan terlaksananya penegakkan hukum terhadap hak atas tanah masyarakat dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi dan demokrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. Permasalahan yang dihadapi Badan Pertanahan Nasional berkaitan dengan Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi (PBAK) sebagaimana tersurat dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pertanahan Nasional tahun 2010-2014 antara lain yaitu kapasitas kelembagaan pertanahan yang masih terbatas termasuk kapasitas (kualitas dan kuantitas) sumberdaya manusia (SDM) pada tatanan Kantor Pertanahan Kabupatan/Kota. Permasalahan lain yang menjadi pertimbangan berkaitan dengan hubungan antara PBAK dengan kapasitas SDM Badan Pertanahan Nasional adalah sebagai berikut. 1. Pendidikan yang ditempuh para pegawai Badan Pertanahan Nasional belum dianggap sebagai sarana efektif untuk melembagakan nilai-nilai anti korupsi, khususnya menciptakan karakter pegawai yang berintegritas. 2. Penanaman nilai-nilai anti korupsi belum dilakukan secara massif dan intensif melalui jalur pendidikan formal dan nonformal baik melalui kurikulum maupun di luar kurikulum. 3. Kerjasama dengan lembaga pendidikan formal untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi masih bersifat sektoral, kurang sinergis dan cenderung berjalan sendirisendiri. 4. Masih adanya sikap permisif terhadap korupsi dan individu pasif menyikapi tindakan koruptif.
Berkenaan dengan hal tersebut, maka kondisi jangka menengah yang diharapkan Badan Pertanahan Nasional di bidang sosial dan kelembagaan terkait dengan PBAK sebagaimana tertuang dalam Renstra Badan Pertanahan Nasional Tahun 2010 sampai dengan 2014 meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Terwujudnya reformasi birokrasi pada Badan Pertanahan Nasional diemban.
4
2. Regulasi dan kebijakan cukup memadai dan berjalan efektif. 3. Lembaga non pemerintah menjadi bagian penting dalam pembangunan. 4. Jejaring kerja terbangun secara memadai. 5. Pengawasan dan pengendalian berjalan efektif. 6. Tersedia dukungan sarana dan prasarana serta dana yang cukup dan profesional. 7. Akses masyarakat terhadap tanah dan pertanahan khususnya masyarakat lokal dan masyarakat adat secara proporsional terakomodir. 8. Kualitas kesejahteraan masyarakat semakin baik, termasuk dalam kaitannya dengan upaya-upaya percepatan pembangunan. Mengacu pada beberapa permasalahan dan kondisi yang diharapkan tersebut, maka Badan Pertanahan Nasional menyusun dan menetapkan Rencana Aksi Pencegahan Korupsi periode tahun 2011-2014 sebagai salah satu bentuk upaya penerapan kebijakan publik yang holistik dalam pembangunan bidang pertanahan. Berkenaan dengan pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tersebut, PBAK di lingkup Badan Pertanahan Nasional perlu lebih dikomunikasikan secara intensif kepada para pegawai seiring dengan pelaksanaan Strategi Nasional PPK Jangka Menengah (2012-2014) dan Jangka Panjang (2012-2025) melalui serangkaian Strategi Komunikasi PBAK guna mengatasi permasalahan yang ada di Badan Pertanahan Nasional dan memperkuat budaya anti korupsi.
B. Pengertian Strategi Komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi (Strakom PBAK) Badan Pertanahan Nasional Tahun 2013 secara garis besar merupakan serangkaian rencana aksi gerakan sosial dan atau pengembangan sistem nilai / sikap anti korupsi yang akan dilaksanakan di lingkup Badan Pertanahan Nasional pada Tahun 2013 dengan titik berat pesan nilai anti korupsi meliputi keterbukaan dan disiplin.
5
Pengertian Strakom PBAK berdasarkan unsur kata “strategi”, “komunikasi” serta “pendidikan dan budaya anti korupsi” secara definitif berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2013) dan secara konseptual dapat diartikan sebagai berikut. Strategi : 1) ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang dan damai; 2) rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Komunikasi : Pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi: Gerakan sosial dan atau pengembangan sistem nilai/sikap anti korupsi yang diintegrasikan dalam sistem budaya lokal masyarakat. Berdasarkan definisi dan konseptual unsur kata-kata tersebut di atas, maka “strategi komunikasi pendidikan dan budaya anti korupsi“ dapat digeneralisasi pengertiannya sebagai “serangkaian rencana aksi gerakan sosial dan atau pengembangan sistem nilai/sikap anti korupsi yang diintegrasikan dalam sistem budaya
lokal
masyarakat
serta
dilakukan
melalui
berbagai
kampanye/
pendidikan/internalisasi budaya anti korupsi di lingkungan pemerintah, swasta, masyarakat, pendidikan dasar/menengah/perguruan tinggi atau pusat kajian anti korupsi maupun pemangku kepentingan lainnya guna memberikan ruang bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi beserta sanksi sosialnya di masyarakat”.
C. Tujuan dan Maksud 1. Mempermudah merancang program dan aktivitas komunikasi PBAK di lingkup Badan Pertanahan Nasional sesuai fokus kegiatan yang diamanatkan Undang-Undang, Strategi Nasional PPK dan peraturan lain yang terkait. 2. Pedoman untuk memilih dan menetapkan unsur-unsur komunikasi antara lain analisis situasi, pemilihan khalayak, pengemasan pesan, pemilihan media, penentuan waktu dan alokasi anggaran serta monitoring dan evaluasi dampak.
6
3. Memberikan acuan pembudayaan anti korupsi di lingkup Badan Pertanahan Nasional. 4. Membantu Badan Pertanahan Nasional dalam mengembangkan sinergitas komunikasi pesan PBAK dengan Kementerian/Lembaga lain dan para mitra strategis.
D. Ruang Lingkup Ruang lingkup Strakom PBAK ini meliputi urgensi latar belakang serta maksud dan tujuan Strakom, analisis situasi, penetapan dampak/sasaran komunikasi, pemilihan khalayak sasaran, pengemasan pesan komunikasi, pemilihan media/aktivitas komunikasi, pemilihan komunikator, pelaksanaan kegiatan komunikasi serta monitoring dan evaluasi Strakom.
7
BAB II STRATEGI KOMUNIKASI (STRAKOM) A. Analisis Situasi Badan Pertanahan Nasional adalah lembaga Pemerintah non Kementerian yang bersifat vertikal, terdiri dari: 1. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; 2. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional; dan 3. Kantor Pertanahan. Badan Pertanahan Nasional secara struktur saat ini terdiri dari 7 unit eselon I (meliputi 1 unit Sekretariat Utama, 1 unit Inspektorat Utama, 5 unit Kedeputian) serta unit eselon I yang terdiri dari 3 bidang Staf Khusus. Setiap unit eselon I membawahi beberapa unit eselon II. Struktur organisasi jabatan unit eselon I lingkup Badan Pertanahan Nasional tersebut dapat dilihat pada gambar II.1 sebagai berikut. Gambar II.1 Organisasi Jabatan Lingkup Badan Pertanahan Nasional
8
Untuk tingkat provinsi, BPN RI memiliki instansi vertikal yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPN RI (Peraturan Kepala BPN RI Nomor 4 Tahun 2006). Lingkup Kantor Wilayah BPN Provinsi dapat dilihat pada gambar II.2 sebagai berikut. Gambar II.2 Organisasi Jabatan Lingkup Kantor Wilayah BPN Provinsi
9
Sedangkan untuk tingkat kabupaten/kota, BPN RI memiliki instansi vertikal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPN RI melalui Kepala Kanwil BPN Provinsi. Lingkup Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dapat dilihat pada gambar II.3 sebagai berikut. Gambar II.3 Organisasi Jabatan Lingkup Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
10
Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Badan Pertanahan Nasional periode tahun 2011-2014 yang berkaitan dengan Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi (PBAK) terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut.
Tabel II.1 Beberapa Jenis Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Badan Pertanahan Nasional Tahun 2011-2014 yang berkaitan dengan Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi. NO
KEGIATAN
1.
Pembinaan Pegawai
2.
Kode Etik Pegawai
3.
Kesederhanaan dalam pelaksanaan tugas (SOP)
4.
Intensifikasi Pelaporan LHKPN
URAIAN KEGIATAN a. Penyusunan buku saku disiplin b. Pelaksanaan pembinaan Penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kode etik pegawai a. Penyusunan konsep kesederhanaan dalam pelaksanaan tugas (SOP) b. Penetapan pola kesederhanaan dalam pelaksanaan tugas (SOP) c. Pelaksanaan pola kesederhanaan dalam pelaksanaan tugas (SOP) a. Pemberitahuan kepada Pejabat yang wajib menyampaikan LHKPN ke KPK b. Penagihan bukti penyampaian LHKPN oleh Pejabat terkait c. Pembimbingan bagi Pejabat yang belum menyampaikan LHKPN d. Evaluasi dan pelaporan progres penyampaian LHKPN e. Pemberian peringatan bagi Pejabat yang belum menyampaikan LHKPN
11
PENANGGUNG JAWAB Biro orpeg Eselon I masingmasing Biro Orpeg, Unit kerja masingmasing a. Biro Orpeg b. Eselon I masingmasing c. Eselon I masingmasing
Biro Orpeg/ Eselon I/Eselon II/ Auditor
5.
Fasilitasi pengaduan masyarakat
a. Penyusunan pedoman penanganan Dumas b. Penyediaan fasilitas atau sarana Dumas c. Pengelolaan dan tindak lanjut Dumas d. Pelaporan
Ittama dan Sestama
6.
Pengadaan a. Penyusunan Sistem Layanan Biro Umum Barang dan Jasa Pengadaan Secara Elektronik (LPSE/E- Procurement) b. Sosialisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik c. Pelatihan SDM pengelola LPSE d. Pembentukan Tim Pengelola pelaksanaan LPSE e. Pengadaan sarana LPSE f. Pelaksanaan LPSE
7.
8.
9.
Peningkatan a. Penyusunan standar Biro Orpeg dan kualitas operasional prosedur pelayanan masing-masing pelayanan publik pertanahan eselon I b. Pembangunan standar operasional prosedur pelayanan pertanahan c. Pelaksanaan standar operasional prosedur pelayanan pertanahan Fasilitasi a. Penyusunan pedoman Ittama dan Settama Whistleblower Whistleblower system system b. Sosialisasi Whistleblower system c. Penyediaan fasilitas atau sarana Whistleblower system d. Pengelolaan dan tindak lanjut Whistleblower system a. Sosialisasi reward and Peningkatan Biro Orpeg reward and punishment Pegawai punishment b. Penilaian terhadap pegawai Pegawai yang melanggar dan berprestasi c. Penilaian dan penetapan reward and punishment Dalam rangka mendukung upaya-upaya pencegahan yang telah ditetapkan
tersebut serta guna mendukung kebijakan nasional terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi secara terpadu, maka Badan Pertanahan Nasional 12
membutuhkan Strategi Komunikasi (Strakom) sebagai landasan operasional komunikasi untuk menginternalisasi nilai-nilai Anti Korupsi. Berkaitan dengan Strakom tersebut, Badan Pertanahan Nasional pada bulan April 2013 telah melaksanakan pre assessment di 6 (enam) lokus Satuan Kerja (Satker) yang terkait dengan pelayanan publik yaitu : 1. Direktorat Penetapan Batas Bidang Tanah dan Ruang; 2. Biro Umum; 3. Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta; 4. Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten; 5. Kantor Pertanahan Kota Jakarta Barat; dan 6. Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak.
Identifikasi pemahaman tentang anti korupsi pada ke-enam Satker tersebut dilaksanakan dengan kriteria, indikator dan hasil sebagaimana tabel berikut.
Tabel II.2 Indikator Penilaian Potret Budaya Anti Korupsi No 1 2 3 4
Kategori Sangat Permisif Permisif Anti Korupsi Sangat Anti Korupsi
Kisaran Skor/ Prosentase 62 (0-25%) 122 (26-50%) 183 (51-75%) 246 (76-100%)
Tabel II.3 Indikator Penilaian Potret Pola Komunikasi Anti Korupsi No Kategori Kisaran Skor/Nilai 1 Dasar 15 2 Menengah 30-45 (pergerakan) 3 Lanjut 60 (pembudayaan) Tabel II.4 Kriteria Pengukuran Budaya Anti Korupsi No MATERI 1. Pengukuran Terhadap Sikap Kepemimpinan 13
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pengukuran Terhadap Rekan Sejawat Pengukuran Terhadap Mitra Kerja (Aparatur di Satker Inferior; Satker lain yang diawasi oleh Satker Kami) Pengukuran Terhadap Mitra Kerja (Aparatur di Satker Superior; Satker pengawas/pemberi anggaran) Pengukuran Terhadap Mitra Kerja (Non-Aparatur Negara) Pengukuran Terhadap Responden dan Peraturan/Ketentuan Kerja Pengukuran Terhadap Kebutuhan Pribadi/Satuan Kerja Derajat Toleransi
Tabel II.5 Hasil Penilaian Akhir Identifikasi Pemahaman tentang Anti Korupsi pada 6 (enam) Satker Lingkup Badan Pertanahan Nasional Tahun 2013 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Dimensi I II III IV V VI VII VIII
Sub Total 85% 81% 80% 89% 85% 84% 73% 79%
Kualifikasi Sangat anti korupsi Sangat anti korupsi Sangat anti korupsi Sangat anti korupsi Sangat anti korupsi Sangat anti korupsi Anti korupsi Anti korupsi
Arah Komunikasi Advokasi Advokasi Advokasi Advokasi Advokasi Advokasi Advokasi Advokasi
Tabel II.6 Strategi Komunikasi PBAK Badan Pertanahan Nasional Tahun 2013 berdasarkan Hasil Pre Assessment pada 6 (enam) Unit Satker No Peringkat Prioritas Satker
1. 2. 3. 4.
Strategi Komunikasi
Strategi Sosialisasi Direktorat Penetapan Batas Internalisasi Bidang Tanah dan Ruang; Biro Umum; Internalisasi Kantor Wilayah BPN Provinsi Internalisasi DKI Jakarta; Kantor Wilayah BPN Provinsi Internalisasi Banten;
14
Strategi Edukasi Perubahan perilaku Perubahan perilaku Perubahan perilaku Perubahan perilaku
Strategi Advokasi Aksi / gerakan Aksi / gerakan Aksi / gerakan Aksi / gerakan
5. 6.
Kantor Pertanahan Kota Internalisasi Jakarta Barat; dan Kantor Pertanahan Kabupaten Internalisasi Lebak.
Perubahan perilaku Perubahan perilaku
Aksi / gerakan Aksi / gerakan
B. Penetapan Dampak / Sasaran Komunikasi 1. Tujuan Strakom PBAK Tujuan Strakom PBAK berdasarkan perspektif kepentingan Badan Pertanahan Nasional adalah untuk : a) memberikan informasi kepada para pegawai lingkup Badan Pertanahan Nasional/para pihak terkait yang berkenaan dengan informasi ketentuan peraturan perundang-undangan, informasi upaya pencegahan dan strategi pemberantasan korupsi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional serta informasi titik-titik kritis terjadinya tindak pidana korupsi di bidang pembangunan pertanahan; b) membentuk pola pikir, pola sikap dan pola tindak para pegawai di lingkup kerja Badan Pertanahan Nasional dalam rangka menciptakan zona integritas dan tata kelola kepemerintahan yang baik dengan menganjurkan tindakan secara persuatif kepada para pegawai dalam pelaksanaan tugas di bidang pembangunan pertanahan melalui internalisasi sistem nilai budaya anti korupsi yang terdiri dari jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggungjawab, sederhana, kerja keras, berani dan adil; c) menciptakan media komunikasi eksternal dalam rangka kepentingan edukasi publik serta peningkatan kinerja Badan Pertanahan Nasional yang transparan dan akuntabel baik terkait pelayanan masyarakat oleh instansi di lingkup kerja Badan Pertanahan Nasional, sistem penanganan dan pengaduan masyarakat (whistleblower), perencanaan anggaran berbasis kinerja maupun hal-hal lain berkenaan dengan transparansi informasi publik.
Sedangkan tujuan Strakom PBAK berdasarkan kepentingan penerima adalah sebagai berikut :
15
a) para pegawai lingkup kerja Badan Pertanahan Nasional/pihak terkait dapat memahami dan mempelajari informasi yang berkenaan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,
upaya
pencegahan
dan
strategi
pemberantasan korupsi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional serta informasi mengenai titik-titik kritis terjadinya tindak pidana korupsi di bidang pembangunan pertanahan; b) para pegawai lingkup kerja Badan Pertanahan Nasional/pihak terkait dapat menerima
anjuran
tindakan
secara
persuatif
dalam
pelaksanaan
pembangunan bidang pertanahan serta dapat melaksanakan internalisasi sistem
nilai
budaya
anti
korupsi
(jujur,
peduli,
mandiri,
disiplin,
tanggungjawab, sederhana, kerja keras, berani dan adil).
Berkenaan dengan hal-hal tersebut serta berdasarkan analisis terhadap hasil pre assessment yang telah dilaksanakan, maka tujuan umum perubahan yang diharapkan melalui aktivitas komunikasi PBAK di lingkup Badan Pertanahan Nasional Tahun 2013 meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Meningkatnya pemanfaatan media massa (media cetak internal Badan Pertanahan Nasional) sebagai sarana komunikasi dan media penyampaian pesan PBAK. 2. Meningkatnya kesadaran para pegawai di lingkup Badan Pertanahan Nasional mengenai integritas dan internalisasi nilai-nilai anti korupsi.
2. Sasaran Strategi Komunikasi Sasaran Strakom PBAK berdasarkan sudut kepentingan sosial dan individu, antara lain adalah sebagai berikut : a) berbagi pengetahuan umum tentang PBAK di lingkup kerja Badan Pertanahan Nasional; b) sosialisasi peran, nilai, kebiasaan terkait anti korupsi kepada para pegawai di lingkup kerja Badan Pertanahan Nasional; c) pencapaian konsensus atau mengontrol tingkah laku para pegawai di lingkup kerja Badan Pertanahan Nasional agar sesuai dengan nilai-nilai anti korupsi; 16
d) menguji,
mempelajari
dan
memperoleh
gambaran
tentang
realitas,
kesempatan dan bahaya terkait kasus korupsi di lingkup kerja Badan Pertanahan Nasional; e) para pegawai di lingkup kerja Badan Pertanahan Nasional memperoleh pengetahuan
dan
keterampilan
tentang
Anti
Korupsi
yang
dapat
dipergunakan secara positif dalam kehidupan; f)
para pegawai di lingkup kerja Badan Pertanahan Nasional dapat menentukan keputusan atau pilihan untuk bertindak dan melaksanakan tugas sesuai nilai-nilai Anti Korupsi.
3. Dampak Strategi Komunikasi Dampak atau hasil komunikasi yang terjadi pada para pegawai di lingkup kerja Badan Pertanahan Nasional/pihak-pihak terkait setelah menerima informasi berkenaan dengan PBAK meliputi 3 (tiga) aspek sebagai berikut. a) Aspek kognitif, aktivitas komunikasi diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran para pegawai terhadap nilai-nilai Anti Korupsi. b) Aspek afektif, aktivitas komunikasi diharapkan dapat mengubah dan meningkatkan kesadaran terhadap Anti Korupsi. c) Aspek konatif, aktivitas komunikasi diharapkan memunculkan partisipasi para pegawai dalam aktivitas Anti Korupsi.
Berdasarkan analisis terhadap hasil pre assessment, maka dampak hasil komunikasi yang diharapkan dari Strakom PBAK tahun 2013 adalah aspek konatif (tingkat melaksanakan) dengan sasaran komunikasi berupa meyakinkan, mendidik dan mendukung pembuatan keputusan.
C. Pemilihan Khalayak Sasaran Berdasarkan analisis khalayak melalui pengumpulan data dan informasi dengan mempertimbangkan faktor kebutuhan dan identifikasi permasalahan yang 17
dihadapi Badan Pertanahan Nasional terkait pelayanan publik, maka ditentukan area potensi rawan korupsi pada BPN RI yang menjadi target dalam komunikasi pesan PBAK yaitu pelayanan pengukuran dan pelayanan penerbitan sertipikat hak atas tanah. Lokus yang dijadikan sasaran meliputi 38 (tiga puluh delapan) Kantor Pertanahan yang berada di Ibu kota Provinsi dan DKI Jakarta: 1. Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh; 2. Kantor Pertanahan Kota Medan; 3. Kantor Pertanahan Kota Padang; 4. Kantor Pertanahan Kota Pekan Baru; 5. Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang; 6. Kantor Pertanahan Kota Jambi; 7. Kantor Pertanahan Kota Bengkulu; 8. Kantor Pertanahan Kota Palembang; 9. Kantor Pertanahan Kota Pangkal Pinang; 10. Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung; 11. Kantor Pertanahan Kabupaten Serang; 12. Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat; 13. Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan; 14. Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat; 15. Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur; 16. Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara; 17. Kantor Pertanahan Kota Bandung; 18. Kantor Pertanahan Kota Semarang; 19. Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta; 20. Kantor Pertanahan Kota Surabaya I; 21. Kantor Pertanahan Kota Surabaya II; 22. Kantor Pertanahan Kota Pontianak; 23. Kantor Pertanahan Kota Palangkaraya; 24. Kantor Pertanahan Kota Samarinda; 25. Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin; 26. Kantor Pertanahan Kota Manado; 27. Kantor Pertanahan Kota Gorontalo; 18
28. Kantor Pertanahan Kota Palu; 29. Kantor Pertanahan Kota Makassar; 30. Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju; 31. Kantor Pertanahan Kota Kendari; 32. Kantor Pertanahan Kota Denpasar; 33. Kantor Pertanahan Kota Mataram; 34. Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang; 35. Kantor Pertanahan Kota Ambon; 36. Kantor Pertanahan Kota Ternate; 37. Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari; 38. Kantor Pertanahan Kota Jayapura.
D. Pengemasan Pesan Komunikasi Berdasarkan analisis terhadap hasil pelaksanaan pre assessment, maka arah komunikasi PBAK Tahun 2013 ditujukan kepada advokasi berupa aksi/gerakan yang didukung strategi sosialisasi berupa internalisasi serta strategi edukasi dalam hal perubahan perilaku. Isi pesan utama PBAK Tahun 2013 yang akan disampaikan kepada para pegawai lingkup Badan Pertanahan Nasional meliputi 2 (dua) nilai anti korupsi yaitu Disiplin dan Tanggung Jawab yang dikemas dalam bentuk poster, Standing Banner, Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional, serta Surat Edaran Eselon I.
Tabel II.7 Strategi Komunikasi, Nilai Budaya Anti Korupsi dan Kemasan Pesan Komunikasi PBAK Badan Pertanahan Nasional Tahun 2013
19
No 1
2
Arah Komunikasi Meningkatkan kesadaran Advokasi dan integritas dan internalisasi Edukasi nilai-nilai anti korupsi Meningkatkan kesadaran Advokasi dan dan keterlibatan Edukasi komunitas dan masyarakat dalam upaya PPK dalam bentuk whistleblower dan justice collaborator Strategi Komunikasi
Nilai Budaya Anti Korupsi
Disiplin dan Tanggung Jawab
Kemasan Pesan Poster, Standing Banner. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional, serta Surat Edaran Eselon I
E. Pemilihan Media / Aktivitas Komunikasi Pemilihan media/aktivitas komunikasi PBAK di Badan Pertanahan Nasional Tahun 2013 disesuaikan berdasarkan jenis program/kegiatan yang akan dilaksanakan dengan 3 (tiga) rencana aksi PBAK sebagai berikut.
Tabel II.8 Rencana Aksi dan Media Komunikasi PBAK Badan Pertanahan Nasional tahun 2013 No 1
Program Rencana Aksi Sosialisasi Anti Korupsi
2
Internalisasi nilai dan pendidikan budaya anti korupsi
3
Persiapan Penerapan komitmen anti korupsi
Kegiatan Operasional Sosialisasi Anti Korupsi dengan para pegawai / pejabat struktural Pemuatan berita sosialisasi anti korupsi Pemasangan standing banner, poster Surat Keputusan Kepala Badan tentang Whistleblower system Penandatanganan Komitmen Pakta Integritas
20
Sasaran
Media
38 unit kerja Seluruh pegawai BPN
Poster, standing banner Media massa (media internal BPN)
38 unit kerja Seluruh pegawai BPN
Poster, standing banner Surat Keputusan Kepala BPN
38 unit kerja Seluruh pegawai
Pakta Integritas Surat Keputusan
BPN
Kepala BPN
F. Penetapan Komunikator Komunikator (penyampai pesan) Strakom PBAK di lingkup Badan Pertanahan Nasional Tahun 2013-2014 adalah Inspektorat Utama Badan Pertanahan Nasional, Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat dan Biro Organisasi dan Kepegawaian pada Sekretariat Utama Badan Pertanahan Nasional.
G. Pelaksanaan Kegiatan Komunikasi 1. Pelaksanaan Rencana Aksi Strakom PBAK Badan Pertanahan Nasional Tahun 2013 Rencana aksi Strakom PBAK lingkup Badan Pertanahan Nasional tahun 2013 meliputi 3 (tiga) program dengan jenis operasional kegiatan sebagai berikut: No 1
2
Program Rencana Aksi Sosialisasi Anti Korupsi
Kegiatan Operasional Sosialisasi Anti Korupsi dengan para pegawai / pejabat struktural
Internalisasi nilai dan pendidikan budaya anti korupsi
Pemasangan standing banner, poster Surat Keputusan Kepala Badan tentang Whistleblower system
21
Sasaran 38 unit kerja Seluruh pegawai BPN 38 unit kerja Seluruh pegawai BPN
Pelaksana Biro Organisasi dan Kepegawaian Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat Biro Organisasi dan Kepegawaian Inspektorat Utama
3
Persiapan Penerapan komitmen anti korupsi
Penandatanganan 38 unit Komitmen Pakta kerja Integritas Seluruh pegawai BPN
Biro Organisasi dan Kepegawaian Inspektorat Utama
2. Tim atau Sumber Daya Manusia Tim dalam Strakom PBAK lingkup Badan Pertanahan Nasional Tahun 2013-2014 secara umum dapat dipilah dalam 3 (tiga) kelompok besar, yaitu. a) Tim Perencana, dengan tugas utama merencanakan strategi mulai dari analisis situasi, penetapan sasaran, pengemasan pesan dan pemilihan media atau komunikator. b) Tim Pelaksana, memiliki tugas melaksanakan strategi yang direncanakan yang terdiri dari koordinator, kesekretariatan, tim kreatif yang bertugas mengemas pesan untuk media dan khalayak tertentu. Tim pelaksana ini disesuaikan dengan jenis kegiatan yang melekat pada anggaran sesuai tugas fungsi satuan kerjanya. c) Tim
monitoring
mengevaluasi
dan
evaluasi,
pelaksanaan
merupakan
Strakom.
tim
yang
Pelaksanaan
memantau
monitoring
dan
evaluasi
dilaksanakan oleh Inspektorat Utama dan Biro Organisasi dan Kepegawaian, Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Pertanahan Nasional.
22
BAB III MONITORING DAN EVALUASI STRAKOM
A. Tujuan Monitoring dan Evaluasi Strakom PBAK Tujuan monitoring dan evaluasi adalah agar setiap penanggung jawab dan pengambil keputusan dalam suatu kegiatan dapat mengetahui keberhasilan maupun permasalahan yang dihadapi sedini mungkin untuk dapat ditangani secara tepat waktu. Sehubungan dengan salah satu tujuan Strakom adalah guna mendapatkan bentuk komunikasi yang paling efektif sebagai umpan balik untuk perbaikan Strakom mendatang, maka perlu dilakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi untuk memastikan rangkaian kegiatan komunikasi yang dilakukan dapat mencapai sasaran dan memberi dampak sesuai yang diharapkan, dengan tetap mempertimbangkan kondisi dan situasi (ruang waktu)/efektivitas Strakom yang dapat diukur dari tingkat perubahan pada diri pegawai.
B. Lingkup 1. Monitoring Monitoring penyusunan
dilaksanakan
sejak
tahapan
pra-desain
Strakom,
desain Strakom dan pelaksanaan, sedangkan monitoring
dilaksanakan secara terukur dalam arti bahwa kegiatan tersebut harus senantiasa bertujuan menguji apakah Strakom PBAK yang dibuat berjalan sesuai rencana awal. Keberhasilan komunikasi secara umum adalah ketepatan waktu, sehingga apabila komunikator terlambat menyampaikan pesan maka komunikasi dianggap kurang efektif walaupun benar apa yang disampaikan. Monitoring Strakom PBAK lingkup Badan Pertanahan Nasional tahun 2013 akan dilaksanakan secara uji petik dan survei lapangan terhadap 3 (tiga) aspek sebagai berikut: No Aspek Monitoring Strakom PBAK 1 Apakah pengemasan pesan sesuai dengan khalayak 2 Apakah khalayak terpapar kegiatan komunikasi 3 Apakah pelaksanaan aksi komunikasi tepat waktu 23
Hasil Monitoring Sesuai / tidak sesuai Telah terpapar / belum Tepat waktu / tidak tepat waktu
2. Evaluasi Evaluasi merupakan kegiatan pengukuran secara sistematis yang dilakukan untuk menilai sejauhmana keberhasilan program dalam mencapai tujuannya. Evaluasi secara keseluruhan juga akan mencakup evaluasi terhadap kajian di bidang kegiatan komunikasi, untuk menilai dan menakar apakah rumusan tujuan komunikasi dalam strakom sudah tercapai atau belum. Strakom yang dikembangkan akan berdampak positif apabila tujuan program dapat tercapai dan terdapat indikasi perubahan perilaku khalayak sasaran sebagai tujuan akhir dapat diamati dan diukur. Evaluasi Strakom PBAK Badan Pertanahan Nasional tahun 2013 dilakukan melalui pelaksanaan post assessment sesuai dengan kuesioner yang dipersiapkan untuk menilai keberhasilan/kurang efektif Strakom PBAK berdasarkan tinjauan berbagai aspek.
C. Metode dan Alat Metode monitoring dan evaluasi kepada sasaran khalayak akan diarahkan untuk mengetahui apakah kelompok sasaran/khalayak telah terjangkau oleh program, apakah terdapat perubahan pada kelompok sasaran/khalayak (pengetahuan, sikap atau pun perilaku), sejauhmana perubahan terjadi, mengapa terjadi atau tidak terjadi perubahan dan sebagainya. Penilaian kegiatan program komunikasi tersebut berupa tolok ukur pencapaian keberhasilan atau kurang efektifnya kegiatan komunikasi termasuk mengevaluasi pemanfaatan komunikasi. Tabel III.2 Metode dan Alat Monitoring dan Evaluasi Strakom PBAK Badan Pertanahan Nasional Tahun 2013 Jenis Kegiatan Monitoring
Alat / Sumber Survei lapangan
Metode 1. Monitoring langsung terhadap keberhasilan penyampaian materi 2. Survei terhadap respons publik atas pesan yang disampaikan Uji petik melalui polling dan atau penyebaran kuesioner penyebaran kuesioner di 38 (tiga puluh delapan) lokus Satker BPN
Pemantauan lain Evaluasi
Post Assesment
24
25
