STRATEGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI KORUPSI

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

STRATEGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI KORUPSI

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jalan Abdul Muis Nomor 7 Jakarta Pusat 10110 http://www.menegpp.go.id

KATA PENGANTAR

Berdasarkan ketentuan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013 (Aksi PPK 2013), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP&PA) memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan 2 (dua aksi) PPK pada tahun 2013 yakni: 1) pengembangan Whistleblowing System dan penyediaan penanganan pengaduan masyarakat terintegrasi di lingkungan KPP&PA; dan 2) pelaksanaan strategi komunikasi pendidikan dan budaya anti korupsi (strakom PBAK). Dalam memenuhi kewajiban untuk mewujudkan aksi kedua, KPP&PA telah menyusun dokumen Strategi Komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi (Strakom PBAK) di KPP&PA. Tahapan penyusunan dokumen Strakom PBAK diawali dengan melakukan pemetaan (assessment) kepada seluruh pejabat dan staf di jajaraan Biro Umum. Penetapan unit kerja Biro Umum sebagai locus pelaksanaan assessment didasarkan pada kriteria penetapan locus pelaksanaan assessment yang tertuang dalam Cetak Biru Strakom PBAK. Hasil pengukuran assessment menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Strakom PBAK di KPP&PA. Dalam dokumen Strakom PBAK ini terdapat rancangan kegiatan komunikasi untuk menyamakan persepsi bahwa korupsi itu jahat dan harus dihindari. Baik pada tingkatan individual, kelompok, lembaga pemerintahan dan masyarakat luas. Selanjutnya, tiga kegiatan komunikasi yang dipilih akan ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Semoga dokumen Strakom PBAK ini bisa menjadi bagian dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia, khususnya di KPP&PA.

Jakarta,

Juli 2013

Tim Penyusun

ii

DAFTAR ISI

SAMBUTAN

i

KATA PENGANTAR

ii

DAFTAR ISI

iii

DAFTAR TABEL

iv

DAFTAR GAMBAR

v

BAB I

PENDAHULUAN

1

A. Latar Belakang

1

B. Pengertian

3

C. Maksud dan Tujuan

4

D. Ruang Lingkup

5

BAB II

STRATEGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI KORUPSI

6

A. Analisis Situasi

6

B. Tujuan dan Sasaran Komunikasi

10

C. Pemilihan Khalayak Sasaran

11

D. Pengemasan Pesan Komunikasi

13

E. Pemilihan Media/Aktivitas Komunikasi

14

F. Penetapan Komunikator

14

G. Pelaksanaan Kegiatan Komunikasi

15

BAB III MONITORING DAN EVALUASI STRATEGI KOMUNIKASI

17

A. Tujuan

17

B. Lingkup

17

C. Metode dan Alat

18

BAB IV PENUTUP

20

DAFTAR PUSTAKA

21

LAMPIRAN iii

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Hasil Assessment Budaya Kerja

6

Tabel 2 Hasil Assessment Pola Komunikasi

7

Tabel 3 Hasil Analisa Tahapan Krusial Komunikasi

8

Tabel 4 Hasil Analisa Aspek Komunikasi

8

iv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Tahapan Pengembangan Komunikasi

11

v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pemberantasan korupsi telah menjadi salah satu fokus utama Pemerintah Indonesia pasca reformasi. Berbagai upaya telah ditempuh, baik untuk mencegah maupun memberantas tindak pidana korupsi (tipikor) secara serentak oleh pemegang kekuasaan eksekutif (melalui Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah), legislatif, dan yudikatif. Bentuk komitmen tersebut diantaranya adalah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014, yang lebih menitikberatkan pada tindakan preventif-strategis melalui pembudayaan anti korupsi di lingkungan lembaga dan aparatur pemerintah. Secara umum potensi tipikor di Kementerian/Lembaga dapat terjadi di sektor penganggaran, pelayanan publik, dan pengadaan barang/jasa (Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2012), sebagai contoh pada sektor penganggaran ternyata ditemukan operasional dan belanja instansi tidak terus berjalan sepanjang tahun, hal ini berarti ada waktu kekosongan dalam pengeluaran anggaran. Biasanya di awal tahun, anggaran pemerintah belum berjalan, akibatnya ada peminjaman dari pihak lain. Pemerintah mengutang kepada rekanan, jelas memungkinkan tindak pidana korupsi terbuka lebar. Semestinya, hal ini tidak perlu terjadi. Seharusnya, anggaran dan belanja sudah mulai dilaksanakan sejak Januari. Yang terjadi, sekarang ini, Januari hingga Februari terjadi kevakuman anggaran. Sebaliknya di Desember terjadi obral anggaran, yakni bersegera menghabiskan APBN. Jika tidak habis atau terserap, mereka khawatir tahun berikutnya anggaran tidak bisa dinaikkan atau minimal sama dengan tahun sebelumnya. Selain itu kelemahan di sektor pelayanan publik juga masih ditemukan. Masih banyak yang mengabaikan arti pelayanan yang sejatinya merupakan tugas dan kewajiban dari seluruh instansi layanan publik. Mulai dari waktu yang 1

bertele-tele, proses tidak jelas dan transparan, diskriminatif, hingga kutipan pada layanan yang semestinya gratis. Sisi pengadaan barang dan jasa juga masih banyak kelemahan, sepertti belum melakukan e-procurement, belum ada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), proses lelang yang sudah diatur pihak tertentu, mark up harga barang/jasa yang tidak wajar, pengadaan fiktif dan spesifikasi barang/jasa yang tidak sesuai ketentuan. Berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan Atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Sampai Dengan Semester II Tahun 2012 Pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP dan PA) Nomor 36/S/XVI/01/2013 Tanggal 28 Januari 2013 menunjukkan beberapa temuan di sektor penganggaran dan pengadaan barang/jasa yang berpotensi menjadi tindak pidana korupsi di KPP dan PA, seperti pembebanan anggaran yang tidak sesuai dengan karakteristik belanjanya, kelebihan pembayaran belanja, pertanggungjawaban belanja yang tidak sesuai dengan ketentuan, penyelesaian pekerjaan (barang/jasa) yang terlambat dan tidak sesuai dengan spesifikasi dalam dokumen kontrak. Temuan tersebut merupakan temuan yang berulang dari tahun ke tahun dan telah menyebabkan kerugian Negara. Apabila hal tersebut tidak diselesaikan, dikhawatirkan akan menjadi tindak pidana korupsi dan menurunkan citra pemerintah, dalam hal ini KPP dan PA. Untuk itu KPP dan PA telah berupaya mempersempit kemungkinan terjadinya korupsi dengan membuat kebijakan yang bersifat pencegahan, seperti menyusun Peraturan Menteri Negara PP dan PA Nomor 09 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan KPP dan PA, membentuk Satuan Tugas SPIP berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian PP dan PA Nomor 27 Tahun 2013, mengkoordinasikan pelaporan LHKPN bagi Pejabat Eselon I dan II, penandatanganan pakta integritas bagi seluruh Pegawai KPP dan PA, menyusun SOP Whistleblowing System, pelaksanaan reformasi birokrasi serta membentuk Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) sesuai Keputusan Sekretaris Kementerian PP dan PA Nomor 19 Tahun 2013. Namun hasil dari aksi pencegahan korupsi tersebut belum memenuhi harapan tentang penerapan karakter anti korupsi di lingkungan KPP dan PA, sebagaimana terlihat dalam temuan pemeriksaan BPK RI atas Sistem 2

Pengendalian

Intern

Perundang-Undangan

Pemerintah Kementerian

dan

Kepatuhan

Terhadap

Pemberdayaan

Peraturan

Perempuan

dan

Perlindungan Anak Tahun 2012 yang masih memunculkan temuan berupa perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan dan penyelesaian pekerjaan (barang/jasa) yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam dokumen kontrak. Hal ini terjadi karena korupsi sudah berkembang menjadi “pengetahuan diam-diam” (tacit knowledge) yang merangkai dan menggerakkan hampir seluruh kesadaran kolektif bangsa ini, seperti diulas Edward Shils dalam Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2012. Pengetahuan diam-diam terjadi karena orang enggan menyebut keberadaan korupsi, tetapi ia menerimanya. Korupsi dianggap lumrah atau sudah tradisi. dimana satu pihak pegawai antipati terhadap korupsi. Tetapi, di sisi lain mereka tidak sadar melakukannya, meski dalam takaran yang berbeda. Sikap permisif tersebut sejatinya muncul dari budaya yang belum sepenuhnya sejalan dengan semangat anti korupsi. Hal ini bisa disebabkan belum dilaksanakannya internalisasi nilai budaya integritas secara kolektif dan sistematis di lingkungan KPP dan PA, serta pengaruh latar belakang pendidikan dan pengetahuan anti korupsi dari Pegawai KPP dan PA yang selama ini memang belum pernah diukur tingkat pemahamannya. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pemahaman dan pembudayaan nilai-nilai anti korupsi, perlu disusun dokumen strategi komunikasi tentang pendidikan dan budaya anti korupsi di KPP dan PA sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012

tentang

Strategi Nasional

Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan jangka menengah tahun 2012-2014 yang ditindak lanjuti dengan Inpres No.1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013.

B. Pengertian 1. Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan berdasarkan analisa terhadap faktor internal dan eksternal;

3

2. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu, mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik secara lisan (langsung) ataupun tidak langsung (melalui media); 3. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar

dan

proses

mengembangkan

pembelajaran

potensi

dirinya

agar untuk

peserta memiliki

didik

secara

kekuatan

aktif

spiritual

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara; 4. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke genarasi; 5. Anti Korupsi adalah sikap dan tindakan yang tidak menyetujui berbagai upaya pelanggaran hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau

korporasi

yang

berakibat

merugikan

keuangan

negara

atau

perekonomian Negara; Pendidikan dan budaya anti korupsi adalah usaha sadar dan terencana melalui proses pembelajaran untuk memberikan pemahaman dan penanaman nilai-nilai kepada seseorang atau kelompok masyarakat agar berprilaku anti korupsi; 6. Strategi Komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi (Strakom PBAK) adalah suatu pedoman mengenai pelaksanaan kegiatan sosialisasi, edukasi dan advokasi yang memuat unsur-unsur komunikasi efektif dengan tujuan memberikan pemahaman dan penanaman nilai-nilai anti korupsi.

C. Maksud dan Tujuan Maksud dari Strakom PBAK adalah untuk mendorong terciptanya tata kepemerintahan yang bersih dari korupsi melalui internalisasi nilai-nilai dan budaya anti korupsi di KPP dan PA. Adapun tujuan dari Strakom PBAK adalah : 1. Untuk mempermudah merancang program dan aktivitas komunikasi PBAK sesuai fokus kegiatan yang diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) Jangka Panjang 2012-2025 dan Jangka Menengah 2012-2014;. 2. Sebagai pedoman untuk memilih dan menetapkan unsur-unsur komunikasi, antara lain analisis situasi, pemilihan khalayak, pengemasan pesan, pemilihan 4

media, penentuan waktu dan alokasi anggaran serta monitoring dan evaluasi dampak; dan 3. Memberikan acuan dalam komunikasi tentang nilai-nilai budaya anti korupsi sebagai bagian pembudayaan anti korupsi di KPP dan PA.

D. Ruang Lingkup Dokumen Strakom PBAK ini terdiri dari empat bab, yaitu Bab I, Pendahuluan, memuat latar belakang perlunya Strakom PBAK, maksud dan tujuan, serta ruang lingkupnya. Bab II, Strakom PBAK, berisi analisis situasi berdasarkan hasil assessment PBAK, penetapan tujuan/sasaran komunikasi, pemilihan khalayak sasaran, pengemasan pesan komunikasi, pemilihan media/aktivitas komunikasi, penetapan komunikator, dan pelaksanaan kegiatan komunikasi. Bab III, Monitoring dan Evaluasi Strakom, di dalamnya memuat tujuan, lingkup dan metode dan alat pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Sedangkan Bab IV, Penutup, berisi harapan untuk mewujudkan pelaksanaan Strakom PBAK di KPP dan PA.

5

BAB II STRATEGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI KORUPSI

Bab ini akan diruaikan secara rinci apa yang harus dilakukan dalam setiap tahap sebagaimana tergambar dalam alur strakom pada bab sebelumnya. Aktivitas dalam masing-masing tahapan adalah sebagai berikut: A. Analisis Situasi Hasil assessment pendidikan budaya anti korupsi telah dilakukan pada hari selasa tanggal 21 Mei 2013 pukul 09.30 dengan responden sejumlah 44 orang. Responden terdiri dari 1 orang setingkat eselon 2, 3 orang setingkat eselon 3, 17 orang setingkat eselon 4, dan 23 orang staf. Assessment dilakukan di ruang rapat Kartini, Lantai 3 KPP dan PA Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta. Dari assessment tersebut, didapatkan hasil bahwa pemahaman budaya anti korupsi di KPP dan PA cukup baik. Berdasarkan instrument kuesioner, didapatkan nilai 75% yang mengindikasikan bahwa dari sampel responden telah masuk dalam kategori ANTI KORUPSI. Selain itu, melalui olah data kuesioner juga didapat sniper view untuk kategori Gaya Hidup mendapat nilai yang terkecil diantara kategori lainnya, yang mengindikasikan sektor yang paling lemah diantara lainnya. Tabel 1 Hasil Assessment Budaya Kerja

6

Berdasarkan hasil pengolahan data untuk assessment budaya kerja diperoleh hasil sebagai berikut : Helicopter View: Kualifikasi ANTI KORUPSI Arah komunikasi ADVOKASI Strategi komunikasi yang digunakan berdasarkan Cetak Biru Strakom PBAK Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) adalah strategi 6, 7, 8, yaitu : 6. Mengembangkan

jejaring

kerjasama

kelembagaan

komunikasi

untuk

efektifitas PBAK di lingkungan lembaga pemerintah dan sektor swasta; 7. Meningkatkan kesadaran integritas dan internalisasi nilai-nilai anti korupsi: 8. Meningkatkan kesadaran dan keterlibatan komunitas dan masyarakat dalam upaya PPK dalam bentuk Whistleblower dan Justice Collaborator. Snipper View Target Khalayak : Gaya Hidup pegawai di satker lokus Nilai Dominan : Disiplin Implikasi : Pesan Internal & Eksternal Tabel 2 Hasil Assessment Pola Komunikasi

Sedangkan untuk hasil analisa assessment pola komunikasi, tampak bahwa didapatkan nilai rerata sebesar 29,8 yang mengindikasikan bahwa pola komunikasi di KPP dan PA masuk pada tahapan Menengah (pertama). Dengan 7

begitu, Pendekatan Komunikasi yang dapat dilakukan adalah dengan cara PERSUASI. Berdasarkan hasil persilangan dengan hasil olah data budaya kerja, Strategi Komunikasi yang dilakukan adalah secara advokasi, dengan tujuan komunikasi PARTISIPASI/ KESEDIAAN. Taktik komunikasi yang dapat dilakukan adalah berupa IMBAUAN & AJAKAN. Tabel 3 Hasil Analisa Tahapan Krusial Komunikasi

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahap persiapan, PBAK telah dilakukan dengan baik. Namun dampaknya tidak demikian (skor paling kecil). Untuk assessment tersebut, pertanyaan persiapan hanya ditujukan pada pimpinan, sedangkan pertanyaan implementasi dan dampak diisi oleh seluruh responden, baik dari unsur pimpinan maupun staf. Hal ini menunjukkan bahwa konstruksi PBAK yang sekiranya telah ada di level pimpinan tidak tersampaikan pada seluruh jajaran yang ada sehingga tidak berdampak baik. Tabel 4 Hasil Analisa Aspek Komunikasi

8

Tabel diatas memperjelas situasi yang dianalisa dimana media komunikasi adalah sektor yang terlemah. Hal ini dapat menjelaskan hal yang sebelumnya, dimana PBAK tidak tersampaikan dengan baik yang ditunjukkan dengan dampak yang kecil adalah karena media komunikasi yang kurang tepat, atau bahkan tidak adanya media komunikasi yang digunakan sebagai media penyampaian PBAK di KPP dan PA. Untuk itu, berdasarkan cetak biru strakom PBAK, maka didapatkan alternatif media komunikasi yang dapat dirancang sebagai media penggerakan budaya anti korupsi yang sesuai dengan kondisi diatas sebagai berikut: 1. Pengawasan Atasan, Rapat Pengawasan; 2. Forum Dialog Publik; dan 3. Situs intranet, jejaring sosial, mailing list, grup. Sedangkan kegiatan komunikasi yang dapat dilaksanakan adalah sebagai berikut. 1. Penandatanganan Pakta Integritas; 2. Penyelenggaraan Penilaian Lembaga Publik, Sektor Swasta, dan Komunitas Masyarakat Anti Korupsi; dan 3. Pengembangan Penanganan Keluhan/ Pengaduan Publik. Dengan demikian, berdasarkan hasil analisis situasi yang diperoleh dari assessment terhadap responden menunjukkan bahwa KPP dan PA membutuhkan dokumen

Strakom

sebagai

taktik

operasional

komunikasi

untuk

menginternalisasi nilai-nilai anti korupsi dalam rangka mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi secara menyeluruh. Selain hasil assessment diatas, terdapat pula beberapa kondisi dan kendala terkait komunikasi PBAK, di antaranya seperti yang dimuat dalam Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) : 1. Strakom PBAK belum ada, sehingga tidak ada perencanaan yang baik dalam pemilihan khalayak, pesan, sumber, media, dan efek komunikasi; 2. Nilai-nilai anti korupsi belum dikomunikasikan secara baik kepada khalayak di lingkungan pemerintah, sektor swasta dan masyarakat; 3. Media massa belum dipergunakan secara maksimal sebagai penyampai pesan anti korupsi; 4. Manajemen kampanye masih belum terintegrasi; 5. Intensitas penyampaian pesan masih rendah; 9

6. Belum ada upaya sistematis untuk menyebarluaskan informasi mengenai best practises PPK baik ke dalam maupun ke luar negeri; dan 7. Permasalahan lain PPK sesuai dengan tugas fungsi Kementerian/Lembaga (K/L) Dalam analisis situasi disajikan situasi dan kondisi yang melingkupi K/L dan khalayak sasaran komunikasi.

B. Tujuan dan Sasaran Komunikasi Tujuan

kegiatan

komunikasi

berdasarkan

hasil

assessment

memperlihatkan bahwa kondisi yang tergambar mendekati situasi sebagai berikut. pada level komunikasi, responden telah menunjukkan masuk pada level advokasi. Responden diasumsikan telah memiliki pemahaman dan pengertian mengenai budaya anti korupsi. Namun demikian, mengingat kecilnya skor gaya hidup, hal tersebut berelevansi dengan pengambilan keputusan masing-masing pribadi. Hal ini dapat diasumsikan bahwa pemahaman dan pengertian mengenai PBAK yang dimiliki tidak terinternalisasi dengan baik. Disisi lain, pengetahuan mengenai PBAK yang telah dimiliki ternyata tidak cukup baik untuk menguatkan setiap individu, hal ini dikarenakan pengetahuan tersebut tidak diterima secara sistematis. Pengetahuan tersebut sangat mungkin hanya berupa pemahaman umum mengenai Anti Korupsi. Dengan demikian, maka setiap individu yang ada di KPP dan PA dianggap masih belum dapat menjadi agen perubahan bagi PBAK baik untuk internal maupun eksternal KPP dan PA. Dengan demikian, perlu adanya penyampaian PBAK secara sistematis dan fundamental

untuk

dapat

menggerakkan

pemahaman

yang

telah

ada

sebelumnya. sebagai tahap awal dapat berupa pengenalan atau penyebaran informasi dilakukan sebagai penguatan atas apa yang telah diyakini selama ini, yaitu dengan menggunakan strategi komunikasi sosialisasi guna membangkitkan pemahaman yang mendasar bagi setiap individu yang ada di KPP dan PA. Sedangkan sasaran kegiatan komunikasi seperti yang ditunjukkan dalam hasil assessment mengarah pada gaya hidup tiap individu yang ada di KPP dan PA. Nilainya yang lebih kecil dari pada 4 sasaran lainnya (pimpinan, mitra kerja di

satker

inferior,

mitra

kerja

di

satker

superior,

mitra

kerja

non

10

aparatur/rekanan) mengindikasikan bahwa dimensi korupsi yang cukup rawan justru datang dari internal individu itu sendiri. Gambar 1 Tahapan Pengembangan Komunikasi

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari kegiatan komunikasi PBAK adalah untuk mensosialisasikan kepada setiap individu yang ada di KPP dan PA agar mengetahui (aspek kognitif) PBAK secara lebih baik, sistematis, dapat diinternalisasikan sebagai nilai-nilai kepribadian masing masing dan pada akhirnya mempengaruhi dalam setiap pengambilan keputusan bahkan lebih jauh lagi dapat menjadi agen perubahan bagi kelompok internal maupun eksternalnya. Sasaran dari kegiatan komunikasi PBAK yang dimaksud antara lain adalah untuk memberitahu (announcing), menyampaikan informasi sehingga orang menjadi tahu dari tidak tahu, menyebarkan informasi (informing), dan menerangkan (explaining) kepada setiap individu di KPP dan PA (internal).

C. Pemilihan Khalayak Sasaran Sesuai dengan cetak biru Strakom PBAK Kemkominfo, pelaksanaan PBAK tahun 2013 lebih berfokus pada khalayak internal, yakni orang-orang yang secara organisasional berada di lingkup KPP dan PA. Khalayak internal yang dimaksud 11

terdiri dari : seluruh pegawai dan karyawan yang ada di lingkungan KPP dan PA, baik staf, pejabat potensial di bidang keuangan, pejabat eselon, hingga pucuk pimpinan. Termasuk pula dalam khalayak internal adalah seluruh keluarga pegawai dan karyawan, karena dapat menerima pesan dari kalangan internal yang dimaksud. Namun demikian, juga akan dipilah menjadi beberapa kelompok bergantung pada kerentanannya terhadap korupsi, serta pendekatan lainnya. Pengelompokan sangat penting untuk kita dalam menetapkan langkah Strakom selanjutnya dan memilah tingkat keterkaitan khalayak dengan isu atau permasalahan komunikasi PBAK. Akan sangat membantu jika ditetapkan peringkat khalayak berdasarkan tingkat keterkaitan atau persinggungan dengan isu komunikasi. Untuk itu, khalayak akan dibagi berdasarkan berbagai pendekatan. Data Profil Khalayak Keluarga besar KPP dan PA sedikitnya dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu: 1. Pegawai Negeri Sipil; 2. Tenaga bantu/honorer, adalah personel yang dibutuhkan dan diangkat oleh unit tertentu untuk membantu melakukan tugas-tugas yang ada di unit tersebut; dan 3. Tenaga kontrak, adalah personel yang bekerja dibawah kontrak kerja perusahaan tertentu dengan tujuan yang spesifik. Misalnya tenaga keamanan, tenaga kebersihan, dll. Ketiga bagian ini merupakan kesatuan keluarga besar KPP dan PA yang saling berinteraksi. Satu sama lain saling menginternalisasi budaya yang cenderung sama. Dalam halnya PBAK, ketiga kelompok khalayak ini memiliki potensi kerentanannya masing-masing. Maka dalam beberapa hal, pendekatan strakom PBAK-nya bisa berbeda, meski dalam banyak hal pula dapat disamakan satu sama lain. Identifikasi masalah khayalak Berdasarkan profil diatas, khalayak diprioritaskan atas isu kerentanan terjadinya korupsi di KPP dan PA, yaitu di sektor pengadaan barang dan jasa, dalam hal ini adalah Pejabat Pengelola Anggaran, yang terdiri dari : 1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); 12

2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); 3. Bendahara Pengeluaran (BP); 4. Penanggungjawab Dana Kegiatan (PDK); 5. Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa; dan 6. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

D. Pengemasan Pesan Komunikasi Pembentukan pesan agar menjadi perhatian khalayak merupakan salah satu strategi efektif dalam komunikasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan, karena itu melalui dokumen Strakom ini KPP dan PA mengidentifikasi pesan kunci (tagline) berdasarkan hasil dari assessment budaya anti korupsi di KPP dan PA, dengan nilai dominan yang diperoleh adalah nilai disiplin. Dalam nilai kedisiplinan ditekankan bahwa disiplin adalah kunci keberhasilan

semua

orang.

Ketekunan

dan

konsistensi

untuk

terus

mengembangkan potensi diri membuat seseorang akan selalu mampu memberdayakan dirinya dalam menjalankan tugasnya. Kepatuhan pada prinsip kebaikan dan kebenaran menjadi pegangan utama dalam bekerja. Seseorang yang mempunyai pegangan kuat terhadap nilai kedisiplinan tidak akan terjerumus dalam kemalasan yang mendambakan kekayaan dengan cara yang mudah. Berikut ini adalah pesan kunci (tagline) berkaitan dengan nilai kedisiplinan : 1. Taat Asas, malu korupsi; 2. Berprinsip tanpa korupsi; 3. Disiplin, bangsa maju; 4. Korupsi pembodohan karakter; 5. Korupsi gak keren; 6. Korupsi membunuh anak cucu; 7. Berani korupsi, berani mati; 8. Ingin kaya, jangan curang: 9. Terapkan anti korupsi melalui disiplin diri; dan 10. Disiplin cerminan pribadi yang bertanggungjawab.

13

E. Pemilihan Media/Aktivitas Komunikasi Berdasarkan hasil assessment pola komunikasi di KPP dan PA diperoleh media komunikasi adalah sektor yang terlemah dari aspek komunikasi yang dinilai. Hal ini timbul karena pemilihan media komunikasi yang kurang tepat, atau bahkan belum adanya media komunikasi yang digunakan sebagai media penyampaian PBAK di KPP dan PA. Untuk itu agar penyampaian pesan-pesan anti korupsi kepada khalayak berlangsung efektif maka KPP dan PA akan menggunakan berbagai saluran komunikasi yang tersedia untuk menginternalisasi nilai-nilai anti korupsi, yaitu : 1. Media tatap muka dalam bentuk rapat resmi dan sarasehan; 2. Media luar ruang dalam bentuk pencetakan leaflet, sticker, spanduk, pin, poster dan banner; 3. Media Baru dalam bentuk penyampaian informasi pada website KPP dan PA; dan 4. Special Event dalam bentuk peringatan hari penting di KPP dan PA.

F. Penetapan Komunikator Pemilihan pembawa pesan harus sejalan dengan khalayak sasaran dan saluran komunikasi yang digunakan. Secara khusus, pemilihan pembawa pesan ditujukan

untuk

mengukuhkan

identitas

dan

citra

PBAK

yang

akan

dikomunikasikan. Persyaratan komunikator PBAK di KPP dan PA, secara ideal memenuhi kriteria sebagai berikut : 1. Kewenangan, komunikator dianggap memiliki wewenang atau kuasa untuk menyampaikan informasi, bisa karena jabatan yang diemban; 2. Kredibilitas, komunikator dianggap layak untuk menyampaikan informasi oleh komunikan; 3. Kompetensi,

komunikator

dianggap

memiliki

kecakapan

dalam

menyampaikan informasi; 4. Pengalaman, komunikator pernah terlibat dalam bidang informasi yang disampaikan; 5. Proximity, komunikator memiliki kedekatan dengan khalayak sehingga memiliki ikatan emosional yang lebih erat; 14

6. Atraktif/daya tarik sosial dan fisik, komunikator memiliki tampilan yang menarik; 7. Motivasi dan antusias, komunikator bersemangat dalam penyampaian informasi sehingga menggugah khalayak; 8. Kemampuan komunikasi, komunikator dapat menyampaikan informasi secara mudah sehingga khalayak mengerti. Berdasarkan kriteria dan media komunikasi yang digunakan, komunikator yang dapat ditetapkan di KPP dan PA adalah : 1. Pimpinan Rapat dan acara sarasehan, dalam hal ini Menteri Negara PP dan PA dan Pejabat Struktural di KPP dan PA; 2. Narasumber yang diundang dalam rapat resmi maupun acara sarasehan (pihak eksternal); dan 3. Pemilik program untuk kegiatan yang menggunakan media luar ruang, media baru dan special event.

G. Pelaksanaan Kegiatan Komunikasi Berdasarkan hasil analisa assessment pola komunikasi, tampak bahwa didapatkan nilai rerata sebesar 29,8 yang mengindikasikan bahwa pola komunikasi di KPP dan PA masuk pada tahapan penggerakan (middle stage) dengan skor antara 16-45. Dengan demikian pendekatan komunikasi yang dapat digunakan adalah persuasi melalui kegiatan yang bersifat imbauan dan ajakan dengan tujuan untuk memperoleh partisipasi dan kesediaan dari khalayak sasaran. Atas dasar tersebut, agar komunikasi PBAK dapat berjalan efektif, maka materi mengenai nilai-nilai anti korupsi akan disisipkan pada kegiatan penting atau event besar yang ada di KPP dan PA, seperti : 1. Peringatan Hari Anak Nasional di bulan Juli Tahun 2013; 2. Pencanangan Zona Integritas di triwulan keempat Tahun 2013; 3. Sarasehan Hari Raya Idul Fitri 1434 H di bulan Agustus Tahun 2013; 4. Peluncuran Whistleblowing System di triwulan ketiga Tahun 2013; dan 5. Peringatan Hari Ibu tanggal di bulan Desember Tahun 2013.

15

Selain itu kegiatan PBAK juga dilakukan dalam bentuk kegiatan yang menggunakan media luar ruang dan media baru, seperti : 1. Pencetakan Strategi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dalam bentuk Roll Banner di triwulan keempat Tahun 2013; dan 2. Penyampaian informasi pada website KPP dan PA setiap bulan di tahun 2013 (mulai bulan juli tahun 2013). Keberadaan

tim

Strakom

juga

menjadi

faktor

penting

untuk

menyukseskan keberhasilan pelaksanaan PBAK di KPP dan PA. Untuk itu dalam dokumen ini juga perlu dibentuk tim strakom yang secara tugas dan fungsinya telah melekat pada struktur organisasi dan tata kerja KPP dan PA sesuai dengan Peraturan Menteri Negara PP dan PA Nomor 4 Tahun 2010, yaitu : 1. Biro Perencanaan sebagai tim perencana yang mempunyai tugas untuk merencanakan strategi mulai dari analisis situasi, penetapan sasaran, pengemasan pesan dan pemilihan media atau komunikator; 2. Biro Hukum dan Humas sebagai tim pelaksana yang mempunyai tugas untuk melaksanakan apa yang sudah direncanakan. Dalam tim ini dapat terdiri dari koordinator, kesekretariatan, tim kreatif yang bertugas mengemas pesan untuk media dan khalayak tertentu; dan 3. Inspektorat sebagai tim monitoring dan evaluasi yang mempunyai tugas untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Strakom.

16

BAB III MONITORING DAN EVALUASI STRATEGI KOMUNIKASI

Salah satu tujuan strakom adalah mendapatkan bentuk komunikasi yang paling efektif sebagai umpan balik untuk perbaikan strakom mendatang. Oleh karena itu perlu dilakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi untuk memastikan rangkaian kegiatan komunikasi yang dilakukan dapat mencapai sasaran dan memberi dampak sesuai yang diharapkan. A. Tujuan Tujuan monitoring dan evaluasi agar setiap penanggung jawab dan pengambil keputusan dapat mengetahui keberhasilan maupun permasalahan pelaksanaan Strakom PBAK yang dihadapi sedini mungkin untuk dapat ditangani secara tepat waktu. B. Lingkup Lingkup monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan tiga aspek utama, yaitu : 1. Keberhasilan dan Kegagalan Strategi Kriteria

keberhasilan

strakom

PBAK

dapat

dilacak

dengan

membandingkan hasil assessment budaya anti korupsi dan pola komunikasi mengenai PBAK. Kriteria tersebut tidak hanya mengukur keberhasilan atau kegagalan khalayak sasaran dalam menerapkan inovasi, tetapi juga kesuksesan dan kegagalan pelaku komunikasi PBAK dalam menyampaikan nilai-nilai anti korupsi. 2. Sudut Pandang Khalayak Sasaran Kriteria keberhasilan strakom PBAK dari sudut khalayak sasaran dicirikan oleh hal-hal sebagai berikut: (1) adanya unsur pemahaman, kepedulian, dan kemampuan PNS dalam menyeleksi dan menerapkan nilainilai anti korupsi, dan (2) komitmen dan kesepakatan aktif untuk meningkatkan dan mengembangkan budaya anti korupsi di KPP dan PA.

17

3. Sudut Pandang Pelaku Komunikasi Kriteria keberhasilan strakom dari sudut pelaku komunikasi dicirikan oleh hal-hal sebagai berikut: (1) citra positif KPP dan PA di mata masyarakat mengenai pembudayaan anti korupsi, (2) penyampaian informasi yang yang lengkap dan benar berkenaan dengan nilai-nilai anti korupsi sesuai kepentingan khalayak sasaran, dan (3) perluasan jangkauan informasi, dan pemantapan budaya anti korupsi. C. Metode dan Alat Monitoring dan evaluasi dilaksanakan sejak tahapan pra-desain strakom, penyusunan desain strakom, dan pelaksanaan. Monitoring dan evaluasi sebaiknya bersifat terukur yang berarti evaluasi dan monitoring tersebut harus senantiasa bertujuan menguji apakah strakom PBAK yang dibuat berjalan sesuai rencana awal. Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan oleh KPP dan PA, adalah : 1. Penelaahan RKA-KL, bertujuan untuk melihat apakah aksi PBAK telah direncanakan dan mendapatkan dukungan anggaran yang memadai sesuai dengan kebutuhan dan kondisi PBAK di KPP dan PA; 2. Pengisian formulir pemantauan aksi PBAK, digunakan untuk melihat capaian pelaksanaan aksi PBAK apakah telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan, serta kendala dan permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan PBAK; 3. Assessment Budaya Anti Korupsi, digunakan untuk memahami tentang persepsi setiap khalayak sasaran tentang delapan dimensi pengukuran (sikap kepemimpinan, rekan sejawat, aparatur satker superior, aparatur satker inferior, non aparatur Negara, responden dan peraturan/ketentuan kerja, kebutuhan pribadi/satuan kerja, dan derajat toleransi) dan menganalisis tingkatan budaya anti korupsi di level satuan kerja; 4. Assessment Pola Komunikasi PBAK, merupakan respon khalayak sasaran atas pesan yang disampaikan dan digunakan sebagai monitoring perencanaan dan pelaksanaan komunikasi PBAK; 5. Pemantauan lain, dalam bentuk uji petik melalui beberapa media dan lokasi dengan khayalak sasaran yang berbeda, yaitu melalui polling (penyebaran kuesioner) maupun interview ke khalayak sasaran dengan pertanyaan yang 18

diarahkan untuk mengetahui apakah kelompok sasaran/khalayak telah terjangkau oleh program komunikasi PBAK; apakah terdapat perubahan pada kelompok

sasaran/khalayak (pengetahuan, sikap atau

pun

perilaku)

khususnya budaya anti korupsi; sejauhmana perubahan terjadi; mengapa terjadi atau tidak terjadi perubahan dan sebagainya.

19

BAB IV PENUTUP

Penyusunan Strakom PBAK di KPP dan PA disusun mengacu pada Cetak Biru Strakom

PBAK

dan

Pedoman

Penyusunan

Strakom

PBAK

untuk

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang diterbitkan Kemenkominfo serta berdasarkan hasil analisis assessment budaya kerja dan pola komunikasi di KPP dan PA. Dengan adanya Strakom PBAK di KPP dan PA, diharapkan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk menyampaikan kebijakan atau program pendidikan dan budaya korupsi melalui pendekatan komunikasi kepada khalayak sasaran. Komunikasi merupakan sarana yang sangat vital dalam kampanye pendidikan dan budaya anti korupsi (PBAK). Tanpa proses komunikasi yang baik, pesan mengenai nilai-nilai anti korupsi tidak dapat disampaikan secara efektif kepada khalayak. Selain itu dalam pelaksanaan strakom PBAK juga diperlukan keterlibatan semua pihak dalam bentuk komitmen untuk mewujudkan budaya anti korupsi di KPP dan PA.

20

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan jangka menengah tahun 2012-2014; Inpres No.1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor

4

Tahun 2010

tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kementerian

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2012; Cetak Biru Strategi Komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2013; Pedoman Penyusunan Strategi Komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi untuk Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2013; Laporan Hasil Pemantauan Atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Sampai Dengan Semester II Tahun 2012 Pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 36/S/XVI/01/2013 Tanggal 28 Januari 2013; Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern Kementerian Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan

Anak

Tahun

2012

Nomor

95B/HP/XVI/05/2013 Tanggal 24 Mei 2013; dan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan PerundangUndangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2012 Nomor 95C/HP/XVI/05/2013 Tanggal 24 Mei 2013.

21

Lampiran 1

RENCANA AKSI PBAK KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2013

AKSI PBAK NO.

KEGIATAN

1

Peringatan Hari Anak Nasional (HAN)

2

Pencanangan Zona Integritas

3

Sarasehan Hari Raya Idul Fitri 1434 H

4

Peluncuran Whistleblowing System

5

Peringatan Hari Ibu

6

Pencetakan Media KIE

7

Penyampaian Informasi pada Website KPP dan PA (mulai bulan Juli Tahun 2013)

INDIKATOR

TARGET

-

Jumlah Pegawai yang hadir

100 Pegawai

Triwulan Keempat

-


302 Pegawai

Agustus

-


302 Pegawai

Triwulan Ketiga

-


302 Pegawai

Desember

-


100 Pegawai

Triwulan Keempat

Rp 3.500.000

Roll Banner

10 Buah

Bulanan

-

Informasi PBAK

1 Informasi setiap bulannya

WAKTU

BIAYA

Juli

Lampiran 2

MATERI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI KORUPSI

A. Pendahuluan 1. Kondisi Korupsi saat ini. B. Korupsi 1. Pengertian; 2. Dampak. C. Budaya Anti Korupsi 1. Nilai-Nilai Anti Korupsi; 2. Contoh penerapannya. D. Penutup 1. Hasil yang ingin dicapai.

Lampiran 3

FORMULIR PEMANTAUAN AKSI PBAK KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2013

NO.

AKSI PBAK

INDIKATOR

TARGET

1

Peringatan Hari Anak Nasional (HAN)


100 Pegawai

2

Pencanangan Zona Integritas


302 Pegawai

3

Sarasehan Hari Raya Idul Fitri 1434 H


302 Pegawai

4

Peluncuran Whistleblowing System


302 Pegawai

5

Peringatan Hari Ibu


100 Pegawai

6

Pencetakan Media KIE

Roll Banner

10 Buah

7

Penyampaian Informasi pada Website KPP dan PA (mulai bulan Juli Tahun 2013)

Informasi PBAK

1 Informasi setiap bulannya

CAPAIAN

KENDALA

STRATEGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI KORUPSI

Recommend Documents