SALINAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA NOMOR
34 TAHUN 2013 TENTANG
STRATEGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI KORUPSI SEKRETARIAT KABINET DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
bahwa
untuk
melaksanakan
Instruksi
Presiden
Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013, terkait pelaksanaan Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi perlu menetapkan Keputusan
Sekretaris
Kabinet
Komunikasi
Pendidikan
dan
tentang
Budaya
Anti
Strategi Korupsi
Sekretariat Kabinet. Mengingat :
1.
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2010 tentang Sekretariat Kabinet;
2.
Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
3.
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun
2013 tentang
Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013; 4. Peraturan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2012;
4. Keputusan...
-2-
5.
Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 30 Tahun 2013 tentang
Tim
Penyusun
Aksi
Pencegahan
dan
Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) dan Strategi Komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi (Strakom PBAK) Sekretariat Kabinet Tahun 2013;
MEMUTUSKAN: Menetapkan:
KEPUTUSAN
SEKRETARIS
KABINET
TENTANG
STRATEGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI KORUPSI SEKRETARIAT KABINET.
KESATU
:
Menetapkan Strategi Komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi Sekretariat Kabinet sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Sekretaris Kabinet ini dan merupakan
bagian
yang
tidak
terpisahkan
dari
Keputusan Sekretaris Kabinet ini. KEDUA
:
Strategi
Komunikasi
sebagaimana
dimaksud
dalam
Diktum Kesatu digunakan sebagai acuan untuk: a. Memberikan arah dan panduan bagi unit kerja terkait agar terjadi keharmonisan dalam penyampaian pesan pendidikan dan budaya anti korupsi. b. Mendorong terlaksananya komunikasi pendidikan di Sekretariat Kabinet yang lebih terarah dan efektif dalam
rangka
kesadaran
meningkatkan
mengenai
nilai-nilai
pengetahuan anti
korupsi
dan di
kalangan stakeholders sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja. c.
Mendorong seluruh unit kerja di Sekretariat Kabinet untuk terlibat aktif dalam aktivitas pendidikan dan budaya anti korupsi. KETIGA: ...
-3–
KETIGA
:
Keputusan Sekretaris Kabinet ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal
21 Juni 2013
SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA, ttd. DIPO ALAM
Salinan Sesuai dengan Aslinya Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet, ttd. DJADMIKO
Salinan sesuai dengan aslinya DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI SEKRETARIAT KABINET RI,
LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 34 TAHUN 2013 TANGGAL : 21 JUNIT2013
STRATEGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI KORUPSI SEKRETARIAT KABINET BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pemberantasan korupsi telah menjadi salah satu fokus utama Pemerintah pasca reformasi. Berbagai upaya telah ditempuh, baik dengan mencegah maupun memberantas tindak pidana korupsi secara serentak oleh pemegang kekuasaan eksekutif (melalui Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah), legislatif serta yudikatif. Pemerintah
melalui
Presiden
telah
menerbitkan
sejumlah
peraturan dan instruksi untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi, diantaranya yang terbaru adalah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 20122014 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013. Peraturanperaturan tersebut sebagai acuan bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam memberantas korupsi dengan menekankan pada upaya-upaya pencegahan dan penindakan sekaligus juga sebagai pedoman bagi pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas programprogram pemberantasan korupsi. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, Sekretariat Kabinet terus berkomitmen untuk melakukan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Komitmen tersebut diwujudkan salah satunya dengan menandatangani nota kesepahaman atau MoU dengan Bappenas untuk menetapkan dan melaksanakan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013. Salah satu hal yang disepakati adalah aksi terkait ”Pelaksanaan Strategi Komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi (Strakom PBAK)” dengan ukuran keberhasilan: 1. Tersusunnya dokumen Strakom PBAK Sekretariat Kabinet sebagai sarana operasional komunikasi untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi secara menyeluruh; 2. Terlaksananya …
-2–
2. Terlaksananya Strakom PBAK melalui sosialisasi dan kampanye budaya anti korupsi di lingkungan internal/seluruh satuan kerja (satker) Sekretariat Kabinet. Sesuai dengan tujuan PBAK untuk mengubah budaya aparatur, maka dibutuhkan strategi yang tepat dan waktu yang memadai agar budaya anti korupsi bisa berkembang dan diterapkan pada semua unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet. Apalagi budaya anti korupsi merupakan hasil internalisasi nilai-nilai sembilan anti korupsi yang meliputi jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, sederhana, kerja keras, berani, dan adil. Pelaksanaan Strakom PBAK di Sekretariat Kabinet dilaksanakan dengan menetapkan Biro Administrasi Aparatur pada Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet sebagai unit kerja yang menjadi lokus pelaksanaan Strakom PBAK tersebut. Biro Administrasi Aparatur dipilih karena merupakan unit kerja yang memberikan layanan kepada masyarakat
secara
langsung
(khususnya
terkait
pengurusan
administrasi pemberhentian, kepangkatan dan pensiun PNS Golongan IV/c ke atas) dan merupakan unit kerja yang diidentifikasi sebagai area layanan publik/area pelaksanaan tugas dan fungsi yang berpotensi rawan korupsi di lingkungan Sekretariat Kabinet berdasarkan Surat Inspektur Sekretariat Kabinet Nomor: S-94/PT/III/2013, tanggal 25 Maret 2013. Biro Administrasi Aparatur selanjutnya dijadikan lokasi untuk pelaksanaan assessment budaya anti korupsi untuk memahami dan memetakan
budaya
anti
korupsi
aparaturnya
berdasarkan
Memorandum Plh. Inspektur Sekretariat Kabinet kepada Kepala Biro Administrasi Aparatur Nomor: M-164/IPT/V/2013 tentang Assessment Strategi Komunikasi PBAK dan Surat Tugas Pelaksanaan Assessment Nomor: ST-10/IPT/V/2013. Assesment dilakukan dengan pemberian kuesioner dengan responden yang mencakup pimpinan, pejabat eselon, dan seluruh staf pelaksana di Biro Administrasi Aparatur.
Berdasarkan …
-3-
Berdasarkan assessment yang dilaksanakan di Biro Administrasi Aparatur diperoleh hasil bahwa kualifikasi budaya aparatur Biro Administrasi Aparatur adalah “sangat anti korupsi”. Mengingat pola komunikasi anti korupsi pada Biro Administrasi Aparatur termasuk level “penggerakan” sehingga strategi komunikasi yang dapat dilakukan adalah
“advokasi”
dengan
pendekatan
internalisasi
untuk
menumbuhkan komitmen aparatur terhadap nilai budaya anti korupsi yaitu “adil dan tanggung jawab”. Atas dasar hasil assessment tersebut, maka Strakom PBAK pada Biro Administrasi Aparatur Sekretariat Kabinet ini disusun dengan kegiatan PBAK yang telah ditentukan sesuai dengan budaya anti korupsi di
Sekretariat
dilaksanakan
Kabinet. guna
Diharapkan
terwujudnya
Strakom
aparatur
PBAK
ini
Sekretariat
dapat Kabinet
khususnya aparatur di Biro Administrasi Aparatur dengan budaya yang berintegritas dan anti korupsi. B. Pengertian Strategi Komunikasi Pengertian strategi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebagai rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Kata strategi berasal dari kata Strategos dalam bahasa Yunani merupakan gabungan dari Stratos atau tentara dan Ego atau pemimpin.
Suatu
strategi
mempunyai
dasar
atau
skema
untuk
mencapai sasaran yang dituju. Jadi pada dasarnya strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Menurut Stephanie K. Marrus, strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Selanjutnya, James B. Quinn mengartikan strategi adalah suatu bentuk atau rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan utama, kebijakan-kebijakan dan rangkaian tindakan dalam suatu organisasi menjadi suatu kesatuan yang utuh. Strategi …
-4-
Strategi diformulasikan dengan baik akan membantu penyusunan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki perusahaan menjadi suatu bentuk yang unik dan dapat bertahan. Strategi yang baik disusun berdasarkan
kemampuan
internal
dan
kelemahan
perusahaan,
antisipasi perubahan dalam lingkungan, serta kesatuan pergerakan yang dilakukan oleh mata-mata musuh. Dari kedua pendapat di atas, maka strategi dapat diartikan sebagai suatu rencana yang disusun oleh manajemen puncak untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Rencana ini meliputi: tujuan, kebijakan, dan tindakan yang harus dilakukan oleh suatu organisasi dalam mempertahankan eksistensi dan menenangkan persaingan, terutama perusahaan atau organisasi harus memilki keunggulan kompetitif. Komunikasi
sebagai
proses
karena
komunikasi
merupakan
kegiatan yang ditandai dengan tindakan, perubahan, pertukaran dan perpindahan. Bahkan ketika kita mengemukakan gagasan kepada seseorang, pemahaman timbal-balik atas gagasan tersebut berkembang sebagai pengaruh dari respons mereka terhadap gagasan tersebut dan sebagai
reaksi
kita
terhadap
respons
mereka.
Lebih
jauh
lagi,
komunikasi terus berlangsung setelah kita dan mereka berpisah, karena setiap pihak terus memikirkan dan merespons apa yang dikatakan pihak lain. Komunikasi tidak mempunyai awal dan tidak mempunyai akhir. Dari beberapa pengertian diatas, maka strategi komunikasi erat hubungan dan kaitannya antara tujuan yang hendak dicapai dengan konsekuensi-konsekuensi kemudian
merencanakan
(masalah)
yang
bagaimana
harus
mencapai
diperhitungkan, konsenkuensi-
konsenkuensi sesuai dengan hasil yang diharapkan atau dengan kata lain tujuan yang hendak dicapai. Dengan kata lain, strategi komunikasi merupakan panduan dari komunikasi (communication planning) dan manajemen komunikasi (communication management) untuk mencapai suatu tujuan. Pendidikan …
-5-
Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi Korupsi berdasarkan pemahaman pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri/orang lain (perseorangan atau sebuah korporasi), yang secara langsung
maupun
tidak
langsung
merugikan
keuangan
atau
perekonomian negara, yang dari segi materiil perbuatan itu dipandang sebagai perbuatan
yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan
masyarakat. Anti
Korupsi
merupakan
semua
tindakan
yang
melawan,
memberantas, menentang, dan mencegah korupsi. Pendidikan
dan
Budaya
Anti
Korupsi
merupakan
upaya
memberikan pemahaman dan penanaman nilai-nilai kepada sektor swasta, masyarakat, dan aparat pemerintah agar berperilaku anti korupsi.
C. Maksud dan Tujuan Maksud dan Tujuan dari Strakom PBAK ini adalah: 1. Untuk
mempermudah
merancang
program
dan
aktivitas
komunikasi PBAK sesuai fokus kegiatan yang diamanatkan Undang-Undang,
Strategi
Nasional
Pencegahan
dan
Pemberantasan Korupsi, dan peraturan lain yang terkait. 2. Sebagai pedoman untuk memilih dan menetapkan unsur-unsur komunikasi, antara lain analisis situasi, pemilihan khalayak, pengemasan pesan, pemilihan media, penentuan waktu dan alokasi anggaran. 3. Memberikan acuan dalam pelaksanaan komunikasi tentang nilainilai budaya anti korupsi sebagai bagian pembudayaan anti korupsi dalam mewujudkan birokrasi layanan komunikasi dan informatika yang profesional di lingkungan Sekretariat Kabinet, khususnya di Biro Administrasi Aparatur.
4. Merancang ...
-6–
4. Merancang kegiatan-kegiatan komunikasi berdasarkan Cetak Biru Strakom PBAK yang dapat memperkuat nilai-nilai anti korupsi di lingkungan Biro Administrasi Aparatur.
D. Ruang Lingkup Strategi
Komunikasi
Pendidikan
Dan
Budaya
Anti
Korupsi
(Strakom PBAK) Sekretariat Kabinet Tahun 2013 pada Biro Administrasi Aparatur ini, terdiri dari empat bab dan satu rencana aksi yaitu: Bab I Pendahuluan Memuat latar belakang perlunya Strakom PBAK pada Biro Administrasi Aparatur, maksud dan tujuan penyusunan Strakom PBAK tersebut beserta ruang lingkupnya. Bab II Strategi Komunikasi Memfokuskan penjelasan pada jenis strategi komunikasi yang dipilih. Bagian ini berisi analisis situasi dengan menggunakan hasil assessment di Biro Administrasi Aparatur dan berpedoman pada Cetak Biru Strakom PBAK, penetapan tujuan/sasaran komunikasi,
pemilihan
komunikasi
PBAK,
target
pemilihan
sasaran,
pengemasan
media/aktivitas
pesan
komunikasi,
penetapan komunikator atau tim pelaksana dan penjelasan secara mendetail dari pelaksanaan kegiatan. Bab III Monitoring dan Evaluasi Strakom Merupakan tahapan monitoring dan evaluasi agar Strakom PBAK Sekretariat Kabinet Tahun 2013 pada Biro Administrasi Aparatur sesuai dengan tujuannya dengan berpatokan pada indikatorindikator yang telah disetujui. Bab IV Penutup Memuat saran dan rekomendasi untuk tahap perencanaan Strakom PBAK Sekretariat Kabinet selanjutnya. Rencana Aksi Komunikasi dan Materi Komunikasi PBAK di Sekretariat Kabinet.
BAB II …
-7–
BAB II STRATEGI KOMUNIKASI
A. Analisis Situasi Proses
internalisasi
nilai-nilai
anti
korupsi
di
lingkungan
Sekretariat Kabinet dikembangkan dan diterapkan secara bertahap melalui penyusunan Strakom PBAK yang terencana dan tepat sasaran. Pada tahap awal proses internalisasi dimaksud dilakukan dengan memilih dan menentukan unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet yang akan dijadikan fokus dalam komunikasi pesan PBAK, sehingga diharapkan pembudayaan nilai-nilai anti korupsi dapat berjalan secara efektif dan efisien. Penentuan
unit/satuan
kerja
yang
layak
menjadi
lokus
pelaksanaan Strakom PBAK didasarkan atas pertimbangan unit kerja yang memberikan layanan kepada masyarakat berupa layanan dasar ataupun layanan lain yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet, baik secara langsung maupun aministratif. Pemilihan unit layanan tersebut dengan mempertimbangkan bahwa layanan dimaksud merupakan jenis layanan langsung kepada masyarakat dan menjadi Quick Wins Sekretariat Kabinet. Dalam hal ini ditetapkan bahwa lokus pelaksanaan
Strakom
PBAK
Sekretariat
Kabinet
adalah
Biro
Administrasi Aparatur. Berdasarkan hasil pre-assessment yang dilakukan, diperoleh skor 84% yang menunjukkan bahwa kualifikasi budaya anti korupsi pada Biro Administrasi Aparatur termasuk kualifikasi budaya “sangat anti korupsi” dengan arah komunikasi budaya anti korupsi “advokasi”. Dari hasil tersebut juga diketahui bahwa skor paling rendah adalah dimensi sikap
kepemimpinan
dengan
nilai
sebesar
78%,
hal
tersebut
menunjukkan bahwa target khalayak pendidikan dan budaya anti korupsi diprioritaskan untuk “sikap kepemimpinan” dengan nilai-nilai dominan “adil” dan “tanggung jawab”.
Hasil …
-8-
Hasil penilaian terhadap pola komunikasi anti korupsi diperoleh skor rata-rata sebesar 44,13 yang menunjukkan bahwa pola komunikasi pada Biro Administrasi Aparatur termasuk “level penggerakan”. Oleh karena itu, strategi komunikasi yang dapat dilakukan adalah advokasi dengan “pendekatan internalisasi” untuk menumbuhkan komitmen aparatur terhadap nilai budaya anti korupsi yaitu “adil dan tanggung jawab”. Selain itu, aspek komunikasi yang perlu diperhatikan adalah “kebutuhan komunikasi” sedangkan tahapan krusial komunikasi yang perlu mendapat perhatian adalah tahapan “dampak”. B. Penetapan Tujuan/Sasaran Komunikasi Hasil assessment kualifikasi budaya adalah sangat anti korupsi dengan persentase 84%. Artinya lebih banyak orang yang memiliki persepsi
sangat
anti
korupsi,
dengan
asumsi
sudah
memiliki
pengetahuan yang memadai dan mampu mengambil sikap untuk tidak melakukan korupsi. Dengan demikian tujuan komunikasi yang hendak dicapai adalah memperkuat dan melaksanakan budaya anti korupsi yang sudah ada dalam organisasi. Sementara sasaran komunikasi adalah meyakinkan untuk tetap bersikap antikorupsi dan melaksanakannya, memberikan pendidikan dan keteladanan, serta menggerakkan setiap orang dalam organisasi
untuk
mendukung
pembuatan
keputusan
pimpinan
sekalipun dapat menimbulkan pro dan kontra. Berdasarkan hasil gap analysis diketahui bahwa skor yang ditargetkan untuk ditingkatkan adalah dimensi sikap kepemimpinan dari skor rerata 78% menjadi 79%, dimensi rekan sejawat dari skor rerata 79% menjadi 79,5% dan dimensi kebutuhan pribadi dari skor rerata 81% menjadi 85%. Sedangkan untuk pola komunikasi dari skor rerata 44,13 ditargetkan meningkat menjadi 46,31 dimana penekanan aspek komunikasi yang perlu ditingkat adalah kebutuhan komunikasi dari skor 8,1 menjadi 10,1. Oleh karena itu, guna mencapai target-target di atas maka penetapan tujuan/sasaran komunikasi dimaksudkan untuk meng-endorse atau memperkuat pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai anti korupsi khususnya “adil dan tanggung jawab” melalui aktivitas atau kegiatan PBAK yang telah ditentukan. C. Pemilihan …
-9-
C. Pemilihan Khalayak Sasaran Unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet yang dijadikan sebagai lokus pelaksanaan Strategi Komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi adalah Biro Administrasi Aparatur yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan dan pengadministrasian pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan pemerintahan serta kenaikan pangkat, pemberhentian, dan pensiun PNS Golongan IV/c ke atas yang wewenang penetapannya berada di tangan Presiden. Hasil assessment terhadap
lokus
dimaksud
diperoleh
kesimpulan
bahwa
arah
komunikasi/target khalayak sasaran sebagai bentuk implementasi strategi yang lebih spesifik dalam komunikasi pesan PBAK adalah Biro Administrasi Aparatur itu sendiri. Kesimpulan tersebut didasarkan atas hasil assessment budaya kerja Biro Administrasi Aparatur yang dilakukan terhadap seluruh pegawai dan dimensi yang memperoleh penilaian terendah adalah Dimensi I yaitu Pengukuran Terhadap Sikap Kepemimpinan. Guna
lebih
memahami
khalayak
sasaran
Strakom
PBAK
Sekretariat Kabinet, berikut ini akan diberikan gambaran tentang pejabat dan pegawai di lingkungan Biro Administrasi Aparatur beserta deskripsi pekerjaannya: Tabel 2.1 Deskripsi Pekerjaan Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Biro Administrasi Aparatur KATEGORI Pejabat
DESKRIPSI - Policy maker - Decision maker
Staf Teknis
Pemroses Keppres atau Salinan dan Petikan Keppres tentang mutasi jabatan, pemberherhentian, kenaikan pangkat dan pensiun PNS Golongan IV/c ke atas
Staf Umum dan Pelayanan
Pemberi informasi tentang pemrosesan dan pengadministrasian Keppres serta bertindak sebagai penerima tamu (pihak yang datang untuk berkoordinasi atau mencari informasi terkait Keppres tersebut). D. Pengemasan …
- 10 -
D. Pengemasan Pesan Komunikasi Pengemasan pesan komunikasi secara tepat menjadi salah satu bentuk strategi yang efektif dalam komunikasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengemasan pesan tersebut perlu disampaikan dalam
bahasa
yang
mudah
dipahami,
ringkas
dan
padat,
membangkitkan kebutuhan khalayak mengenai nilai-nilai anti korupsi, segmentatif, menggunakan media yang tepat serta dapat memberikan jalan keluar bagi pemenuhan kebutuhan khalayak. Berdasarkan Stranas PPK Jangka Menengah, isi pesan utama PBAK yang harus dikampanyekan pada khalayak pada tahun 2013 adalah “keterbukaan”. Pesan utama tersebut selanjutnya di-breakdown kedalam pesan-pesan yang lebih operasional dengan mengacu pada 9 (sembilan) nilai anti korupsi yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu: jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Berdasarkan hasil assessment yang telah dilakukan Sekretariat Kabinet, maka nilai anti korupsi yang perlu dikemas untuk disampaikan kepada khalayak sasaran adalah nilai “adil” dan “tanggung jawab”. Pesan yang mengandung nilai adil dan tanggung jawab tersebut selanjutnya dikemas dalam bentuk himbauan, perintah dan dialog dan disampaikan
melalui
media/aktivitas
komunikasi
terpilih
kepada
khalayak sasaran di Sekretariat Kabinet. Pengemasan atau penyampaian pesan tersebut dilakukan dengan mengacu kepada pendekatan baik pendekatan rasional, emosional, sosial maupun pendekatan moral yang menekankan pentingnya melaksanakan nilai-nilai anti korupsi yang dikomunikasikan tersebut.
E. Pemilihan Media/Aktivitas Komunikasi Pemilihan media komunikasi telah disesuaikan dengan khalayak sasaran di Sekretariat Kabinet utamanya berdasarkan hasil assessment tentang pola komunikasi dalam Sekretariat Kabinet. Begitu juga dengan pemilihan aktivitas komunikasi, proses tersebut telah disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Sekretariat Kabinet. Gambaran tentang media/aktivitas komunikasi terpilih dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.2. …
- 11 -
Tabel 2.2 Matriks Kegiatan Komunikasi Sekretariat Kabinet Kegiatan Komunikasi
Khalayak Sasaran
Pengemasan Pesan
Media
Komunikator
Waktu Pelaksana Pelaksanaan Kegiatan
Pembuatan dan penayangan jargon dengan pesan atau nilai anti korupsi “adil dan tanggung jawab”
Pegawai Himbauan Sekretariat Kabinet
Banner/ Seluruh Juli display pimpinan September Eselon II di Sekretariat Kabinet
Biro Administrasi Aparatur, Biro Umum, Pusdatin
Mendorong dan mengembangkan kesadaran aparatur di lingkungan Biro Administrasi Aparatur
Pegawai Biro Administrasi Aparatur
Perintah
Surat edaran
Kepala Biro Juli Administrasi Aparatur
Biro Administrasi Aparatur
Penyelenggaraan diskusi tentang praktek dan nilai anti korupsi di Biro Administrasi Aparatur
Pegawai Biro Administrasi Aparatur
Dialog untuk mengembangkan komitmen terhadap nilai adil dan tanggung jawab
Forum diskusi
Narasumber dari KPK
Biro Administrasi Aparatur
Agustus
F. Penetapan Komunikator Pemilihan pembawa pesan atau komunikator harus sejalan dengan khalayak sasaran dan saluran yang digunakan. Pemilihan komunikator tersebut ditujukan untuk mengukuhkan identitas dan citra PBAK di Kementerian/Lembaga yang dikomunikasikan. Pemilihan pembawa pesan atau komunikator di Sekretariat Kabinet telah disesuaikan dengan jenis kegiatan komunikasi yang dipilih dan khalayak sasaran yang dituju.
Berdasarkan ...
- 12 –
Berdasarkan data pada tabel 2.2 dapat dilihat bahwa untuk mengomunikasikan
pesan/substansi
kegiatan
pertama
terkait
pembuatan dan penayangan jargon dengan pesan atau nilai anti korupsi “adil dan tanggung jawab”, ditetapkan komunikatornya adalah seluruh pimpinan unit kerja (eselon II) di lingkungan Sekretariat Kabinet.Hal ini dilakukan
berdasarkan
pertimbangan
bahwa
kegiatan
tersebut
melibatkan seluruh pegawai Sekretariat Kabinet sehingga penetapan pimpinan unit eselon II itu dianggap tepat untuk mengoptimalkan keterlibatan dan partisipasi pegawai Sekretariat Kabinet. Terkait kegiatan kedua dan ketiga, khalayak sasarannya adalah pegawai Biro Administrasi Aparatur sedangkan untuk komunikatornya masing-masing Kepala Biro Administrasi Aparatur dan Narasumber dari KPK. Pemilihan komunikator ini didasarkan pertimbangan bahwa pada kegiatan kedua pesan disampaikan dalam bentuk perintah yaitu melalui surat edaran sehingga tepat jika ditetapkan komunikatornya adalah pimpinan Biro Administrasi Aparatur itu sendiri, sementara untuk kegiatan ketiga karena berbentuk forum diskusi maka komunikatornya lebih tepat jika ditetapkan narasumber dari KPK yang lebih memahami dan mempunyai pengetahuan tentang praktik dan nilai anti korupsi. G. Pelaksanaan Kegiatan Komunikasi Tiga jenis kegiatan PBAK di Sekretariat Kabinet sebagaimana tercantum dalam tabel 2.2 akan dilaksanakan bulan Juli sampai dengan September
2013.
Kurun
waktu
tersebut
menjadi
penting
dalam
pelaksanaan aktivitas komunikasi yang memerlukan dukungan serta koordinasi stakeholder untuk melaksanakan pekerjaan secara aktual, dimana waktu yang tersedia sangat terbatas. Sekaligus sebagai acuan pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
BAB III …
- 13 -
BAB III MONITORING DAN EVALUASI STRATEGI KOMUNIKASI
Monitoring dan evaluasi bertujuan agar setiap penanggung jawab dan pengambil keputusan dapat mengetahui keberhasilan maupun permasalahan yang dihadapi sedini mungkin untuk dapat ditangani tepat waktu. Monitoring dilakukan untuk memastikan rangkaian kegiatan komunikasi yang dilakukan mencapai sasaran dan memberi dampak sesuai yang ditentukan. A. Monitoring Kegiatan yang perlu dimonitor meliputi aspek pelaksanaan strakom PBAK dan pengaruh yang terbentuk, seperti sebagai berikut: a. Proses
sosialisasi
dan
internalisasi,
yaitu
memonitor
apakah
aktivitas komunikasi yang ada dalam strakom PBAK dilaksanakan dengan baik b. Pengaruh yang terbentuk dari komunikasi apakah sudah terbangun dengan efektif sesuai dengan sasaran komunikasi yang ditentukan. Gambaran umum secara ringkas tentang mekanisme monitoring yang akan dilakukan di Sekretariat Kabinet dapat dilihat pada penjelasan berikut.
Unit yang melakukan monitoring adalah Inspektorat Sekretariat Kabinet sebagai unit kerja yang bertugas melakukan monitoring dan evaluasi (monev) penyelenggaraan Strakom PBAK di Sekretariat Kabinet, yang akan dilakukan bersama-sama dengan Tim Penyusun Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) dan Strategi Komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi (Strakom PBAK)
Sekretariat
Kabinet
yang
salah
satu
tugasnya adalah
memonitor pelaksanaan Strakom PBAK.
Pelaporan ...
- 14 –
Pelaporan unit kerja terkait dilakukan per 3 (tiga) bulan sesuai dengan Rencana Aksi dan Jadwal Kegiatan Komunikasi, dan mengumpulkan
bukti
dukung
berupa
foto,
laporan,
ataupun
berbentuk softcopy ke Tim Penyusun Aksi PPK dan Strakom PBAK untuk selanjutnya dikompilasi dan dikoordinasikan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan.
Melakukan assessment budaya anti korupsi per semester untuk memantau progress pergeseran budaya anti korupsi. Pelaksanaan assessment ini akan dilakukan/dikoordinasikan oleh Inspektorat terhadap Biro Administrasi Aparatur yang telah ditetapkan sebagai lokus PBAK Sekretariat Kabinet.
Melakukan wawancara dan polling dengan khalayak sasaran yang berbeda-beda. Wawancara dilakukan untuk mengetahui lebih dalam bentuk pengaruh Strakom PBAK baik di dalam maupun di luar Sekretariat Kabinet. Pertanyaan-pertanyaan diarahkan kesejauh mana proses sosialisasi dan internalisasi Strakom PBAK sudah dilaksanakan, bagaimana perubahan yang terjadi di khalayak sasaran (apakah sudah membentuk sikap dan perilaku yang sesuai budaya anti korupsi).
B. Evaluasi Sebagai bagian dari fungsi manajemen, fungsi evaluasi tidaklah berdiri sendiri. Fungsi-fungsi seperti fungsi pemantauan dan pelaporan sangat erat hubungannya dengan fungsi evaluasi. Di samping untuk melengkapi berbagai fungsi di dalam fungsi-fungsi manajemen, evaluasi sangat bermanfaat agar organisasi tidak mengulangi kesalahan yang sama setiap kali. Organisasi yang gagal mengidentifikasi kesalahan yang sama secara terus menerus, tidak akan tumbuh dan berkembang sebagai organisasi yang unggul. Evaluasi lainnya,
yaitu
pemantauan
sama
pentingnya
perencanaan, (monitoring)
dengan
fungsi-fungsi
pengorganisasian dan
pengendalian.
atau
manajemen pelaksanaan,
Evaluasi
yang
komprehensif, dengan mengidentifikasi kendala dan hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan untuk peningkatan kinerja dimasa berikutnya.
Evaluasi ... - 15 -
Evaluasi Strakom PBAK Biro Administrasi Aparatur dilakukan untuk menilai sejauhmana keberhasilan pola komunikasi dengan tujuan komunikasi budaya anti korupsi pada target peningkatan dimensi sikap kepemimpinan. Dalam hal ini evaluasi dilakukan untuk melihat apakah ada perubahan persepsi terhadap dimensi sikap kepemimpinan atau peningkatan kualitas dari dimensi tersebut pada Biro Administrasi Aparatur dengan tujuan komunikasi budaya anti korupsi. Hasil evaluasi Strakom PBAK ini nantinya dibuat dalam bentuk dokumen laporan. Laporan dibuat secara berkala dari hasil pelaksanaan monitoring terhadap kegiatan komunikasi sesuai jadwal yang sudah ditentukan dalam kurun waktu Juli – September 2013. Adapun yang dievaluasi adalah apakah sudah efektif pelaksanaan strakom yang sudah dilaksanakan. Indikator evaluasi melihat rencana aksi komunikasi, materi komunikasi, jadwal kegiatan komunikasi, skema pembiayaan yang direncanakan dan dampak dari rencana aksi komunikasi yang dilaksanakan.
BAB IV …
- 16 -
BAB IV PENUTUP
Biro Administrasi Aparatur pada Deputi Bidang Administrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet merupakan suatu unit kerja yang bertugas menyelenggarakan dan mengadministrasikan pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan pemerintahan serta kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun PNS golongan IV/c ke atas yang wewenang penetapannya berada di tangan Presiden atau memerlukan persetujuan Presiden. Mengingat pentingnya keberadaan dan peranan Biro Administrasi Aparatur dalam memberikan layanan publik kepada stakeholder dan masyarakat dan terkait rentan/rawannya terjadi gratifikasi atau hal sejenis, maka unit kerja ini ditetapkan sebagai lokus PBAK di Sekretariat Kabinet. Strakom PBAK pada Biro Administrasi Aparatur ini disusun secara rinci sehingga diharapkan strakom ini jelas, mudah dipahami dan dilaksanakan, serta memiliki manfaat jelas dalam menentukan prioritas kegiatan komunikasi dengan menggunakan pendekatan yang tepat yang sesuai dengan kondisi dan keadaan di lingkungan Biro Administrasi Aparatur. Pelaksanaan Strakom PBAK ini akan dapat mencapai tujuan/ sasaran yang ditetapkan apabila terdapat komitmen yang kuat dari pimpinan,
dukungan
dari
stakeholder
maupun
pendampingan/
monitoring yang intensif terhadap tim pelaksana Strakom PBAK. Ke depan untuk mengatasi hambatan atau kendala yang mungkin akan terjadi dalam pelaksanaan Strakom PBAK diperlukan strategi yang tepat untuk pengembangan pelaksanaan strakom disertai dengan benchmark atas best practices pelaksanaan Strakom PBAK.
RENCANA …
- 17 -
RENCANA AKSI KOMUNIKASI DAN MATERI KOMUNIKASI PBAK DI SEKRETARIAT KABINET
Aksi 1 : Mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan komunikasi untuk efektivitas PBAK di lingkungan Sekretariat Kabinet dalam bentuk pembuatan dan penayangan jargon dengan pesan atau nilai anti korupsi “adil dan tanggung jawab”. Materi Komunikasi: 1. Mendorong atau menghimbau pada seluruh pegawai Sekretariat Kabinet untuk berpartisipasi dalam pembuatan jargon dengan pesan atau nilai anti korupsi “adil dan tanggung jawab”. 2. Meningkatkan komitmen jajaran pimpinan di lingkungan Sekretariat Kabinet dalam membudayakan nilai anti korupsi khususnya “adil dan tanggung jawab” di lingkungan unit kerjanya masing-masing. 3. Mendorong penayangan secara intensif/regular jargon anti korupsi yang terpilih untuk meningkatkan kepedulian atau kesadaran pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet akan pentingnya pelaksanaan nilai-nilai anti korupsi khususnya nilai anti korupsi “adil dan tanggung jawab”. Media: Banner, Display/Standing TV Aksi 2 : Mendorong dan mengembangkan kesadaran seluruh pegawai di lingkungan Biro Administrasi Aparatur untuk adil dalam melayani dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya serta berani menolak memberikan dan/atau menerima gratifikasi dan peduli untuk melaporkan tindakan berindikasi korupsi. Materi Komunikasi: 1. Menghimbau seluruh pegawai di lingkungan Biro Administrasi Aparatur agar memberikan pelayanan secara adil tanpa membedakan status atau latar belakang PNS/pihak yang dilayani.
2. Mengajarkan ...
- 18 -
2. Mengajarkan kepada seluruh pegawai di lingkungan Biro Administrasi Aparatur agar selalu bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dengan selalu berdisiplin dan mandiri dalam bertindak, karena yakin bahwa tindakan tersebut telah sesuai dengan norma yang berlaku (tidak menyimpang). 3. Mempertebal keyakinan pada seluruh pegawai di lingkungan Biro Administrasi Aparatur bahwa memberikan dan/atau menerima gratifikasi adalah perbuatan tercela dan berindikasi korupsi. 4. Menghimbau atau mengajak kepada seluruh pegawai di lingkungan Biro Administrasi Aparatur untuk peduli dan berani melaporkan tindakan-tindakan yang berindikasi korupsi di dalam organisasi. Media: Surat edaran Aksi 3 : Mendorong dan menyelenggarakan diskusi tentang praktik dan nilai anti korupsi di Sekretariat Kabinet khususnya di Biro Administrasi Aparatur. Materi Komunikasi: 1. Ajakan kepada seluruh pegawai khususnya di Biro Administrasi Aparatur untuk menjadikan diskusi/dialog bersama sebagai tradisi dalam memecahkan berbagai persoalan organisasi, termasuk diskusi/dialog tentang praktik dan nilai anti korupsi yang perlu ditanamkan. 2. Ajakan kepada seluruh pegawai untuk berhati-hati serta mencermati berbagai kondisi dan bentuk tindakan yang mengarah pada tindakan koruptif.
SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA, ttd. DIPO ALAM Salinan Sesuai dengan Aslinya Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet,
DJADMIKO
