SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KABINET
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA
Menimbang
Mengingat
:
bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pel aksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahu n 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 4/RB Tahun 2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat Kabinet RI, untuk itu perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kabinet tentang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Sekretariat Kabinet;
:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sekretariat Kabinet; 4. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2012; 5. Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 4/RB Tahun 2011 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Sekretariat Kabinet Pasal ...
SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA
-2-
MEMUTUSKAN: Menetapkan: KEPUTUSAN SEKRETARIS KABINET TENTANG PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KABINET.
Pasal 1 Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Sekretariat Kabinet terdiri dari: a. Tim Pengarah; dan b. Tim Pengelola. Pasal 2 Tim Pengarah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: Ketua
: Wakil Sekretaris Kabinet;
Anggota
: 1. 2. 3. 4. 5.
Deputi Deputi Deputi Deputi Deputi
Bidang Bidang Bidang Bidang Bidang
Administrasi Politik, Hukum, dan Keamanan; Perekonomian; Kesejahteraan Rakyat; dan Persidangan Kabinet;
Pasal 3 Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas: a. memberikan pertimbangan pelayanan informasi publik; b. penentu akhir pengambilan kebijakan apabila muncul masalah dalam pengelolaan dan pelaksanaan layanan informasi: c. membahas dan memberikan pertimbangan atas klasifikasi informasi yang dikecualikan atau tidak di lingkungan Sekretariat Kabinet; d. membahas dan memberikan pertimbangan atas keberatan serta penyelesaian sengketa informasi; e. membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat Kabinet; f. mengawasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik di lingkungan Sekretariat Kabinet. Pasal ...
SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA
-3-
Pasal 4 Tim Pengelola terdiri dari: Ketua
: Pejabat Pengelola Dokumentasi;
Wakil Ketua
: Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana;
1. Koordinator Bidang Pelayanan Informasi
: Asisten Deputi Kelembagaan;
Anggota
2. Koordinator Bidang Pengumpulan dan Pengelola Informasi Anggota
3. Koordinator Bidang Kearsipan dan Pendokumentasian
Informasi
Bidang
Humas
dan
dan
: 1. Kepala Bidang Humas, Asdep Humas dan Kelembagaan; 2. Kepala Bidang Peliputan dan Pelaporan, Asdep Bidang Pelaksanaan dan Pelaporan Persidangan; 3. Kepala Sub Bidang Kelembagaan II, Asdep Bidang Humas dan Kelembagaan; 4. Kepala Sub Bidang Diseminasi dan Pelayanan Informasi, Asdep Bidang Humas dan Kelembagaan.
: Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
: 1. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi, Pusdatin; 2. Andri Sukmono, ST., Pengelola Sistem Informasi Sub Bidang Infrastruktur, Pusdatin; 3. Joko Prihantoro, A.Md., Pengolah Data pada Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi, Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi, Pusdatin; 4. Solehchuddin, A.Md., Pengolah Data pada Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi, Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi, Pusdatin; : Kepala Bagian Tata Usaha
Anggota ...
SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA
-4-
Anggota
4. Koordinator Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Anggota
5. Koordinator Sekretariat
Anggota
: 1. Kepala Bagian Administrasi Umum, Biro Administrasi Aparatur; 2. Kepala Sub Bagian Arsip dan dan Dokumentasi, Pusdatin; 3. Kepala Sub Bagian Perpustakaan, Pusdatin; 4. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum, Pusdatin; 5. Nana Karna, Pengadministasi Umum I pada Sub Bagian Arsip dan Dokumentasi, Pusdatin. : Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana
1. Kepala Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, Asdep Bidang Hukum dan HAM, Aparatur Kominfo; 2. Kepala Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan dan Kependudukan, Asdep Bidang Perancangan PUU Bidang Kesra; 3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat. : Kepala Subbidang Pengelolaan Data dan Informasi : 1. Tri Joko Christanto, S.Kom., Pengelola Sistem Informasi pada Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi, Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi, Pusdatin; 2. Riskan Maulana, A.Md., Pengolah Data pada Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi, Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi, Pusdatin; 3. Widya Dwi Lestari, A.Md., Pengolah Data pada Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi, Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi, Pusdatin; 4. Arie Mustofa, A.Md., Pengolah Data pada Sub Bagian Persuratan dan Penomoran, Biro Umum 5. Popo ...
SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA
-5-
5. Popo Nugroho, A.Md., Pengolah Data pada Sub Bagian Persuratan dan Penomoran, Biro Umum. Pasal 5 Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas: a. merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik di lingkungan Sekretariat Kabinet; b. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang layanan, pengelolaan informasi publik, dokumentasi dan arsip, serta pengaduan dan penyelesaian sengketa; c. melaporkan secara berka1a (6 bulanan/semesteran) pelaksanaan pelayanan informasi publik kepada Tim Pengarah; d. menghimpun, menata, menyimpan, dan menyediakan informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet; e. menyeleksi dan melakukan pengujian informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik; dan f. mewakili Sekretariat Kabinet dalam mediasi penyelesaian sengketa informasi. Pasal 6 Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai Tugas membantu Ketua Tim Pengelola dalam: a. merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik di lingkungan Sekretariat Kabinet; b. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang layanan, pengelolaan informasi publik, dokumentasi dan arsip, serta pengaduan dan penyelesaian sengketa; c. melaporkan secara berka1a (6 bulanan/ semesteran) pelaksanaan pelayanan informasi publik kepada Tim Pengarah; d. menghimpun, menata, menyimpan, dan menyediakan informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet; e. menyeleksi dan melakukan pengujian informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik; dan f. mewakili Sekretariat Kabinet dalam mediasi penyelesaian sengketa informasi.
Pasal ...
SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA
-6-
Pasal 7 Koordinator Bidang Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas mengkoordinasikan: a. pemberian informasi mengenai prosedur permohonan informasi, sarana, dan membantu pemohon memperoleh informasi; b. penerimaan dan pelayanan permintaan informasi serta menyampaikan salinan informasi yang dimohonkan; c. penyampaian informasi dalam bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat, dengan kemungkinan menggunakan bahasa lokal yang digunakan oleh mayoritas penduduk setempat; d. pengumuman informasi minimal melalui Papan Pengumuman di kantor dan/atau dapat pula melalui media lain yang efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan terkait dengan kewenangan Badan Publik tersebut; e. penerusan permintaan informasi dari pemohon kepada PPID apabila tidak berada dalam daftar informasi yang dikuasainya; f. penetapan permintaan informasi tidak diterima apabila syarat pengajuan permintaan informasi tidak lengkap serta membantu melengkapi syarat pengajuan permintaan informasi tersebut; g. pelayanan pendaftaran dan penerusan keberatan pemohon informasi kepada Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa. Pasal 8 Koordinator Bidang Pengumpulan dan Pengelola Informasi dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas mengkoordinasikan:
sebagaimana
a. penyajian data atau informasi melalui website www.setkab.go.id dan/atau papan pengumuman di lingkungan Sekretariat Kabinet; b. pemutakhiran informasi yang wajib diumumkan secara berkala; c. penyimpanan, pemeliharaan, dan/atau pengubahan informasi dalam format yang dibutuhkan dengan menggunakan sarana komunikasi yang efektif untuk pelayanan sesuai dengan kemampuan sumber daya Badan Publik. Pasal 9 Koordinator Bidang Kearsipan dan Pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas mengkoordinasikan: a. pelaksanaan pendokumentasian, penyimpanan, pengolahan, dan pemeliharaan arsip dan dokumen peraturan perundang-undangan, persidangan, dan kepegawaian serta arsip dan dokumen lainnya; b. pelayanan ...
SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA
-7-
b. pelayanan penggunaan arsip dan dokumen peraturan perundang-undangan, persidangan, dan kepegawaian serta arsip dan dokumen lainnya. Pasal 10 Koordinator Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas mengkoordinasikan penanganan dan pengkajian masalah pengaduan dan penyelesaian sengketa pelayanan informasi. Pasal 11 Koordinator Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas mengkoordinasikan: a. fasilitasi dan pemberian dukungan operasional atas pelaksanaan tugas-tugas Tim Pengelola; b. fasilitasi unit kerja terkait di bidang pelayanan, pengelolaan informasi publik, dokumentasi dan arsip, dan pengaduan serta penyelesaian sengketa; c. penyiapan dan penyusunan konsep laporan Tim Pengelola secara berkala; d. penghimpunan, penataan, dan penyimpanan informasi publik yang sesuai dengan Daftar Informasi Publik yang mencakup empat kategori informasi yang berada di bawah penguasaan Badan Publik, dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet; e. fasilitasi tugas Tim Pengelola dalam menyeleksi dan melakukan pengujian informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik, f. Mengumpulkan serta menghimpun data dan informasi dari sumber-sumber pendukung, dan; g. Mengarsipkan informasi-informasi yang diminta. Pasal 12 Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Ketua Tim Pengelola bertanggungjawab kepada Sekretaris Kabinet melalui Ketua Tim Pengarah. Pasal 13 Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola dapat meminta kepada Tim Pengarah untuk mendapat pertimbangan atas masalah yang muncul terkait dengan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi.
Pasal ...
SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA
-8-
Pasal 15 Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Sekretaris Kabinet ini dibebankan kepada Anggaran Sekretariat Kabinet. Pasal 16 Keputusan Sekretaris Kabinet ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Maret 2013 SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA, ttd. DIPO ALAM
