SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DEPUTI BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TAHUN 2012 - 2014

SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2012

BAB I PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum Perkembangan

lingkungan

strategis

yang

sangat

cepat

mempengaruhi kondisi organisasi dalam upaya pencapaian tujuan. Perubahan yang terjadi harus disikapi secara cermat agar organisasi mampu bertahan dan berhasil mencapai tujuan yang dicita-citakan. Kemampuan suatu organisasi dalam menyikapi potensi perubahan yang akan terjadi akan menentukan tingkat keberhasilan organisasi itu sendiri di masa yang akan datang. Setiap organisasi pemerintah dituntut untuk mempunyai suatu manajemen

strategis

untuk

mengantisipasi

permasalahan

dan

perubahan internal maupun eksternal, sekaligus mencapai tujuan organisasi. Harapan masyarakat yang tinggi akan kinerja institusi pemerintah yang baik menjadi dasar pentingnya aspek perencanaan strategis organisasi ditetapkan sebagai panduan organisasi untuk bekerja mencapai tujuan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Kementerian/Lembaga (K/L) dalam menyelenggarakan kegiatannya berkewajiban menyusun Rancangan Rencana Strategis (Renstra). Rancangan Renstra ini disusun dengan berpedoman

pada

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

(RPJM). Adapun tata cara penyusunan Renstra K/L diatur dalam Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana

Renstra Deputi Polhukam Tahun 2012 - 2014

1

Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2010-2014. Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2010 tentang Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2012, Sekretariat Kabinet pada bulan Februari 2012 telah menetapkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyempurnaan Rencana Strategis Sekretariat Kabinet RI

Tahun

2010-2014.

Peraturan

Sekretaris

Kabinet

tersebut

merupakan penyempurnaan atas Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor Per-I/Seskab/II/2010 tentang Rencana Strategis Sekretariat Kabinet RI Tahun 2010-2014. Penyempurnaan Renstra tersebut harus diikuti penyempurnaan Renstra tingkat Eselon I dan Eselon II. Berdasarkan hal tersebut maka Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menyusun Renstra Tahun 2012-2014.

Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

a. Kedudukan Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan adalah salah satu unit kerja eselon I di lingkungan Sekretariat Kabinet yang dipimpin oleh Deputi, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet. Keberadaan Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2010 tentang Sekretariat Kabinet dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2012.


2

b. Tugas Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan dukungan staf,

administrasi,

dan

pemikiran

dalam

perumusan

dan

penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan dan persetujuan prakarsa, penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden, dan penyiapan pendapat atau pandangan kepada Presiden dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, serta pemantauan dan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan.

c. Fungsi Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Kedeputian Bidang Politik, Hukum dan Keamanan menyelenggarakan fungsi: 1) perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan

program

pemerintah

di

bidang

politik,

hukum,

dan

penyusunan

dan

keamanan; 2) penyiapan

dan

penyampaian

persetujuan

Rancangan

prakarsa,

Peraturan

Presiden,

Keputusan

Presiden dan Instruksi Presiden serta penyiapan pendapat atau pandangan kepada Presiden dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan; 3) penyiapan analisis politik, hukum, dan/atau keamanan tentang pembentukan lembaga, badan, komisi, dewan beserta instrumen pendukungnya yang menjadi kewenangan Presiden, termasuk analisis tentang pembatalan Peraturan Daerah; 4) pengamatan perkembangan, pengumpulan dan pengolahan data, informasi dan penyiapan laporan mengenai pelaksanaan Renstra Deputi Polhukam Tahun 2012 - 2014

3

kebijakan pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan berikut permasalahan yang timbul dan upaya pemecahannya; 5) pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan; 6) pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang politik, hukum, dan keamanan, baik di luar negeri maupun dalam negeri, berikut penyerapan pandangan yang berkembang di kalangan pemerintah, lembaga-lembaga negara, partai politik, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, masyarakat akademi, media massa, dan kalangan lainnya yang dianggap perlu; dan 7) pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet.

d. Struktur Organisasi Organisasi Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan terdiri dari : 1) Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional; 2) Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Aparatur Negara, Komunikasi dan Informatika; 3) Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan dan Pertanahan; dan 4) Asisten

Deputi

Bidang

Perancangan

Perundang-undangan

Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Uraian mengenai struktur organisasi di atas adalah sebagai berikut.

1) Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan


4

penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah,

pengamatan

perkembangan

dalam

rangka

penyelenggaraan pemerintahan, serta pemantauan, evaluasi dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan lembaga negara, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, pemerintahan umum, otonomi daerah dan hubungan internasional. Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional terdiri dari: a) Bidang Hubungan Lembaga Negara, Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan, yang terdiri dari : (1) Subbidang Hubungan Lembaga Negara, dan (2) Subbidang Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan b) Bidang Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, yang terdiri dari : (1) Subbidang Pemerintahan Umum, dan (2) Subbidang Otonomi Daerah c) Bidang Hubungan Internasional, yang terdiri dari : (1) Subbidang Hubungan Bilateral dan Multilateral, dan (2) Subbidang Organisasi Internasional d) Kelompok Jabatan Fungsional.

2) Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Aparatur Negara, dan Komunikasi dan Informatika Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Aparatur Negara, dan Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, pengamatan perkembangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Renstra Deputi Polhukam Tahun 2012 - 2014

5

serta pemantauan, evaluasi dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kekuasaan kehakiman,

kejaksaan,

kepolisian,

kewargane-garaan,

keimigrasian, hukum pidana, hukum acara, penegakan hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi dan informatika. Asisten Deputi Bidang Hukum, HAM, Aparatur Negara, dan Kominfo terdiri dari : a) Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang terdiri dari : (1) Subbidang Hukum, dan (2) Subbidang Hak Asasi Manusia. b) Bidang Aparatur Negara, yang terdiri dari : (1)

Subbidang Kelembagaan, dan

(2)

Subbidang Kepegawaian.

c) Bidang Komunikasi dan Informatika, yang terdiri dari : (1)

Subbidang Pelayanan Informasi Publik, dan

(2)

Subbidang Telekomunikasi dan Informatika.

d) Kelompok Jabatan Fungsional.

3) Asisten

Deputi

Bidang

Pertahanan,

Keamanan

dan

Keamanan

dan

Pertanahan Asisten Pertanahan

Deputi

Bidang

mempunyai

Pertahanan,

tugas

melaksanakan

penyiapan

perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, pengamatan perkembangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, serta pemantauan, evaluasi dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang

pertahanan,

keamanan,

kesatuan

bangsa,

wilayah

perbatasan dan pertanahan. Asisten

Deputi

Bidang

Pertahanan,

Keamanan

dan

Pertanahan terdiri dari: Renstra Deputi Polhukam Tahun 2012 - 2014

6

a) Bidang Pertahanan dan Keamanan, yang terdiri dari : (1) Subbidang Pertahanan, dan (2) Subbidang Keamanan b) Bidang Kesatuan Bangsa dan Wilayah Perbatasan, yang terdiri dari : (1) Subbidang Kesatuan Bangsa, (2) Subbidang Wilayah Perbatasan, dan (3) Subbidang Fasilitasi Operasional Bidang Politik Hukum dan Keamanan c) Bidang Pertanahan, yang terdiri dari (1) Subbidang Penatagunaan Tanah, dan (2) Subbidang Hak dan Pendaftaran Tanah d) Kelompok Jabatan Fungsional

4) Asisten Deputi Perancangan Perundang-Undangan Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Asisten Deputi Perancangan Perundang-Undangan Bidang Politik, Hukum dan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan

dan program pemerintah dalam bentuk peraturan

perundang-undangan, penyiapan

dan

persetujuan

prakarsa,

penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden, serta pemantauan dan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan. Asisten Deputi Perancangan Perundang-undangan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan terdiri dari: a) Bidang Politik Dalam Negeri, yang terdiri dari :


7

(1) Subbidang Lembaga Negara, Organisasi Politik, dan Organisasi Kemasyarakatan, dan (2) Subbidang Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah b) Bidang

Hukum,

Hak

Asasi

Manusia,

Komunikasi

dan

Informatika, dan Aparatur Negara, yang terdiri dari : (1) Subbidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Komunikasi dan Informatika, dan (2) Subbidang Aparatur Negara c) Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan, yang terdiri dari: (1) Subbidang Pertahanan dan Keamanan, dan (2) Subbidang Pertanahan d) Bidang Hubungan Internasional dan Ratifikasi, yang terdiri dari : (1) Subbidang Hubungan Internasional, dan (2) Subbidang Ratifikasi e) Kelompok Jabatan Fungsional

B.

Potensi dan Permasalahan 1. Lingkungan Internal Analisis internal bertujuan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, dan potensi, sehingga dapat menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan dalam organisasi. Hasil analisis tersebut, bersama dengan arahan strategi organisasi, digunakan untuk menetapkan sasaran, perumusan strategi, dan implementasinya. Berdasarkan hasil analisis internal, maka kekuatan, kelemahan, dan potensi Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan adalah sebagai berikut : a.

Kekuatan Organisasi Kekuatan dasar Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan


8

Keamanan yang berpengaruh dalam penetapan dan pencapaian tujuan serta sasaran adalah sebagai berikut : 1)

Komitmen pimpinan dalam pelaksanaan rencana strategis Komitmen pimpinan merupakan potensi dasar utama untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, profesional, modern, akuntabel, dan mencerminkan suatu organisasi yang berlandaskan asas-asas tata pemerintahan yang baik (good governance) serta mendukung upaya peningkatan kinerja organisasi, baik di tingkat unit kerja maupun organisasi.

2)

Kebijakan organisasi Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, kerja sama dan koordinasi antarbagian merupakan faktor penting untuk menciptakan program dan kegiatan yang terarah, terpadu, efektif, dan efisien.

3)

Sumber daya manusia Sumber daya manusia yang berkualitas, profesional, dan berkompeten yang didasarkan pada pola pembinaan karier berbasis sistem merit atau kinerja merupakan pilar organisasi kuat yang diperlukan guna mencapai tujuan organisasi.

4)

Anggaran Sumber daya keuangan merupakan salah satu penunjang keberhasilan

pelaksanaan

program/kegiatan

Kedeputian

Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang mengacu pada anggaran berbasis kinerja. 5)

Sarana dan prasarana Sarana dan prasarana yang mendukung program kerja organisasi antara lain adalah gedung kantor, kendaraan operasional dinas, komputer/printer dan jaringan.


9

b.

Kelemahan Organisasi Beberapa kelemahan yang dimiliki oleh Kedeputian Bidang Politik,

Hukum,

dan

Keamanan

yaitu:

peningkatan

kemampuan dan pengembangan sumber daya manusia belum sepenuhnya optimal serta belum diterapkannya standar pelayanan secara konsisten dan menyeluruh. c.

Potensi Organisasi Beberapa potensi yang dimiliki oleh Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan diantaranya meliputi adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi, tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang akan ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan struktural, teknis, dan fungsional serta tersedianya dokumen hukum yang diperlukan sebagai bahan rujukan/referensi dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.

2. Lingkungan Eksternal Faktor-faktor

lingkungan

eksternal

yang

dapat

mempengaruhi penetapan dan pencapaian tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut : a. Politik Perubahan politik pascareformasi telah memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam menentukan arah kebijakan negara, termasuk juga di bidang pemerintahan. Demokrasi yang makin berkembang membuat masyarakat semakin lugas menuntut hak-haknya sehingga birokrasi di pemerintahan mau tidak mau harus lebih responsif. Birokrasi semakin dituntut untuk memberikan pelayanan yang cepat, transparan,


10

jujur, akuntabel, dan partisipatif. b. Hukum Terbitnya sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai bidang pemerintahan, seperti: bidang keuangan negara, pelayanan publik, dan kementerian negara, telah

mendorong

lembaga

pemerintah

untuk

lebih

meningkatkan kinerja, efisiensi, efektivitas, dan pertanggungjawaban kepada publik. c. Teknologi Teknologi merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja dan dapat menunjang kebutuhan informasi yang cepat, akurat, dan mudah didapat. Kemajuan teknologi ini harus diantisipasi dengan

memperhitungkan

faktor-faktor

negatif

yang

ditimbulkan. d. Globalisasi Perkembangan dunia yang pesat menjadi pemicu persaingan antarnegara menjadi makin ketat. Negara-negara yang kuat secara ekonomi, teknologi, sosial politik, dan SDM, akan lebih mudah bersaing. Situasi dan kondisi tersebut harus dijadikan pendorong agar kita mampu berkompetisi dengan bangsa lain.

Berdasarkan hasil analisis eksternal, maka peluang dan ancaman terhadap Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan adalah sebagai berikut : a. Peluang Organisasi 1) Undang-Undang Pelayanan Publik yang memperkuat landasan

lembaga

pemerintahan

untuk memberikan

pelayanan terbaik bagi masyarakat;


11

2) Penyempurnaan,

perbaikan,

penyederhanaan

sistem

manajemen, prosedur, dan kebijakan atau ketentuan perundang-undangan

(deregulasi

dan

debirokratisasi)

dalam penyelenggaraan pelayanan publik; 3) Pengembangan dan kemajuan teknologi informasi yang cepat dan dinamis dalam mendukung pengembangan egovernment di setiap instansi pemerintah; 4) Dukungan

kebijakan

tentang

penerapan

tata

pemerintahan yang baik (good governance) di semua lini dan tingkatan pada semua kegiatan. b. Ancaman Organisasi Ancaman terhadap Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan adalah adanya tingkat kepercayaan masyarakat yang rendah terhadap birokrasi pemerintah.

3. Permasalahan Berdasarkan kekuatan, kelemahan, potensi, peluang, dan ancaman di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahanpermasalahan yang ada selama ini dan kemungkinan yang akan dihadapi oleh Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam kurun waktu tiga tahun ke depan, yaitu : a. Aspek Ketatalaksanaan 1) Koordinasi dan kerja sama yang kurang optimal antar lembaga pemerintah di pusat dan daerah maupun dengan lembaga kepresidenan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; 2) Standar Pelayanan belum diterapkan secara konsisten dan menyeluruh.


12

b. Aspek Sumber Daya Manusia Kualitas SDM perlu terus ditingkatkan dalam mendukung tugas dan fungsi Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. c. Aspek Sarana dan Prasarana 1) Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan organisasi; 2) Sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi, belum terintegrasi sepenuhnya dan belum ada kesesuaian antara manajemen teknologi informasi dengan sistem yang sedang dan akan dikembangkan.


13

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KEDEPUTIAN BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN A. Visi Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 1 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Selanjutnya ditegaskan dalam lampiran Peraturan Menteri Negara

Perencanaan

Pembangunan

Nasional/Kepala

Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2010—2014 bahwa visi berfungsi memberikan gambaran konsistensi kinerja Kementerian/Lembaga selama lima tahun mendatang serta gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi suatu organisasi. Berdasarkan ketentuan di atas, visi Kedeputian Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) memberikan arah dan konsistensi kinerja kepada seluruh jajaran Kedeputian Bidang Polhukam dalam melaksanakan peran dan fungsinya untuk mewujudkan gambaran keadaan yang hendak dicapai dalam waktu tiga tahun mendatang atau pada tahun 2014. Visi Kedeputian Bidang Polhukam memiliki hubungan hirarki subordinat yang erat dengan visi Sekretariat Kabinet dan visi Indonesia. Pencapaian visi Kedeputian Bidang Polhukam haruslah


14

memberikan kontribusi yang nyata pada terwujudnya visi Sekretariat Kabinet dan visi Indonesia. Artinya, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam Rencana Strategis Kedeputian Bidang Polhukam harus selaras dan mendukung terwujudnya visi Indonesia dan visi Sekretariat Kabinet. Karena itu, sebelum tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan Kedeputian Bidang Polhukam dirumuskan, perlu diketahui apa yang menjadi visi Indonesia dan visi Sekretariat Kabinet.

Visi Indonesia Visi Indonesia yang akan diwujudkan pada tahun 2014 adalah “Terwujudnya

Indonesia

yang

Sejahtera,

Demokratis,

dan

Berkeadilan”. Visi ini menjadi arah jangka menengah yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia

melalui penetapan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2010─2014. RPJMN 2010─2014 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005─2025.

Visi Sekretariat Kabinet Sebelum Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyempurnaan Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Tahun 2010-2014 ditetapkan, visi Sekretariat Kabinet mengacu pada visi yang dirumuskan dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor Per-1/SESKAB/II/2010 tanggal 4 Februari 2010 tentang Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Tahun 2010-2014. Perumusan visi dalam Renstra ini masih mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2005 tentang Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet. Visi tersebut mengalami penyempurnaan setelah dilakukan


15

reorganisasi terhadap Sekretariat Kabinet berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2010 tentang Sekretariat Kabinet dan Peraturan

Sekretaris Kabinet

Nomor

4

Tahun

2012

tentang

Perubahan atas Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet. Penyempurnaan visi tersebut dilakukan dengan mengacu pada tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2010 tentang Sekretariat Kabinet, Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2011 tentang Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden, dan Peraturan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, serta dengan memperhatikan capaian kinerja organisasi periode sebelumnya, yaitu capaian kinerja tahun 2005-2009. Dengan memperhatikan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005─2025, visi atau gambaran keadaan yang hendak diwujudkan oleh Sekretariat Kabinet di masa depan adalah sebagai berikut : “Menjadi Sekretariat Kabinet yang profesional dan handal dalam mendukung Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan kekuasaaan pemerintahan”.

Visi ini mengandung pengertian bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat Kabinet harus mampu memberikan dukungan kebijakan dan manajemen kabinet secara profesional dan handal (reliable) kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan

administrasi

pemerintahan.

Dengan

menghasilkan

pelayanan dan kinerja yang prima, Sekretariat Kabinet diharapkan mampu memberikan dukungan dan kontribusi yang signifikan kepada


16

Presiden dan Wakil Presiden dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan pemerintahan.

Visi Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Visi Kedeputian Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam)

memiliki

hubungan

hirarki-fungsional

dengan

visi

Indonesia dan visi Sekretariat Kabinet. Terwujudnya visi Kedeputian Bidang Polhukam memiliki korelasi positif yang kuat dengan terwujudnya visi Indonesia dan visi Sekretariat Kabinet. Karena itu, visi Kedeputian Bidang Polhukam harus merupakan derivasi yang memiliki kaitan erat dan fungsional dengan visi Indonesia dan visi Sekretariat Kabinet. Visi Kedeputian Bidang Polhukam merupakan gambaran umum atau keadaan masa depan yang hendak diwujudkan oleh Deputi Bidang Polhukam beserta jajarannya

dalam membantu Sekretaris

Kabinet memberikan dukungan kebijakan dan manajemen kabinet di bidang politik, hukum, dan keamanan kepada Presiden dan Wakil Presiden. Dengan mengacu pada rumusan visi Indonesia dan visi Sekretariat Kabinet, maka visi atau gambaran umum yang hendak diwujudkan oleh Kedeputian Bidang Polhukam dalam kurun waktu tiga tahun mendatang adalah : Menjadi Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang profesional dan handal dalam membantu Sekretaris Kabinet memberikan dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Dengan alur pemikiran hirarki-fungsional, maka dengan visi ini Deputi Bidang Polhukam beserta seluruh stafnya bertekad menjadi unit kerja yang profesional dan handal dengan memberikan kinerja


17

yang prima (excellence performance) kepada Sekretaris Kabinet dalam mendukung Presiden dan Wakil Presiden menjalankan manajemen kebijakan dan administrasi pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.

B. Misi Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 13 Undangundang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Jadi misi merupakan rencana tindakan (action plan) untuk menggerakkan energi dan sumber daya organisasi ke arah terwujudnya keadaan yang diinginkan. Seperti halnya visi, misi Kedeputian Bidang Polhukam memiliki hubungan hirarki-fungsional dan merupakan derivasi dari misi pembangunan Indonesia dan misi Sekretariat Kabinet. Misi atau upaya-upaya yang dilakukan Deputi Bidang Polhukam beserta jajarannya harus mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi terwujudnya visi pembangunan Indonesia dan visi Sekretariat Kabinet. Karena itu, sebelum merumuskan misi Kedeputian Bidang Polhukam, perlu diketahui terlebih dahulu apa yang menjadi misi pembangunan Indonesia dan misi Sekretariat Kabinet.

Misi Pembangunan Indonesia Misi Pembangunan Indonesia periode 2010-2014 diarahkan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera, aman dan damai, serta meletakkan fondasi yang lebih kuat bagi Indonesia yang adil dan demokratis. Misi Pembangunan Indonesia sebagaimana dirumuskan Renstra Deputi Polhukam Tahun 2012 - 2014

18

dalam RPJMN tahun 2010-2014 tersebut adalah: 1. Melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera; 2. Memperkuat pilar-pilar demokrasi; dan, 3. Memperkuat dimensi keadilan di semua bidang.

Misi Sekretariat Kabinet Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang lebih luas dan strategis dalam rangka pelaksanaan manajemen kabinet dan manajemen kebijakan pemerintah, Sekretariat Kabinet melakukan penguatan upaya-upaya atau misi untuk mewujudkan visinya. Penyempurnaan dan penguatan misi tersebut tertuang dalam Peraturan

Sekretaris

Kabinet

Nomor

5

Tahun

2012

tentang

Penyempurnaan Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Tahun 2010-2014. Rumusan misi Sekretariat Kabinet tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut : “Memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dengan memegang teguh pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).” Dengan kata lain, untuk mewujudkan visinya Sekretariat Kabinet menjalankan fungsi perencanaan (planning), pengorganisasian

(organizing),

koordinasi

(coordinating),

dan

pengendalian

(directing) proses manajemen kabinet, kebijakan dan program pemerintah guna mendukung Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemeritahan. Dengan memegang teguh pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), Sekretariat Kabinet terlibat aktif dalam keseluruhan siklus kebijakan.

Misi Kedeputian Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Perumusan misi Kedeputian Bidang Politik, Hukum dan Keamanan


19

(Polhukam) diperlukan untuk memberi gambaran dan arah kebijakan (policy direction) kepada seluruh pegawai dan pemangku kepentingan mengenai peran Kedeputian Bidang Polhukam dalam menjalankan tugas dan fungsinya, termasuk berbagai target kinerja dan hasil, baik berupa output dan outcome, yang ingin dicapai di masa datang. Perumusan misi ini sekaligus berfungsi sebagai landasan kerja yang menjadi pedoman bagi seluruh pegawai Kedeputian Bidang Polhukam dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sebagai derivasi yang memiliki hubungan hirarki-fungsional dengan misi Sekretariat Kabinet, maka misi Kedeputian Bidang Polhukam dirumuskan sebagai berikut: Meningkatkan kualitas dukungan analisis kebijakan dan program pemerintah serta penyelesaian Perpres, Keppres dan Inpres di bidang politik, hukum, dan keamanan, dalam rangka membantu Sekretaris Kabinet memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden, dengan memegang teguh prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)

Misi ini mengandung pengertian bahwa dalam mendukung pelaksanaan manajemen kabinet oleh Sekretaris Kabinet, Kedeputian Bidang Polhukam terlibat aktif dalam keseluruhan siklus manajemen kebijakan, dari proses formulasi (ex-ante policy-making), implementasi, evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan (ex-post policy-making) di bidang politik, hukum dan keamanan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya itu, jajaran Kedeputian Bidang Polhukam

melaksanakan

dan

menjunjung

tinggi

prinsip-prinsip

profesionalitas, transparansi, integritas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.


20

C. Tata Nilai Organisasi Kedeputian Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Untuk melaksanakan misi dan mewujudkan visinya dengan baik, Kedeputian Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) memegang teguh dan melaksanakan nilai-nilai organisasi. Nilai-nilai organisasi itu pada dasarnya, dan sudah semestinya, merupakan penerapan

nilai-nilai

organisasi

Sekretariat

Kabinet

di

tingkat

Kedeputian Bidang Polhukam. Karena itu, nilai-nilai yang hendak dikembangkan dan diterapkan di Kedeputian Bidang Polhukam adalah sebagai berikut: 1. Profesional, mengandung arti memiliki wawasan yang luas dan dapat memandang masa depan, memiliki kompetensi di bidangnya, mengembangkan potensi dan kapasitas diri, etos kerja berprestasi, serta menjunjung tinggi etika profesi. Dalam hal ini, profesional bersangkutan dengan profesi yang memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankan profesi tersebut; 2. Handal, mengandung arti produk layanan atau hasil analisis yang dihasilkan oleh Kedeputian Bidang Polhukam memiliki atau memberikan manfaat nilai yang optimal kepada para pemangku kepentingan (stakeholders); 3. Integritas, mengandung arti kualitas, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran; 4. Akuntabilitas, mengandung arti setiap keputusan, kegiatan dan hasilnya dapat dipertangggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5. Transparan, mengandung arti keterbukaan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara


21

dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan rahasia negara; 6. Efektivitas, mengandung arti tepat sasaran. 7. Efisiensi, mengandung arti kemampuan menghasilkan output yang maksimal dengan input yang minimal. 8. Daya tanggap, mengandung arti memiliki kecepatan respon, inisiatif dan kepekaan yang tinggi. Nilai-nilai tersebut diharapkan akan menjadi bagian integral dari budaya organisasi yang menjiwai, memotivasi dan menggerakkan setiap sikap, perilaku dan tindakan pegawai Kedeputian Bidang Polhukam

dalam

melaksanakan

tugas

dan

fungsinya

untuk

mewujudkan visi organisasi.

D. Tujuan Kedeputian Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Untuk mempertahankan eksistensi organisasi, suatu organisasi harus memilki tujuan yang dirumuskan dengan jelas. Karena itu, dengan mengacu pada lampiran Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis

Kementerian/Lembaga

2010-2014,

tujuan

dan

sasaran

Kedeputian Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi pada

langkah

sebelumnya

dalam

rangka

mewujudkan

visi

dan

melaksanakan misi organisasi. Seperti visi dan misi, tujuan Kedeputian Bidang Polhukam memiliki hubungan hirarki-fungsional yang kuat dengan tujuan Sekretariat Kabinet. Pencapaian tujuan Kedeputian Bidang Polhukam harus memperkuat pencapaian tujuan Sekretariat Kabinet. Karena itu, perlu diketahui terlebih dahulu apa yang menjadi tujuan Sekretariat


22

Kabinet. Dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyempurnaan Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Tahun 2010─2014 disebutkan tujuan Sekretariat Kabinet adalah: “Memberikan dukungan teknis, administrasi, dan pemikiran yang prima dalam rangka mendukung Presiden dan Wakil Presiden menjalankan kekuasaan Pemerintahan.”

Untuk melaksanakan misi dan mewujudkan visi organisasi, maka secara hirarkis-fungsional tujuan Kedeputian Bidang Polhukam dirumuskan sebagai berikut:

Memberikan dukungan teknis, administrasi, dan pemikiran TUJUAN STRATEGIS

yang prima di bidang politik, hukum, dan keamanan kepada Sekretaris Kabinet dalam mendukung Presiden dan Wakil Presiden menjalankan kekuasaan pemerintahan.

Tujuan ini merupakan implementasi dari misi yang akan dicapai dalam jangka waktu tiga tahun dan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2010 tentang Sekretariat Kabinet. Dengan formulasi tujuan ini, maka Deputi Bidang Polhukam beserta jajarannya dapat mengukur kinerja dan secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam mencapai misinya.

E. Sasaran Strategis Kedeputian Bidang Polhukam Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, sasaran atau target adalah hasil (outcome) yang diharapkan dari suatu program atau keluaran (output)


23

yang diharapkan dari suatu kegiatan. Sebagai instrumen manajemen, sasaran organisasi diperlukan untuk memberikan arah dan fokus dalam penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Kedeputian Bidang Polhukam, yang perwujudannya dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan. Sebagai sasaran subordinat, sasaran Kedeputian Bidang Polhukam memperkuat dan memiliki hubungan hirarkis-fungsional dengan sasaran Sekretariat Kabinet. Dari lima sasaran kinerja Sekretariat Kabinet, sasaran yang terkait erat secara hirarkisfungsional dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kedeputian Bidang Polhukam adalah: 1) Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan; dan, 2) Terwujudnya

peningkatan

kualitas

penyelesaian

Peraturan

Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden.

Dengan mengacu pada kedua sasaran Sekretariat Kabinet di atas, maka untuk mencapai tujuan, melaksanakan misi, dan mewujudkan visi organisasi, sasaran Kedeputian Bidang Polhukam dirumuskan sebagai berikut: Sasaran 1 Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Sasaran 2 Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Perumusan sasaran ini telah memenuhi formulasi SMART, yaitu Specific (spesifik), Measurable (dapat diukur), Achievable (dapat


24

dicapai), Relevant (relevan) dan Time-bound (memiliki jangka waktu tertentu). Sasaran dan indikator sasaran Kedeputian Bidang Polhukam yang akan dicapai tersebut dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.1 Sasaran dan Indikator Kedeputian Bidang Polhukam No.

Sasaran Strategis

1

Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Indikator 1. Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan secara tepat waktu; 2. Persentase saran kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti.

2

Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan.

1. Persentase penyelesaian Rperpres, Rkeppres, Rinpres di bidang politik, hukum, dan keamanan secara tepat waktu; 2. Persentase Rperpres, Rkeppres, Rinpres di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti.


25

Sasaran-sasaran

ini

merupakan

target

kinerja

yang

diharapkan dari suatu program dan kegiatan yang ingin dicapai pada setiap tahun selama tiga tahun ke depan.

Sasaran 1 Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Metode penghitungan untuk mengukur indikator sasaran adalah sebagai berikut : a. Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan secara tepat waktu. Penyelesaian

hasil

analisis

kebijakan

dan

program

pemerintah diukur berdasarkan hari dimulainya kegiatan penyiapan hasil analisis kebijakan sampai dengan penyampaian laporan atau rekomendasi kebijakan. Penyelesaian dinyatakan tepat waktu apabila waktu penyelesaian sesuai dengan waktu yang tercantum dalam Standar Pelayanan (SP). Metode penghitungan target indikator tersebut adalah sebagai berikut: (hari penyelesaian hasil analisis 1 + hari penyelesaian hasil analisis 2 + … ) 

X 100% n

n = jumlah laporan penyelesaian hasil analisis

Kinerja yang diharapkan dari indikator ini adalah agar penyelesaian hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di Renstra Deputi Polhukam Tahun 2012 - 2014

26

bidang politik, hukum dan keamanan dapat diselesaikan dengan cepat, sesuai atau lebih cepat dari standar waktu yang telah ditetapkan.

b. Persentase saran kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti Indikator persentase saran kebijakan dan program yang ditindaklanjuti digunakan untuk mengukur ketepatan penyiapan saran kebijakan hasil pemantauan, evaluasi dan analisis atas rencana dan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah. Rekomendasi kebijakan yang disampaikan oleh Deputi Polhukam kepada Sekretaris Kabinet dikatakan tepat apabila rekomendasi tersebut ditindaklanjuti atau disetujui oleh Sekretaris Kabinet. Metode penghitungan target indikator tersebut adalah sebagai berikut:

Saran yang ditindaklanjuti ∑ Saran yang disampaikan

X 100%

Kinerja yang diharapkan dari indikator ini adalah agar penyiapan saran kebijakan hasil pemantauan, evaluasi dan analisis atas rencana dan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah dapat diselesaikan dengan tepat.

Sasaran 2 Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan.


27

Rperpres, Rkeppres, dan Rinpres ditindaklanjuti apabila: 1. Deputi Bidang Polhukam telah mengajukan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres), Keputusan Presiden (Keppres), dan Instruksi Presiden (Inpres) kepada Sekretaris Kabinet. 2. Deputi Bidang Polhukam telah menyampaikan konsep surat kepada Sekretaris Kabinet mengenai pemberitahuan kepada Instansi Pemrakarsa agar Rancangan disempurnakan atau dikaji kembali oleh Instansi Pemrakarsa, berdasarkan hasil analisis hukum Kedeputian Bidang Polhukam atau hasil kesepakatan dalam rapat koordinasi yang diprakarsai Kedeputian Bidang Polhukam. 3. Deputi Bidang Polhukam telah menyampaikan konsep surat kepada Sekretaris Kabinet perihal permintaan kepada instansi yang kompeten untuk terlebih dahulu mengoordinasikan Rancangan dimaksud. 4. Sekretariat Kabinet telah mengirimkan surat kepada instansi terkait untuk meminta pertimbangan terhadap Rancangan yang diajukan. 5. Sekretariat Kabinet telah meminta paraf persetujuan pada naskah asli Rancangan Peraturan Perundang-undangan kepada Instansi Pemrakarsa dan instansi terkait lainnya. 6. Deputi Bidang Polhukam telah melaporkan kepada Sekretaris Kabinet sehubungan dengan adanya persoalan substansial yang tidak dapat diputuskan oleh Instansi Pemrakarsa dan instansi terkait lainnya. Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran kedua adalah sebagai berikut : a.

Persentase penyelesaian Rperpres, Rkeppres, Rinpres di bidang politik, hukum, dan keamanan secara tepat waktu. Indikator persentase penyelesaian Rperpres, Rkeppres, dan Rinpres di bidang politik, hukum dan keamanan secara tepat waktu


28

digunakan untuk mengukur kecepatan penyiapan Rperpres, Rkeppres, dan Rinpres yang diajukan oleh Menteri atau Pimpinan LPNK

kepada

Presiden.

Kecepatan

penyiapan

Rperpres,

Rkeppres, dan Rinpres diukur berdasarkan hari dimulainya kegiatan

sampai

dengan

selesai.

Penyelesaian

penyiapan

Rperpres, Rkeppres, dan Rinpres dikatakan cepat apabila waktu penyelesaiannya sesuai dengan waktu yang dialokasikan dalam Standar Pelayanan. Metode penghitungan target indikator tersebut adalah sebagai berikut:

(hari penyelesaian rancangan1 + hari penyelesaian rancangan2 + … ) X 100%



n

n = jumlah laporan penyelesaian rancangan Perpres, Keppres dan Inpres

b.

Persentase Rperpres, Rkeppres, Rinpres di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti Indikator persentase Rperpres, Rkeppres, Rinpres yang ditindaklanjuti digunakan untuk mengukur kualitas dari penyiapan penyelesaian Rperpres, Rkeppres, dan Rinpres yang diajukan oleh Menteri atau Pimpinan LPND kepada Presiden. Penyelesaian penyiapan Rperpres, Rkeppres, dan Rinpres oleh Kedeputian Polhukam kepada Sekretaris Kabinet dikatakan tepat apabila penyelesaian penyiapan Rperpres, Rkeppres, dan Rinpres tersebut tepat dari sisi substansi dan teknis perundang-undangannya (legal drafting). Tepat dari sisi substansi antara lain adalah apabila hasil analisis atau penelitian terhadap suatu rancangan oleh Kedeputian Polhukam dapat ditindaklanjuti Sekretaris Kabinet. Demikian


29

halnya, apabila telah ditetapkan menjadi peraturan perundangundangan oleh Presiden, rancangan tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lain atau bahkan di-judicial review karena adanya rasa ketidakpuasan masyarakat. Selain itu dari segi teknis perundang-undangan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktik legal drafting pada umumnya. Metode penghitungan target indikator tersebut adalah sebagai berikut : Rancangan Perpres, Keppres, dan Inpres yang ditindaklanjuti



X 100% Rancangan Perpres, Keppres, dan Inpres yang disampaikan

Diharapkan dalam kurun waktu tiga tahun yang akan datang, sasaran-sasaran yang ditetapkan oleh Kedeputian Polhukam memiliki

dampak

dan

kontribusi

kepada

perbaikan

kinerja

Sekretariat Kabinet secara keseluruhan, yang secara umum ditandai dengan : 1. Dipertahankannya pencapaian laporan keuangan Sekretariat Kabinet dengan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) secara berkelanjutan, dan 2. Tingkat

pemenuhan

parameter

Reformasi

Birokrasi

di

Sekretariat Kabinet mencapai 100% pada tahun 2014.


30

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI A. Arah Kebijakan dan Strategi Kedeputian Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Sesuai dengan Perpres Nomor 82 Tahun 2010 tentang Organisasi Sekretariat Kabinet dan peran Sekretariat Kabinet dalam mendukung pencapaian sasaran RPJM 2010-2014, maka arah kebijakan Sekretariat Kabinet selama lima tahun tersebut dirumuskan sebagai berikut : Mengoptimalkan pemberian dukungan kebijakan dan program kepada Presiden

B.

Selaras dengan arah kebijakan Sekretariat Kabinet di atas, maka arah kebijakan Kedeputian Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) selama tiga tahun ke depan secara garis besar adalah sebagai berikut: Mengoptimalkan penyelesaian analisis kebijakan, program pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan

Dalam rangka pelaksanaan arah kebijakan Kedeputian Bidang Polhukam dimaksud, perlu dirumuskan strategi guna pencapaian tujuan

dan

sasaran

Kedeputian

Bidang

Polhukam.

Strategi

Kedeputian Bidang Polhukam dalam jangka waktu tiga tahun ke depan difokuskan kepada dua aspek manajemen organisasi yang memerlukan prioritas penanganan, yang dikelompokkan sebagai Renstra Deputi Polhukam Tahun 2012 - 2014

31

berikut: 1. Aspek Tata Laksana Melakukan penyempurnaan prosedur kerja, dengan melakukan evaluasi prosedur kerja yang ada. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, dilakukan penambahan dan penyempurnaan prosedur kerja dalam rangka pemberian dukungan kebijakan yang menjadi acuan bagi pelaksanaan kerja. 2. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) Perlu dilakukan assessment secara komprehensif terhadap kebutuhan pendidikan dan pelatihan (diklat) SDM dan disusun perencanaan diklat untuk kurun waktu tiga tahun ke depan. Pengembangan kompetensi SDM juga dilakukan dalam bentuk penjajakan dan pengikatan kerja sama dengan lembaga-lembaga dalam dan luar negeri. Program kerja sama terus dikembangkan dari waktu ke waktu.

C. Program dan Kegiatan Arah kebijakan dan starategi Kedeputian Bidang Polhukam di atas dijabarkan melalui program dan kegiatan. Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi kegiatan yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh kementerian/lembaga. Program harus dapat dijabarkan ke dalam kegiatan atau kumpulan tindakan yang ditujukan untuk pencapaian sasaran program. Hubungan program dan kegiatan merupakan hubungan hierarki yang menunjukkan bahwa satu kegiatan hanya tekait dengan satu program, dan satu program dapat dijabarkan ke dalam beberapa kegiatan.


32

Adapun

program

dan

kegiatan

yang

ditetapkan

untuk

pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kedeputian Bidang Polhukam adalah: PROGRAM Penyelenggaraan dukungan kebijakan di bidang politik, hukum dan keamanan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan. KEGIATAN 1. Perumusan analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan; 2. Penyelesaian Rperpres, Rkeppres, dan Rinpres, di bidang politik, hukum, dan keamanan.

C. Output Kegiatan Output kegiatan Kedeputian Bidang Polhukam adalah: 1) Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan Dalam

melakukan

analisis

kebijakan

dan

program

pemerintah di bidang politik, hukum dan keamanan, Kedeputian Bidang Polhukam melakukan kegiatan pengumpulan informasi awal (deteksi dini), koordinasi timbal balik dengan pihak terkait, dan melakukan analisis secara cepat dan tepat terkait dengan rencana

kebijakan

dan

program

pemerintah,

pengamatan

perkembangan, pengumpulan dan pengolahan data informasi, serta pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang politik, hukum dan keamanan. Output yang berupa hasil analisis tersebut disampaikan dalam bentuk laporan atau memorandum yang dapat dilengkapi dengan saran kebijakan kepada Sekretaris Kabinet. Output tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam Renstra Deputi Polhukam Tahun 2012 - 2014

33

membuat suatu kebijakan dan keputusan. 2) Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden (Rperpres), Keputusan Presiden (Rkeppres), dan Instruksi Presiden (Rinpres) di bidang politik, hukum, dan keamanan. Sebagaimana diketahui, pelaksanaan perumusan analisis kebijakan dan program pemerintah dan penyelesaian Rperpres, Rkeppres, dan Rinpres di bidang politik, hukum dan keamanan merupakan salah satu bentuk dukungan kebijakan kepada Presiden selaku kepala Pemerintahan sehingga harus berkualitas yakni tepat waktu dan tepat dari segi substansi.

Indikator Output Untuk mengukur capaian output di atas, diperlukan indikator kinerja output yang tepat dan terukur. Indikator tersebut dimaksudkan sebagai ukuran capaian kinerja. Indikator output tersebut meliputi: 1) Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan secara tepat waktu. Kinerja

yang

diharapkan

dari

indikator

ini

adalah

penyelesaian analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan sesuai atau lebih cepat dari standar waktu yang telah ditetapkan dalam SP. Indikator persentase penyelesaian analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan digunakan untuk mengukur persentase hasil analisis kebijakan dan program pemerintah yang tepat waktu. Ketepatan waktu tersebut sesuai dengan SP yang setiap


34

tahun meningkat secara gradual. Dengan demikian maka semakin banyak laporan hasil analisis kebijakan yang diterima oleh Sekretaris Kabinet secara tepat waktu berarti kinerja Kedeputian Bidang Polhukam semakin tinggi. 2) Persentase saran kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti Rumusan

”Persentase

saran

kebijakan

dan

program

pemerintah yang ditindaklanjuti” merupakan indikator yang dapat dijadikan acuan dalam menilai peningkatan kualitas. Indikator

persentase

saran

kebijakan

dan

program

pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti digunakan untuk mengukur pencapaian kinerja penyelesaian analisis kebijakan dan program pemerintah. Kinerja yang diharapkan dari indikator ini adalah agar penyiapan saran kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan dapat ditindaklanjuti. Saran kebijakan dan program pemerintah yang disampaikan oleh Deputi Bidang Polhukam kepada Sekretaris Kabinet dikatakan tepat apabila saran tersebut ditindaklanjuti atau disetujui oleh Sekretaris Kabinet. Dengan demikian maka semakin banyak saran yang diterima dan ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet berarti kinerja Kedeputian Bidang Polhukam semakin tinggi. 3) Persentase

penyelesaian

Rancangan

Peraturan

Presiden,

Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan secara tepat waktu Kinerja

yang

diharapkan

dari

indikator

persentase

penyelesaian rancangan ialah Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan dapat


35

diselesaikan tepat waktu. Indikator persentase penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan digunakan untuk mengukur persentase penyelesaian berkas hasil Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan yang tepat waktu. Ketepatan waktu tersebut sesuai dengan SP yang setiap tahun meningkat secara gradual. Dengan demikian maka semakin banyak rancangan yang diterima oleh Sekretaris Kabinet secara tepat waktu berarti kinerja Kedeputian Bidang Polhukam semakin tinggi. 4) Persentase

Rancangan

Peraturan

Presiden,

Rancangan

Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti Indikator persentase Rperpres, Rkeppres, dan Rinpres yang ditindaklanjuti

digunakan

untuk

mengukur

kualitas

dari

penyelesaian Rperpres, Rkeppres, dan Rinpres yang diajukan oleh Menteri atau Pimpinan LPNK kepada Presiden. Penyelesaian Rperpres, Rkeppres, dan Rinpres oleh Kedeputian Bidang Polhukam kepada Sekretaris Kabinet dikatakan ditindaklanjuti apabila hasil analisis atau penelitian terhadap suatu rancangan dapat ditindaklanjuti atau disetujui oleh Sekretaris Kabinet secara berjenjang sampai dengan Presiden. Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain atau bahkan di-judicial review.


36

Secara garis besar, program, kegiatan, output, dan indikator output di atas dapat disajikan dalam tabel berikut. Program

Kegiatan 1. Perumusan analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan;

Penyelenggaraan dukungan Kebijakan di bidang politik, hukum dan keamanan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan

2. Penyelesaian Rperpres, Rkeppres, dan Rinpres, di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Output

Indikator Output

Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan

a) Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan secara tepat waktu

Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden (Rperpres), Keputusan Presiden (Rkeppres), dan Instruksi Presiden (Rinpres) di bidang politik, hukum, dan keamanan.

a) Persentase penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan secara tepat waktu

b) Persentase saran kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti

b) Persentase Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti

Besarnya persentase masing-masing indikator dan pendanaan untuk tiap-tiap tahun adalah sebagaimana diuraikan dalam lampiran.


37

BAB IV PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Tahun 2012-2014 merupakan bagian integral dan sinergis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014. Renstra pada dasarnya masih bersifat umum dan hanya berupa garis-garis besar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan masing-masing unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Polhukam. Penjabaran lebih lanjut dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) setiap tahun. Renstra

Kedeputian

Bidang

Polhukam

Tahun

2012-2014

merupakan panduan pelaksanaan program dan kegiatan bagi para pejabat dan pegawai di lingkungan Kedeputian Bidang Polhukam dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Dokumen Renstra ini memuat kajian lingkungan strategis, visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, serta arah kebijakan dan strategi yang kemudian dijabarkan melalui program dan kegiatan. Selanjutnya, Renstra ini dipergunakan dalam menyusun Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Rencana Kerja Tahunan, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kedeputian Bidang Polhukam. Renstra Kedeputian Bidang Polhukam perlu dipahami oleh seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Kedeputian Bidang Polhukam agar dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai. Renstra ini disusun dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, potensi, peluang, ancaman, dan permasalahan yang dihadapi sehingga penetapan target-target berorientasi pada hasil dan diharapkan dapat dicapai dalam kurun waktu tiga tahun. Keberhasilan


38

penerapan

Renstra

tergantung

dari

komitmen

dan

konsistensi

organisasi untuk mengimplementasikannya. Namun demikian, Renstra ini dimungkinkan untuk dilakukan penyesuaian-penyesuaian sejalan dengan dinamika perkembangan internal dan eksternal organisasi.

Jakarta, 29 Juni 2012

Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Bistok Simbolon


39

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN KEDEPUTIAN BIDANG POLHUKAM TAHUN 2012-2014 MISI VISI Menjadi Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang profesional dan handal dalam membantu Sekretaris Kabinet memberikan dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden menjalankan kekuasaan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan

Meningkatkan kualitas dukungan analisis kebijakan dan program pemerintah serta penyelesaian Perpres, Keppres dan Inpres di bidang politik, hukum, dan keamanan, dalam rangka membantu Sekretaris Kabinet memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden, dengan memegang teguh prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)

SASARAN TUJUAN Memberikan dukungan teknis, administrasi, dan pemikiran yang prima di bidang politik, hukum, dan keamanan kepada Sekretaris Kabinet dalam mendukung Presiden dan Wakil Presiden menjalankan kekuasaan pemerintahan

Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian Perpres, Keppres, dan Inpres di bidang politik, hukum, dan keamanan.

ARAH KEBIJAKAN Mengoptimalkan penyelesaian analisis kebijakan dan program pemerintah dan penyelesaian Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan

STRATEGI K/L

PROGRAM / KEGIATAN

OUTPUT KEGIATAN

INDIKATOR OUTPUT

PROGRAM Penyelenggaraan dukungan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan Kepada

Aspek Tata Laksana: Penyempurnaan prosedur kerja berdasarkan hasil evaluasi dalam rangka pemberian dukungan kebijakan.

Presiden selaku Kepala Pemerintahan. a.

KEGIATAN 1. Perumusan analisis

1.Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan

kebijakan dan program pemerintah di bidang

Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan secara tepat waktu

b. Persentase saran kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti

politik, hukum, dan keamanan;

Aspek Sumber Daya Manusia (SDM): Peningkatan kompetensi SDM.

2. Penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan.

2. Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan

a. Persentase penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan secara tepat waktu b. Persentase Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti

LAMPIRAN I TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2012 – 2014 KEDEPUTIAN BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN PROGRAM/ KEGIATAN

OUTCOME/OUTPUT

INDIKATOR

(1)

(2)

(3)

UNIT ORGANISASI PELAKSANA

TARGET (TAHUN) 2012 (6)

2013 (7)

2014 (8)

95%

96%

97%

95%

96%

97%

95%

96%

97%

95%

96%

97%

Output Program 2 (Prioritas K/L) Penyelenggaraan dukungan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan

1. Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan

a. Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan secara tepat waktu. b. Persentase saran kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti

2. Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan

a. Persentase penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan secara tepat waktu b. Persentase Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti

(9) KEDEPUTIAN BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

LAMPIRAN II KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2012 – 2014 KEDEPUTIAN BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN ALOKASI (Rupiah)

PROGRAM/KEGIATAN (1) Program 2 (Prioritas K/L) Penyelenggaraan dukungan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan

Th 2012 (2)

Th 2013 (2)

Th 2014 (2)

1.833.304.000

5.550.000.000

6.262.967.000

SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA

Recommend Documents