SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT KABINET RI 2015—2019

KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas ridoNya Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Kabinet 2015—2019 telah dapat diselesaikan dengan baik sesuai amanah yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. Sebagaimana diketahui, Renstra Sekretariat Kabinet 2015—2019 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015—2019. Renstra Setkab 2015—2019 ini disusun untuk menjadi panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet lima tahun ke depan sesuai Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2012. Renstra ini disusun, antara lain, berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Setkab 2010—2014, analisis terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis baik global maupun nasional, dan Rencana Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet. Penyusunan Renstra Setkab 2015—2019, tentunya telah memperhatikan potensi dan kondisi umum saat ini. Namun demikian, sesuai perkembangan dan dinamika yang terjadi kiranya perlu dilakukan penyesuaian dari waktu ke waktu. Semoga Renstra Setkab 2015—2019 ini bermanfaat untuk mewujudkan tujuan Sekretariat Kabinet ke depan yaitu memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan.

Jakarta, April 2015 Sekretaris Kabinet,

i

DAFTAR ISI Bab I Pendahuluan ................................................................................................... 1 1.1 Kondisi Umum ................................................................................................... 1 1.1.1 Tujuan dan Sasaran Strategis Periode Tahun 2010—2014 .................. 2 1.1.2 Capaian Kinerja Sekretariat Kabinet Periode Tahun 2010—2014 .......... 6 1.1.3 Reformasi Birokrasi................................ .............................................. 10 1.2 Potensi dan Permasalahan........................... ................................................... 30 Bab II Visi, Misi, dan Tujuan Sekretariat Kabinet..................... ........................................ 33 2.1 Visi Sekretariat Kabinet .................................................................................... 33 2.2 Misi Sekretariat Kabinet ................................................................................... 34 2.3 Tujuan Sekretariat Kabinet............................................................................... 37 2.4 Sasaran Strategis Sekretariat Kabinet ............................................................. 37 2.4.1 Terwujudnya Peningkatan Kualitas Hasil Analisis Kebijakan................ 39 2.4.2 Terwujudnya Peningkatan Kualitas Penyelesaian Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden ........................................ 42 2.4.3 Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pengelolaan Persidangan Kabinet.................................... ............................................................. 45 2.4.4 Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Aparatur yang Wewenang Penetapannya di Tangan Presiden...........................49 2.4.5 Terwujudnya Peningkatan Layanan Sistem Informasi yang Responsif dan Transparan ....................................................................................53 Bab III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan......... 58 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional ........................................................... 58 3.2 Arah dan Kebijakan Strategi Sekretariat Kabinet ........................................... 58 3.3 Kerangka Regulasi ........................................................................................ 62 3.4 Kerangka Kelembagaan ................................................................................ 64 Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan ............................................................. 70 4.1 Target Kinerja ............................................................................................... 70 4.2 Kerangka Pendanaan .................................................................................... 99 Bab V Penutup ............................................................................................................... 101 Lampiran I Matriks Kinerja dan Pendanaan Sekretariat Kabinet Lampiran II Matriks Kerangka Regulasi

ii

DAFTAR TABEL Tabel 1.1 Perubahan Sasaran Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2010—2014 .............. 4 Tabel 1.2 Capaian Kinerja Renstra untuk Periode 2010—2013 ......................................... 7 Tabel 2.1 Sasaran dan Indikator Sasaran Sekretariat Kabinet ......................................... 38 Tabel 2.2 Rentang Nilai Kepuasan ................................................................................... 49 Tabel 2.3 Rentang Nilai Pengukuran Survei Tingkat Kepuasan ....................................... 53 Tabel 4.1 Outcome dan Indikator Kinerja Program Teknis Sekretariat Kabinet ................ 71 Tabel 4.2 Output dan Indikator Kinerja Kegiatan Teknis Sekretariat Kabinet ................... 74 Tabel 4.3 Outcome dan Indikator Kinerja Program Generik Sekretariat Kabinet .............. 90 Tabel 4.4 Output dan Indikator Kinerja Kegiatan Generik Sekretariat Kabinet ................. 94 Tabel 4.5 Tabel Kebutuhan Pendanaan Pembangunan Sekretariat Kabinet Tahun 2015—2019.......................................................................................................100

iii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Proses Pelaksanaan Sidang Kabinet ........................................................... 46

iv

RENSTRA SETKAB 2015—2019

BAB. I PENDAHULUAN 1.1.

Kondisi Umum Perubahan paradigma tata kelola pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik dalam berbagai aspek, telah mendorong pelaksanaan penerapan sistem akuntabilitas kinerja penyelenggaraan negara yang terintegrasi sebagai instrumen utama pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai salah satu unsur penting Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Rencana Strategis (Renstra) merupakan instrumen awal untuk mengukur kinerja setiap instansi pemerintah baik terkait mewujudkan visi, misi, tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan organisasi. Dengan perencanaan strategis, perhatian organisasi yang sebelumnya berparadigma pada kegiatan administratif (staffing) dan berorientasi pada output (output oriented), sekarang lebih menitikberatkan pada hasil (outcome oriented). Sekretariat Kabinet sebagai salah satu lembaga pemerintah, wajib menerapkan manajemen strategis dengan menetapkan perencanaan strategis yang disusun secara periodik dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang ada. Perencanaan strategis tersebut sekaligus sebagai sarana pengendalian manajemen. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Kementerian/Lembaga (K/L) dalam menyelenggarakan kegiatannya, berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Adapun tata cara penyusunan Renstra-K/L diatur dalam Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2015—2019. Sekretariat Kabinet sebagai salah satu lembaga pemerintah setingkat kementerian, berkewajiban pula untuk menyusun Renstra Tahun 2015—2019 dengan berpedoman kepada peraturan-peraturan yang ada, sekaligus sebagai sarana pengendalian manajemen.


SEKRETARIAT KABINET

Gambaran tentang kondisi umum meliputi tujuan dan sasaran strategis serta capaian kinerja selama periode sebelumnya, selain itu menjelaskan pula mengenai pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di Sekretariat Kabinet. 1.1.1.

Tujuan dan Sasaran Strategis Periode Tahun 2010—2014 a. Tujuan Keberhasilan Sekretariat Kabinet dalam mewujudkan visi dan misinya dapat diukur dari keberhasilan pencapaian tujuan strategis. Tujuan merupakan kondisi yang ingin dicapai Sekretariat Kabinet, yang sedapat mungkin tidak berubah. Namun demikian, karena dinamika yang berkembang baik di lingkup internal maupun eksternal Sekretariat Kabinet dan sesuai dengan filosofi dasar suatu perencanaan organisasi yakni untuk mengantisipasi setiap perubahan yang dinamis, maka dalam pelaksanaannya tujuan Sekretariat Kabinet telah mengalami penyempurnaan. Pada dokumen Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2010—2014 terdapat 5 (lima) tujuan namun pada dokumen revisi Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2010—2014 kelima tujuan tersebut diringkas menjadi satu tujuan yang lebih bersifat umum, menyeluruh dan menggambarkan core business Sekretariat Kabinet serta memperjelas peran Sekretariat Kabinet sebagai “think tank” dan “sekretariat”. Adapun kelima rumusan tujuan dalam dokumen Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2010—2014 adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya kualitas dukungan saran kebijakan dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah serta permasalahan hukum. 2. Meningkatnya kualitas penyelesaian rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden. 3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sidang kabinet. 4. Meningkatnya kualitas penyelesaian pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pemerintahan dan kepangkatan Pegawai Negeri Sipil yang menjadi wewenang Presiden. 5. Meningkatnya aksesibilitas stakeholders terhadap informasi yang dihasilkan Sekretariat Kabinet. yang kemudian dalam revisi dokumen Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2010—2014 diringkas menjadi “Memberikan dukungan teknis, BAB I

2


SEKRETARIAT KABINET

administrasi, dan pemikiran yang prima dalam rangka mendukung Presiden menjalankan kekuasaan Pemerintahan.” b. Sasaran Strategis Dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, dijabarkan sasaran yang ingin dicapai Sekretariat Kabinet. Sasaran Sekretariat Kabinet menggambarkan keadaan yang ingin dihasilkan dalam periode setiap tahun selama 5 (lima) tahun. Keberhasilan tersebut direncanakan serta dirumuskan secara terukur dan spesifik untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Sekretariat Kabinet dalam kegiatan tiap tahun. Sebagaimana pada perumusan Tujuan, Sasaran Strategis juga telah mengalami beberapa kali perubahan dan penyempurnaan. Perubahan terakhir dilakukan dalam revisi dokumen Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2010—2014. Fokus penetapan sasaran dalam Renstra tersebut telah diupayakan mengarah kepada outcome. Hal ini dapat dilihat pada perubahan nomenklatur sasaran-sasaran strategis dari “terwujudnya peningkatan kecepatan dan ketepatan” menjadi “terwujudnya peningkatan kualitas” yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek “kecepatan” dan “ketepatan” semata, namun juga menitikberatkan pada upaya “pengukuran kepuasan stakeholder” atas sejumlah layanan Sekretariat Kabinet yang direpresentasikan dalam Sasaran Strategis Sekretariat Kabinet. Selain itu, terdapat perubahan jumlah Sasaran Strategis dari 7 (tujuh) sasaran strategis pada Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2010—2014 yang selanjutnya diubah menjadi 6 (enam) Sasaran Strategis dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun-tahun selanjutnya, menjadi 5 (lima) Sasaran Strategis dalam dokumen revisi Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2010—2014. Sasaran Strategis yang dihilangkan atau dilebur adalah sasaran tentang “penyelesaian permasalahan hukum”. Sasaran ini tidak dimunculkan lagi dalam dokumen perencanaan terbaru karena berdasarkan ketentuan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet penyelesaian permasalahan hukum tersebut telah tercakup dalam sasaran tentang “peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan” dan “peningkatan kualitas pelayanan administrasi aparatur yang wewenang penetapannya di tangan Presiden.” BAB I

3


SEKRETARIAT KABINET

Dengan demikian, perbaikan rumusan sasaran tidak hanya pada penyempurnaan nomenklatur sasaran namun juga subtansi dan kualitas sasaran tersebut. Gambaran tentang perubahan atau penyempurnaan Sasaran Strategis tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 1.1 Perubahan Sasaran Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2010—2014 SASARAN STRATEGIS RKT 2011

SASARAN STRATEGIS REVISI RENSTRA 2010—2014

1. Terwujudnya peningkatan kecepatan dan ketepatan pemberian saran kebijakan hasil pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang ditindaklanjuti

1. Terwujudnya peningkatan kecepatan penyelesaian dan ketepatan saran kebijakan hasil pemantauan, evaluasi dan analisis atas perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah

1. Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan

2. Terwujudnya peningkatan kecepatan dan ketepatan pemberian saran penyelesaian permasalahan hukum yang ditindaklanjuti

2. Terwujudnya peningkatan kecepatan pemberian dan ketepatan saran penyelesaian permasalahan hukum

SASARAN STRATEGIS RENSTRA 2010—2014

BAB I

4


SEKRETARIAT KABINET

SASARAN STRATEGIS RKT 2011


3. Terwujudnya peningkatan kecepatan dan ketepatan penyelesaian rancangan Perpres, Keppres, dan Inpres yang ditindaklanjuti

3. Terwujudnya peningkatan kecepatan dan ketepatan penyelesaian rancangan Perpres, Keppres dan Inpres

2. Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden

4. Terwujudnya peningkatan kecepatan dan ketepatan penyiapan bahan wicara sidang kabinet

4. Terwujudnya peningkatan kecepatan dan ketepatan penyiapan bahan wicara sidang kabinet serta pendistribusian risalah sidang kabinet kepada peserta sidang

3. Terwujudnya peningkatan kualitas pengelolaan persidangan kabinet

5. Terwujudnya peningkatan kecepatan dan ketepatan penyiapan dan penyelesaian rancangan Keppres mengenai jabatan pemerintah, kepangkatan, pemberhentian dan pensiun

4. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan administrasi aparatur yang wewenang penetapannya di tangan Presiden

SASARAN STRATEGIS RENSTRA 2010—2014

5. Terwujudnya peningkatan kecepatan dan ketepatan pendistribusian hasil risalah sidang kabinet kepada peserta sidang 6. Terwujudnya peningkatan kecepatan dan ketepatan penyelesaian rancangan Keputusan Presiden mengenai pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pemerintah dan kepangkatan pensiun PNS yang BAB I

5


SEKRETARIAT KABINET

SASARAN STRATEGIS RENSTRA 2010—2014 menjadi wewenang Presiden

7. Terwujudnya peningkatan kecepatan aksesibilitas penyediaan informasi yang dihasilkan Sekretariat Kabinet kepada stakeholders

SASARAN STRATEGIS RKT 2011 PNS yang menjadi wewenang Presiden


6. Terwujudnya peningkatan kecepatan aksesibilitas penyediaan informasi yang dihasilkan Sekretariat Kabinet kepada stakeholders

5. Terwujudnya peningkatan layanan sistem informasi yang responsif dan transparan

Perubahan Sasaran Strategis tersebut dilandasi oleh adanya perubahan indikator-indikator kinerja yang menjadi ukuran keberhasilan capaian Sasaran Strategis tersebut. Dalam hal ini perubahan nomenklatur Sasaran Strategis dilakukan untuk mengakomodir perubahan dan penambahan indikator yang tidak terdapat di Sasaran Strategis sebelumnya. 1.1.2.

Capaian Kinerja Sekretariat Kabinet Periode Tahun 2010—2014 Pencapaian tujuan Sekretariat Kabinet dapat digambarkan melalui capaian sasaran-sasaran strategisnya selama periode jangka menengah maupun jangka panjang. Guna mengetahui apakah Tujuan dan Sasaran Strategis telah dicapai dengan maksimal, terdapat tolok ukur yang dapat digunakan antara lain melalui penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Kabinet dan penetapan indikator-indikator sasaran yang mendukung pengukuran pencapaian sasaran. Tingkat capaian Sasaran Strategis Renstra Sekretariat Kabinet tahun 2010—2013 digambarkan melalui tabel berikut ini:

BAB I

6


SEKRETARIAT KABINET

Tabel 1.2 Capaian Kinerja Renstra untuk Periode 2010—2013 No.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Capaian Kinerja (%) 2010

2011

2012

2013

1

Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan secara tepat waktu

102.45

110.36

88.73

102.67

2

Persentase saran kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah

105.2

106.45

96.3

104.17

3

Persentase penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres secara tepat waktu

107.82

111.36

105.47

104.17

4

Persentase RPerpres, RKeppres, dan RInpres yang ditindaklanjuti

108.21

107.52

105.47

103.26

5

Persentase penyelesaian hasil sidang kabinet secara tepat waktu

122.33

119

103.69

98.57

6

Tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap penyelenggaraan sidang kabinet (indikator ini baru ada di tahun 2012)

-

-

99.20

94.54

7

Kecepatan penyiapan dan penyelesaian Keppres tentang 136

151.13

152

85.33

83.87

98.33

117.04

121.88

109.12

8

90.8

76.18

 Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural eselon I  Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan fungsional jenjang utama

97.73

 Kepangkatan  Kenaikan pangkat pengabdian dan pensiun BAB I

76.6

7


SEKRETARIAT KABINET

No.



2011

2012

2013

43.2

99.28

40.52

99.99

99.75

100

99.79

99.75

100

 Kepangkatan

104.63

99.32

99.75

 Kenaikan pangkat pengabdian dan pensiun

102.17

98.12

99.55

104.93

99.35

99.15

 Pemberhentian dan pensiun 8

Akurasi/ketepatan Keppres tentang:  Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural eselon I  Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan fungsional jenjang utama

99.99

103.47

 Pemberhentian dan pensiun 9

Persentase tingkat kepuasan stakeholder terhadap penyelesaian Keppres tentang pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pemerintahan, kepangkatan, pemberhentian dan pensiun PNS yang wewenang penetapannya di tangan Presiden (indikator ini baru ada di tahun 2012)

-

-

86.10

90.42

10

Persentase keberlanjutan layanan (continuity of service)

99.99

100

100.67

98.90

11

Jumlah pengakses layanan data dan informasi Sekretariat Kabinet

178.06

122.03

212.29

328.02

12

Jumlah pen-download layanan data dan informasi Sekretariat

-

-

383.55

124.80

BAB I

8


SEKRETARIAT KABINET

No.



2011

2012

2013

-

-

-

103

Kabinet (indikator ini baru ada di tahun 2012) 13

Tingkat kepuasan pengakses terhadap layanan website Sekretariat Kabinet (indikator ini baru ada di tahun 2013)

Sumber: LAKIP Sekretariat Kabinet, 2013

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa capaian kinerja Sekretariat Kabinet selama 4 (empat) tahun terakhir memang berfluktuasi, meskipun demikian masih menunjukkan tren yang positif ke arah peningkatan capaian kinerja. Secara umum rata-rata capaian IKU tersebut cukup memuaskan, dan apabila terdapat penurunan hal itu disebabkan adanya peningkatan target yang cukup subtansial dibandingkan tahun sebelumnya sehingga mempengaruhi angka capaian. Selain itu, terdapat kondisi lain yang mempengaruhi besaran capaian kinerja antara lain perbedaan/perubahan metode dan instrumen pengukuran, perluasan cakupan kinerja yang diukur, peningkatan requirement/persyaratan kinerja, dan lain-lain. Sejumlah upaya telah dilakukan Sekretariat Kabinet dalam rangka peningkatan capaian kinerja jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Upaya tersebut antara lain berupa benchmarking terhadap best practices pelaksanaan SAKIP dari K/L lain, terutama yang sejenis/tipologinya mirip dengan Sekretariat Kabinet dan melakukan perbaikan terhadap manajemen kinerja Sekretariat Kabinet secara terusmenerus dan berkesinambungan. Peningkatan capaian kinerja tersebut tercermin dari prestasi yang telah dicapai Sekretariat Kabinet dalam kurun waktu 2010—2014, sebagai berikut: 1. Penilaian dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet Tahun 2012 dan 2013 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak mempunyai bagian anggaran sendiri (BA 114). BAB I

9


SEKRETARIAT KABINET

2. Penilaian atas hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Kabinet Tahun 2013 dengan predikat penilaian “B” oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB). 3. Penilaian atas capaian Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013 oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pembangunan (UKP4) dan Bappenas mendapatkan kategori hijau atau targetnya tercapai 100% (seratus persen). Selain prestasi di atas, Sekretariat Kabinet beberapa kali mendapatkan penghargaan dalam kurun waktu 2010—2014, sebagai berikut: 1. Penghargaan dalam Menyusun dan Menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2012 dan 2013 dengan Capaian Standar Tertinggi dalam Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah. Penghargaan ini diberikan mengacu kepada Opini WTP dari BPK. 2. Penghargaan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) terkait pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) yang ditetapkan pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013. 3. Sejak tahun 2012 sampai dengan 2014, Sekretariat Kabinet memperoleh penghargaan (reward) atas pelaksanaan anggaran belanja K/L dari Kementerian Keuangan sebesar 1% (satu persen) dari pagu anggaran. 4. Pada tahun 2014 Sekretariat Kabinet menerima penghargaan “Penyelamatan dan Pelestarian Arsip yang Bernilai Guna Pertanggungjawaban Nasional Bagi Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara” dari Kepala Arsip Nasional. 1.1.3.

Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang, mengubah, memperbaiki dan menyempurnakan sistem penyelenggaraan pemerintahan agar menjadi lebih baik, profesional, produktif, bersih, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Pada BAB I

10


SEKRETARIAT KABINET

hakikatnya pembaharuan dan perubahan mendasar tersebut terutama menyangkut aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Secara de jure, pelaksanaan RB di Sekretariat Kabinet dan Sekretariat Negara dimulai pada akhir tahun 2007, dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Sekretaris Negara Nomor 1562 Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007, tentang Pembentukan Tim Percepatan Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet. Namun secara de facto, Sekretariat Kabinet telah menerapkan prinsip dan semangat RB sejak tahun 2005. Dalam kurun waktu gelombang pertama (tahun 2005—2009), Sekretariat Kabinet telah melaksanakan RB secara terencana, komprehensif, sistemik dan berkelanjutan pada empat bidang, yaitu bidang kelembagaan, bidang ketatalaksanaan, bidang sumber daya manusia, dan bidang sistem informasi manajemen. Sekretariat Kabinet selalu menyesuaikan diri terhadap perubahan peraturan yang terkait dengan RB. Pada kurun waktu gelombang kedua (tahun 2010—2014) pelaksanaan RB di Sekretariat Kabinet diarahkan pada 8 (delapan) area perubahan, dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Program Manajemen Perubahan Dalam rangka mewujudkan peningkatan komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan RB, terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja serta menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan, telah dilakukan upaya sebagai berikut: a. Penetapan rencana rinci (operasional) untuk 5 (lima) tahun untuk tahapan/gelombang ke-2, dan rencana rinci per tahun, dengan: 1) Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1/RB Tahun 2011 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Tahun 2010 – 2014; 2) Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2/RB Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Tahun 2011; 3) Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Tahun 2012; BAB I

11


SEKRETARIAT KABINET

4) Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Tahun 2013. b. Pembentukan Tim Pengelola Manajemen Perubahan, untuk mengarahkan dan mengoordinasikan pelaksanaan RB di lingkungan Sekretariat Kabinet, dengan: 1) Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi; 2) Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Kabinet Tahun 2012 sebagaimana disempurnakan dengan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 41 Tahun 2012; 3) Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Kabinet Tahun 2013; 4) Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 3/RB Tahun 2011 tentang Tim Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; 5) Keputusan Sekretaris Kabinet terkait pengangkatan Inspektur di Sekretariat Kabinet yang menjalankan fungsi Quality Assurance (Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 23 Tahun 2012); 6) Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Kabinet Tahun 2012; 7) Keputusan Deputi Bidang Administrasi Nomor KEP.67/ADM/IX/2012 tentang Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Kabinet. c. Penetapan Role Model, dengan: 1) Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 1/RB Tahun 2011 tentang Penunjukkan Role Model Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Sekretariat Kabinet;

BAB I

12


SEKRETARIAT KABINET

2) Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 54 Tahun 2012 tentang Role Model Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Sekretariat Kabinet. d. Penetapan, pelaksanaan, dan optimalisasi Program Quick Wins, dengan: 1) Perumusan program Quick Wins yang meliputi identifikasi pemangku kepentingan, identifikasi harapan pemangku kepentingan dan identifikasi produk utama Sekretariat Kabinet berdasarkan hasil survei kepada para pemangku kepentingan; 2) Penetapan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 3/RB Tahun 2011 tentang Program Percepatan (Quick Wins) Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia; 3) Penyusunan Laporan pelaksanaan Quick Wins; 4) Pelaksanaan survei terhadap pelaksanaan Quick Wins, termasuk tindak lanjut hasil survey. e. Penerapan Kode Etik: 1) Penerbitan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4/RB Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Sekretariat Kabinet; 2) Penyelenggaraan internalisasi melalui sosialisasi kode etik kepada seluruh pejabat/pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet pada tanggal 28-29 November 2011 dan pada tanggal 10-11 Desember 2012 dan pendistribusian buku saku tentang kode etik kepada pegawai; 3) Pelaksanaan survei pemahaman pegawai terhadap Kode Etik Pegawai Sekretariat Kabinet pada tahun 2011 dan 2012. f. Penyusunan strategi komunikasi manajemen perubahan, yang meliputi: 1) Pembuatan kolom menu RB dalam website www.setkab.go.id untuk mensosialisasikan hal terkait pelaksanaan RB di lingkungan Sekretariat Kabinet; 2) Pelaksanaan survei terhadap efektivitas alat komunikasi dalam menginformasikan hal-hal penting kepada seluruh pegawai pada tanggal 10-11 Desember 2012; 3) Pelaksanaan survei peningkatan indeks persepsi terhadap pelaksanaan RB pada tanggal 10-11 Desember 2012;

BAB I

13


SEKRETARIAT KABINET

4) Pelaksanaan survei indeks persepsi terhadap partisipasi pegawai dalam pelaksanaan RB tanggal 10-11 Desember 2012; 5) Pelaksanaan survei kepuasan stakeholder terhadap organisasi Sekretariat Kabinet dan pelaksanaan RB pada tanggal 10-11 Desember 2012; 6) Pelaksanaan strategi komunikasi (dalam bentuk coffee morning, pemuatan berita dalam bentuk web) untuk mengomunikasikan hal-hal penting kepada pegawai, antara lain melalui: a) Pendistribusian buku saku tentang kode etik kepada pegawai, dan leaflet peta risiko; b) Pemasangan banner role model di setiap lantai; c) Pemuatan Perseskab dan Kepseskab terkait pelaksanaan reformasi birokrasi Sekretariat Kabinet di website Sekretariat Kabinet. 7) Penerbitan Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Tahun 2011 dan 2012, serta penyusunan laporan Tahun 2013. g. Penetapan Peta Risiko, meliputi: 1) Penyusunan Dokumen Peta Risiko Tahun 2011 yang digunakan sampai dengan sekarang; 2) Pendistribusian dan diseminasi leaflet peta risiko Sekretariat Kabinet pada tanggal 10 dan 11 Desember 2012. 2. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Sasaran untuk mewujudkan program ini adalah menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi Peraturan Sekretaris Kabinet dan meningkatnya efektivitas pengelolaan Peraturan Sekretaris Kabinet (Perseskab) dan Peraturan Presiden (Perpres). Program ini telah dilaksanakan melalui berbagai upaya dan langkah-langkah yang tercermin dalam bentuk, antara lain: a. Penerbitan peraturan yang menjadi landasan penataan perundangundangan, yang meliputi: 1) Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 51 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Sekretariat Kabinet;

BAB I

14


SEKRETARIAT KABINET

2) Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 57 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Kabinet. b. Upaya peningkatan efektivitas pengelolaan Peraturan Perundangundangan (PUU), melalui: 1) Penerbitan Surat Sekretaris Kabinet mengenai izin penyusunan yang dapat memberikan pedoman bagi pemrakarsa dalam pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres), Rancangan Keputusan Presiden (Rkeppres), dan Rancangan Instruksi Presiden (Rinpres); 2) Penerbitan Surat Sekretaris Kabinet mengenai pengembalian Rancangan yang dinilai disharmonis dan tidak memenuhi unsur formil dan materiil kepada menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian; 3) Penerbitan Surat Edaran Sekretaris Kabinet Nomor SE.8/Seskab/I/2012 tentang Percepatan Proses Penyelesaian RPerpres, Rkeppres, dan RInpres; 4) Penerbitan Memorandum Sekretaris Kabinet kepada Presiden mengenai pengajuan RPerpres, RKeppres, dan RInpres guna penetapannya; 5) Penyelesaian Briefing Sheet/telaahan staf/memorandum atas izin prakarsa penyusunan RPerpres, RKeppres, dan RInpres; 6) Penyelesaian Briefing Sheet/telaahan staf/memorandum atas suatu RPerpres, RKeppres, dan RInpres; 7) Penyelesaian Briefing Sheet/telaahan staf/memorandum yang menjabarkan disharmonis, tumpang tindih, atau multitafsir suatu PUU; 8) Penyelesaian surat (daftar A dan B) distribusi perundangundangan (Perpres, Keppres, dan Inpres); 9) Penyelesaian Daftar Rekapitulasi Perpres, Keppres, dan Inpres; 10) Pemuatan Peraturan Sekretaris Kabinet dan Keputusan Sekretaris Kabinet dalam Sistem Informasi PerundangUndangan (SIPUU); 11) Pembangunan SIPUU yang telah dilakukan perbaikan tampilan data dan retrieval SIPUU (lengkap, aktual dan informatif);

BAB I

15


SEKRETARIAT KABINET

12) Penyelesaian Daftar Rekapitulasi Perseskab dan Keputusan Sekretaris Kabinet (Kepseskab). 3. Program Penataan dan Penguatan Organisasi Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas, sehingga organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran. Program ini telah dilaksanakan melalui berbagai langkah dan upaya antara lain: a. Pelaksanaan evaluasi kelembagaan Sekretariat Kabinet tahun 2010 yang menghasilkan berbagai rekomendasi untuk penyempurnaan organisasi dan tata laksana; b. Penyempurnaan organisasi, sebagai tindak lanjut hasil evaluasi kelembagaan Sekretariat Kabinet tahun 2010, dengan menerbitkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet; c. Penguatan unit kerja yang menangani organisasi, kepegawaian, kehumasan, dan diklat. 4. Program Penataan Tatalaksana Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet, telah dilakukan berbagai langkah dan upaya melalui: a. Pengembangan Sistem Informasi dalam rangka mendukung pembangunan manajemen pemerintahan berbasis Teknologi Informasi (TI) dalam rangka mendukung pembangunan manajemen pemerintahan berbasis teknologi informasi, yang menghasilkan: 1) Terbentuknya Grand Design Sistem Informasi Manajemen Sekretariat Kabinet yang ditindaklanjuti dengan beroperasinya: a) SIPUU; b) Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG); c) Sistem Informasi Sidang Kabinet (SISKAB).

BAB I

16


SEKRETARIAT KABINET

2) Penerbitan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 56 Tahun 2012 tentang Grand Design Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Tahun 2011—2014. b. Pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi sesuai prosedur kerja yang telah diformalkan, melalui: 1) Penerbitan Petunjuk Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) di lingkungan Sekretariat Kabinet yang ditetapkan dengan Keputusan Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Administrasi Nomor KEP.65/Setkab/DA /XII/2010; 2)

3)

4)

5)

6) 7)

Pembentukan Tim Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet yang ditetapkan dengan Keputusan Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Administrasi Nomor KEP.66/Setkab/DA/XII/2010; Penerbitan Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 9 Tahun 2013; Pelaksanaan evaluasi atas Standar Pelayanan berdasarkan ketentuan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 35 dan 36 Tahun 2012; Pelaksanaan tindak lanjut evaluasi melalui perumusan ulang SP dengan menyesuaikan pada struktur organisasi baru yang menghasilkan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 51 Tahun 2012 tentang SOP di Lingkungan Sekretariat Kabinet dan Nomor 57 Tahun 2012 tentang SP Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Kabinet; Penetapan sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) SOP dan 6 (enam) SP sesuai dengan tugas dan fungsi pada tahun 2012; Penambahan SOP sebanyak 16 (enam belas) SOP dan 1 (satu) SP pada tahun 2013 yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 66 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Kepseskab Nomor 51 Tahun 2012 tentang SOP di Lingkungan Sekretariat Kabinet (SOP Inspektorat), sedangkan penambahan SP ditetapkan oleh Keputusan Deputi Bidang Administrasi Nomor Kep.41/ADM/IX/ 2013 Tahun 2013 tentang SP Pelayanan Informasi Publik; BAB I

17


SEKRETARIAT KABINET

8) 9)

Penetapan IKU Sekretariat Kabinet melalui Perseskab dan penetapan IKU untuk masing-masing Kedeputian; Penyesuaian IKU yang ada dengan Renstra Sekretariat

Kabinet 2010—2014; 10) Penetapan jadwal retensi arsip dan pedoman klasifikasi arsip Sekretariat Kabinet melalui Perseskab Nomor 1 Tahun 2013 untuk jadwal retensi arsip dan Perseskab Nomor 7 tahun 2013 untuk Klasifikasi Arsip Sekretariat Kabinet; 11) Penerbitan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Tata Naskah Dinas Sekretariat Kabinet. c. Penerbitan Peraturan dan Keputusan Sekretaris Kabinet serta Peraturan dan Keputusan Deputi Bidang Administrasi mengenai Penataan Tata Laksana, melalui: 1) Tahun 2010 a) 2 (dua) Perseskab; b) 17 (tujuh belas) Kepseskab; c) 66 (enam puluh enam) Keputusan Deputi Bidang Administrasi. 2) Tahun 2011 a) 6 (enam) Perseskab; b) 41 (empat puluh satu) Kepseskab; c) 81 (delapan puluh satu) Keputusan Deputi Bidang Administrasi. 3) Tahun 2012 a) 18 (delapan belas) Perseskab; b) 57 (lima puluh tujuh) Kepseskab; c) 108 (seratus delapan) Keputusan Deputi Administrasi. 4) Tahun 2013 a) 9 (sembilan) Perseskab; b) 66 (enam puluh enam) Kepseskab; c) 2 (dua) Peraturan Deputi Bidang Administrasi; d) 57 (lima puluh tujuh) Keputusan Deputi Administrasi.

BAB I

Bidang

Bidang

18


SEKRETARIAT KABINET

5. Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur Program ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur yang didukung oleh sistem rekruitmen dan promosi berbasis kompetensi, transparan serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan melalui: a. Peningkatan ketaatan terhadap pengelolaan sumber daya manusia aparatur, dengan menerbitkan: 1) Dokumen analisis jabatan; 2) Dokumen peta jabatan; 3) Dokumen analisis beban kerja; 4) Dokumen evaluasi jabatan; 5) Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 6 tahun 2011 tentang Peringkat Jabatan di Lingkungan Sekretariat Kabinet; 6) Keputusan Menteri Sekretaris Negara Nomor 129 Tahun 2011 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Kabinet; 7) Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 6 Tahun 2012 tanggal 18 April 2012 tentang Peringkat Jabatan di lingkungan Sekretariat Kabinet; 8) Keputusan Menteri Sekretaris Negara Nomor 115 Tahun 2012 tanggal 30 April 2012 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet. b. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya manusia aparatur, melalui: 1) Penyusunan Draf Pola Karir Sekretariat Kabinet (masih menunggu Pedoman Pola Karir Nasional); 2) Penerbitan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor KEP.15/SESKAB/X/2010 tentang Pembentukan Tim Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Sekretariat Kabinet Tahun Anggaran 2010; 3) Penerbitan Keputusan Deputi Administrasi Nomor KEP.47/SEKRETARIAT KABINET/DA/X/2010 tentang Pembentukan Sekretariat Tim Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Kabinet Tahun Anggaran 2010; BAB I

19


SEKRETARIAT KABINET

4) Penerbitan Keputusan Deputi Administrasi Nomor KEP.48/SEKRETARIAT KABINET/DA/X/2010 tentang Pembagian Bidang dan Tugas Anggota Tim Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Kabinet Tahun Anggaran 2010; 5) Pengadaan CPNS Tahun 2013 secara online dengan seleksi melalui metode Computer Asissted Test (CAT); 6) Penerbitan Keputusan Deputi Bidang Administrasi Nomor KEP.35/ADM/08/2013 tentang Tim Penyusun Sistem Seleksi Penerimaan CPNS secara Online di Lingkungan Sekretariat Kabinet; 7) Penerbitan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 57 Tahun 2013 tentang Tim Pewawancara Pengadaan CPNS Sekretariat Kabinet; 8) Penerbitan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 49 Tahun 2013 tentang Tim Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Kabinet; 9) Penerbitan Keputusan Deputi Bidang Administrasi Nomor KEP.46/ADM/10/2013 tentang Panitia Pelaksanaan Ujian Tertulis Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Kabinet; 10) Pemberian penghargaan kepada pegawai (satya lancana karya satya, wira karya dan usulan pegawai teladan); 11) Penyelenggaraan survei kepuasan pegawai tahun 2012 dan 2013. c. Peningkatan disiplin sumber daya manusia aparatur, melalui: 1) Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang diselenggarakan pada 28-29 November 2011, yang dihadiri oleh 350 (tiga ratus lima puluh) pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet; 2) Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang diselenggarakan pada 10-11 November 2012, yang dihadiri oleh 243 (dua ratus empat puluh tiga) pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet; BAB I

20


SEKRETARIAT KABINET

3) Penyusunan laporan pelanggaran disiplin dan penerapan hukum disiplin di lingkungan Sekretariat Kabinet; 4) Penerbitan Keputusan Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet Nomor KEP.32/ADM/VII/2011 tanggal 15 Juli 2011 tentang Penetapan Koordinator Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Sekretariat Kabinet; 5) Penerbitan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 21 Tahun 2011 tanggal 13 Juli 2011 tentang Penetapan Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Sekretariat Kabinet; 6) Pemberian teguran terhadap wajib LHKPN yang belum menyampaikan LHKPN; 7) Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi pada tanggal 16 Desember 2013 yang dihadiri oleh 146 (seratus empat puluh enam) pejabat dan pegawai. d. Peningkatan efektivitas manajemen sumber daya manusia aparatur, melalui: 1) Pembangunan dan pengembangan Sistem Manajemen Kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2011—2012; 2) Penyusunan Cascading Penilaian Kinerja Individu tanggal 1 Oktober 2013 yang dihadiri oleh 62 (enam puluh dua) orang perwakilan pejabat eselon III dan IV di seluruh unit kerja Sekretariat Kabinet; 3) Penyelarasan Sasaran Kerja Pegawai dan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Altius (Sistem Penilaian Kinerja Individu) tanggal 15 November 2013; 4) Sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS pada tanggal 21-22 Mei 2013 yang dihadiri oleh 292 (dua ratus sembilan puluh dua) pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet; 5) Pengembangan dan pemutakhiran database kepegawaian secara terus menerus sejak tahun 2006. e. Peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur, melalui: 1) Penerbitan kamus kompetensi; BAB I

21


SEKRETARIAT KABINET

2) Penerbitan Standar Kompetensi Jabatan; 3) Pelaksanaan uji kompetensi yang menghasilkan profil kompetensi pegawai yang dilakukan secara bertahap, dan telah diselesaikan pada tahun 2013; 4) Kerjasama dengan pihak ketiga untuk pelaksanaan kegiatan assessment pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet; 5) Penyusunan kebijakan pengelolaan diklat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan diklat; 6) Pelaksanaan survei terhadap pelaksanaan diklat melalui kuesioner; 7) Pelaksanaan capacity building melalui diklat teknis dan fungsional; 8) Pelaksanaan workshop budaya kerja. 6. Program Penguatan Pengawasan Dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, telah dilaksanakan berbagai langkah dan upaya meliputi: a. Peningkatan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara, melalui: 1) Penerbitan Perseskab Nomor 2 Tahun 2012 tentang Sistem Akuntansi Sekretariat Kabinet; 2) Penerbitan Perseskab Nomor 10 Tahun 2012 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelaksanaan Anggaran pada Bagian Anggaran 114 Sekretariat Kabinet; 3) Penerbitan Perseskab Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Kerugian Negara Pada Bagian Anggaran 114 (Sekretariat Kabinet); 4) Penerbitan Perseskab Nomor 4 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan, Perencanaan dan Penganggaran Pada Bagian Anggaran 114 (Sekretariat Kabinet); 5) Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksanaan RKA Sekretariat Kabinet, setiap tahun; 6) Penerbitan Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet secara tepat waktu dan sesuai standar pelaporan;

BAB I

22


SEKRETARIAT KABINET

7) Pelaksanaan Reviu Internal atas Laporan Keuangan, setiap tahun; 8) Penerbitan Laporan Bulanan Realisasi Kementerian/Lembaga Sekretariat Kabinet setiap 3 bulan sekali dan penyampaian laporan dimaksud secara online kepada Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) melalui UKP4 untuk diteruskan kepada Presiden RI; 9) Penerbitan Laporan Semesteran dan Tahunan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Sekretariat Kabinet tepat waktu; 10) Monitoring dan evaluasi atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK atas audit Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet, setiap tahun; 11) Penerbitan Laporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39/2006) Sekretariat Kabinet per tri wulanan setiap tahun dan penyampaian laporan dimaksud secara online kepada Bappenas; 12) Penilaian WTP dari BPK sejak mempunyai Bagian Anggaran sendiri (BA 114) pada tahun 2012; 13) Penerbitan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kelompok Kerja Layanan Pengadaan secara Elektronik di Lingkungan Sekretariat Kabinet; 14) Penerbitan Keputusan Deputi Bidang Administrasi Nomor Kep.5/Adm/I/2012 tentang Pembentukan Kelompok Pelaksana LPSE di Lingkungan Sekretariat Kabinet; 15) Penerbitan Dokumen hasil kajian/analisis kebutuhan dan dokumen pelaksanaan e-Procurement (LPSE) Sekretariat Kabinet tahun 2012 dan 2013; 16) Penerbitan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 12 Tahun 2012 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Sekretariat Kabinet; 17) Penyelenggaraan berbagai sosialisasi dan bimtek terkait pelaksanaan pengelolaan keuangan negara. b. Penurunan tingkat penyalahgunaan wewenang, melalui: 1) Penerbitan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 8 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Kabinet; BAB I

23


SEKRETARIAT KABINET

2) Sosialisasi SPIP yang diselenggarakan pada tanggal 14-15 November 2011; 3) Evaluasi terhadap penyelenggaraan SPIP Sekretariat Kabinet Tahun 2012, Evaluasi ini sudah terlaksana di bulan Desember 2012 dengan pelaksana Inspektorat Sekretariat Kabinet bekerjasama dengan auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hasil evaluasi tersebut dapat diketahui dari Laporan Hasil Diagnostic Assessment SPIP pada Sekretariat Kabinet; 4) Penerbitan Laporan Hasil Pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Prosiding Kegiatan Kormonev sejak tahun 2009 sampai dengan 2011; 5) Penerbitan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Penanganan dan Pengaduan (Whistle Blower) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Sekretariat Kabinet; 6) Penerbitan Surat Edaran Nomor 624/ADM/VI/2012 perihal pelaksanaan Inpres tentang penghematan energi dan air; 7) Penerbitan Dokumen Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Sekretariat Kabinet Tahun 2013 dan penandatanganan MoU Sekretariat Kabinet dengan Bappenas terkait Dokumen Aksi PPK Sekretariat Kabinet. 7. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Sekretariat Kabinet, dan telah dilaksanakan melalui: a. Pembangunan dan pengembangan sistem akuntabilitas kinerja yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur, melalui: 1) Penerbitan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor Per.1/SESKAB/II/2010 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2010—2014; 2) Penerbitan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyempurnaan Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2010—2014;

BAB I

24


SEKRETARIAT KABINET

3) Penerbitan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyempurnaan Kedua Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2010—2014; 4) Penetapan IKU Sekretariat Kabinet setiap tahun melalui Peraturan Sekretaris Kabinet; 5) Penetapan Kinerja (PK) Sekretariat Kabinet; 6) Penerbitan RKT Sekretariat Kabinet; 7) Penerbitan dan penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Sekretariat Kabinet; 8) Penerbitan dokumen AKIP di setiap satuan organisasi (kedeputian) dan seluruh unit kerja (unit eselon II); 9) Penerbitan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Evaluasi AKIP di Lingkungan Sekretariat Kabinet; 10) Penerbitan Laporan Hasil Evaluasi AKIP Eselon I dan II di Lingkungan Sekretariat Kabinet (evaluasi internal) setiap tahun; 11) Penerbitan dokumen Laporan Reviu Capaian PK Triwulan I dan II Tahun 2013; 12) Sosialisasi SAKIP di Lingkungan Sekretariat Kabinet yang diselenggarakan pada tanggal 27-29 Oktober 2011; 13) Bimtek Sistem Pengumpulan dan Pengolahan Data Kinerja Sekretariat Kabinet pada tanggal 7-10 Desember 2011; 14) Pembangunan Sistem Manajemen Kinerja yang melibatkan konsultan, pada tahun 2011 sampai dengan 2012; 15) Pembangunan Sistem Penilaian Kinerja Individu pada tahun 2013; 16) Pembangunan dan pengembangan workflow management system untuk mempercepat pemrosesan berkas-berkas masuk serta memonitor kecepatan pemrosesan berkas-berkas tersebut guna mendukung sistem pengumpul-an/pengolahan data kinerja. b. Pembentukan pusat layanan informasi dan pengaduan masyarakat, dengan: 1) Penerbitan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 4/RB Tahun 2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Sekretariat Kabinet; BAB I

25


SEKRETARIAT KABINET

2) Penyediaan loket pengaduan (Contact Media Center) dan kotak pengaduan masyarakat; 3) Penyediaan Media untuk menampung pengaduan secara online (melalui website Sekretariat Kabinet). 8. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat, dilakukan upaya dan langkahlangkah sebagai berikut: a. Penyediaan dukungan teknologi komunikasi dan informasi dalam implementasi pelayanan, melalui: 1)

Pembangunan dan pengembangan sistem manajemen (SIM) di masing-masing unit kerja;

2) 3)

Integrasi SIM di tingkat Sekretariat Kabinet; Peningkatan kapasitas bandwith jaringan berdasarkan MoU Sekretariat Kabinet dengan PT. Telkom; Penyediaan ruang layanan informasi publik (contact media center); Survei secara manual maupun online melalui pooling website Sekretariat Kabinet terhadap 3 (tiga) layanan yang menjadi Quick Wins Sekretariat Kabinet maupun layanan website

4) 5)

informasi

Sekretariat Kabinet. b. Pembentukan imej positif terhadap organisasi, melalui: 1) Inventarisasi jenis layanan dan standar pelayanan baru berdasarkan tugas dan fungsi; 2) Penetapan Standar Pelayanan (SP) Sekretariat Kabinet dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor SP 01 Tahun 2009 yang telah disempurnakan dengan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 57 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Kabinet; 3) Penerbitan Perseskab Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi; 4) Penerbitan Kepseskab Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Sekretariat Kabinet; 5) Sosialisasi SP dan SOP secara tatap muka dan uploading SP dan SOP ke dalam website Sekretariat Kabinet; BAB I

26


SEKRETARIAT KABINET

6) Penerbitan Keputusan Deputi Bidang Administrasi No. Kep.106/Adm/XII/2012 tentang Penetapan SP Penerbitan Keputusan Presiden tentang KPP dan Pensiun PNS Golongan IV/c ke atas; 7) Penerbitan Keputusan Deputi Bidang Administrasi Nomor Kep.41/ADM/IX/2013 Tahun 2013 tentang SP Pelayanan Informasi Publik; 8) Penilaian Pelayanan Publik pada Sekretariat Kabinet oleh Kementerian PAN dan RB tanggal 30 Desember 2013; 9) Penyediaan kotak pengaduan/kotak saran untuk stakeholder/pengunjung Sekretariat Kabinet maupun pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet; 10) Penerbitan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 27 Tahun 2011 tentang Desk Info Sekretaris Kabinet; 11) Penerbitan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 9 Tahun 2012 tentang Desk Info Sekretaris Kabinet; 12) Penerbitan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 13 Tahun 2013 tentang Desk Info Sekretaris Kabinet; 13) Penerbitan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 3 Tahun 2014 tentang Desk Info Sekretaris Kabinet. Dalam rangka menjamin kualitas pelaksanaan RB, Sekretariat Kabinet melakukan monitoring dan evaluasi sebagai dasar penilaian atas keberhasilan pelaksanaan RB. Berdasarkan PerMenpan dan RB Nomor 1 Tahun 2012, Sekretariat Kabinet melaksanakan penilaian secara mandiri (PMPRB) terkait 5 (lima) Kriteria Pengungkit (Kepemimpinan; Perencanaan Strategis; Sumber Daya Manusia Aparatur; Kemitraan dan Sumber Daya; dan Proses), dan 4 (empat) Kriteria Hasil (Hasil Pada Masyarakat dan Pengguna Layanan; Hasil pada SDM Aparatur; Hasil Pada Komunitas Lokal dan Nasional; dan Hasil Kinerja Utama). PMPRB tersebut memberikan gambaran hal-hal yang sudah baik dan hal-hal yang masih memerlukan perbaikan yang perlu diupayakan perbaikannya oleh unit kerja, sebagaimana dituangkan dalam Kertas Kerja Rencana Perbaikan. Tindak lanjut dari rencana perbaikan tersebut, antara lain: 1. Kepemimpinan a. Penyelenggaraan Workshop Pengembangan Budaya Kerja sebagai upaya internalisasi dan pengembangan nilai budaya kerja di BAB I

27


SEKRETARIAT KABINET

lingkungan Sekretariat Kabinet, yang menghasilkan konsep Budaya Kerja Sekretariat Kabinet, yaitu PAsTI (Profesional, Akuntabilitas, Tanggap dan Integritas) dan draf Perseskab penetapannya. Dalam penetapan budaya kerja, didalamnya mencakup penetapan role model di Sekretariat Kabinet, dengan ketentuan bahwa role model adalah seluruh pejabat eselon I, II, dan anggota tim RB, serta menyertakan penetapan agen perubahan yang berperan sebagai katalisator proses perubahan di dalam pelaksanaan RB di Sekretariat Kabinet. b. Optimalisasi media komunikasi serta penguatan fungsi kehumasan, antara lain melalui penyempurnaan tampilan dan update content website Sekretariat Kabinet, dan pengikutsertaan dalam kegiatan

2.

3.

diklat kehumasan, seperti mengikuti kegiatan Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (BAKOHUMAS). Perencanaan Strategis Optimalisasi evaluasi kinerja individu dan organisasi, melalui penyusunan sistem penilaian kinerja individu. SDM Aparatur a. Pembangunan dan pengembangan sistem manajemen kinerja organisasi dan individu berbasis Balanced Scorecard dan menyempurnakan sistem penilaian kinerja individu sampai dengan level staf, serta meningkatkan transparansi dalam perekrutan

4.

pegawai melalui pembangunan e-CPNS dalam penerimaan CPNS secara online b. Optimalisasi tindak lanjut hasil assessment individu sebagai bahan pertimbangan dalam penataan SDM aparatur maupun sebagai feedback bagi individu yang bersangkutan. c. Promosi jabatan struktural yang dilakukan oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) salah satunya mempertimbangkan aspek kepemimpinan disamping kompetensi lainnya. Kemitraan dan Sumber Daya a. Optimalisasi pencapaian Quick Wins untuk meningkatkan intensitas komunikasi dengan pemangku kepentingan utama dengan menindaklanjuti hasil survei Quick Wins, antara lain perlunya penyempurnaan MoU dengan pemangku kepentingan terkait. BAB I

28


SEKRETARIAT KABINET

b. Optimalisasi media komunikasi elektronik dalam mendiseminasi kebijakan dan menjaring saran dan masukan dari masyarakat. c. Optimalisasi fungsi SPIP secara optimal untuk meningkatkan ketaatan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi, dan optimalisasi efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran diantaranya melalui reviu internal atas laporan keuangan setiap periode. d. Peningkatan knowledge management khususnya terkait dengan analisis kebijakan, melalui diklat yang intensif, serta menyediakan informasi dan pengetahuan bagi pegawai dalam bentuk manual book dari setiap aplikasi yang dibangun. e. Optimalisasi penggunaan fasilitas dan pelaksanaan evaluasi kebijakan pengelolaan aset, serta peningkatan keterampilan pegawai dalam penguasaan penggunaan fasilitas terutama yang berkaitan dengan teknologi. f. Optimalisasi teknologi dan sistem informasi, diantaranya melalui:  Pengembangan sistem informasi Sekretariat Kabinet melalui penyempurnaan tampilan dan content SIPUU, Sistem Informasi Kepegawaian, Sistem Informasi Sidang Kabinet dan website Sekretariat Kabinet;  Optimalisasi Sistem Persuratan dan Disposisi Elektronik (SPDE) menuju paperless;

5.

 Optimalisasi jejaring media sosial seperti twitter (@setkabgoid) dan facebook sebagai sarana untuk mendiseminasikan informasi kepada publik. Proses a. Penyusunan SP dan SOP serta evaluasi survei pelaksanaan dan penyempurnaan SOP. b. Peningkatan intensitas diklat sevice excellent sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja, terutama unit kerja yang terkait dengan program Quick Wins Sekretariat Kabinet. c. Peningkatan sumber daya (anggaran) dalam pengembangan inovasi sebagai investasi organisasi serta optimalisasi media komunikasi khususnya elektronik guna meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengembangan inovasi.

BAB I

29


SEKRETARIAT KABINET

1.2.

Potensi dan Permasalahan Setiap organisasi ingin terus berkembang untuk meningkatkan eksistensinya dalam memenuhi tuntutan lingkungan baik internal maupun eksternal, sehingga organisasi perlu berupaya untuk menggunakan kemampuan, memperhatikan kelemahan, memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan yang kompleks. Guna mengetahui isu-isu penting bagi organisasi, diperlukan suatu analisis lingkungan strategis yang menganalisis organisasi mencakup lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan organisasi, dan lingkungan eksternal berupa peluang dan tantangan. Kekuatan dan peluang merupakan potensi yang dapat dikembangkan dalam rangka memperkuat organisasi, sedangkan kelemahan dan tantangan merupakan permasalahan yang perlu diantisipasi agar organisasi dapat terus berkembang. Analisis lingkungan tersebut dilakukan dengan menggunakan Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) yang dijelaskan sebagai berikut: 1. Kekuatan (Strengths) Sekretariat Kabinet berkembang menjadi organisasi yang profesional dan handal, karena memiliki kekuatan yaitu: a. Visi dan misi organisasi yang jelas; b. Tugas dan fungsi yang jelas; c. Komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf untuk mewujudkan visi d.

e.

f.

g. h.

dan misi organisasi; SDM yang dapat terus ditingkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan struktural, teknis, dan fungsional termasuk kerjasama dengan pihak/lembaga pemerintah yang lain; Dokumen hukum dan hasil-hasil sidang kabinet, rapat dan atau pertemuan yang dipimpin oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang mendukung penelaahan dalam rangka memberikan analisis kebijakan kepada Presiden secara optimal; Struktur organisasi yang lebih efektif dan dinamis dengan pendekatan pembagian fungsi Kementerian Koordinator dalam rangka mendukung tugas Presiden. Pengembangan dan pemanfaatan TI dalam pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien; dan Meningkatnya imej positif pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap Sekretariat Kabinet.

BAB I

30


SEKRETARIAT KABINET

2. Kelemahan (Weaknesses) Di samping kekuatan-kekuatan yang dimiliki Sekretariat Kabinet yang dapat mendukung menjadi organisasi yang profesional dan handal tersebut, Sekretariat Kabinet perlu mewaspadai kelemahan-kelemahan yang sampai saat ini masih ada dalam organisasi untuk segera melakukan pembenahan. Kelemahan-kelemahan tersebut adalah sebagai berikut: a. Peningkatan pengembangan kapasitas SDM belum optimal; b. Pelaksanaan SP dan Standard Operating Procedure (SOP) belum optimal dalam menunjang tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet; c. Sarana dan prasarana belum terpenuhi sesuai kebutuhan; d. Pengendalian internal belum berjalan secara optimal; dan e. Pengembangan nilai budaya kerja Sekretariat Kabinet belum optimal. 3. Peluang Organisasi (Opportunities) Dinamika lingkungan eksternal yang cepat berkembang masih memberikan peluang-peluang yang memungkinkan organisasi berkembang untuk menjadi yang terbaik. Peluang-peluang tersebut adalah sebagai berikut: a. Kebijakan-kebijakan nasional terkait tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) memperkuat landasan lembaga pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat; b. Komitmen nasional untuk melaksanakan reformasi birokrasi dan pemberantasan KKN; c. Pengembangan dan kemajuan TI yang cepat dan dinamis dalam mendukung pengembangan e-government di setiap instansi pemerintah; d. Pengembangan mekanisme dan kesempatan partisipasi masyarakat dalam aktivitas proses penyelenggaraan atau pengawasan pelayanan publik; e. Kerjasama dengan berbagai pihak dalam hal ini lembaga pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha; dan f. Tuntutan pemangku kepentingan yang semakin tinggi terhadap kinerja Sekretariat Kabinet. 4.

Ancaman Organisasi (Threats) Di samping peluang-peluang yang ada, perubahan lingkungan eksternal dapat mengancam keberadaan organisasi, terutama apabila organisasi tidak segera memperbaiki diri. Ancaman organisasi tersebut adalah: a. Dinamika perekonomian global yang mempengaruhi perekonomian nasional, dan pada akhirnya berpengaruh pada kemampuan anggaran pemerintah;

BAB I

31


SEKRETARIAT KABINET

b. Dinamika sosial politik yang dapat mempengaruhi eksistensi lembaga pemerintah; dan c. Pemberitaan terkait pelaksanaan kebijakan pemerintah belum berimbang dan belum obyektif. Berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang masih akan dihadapi organisasi selama lima tahun ke depan, meliputi: a. Aspek Kelembagaan 1) Pelaksanaan tugas dan fungsi di beberapa unit kerja khususnya yang terkait dengan pengelolaan manajemen kabinet masih belum optimal; dan 2) Kelembagaan Sekretariat Kabinet masih perlu dikaji dan dievaluasi kembali dalam rangka pencapaian pelaksanaan tugas lebih optimal, khususnya Koordinasi dan kerja sama antar lembaga pemerintah di pusat dan daerah maupun dengan Lembaga Kepresidenan lainnya. b. Aspek Ketatalaksanaan SP dan SOP belum diterapkan secara konsisten dan menyeluruh. c. Aspek Sumber Daya Manusia Kualitas SDM perlu terus ditingkatkan dalam mendukung tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet. d. Aspek Sarana dan Prasarana 1) Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan organisasi yang memadai; dan 2) Sistem informasi manajemen berbasis TI, belum terintegrasi sepenuhnya.

BAB I

32


BAB. II VISI, MISI, DAN TUJUAN SEKRETARIAT KABINET 2.1.

Visi Sekretariat Kabinet Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 1 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dalam lampiran Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelahaan Renstra K/L 2015—2019 ditegaskan bahwa visi memberikan gambaran konsistensi kinerja K/L selama 5 (lima) tahun mendatang serta gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi suatu organisasi. Dalam kaitan tersebut, perumusan visi Sekretariat Kabinet berpedoman pada visi misi Presiden yang dijabarkan kedalam RPJMN 2015—2019, khususnya pada agenda Pemantapan Politik Dalam Negeri yang terkait dengan Penguatan Lembaga Kepresidenan. Perumusan visi juga mengacu pada tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2010 tentang Sekretariat Kabinet serta dengan memperhatikan capaian kinerja organisasi periode sebelumnya, yaitu tahun 2010—2014. Perumusan visi tersebut dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai keadaan yang diharapkan Sekretariat Kabinet ke depan dengan memperhatikan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005—2025 mengenai peranan dan fungsi suatu organisasi. Gambaran mengenai keadaan yang tercermin dalam visi Sekretariat Kabinet adalah “menjadi Sekretariat Kabinet yang profesional dan handal dalam mendukung Presiden menjalankan kekuasaan pemerintahan.” Visi tersebut mengandung pengertian bahwa Sekretariat Kabinet merupakan lembaga pemerintah yang strategis, profesional, dan dapat diandalkan dalam memberikan dukungan kepada Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari sebagai kepala pemerintahan berupa pemberian dukungan kebijakan dan administrasi secara cepat, tepat, transparan, dan akuntabel.


Pemberian dukungan kebijakan dan administrasi tidak semata ditujukan kepada Presiden, namun juga kepada Wakil Presiden dan anggota kabinet. Presiden, Wakil Presiden dan para Menteri/anggota kabinet merupakan satu kesatuan dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan. Adanya visi ini diharapkan Sekretariat Kabinet akan mampu mengantisipasi berbagai tantangan di masa depan sekaligus meningkatkan kualitas kinerja secara maksimal dalam rangka memberikan dukungan kebijakan dan administrasi kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan. 2.2.

Misi Sekretariat Kabinet Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, misi merupakan rumusan umum mengenai upayaupaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Perumusan ini diperlukan untuk memberi gambaran kepada seluruh pegawai dan stakeholders mengenai peran dan tindakan Sekretariat Kabinet dalam menjalankan tugas dan fungsinya, termasuk berbagai hasil yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Perumusan misi Sekretariat Kabinet ini sekaligus berfungsi sebagai landasan kerja yang harus diikuti oleh seluruh pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi. Rumusan misi Sekretariat Kabinet 2015─2019 adalah “memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dengan memegang teguh pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).” Misi tersebut dimaksudkan bahwa dalam rangka membantu Presiden menjalankan kekuasaan pemerintahan diperlukan dukungan manajemen kebijakan dan pengelolaan sidang-sidang kabinet sehingga penyelenggaraan kabinet dapat terlaksana dengan baik dengan mengacu pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Sekretariat Kabinet tidak hanya sebagai kesekretariatan yang bertugas memberikan dukungan administrasi kepada Presiden, tetapi juga mempunyai tugas memberi dukungan teknis dan pemikiran kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Selain itu, Sekretariat Kabinet juga melaksanakan fungsi manajemen kabinet untuk memastikan kebijakan, arahan, keputusan, dan instruksi Presiden dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh para anggota kabinetnya, terutama kebijakan dan program yang menjadi perhatian dan prioritas Presiden. BAB II

34


Dalam rangka melaksanakan fungsi manajemen kabinet, Sekretariat Kabinet memiliki peran strategis dalam memberikan dukungan kepada Presiden sebagai kepala pemerintahan (Chief Executive Officer of the Government). Penyelenggaraan fungsi pengelolaan dan pengendalian manajemen kabinet merupakan fungsi integral Sekretariat Kabinet dalam membantu Presiden menjalankan kekuasaan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Pemberian tugas pengelolaan dan pengendalian manajemen kabinet ini didasari pemikiran bahwa Presiden sebagai Kepala Pemerintahan membutuhkan unit kerja manajemen kepresidenan yang dapat mengelola, mengendalikan, dan memastikan tercapainya tujuan kebijakan dan program-program pemerintah. Oleh karena itu, dalam sistem pemerintahan presidensial modern, Sekretariat Kabinet sudah sewajarnya ditempatkan sebagai pembantu kepala pemerintahan yang memiliki peran strategis sebagai instrumen manajemen kepresidenan dalam pengelolaan kabinet dan pemerintahan. Dalam menjalankan fungsi manajemen kabinet, Sekretariat Kabinet melaksanakan fungsi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), koordinasi (coordinating), dan pengendalian (directing) kebijakan dan program pemerintah. Sekretariat Kabinet terlibat aktif dalam keseluruhan siklus manajemen kebijakan, dari proses formulasi (ex-ante policy-making), implementasi, evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan (ex-post policy-making). Dukungan pada fungsi perencanaan (planning) kebijakan dan program dilakukan Sekretariat Kabinet dengan memberikan saran kebijakan pemerintah. Disamping itu, dilakukan juga melalui mekanisme pembahasan rencana kebijakan dan program dalam sidang kabinet dan pertemuan lainnya yang dipimpin Presiden. Dalam hal ini, Sekretariat Kabinet bukan hanya memastikan penyelenggaraan sidang kabinet yang lancar melainkan juga mengupayakan agar materi sidang telah terkonfirmasi oleh semua peserta sidang yang terkait dan terformulasi dengan baik untuk memudahkan pengambilan keputusan/pemberian arahan Presiden. Dalam pelaksanaan pengorganisasian kabinet, Sekretariat Kabinet harus mengkomunikasikan dengan jelas dan rinci arahan Presiden berikut landasan kebijakan dan permasalahan yang melatarbelakanginya baik secara tertulis maupun lisan/pertemuan sehingga dapat menjadi acuan Sekretariat Kabinet untuk merumuskan kebijakan dan program yang diperlukan dengan tepat. Pada pelaksanaan koordinasi kebijakan, Sekretariat Kabinet mengupayakan agar perumusan kebijakan dan program pemerintah disusun dengan melibatkan stakeholders terkait untuk memastikan bahwa rumusan kebijakan tersebut memenuhi BAB II

35


tujuh asas perumusan kebijakan dan program, yaitu: kejelasan tujuan; kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; dan keterbukaan. Sedangkan pada pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, Sekretariat Kabinet melaksanakan monitoring kebijakan dan program yang telah ditetapkan dapat terselenggara dengan baik. Sekretariat Kabinet juga perlu mengevaluasi implementasi kebijakan dan program tersebut untuk mendukung Presiden guna memberikan arahan mengenai perlu tidaknya perbaikan terhadap kebijakan dan program yang ada. Sekretariat Kabinet melaksanakan fungsi manajemen kabinet dalam arti yang luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, Sekretariat Kabinet melaksanakan fungsi manajemen kabinet dengan melaksanakan fungsi monitoring, evaluasi dan koordinasi kebijakan. Sekretariat Kabinet melakukannya tidak hanya pada tahap implementasi, namun juga pada tahap formulasi kebijakan. Karena itu, fungsi analisis kebijakan yang dilakukan oleh Sekretariat Kabinet bersifat terintegrasi, dari formulasi sampai dengan reformulasi kebijakan (integrated policy analysis). Fungsi monitoring, evaluasi dan koordinasi kebijakan (manajemen kabinet) Sekretariat Kabinet lebih difokuskan pada formulasi/perumusan dan implementasi kebijakan baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, hasil sidang kabinet maupun program sektoral K/L sesuai RPJM, RKP dan program prioritas pemerintah. Esensi manajemen kabinet dalam arti luas diwujudkan dalam upaya memberikan saran atau rekomendasi kebijakan kepada anggota kabinet dan pimpinan lembaga pemerintah pusat dan daerah dengan tujuan: a. memastikan seluruh arahan, instruksi, keputusan dan kebijakan Presiden dapat dilaksanakan dengan baik oleh anggota kabinet dan pimpinan lembaga pemerintah (fungsi monitoring dan pengendalian kebijakan); b. mengkritisi kinerja kementerian/lembaga (fungsi evaluasi kebijakan); dan c. meluruskan pemberitaan negatif terhadap pemerintah (fungsi koordinasi). Sedangkan pelaksanaan manajemen kabinet dalam arti sempit yaitu mengelola persiapan dan tindak lanjut sidang-sidang kabinet, pengangkatan dan pemberhentian pejabat eselon I, dan jabatan fungsional jenjang utama serta jabatan pemerintahan lainnya, dan pemberian kenaikan pangkat serta pensiun PNS golongan IV/c ke atas. Dengan kata lain, pelaksanaan tugas manajemen kabinet khususnya pelaksanaan fungsi monitoring, evaluasi, dan koordinasi kebijakan Sekretariat Kabinet tidak tumpang tindih dengan fungsi yang dilakukan oleh instansi lain. Hasil BAB II

36


analisis dan rekomendasi kebijakan yang bersifat second opinion dapat dijadikan sebagai masukan kepada Presiden dan/atau instansi pemerintah lainnya. Selain itu, hasil analisis dan rekomendasi kebijakan dapat memperkuat, melengkapi, memperjelas, mempertajam, dan juga bisa mengoreksi rekomendasi kebijakan yang dibuat oleh instansi lain. 2.3.

hasil analisis dan

Tujuan Sekretariat Kabinet Dalam lampiran Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2015─2019 disebutkan antara lain bahwa tujuan dan sasaran disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi pada langkah sebelumnya dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi K/L. Dalam hal ini, perumusan tujuan dan sasaran Sekretariat Kabinet dilakukan dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2010 tentang Sekretariat Kabinet, setelah memperhatikan berbagai potensi dan permasalahan yang dihadapi sebagaimana telah diuraikan dalam bab sebelumnya guna mewujudkan visi dan misi Sekretariat Kabinet. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari misi yang ingin dicapai dalam jangka waktu satu atau lima tahun. Dengan diformulasikan tujuan, maka Sekretariat Kabinet dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam mencapai misinya. Berdasarkan misi di atas maka keberhasilan Sekretariat Kabinet dapat diukur dari keberhasilan dalam mewujudkan tujuan Sekretariat Kabinet, yaitu “memberikan dukungan teknis, administrasi, dan pemikiran yang prima dalam rangka mendukung Presiden menjalankan kekuasaan pemerintahan.”

2.4.

Sasaran Strategis Sekretariat Kabinet Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Dalam hal ini maka penetapan sasaran diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Sekretariat Kabinet, yang perwujudannya dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan.

BAB II

37


Dalam sasaran Sekretariat Kabinet Tahun 2015─2019 digambarkan beberapa hal yang ingin dicapai pada setiap tahun selama 5 (lima) tahun ke depan dengan rumusan yang terukur dan spesifik, yang pencapaiannya dilakukan secara gradual dengan mempertimbangkan berbagai aspek, khususnya ketersediaan anggaran. Beberapa sasaran dan indikator Sekretariat Kabinet yang akan dicapai tersebut sebagai berikut: Tabel 2.1 Sasaran dan Indikator Sasaran Sekretariat Kabinet No

Sasaran Strategis

Indikator

1

Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan

1. Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah secara tepat waktu 2. Persentase saran kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah

2

Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden

1. Persentase penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres secara tepat waktu 2. Persentase RPerpres, RKeppres, dan RInpres yang ditindaklanjuti

3

Terwujudnya peningkatan kualitas pengelolaan persidangan kabinet

1. Tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap penyelenggaraan sidang kabinet 2. Tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap risalah sidang kabinet

4

Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan administrasi aparatur yang wewenang penetapannya di tangan Presiden

1. Kecepatan penyiapan dan penyelesaian Keppres tentang :  Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural eselon I  pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan fungsional jenjang utama  kepangkatan  kenaikan pangkat pengabdian dan pensiun  pemberhentian dan pensiun

BAB II

38


No

Sasaran Strategis

Indikator 2. Akurasi/ketepatan Keppres tentang pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pemerintahan, kepangkatan, pemberhentian dan pensiun PNS golongan IV/c ke atas 3. Persentase tingkat kepuasan stakeholder terhadap penyelesaian Keppres tentang pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pemerintahan, kepangkatan, pemberhentian dan pensiun PNS golongan IV/c ke atas

5

2.4.1

Terwujudnya peningkatan layanan sistem informasi yang responsif dan transparan

1. Jumlah pengakses layanan data dan informasi 2. Jumlah pen-download layanan data/informasi Sekretariat Kabinet 3. Tingkat kepuasan pengakses layanan website Sekretariat Kabinet 4. Persentase keberlanjutan pelayanan (continuity of service)

Sasaran I - Terwujudnya Peningkatan Kualitas Hasil Analisis Kebijakan Hasil analisis kebijakan dihasilkan melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi. Pemantauan terkait dengan aktivitas mengamati atau meninjau kembali/mempelajari serta mengawasi secara terus-menerus atau berkala terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang sedang berjalan; sedangkan evaluasi terkait dengan aktivitas pemberian nilai atas fenomena (kinerja) atau pertimbangan nilai tertentu atas perkembangan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah dalam jangka waktu tertentu sehingga dapat diketahui hal-hal yang perlu diperbaiki, baik mengenai sistem dan proses pelaksanaannya maupun kebijakan itu sendiri. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu top down dan bottom up. Pemantauan dan evaluasi secara top down dilaksanakan sesuai dengan disposisi/arahan Sekretaris Kabinet dan/atau Wakil Sekretaris Kabinet, sedangkan pemantauan dan evaluasi secara

BAB II

39


bottom up artinya ide awal pelaksanaannya diprakarsai oleh unit-unit kerja dengan tetap mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Selain itu, Sekretariat Kabinet juga harus memberikan saran kebijakan hasil pemantauan, evaluasi, dan analisis atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum. Pemberian saran demikian harus tepat dari sisi substansinya. Hal ini harus dimaklumi karena saran kebijakan tersebut akan digunakan Presiden dalam menentukan kebijakan pemerintahan atau negara sehingga apabila terjadi kekeliruan akan dapat merugikan Presiden secara politis atau masyarakat pada umumnya. Suatu saran kebijakan hasil pemantauan, evaluasi, dan analisis atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum dikatakan tepat apabila saran tersebut ditindaklanjuti oleh Presiden dan Pemerintah pada umumnya. Pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah sebagaimana dimaksud pada sasaran di atas difokuskan beberapa bidang yang menjadi core business Sekretariat Kabinet terkait manajemen kabinet yaitu: 1. Bidang Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia, terdiri dari:  Politik dan Hubungan Internasional;  Hukum, Hak Asasi Manusia, Aparatur Negara, Komunikasi, dan Informatika;  Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan; dan  Perancangan Perundang-undangan Bidang Politik, Hukum, dan 2.

3.

4. 5.

Keamanan. Bidang Perekonomian, terdiri dari:  Ekonomi Makro, Keuangan, dan Ketahanan Pangan;  Industri, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan;  Prasarana, Riset, Teknologi, dan Sumber Daya Alam; dan  Perancangan Perundang-undangan Bidang Perekonomian. Bidang kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:  Pemberdayaan Masyarakat;  Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependudukan;  Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda, dan Olahraga; dan  Perancangan Perundang-undangan Bidang Kesejahteraan Rakyat. Bidang Hukum dan Hubungan Internasional Bidang Tata Ruang dan Wilayah Perbatasan BAB II

40


6.

Bidang Riset, Teknologi, Komunikasi, dan Informasi Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran tersebut adalah sebagai berikut: 1. Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah secara tepat waktu Kriteria/indikator ketepatan atau kecepatan waktu penyelesaian hasil analisis kebijakan merupakan faktor krusial dalam proses pembuatan keputusan dan kebijakan. Dalam keadaan tertentu, seperti keadaan genting atau darurat, selain kualitas hasil analisis kebijakan yang disampaikan oleh Sekretaris/Sekretariat Kabinet kepada Presiden dan Pemerintah juga harus diberikan secara cepat. Hasil analisis kebijakan yang berkualitas tidak akan ada artinya bila hasil analisis tersebut terlambat disampaikan. Dalam indikator ini, penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah diukur berdasarkan hari dimulainya kegiatan penyiapan hasil analisis kebijakan sampai dengan selesai. Penyelesaian dinyatakan tepat waktu apabila waktu penyelesaian sesuai dengan waktu yang tercantum dalam SP. Kinerja yang diharapkan dari indikator ini adalah agar hasil analisis kebijakan program pemerintah dapat diselesaikan dengan cepat dan efektif. Metode penghitungan target indikator tersebut adalah sebagai berikut: Saran kebijakan yang diselesaikan tepat waktu Saran kebijakan yang disampaikan

x 100%

2. Persentase saran kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Pemerintah disini diartikan sebagai Presiden dan kementerian/lembaga pemerintah. Agar pelaksanaan fungsi pemerintahan berjalan dengan optimal maka Pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden memerlukan dukungan manajemen kabinet dalam menjalankan fungsinya. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2010, pengelolaan manajemen kabinet dilaksanakan oleh Sekretaris Kabinet. Dalam menjalankan fungsi ini, Sekretaris Kabinet melaksanakan arahan Presiden baik secara langsung atau tidak langsung. BAB II

41


Indikator persentase saran kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah digunakan untuk mengukur ketepatan penyiapan saran kebijakan hasil pemantauan, evaluasi dan analisis atas rencana dan pelaksanaan kebijakan program pemerintah. Saran yang disampaikan oleh Sekretariat Kabinet kepada Pemerintah dikatakan tepat apabila saran tersebut ditindaklanjuti atau disetujui oleh Pemerintah, khususnya Presiden. Dengan demikian maka semakin banyak saran yang diterima oleh Pemerintah berarti kinerja Sekretariat Kabinet semakin tinggi. Namun demikian, saran kebijakan Sekretariat Kabinet yang ditindaklanjuti dapat juga berarti respon Presiden dan kementerian/lembaga pemerintah yang tidak menyetujui atau berbeda pendapat dengan saran kebijakan yang direkomendasikan oleh Sekretariat Kabinet. Misalnya, dari tiga opsi kebijakan yang direkomendasikan oleh Sekretaris Kabinet, Presiden tidak memilih opsi pertama sebagaimana disarankan oleh Sekretaris Kabinet, namun memilih opsi kedua. Selama Presiden memilih opsi diantara opsi-opsi yang disarankan oleh Sekretaris Kabinet atau bahkan di luar opsi-opsi tersebut, respon Presiden tersebut sudah dapat dikategorikan/ diindikasikan sebagai tindak lanjut saran kebijakan Sekretaris Kabinet. Kinerja yang diharapkan dari indikator ini adalah agar penyiapan saran kebijakan berupa hasil analisis terkait dengan perumusan rencana kebijakan dan hasil pemantauan, evaluasi dan analisis atas rencana dan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah dapat disampaikan dengan tepat sehingga dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan oleh Pemerintah. Metode penghitungan target indikator tersebut adalah sebagai berikut: Saran kebijakan yang ditindaklanjuti Saran kebijakan yang disampaikan

2.4.2

x 100%

Sasaran II - Terwujudnya Peningkatan Kualitas Penyelesaian Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden Salah satu perwujudan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet adalah kegiatan penyiapan persetujuan prakarsa, penyusunan dan penyampaian RPerpres, RKeppres, RInpres, serta penyiapan pendapat atau pandangan hukum kepada Presiden dalam rangka penyelenggaraan BAB II

42


pemerintahan di bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat. Penyelesaian penyiapan RPerpres, RKeppres, RInpres serta penyusunan pendapat hukum atas permasalahan hukum pada intinya dapat digolongkan menjadi tiga bidang yaitu bidang politik, hukum dan keamanan; bidang perekonomian; dan bidang kesejahteraan rakyat. Sebagaimana diketahui, pelaksanaan penyelesaian Perpres, Keppres, Inpres merupakan salah satu bentuk dukungan administrasi, teknis, dan pemikiran kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan sehingga harus dapat dilakukan secara tepat dan cepat. Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran tersebut adalah sebagai berikut: 1. Persentase penyelesaian RPerpres, RKeppres, RInpres secara tepat waktu. Penyelesaian RPerpres, RKeppres, Rinpres tidak hanya dilakukan sebagai tugas rutin tetapi harus mewujudkan adanya peningkatan kualitas penyelesaian Perpres, Keppres, dan Inpres. Indikator persentase penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan Rinpres secara tepat waktu digunakan untuk mengukur kecepatan penyiapan RPerpres, RKeppres, dan RInpres yang diajukan oleh Menteri atau Pimpinan LPNK kepada Presiden. Kecepatan penyiapan RPerpres, RKeppres, dan RInpres diukur berdasarkan hari dimulainya kegiatan sampai dengan selesai. Penyelesaian penyiapan RPerpres, RKeppres, dan RInpres dikatakan tepat waktu apabila waktu penyelesaiannya sesuai dengan waktu yang dialokasikan dalam SP. Berkenaan dengan penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres ditetapkan standar waktu penyelesaian 9 (sembilan) hari. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan sumber daya yang ada, seperti SDM, sarana dan prasarana, tata kerja, dan pembiayaan memadai untuk pencapaian 9 (sembilan) hari. Sekretariat Kabinet saat ini telah membangun workflow management system (wms) untuk mempermudah dan mempercepat (efisiensi) penanganan berkas-berkas masuk termasuk berkas rancangan Perpres, Keppres, dan Inpres. Sistem ini difungsikan sebagai sistem monitoring kecepatan penyelesaian penyiapan RPerpres, RKeppres, dan Rinpres secara elektronik sehingga perjalanan penyelesaian sebuah rancangan dapat terpantau lebih baik untuk BAB II

43


menghindari terjadinya kelambatan dalam penyelesaiannya. Guna mencapai efektivitas penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres secara tepat waktu, Sekretariat Kabinet selalu menyempurnakan sistem tersebut. Dalam rangka mendukung penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres secara tepat waktu, proses penyelesaian tersebut mengacu pada arahan Sekretaris Kabinet dalam Surat Edaran nomor SE.8/Seskab/I/2012 perihal Percepatan Proses Penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres yang ditujukan kepada para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, dan Pimpinan LPNK. Metode penghitungan target indikator tersebut adalah sebagai berikut: Jumlah RPerpres, RKeppres, dan RInpres yg diselesaikan sesuai SP Jumlah RPerpres, RKeppres, dan RInpres yang diselesaikan

x 100%

2. Persentase RPerpres, RKeppres, RInpres yang ditindaklanjuti Kinerja penyelesaian Rancangan Perpres, Keppres, dan Inpres juga diukur dari RPerpres, RKeppres dan RInpres yang ditindaklanjuti. Pengertian RPerpres, RKeppres, dan RInpres yang ditindaklanjuti adalah apabila: a. RPerpres, RKeppres, dan RInpres disampaikan kembali ke instansi pemrakarsa untuk dikaji kembali; b. Sekretariat Kabinet telah meminta paraf persetujuan pada naskah asli RPerpres, RKeppres, dan RInpres kepada instansi pemrakarsa dan instansi terkait lainnya, termasuk pertimbangan kepada Menteri Sekretaris Negara; c. Sekretariat Kabinet telah mengajukan RPerpres, RKeppres, dan RInpres kepada Presiden untuk proses penetapan; d. RPerpres, RKeppres, dan RInpres telah ditetapkan oleh Presiden untuk menjadi Perpres, Keppres, dan Inpres. Penyiapan penyelesaian RPerpres, RKeppres dan RInpres tersebut harus tepat dari sisi substansi dan teknis perundangundangannya. Tepat dari sisi substansi antara lain apabila hasil analisis atau penelitian terhadap suatu rancangan dapat ditindaklanjuti atau disetujui oleh Presiden. Sedangkan tepat dari sisi teknis perundangBAB II

44


undangan apabila sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan praktek legal drafting pada umumnya. Agar penyelesaian penyiapan RPerpres, RKeppres dan RInpres tepat dari sisi substansi dan teknis perundang-undangan, proses tersebut harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Disamping ketentuan tersebut, kegiatan penyelesaian rancangan tersebut juga memperhatikan pula Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor: B.257/M.Sesneg/D-4.03.2010 tanggal 3 Maret 2010, kepada para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, dan para pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian hal Penyusunan Rancangan UndangUndang (RUU), Rancangan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Rperpu), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), RPerpres, RKeppres, dan RInpres yang intinya mengatur bahwa setiap rancangan yang akan dibahas dengan panitia antar kementerian/lembaga harus terlebih dahulu mendapat izin prakarsa Presiden. Metode penghitungan target indikator tersebut adalah sebagai berikut: Jumlah RPerpres, RKeppres, dan RInpres yg ditindaklanjuti Jumlah RPerpres, RKeppres, dan RInpres yang diselesaikan

2.4.3 Sasaran

III

-

Terwujudnya

Peningkatan

Kualitas

x 100%

Pengelolaan

Persidangan Kabinet Pengelolaan persidangan kabinet, dalam hal ini menyangkut proses penyelenggaraan sidang kabinet mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, sampai dengan pendokumentasian serta pendistribusian hasil sidang kabinet. Alur proses pelaksanaan sidang kabinet dapat dilihat dalam diagram berikut ini:

BAB II

45


Gambar 2.1 Proses Pelaksanaan Sidang Kabinet Informasi Sidang

Dokumentasi Hasil Sidang

Pembuatan Undangan

Pendistribusian/ Diseminasi Hasil Sidang Kabinet

Pengiriman Undangan

Konfirmasi Kehadiran Pelaporan Hasil Sidang Kabinet

Penyusunan Hasil Sidang Kabinet

Pelaksanaan Sidang Kabinet

Penyiapan Pelaksanaan

Laporan Persiapan

Pelaksanaan manajemen persidangan kabinet diawali dengan menyiapkan bahan-bahan Sidang Kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan bahan-bahan Sidang Kabinet tersebut disusun dalam sebuah naskah dokumen (briefing sheet) untuk kemudian didistribusikan kepada seluruh peserta sidang yang hadir. Selanjutnya, dalam penyelenggaraan Sidang Kabinet maupun rapat atau pertemuan, pelaksanaan diawali dengan menyampaikan informasi kepada peserta melalui undangan dan konfirmasi oleh petugas. Kemudian kegiatan berikutnya adalah peliputan/perekaman yang menghasilkan output terdiri dari rekaman audio, transkripsi, risalah, dan arahan dan petunjuk Presiden (APP), sebagai dokumen-dokumen hasil setiap penyelenggaraan Sidang Kabinet maupun rapat atau pertemuan. Aspek utama yang menjadi landasan untuk mengukur indikator sasaran ini adalah sejauhmana penyelenggaraan sidang kabinet yang telah dilaksanakan dan risalah sidang kabinet yang telah disusun oleh Sekretariat Kabinet telah sesuai dengan apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh para Menteri dan para peserta sidang kabinet lainnya. Penyelenggaraan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan dapat digolongkan sebagai berikut: 1. Sidang Kabinet yaitu sidang yang dipimpin oleh Presiden yang dihadiri oleh para Menteri dan pejabat negara lainnya yang ditentukan untuk BAB II

46


membahas masalah-masalah penting yang dihadapi oleh negara serta penyelenggaraan negara pada umumnya. Sidang Kabinet diadakan secara berkala (periodik) dan dalam waktu-waktu tertentu yang ditentukan oleh Presiden. Presiden mengambil keputusan atau kesimpulan mengenai masalah-masalah yang dibahas dalam Sidang Kabinet setelah dimusyawarahkan dan mendengarkan sidang. Sidang Kabinet terdiri dari Sidang Kabinet Paripurna dan Sidang Kabinet Terbatas. a. Sidang Kabinet Paripurna diadakan secara berkala sekali dalam sebulan. Namun dalam hal dianggap perlu, Presiden dapat mengadakan Sidang Kabinet Paripurna selain dari ketentuan tersebut. Sidang Kabinet Paripurna membahas masalah-masalah umum dan khusus atau penting yang dihadapi oleh negara. b. Sidang Kabinet Terbatas diadakan sekali dalam seminggu atau berdasarkan keinginan Presiden untuk membahas masalah sehari-hari yang dianggap perlu meliputi bidang Perekonomian, Polhukam, dan Kesra dan masalah khusus lainnya. Persiapan-persiapan sidang, penyusunan acara-acara dan pembuatan risalah-risalah dilakukan oleh Sekretaris Kabinet. 2. Rapat terdiri dari Rapat Terbatas, Rapat Kerja Pemerintah (RKP) dan Rapat yang dipimpin oleh Wakil Presiden. Rapat Terbatas dilaksanakan sewaktu-waktu dan hanya diiikuti oleh beberapa Menteri/pejabat yang sangat terkait dengan topik bahasan yang akan dibahas (terbatas). Rapat terbatas meliputi juga rapat-rapat yang dipimpin oleh Wakil Presiden guna membahas masalah-masalah tertentu. RKP yaitu rapat yang membahas kebijakan nasional dan arahan Presiden selaku Kepala Pemerintahan. RKP dihadiri oleh seluruh Menteri, Gubernur Bank Indonesia, Ketua dan anggota Watimpres, Kepala LPNK, para Gubernur, para Bupati/Walikota, pejabat eselon I terkait, Staf Khusus Presiden, Pejabat Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), Pelaku Usaha (situasional) dan pihak-pihak lain yang dianggap perlu. 3. Pertemuan yaitu pertemuan-pertemuan yang meliputi: paparan para Menteri dan pejabat lainnya, rapat koordinasi, rapat konsultasi, Presiden Lecture, Retreat, kunjungan kerja Presiden baik ke daerah maupun ke luar negeri, arahan Presiden, dan pertemuan lainnya yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden.

BAB II

47


Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran tersebut adalah sebagai berikut: 1. Tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap penyelenggaraan sidang kabinet Penyelenggaraan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan dilakukan berdasarkan instruksi/arahan/petunjuk Presiden, dan/atau permintaan dari masing-masing departemen/instansi terkait untuk penyelesaian masalah-masalah strategis dan isu-isu aktual yang terjadi. Dalam hal inisiatif sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan bukan berdasarkan arahan/petunjuk Presiden, usulan permintaan sidang disampaikan kepada Presiden melalui Sekretaris Kabinet (Seskab), untuk selanjutnya Seskab menjadwalkan pelaksanaan sidang yang akan dihadiri oleh para Menteri/pejabat terkait. Pengukuran tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap penyelenggaraan sidang kabinet dimaksudkan untuk mengetahui apakah penyelenggaraan sidang kabinet yang selama ini telah diselenggarakan telah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para peserta sidang kabinet. Untuk mengetahui tingkat kepuasan tersebut, maka dilakukan survei kepuasan yang meliputi berbagai hal yang terkait dengan penyelenggaraan sidang kabinet. Survei kepuasan peserta sidang akan dilakukan dengan metode pemberian kuesioner kepada peserta sidang sebanyak 2 (dua) kali dengan rentang waktu setiap enam bulan sekali, yaitu pada bulan Juni dan Desember. Metode penghitungannya adalah sebagai berikut: 

(nilai kepuasan pada pertanyaan1 + nilai kepuasan pada pertanyaan2 + … ) x 100% n n = jumlah pertanyaan

2. Tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap risalah sidang kabinet Sidang Kabinet merupakan salah satu agenda kegiatan kenegaraan yang dipimpin oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden guna membicarakan hal-hal penting yang bersifat nasional dan membutuhkan keputusan Presiden. Salah satu hasil sidang kabinet adalah risalah yang didistribusikan hanya kepada para Menteri dan para peserta sidang lainnya. Risalah sidang kabinet memuat ringkasan hal-hal penting yang menjadi pokok pembicaraan dan petunjuk/arahan Presiden dan/atau Wakil BAB II

48


Presiden dan sebagai rujukan bagi para Menteri dan peserta sidang lainnya dalam mengambil kebijakan di K/L masing-masing. Ukuran kinerja yang terkait dengan risalah sidang kabinet yaitu tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap risalah sidang kabinet. Guna mengetahui seberapa jauh pemanfaatan risalah yang telah dibuat dan didistribusikan kepada para Menteri dan peserta sidang lainnya perlu dilakukan survei tingkat kepuasan terhadap risalah sidang kabinet dengan metode penghitungan berikut ini. 


Adapun mekanisme penyelenggaraan survei terhadap kepuasan penyelenggaraan sidang kabinet dan risalah sidang kabinet dilaksanakan dengan cara menyampaikan beberapa pertanyaan kepada para peserta sidang kabinet melalui lembar kuesioner. Untuk dapat mengetahui pencapaian target dari pelaksanaan kedua survei pada indikator sasaran 1 dan sasaran 2 tersebut, maka langkah selanjutnya adalah membandingkan persentase yang diperoleh dengan tabel rentang nilai kepuasan yang telah ditetapkan, sehingga diperoleh “kategori” dan “nilai” . Adapun rentang nilai kepuasan yang dipergunakan adalah sebagaimana tabel berikut ini: Tabel 2.2 Rentang Nilai Kepuasan No

Rentang Nilai Kepuasan

Kategori

Nilai

1.

85 % — 100 %

Sangat Baik

A

2.

70 % — < 85 %

Baik

B

3.

55 % — < 70 %

Sedang

C

4.

< 55 %

Kurang Baik

D

2.4.4 Sasaran IV – Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Aparatur yang Wewenang Penetapannya di Tangan Presiden BAB II

49


Salah satu tugas Sekretariat Kabinet adalah menyiapkan dan menyelesaikan RKeppres tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dari jabatan pemerintah serta kepangkatan PNS golongan IV/c ke atas. Jabatan yang dimaksud terdiri dari jabatan struktural eselon I, seperti Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal atau Sekretaris Daerah pada Pemerintah Daerah Tingkat I (Provinsi). Sedangkan yang dimaksud dengan kepangkatan adalah meliputi pengalihan status anggota TNI/POLRI menjadi PNS, kenaikan pangkat serta pemberhentian dan pensiun PNS yang menduduki pangkat golongan IV/c ke atas, baik pada instansi pusat maupun daerah. Keppres dimaksud merupakan salah satu bentuk keputusan yang perlu diambil dalam rangka memperlancar tugas di lingkungan instansi masing-masing dan sekaligus menentukan karier serta hak-hak keuangan para pejabat bersangkutan, maka diperlukan keakurasian dalam penyiapan dan penyelesaian keputusan tersebut. Outcome akurasi ini menekankan pada indikator kecepatan dan ketepatan. Dengan demikian, hasilnya dapat dinikmati secara nyata dan tepat waktu oleh para pejabat atau pegawai yang bersangkutan. Hal ini juga sejalan dengan visi yang telah lama dicanangkan oleh pimpinan Sekretariat Kabinet, yaitu cepat dan tepat. Perlu dicatat bahwa keberhasilan pencapaian outcome tersebut, tidak hanya tergantung dari kinerja pejabat/pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet, tetapi juga melibatkan pihak lain, yaitu: (1) pimpinan instansi pengusul, menyangkut kecepatan, kelengkapan, dan akurasi data usulan; (2) Badan Kepegawaian Negara (BKN), menyangkut kecepatan dan akurasi pertimbangan atas jabatan fungsional serta kenaikan pangkat dan pemberhentian/pensiun PNS; dan (3) Tim Penilai Akhir (TPA) dan Badan Intelijen Negara (BIN), menyangkut pemberian pertimbangan atas usul pengangkatan/ pemberhentian jabatan struktural eselon I. Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran tersebut adalah sebagai berikut: 1. Kecepatan penyiapan dan penyelesaian Keppres tentang pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural eselon I, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan fungsional jenjang utama, kepangkatan, kenaikan pangkat pengabdian dan pensiun, serta pemberhentian dan pensiun PNS.

BAB II

50


Penetapan target kecepatan penyiapan dan penyelesaian Keppres diukur berdasarkan waktu (rata-rata hari) yang dibutuhkan dalam menyelesaikan proses pengajuan Keppres sampai dengan penerbitan salinan/petikannya. Rentang waktu tersebut dihitung mulai dari diterimanya pertimbangan teknis Badan Kepegawaian Negara, clearance dari BIN sampai dengan Keppres siap dikirim kepada yang berkepentingan. Sebagai catatan, penetapan perhitungan waktu tersebut tidak termasuk penyerapan waktu yang berada di luar kendali Sekretariat Kabinet (waktu di instansi pengusul, BKN, maupun Presiden). Penetapan target kecepatan penyiapan dan penyelesaian Keppres untuk masing-masing kluster yaitu: a. Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural eselon I: 15 hari b. Pengangkatan dalam jabatan fungsional jenjang utama: 15 hari c. Kepangkatan: 25 hari d. Kenaikan pangkat pengabdian dan pensiun: 40 hari e. Pemberhentian dan pensiun PNS: 25 hari Metode penghitungan target indikator tersebut adalah sebagai berikut: 

(hari penyelesaian Keppres1 + hari penyelesaian Keppres2 + … ) n

x 100%

n = jumlah Keppres

2. Akurasi/ketepatan Keppres tentang pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pemerintahan, kepangkatan, pemberhentian dan pensiun PNS golongan IV/c ke atas. Pengukuran tingkat akurasi/ketepatan dalam penyiapan dan penyelesaian Keputusan Presiden beserta petikan dan salinannya dapat dilihat dari ketepatan dan keakuratan data-data yang di-input ke dalam Keppres. Tingkat keakuratan tersebut dihitung dari persentase tingkat kesalahan data pada SK yang diterbitkan. Metode penghitungan target indikator tersebut adalah sebagai berikut: 100% -

Jumlah permohonan perbaikan petikan/salinan Jumlah petikan/salinan yang diterbitkan BAB II

x 100%

51


Berdasarkan metode ini, tingkat akurasi ditetapkan dengan menghitung persentase tingkat kesalahan data pada petikan/salinan/SK yang diterbitkan. 3. Persentase tingkat kepuasan stakeholder terhadap penyelesaian Keppres tentang pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pemerintahan, kepangkatan, pemberhentian dan pensiun PNS golongan IV/c ke atas. Instrumen pengukuran yang digunakan untuk mengukur capaian indikator ini adalah survei atau penyebaran kuesioner kepada para stakeholder. Selain itu, pengukuran persentase tingkat kepuasan stakeholder terhadap penyelesaian Keppres tersebut dilakukan melalui media website www.setkab.go.id yaitu dengan melakukan survei terhadap pengakses Anjungan Layanan Mandiri (ALM) Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG). SIMPEG merupakan sistem yang dimiliki Sekretariat Kabinet untuk mengelola dan menginformasikan sejauh mana proses penyelesaian Keputusan Presiden mengenai pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pemerintahan, kepangkatan, pemberhentian dan pensiun PNS golongan IV/c ke atas. Pada tahap awal, survei dilakukan dengan memberikan pertanyaan (questioner) yang berkaitan dengan tingkat kepuasan stakeholder mengenai informasi yang disajikan dalam rangka penyelesaian Keppres tentang kepangkatan, pemberhentian dan pensiun PNS, untuk kemudian pada tahap selanjutnya akan ditambahkan tingkat kepuasan stakeholder mengenai informasi yang disajikan dalam rangka penyelesaian Keppres tentang pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pemerintahan. Penyempurnaan kuesioner survei tingkat kepuasaan akan terus dikembangkan secara berkelanjutan, hal ini dilakukan guna mempertajam hasil survei dan evaluasi pembenahan terhadap bisnis proses penyelesaian Keppres tentang kepangkatan, pemberhentian dan pensiun, yaitu dengan melakukan perubahan pertanyaan guna mengukur tingkat kepuasan stakeholders, pengklasifikasian pengakses, kelengkapan isi (konten) informasi dan kemudahan akses, serta kepuasan kecepatan penyelesaian dan ketepatan datanya. Metode penghitungan indikator tersebut adalah sebagai berikut: 

(nilai kepuasan pada pertanyaan1 + nilai kepuasan pada pertanyaan2 + … ) x 100% n n = jumlah pertanyaan BAB II

52


Berikut ini tabel rentang nilai pengukuran survei tingkat kepuasaan yang dibagi menjadi 5 (lima) kategori: Tabel 2.3 Rentang Nilai Pengukuran Survei Tingkat Kepuasaan

No

Rentang Nilai %

Klasifikasi Penilaian

1

90%—100%

Sangat Puas Sekali

2

81%—89%

Sangat Puas

3

60%—80%

Puas

4

31%—59%

Kurang Puas

5

0%—30%

Tidak Puas

2.4.5 Sasaran V – Terwujudnya Peningkatan Layanan Sistem Informasi yang Responsif dan Transparan Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat Kabinet memerlukan dukungan pemanfaatan Sistem Informasi dan Teknologi Informasi (SI/TI) secara optimal dan berkesinambungan. Pemanfaatan sistem informasi di lingkungan Sekretariat Kabinet pada umumnya masih berada dalam tahap pendukung, artinya hanya mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet dan hanya sebagian kecil yang memberikan fungsi layanan kepada publik. Sistem informasi di Sekretariat Kabinet dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 1. Sistem informasi yang memberikan pelayanan langsung kepada Stakeholders (front office), meliputi:  SIPUU;  SIMPEG (PNS Gol IV/c ke atas);  Sistem Informasi Sidang Kabinet (SISKAB);  Website Sekretariat Kabinet. 2. Sistem informasi yang mendukung kegiatan pelayanan maupun administratif Sekretariat Kabinet (back office), meliputi: BAB II

53


 Sistem Informasi Persuratan (mail tracking system);  WMS;  Sistem Informasi Keuangan (SISKA);    

Sistem Informasi Kepegawaian Internal (SIKENAL); Sistem Informasi Perpustakaan; Handkey Information System: Sistem Pengadaan CPNS online:

 Sistem Informasi Inventarisasi Barang Sekretariat Kabinet:  Sistem Informasi Perjalanan Dinas;  E-Lakip. Guna mewujudkan sasaran ini, seperti yang diamanatkan dalam Grand Design Sistem Informasi Sekretariat Kabinet, perlu didukung dengan peningkatan kualitas layanan informasi melalui kebijakan peningkatan kualitas layanan infrastruktur, optimalisasi pemanfaatan data dan informasi, pengembangan back office, penyempurnaan manajemen dan tata kelola teknologi informasi, dan pengembangan sistem informasi terintegrasi. Aksesibilitas stakeholders terhadap informasi yang dihasilkan oleh Sekretariat Kabinet selama beberapa tahun terakhir telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan yang didukung oleh terbentuknya Pusat Layanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat melalui penerbitan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 4/RB Tahun 2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Sekretariat Kabinet, dan penyediaan media untuk menampung pengaduan secara online (melalui website Sekretariat Kabinet). Dalam rangka peningkatan kualitas aksesibilitas tersebut perlu segera dilakukan langkah-langkah berikut:  Melengkapi informasi yang tersimpan dalam database Sekretariat Kabinet dengan data-data yang akurat dan terkini (up to date);  Terkait dengan transparansi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dokumen yang tersimpan pada database Sekretariat Kabinet perlu dilengkapi dengan informasi yang lebih detil agar otentitas dokumen yang ditampilkan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan bentuk aslinya;  Mengembangkan sistem informasi sesuai dengan kebutuhan stakeholders dan kemajuan teknologi informasi;

BAB II

54


 Memberikan pelayanan kepada publik melalui internet yang dapat diakses selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu (non stop).  Meningkatkan kerjasama dengan stakeholders terkait yang didasarkan pada Memorandum of Understanding (MoU).  Mengoptimalkan peran pejabat PPID dan media untuk menampung pengaduan secara online. Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran tersebut adalah sebagai berikut: 1. Jumlah pengakses layanan data dan informasi Sekretariat Kabinet Guna mendukung Sekretariat Kabinet dalam menjalankan fungsinya untuk mendukung keterbukaan informasi publik, sejumlah informasi penyelenggaraan pemerintahan dapat diakses dan diunduh melalui website Sekretariat Kabinet. Dalam hal ini, data atau informasi yang diperoleh melalui website www.setkab.go.id merupakan output dari unit-unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet, yang kemudian diteruskan ke Pusat Data dan Informasi untuk diupload ke website Sekretariat Kabinet. Data dan/atau informasi yang dimaksud merupakan berita tentang kegiatan pemerintahan yang berhasil diliput oleh Sekretariat Kabinet, misalnya berita hasil sidang kabinet, kegiatan Sekretaris Kabinet serta informasi lainnya yang dimiliki oleh Sekretariat Kabinet yang telah ditetapkan menjadi informasi publik. Disamping berita, data dan/atau informasi juga diperoleh dari artikel-artikel yang diperoleh dari hasil analisis unit-unit teknis di lingkungan Sekretariat Kabinet yang telah ditetapkan menjadi informasi publik untuk dipublikasikan di website Setkab. Selain itu terdapat pula data tentang Peraturan Perundang-undangan, kepegawaian yang merupakan data atau informasi tentang pegawai negeri sipil golongan IV/c keatas yang kenaikan pangkat atau pensiun-nya telah atau sedang dalam proses oleh Sekretariat Kabinet, dan hasil Sidang Kabinet. Jumlah pengakses merupakan salah satu indikator bahwa informasi yang disajikan memang diperlukan oleh pengakses. Melalui penyajian data/informasi yang lengkap dan informatif, diharapkan dapat meningkatkan jumlah pengakses website Sekretariat Kabinet. Satuan “pengakses” digunakan karena dimungkinkan seseorang mengakses informasi yang sama lebih dari satu kali.

BAB II

55


Salah satu hasil pengembangan dan penyempurnaan website di tahun-tahun sebelumnya adalah adanya sistem pencatatan jumlah pengakses secara terinci. Penghitungan realisasi jumlah pengakses diperoleh berdasarkan sistem penghitungan yang telah dibuat secara otomatis oleh aplikasi sistem tersebut. 2. Jumlah pen-download layanan data/informasi Sekretariat Kabinet Banyaknya orang yang mengakses informasi di website Sekretariat Kabinet belum lengkap apabila ingin dijadikan sebagai gambaran atau ukuran dalam mengukur manfaat layanan data/informasi yang dihasilkan oleh Sekretariat Kabinet. Oleh sebab itu, sebagai tolak ukur lain dalam pengukuran kinerja maka digunakan ukuran pen-download informasi dari website, khususnya peraturan perundang-undangan. 3. Tingkat kepuasan pengakses terhadap layanan website Sekretariat Kabinet Terkait pemenuhan kebutuhan informasi masyarakat, Sekretariat Kabinet sejak tahun 2011 telah melakukan survei untuk mengukur tingkat kepuasan pengunjung website. Survei ini mencakup tingkat aksesibilitas situs, kemudahan men-download informasi, kemanfaatan situs, pendapat tentang tampilan dan konten website, serta kepuasan pengunjung secara umum terhadap website Sekretariat Kabinet. Metode penghitungan indikator tersebut adalah sebagai berikut: 


4. Persentase keberlanjutan pelayanan (continuity of service) Indikator sasaran kelima yang keempat adalah persentase keberlanjutan pelayanan (continuity of service) atas akses situs website www.setkab.go.id. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan orang/publik tertarik mengakses suatu website, diantaranya memiliki tampilan website dan content yang menarik. Sekretariat Kabinet selalu melakukan penyempurnaan tampilan website dan up date content, agar tampilan lebih menarik dan berita yang disampaikan aktual dan terpercaya. Perubahan tampilan dan content telah dilakukan beberapa kali,dengan memenuhi BAB II

56


kebutuhan instansi dan stakeholders. Penyempurnaan desain website tersebut dilakukan bekerjasama dengan stakeholders terkait. Selain itu keberlangsungan layanan yang diberikan dalam mengakses informasi dari website juga merupakan salah satu faktor penunjang daya tarik dari suatu website. Oleh karena itu, Sekretariat Kabinet terus mengupayakan untuk menyuplai listrik dan berbagai perangkat pendukung lainnnya sehingga layanan dapat dilakukan selama 24 (dua puluh empat) jam per hari dan 7 (tujuh) hari per minggu.

BAB II

57


SEKRETARIAT KABINET

BAB. III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN 3.1.

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Tema RPJMN 2015—2019 adalah “Pembangunan yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan”. RPJMN 2015—2019 merupakan tahap ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005—2025 dengan amanat memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan SDA dan SDM berkualitas, serta kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang terus meningkat, dalam rangka pencapaian visi pembangunan 2015—2019 “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-royong”. Berdasarkan RPJMN 2015—2019, terdapat 6 (enam) Agenda Pembangunan, yaitu: 1. Agenda Pembangunan Ekonomi; 2. Agenda Pembangunan Pelestarian Sumberdaya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; 3. Agenda Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan 4. Agenda Pembangunan Kesejahteraan Rakyat; 5. Agenda Pembangunan Wilayah; dan 6. Agenda Pembangunan Kelautan. Sebagai lembaga pendukung Presiden, Sekretariat Kabinet merupakan instansi pemerintah yang mempunyai tugas antara lain memberikan dukungan staf, administrasi, teknis dan pemikiran kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Sekretariat Kabinet turut mendukung mensukseskan kebijakan 6 (enam) agenda pembangunan nasional dimaksud, melalui manajemen kabinet yang efektif.

3.2.

Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Kabinet Arah kebijakan dan strategi Sekretariat Kabinet memuat langkah-langkah berupa program-program indikatif yang memiliki dampak besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Sekretariat Kabinet. Masing-masing program tersebut mencakup kegiatan-kegiatan sebagai upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dalam jangka menengah 2015—2019 sesuai bidang yang menjadi tugas pokok dan fungsi Sekretariat Kabinet. Arah kebijakan Sekretariat


Kabinet ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Kabinet sebagai bagian dari sasaran strategis nasional yang telah ditetapkan dalam RPJM 2015—2019. Sesuai dengan Perpres Nomor 82 Tahun 2010 tentang Sekretariat Kabinet, maka arah kebijakan Sekretariat Kabinet selama 5 (lima) tahun ke depan adalah ”memberikan dukungan teknis, administrasi, dan pemikiran kepada Presiden secara optimal.” Sebagai bagian dari melaksanakan tugas yang diberikan sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2010, maka peningkatan kinerja dalam pemberian dukungan kebijakan dan program Pemerintah kepada Presiden perlu terus diupayakan. Outcome dan output yang dihasilkan dari pelaksanaan program dan kegiatan ditingkatkan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Langkah-langkah tersebut dilakukan melalui pembenahan dan peningkatan dari sisi manajemen dan organisasi, sarana dan prasarana sumberdaya pendukungnya. Untuk mendukung arah kebijakan Sekretariat Kabinet dan melaksanakan misi Sekretariat Kabinet 2015—2019 dalam mencapai visi yang telah ditetapkan, maka strategi Sekretariat Kabinet dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan difokuskan kepada penguatan kualitas 6 (enam) aspek yang terkait dengan manajemen organisasi, sebagai berikut: 1. Strategi meningkatkan SDM yang profesional dan berkualitas. 2. Strategi meningkatkan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang efektif. 3. Strategi meningkatkan pemanfaatan sistem informasi menuju penyelenggaraan e-government. 4. Strategi meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan. 5. Strategi meningkatkan kualitas efektivitas pengelolaan sarana dan prasarana. 6. Strategi meningkatkan kualitas pengawasan internal. Selanjutnya Strategi Sekretariat Kabinet dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Strategi meningkatkan SDM yang profesional dan berkualitas. Dalam periode 5 (lima) tahun ke depan, akan disusun perencanaan pendidikan dan latihan untuk lebih meningkatkan kualitas SDM yang profesional dan handal, berdasarkan hasil assesment kebutuhan pendidikan dan latihan yang telah dilakukan. Seiring dengan itu, evaluasi terhadap kompetensi seluruh jabatan struktural dan non struktural akan terus dilakukan, termasuk melakukan reposisi SDM berdasarkan kompetensi yang telah ditingkatkan melalui pendidikan dan latihan yang diselenggarakan. Pelaksanaan diklat selama 5 (lima) tahun ke depan dimonitor dan dievaluasi secara seksama. Pengembangan kompetensi SDM juga dilakukan dalam bentuk

BAB III

59


penjajakan dan pengikatan kerja sama dengan lembaga-lembaga dalam dan luar negeri. Program kerja sama terus dikembangkan dari waktu ke waktu. 2. Strategi mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang efektif. Mengawali periode 5 (lima) tahun kedepan, dilakukan evaluasi terhadap tugas, fungsi dan struktur organisasi, dengan mengidentifikasi kondisi existing organisasi dibandingkan dengan tugas dan fungsi yang diharapkan, kemudian dianalisis untuk merumuskan gap. Dari hasil analisis tersebut dirumuskan kebutuhan penataan tugas, fungsi dan struktur organisasi. Selanjutnya kelembagaan sesuai hasil evaluasi sudah terbangun dan dilengkapi dengan sarana prasarana kerja yang dibutuhkan. Kelembagaan sebagai hasil evaluasi tersebut perlu di reevaluasi dari waktu ke waktu terutama selama paruh kedua periode 5 (lima) tahun. Seiring dengan pelaksanaan hasil evaluasi kelembagaan di atas, dilakukan penyempurnaan prosedur kerja, dengan melakukan evaluasi prosedur kerja yang ada. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, dilakukan penambahan dan penyempurnaan prosedur kerja dalam rangka pemberian dukungan kebijakan yang menjadi acuan bagi pelaksanaan kerja. Penetapan prosedur kerja dengan Perseskab segera diikuti dengan rinciannya yang selanjutnya dari waktu ke waktu direevaluasi dan disesuaikan dengan kebutuhan. Seiring dengan evaluasi kelembagaan di atas, dilakukan penjajakan kerja sama peningkatan kualitas prosedur kerja dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet di bidang persidangan kabinet, pemantauan kebijakan pemerintah, penyusunan peraturan perundang-undangan, dan kepegawaian. Pada tahun selanjutnya diikuti dengan pengikatan kerja sama atau penetapan prosedur kerja bersama, dan pembangunan sarana prasarana pendukung prosedur kerja. Monitoring dan evaluasi yang ketat terhadap setiap tahapan kerjasama perlu dilakukan dari waktu ke waktu. 3. Strategi meningkatkan pemanfaatan sistem informasi menuju penyelenggaraan e-government. Peningkatan sarana dan prasarana diarahkan untuk meningkatkan kualitas sistem informatika, guna memberikan dukungan teknis, administrasi, dan pemikiran kepada Presiden melalui penyelenggaraan e-government. Sebagai langkah awal perlu dilakukan assesment/audit untuk menilai kondisi existing sistem informasi dalam rangka menentukan posisi sistem informasi Sekretariat Kabinet, dikaitkan dengan kebijakan dan strategi nasional dalam pengembangan e-government. BAB III

60


Dengan mengetahui posisi sistem informasi Sekretariat Kabinet tersebut, langkah berikutnya dilanjutkan dengan menindaklanjuti hasil audit, dengan mengacu design yang sudah ada melalui pengembangan aplikasi, hardware, network, dan manajemen teknologi informasi, termasuk pengembangan SDM yang terbagi dalam tahapan program (road map) per tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. 4. Strategi meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menyatakan lima prinsip dasar pengelolaan keuangan negara yang menjadi fokus perhatian utama, yaitu (1) akuntabilitas berorientasi pada hasil, sehingga muncul kerangka kerja baru dengan nama “Anggaran Berbasis Kinerja (Performance-Based Budgeting)”; (2) keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara; (3) profesionalitas; (4) proporsionalitas; dan (5) pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut maka realisasi anggaran yang dilaksanakan masing-masing unit kerja harus berorientasi terhadap hasil dan sesuai dengan peraturan serta ketentuan terkait dengan keuangan negara. 5. Strategi meningkatkan kualitas efektivitas pengelolaan sarana dan prasarana. Pengelolaan sarana dan prasarana perlu ditingkatkan untuk mendukung kualitas kerja organisasi. Diharapkan dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai maka output masing-masing unit kerja dapat dicapai secara optimal. Dalam melakukan pengelolaan sarana dan prasarana tersebut tetap mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, antara lain, pengguna barang milik negara dalam hal ini Sekretariat Kabinet bertanggung jawab dalam melaksanakan pengelolaan barang milik negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Sekretariat Kabinet dalam menggunakan barang milik negara ditujukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, termasuk melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik negara. 6. Strategi meningkatkan kualitas pengawasan internal yang optimal. Dalam rangka meyakinkan bahwa tujuan organisasi akan dapat dicapai secara efektif dan efisien serta untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Sekretariat Kabinet, pengawasan internal mempunyai peranan yang sangat penting, sebagai early warning bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet. Dengan adanya pengawasan internal yang efektif diharapkan kinerja Sekretariat Kabinet

BAB III

61


dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik (Good Governance). Untuk mewujudkan strategi tersebut, dalam 5 (lima) tahun kedepan perlu dilakukan penguatan pengawasan internal melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. Penguatan kelembagaan inspektorat melalui pemenuhan jumlah kebutuhan auditor dengan pembentukan Jabatan Fungsional Auditor yang berasal dari PNS Sekretariat Kabinet dan melakukan peningkatan kompetensi Auditor melalui Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) sesuai dengan standar profesi Auditor Intern Pemerintah. b. Melakukan audit berbasis resiko (Risk Based Audit). c. Mendorong implementasi SPIP di lingkungan Sekretariat Kabinet melalui berbagai kegiatan pengawasan dalam rangka mengawal tercapainya tujuan Sekretariat Kabinet secara efektif dan efisien. d. Mendorong terwujudnya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) di lingkungan Sekretariat Kabinet. e. Mendorong imlementasi agenda Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet dengan mengacu kepada Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional. f. Mendorong peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara dan akuntabilitas kinerja Sekretariat Kabinet. 3.3.

Kerangka Regulasi Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2010 tentang Sekretariat Kabinet, Sekretariat Kabinet mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, administrasi, dan pemikiran kepada Presiden. Pemberian dukungan teknis, administrasi, dan pemikiran tersebut meliputi manajemen kabinet di bidang administrasi aparatur, pemantauan, perencanaan, dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah di bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat, penyiapan penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres, serta manajemen persidangan kabinet. Dalam memberikan dukungan administratif di bidang manajemen administrasi aparatur, Sekretariat Kabinet mengacu kepada peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. Namun demikian perlu adanya peningkatan koordinasi dan kerja sama diantara instansi pemerintah yang merupakan stakeholders Sekretariat Kabinet. BAB III

62


Terkait dengan pemantauan yang dilakukan oleh Sekretariat Kabinet atas pelaksanaan kebijakan pemerintah, sangat penting dalam pelaksanaan manajemen kabinet. Dari pemantauan tersebut, dapat diketahui konsistensi antara perencanaan dan implementasi atas kebijakan yang telah ditetapkan. Selain itu, pemantauan juga dilakukan dalam rangka menyiapkan rekomendasi atas kebijakan yang akan ditetapkan, termasuk dalam rangka debottlenecking atas persoalan atau kendala atas pelaksanaan kebijakan. Penyelenggaraan pemantauan atas rencana dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat, selama ini belum didukung oleh suatu regulasi yang berlaku bagi seluruh stakeholders. Mengingat pentingnya pelaksanaan pemantauan untuk mendukung efektifitas penyelenggaraan pemerintahan tersebut di atas, perlu mengatur pelaksanaan pemantauan. Pelaksanaan dukungan dalam penyiapan peraturan perundang-undangan, mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan telah adanya regulasi untuk penyusunan, penyiapan dan penyelesaian peraturan perundang-undangan tersebut, diharapkan penyiapan dan penyelesaian RPerpres, RKeppres dan RInpres dapat lebih efektif dan efisien. Namun demikian, perlu penguatan secara internal di lingkungan Sekretariat Kabinet melalui penyusunan beberapa hal diantaranya SOP mengenai pemantauan dan penyiapan rekomendasi kebijakan dalam bentuk PUU. Hal lain yang perlu dilakukan adalah meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan stakeholders terkait. Sebagai contoh pada saat ini telah ada MoU antara Sekretariat Kabinet dengan Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Sekretariat Negara, dalam proses harmonisasi dan pengundangan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam penyelenggaraan dukungan persidangan kabinet, saat ini telah ada Keputusan Presiden Nomor 172 Tahun 1967 tentang Tata Persidangan Kabinet Ampera, dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengambilan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah Non Departemen. Secara umum, penyelenggaraan dukungan manajeman persidangan kabinet sudah memadai. Namun demikian guna meningkatkan kualitas pelayanan manajemen persidangan kabinet, terhadap peraturan perundang-undangan yang BAB III

63


telah ada tersebut perlu dievaluasi, agar penyelenggaraan sidang kabinet dapat lebih efektif dan efisien. Termasuk dalam mendukung penyelenggaraan persidangan kabinet melalui pemanfaatan teknologi informatika dengan tetap memperhatikan aspek keamanan. Selain itu, guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan persidangan kabinet, perlu adanya peningkatan koordinasi dan kerja sama antara Sekretariat Kabinet dengan stakeholders terkait. Selain regulasi yang bersifat eksternal tersebut, sebagai lembaga yang bersifat supporting unit, Sekretariat Kabinet juga memerlukan pengaturan mengenai bisnis proses yang efektif untuk memberikan dukungan teknis, adminstratif, dan pemikiran kepada Presiden. Sejalan dengan hal tersebut, untuk memperkuat dan meningkatkan efektifitas dan pelayanan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden hal yang perlu dilakukan adalah menyempurnakan SP/SOP yang berkaitan dengan bisnis proses pemberian dukungan teknis dan adminstratif. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama ini, Sekretariat Kabinet telah mempunyai SP/SOP yang menjadi dasar pelaksanaan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden. Namun demikian masih ada beberapa tugas dan fungsi yang belum diatur dalam SP/SOP. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut selama ini sebetulnya telah dilakukan dengan standar-standar tertentu tetapi belum diatur dalam SP/SOP tertulis. Sehubungan dengan persoalan-persoalan tersebut, hal yang mendesak untuk dilakukan Sekretariat Kabinet berkaitan dengan kerangka regulasi adalah melaksanakan review atas SP/SOP yang ada. Hal ini diperlukan agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat lebih efektif sesuai dengan arah kebijakan bagi Presiden. 3.4.

Kerangka Kelembagaan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2010 tentang Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet serta Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, berikut ini adalah Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Kabinet. 1. Kedudukan Sekretariat Kabinet merupakan lembaga pemerintah yang dipimpin oleh Sekretaris Kabinet, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BAB III

64


2. Tugas Secara garis besar, Sekretariat Kabinet bertugas memberikan dukungan staf, administrasi, teknis dan pemikiran kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan. 3. Fungsi Pelaksanaan tugas tersebut didukung oleh fungsi yang diselenggarakan oleh Sekretariat Kabinet yang meliputi: a. Penyelenggaraan pengelolaan dan pengendalian manajemen kabinet; b.

c.

d.

e.

f. g.

h.

Perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum dan keamanan, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat; Penyiapan persetujuan prakarsa, penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden, serta penyiapan pendapat atau pandangan hukum kepada Presiden dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum dan keamanan, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat; Pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum dan keamanan, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat; Penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan dan pengelolaan sidangsidang kabinet, maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta penyampaian, publikasi dan pengoordinasian tindak lanjut hasil sidang, rapat atau pertemuan tersebut; Penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan, kelembagaan dan protokoler berkaitan dengan kegiatan kabinet; Penyiapan, penyelenggaraan dan pengadministrasian dalam pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan negeri, jabatan pemerintahan dan jabatan lainnya, serta kepangkatan dan pensiun pejabat dan pegawai negeri sipil yang wewenang penetapannya berada di tangan Presiden, dan pengangkatan, pemindahan serta pemberhentian dalam dan dari jabatan atau pangkat pegawai negeri sipil di lingkungan Sekretariat Kabinet; Penyelenggaraan pelayanan dan dukungan administrasi, perencanaan, keuangan, pendidikan, pelatihan dan pengelolaan barang milik BAB III

65


negara/keuangan negara yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Kabinet serta penyediaan sarana dan prasarana dan administrasi umum lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet; i.

Pengumpulan, pengolahan, dan penyelenggaraan pelayanan dukungan data dan informasi, penyediaan sarana dan prasarana pengembangan teknologi informasi bagi kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Kabinet;

j.

Pengoordinasian pelaksanaan tugas Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden; Koordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara dalam rangka

k.

pemberian dukungan staf, teknis dan administrasi untuk pelaksanaan tugas-tugas Presiden dan Wakil Presiden; l.

Penyelenggaraan dukungan bagi kelancaran pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden dalam bidang-bidang tertentu sesuai dengan arahan Presiden dan Wakil Presiden; dan m. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Kabinet. 4. Struktur Organisasi Struktur organisasi Sekretariat Kabinet mengintegrasikan antara fungsi perancangan perundang-undangan dengan fungsi pemantauan pelaksanaan kebijakan/program pemerintah serta pembagian bidang melalui pendekatan sektoral, yaitu bidang politik, hukum dan keamanan, bidang perekonomian dan bidang kesejahteraan rakyat. Pembagian menjadi tiga bidang ini diharapkan agar pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai pengelola manajemen kabinet berlangsung secara efektif. Selengkapnya struktur organisasi Sekretariat Kabinet terdiri dari: a. Wakil Sekretaris Kabinet Wakil Sekretaris Kabinet mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet. b. Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan dukungan staf, administrasi, dan pemikiran dalam perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan dan persetujuan prakarsa, penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden, dan penyiapan pendapat atau pandangan kepada Presiden dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, BAB III

66


serta pemantauan dan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan. c. Deputi Bidang Perekonomian Deputi Bidang Perekonomian mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan dukungan staf, administrasi, dan pemikiran dalam perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan dan persetujuan prakarsa, penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden, dan penyiapan pendapat atau pandangan kepada Presiden dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, serta pemantauan dan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian. d. Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan dukungan staf, administrasi, dan pemikiran dalam perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan dan persetujuan prakarsa, penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden, dan penyiapan pendapat atau pandangan kepada Presiden dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, serta pemantauan dan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kesejahteraan rakyat. e. Deputi Bidang Persidangan Kabinet Deputi Bidang Persidangan Kabinet mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam penyelenggaraan, pengadministrasian dan pengelolaan sidang-sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden serta penyampaian publikasi dan pengoordinasian tindak lanjut hasil sidang, rapat atau pertemuan tersebut, dan pengumpulan, pengolahan dan pelayanan informasi dan hubungan kemasyarakatan serta kelembagaan dan protokol yang terkait dengan kegiatan kabinet. f. Deputi Bidang Administrasi Deputi Bidang Administrasi mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam penyelenggaraan dan pengadministrasian pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan negeri, jabatan pemerintahan, dan jabatan lainnya, serta kepangkatan dan pensiun pejabat dan pegawai negeri BAB III

67


sipil yang wewenang penetapannya berada di tangan Presiden, dan pengangkatan, pemindahan serta pemberhentian dalam dan dari jabatan atau pangkat pegawai negeri sipil di lingkungan Sekretariat Kabinet, penyelenggaraan pelayanan dan dukungan administrasi, ketatausahaan pimpinan, perencanaan, keuangan, pendidikan, pelatihan dan pengelolaan barang milik negara/keuangan negara yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Kabinet, penyediaan sarana dan prasarana dan administrasi umum lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet serta pemberian dukungan staf, administrasi dan keuangan kepada Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden. g. Staf Ahli Sekretaris Kabinet Staf Ahli Sekretaris Kabinet mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam melaksanakan pengkajian dan penyampaian hasil pemikiran serta saran dalam bidang tertentu berdasarkan keahliannya baik atas permintaan Sekretaris Kabinet maupun atas prakarsa sendiri. Staf Ahli Sekretaris Kabinet terdiri dari: 1) Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Internasional mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam melaksanakan pengkajian dan penyampaian hasil pemikiran serta saran di bidang hukum dan hubungan internasional. 2) Staf Ahli Bidang Tata Ruang dan Wilayah Perbatasan mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam melaksanakan pengkajian dan penyampaian hasil pemikiran serta saran di bidang tata ruang dan wilayah perbatasan. 3) Staf Ahli Bidang Riset, Teknologi, Komunikasi dan Informasi mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam melaksanakan pengkajian dan penyampaian hasil pemikiran serta saran di bidang riset, teknologi, komunikasi dan informasi. h. Staf Khusus Sekretaris Kabinet Berdasarkan pasal 336 Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet disebutkan bahwa: 1) Dalam melaksanakan tugas-tugas yang bersifat khusus, Sekretaris Kabinet dibantu oleh paling banyak tiga orang Staf Khusus. 2) Staf Khusus Sekretaris Kabinet bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet. BAB III

68


i.

Inspektorat Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Kabinet.

j.

Pusat Data dan Informasi Pusat Data dan Informasi mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan data dan sistem informasi, pengembangan dan penerapan sistem informasi manajemen, pengembangan, pemeliharaan dan pengamanan infrastruktur, penyebarluasan data dan informasi, pembinaan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi informasi di lingkungan Sekretariat Kabinet, penatausahaan Pusat Data dan Informasi, serta dukungan pelayanan teknis dan administrasi pengelolaan arsip, dokumentasi dan perpustakaan di lingkungan Sekretariat Kabinet. Struktur kelembagaan Sekretariat Kabinet sebagaimana tersebut di atas telah berjalan dengan baik sejak tahun 2010, namun demikian tidak menutup kemungkinan dilakukan perubahan yang tentunya didahului dengan evaluasi secara komprehensif, dengan memperhatikan kebutuhan saat ini serta berpedoman kepada kerangka RB dan agenda pembangunan jangka menengah nasional 2015—2019. Dengan harapan, peran Sekretariat Kabinet semakin optimal dalam memberi dukungan tugas Presiden dalam penyelenggaran pemerintahan.

BAB III

69


BAB. IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 4.1.

Target Kinerja Tugas Sekretariat Kabinet sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2010 tentang Sekretariat Kabinet adalah memberikan dukungan staf, administrasi, teknis dan pemikiran kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi serta konsistensi kinerja Sekretariat Kabinet selama 5 (lima) tahun kedepan, ditetapkanlah visi Sekretariat Kabinet, yaitu menjadi Sekretariat Kabinet yang profesional dan handal dalam mendukung Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan. Visi tersebut kemudian dijabarkan kedalam misi, tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Kabinet. Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi diperlukan arah kebijakan dan strategi yang memuat langkah-langkah berupa program-program indikatif untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh K/L untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh K/L. Sedangkan kegiatan didefinisikan sebagai bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja setingkat Eselon II yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa. Sekretariat Kabinet memiliki 2 (dua) program dan 21 (dua puluh satu) kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015—2019. Program tersebut terdiri dari 2 (dua) jenis program, Program Teknis dan Program Generik. 1. Program Teknis Sekretariat Kabinet Program Teknis merupakan program-program yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal). Program teknis yang ditetapkan untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Kabinet adalah


“Program Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden Selaku Kepala Pemerintahan.” a. Sasaran Program (Outcome) dari Program Teknis Sekretariat Kabinet. Outcome atau hasil yang akan dicapai dari program teknis Sekretariat Kabinet dalam rangka pencapaian sasaran strategis Sekretariat Kabinet yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) adalah: 1) Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum dan keamanan; 2) Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden di bidang politik, hukum dan keamanan; 3) Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan di bidang perekonomian; 4) Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden di bidang perekonomian; 5) Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat; 6) Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden di bidang kesejahteraan rakyat; 7) Terwujudnya peningkatan kualitas pengelolaan persidangan kabinet. b. Indikator Kinerja Program Teknis Sekretariat Kabinet. Sebagai alat ukur untuk mengidentifikasikan keberhasilan pencapaian hasil (outcome) dari program teknis di atas, maka ditetapkanlah Indikator Kinerja Program sebagaimana digambarkan melalui tabel berikut ini: Tabel 4.1 Outcome dan Indikator Kinerja Program Teknis Sekretariat Kabinet No 1

Outcome Program Teknis Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum dan keamanan

BAB IV

Indikator Kinerja Program Teknis 1. Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah di bidang politik, hukum dan keamanan secara tepat waktu 71


No

Outcome Program Teknis

Indikator Kinerja Program Teknis 2. Persentase saran kebijakan di bidang politik, hukum dan keamanan yang ditindaklanjuti

2

Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden di bidang politik, hukum dan keamanan

1. Persentase penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang politik, hukum dan keamanan secara tepat waktu 2. Persentase Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang politik, hukum dan keamanan yang ditindaklanjuti menjadi Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden

3

Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan di bidang perekonomian

1. Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah di bidang perekonomian secara tepat waktu 2. Persentase saran kebijakan di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti

4

Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden di Perekonomian

BAB IV

1. Persentase penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang perekonomian secara tepat waktu

72


No


Indikator Kinerja Program Teknis 2. Persentase Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti menjadi Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden

5

Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat

1. Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah di bidang kesejahteraan rakyat secara tepat waktu 2. Persentase saran kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti

6

Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden di bidang kesejahteraan rakyat

1. Persentase penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang kesejahteraan rakyat secara tepat waktu 2. Persentase Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti menjadi Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden

7


BAB IV

1. Tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap penyelenggaraan sidang kabinet

73


No

Indikator Kinerja Program Teknis


2. Tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap risalah sidang kabinet c. Kegiatan pada Program Teknis Program Teknis Sekretariat Kabinet dijabarkan kedalam 15 (lima belas) kegiatan teknis. Sasaran Kegiatan (output) atau keluaran yang dihasilkan oleh kegiatan teknis tersebut beserta cara pengukuran keberhasilan pencapaiannya digambarkan pada tabel berikut ini: Tabel 4.2 Output dan Indikator Kinerja Kegiatan Teknis Sekretariat Kabinet No 1

Kegiatan Teknis

Output Kegiatan Teknis

Penyelenggaraan 1. Rekomendasi Dukungan proses perumusan Kebijakan rencana dan Presiden di Bidang pelaksanaan Politik dan kebijakan di bidang Hubungan politik dan Internasional hubungan internasional

Indikator Kinerja Kegiatan Teknis 1. Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah di bidang politik dan hubungan internasional secara tepat waktu 2. Persentase saran kebijakan di bidang politik dan hubungan internasional yang ditindaklanjuti

BAB IV

74


No

Kegiatan Teknis

Output Kegiatan Teknis 2. Laporan hasil analisis, pengamatan, monitoring, dan evaluasi di bidang politik dan hubungan internasional

Indikator Kinerja Kegiatan Teknis 1. Persentase penyelesaian laporan hasil analisis, pengamatan, monitoring dan evaluasi di bidang politik dan hubungan internasional secara tepat waktu 2. Persentase laporan hasil analisis, pengamatan, monitoring dan evaluasi di bidang politik dan hubungan internasional yang ditindaklanjuti

2

Penyelenggaraan 1. Rekomendasi Dukungan proses perumusan Kebijakan rencana dan Presiden di Bidang pelaksanaan Hukum, Hak Asasi kebijakan di bidang Manusia, Aparatur hukum, hak asasi Negara, manusia, aparatur Komunikasi dan negara, komunikasi Informatika dan informatika

1. Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi dan informatika secara tepat waktu 2. Persentase saran kebijakan di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi dan informatika yang ditindaklanjuti

BAB IV

75


No

Kegiatan Teknis


Indikator Kinerja Kegiatan Teknis

2. Laporan hasil analisis, pengamatan, monitoring, dan evaluasi di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi dan informatika

1. Persentase penyelesaian laporan hasil analisis, pengamatan, monitoring dan evaluasi di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi dan informatika secara tepat waktu 2. Persentase laporan hasil analisis, pengamatan, monitoring dan evaluasi di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi dan informatika yang ditindaklanjuti

3

Penyelenggaraan 1. Rekomendasi Dukungan proses perumusan Kebijakan rencana dan Presiden di Bidang pelaksanaan Pertahanan, kebijakan di bidang Keamanan dan pertahanan, Pertanahan keamanan dan pertanahan

1. Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan dan pertanahan secara tepat waktu 2. Persentase saran kebijakan di bidang pertahanan, keamanan dan pertanahan yang ditindaklanjuti

BAB IV

76


No

Kegiatan Teknis

Output Kegiatan Teknis 2. Laporan hasil analisis, pengamatan, monitoring, dan evaluasi di bidang pertahanan, keamanan dan pertanahan

Indikator Kinerja Kegiatan Teknis 1. Persentase penyelesaian laporan hasil analisis, pengamatan, monitoring dan evaluasi di bidang pertahanan, keamanan dan pertanahan secara tepat waktu 2. Persentase laporan hasil analisis, pengamatan, monitoring dan evaluasi di bidang pertahanan, keamanan dan pertanahan yang ditindaklanjuti

4

Penyelenggaraan 1. Dokumen Dukungan penyusunan Kebijakan Rancangan Presiden di Bidang PerundangPerancangan undangan di bidang Perundangpolitik, hukum dan undangan Bidang keamanan Politik, Hukum dan Keamanan

BAB IV

1. Persentase penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang politik, hukum dan keamanan secara tepat waktu

77


No

Kegiatan Teknis


Indikator Kinerja Kegiatan Teknis 2. Persentase Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang politik, hukum dan keamanan yang ditindaklanjuti

2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perundangundangan di bidang politik, hukum dan keamanan

BAB IV

1. Persentase penyelesaian laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang politik, hukum dan keamanan secara tepat waktu

78


No

Kegiatan Teknis


Indikator Kinerja Kegiatan Teknis 2. Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang politik, hukum dan keamanan yang ditindaklanjuti

5

Penyelenggaraan 1. Rekomendasi Dukungan proses perumusan Kebijakan rencana dan Presiden di Bidang pelaksanaan Ekonomi Makro, kebijakan di bidang Keuangan dan ekonomi makro, Ketahanan Pangan keuangan dan ketahanan pangan

1. Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah di bidang ekonomi makro, keuangan dan ketahanan pangan secara tepat waktu 2. Persentase saran kebijakan di bidang ekonomi makro, keuangan dan ketahanan pangan yang ditindaklanjuti

BAB IV

79


No

Kegiatan Teknis

Output Kegiatan Teknis 2. Laporan hasil analisis, pengamatan, monitoring, dan evaluasi di bidang ekonomi makro, keuangan dan ketahanan pangan

Indikator Kinerja Kegiatan Teknis 1. Persentase penyelesaian laporan hasil analisis, pengamatan, monitoring dan evaluasi di bidang ekonomi makro, keuangan dan ketahanan pangan secara tepat waktu 2. Persentase laporan hasil analisis, pengamatan, monitoring dan evaluasi di bidang ekonomi makro, keuangan dan ketahanan pangan yang ditindaklanjuti

6

Penyelenggaraan 1. Rekomendasi Dukungan proses perumusan Kebijakan rencana dan Presiden di Bidang pelaksanaan Industri, Usaha kebijakan di bidang Kecil dan industri, usaha kecil Menengah, dan menengah, Perdagangan dan perdagangan dan Ketenagakerjaan ketenagakerjaan

1. Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah di bidang industri, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan ketenagakerjaan secara tepat waktu 2. Persentase saran kebijakan di bidang industri, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti

BAB IV

80


No

Kegiatan Teknis



2. Laporan hasil analisis, pengamatan, monitoring, dan evaluasi di bidang industri, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan ketenagakerjaan

1. Persentase penyelesaian laporan hasil analisis, pengamatan, monitoring dan evaluasi di bidang industri, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan ketenagakerjaan secara tepat waktu 2. Persentase laporan hasil analisis, pengamatan, monitoring dan evaluasi di bidang industri, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti

7

Penyelenggaraan 1. Rekomendasi Dukungan proses perumusan Kebijakan rencana dan Presiden di Bidang pelaksanaan Prasarana, Riset, kebijakan di bidang Teknologi dan prasarana, riset, Sumber Daya teknologi dan Alam sumber daya alam

1. Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah di bidang prasarana, riset, teknologi dan sumber daya alam secara tepat waktu 2. Persentase saran kebijakan di bidang prasarana, riset, teknologi dan sumber daya alam yang ditindaklanjuti

BAB IV

81


No

Kegiatan Teknis



2. Laporan hasil analisis, pengamatan, monitoring, dan evaluasi di bidang prasarana, riset, teknologi dan sumber daya alam

1. Persentase penyelesaian laporan hasil analisis, pengamatan, monitoring dan evaluasi di bidang prasarana, riset, teknologi dan sumber daya alam secara tepat waktu 2. Persentase laporan hasil analisis, pengamatan, monitoring dan evaluasi di bidang prasarana, riset, teknologi dan sumber daya alam yang ditindaklanjuti

8

Penyelenggaraan 1. Dokumen Dukungan penyusunan Kebijakan Rancangan Presiden di Bidang PerundangPerancangan undangan di bidang Perundangperekonomian undangan Bidang Perekonomian

1. Persentase penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang perekonomian secara tepat waktu 2. Persentase Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan

BAB IV

82


No

Kegiatan Teknis


Indikator Kinerja Kegiatan Teknis Instruksi Presiden di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti

2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perundangundangan di bidang perekonomian

1. Persentase penyelesaian laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang perekonomian secara tepat waktu 2. Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti

9

Penyelenggaraan 1. Rekomendasi Dukungan proses perumusan Kebijakan rencana dan Presiden di Bidang pelaksanaan Pemberdayaan kebijakan di bidang BAB IV

1. Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah di 83


No

Kegiatan Teknis Masyarakat

Output Kegiatan Teknis pemberdayaan masyarakat

Indikator Kinerja Kegiatan Teknis bidang pemberdayaan masyarakat secara tepat waktu 2. Persentase saran kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat yang ditindaklanjuti

2. Laporan hasil analisis, pengamatan, monitoring, dan evaluasi di bidang pemberdayaan masyarakat

1. Persentase penyelesaian laporan hasil analisis, pengamatan, monitoring dan evaluasi di bidang pemberdayaan masyarakat secara tepat waktu 2. Persentase laporan hasil analisis, pengamatan, monitoring dan evaluasi di bidang pemberdayaan masyarakat yang ditindaklanjuti

10 Penyelenggaraan 1. Rekomendasi Dukungan proses perumusan Kebijakan rencana dan Presiden di Bidang pelaksanaan Pendidikan, kebijakan di bidang Agama, pendidikan, agama, Kesehatan, dan kesehatan, dan Kependudukan kependudukan

1. Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah di bidang pendidikan, agama, kesehatan, dan kependudukan secara tepat waktu 2. Persentase saran kebijakan di bidang pendidikan, agama, kesehatan,

BAB IV

84


No

Kegiatan Teknis


Indikator Kinerja Kegiatan Teknis dan kependudukan yang ditindaklanjuti

2. Laporan hasil analisis, pengamatan, monitoring, dan evaluasi di bidang pendidikan, agama, kesehatan, dan kependudukan

1. Persentase penyelesaian laporan hasil analisis, pengamatan, monitoring dan evaluasi di bidang pendidikan, agama, kesehatan, dan kependudukan secara tepat waktu 2. Persentase laporan hasil analisis, pengamatan, monitoring dan evaluasi di bidang pendidikan, agama, kesehatan, dan kependudukan yang ditindaklanjuti

11 Penyelenggaraan 1. Rekomendasi Dukungan proses perumusan Kebijakan rencana dan Presiden di Bidang pelaksanaan Lingkungan Hidup, kebijakan di bidang Pariwisata, lingkungan hidup, Budaya, Pemuda pariwisata,budaya, dan Olahraga pemuda dan olahraga

1. Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah di bidang lingkungan hidup, pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga secara tepat waktu 2. Persentase saran kebijakan di bidang lingkungan hidup, pariwisata, budaya , pemuda dan olahraga yang ditindaklanjuti

BAB IV

85


No

Kegiatan Teknis



2. Laporan hasil analisis, pengamatan, monitoring, dan evaluasi di bidang lingkungan hidup, pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga

1. Persentase penyelesaian laporan hasil analisis, pengamatan, monitoring dan evaluasi di bidang lingkungan hidup, pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga secara tepat waktu 2. Persentase laporan hasil analisis, pengamatan, monitoring dan evaluasi di bidang lingkungan hidup, pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga yang ditindaklanjuti

12

Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Presiden di Bidang Perancangan Perundangundangan Bidang Kesejahteraan Rakyat

1. Dokumen 1. Persentase penyusunan penyelesaian Rancangan Rancangan PerundangPeraturan undangan di bidang Presiden, kesejahteraan Rancangan rakyat Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang kesejahteraan rakyat secara tepat waktu

BAB IV

86


No

Kegiatan Teknis


Indikator Kinerja Kegiatan Teknis 2. Persentase Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti

2. Laporan hasil 1. Persentase monitoring dan penyelesaian evaluasi laporan hasil pelaksanaan monitoring dan Perancangan evaluasi Perundangpelaksanaan undangan di bidang Rancangan kesejahteraan Peraturan rakyat Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang kesejahteraan rakyat secara tepat waktu 2. Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan BAB IV

87


No

Kegiatan Teknis


Indikator Kinerja Kegiatan Teknis Instruksi Presiden di bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti

13 Penyiapan Materi Sidang Kabinet dan Rapat Lainnya yang Dipimpin dan/atau Dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden

Dokumen penyiapan bahan-bahan sidang kabinet/rapat/ pertemuan

1. Persentase penyelesaian bahan-bahan sidang kabinet/rapat pertemuan secara tepat waktu 2. Persentase distribusi bahanbahan sidang secara tepat waktu sesuai rencana

14 Penyelenggaraan 1. Dokumen dan transkripsi, risalah, Pendokumentasian dan arahan Sidang Kabinet petunjuk Presiden Maupun Rapat 2. Laporan atau Pertemuan pelaksanaan yang Dipimpin atau sidang kabinet Dihadiri oleh maupun rapat atau Presiden dan/atau pertemuan Wakil Presiden

Persentase penyelesaian dokumen hasil sidang secara tepat waktu

15

1. Laporan penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan dan kelembagaan

Persentase penyelesaian laporan penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan dan kelembagaan secara tepat waktu

2. Dokumen peliputan dan diseminasi informasi

Persentase penyelesaian informasi secara substansi yang disebarluaskan pada sistem informasi secara tepat waktu

Penyelenggaraan Hubungan Kemasyarakatan dan Kelembagaan Berkaitan Dengan Kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet

BAB IV

Persentase penyelesaian laporan penyelenggaraan sidang kabinet secara tepat waktu

88


2. Program Generik Program Generik merupakan program-program yang digunakan oleh beberapa organisasi Eselon 1 A yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelayanan aparatur dan/atau administrasi pemerintahan (pelayanan internal). Program generik yang ditetapkan untuk mendukung terwujudnya pencapaian visi, misi dan sasaran strategis Sekretariat Kabinet adalah “Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Kabinet.” a. Sasaran Program (Outcome) dari Program Generik Sekretariat Kabinet. Outcome atau Hasil yang akan dicapai dari program generik Sekretariat Kabinet dalam rangka pencapaian sasaran strategis Sekretariat Kabinet yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output): 1) Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan administrasi aparatur yang wewenang penetapannya di tangan Presiden; 2) Terwujudnya peningkatan kualitas organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan Sekretariat Kabinet; 3) Terwujudnya peningkatan SDM yang profesional dan berkualitas; 4) Terwujudnya peningkatan kualitas pengelolaan kepegawaian; 5) Terwujudnya peningkatan kualitas penyusunan program dan anggaran Sekretariat Kabinet; 6) Terwujudnya pelayanan administrasi keuangan yang tepat, transparan 7)

8)

9) 10) 11)

dan akuntabel; Terwujudnya peningkatan kualitas hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan anggaran serta akuntabilitas kinerja di lingkungan Sekretariat Kabinet; Terwujudnya peningkatan kualitas dukungan pelayanan teknis dan administrasi di bidang ketatausahaan dan keprotokoleran, pengadaan barang dan jasa, kerumahtanggaan, dan pemeliharaan kepada Sekretaris Kabinet dan unit-unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet; Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan di bidang hukum dan hubungan internasional; Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan di bidang tata ruang dan wilayah perbatasan; Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan di bidang riset, teknologi, komunikasi dan informasi; BAB IV

89


12) Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan; 13) Terwujudnya peningkatan layanan sistem informasi yang responsif dan transparan; 14) Terwujudnya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Kabinet secara optimal. b. Indikator Kinerja Program Generik Sekretariat Kabinet. Sebagai alat ukur untuk mengidentifikasikan keberhasilan pencapaian hasil (outcome) dari program generik di atas, maka ditetapkanlah Indikator Kinerja Program sebagaimana digambarkan melalui tabel berikut ini: Tabel 4.3 Outcome dan Indikator Kinerja Program Generik Sekretariat Kabinet No 1

Outcome Program Generik Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan administrasi aparatur yang wewenang penetapannya di tangan Presiden

Indikator Kinerja Program Generik 1. Kecepatan penyiapan dan penyelesaian Keppres tentang pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural eselon I; 2. pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan fungsional jenjang utama; kepangkatan; kenaikan pangkat pengabdian dan pensiun; pemberhentian dan pensiun 3. Akurasi/ Ketepatan Keppres tentang pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pemerintahan, kepangkatan, pemberhentian dan pensiun PNS golongan IV/c ke atas 3. Persentase tingkat kepuasan stakeholder terhadap penyelesaian Keppres tentang pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pemerintahan, kepangkatan, pemberhentian dan pensiun PNS golongan IV/c ke atas

BAB IV

90


No

Outcome Program Generik

Indikator Kinerja Program Generik

2

Terwujudnya peningkatan kualitas organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Persentase penyelesaian pengkajian organisasi dan ketatalaksanaan yang ditindaklanjuti

3

Terwujudnya peningkatan SDM yang profesional dan berkualitas

Persentase pegawai yang mengikuti diklat sesuai dengan rencana

4

Terwujudnya peningkatan kualitas pengelolaan kepegawaian

1. Persentase kelengkapan data kepegawaian yang dapat dimanfaatkan 2. Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kepegawaian

5

Terwujudnya peningkatan kualitas penyusunan program dan anggaran Sekretariat Kabinet

Persentase tingkat kepuasan unit kerja terhadap pelayanan penyusunan program dan anggaran Sekretariat Kabinet

6

Terwujudnya pelayanan administrasi keuangan yang tepat, transparan dan akuntabel

Opini hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet

7

Terwujudnya peningkatan kualitas hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan anggaran serta akuntabilitas kinerja di lingkungan Sekretariat Kabinet

1. Tingkat pemanfaatan dokumen, laporan, dan hasil evaluasi terkait dengan pelaksanaan program dan anggaran serta akuntabilitas kinerja 2. Hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Kabinet oleh Kementerian PAN dan RB

BAB IV

91


Indikator Kinerja Program Generik

No


8

Terwujudnya peningkatan kualitas dukungan pelayanan teknis dan administrasi di bidang ketatausahaan dan keprotokoleran, pengadaan barang dan jasa, kerumahtanggaan, dan pemeliharaan kepada Sekretaris Kabinet dan unit-unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet

9

Terwujudnya peningkatan 1. Persentase penyelesaian kualitas hasil analisis kebijakan di hasil analisis kebijakan bidang hukum dan hubungan program pemerintah di bidang internasional hukum dan hubungan internasional secara tepat waktu

Persentase tingkat kepuasan layanan teknis dan administrasi keprotokoleran, kerumahtanggaan, serta pemeliharaan dan perawatan alat perlengkapan kantor dan barang lainnya

2. Persentase saran kebijakan di bidang hukum dan hubungan internasional yang ditindaklanjuti 10

Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan di bidang tata ruang dan wilayah perbatasan

1. Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah di bidang tata ruang dan wilayah perbatasan secara tepat waktu 2. Persentase saran kebijakan di bidang tata ruang dan wilayah perbatasan yang ditindaklanjuti

11

Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan di bidang riset, teknologi, komunikasi dan informasi

1. Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah di bidang riset, teknologi, komunikasi dan informasi secara tepat waktu 2. Persentase saran kebijakan di bidang riset, teknologi, komunikasi dan informasi yang ditindaklanjuti

BAB IV

92


No


12


Indikator Kinerja Program Generik 1. Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah 2. Persentase saran kebijakan yang ditindaklanjuti

13

Terwujudnya peningkatan layanan sistem informasi yang responsif dan transparan

1. Jumlah pengakses layanan data dan informasi 2. Jumlah pen-download layanan data/informasi Sekretariat Kabinet 3. Tingkat kepuasan pengakses layanan website Sekretariat Kabinet 4. Persentase keberlangsungan layanan (continuity of service)

14

Terwujudnya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Kabinet secara optimal

1. Persentase penyelesaian/tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan 2. Ketepatan waktu penerbitan laporan hasil pengawasan

c. Kegiatan Program Generik Program generik Sekretariat Kabinet dijabarkan kedalam 6 (enam) kegiatan generik. Sasaran Kegiatan (output) atau keluaran yang dihasilkan oleh kegiatan generik tersebut beserta cara pengukuran keberhasilan pencapaiannya digambarkan pada tabel berikut ini:

BAB IV

93


Tabel 4.4 Output dan Indikator Kinerja Kegiatan Generik Sekretariat Kabinet No

Kegiatan Generik

1

Penyelesaian Administrasi Kepegawaian yang Wewenang Penetapannya Berada di Tangan Presiden

Output Kegiatan Generik

Indikator Kinerja Kegiatan Generik

Dokumen hasil penyelenggaraan dan pengadministrasian jabatan pemerintahan, kepangkatan, dan pensiun

1. Kecepatan penyiapan dan penyelesaian Keppres tentang pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural eselon I; pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan fungsional jenjang utama; kepangkatan; kenaikan pangkat pengabdian dan pensiun; pemberhentian dan pensiun 2. Akurasi/ Ketepatan Keppres tentang pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pemerintahan, kepangkatan, pemberhentian dan pensiun PNS golongan IV/c ke atas

BAB IV

94


No

Kegiatan Generik


2

Pengelolaan dan Pengembangan Pegawai serta Pengkajian dan Penyusunan Organisasi dan Ketatalaksanaan di Lingkungan Sekretariat Kabinet

Dokumen pengelolaan dan pengembangan pegawai serta pengkajian dan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan Sekretariat Kabinet

3

Pelaksanaan Manajemen Perencanaan, Keuangan, dan Akuntabilitas Kinerja

1. Dokumen perencanaan program dan anggaran

BAB IV

Indikator Kinerja Kegiatan Generik 3. Persentase tingkat kepuasan stakeholder terhadap penyelesaian Keppres tentang pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pemerintahan, kepangkatan, pemberhentian dan pensiun PNS golongan IV/c ke atas 1. Persentase penyelesaian pengkajian organisasi dan ketatalaksanaan yang telah ditindaklanjuti 2. Persentase pegawai yang mengikuti diklat sesuai dengan rencana 3. Persentase kelengkapan data pegawai yang dapat dimanfaatkan 4. Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kepegawaian 1. Persentase ketepatan perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet 95


No

Kegiatan Generik


Indikator Kinerja Kegiatan Generik 2. Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet yang disusun tepat waktu 3. Persentase tingkat kepuasan unit kerja terhadap pelayanan penyusunan program dan anggaran Sekretariat Kabinet

2. Layanan administrasi keuangan

1. Persentase tingkat akurasi hasil verifikasi dokumen pembayaran yang akurat dan akuntabel 2. Persentase penyelesaian rekonsiliasi dan laporan keuangan Sekretariat Kabinet yang disusun tepat waktu dan akuntabel 3. Persentase penyelesaian administrasi keuangan yang disusun tepat waktu dan akurat 4. Opini hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Sekretariat Kabinet

BAB IV

96


No

Kegiatan Generik



3. Dokumen hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja, standar harga satuan barang/jasa, dan monitoring evaluasi aksi PPK Sekretariat Kabinet

1. Persentase tingkat pemanfaatan dokumen hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja, standar harga satuan barang/jasa, dan monitoring evaluasi aksi PPK Sekretariat Kabinet 2. Persentase dokumen hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja, standar harga satuan barang/jasa, dan monitoring evaluasi aksi PPK Sekretariat Kabinet yang diselesaikan tepat waktu 3. Hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Kabinet oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

BAB IV

97


No 4

Kegiatan Generik


Pelaksanaan 1. Dokumen Pelayanan dukungan Ketatausahaan ketatausahaan dan dan keprotokolan, Keprotokoleran, pengadaan, Pengadaan, kerumahtanggaan Kerumahtanggaan, , dan dan Pemeliharaan pemeliharaan Sekretariat Kabinet Sekretariat Kabinet

Indikator Kinerja Kegiatan Generik Persentase tingkat kepuasan layanan teknis dan administrasi keprotokolan, kerumahtanggaan, serta pemeliharaan dan perawatan alat perlengkapan kantor dan barang lainnya

2. Laporan pelaksanaan tugas di bidang hukum dan hubungan internasional

Persentase terlaksananya pelaksanaan tugas di bidang hukum dan hubungan internasional

3. Laporan pelaksanaan tugas di bidang tata ruang dan wilayah perbatasan

Persentase terlaksananya pelaksanaan tugas di bidang tata ruang dan wilayah perbatasan

4. Laporan pelaksanaan tugas di bidang riset, teknologi, komunikasi dan informasi

Persentase terlaksananya pelaksanaan tugas di bidang riset, teknologi, komunikasi dan informasi

5. Laporan pelaksanaan tugas atas hasil pemantauan, evaluasi, dan analisis atas rencana dan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah

Persentase terlaksananya pelaksanaan tugas atas hasil pemantauan, evaluasi, dan analisis atas rencana dan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah

BAB IV

98




Pengelolaan Data dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Peraturan PerundangUndangan, Persidangan, Kepegawaian, dan Perpustakaan melalui Sistem Informasi Manajemen, Arsip, dan/atau Dokumen

Laporan pengelolaan, pengembangan, dan pemeliharaan sistem informasi dan infrastruktur, dan penyebarluasan data dan informasi

1. Jumlah pengakses layanan data dan informasi

Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Sekretariat Kabinet

Laporan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Kabinet

No

Kegiatan Generik

5

6

2. Jumlah pendownload layanan data/informasi Sekretariat Kabinet 3. Tingkat kepuasan pengakses layanan website Sekretariat Kabinet 4. Persentase keberlangsungan layanan (continuity of service) 1. Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan 2. Persentase ketepatan waktu penerbitan laporan hasil pengawasan

Adapun target output dan target indikator kinerja kegiatan masing-masing unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet untuk program teknis maupun program generik dapat dilihat pada lampiran I. 4.2.

Kerangka Pendanaan Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan tersebut di atas, Sekretariat Kabinet melaksanakan bagian anggaran 114 mulai tahun 2012. Sebelumnya Sekretariat Kabinet merupakan bagian anggaran 007 Kementerian Sekretariat Negara, kemudian guna efektifitas pelaksanaan tugas pokok fungsinya Sekretariat Kabinet mengusulkan untuk memiliki bagian anggaran tersendiri. Keseluruhan kebutuhan pendanaan pembangunan Sekretariat Kabinet Tahun 2015─2019, adalah sebagai berikut:

BAB IV

99


Tabel 4.5 Tabel Kebutuhan Pendanaan Pembangunan Sekretariat Kabinet Tahun 2015—2019 (dalam juta rupiah) Tahun

Program

2015

2016

2017

2018

191.704 208.512

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Kabinet

159.578

166.930

178.193

Program Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden Selaku Kepala Pemerintahan

23.500

24.675

25.909

183.078

191.605

204.102

Total

27.088

2019

28.322

218.792 236.834

Adapun alokasi kebutuhan pendanaan pembangunan masing-masing unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet dapat dilihat pada lampiran I.

BAB IV

100


SEKRETARIAT KABINET

BAB. V PENUTUP Renstra Sekretariat Kabinet 2015—2019 disusun berdasarkan RPJMN 2015—2019 dengan mempertimbangkan hasil evaluasi dari pelaksanaan Renstra Sekretariat Kabinet periode sebelumnya. Prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Kabinet untuk 5 (lima) tahun kedepan menitikberatkan pada pemantapan peran Sekretariat Kabinet dalam menjalankan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet tidak hanya sebagai kesekretariatan yang bertugas memberikan dukungan administrasi kepada Presiden, namun juga melaksanakan fungsi manajemen kabinet untuk memastikan kebijakan, arahan, keputusan, dan instruksi Presiden dilaksanakan dengan baik oleh para anggota kabinetnya. Hal ini selaras dengan arah kebijakan dan strategi yang tencantum dalam RPJMN 2015— 2019 untuk mencapai sasaran penguatan kerangka kelembagaan di Bidang Politik, yaitu “Penguatan lembaga kePresidenan sebagai upaya memperkuat sistem Presidensial agar lembaga kePresidenan lebih efektif dalam mengelola penyelenggaraan pemerintah dalam dinamika sistem multipartai”. Renstra Sekretariat Kabinet 2015—2019 akan menjadi panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet lima tahun ke depan.

Lampiran I Rencana Strategis Sekretariat Kabinet 2015—2019

Matriks Kinerja dan Pendanaan Sekretariat Kabinet Program/Kegiatan

Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator

Lokasi

Target 2015

2016

2017

Alokasi (dalam juta rupiah) 2018

2019

SEKRETARIAT KABINET

2015

2016

2017

2018

2019

183.078

191.600

204.100

218.800

236.800

Unit Organisasi Pelaksana

K/L-N-B- NSBS

Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan  Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah secara tepat waktu

98

98

98

98

98

 Persentase saran kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah

98

98

98

98

98

 Persentase penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, Rancangan Instruksi Presiden secara tepat waktu

98

98

98

98

98

 Persentase Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, Rancangan Instruksi Presiden yang ditindaklanjuti

98

98

98

98

98

 Tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap penyelenggaraan sidang kabinet

A

A

A

A

A

 Tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap risalah sidang kabinet

B

B

B

B

B

Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden


1

Program/Kegiatan


Lokasi

Target

Alokasi (dalam juta rupiah)

2015

2016

2017

2018

2019

 Kecepatan penyiapan dan penyelesaian Keppres tentang pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural eselon I

15 hari

15 hari

15 hari

15 hari

15 hari

 Kecepatan penyiapan dan penyelesaian Keppres tentang pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan fungsional jenjang utama

15 hari

15 hari

15 hari

15 hari

15 hari

 Kecepatan penyiapan dan penyelesaian Keppres tentang kepangkatan

25 hari

25 hari

25 hari

25 hari

25 hari

 Kecepatan penyiapan dan penyelesaian Keppres tentang kenaikan pangkat pengabdian dan pensiun

40 hari

40 hari

40 hari

40 hari

40 hari

 Kecepatan penyiapan dan penyelesaian Keppres tentang pemberhentian dan pensiun

25 hari

25 hari

25 hari

25 hari

25 hari

 Akurasi /ketepatan Keppres tentang pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pemerintahan, kepangkatan, pemberhentian dan pensiun PNS golongan IV/c ke atas

100

100

100

100

100

 Persentase tingkat kepuasan stakeholder terhadap penyelesaian Keppres tentang pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pemerintahan, kepangkatan, pemberhentian dan pensiun PNS golongan IV/c ke atas

90

90

90

90

90

2015

2016

2017

2018

2019


K/L-N-B- NSBS

Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan administrasi aparatur yang wewenang penetapannya di tangan Presiden

2

Program/Kegiatan


Lokasi

Target


2015

2016

2017

2018

2019

6.098.730

6.098.730

6.098.730

6.098.730

6.098.730

 Jumlah pen-download layanan data/informasi Sekretariat Kabinet

809.610

809.610

809.610

809.610

809.610

 Persentase kepuasan pengunjung website Sekretariat Kabinet

85

85

85

85

85

 Persentase keberlanjutan pelayanan (continuity of service)

99

99

99

99

99

2015

2016

2017

2018

2019

159.578

169.153

180.994

195.473

213.066


K/L-N-B- NSBS

Terwujudnya peningkatan layanan sistem informasi yang responsif dan transparan  Jumlah pengakses layanan data dan informasi

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA SEKRETARIAT KABINET Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan administrasi aparatur yang wewenang penetapannya di tangan Presiden  Kecepatan penyiapan dan penyelesaian Keppres tentang pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural eselon I

15 hari

15 hari

15 hari

15 hari

15 hari


15 hari

15 hari

15 hari

15 hari

15 hari


25 hari

25 hari

25 hari

25 hari

25 hari


40 hari

40 hari

40 hari

40 hari

40 hari

3

Program/Kegiatan


Lokasi

Target


2015

2016

2017

2018

2019


25 hari

25 hari

25 hari

25 hari

25 hari


100%

100%

100%

100%

100%


90

90

90

90

90

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

 Persentase kelengkapan data kepegawaian yang dapat dimanfaatkan

100

100

100

100

100

 Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kepegawaian

80

80

80

80

80

2015

2016

2017

2018

2019


K/L-N-B- NSBS

Terwujudnya peningkatan kualitas organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan Sekretariat Kabinet  Persentase penyelesaian pengkajian organisasi dan ketatalaksanaan yang ditindaklanjuti Terwujudnya peningkatan SDM yang profesional dan berkualitas  Persentase pegawai yang mengikuti diklat sesuai dengan rencana Terwujudnya peningkatan kualitas pengelolaan kepegawaian

4

Program/Kegiatan


Lokasi

Target


2015

2016

2017

2018

2019

75

75

75

75

75

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

 Tingkat pemanfaatan dokumen, laporan, dan hasil evaluasi terkait dengan pelaksanaan program dan anggaran serta akuntabilitas kinerja

90

90

90

90

90

 Hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Kabinet oleh Kementerian PAN dan RB

B

B

B

B

B

2015

2016

2017

2018

2019


K/L-N-B- NSBS

Terwujudnya peningkatan kualitas penyusunan program dan anggaran Sekretariat Kabinet  Persentase tingkat kepuasan unit kerja terhadap pelayanan penyusunan program dan anggaran Sekretariat Kabinet Terwujudnya pelayanan administrasi keuangan yang tepat, transparan dan akuntabel  Opini hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet Terwujudnya peningkatan kualitas hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan anggaran serta akuntabilitas kinerja di lingkungan Sekretariat Kabinet

Terwujudnya peningkatan kualitas dukungan pelayanan teknis dan administrasi di bidang ketatausahaan dan keprotokoleran, pengadaan barang dan jasa, kerumahtanggaan, dan pemeliharaan kepada Sekretaris Kabinet dan unit-unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet

5

Program/Kegiatan


Lokasi

Target


2015

2016

2017

2018

2019

76

76

76

76

76

 Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah di bidang hukum dan hubungan internasional secara tepat waktu

97

97

97

97

97

 Persentase saran kebijakan di bidang hukum dan hubungan internasional yang ditindaklanjuti

97

97

97

97

97

 Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah di bidang tata ruang dan wilayah perbatasan secara tepat waktu

97

97

97

97

97

 Persentase saran kebijakan di bidang tata ruang dan wilayah perbatasan yang ditindaklanjuti

97

97

97

97

97

 Persentase tingkat kepuasan layanan teknis dan administrasi keprotokoleran, kerumahtanggaan, serta pemeliharaan dan perawatan alat perlengkapan kantor dan barang lainnya

2015

2016

2017

2018

2019


K/L-N-B- NSBS

Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan di bidang hukum dan hubungan internasional

Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan di bidang tata ruang dan wilayah perbatasan

Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan di bidang riset, teknologi, komunikasi dan informasi

6

Program/Kegiatan


Lokasi

Target


2015

2016

2017

2018

2019

 Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah di bidang riset, teknologi, komunikasi dan informasi secara tepat waktu

97

97

97

97

97

 Persentase saran kebijakan di bidang riset, teknologi, komunikasi dan informasi yang ditindaklanjuti

97

97

97

97

97

 Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah

97

97

97

97

97

 Persentase saran kebijakan yang ditindaklanjuti

97

97

97

97

97

2.161.248

2.269.310

2.382.776

2.501.914

2.627.010

650.189

682.699

716.834

752.675

790.309

 Tingkat kepuasan pengakses layanan website Sekretariat Kabinet

90

90

90

90

90

- Persentase keberlangsungan layanan (continuity of service)

99

99

99

99

99

90

90

90

90

90

2015

2016

2017

2018

2019


K/L-N-B- NSBS


Terwujudnya peningkatan layanan sistem informasi yang responsif dan transparan  Jumlah pengakses layanan data dan informasi  Jumlah pen-download layanan data/informasi Sekretariat Kabinet

Terwujudnya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Kabinet secara optimal  Persentase penyelesaian/tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan

7

Program/Kegiatan


Lokasi

 Ketepatan waktu penerbitan laporan hasil pengawasan

Target


2015

2016

2017

2018

2019

80

80

80

80

80

Penyelesaian Administrasi Kepegawaian yang Wewenang Penetapannya Berada di Tangan Presiden Dokumen hasil penyelenggaraan dan pengadministrasian jabatan pemerintahan, kepangkatan, dan pensiun

Pusat

3.481

 Kecepatan penyiapan dan penyelesaian Keppres tentang pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural eselon I

15 hari

15 hari

15 hari

15 hari

15 hari


15 hari

15 hari

15 hari

15 hari

15 hari


25 hari

25 hari

25 hari

25 hari

25 hari


40 hari

40 hari

40 hari

40 hari

40 hari


25 hari

25 hari

25 hari

25 hari

25 hari

100

100

100

100

100


2015

2016

2017

2018

2019

1.100

1.166

1.248

1.347

1.469

1.100

1.166

1.248

1.347

1.469


Biro Administrasi Aparatur

K/L-N-B- NSBS

K/L

8

Program/Kegiatan


Lokasi


Target


2015

2016

2017

2018

2019

90

90

90

90

90

Pengelolaan dan Pengembangan Pegawai serta Pengkajian dan Penyusunan Organisasi dan Ketatalaksanaan di Lingkungan Sekretariat Kabinet Dokumen pengelolaan dan pengembangan pegawai serta pengkajian dan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan Sekretariat Kabinet

Pusat

11

 Persentase penyelesaian pengkajian organisasi dan ketatalaksanaan yang telah ditindaklanjuti

100

100

100

100

100

 Persentase pegawai yang mengikuti diklat sesuai dengan rencana

100

100

100

100

100

 Persentase kelengkapan data pegawai yang dapat dimanfaatkan

100

100

100

100

100

 Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kepegawaian

80

80

80

80

80

12

12

12

12

12

100

100

100

100

100

Layanan perkantoran

Pusat

 Persentase layanan perkantoran yang dilaksanakan Pelaksanaan Manajemen Perencanaan, Keuangan, dan Akuntabilitas Kinerja Dokumen perencanaan program dan anggaran

Pusat

2015

2016

2017

2018

2019

111.292

117.970

126.228

136.326

148.595

12.435

13.181

14.103

15.231

16.602

98.858

104.789

112.125

121.094

131.993

5.900

6.254

6.692

7.227

7.878

2.507

2.657

2.843

3.071

3.347


K/L-N-B- NSBS

Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

K/L

Biro Perencanaan dan Keuangan

K/L

9

Program/Kegiatan


Lokasi

Target


2015

2016

2017

2018

2019

 Persentase ketepatan perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet

85

86

87

88

89

 Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet yang disusun tepat waktu

100

100

100

100

100

 Persentase tingkat kepuasan unit kerja terhadap pelayanan penyusunan program dan anggaran Sekretariat Kabinet

75

76

77

78

79

Layanan administrasi keuangan

Pusat

 Persentase tingkat akurasi hasil verifikasi dokumen pembayaran yang akurat dan akuntabel

100

100

100

100

100

 Persentase penyelesaian rekonsiliasi dan laporan keuangan Sekretariat Kabinet yang disusun tepat waktu dan akuntabel

100

100

100

100

100

 Persentase penyelesaian administrasi keuangan yang disusun tepat waktu dan akurat

100

100

100

100

100

 Opini hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Sekretariat Kabinet

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

Dokumen hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja, standar harga satuan barang/jasa, dan monitoring evaluasi aksi PPK Sekretariat Kabinet

Pusat

2015

2016

2017

2018

2019

1.023

1.084

1.160

1.253

1.366

1.895

2.009

2.149

2.321

2.530


K/L-N-B- NSBS

10

Program/Kegiatan


Lokasi

Target


2015

2016

2017

2018

2019

 Persentase tingkat pemanfaatan dokumen hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja, standar harga satuan barang/jasa, dan monitoring evaluasi aksi PPK Sekretariat Kabinet

90

90

95

95

95

 Persentase dokumen hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja, standar harga satuan barang/jasa, dan monitoring evaluasi aksi PPK Sekretariat Kabinet yang diselesaikan tepat waktu

100

100

100

100

100

 Hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Kabinet oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

65

65

65

65

65

Layanan perkantoran

Pusat

 Persentase layanan perkantoran yang dilaksanakan

100

100

100

100

Pusat

76

76

76

76

2016

2017

2018

2019

475

503

539

582

634

36.086

38.251

40.929

44.203

48.181

3.905

4.139

4.429

4.783

5.214


K/L-N-B- NSBS

100

Pelaksanaan Pelayanan Ketatausahaan dan Keprotokoleran, Pengadaan, Kerumahtanggaan, dan Pemeliharaan Sekretariat Kabinet Dokumen dukungan ketatausahaan dan keprotokolan, pengadaan, kerumahtanggaan, dan pemeliharaan Sekretariat Kabinet Persentase tingkat kepuasan layanan teknis dan administrasi keprotokolan, kerumahtanggaan, serta pemeliharaan dan perawatan alat perlengkapan kantor dan barang lainnya

2015

Biro Umum

K/L

76

11

Program/Kegiatan

Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator Laporan pelaksanaan tugas di bidang hukum dan hubungan internasional

Lokasi

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Pusat

100

100

100

2015

2016

2017

2018

2019

301

319

341

369

402

300

318

340

367

400

303

321

344

371

405

811

860

920

993

1.083

28.516

30.227

32.343

34.930

38.074

975

1.033

1.106

1.194

1.302


K/L-N-B- NSBS

100

100

100

100

Pusat

 Persentase layanan perkantoran yang dilaksanakan Perangkat pengolah data dan komunikasi

2019

Pusat

 Persentase terlaksananya pelaksanaan tugas atas hasil pemantauan, evaluasi, dan analisis atas rencana dan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah Layanan perkantoran


Pusat

 Persentase terlaksananya pelaksanaan tugas di bidang riset, teknologi, komunikasi dan informasi Laporan pelaksanaan tugas atas hasil pemantauan, evaluasi, dan analisis atas rencana dan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah

2017

Pusat

 Persentase terlaksananya pelaksanaan tugas di bidang tata ruang dan wilayah perbatasan Laporan pelaksanaan tugas di bidang riset, teknologi, komunikasi dan informasi

2016

Pusat

 Persentase terlaksananya pelaksanaan tugas di bidang hukum dan hubungan internasional Laporan pelaksanaan tugas di bidang tata ruang dan wilayah perbatasan

Target 2015

100

12

Program/Kegiatan


Lokasi

 Persentase terwujudnya pengadaan pengolah data dan komunikasi Peralatan dan fasilitas perkantoran

Target


2015

2016

2017

2018

2019

100

100

100

100

100

Pusat

 Persentase terwujudnya pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran

100

100

100

100

Pusat

 Jumlah pengakses layanan data dan informasi

2.161.248

2.269.310

2.382.776

2.501.914

2.627.010

650.189

682.699

716.834

752.675

790.309

 Tingkat kepuasan pengakses layanan website Sekretariat Kabinet

90

90

90

90

90

- Persentase keberlangsungan layanan (continuity of service)

99

99

99

99

99

 Jumlah pen-download layanan data/informasi Sekretariat Kabinet

Layanan perkantoran

Pusat

 Persentase layanan perkantoran yang dilaksanakan Perangkat pengolah data dan komunikasi

100

100

100

100 Pusat

100

100

100

2017

2018

2019

975

1.033

1.106

1.194

1.302

4.000

4.240

4.537

4.900

5.341

1.431

1.517

1.623

1.753

1.911

1.045

1.108

1.185

1.280

1.395

1.437

1.523

1.630

1.760

1.919

87

92

99

107

116


K/L-N-B- NSBS

Pusat Data dan Informasi

K/L

100

Pusat

 Persentase terwujudnya pengadaan pengolah data dan komunikasi Peralatan dan fasilitas perkantoran

100

2016

100

Pengelolaan Data dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Peraturan Perundang-Undangan, Persidangan, Kepegawaian, dan Perpustakaan melalui Sistem Informasi Manajemen, Arsip, dan/atau Dokumen Laporan pengelolaan, pengembangan, dan pemeliharaan sistem informasi dan infrastruktur, dan penyebarluasan data dan informasi

2015

100

13

Program/Kegiatan


Lokasi

 Persentase terwujudnya pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran

Target


2015

2016

2017

2018

2019

100

100

100

100

100

Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Sekretariat Kabinet Laporan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Kabinet

Pusat

 Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan

88

88

88

88

88

 Persentase ketepatan waktu penerbitan laporan hasil pengawasan

80

80

80

80

80

PROGRAM PENYELENGGARAAN DUKUNGAN KEBIJAKAN KEPADA PRESIDEN SELAKU KEPALA PEMERINTAHAN

2015

2016

2017

2018

2019

1.200

1.272

1.361

1.470

1.602

1.200

1.272

1.361

1.470

1.602

23.500

24.910

26.654

28.786

31.377


Inspektorat

K/L-N-B- NSBS

K/L

Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum dan keamanan  Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah di bidang politik, hukum dan keamanan secara tepat waktu

97

98

99

100

100

 Persentase saran kebijakan di bidang politik, hukum dan keamanan yang ditindaklanjuti

97

98

99

100

100

Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden di bidang politik, hukum dan keamanan

14

Program/Kegiatan


Lokasi

Target


2015

2016

2017

2018

2019

 Persentase penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang politik, hukum dan keamanan secara tepat waktu

97

98

99

100

100

 Persentase Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang politik, hukum dan keamanan yang ditindaklanjuti menjadi Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden

97

98

99

100

100

 Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah di bidang perekonomian secara tepat waktu

97

98

99

100

100

 Persentase saran kebijakan di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti

97

98

99

100

100

97

98

99

100

100

2015

2016

2017

2018

2019


K/L-N-B- NSBS

Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan di bidang perekonomian

Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden di bidang perekonomian  Persentase penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang perekonomian secara tepat waktu

15

Program/Kegiatan


Lokasi

Target


2015

2016

2017

2018

2019

97

98

99

100

100

 Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah di bidang kesejahteraan rakyat secara tepat waktu

94

95

96

97

98

 Persentase saran kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti

94

95

96

97

98

 Persentase penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang kesejahteraan rakyat secara tepat waktu

94

95

96

97

98

 Persentase Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti menjadi Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden

94

95

96

97

98

 Persentase Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti menjadi Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden

2015

2016

2017

2018

2019


K/L-N-B- NSBS

Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat

Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden di bidang kesejahteraan rakyat

16

Program/Kegiatan


Lokasi

Target


2015

2016

2017

2018

2019

 Tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap penyelenggaraan sidang kabinet

A

A

A

A

A

 Tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap risalah sidang kabinet

A

A

A

A

A

2015

2016

2017

2018

2019


K/L-N-B- NSBS


Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Presiden di Bidang Politik dan Hubungan Internasional Rekomendasi proses perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan hubungan internasional

Pusat

 Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah di bidang politik dan hubungan internasional secara tepat waktu

97

98

99

100

100

 Persentase saran kebijakan di bidang politik dan hubungan internasional yang ditindaklanjuti

97

98

99

100

100

Laporan hasil analisis, pengamatan, monitoring, dan evaluasi di bidang politik dan hubungan internasional  Persentase penyelesaian laporan hasil analisis, pengamatan, monitoring dan evaluasi di bidang politik dan hubungan internasional secara tepat waktu

Pusat

97

98

99

100

1.400

1.484

1.588

1.715

1.869

326

346

370

399

435

1.074

1.138

1.218

1.316

1.434

Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional

K/L

100

17

Program/Kegiatan


Lokasi

 Persentase laporan hasil analisis, pengamatan, monitoring dan evaluasi di bidang politik dan hubungan internasional yang ditindaklanjuti

Target


2015

2016

2017

2018

2019

97

98

99

100

100

Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Presiden di Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Aparatur Negara, Komunikasi dan Informatika Rekomendasi proses perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi dan informatika

Pusat

 Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi dan informatika secara tepat waktu

97

98

99

100

100

 Persentase saran kebijakan di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi dan informatika yang ditindaklanjuti

97

98

99

100

100

Laporan hasil analisis, pengamatan, monitoring, dan evaluasi di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi dan informatika  Persentase penyelesaian laporan hasil analisis, pengamatan, monitoring dan evaluasi di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi dan informatika secara tepat waktu

Pusat

97

98

99

100

2015

2016

2017

2018

2019

900

954

1.021

1.102

1.202

248

263

281

304

331

652

691

739

799

870


Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Aparatur Negara, Komunikasi dan Informatika

K/L-N-B- NSBS

K/L

100

18

Program/Kegiatan


Lokasi

 Persentase laporan hasil analisis, pengamatan, monitoring dan evaluasi di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi dan informatika yang ditindaklanjuti

Target


2015

2016

2017

2018

2019

97

98

99

100

100

Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Presiden di Bidang Pertahanan, Keamanan dan Pertanahan Rekomendasi proses perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertahanan, keamanan dan pertanahan

Pusat

 Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan dan pertanahan secara tepat waktu

97

98

99

100

100

 Persentase saran kebijakan di bidang pertahanan, keamanan dan pertanahan yang ditindaklanjuti

97

98

99

100

100

Laporan hasil analisis, pengamatan, monitoring, dan evaluasi di bidang pertahanan, keamanan dan pertanahan  Persentase penyelesaian laporan hasil analisis, pengamatan, monitoring dan evaluasi di bidang pertahanan, keamanan dan pertanahan secara tepat waktu

Pusat

97

98

99

100

2015

2016

2017

2018

2019

1.100

1.166

1.248

1.347

1.469

263

279

298

322

351

837

887

949

1.025

1.117


Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan dan Pertanahan

K/L-N-B- NSBS

K/L

100

19

Program/Kegiatan


Lokasi

 Persentase laporan hasil analisis, pengamatan, monitoring dan evaluasi di bidang pertahanan, keamanan dan pertanahan yang ditindaklanjuti

Target


2015

2016

2017

2018

2019

97

98

99

100

100

Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Presiden di Bidang Perancangan Perundang-undangan Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Dokumen penyusunan Rancangan Perundang-undangan di bidang politik, hukum dan keamanan

Pusat

 Persentase penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang politik, hukum dan keamanan secara tepat waktu

97

98

99

100

100

 Persentase Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang politik, hukum dan keamanan yang ditindaklanjuti

97

98

99

100

100

Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perundangundangan di bidang politik, hukum dan keamanan  Persentase penyelesaian laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang politik, hukum dan keamanan secara tepat waktu

Pusat

97

98

99

100

2015

2016

2017

2018

2019

1.000

1.060

1.134

1.225

1.335

618

655

701

757

825

382

405

433

468

510


K/L-N-B- NSBS

Asisten Deputi Bidang Perancangan Perundangundangan Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

K/L

100

20

Program/Kegiatan


Lokasi

 Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang politik, hukum dan keamanan yang ditindaklanjuti

Target


2015

2016

2017

2018

2019

97

98

99

100

100

Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Presiden di Bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan Rekomendasi proses perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi makro, keuangan dan ketahanan pangan

Pusat

 Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah di bidang ekonomi makro, keuangan dan ketahanan pangan secara tepat waktu

97

98

99

100

100

 Persentase saran kebijakan di bidang ekonomi makro, keuangan dan ketahanan pangan yang ditindaklanjuti

97

98

99

100

100

Laporan hasil analisis, pengamatan, monitoring, dan evaluasi di bidang ekonomi makro, keuangan dan ketahanan pangan  Persentase penyelesaian laporan hasil analisis, pengamatan, monitoring dan evaluasi di bidang ekonomi makro, keuangan dan ketahanan pangan secara tepat waktu

Pusat

97

98

99

100

2015

2016

2017

2018

2019

1.100

1.166

1.248

1.347

1.469

140

148

159

171

187

960

1.018

1.089

1.176

1.282


Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan

K/L-N-B- NSBS

K/L

100

21

Program/Kegiatan


Lokasi

 Persentase laporan hasil analisis, pengamatan, monitoring dan evaluasi di bidang ekonomi makro, keuangan dan ketahanan pangan yang ditindaklanjuti

Target


2015

2016

2017

2018

2019

97

98

99

100

100

Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Presiden di Bidang Industri, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Ketenagakerjaan Rekomendasi proses perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan di bidang industri, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan ketenagakerjaan

Pusat

 Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah di bidang industri, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan ketenagakerjaan secara tepat waktu

97

98

99

100

100

 Persentase saran kebijakan di bidang industri, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti

97

98

99

100

100

Laporan hasil analisis, pengamatan, monitoring, dan evaluasi di bidang industri, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan ketenagakerjaan  Persentase penyelesaian laporan hasil analisis, pengamatan, monitoring dan evaluasi di bidang industri, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan ketenagakerjaan secara tepat waktu

Pusat

97

98

99

100

2015

2016

2017

2018

2019

1.100

1.166

1.248

1.347

1.469

340

360

386

416

454

760

806

862

931

1.015


K/L-N-B- NSBS

Asisten Deputi Bidang Industri, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Ketenagakerjaan

K/L

100

22

Program/Kegiatan


Lokasi

 Persentase laporan hasil analisis, pengamatan, monitoring dan evaluasi di bidang industri, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti

Target


2015

2016

2017

2018

2019

97

98

99

100

100

Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Presiden di Bidang Prasarana, Riset, Teknologi dan Sumber Daya Alam Rekomendasi proses perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana, riset, teknologi dan sumber daya alam

Pusat

 Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah di bidang prasarana, riset, teknologi dan sumber daya alam secara tepat waktu

97

98

99

100

100

 Persentase saran kebijakan di bidang prasarana, riset, teknologi dan sumber daya alam yang ditindaklanjuti

97

98

99

100

100

Laporan hasil analisis, pengamatan, monitoring, dan evaluasi di bidang prasarana, riset, teknologi dan sumber daya alam  Persentase penyelesaian laporan hasil analisis, pengamatan, monitoring dan evaluasi di bidang prasarana, riset, teknologi dan sumber daya alam secara tepat waktu

Pusat

97

98

99

100

2015

2016

2017

2018

2019

1.100

1.166

1.248

1.347

1.469

671

711

761

822

896

429

455

487

526

573


K/L-N-B- NSBS

Asisten Deputi Bidang Prasarana, Riset, Teknologi dan Sumber Daya Alam

K/L

100

23

Program/Kegiatan


Lokasi

 Persentase laporan hasil analisis, pengamatan, monitoring dan evaluasi di bidang prasarana, riset, teknologi dan sumber daya alam yang ditindaklanjuti

Target


2015

2016

2017

2018

2019

97

98

99

100

100

Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Presiden di Bidang Perancangan Perundang-undangan Bidang Perekonomian Dokumen penyusunan Rancangan Perundang-undangan di bidang perekonomian

Pusat

 Persentase penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang perekonomian secara tepat waktu

97

98

99

100

100

 Persentase Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti

97

98

99

100

100

Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perundangundangan di bidang perekonomian  Persentase penyelesaian laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang perekonomian secara tepat waktu

Pusat

97

98

99

100

2015

2016

2017

2018

2019

1.000

1.060

1.134

1.225

1.335

809

857

918

991

1.080

191

202

217

234

255


K/L-N-B- NSBS

Asisten Deputi Bidang Perancangan Perundangundangan Bidang Perekonomian

K/L

100

24

Program/Kegiatan


Lokasi

 Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti

Target


2015

2016

2017

2018

2019

97

98

99

100

100

Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Presiden di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rekomendasi proses perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat

Pusat

 Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah di bidang pemberdayaan masyarakat secara tepat waktu

94

95

96

97

98

 Persentase saran kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat yang ditindaklanjuti

94

95

96

97

98

Laporan hasil analisis, pengamatan, monitoring, dan evaluasi di bidang pemberdayaan masyarakat

Pusat

 Persentase penyelesaian laporan hasil analisis, pengamatan, monitoring dan evaluasi di bidang pemberdayaan masyarakat secara tepat waktu

94

95

96

97

98

 Persentase laporan hasil analisis, pengamatan, monitoring dan evaluasi di bidang pemberdayaan masyarakat yang ditindaklanjuti

94

95

96

97

98

2015

2016

2017

2018

2019

900

954

1.021

1.102

1.202

161

171

183

197

215

739

783

838

905

987


Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat

K/L-N-B- NSBS

K/L

25

Program/Kegiatan


Lokasi

Target 2015

2016

2017


2019

Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Presiden di Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependudukan Rekomendasi proses perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan, agama, kesehatan, dan kependudukan

Pusat

 Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah di bidang pendidikan, agama, kesehatan, dan kependudukan secara tepat waktu

94

95

96

97

98

 Persentase saran kebijakan di bidang pendidikan, agama, kesehatan, dan kependudukan yang ditindaklanjuti

94

95

96

97

98

Laporan hasil analisis, pengamatan, monitoring, dan evaluasi di bidang pendidikan, agama, kesehatan, dan kependudukan

Pusat

 Persentase penyelesaian laporan hasil analisis, pengamatan, monitoring dan evaluasi di bidang pendidikan, agama, kesehatan, dan kependudukan secara tepat waktu

94

95

96

97

98

 Persentase laporan hasil analisis, pengamatan, monitoring dan evaluasi di bidang pendidikan, agama, kesehatan, dan kependudukan yang ditindaklanjuti

94

95

96

97

98

2015

2016

2017

2018

2019

1.400

1.484

1.588

1.715

1.869

346

367

392

424

462

1.054

1.117

1.195

1.291

1.407

Unit Organisasi Pelaksana Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, dan Kependudukan

K/L-N-B- NSBS

K/L

26

Program/Kegiatan


Lokasi

Target 2015

2016

2017


2019

Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Presiden di Bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga Rekomendasi proses perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup, pariwisata,budaya, pemuda dan olahraga

Pusat

 Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah di bidang lingkungan hidup, pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga secara tepat waktu

94

95

96

97

98

 Persentase saran kebijakan di bidang lingkungan hidup, pariwisata, budaya , pemuda dan olahraga yang ditindaklanjuti

94

95

96

97

98

Laporan hasil analisis, pengamatan, monitoring, dan evaluasi di bidang lingkungan hidup, pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga

Pusat

 Persentase penyelesaian laporan hasil analisis, pengamatan, monitoring dan evaluasi di bidang lingkungan hidup, pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga secara tepat waktu

94

95

96

97

98

 Persentase laporan hasil analisis, pengamatan, monitoring dan evaluasi di bidang lingkungan hidup, pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga yang ditindaklanjuti

94

95

96

97

98

2015

2016

2017

2018

2019

700

742

794

857

935

240

254

272

294

320

460

488

522

563

614


K/L-N-B- NSBS

Asisten Deputi Bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga

K/L

27

Program/Kegiatan


Lokasi

Target 2015

2016

2017


2019

Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Presiden di Bidang Perancangan Perundang-undangan Bidang Kesejahteraan Rakyat Dokumen penyusunan Rancangan Perundang-undangan di bidang kesejahteraan rakyat

Pusat

 Persentase penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang kesejahteraan rakyat secara tepat waktu

94

95

96

97

98

 Persentase Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti

94

95

96

97

98

Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perancangan Perundang-undangan di bidang kesejahteraan rakyat  Persentase penyelesaian laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang kesejahteraan rakyat secara tepat waktu

Pusat

94

95

96

97

2015

2016

2017

2018

2019

1.300

1.378

1.474

1.592

1.736

749

794

850

918

1.000

551

584

625

675

736


K/L-N-B- NSBS

Asisten Deputi Bidang Perancangan Perundangundangan Bidang Kesejahteraan Rakyat

K/L

98

28

Program/Kegiatan


Lokasi

 Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti

Target


2015

2016

2017

2018

2019

94

95

96

97

98

Penyiapan Materi Sidang Kabinet dan Rapat Lainnya yang Dipimpin dan/atau Dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden Dokumen penyiapan bahan-bahan sidang kabinet/rapat/ pertemuan

Pusat

 Persentase penyelesaian bahanbahan sidang kabinet/rapatpertemuan secara tepat waktu

100

100

100

100

100

 Persentase distribusi bahan-bahan sidang secara tepat waktu sesuai rencana

100

100

100

100

100

Penyelenggaraan dan Pendokumentasian Sidang Kabinet Maupun Rapat atau Pertemuan yang Dipimpin atau Dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden Dokumen transkripsi, risalah, dan arahan petunjuk Presiden

Pusat

 Persentase penyelesaian dokumen hasil sidang secara tepat waktu Laporan pelaksanaan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan  Persentase penyelesaian laporan penyelenggaraan sidang kabinet secara tepat waktu

100

100

100

100

100

100

100

2016

2017

2018

2019

1.300

1.378

1.474

1.592

1.736

1.300

1.378

1.474

1.592

1.736

6.000

6.360

6.805

7.350

8.011

328

348

372

402

438

5.672

6.012

6.433

6.948

7.573


K/L-N-B- NSBS

Asisten Deputi Bidang Materi Persidangan

K/L

Asisten Deputi Bidang Pelaksanaan dan Pelaporan Persidangan

K/L

100

Pusat

100

2015

100

29

Program/Kegiatan


Lokasi

Target 2015

2016

2017


2019

Penyelenggaraan Hubungan Kemasyarakatan dan Kelembagaan Berkaitan Dengan Kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet Laporan penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan dan kelembagaan

Pusat

 Persentase penyelesaian laporan penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan dan kelembagaan secara tepat waktu Dokumen peliputan dan diseminasi informasi  Persentase penyelesaian informasi secara substansi yang disebarluaskan pada sistem informasi secara tepat waktu

100

100

100

100

100

100

100

2016

2017

2018

2019

3.200

3.392

3.629

3.920

4.273

1.350

1.431

1.531

1.654

1.802

1.850

1.961

2.098

2.266

2.470


K/L-N-B- NSBS

Asisten Deputi Bidang Hubungan Kemasyarakatan dan Kelembagaan

K/L

100

Pusat

100

2015

100

30

Lampiran II Rencana Strategis Sekretariat Kabinet 2015—2019

Matriks Kerangka Regulasi No. 1

Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan stakeholders terkait dalam penyiapan dan penyelesaian RPrepres, RKeppres, dan RInpres

Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian

Unit Penanggungjawab

Efektifitas penyiapan dan penyelesaian RPrepres, RKeppres, dan RInpres

Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

Unit Terkait/ Institusi

Target Penyelesaian

Deputi Bidang Perekonomian Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat

2

Menerbitkan SP/SOP yang berkaitan dengan bisnis proses pemberian dukungan teknis dan adminstratif

Untuk memperkuat dan meningkatkan efektifitas dan pelayanan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dan Wakil Presiden

3

Pemanfaatan teknologi informatika dalam mendukung diseminasi penyelenggaraan persidangan kabinet

Meningkatkan kualitas pelayanan manajemen persidangan kabinet

Deputi Bidang Administrasi Deputi Bidang Persidangan Kabinet

1

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2015—2019 1.

Ibnu Purna Muchtar, S.E., M.A. Wakil Sekretaris Kabinet

: Pengarah dan Penanggung Jawab

2.

Drs. Djadmiko, M.Soc.Sc. Deputi Bidang Administrasi

: Pengarah

3.

Bistok Simbolon, S.H., M.H. Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

: Pengarah

4.

Ratih Nurdiati, S.H., LL.M. Deputi Bidang Perekonomian

: Pengarah

5.

Dr.Ir. Surat Indrijarso, MSc. Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat

: Pengarah

6.

Dra. Sipa Deputi Bidang Persidangan Kabinet

: Pengarah

7.

Dr. Fadlansyah Lubis, S.H.,LL.M. Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Internasional

: Pengarah

8.

Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M. Staf Ahli Bidang Tata Ruang dan Wilayah Perbatasan

: Pengarah

9.

Farid Utomo, S.H., M.H. Staf Ahli Bidang Riset, Teknologi, Komunikasi dan Informasi

: Pengarah

10.

M. Amperawan, S.E., M.Si. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

: Ketua merangkap Anggota

11.

Deki Santosa, S.E. Kepala Bagian Perencanaan

: Sekretaris merangkap Anggota

12.

Drs. M.Y. Raso, M.Si. Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional

: Anggota

13.

Edwin J. H. Wuisang, S.H., M.M, M.H. Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan dan Pertanahan

: Anggota

14.

M. Rokib, S.H., M.H. Asisten Deputi Perancangan PUU Bidang Polhukam

: Anggota

15.

Drs. Bambang Irianto, M.Si. Asisten Deputi bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan

: Anggota

16.

Yulyati Kristina, S.Sos., M.Si. Asisten Deputi Bidang Industri, UKM, Perdagangan dan Ketenagakerjaan

: Anggota

17.

Ir. Agustina Murbaningsih, M.Si. Asisten Deputi Bidang Prasarana, Riset, teknologi dan Sumber daya Alam

: Anggota

18.

Satya Bhakti Parikesit, S.H.,M.M.,LL.M. Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang Perekonomian

: Anggota

19.

Ari Purwanto, S.H. Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat

: Anggota

20.

Dra. Rahayu Kadarwati, M.Si. Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan dan Kependudukan

: Anggota

21.

Drs. Herman Suranto, M.Pub.Pol. Asisten Deputi Bidang Lingkungan Hidup, Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga

: Anggota

22.

Thanon Aria Dewangga, S.IP., M.Si. Asisten Deputi Bidang Pelaksanaan dan Pelaporan Persidangan

: Anggota

23.

Drs. Wasit Saronto, M.M. Asisten Deputi Bidang Hubungan Kemasyarakatan dan Kelembagaan

: Anggota

24.

Mudari, S.H. Kepala Biro Administrasi Aparatur

: Anggota

25.

Syafruddin, S.H., M.H. Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

: Anggota

26.

Drs. Temon, M.Si. Kepala Biro Umum

: Anggota

27.

Wawan Gunawan, Ak., M.M. Inspektur

: Anggota

28.

Al Furkon Setiawan, S.H.,S.Sos., M.Si. Kepala Pusat Data dan Informasi

: Anggota

29.

Roby Arya Brata, S.H., LL.M., MPP., Ph.D. Kepala Bidang Hubungan Internasional

: Anggota

30.

Dyah Pancaningrum, S.H., MTDev. Kepala Bidang Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah

: Anggota

31.

Hennie Ambar Susilowati, S.H. Kepala Bidang Aparatur Negara

: Anggota

32.

Mohamad Arief Khumaidi, S.E., S.S., M.H. Kepala Bidang Jasa Keuangan dan Badan Usaha Milik Negara

: Anggota

33.

Teguh Supriyadi, S.H., LL.M. Kepala Bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan dan Kependudukan

: Anggota

34.

Abdul Muis, S.Sos.,MPM. Kepala Bidang Penyiapan Materi Perekonomian

: Anggota

35.

Joko Wijanarko, S.Kom. Kepala Bagian Administrasi Umum

: Anggota

36.

Ratih Mayangsari, S.E., M.Si. Kepala Bagian Kepegawaian

: Anggota

37.

Syahrion Teridel, S.Sos., M.Si. Kepala Bagian Evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja

: Anggota

38.

Wardiman, S.AP. Kepala Subbidang Kepemudaan

: Anggota

39.

Martanto Kepala Subbidang Fasilitasi Operasional Bidang Persidangan

: Anggota

40.

Kesti Wulandari, S.E. Kepala Subbagian Program

: Anggota

41.

Luqman Hakim, S.E., M.PA. Kepala Subbagian Anggaran

: Anggota

42.

Ina Kurniawati, S.E. Kepala Subbagian Akuntabilitas Kinerja

: Anggota

43.

Aulia Chandra Ayu Liana Putri, S.E. Pegawai pada Biro Perencanaan dan Keuangan

: Anggota

44.

Anisa Media Febriani, A.Md. Pegawai pada Biro Perencanaan dan Keuangan

: Anggota

45.

Liza Anggrainy, A.Md. Pegawai pada Biro Perencanaan dan Keuangan

: Anggota

46.

Bambang Utama Prasetya, A.Md. Pegawai pada Biro Perencanaan dan Keuangan

: Anggota

SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA

Recommend Documents